Darah Segar Kepemimpinan Jokowi-JK Umbu TW Pariangu  ;   Dosen Fisipol, Undana, Kupang

MEDIA INDONESIA,  10 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

SETELAH lama publik mencoba menguak tabir siapa pendamping calon presiden dari PDIP, Joko Widodo (Jokowi), sebagai cawapres, jawaban pun mulai mengerucut ke sosok Jusuf Kalla (JK). Sosok politikus kawakan sekaligus pengusaha itu, menurut penulis, dipastikan bakal menyingkirkan kompetitor cawapres lain yang sebelumnya masuk radar nominasi PDIP, yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, mantan KSAD Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. Tanda-tanda sudah terlihat sejak pertemuan Jokowi dengan JK di Bandara Halim Perdanakusuma 3 Mei pagi, kemudian disusul bocoran Jokowi kepada wartawan seusai bertemu dengan 15 duta besar di Restoran Oasis, Jakarta Pusat (6/5) bahwa cawapresnya ialah sosok yang jago hukum, mengerti ekonomi serta berasal dari luar Jawa (Metrotvnews.com, 6/5). Memilih JK tentu saja didasari berbagai kajian strategis internal partai dengan memperhatikan prospek elektoral, representasi politik termasuk afinitas dukungan politik dalam mengemas berbagai isu-isu pokok pemerintahan Jokowi nanti. Kita tentu masih ingat pula kemenangan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak terlepas dari dukungan personal JK yang memandang Jokowi memiliki potensi karisma untuk memimpin Ibu Kota sehingga ia pun sempat meminta Jokowi datang menemuinya di Jakarta untuk membicarakan perihal pencalonannya. Magnet suara Dengan kata lain, aspek historis itu dapat menjadi awal chemistry baik yang terbangun di antara keduanya. Selain itu, identifikasi luar Jawa yang melekat di diri JK bakal menjadi kekuatan magnetis untuk merebut suara luar Jawa yang belum maksimal memberi kemenangan bagi PDIP pada pileg lalu. Apalagi menurut Survey dan Polling Indonesia (Spin), sebanyak 47% masyarakat saat ini masih sangat setuju dengan komposisi geostrategi politik Jawa-luar Jawa. Potensi elektoral yang disulut sosok JK itu pun diyakini bakal mempermulus jalan kompetisi Jokowi-JK ke RI 1 dan RI 2 karena ia memiliki basis kedekatan dengan kaum Nahdliyin (Nahdlatul Ulama/ NU) yang suaranya cukup seksi dalam konstelasi politik Indonesia. Kita tahu suara kaum Nahdliyin pada Pileg 2014 mencapai kurang lebih 40 juta orang di berbagai daerah dan tersebar merata ke partai-partai yang ada. Oleh karena itu, Jokowi (PDIP) dianggap perlu sekali membuka kanal elektoralnya terhadap dukungan kaum Nahdliyin mengingat di pihak lain, kubu Prabowo juga sama-sama memiliki basis potensial untuk merebut dukungan massa Nahdliyin. Bahkan, berdasar sinyalemen berkembang, umat NU konon sangat tertarik dengan program-program ekonomi kerakyatan Gerindra yang dinilai merepresentasikan kebutuhan warga Nahdliyin. Kalaupun kelak PKB yang diketuai Muhaimin Iskandar dan notabene merupakan rumah aspirasi politik warga NU akhirnya merapat ke gerbong koalisi PDIP-NasDem, pun belum menjamin koalisi itu menjadi sarang gula bagi suara massa NU. Posisi politik Yenny Wahid yang lebih mendukung Prabowo dan masih kuatnya identifikasi personal warga NU terhadap sosok Gus Dur membuat kesepakatan politik di pucuk partai belum tentu dapat menciptakan kepatuhan elektoral di basis massa akar rumput. Karenanya, posisi JK bagi PDIP diestimasi bisa menjadi obat pencahar suara politik, tidak saja bagi pemilih luar Jawa sebagaimana dalam komposisi SBY-JK di