Menjaga Keindonesiaan Hasibullah Satrawi  ;   Direktur Aliansi Indonesia Damai, Jakarta

MEDIA INDONESIA,  28 Februari 2014

                                                                                                                       

                                                                                         

                                                                                                                       

SEBAGAI falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika sangat kaya akan makna, yang menegaskan bahwa Indonesia terdiri dari aneka macam perbedaan baik secara agama, suku, bahasa, budaya, maupun lainnya. Namun, walaupun terdiri dari aneka macam perbedaan, Indonesia tetap satu, yaitu Indonesia yang majemuk. Dengan demikian, Indonesia sesungguhnya dibangun di atas rasa tenggang rasa dan toleransi antarwarga yang berbeda-beda. Tanpa adanya toleransi dan saling tenggang rasa, aneka macam perbedaan yang ada bisa memecah Indonesia yang satu menjadi kepingan-kepingan kecil. Semoga hal itu tidak pernah terjadi dalam perjalanan Indonesia ke depan. Dalam beberapa waktu terakhir, keindonesiaan kerap mendapatkan tantangan yang harus diwaspadai bersama. Kelompok-kelompok ekstrem dan teroris, contohnya, kerap mengabaikan keindonesiaan sebagai akibat dari keberagamaan ekstrem yang mereka yakini.  Hingga mereka bercita-cita dan berjuang untuk mengganti negara Pancasila dengan negara agama. Bahkan tak sedikit dari mereka yang mengharamkan penghormatan terhadap bendera Merah Putih dan simbol-simbol negara lainnya. Indonesia bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Indonesia tidak pernah menghalang-halangi rakyatnya untuk beragama dan menjalankan ajaran agamanya secara utuh karena tak ada ajaran agama yang membolehkan aksi kekerasan secara tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, Indonesia melarang keras segala perbuatan yang melecehkan agama dengan semua simbolnya mengingat perbuatan itu dipastikan bisa menimbulkan gesekan dan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Hingga, gesekan dan kesalahpahaman yang ada bisa berkembang menjadi sebuah konflik. Itulah yang tidak dipahami kelompok-kelompok ekstrem seperti kelompok teroris. Mereka kerap beranggapan bahwa Indonesia adalah negara kafir, musyrik, dan sejumlah label buruk lainnya. Seakan-akan tidak pernah ada suara azan yang setiap saat mengalun syahdu di Indonesia. Begitu juga dengan bunyi lonceng gereja dan simbol-simbol keagamaan lainnya. Seakan-akan tidak ada rumah ibadah dan hari raya keagamaan yang senantiasa dirayakan secara bersama-sama melalui hari libur nasional. Kampanye kebangsaan Masa kampanye beberapa waktu mendatang sangatlah rentan. Banyak orang rela mengeluarkan banyak hal untuk mendapatkan kekuasaan di 2014 ini. Semoga mereka yang bertarung dalam Pemilu 2014 tidak sampai menghalalkan segala macam cara, apalagi sampai menutup mata dan hati sekaligus. Kepentingan yang lebih besar terkait dengan keberlang sungan hidup berbangsa yang damai dan toleran harus jauh dikedepankan ketimbang kepentingan pragmatis untuk mendapatkan kekuasaan.  Apalagi para calon pemimpin bangsa yang akan maju pada Pemilu 2014 (baik legislatif maupun presiden) senantiasa mengklaim demi perubahan dan masa depan Indonesia yang lebih baik. Disinilah pentingnya menghindari kampanye negatif yang bisa menjadi sumbu konflik, khususnya bila terkait dengan keagamaan, kesukuan, ataupun hal-hal primordial lainnya. Penting disadari bersama-sama, negeri yang majemuk seperti Indonesia menunjukkan adanya perbedaan yang sepadan dengan jumlah keragaman yang ada, baik dari segi suku, agama, keyakinan, maupun aliran. Bagi kalangan menengah ke atas (khususnya secara pendidikan), segala perbedaan yang ada tentu akan disemai dalam rajutan toleransi dan saling menghormati. Itu harapan kita semua. Namun, bagi masyarakat awam, segala perbedaan yang ada masih bersifat rentan bahkan cenderung tabu. Terlepas dari semua kekurangan yang ada, selama ini telah banyak aneka program yang dilakukan banyak pihak (baik pemerintah, kampus, pesan tren, ormas, LSM, ataupun unsur masyarakat lain) yang membawa semangat toleransi dan saling menghormati. Oleh karenanya, kampanye para calon pemimpin bangsa ke depan harus memperkuat unsur-unsur pendidikan kebangsaan seperti tadi. Bukan justru membodohi masyarakat, apalagi memprovokasi untuk kepentingankepentingan pragmatis. Menjaga keindonesiaan Keindonesiaan harus senantiasa dijaga dan diperhatikan secara bersama-sama. Setidak-tidaknya karena tiga alasan utama. Pertama, keindonesiaan merupakan rahmat yang harus disyukuri. Disebut sebagai rahmat karena secara akal manusia, Indonesia yang sedemikian luas mengandung kekayaan alam yang luar biasa dan penuh dengan keragaman hampir mustahil bisa disatukan. Apalagi dalam kurun sekian abad para penjajah bercokol di atas Bumi Pertiwi secara silih berganti. Hanyalah rasionalisasi takdir ilahi yang membuat Indonesia kemudian menjadi satu dan merdeka dari cengkeraman para penjajah. Oleh karenanya, sebagai sebuah rahmat, keindonesiaan harus disyukuri bersama. Secara agama, syukur akan menambah bobot dari sebuah rahmat yang ada sebagaimana kerap disampaikan para ustaz dan ahli agama. Namun, walaupun sebagai rahmat, keindonesiaan bu kanlah rahmat yang turun dari langit begitu saja. Inilah hal kedua yang membuat keindonesiaan harus senantiasa dijaga secara bersama-sama. Keindonesiaan ialah rahmat yang diperoleh melalui perjuangan se genap jiwa raga oleh para pejuang bangsa ini. Baik pejuang yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ataupun agama lainnya. Semuanya bersatu padu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Sebagai generasi penerus, kita semua berkewajiban menjaga keindonesiaan dan mengisi pencapaian yang telah diraih para pendiri bangsa. Tentu saja kerja berat meng isi keberhasilan para pendiri bangsa membu tuhkan kerja sama yang kuat dari semua pihak, sebagaimana para pendiri bangsa dahulu berhasil memerdekakan bangsa ini melalui semangat kebersamaan. Tanpa adanya kebersamaan, bukan tidak mungkin yang akan terjadi ialah perpecahan dan permusuhan. Hingga, kehidupan berbangsa dan bernegara semakin jauh dari cita-cita luhur yang hendak diwujudkan para pendiri bangsa. Pada tahap tertentu, aksi kelompok teroris dapat disebut sebagai upaya memecah belah kesatuan bangsa ini. Melalui semangat keagamaan ekstrem, mereka kerap menihilkan keindonesiaan. Bahkan tak jarang mereka melabeli Indonesia dengan pelbagai macam istilah yang buruk, sebagaimana telah disampaikan. Ketiga, keindonesiaan menegaskan dan mengedepankan perdamaian ketimbang pilihan lain-lain yang bersifat konfliktual. Mengabaikan keindonesiaan sama halnya dengan mendorong segenap perbedaan yang ada di tengahtengah masyarakat menjadi bola-bola konflik yang dapat meledak setiap saat. Padahal, Indonesia terdiri dari aneka macam perbedaan. Segala macam perbedaan yang ada mempunyai dua potensi secara bersamaan, yaitu konflik dan saling menghormati. Dengan kata lain, segala macam perbedaan yang ada di Indonesia sangat berpotensi berubah menjadi sebuah konflik yang berdarah-darah, sebagaimana segala macam perbedaan yang ada juga sangat berpotensi menjadi semangat menuju terwujudnya kehidupan yang penuh harmoni. Di sinilah pentingnya perspektif keindonesiaan. Sebagai sebuah perspektif, keindonesiaan membuat potensi saling menghormati lebih berpeluang jika dibandingkan dengan potensi konflik dalam kehidupan yang penuh dengan perbedaan seperti di Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan, keindonesiaan merupakan semangat toleransi dan saling menghormati dalam kehidupan yang majemuk. Melalui semangat keindonesiaan, aneka macam perbedaan bisa menjadi sebuah gemerlap hidup yang penuh dengan warna-warni indah. Mari bersama-sama kita menjaga keindonesiaan. ●