Pemilu 2014, tetapi juga dapat merajut dukungan representatif dari pemilih berbasis kelompok pemilih mayoritas Islam, yakni NU. Hal yang tak kalah penting, sosok cawapres JK juga terkenal memiliki kemampuan lobi-lobi tingkat tinggi yang sangat urgen terutama dalam mengomunikasikan posisi dan kebijakan pemerintah di parlemen yang penuh potensi kalkulasi dan transaksional. Kecerdasan komunikasi dan pengalaman memerintah serta kelebihan teknis dalam aspek ekonomi maupun hukum yang dimiliki JK membuatnya memiliki nilai plus ketimbang dijodohkan dengan pasangan lain (Mahfud, Samad, atau Ryacudu). Kelebihan itu bisa memudahkan JK menciptakan ruang komplementarisme bagi Jokowi untuk lebih leluasa dan sigap terutama dalam mengeksekusi berbagai kebijakan-kebijakan penting. Itulah alasan duet Jokowi-JK lebih ideal sebagai `pasangan jadi' ketimbang Jokowi-Mahfud walaupun berdasarkan simulasi statistik Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu dianggap calon terkuat untuk mendampingi Jokowi (47,6%) di pilpres jika berhadapan dengan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa (27,4%) atau Aburizal Bakrie-Wiranto (12,2%). Darah segar JK yang kerap memiliki pola kepemimpinan khas dalam hal inisiasi dan spontanitas mengeksekusi keputusan di garis depan (frontline) di satu sisi bisa melahirkan efek samping. Di sisi lain, jurus doing the right things justru diharapkan bisa mengalirkan darah segar bagi langgam kerja pemerintahan Jokowi-JK dengan mematahkan apa yang oleh Koehler dan Pankoeski (1997:65-75) disebut sebagai budaya `kepemimpinan politis'. Budaya kepemimpinan itu lebih mementingkan kepentingan politis (keberlangsungan karier dan popularitas politik pemimpin/kekuasaan) daripada mengutamakan kualitas hasil bagi kepentingan publik. Pola seperti itu pula yang terperagakan dalam kepemimpinan Presiden Yudhoyono, terutama di termin kedua pemerintahannya, sehingga model pengambilan keputusan yang ditabiatkan lebih mencerminkan pemenuhan kepentingan akomodasi dan dukungan elemen-elemen politik di sekitarnya sembari mengorbankan hal-hal paling esensial dari setiap eksekusi kebijakan. Masalah yang mungkin cukup menonjol di tengah perpaduan langgam kerja kepemimpinan dua sosok itu nantinya yaitu kemungkinan munculnya perasaan ewuh pakewuh seorang Jokowi sebagai sosok penganut tradisi Jawa yang kental, terhadap JK. Tidak saja karena faktor perbedaan usia hampir satu generasi yang dimiliki mereka (Jokowi 52 tahun dan JK 72 tahun), tetapi juga jejak prestasi nasional JK yang membuatnya memiliki alasan lebih untuk percaya diri termasuk terpupuknya keinginan dan kebiasaan yang kuat untuk mempengaruhi yang lain (strong desire to influence others). Secara psikologis, gap itu memang dikhawatirkan bisa memengaruhi konsistensi sikap atas sebuah pandangan, persoalan maupun gagasan kebijakan yang menurunkan derajat kepastian pada level kompromistis. Namun, penjajakan komunikasi Jokowi-JK yang sudah terbangun jauh sebelum pemilu serta kebutuhan masing-masing untuk menjaga citra diri positif di hadapan publik diharapkan mampu menjadi faktor penetral gap psikologis di antara keduanya. Sehingga pola komunikasi yang terbangun menjadi cair dan konstruktif sebagai modal mengemudikan perahu NKRI. Dengan potensi yang dimiliki duet Jokowi-JK, di bawah payung koalisi tanpa syarat PDI-P-NasDem-PKB tersebut, sudah pasti pasangan itu menjadi pasangan yang paling siap menjajal rival di Pilpres 2014. ●

A political-economic view of a Jokowi-Kalla Candidacy Fachry Ali  ;   The co-founder of the Institute for the Study and Advancement of Business Ethics

JAKARTA POST,  05 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Although Joko “Jokow“ Widodo generated a less spectacular effect for his Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) in the April 9 legislative election, he remains favorably positioned for the July 9 presidential election. We need just one word to explain this: “populism”. But it needs more than one word to explain why “populism” is so marketable today. This is related to the “counter-elite” image projected by the Javanese traditional popular stories, especially in the wayang (shadow puppet) world, where the wong cilik (little people) also play a role. Semar, for instance, is a respected person. Having three children (Petruk, Gareng and Bagong), Semar symbolizes not only the common people in the wayang social structure, but also a titisan (incarnation), an incarnation of a god. In a normal political situation, Semar and his children often act as critics. But in a crisis, they take a leading role to bring the situation back to normality. It is upon this publicly digested traditional cultural discourse where Jokowi’s meteoric political career resides, for his appearance hints at the elite’s failure to perform their duty. Jokowi’s populism therefore is the antithesis of the previous elitist tendency. Rhetorically, his populism meets the partai wong cilik (the party of the little people), jargon of the PDI-P. Their symbiosis brings profound cultural and political effects that Jokowi’s political popularity is a pasemon (allusion) to the current Indonesia’s radical elitism. However, this populism is problematic in terms of economic policies. His populism invariably leads him to pursue a people-based nationalistic economic policy. Though its details remain to be seen, it is quite likely that his aides will point to Keynesian economics as a basis of his economic policies, for it allows state intervention in the economy. Will Jokowi be able to realize it? This is crucial, for what he will face will not only be the domestic capitalist oligarchs. He will also have to deal with the interlinked relationship between the global dynamic and domestic economic sustainability. A simple example is the unfavorable situation faced by Indonesian contractor companies in the 2015 ASEAN Economic Community (The Jakarta Post, March 17). This ever-growing economic community will open huge opportunities in the construction sector for its Gross Domestic Product (GDP) is estimated to hit US$2.1 trillion. But, the domestic bank interest rate stands at 13.5 percent, Indonesia’s contractor companies cannot be optimistic. For this interest rate is too high compared with Malaysia, Thailand and Singapore, which range between 3 to 4 percent. This means Indonesia’s contractor companies would be less competitive. Hypothetically, if this was faced during the Jokowi presidential period, his populist-nationalistic tendency would theoretically tend to lower the bank interest rate to strengthen national companies’ competitiveness. However, this measure will strike unpredictable economic reality. In addition to the central bank’s independent status where its policies are free from any intervention, this tight monetary policy is driven by forces beyond political authority: Current account deficit, an unbalanced import-export ratio and capital outflows as the consequence of the tapering of the US Federal Reserve is quantitative easing policy since the end of 2013. This leads to other negative results such as foreign reserve depletion, automatic domestic currency depreciation and a surge in inflation. This economic reality thus reduces the state autonomy in economic policy making. Both Jokowi’s populism and the PDI-P’s partai wong cilik jargon would be challenged by this structural condition. It is in this context, if chosen as Jokowi’s vice-presidential candidate, Jusuf Kalla could be a valuable partner for him. Kalla is not only a seasoned vice-president (2004-2009), but it was he, during his vice-presidential tenure, who took brave crucial and strategic economic policies. In the case of Keynesian economics, it was Kalla who introduced the direct cash assistance (BLT) program to soften the people’s negative impact from the government’s fuel subsidy cutback in 2009. And it was Kalla also who directed state-owned banks to form a budget consortium to finance the Java-Bali toll roads. It must be kept in mind that Kalla’s measure was taken at the time amid the lowest point of bank intermediacy function. Kalla is thus not only in line with Keynesian economics, but also possesses “valor” in making use of state resources both for the sake of the people’s interest and the productive purposes. It is still an enigma, surely, how Kalla will successfully deal with the House of Representatives (DPR) in launching economic reforms. For while notoriously known for being plagued by vested interest-based factionalism, the House has decisive power and the government invariably needs its approval of any economic policy. I have no special answer to this intricate question. But referring back to what he did during his tenure, Kalla had not only repeatedly succeeded in taking sensitive economic decisions with less public uproar, but was agile enough in the diplomatic field. It was Kalla who was able to end the 30-year-old Aceh conflict in 2005. Kalla perhaps is a prodigy of a talented public official for he has the ability to gear interchangeably between economic expertise and diplomatic skills.  Isn’t facing the DPR substantially a diplomatic battlefield? In conclusion, the Jokowi-Kalla duet will respectively strengthen each other. As the most popular presidential candidate, Jokowi has potential to win enough votes. But, once chosen, he will soon face domestic capitalist oligarchs and the global inter-linkage-induced ups and downs of the national economy. This would likely reduce his popular-based political legitimacy. As a businessman, Kalla is not only rich with experience in handling the economy, but also possesses a special ability needed to ward off the domestic capitalist oligarchs’ intervention as well as the House’s pressures. He is too old to be Jokowi’s next competitor for the 2019 presidential election. Kalla’s main function would thus be confined only as Jokowi’s guide in facing the oligarchs of domestic capitalists and the puzzle of the global economy — providing valuable capital for Jokowi. ●

Merajut Koalisi, Mewujudkan Janji J Kristiadi  ;   Peneliti Senior CSIS

KOMPAS, 29 April 2014

                                                

                                                                                         

                                                             

Kemenangan PDI-P dalam Pemilu 2014 ibaratnya juara tanpa mahkota. Perolehan suaranya cupet sehingga harus berkoalisi dengan partai politik lain untuk mengajukan calon presiden. Meski demikian, karena elektabilitas Joko Widodo paling unggul, salah satu isu politik yang cukup dominan setelah pemilu legislatif adalah spekulasi calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo. Secara ideal, cawapres Joko Widodo (Jokowi/JKW) adalah sosok yang punya integritas, kapabilitas, elektabilitas, relatif muda, dan memiliki persenyawaan kimiawi (chemistry) dengan JKW. Ia juga harus memiliki wawasan yang sejalan dengan ideologi PDI-P, Trisakti, yaitu berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, dan berkepribadian di bidang budaya. Namun, tidak mudah untuk menemukan cawapres dengan segudang persyaratan itu. Padahal, guna mewujudkan janji PDI-P, yakni ”Indonesia Hebat”, ia terlebih dahulu harus berkoalisi dengan parpol lain untuk merebut kemenangan dalam pemilu presiden. Kemenangan jadi tuntutan absolut. Realitas politik itu mengharuskan PDI-P melakukan kompromi dalam menentukan cawapresnya. Berdasarkan pertimbangan itu, PDI-P, minggu lalu—dari berbagai pemberitaan, antara lain The Jakarta Post, Jumat (25/4), ”PDI-P on Verge of Endorsing Kalla”—memberikan isyarat kuat memilih Jusuf Kalla (JK) sebagai cawapres. Pertimbangannya, JK berpengalaman di pemerintahan, representasi Islam (diterima Nahdliyin dan Muhammadiyah), dan dari luar Jawa. Namun, kalau skenario duet JKW-JK menang dalam pilpres, mereka belum tentu dapat mewujudkan janji PDI-P kepada rakyat jika tidak secara bersama-sama mampu mengatasi berbagai tantangan. Pertama, memadukan ideologi Trisakti PDI-P dengan pragmatisme JKW dan JK. Kajian Bagus Takwim dan kawan-kawan (Universitas Indonesia) tentang karakter capres dan cawapres (Kompas, 1 Juli 2009) menyebutkan, kekuatan JK adalah melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan menemukan solusi efektif. Kelemahannya cenderung kompromistis, visi kurang jauh ke depan, cenderung mengabaikan idealisme, serta kurang imajinatif dan reflektif. Dalam beberapa hal, JKW juga memiliki kecenderungan sama, terutama dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif. Dari perspektif ini, duet JKW-JK kurang komplementer. Kedua, kerumitan membangun relasi chemistry serasi karena perbedaan usia, kultur, dan latar belakang pengalaman. Mewujudkan harmoni dengan perbedaan usia yang terpaut hampir satu generasi antara JKW (52) sebagai presiden dan JK (72) sebagai wakil presiden bukan hal sederhana. Sebagai orang yang jauh lebih muda, lugu, dan ”sangat Jawa”, JKW perlu usaha ekstra untuk jadi ”atasan” JK. Naluri JKW untuk selalu hormat kepada senior dapat mengakibatkan JKW senantiasa dalam bayang-bayang JK. Tantangan yang dihadapi JK juga tak ringan mengingat ia telah menjadi tokoh nasional yang dianggap berhasil di dunia bisnis, politik, dan kemasyarakatan. Nama besar yang diukir selama ini secara naluriah membuat JK sangat percaya diri dan superior. Ketiga, kepiawaian JK sebagai wakil presiden 2004-2009 dalam mengelola relasi antara pemerintah dan DPR serta berbagai terobosan, terutama menyelesaikan konflik Aceh dan meredam kerusuhan Poso, menyebabkan ia dijuluki ”The Real President”. Dalam perspektif lain, prestasi itu justru membuat JK dianggap terlalu berani melampaui otoritas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam konteks duet JKW-JK muncul kekhawatiran, SBY saja kewalahan menghadapi JK, apalagi JKW. Pengalaman ini bisa membuat JKW kurang nyaman. Keempat, pengaruh JK di Golkar yang berimpit dengan sejarah Golkar sebagai partai penguasa akan mendorong Golkar menjadi bagian koalisi JKW-JK. Persoalan jadi rumit jika dalam munas Golkar, menjelang akhir 2014, menjadikan JK sebagai ketua umum. Sebagai seorang yang pragmatis, besar kemungkinan JK bersedia karena ia akan memiliki daya tawar politik lebih kuat. Dikhawatirkan koalisi duet JKW-JK akan lumpuh jika keduanya tidak memiliki kemauan politik dan chemistry yang kuat untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Agar duet JKW-JK dapat menjadi berkah bagi rakyat, JKW harus selalu sadar bahwa ia adalah presiden Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh rakyat. Penampilan boleh apa adanya. Akan tetapi, sebagai pengemban amanat rakyat, ia harus tidak kenal kompromi dengan siapa pun sejauh yang dipertaruhkan kepentingan rakyat. Bagi JK, ia harus menurunkan dosis rasa percaya dirinya agar JKW merasa nyaman dan aman. Peran JK, meskipun ia sebagai kampiun eksekutor, harus diimbangi dengan sikap kebegawanan yang bijak bestari serta arif dan bijaksana. Dalam jagat pewayangan, sosok itu adalah Resi Seto. Sesepuh Pandawa yang sudah menjadi resi, tirakat, matiraga, selalu olah batin, dan menjadi panutan para Pandawa. Ia selalu bersedia berjuang sampai mati membela kebenaran dan rakyat. Faktor yang menguatkan JKW-JK adalah sikap terbuka. Melalui transparansi, JKW-JK diharapkan bisa menjaga hubungan dengan DPR, seperti JKW-Basuki Tjahaja Purnama mengelola relasi dengan DPRD DKI. Rajutan koalisi JKW-JK dan parpol lain harus mampu membuktikan rakyatlah yang sesungguhnya sebagai pemenang. Karena itu, duet JKW-JK tak tunduk pada keinginan parpol, tetapi kemauan rakyat. ●