Merawat Keindonesiaan

Merawat Keindonesiaan Benny Susetyo ;   Budayawan

SINAR HARAPAN, 17 Juni 2013

Bangsa Indonesia kehilangan dengan wafatnya Ketua MPR Taufiq Kiemas (70). Pemikiran Taufiq Kiemas mengenai empat pilar kebangsaan masih relevan guna menangkal ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara. Generasi penerus harus melanjutkan pemikiran Taufiq Kiemas sehingga Indonesia tetap bersatu dan tidak terpecah belah karena perbedaan paham.

“Saat ini timbul ancaman seperti keinginan sebagian orang untuk mengubah Indonesia menjadi negara agama. Hal ini tidak cocok dengan cita-cita para bapak bangsa ketika memproklamasikan kemerdekaan RI,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD yang dihubungi SH, Senin (10/6) pagi.

Dia menyatakan bangsa Indonesia kehilangan sosok Taufiq Kiemas sebagai seorang nasionalis sejati. “Pak Taufiq merupakan orang yang baik dan merupakan ketua MPR yang menjadi teladan bagi anggota MPR lainnya karena memiliki sifat kenegarawanan serta gigih berjuang guna mempersatukan bangsa Indonesia. Sebagai seorang ketua ia menjadi panutan bagi para koleganya yang lebih muda,” katanya.

Kita kehilangan Bapak Bangsa yang mempersatukan perbedaan dalam satu wadah keindonesiaan. Menjadi Indonesia bagi Pak Taufiq berarti menjadikan Pancasila sebagai dasar hidup bersama. Akhir-akhir ini kondisi keragaman bangsa ini sedang diuji di mana kekerasan atas nama agama, etnis, serta konflik antarkampung menjadi pemandangan sehari-hari.

Di tengah krisis keberagaman Pak Taufiq Kiemas tampil memberikan panduan bagi bangsa ini untuk mengembalikan Pancasila, UUD 45, NKRI, Bineka Tunggal Ika menjadi dasar ideologi dalam merawat perbedaan. Dia tampil menyuarakan nilai-nilai Pancasila dijadikan acuan bersama karena Pancasila merupakan saripati kebangsaan yang tidak boleh diabaikan dan harus terus mendapat tempat untuk dilestarikan sebagai penuntun jalan kehidupan bangsa ini.

Pancasila lahir dari karakter murni bangsa Indonesia sejak zaman dulu, dan diperkuat perumusannya oleh para founding fathers Republik ini. Namun, dalam kehidupan, kita begitu sering melalaikannya dalam tindakan sehari-hari. Dalam dunia politik, Pancasila kerap hanya menjadi lips service. Begitu mudah diucapkan, tapi nilai-nilai luhurnya diabaikan.

Pancasila digali dan dilahirkan sebagai dasar-dasar berperikehidupan dan berkebangsaan. Tentu amat disayangkan sejauh ini Pancasila belum sungguh-sungguh menjadi pedoman kehidupan bangsa ini. Sepanjang Orde Baru, Pancasila mengalami masa-masa yang sulit ketika ia diperalat untuk tujuan pelanggengan kekuasaan. Nasib buruk juga terjadi di masa Reformasi, nilai-nilai Pancasila sudah diabaikan dan dilalaikan dalam semua perikehidupan kita.

Pancasila belum mewujud dalam nilai-nilai etis para penyelenggara negara dan elite bangsa ini. Praktik korupsi dan penindasan justru semakin menjadi-jadi. Para elite menjadi buas, rakus dan tamak. Dalam praktik keagamaan, kerukunan bukan menjadi inti kehidupan bersama-sama. Dalam praktik kehidupan ekonomi, keadilan sosial nyaris hanya menjadi kata-kata kosong tanpa makna.

Acuan Bersama

Pancasila bisa menjadi kontrol/kendali saat politik dijalankan dengan penuh kerakusan untuk meraih kekayaan pribadi dan kelompok. Saat konfrontasi dan pragmatisme di tingkat elite politik sudah berada pada tahap sangat mengkhawatirkan, seolah sebagai bangsa kita tidak memiliki nilai pijakan dan pedoman berkehidupan.

Karena itu tidak mengherankan jika ada satu survei yang menghasilkan opini masyarakat yang ingin kembali ke masa lalu. Mereka berpendapat seolah lebih baik hidup dalam penindasan daripada hidup dalam ketidakpastian. Kehidupan ekonomi rakyat kecil tidak kunjung membaik malah sebaliknya.

Nilai etis politik kita cenderung mengarah pada kompetisi yang mengabaikan moral. Semua harga jabatan politik setara dengan uang berjumlah tertentu. Semakin lama kita hidup dalam keprihatinan yang semakin mendalam.

Pancasila sudah dilupakan sebagai acuan etis politik negeri ini. Bangsa ini kehilangan prasyarat mendasar yang dijadikan acuan bersama dalam merumuskan politik demokratis yang berbasis etika dan moralitas. Ketidakjelasan secara etis berbagai tindakan politik di negeri ini membuat keadaban publik saat ini mengalami kehancuran.

Fungsi sebagai pelindung rakyat tidak berjalan sesuai dengan komitmen yang ada. Keadaban publik yang hancur inilah yang sering kali merusak wajah hukum, budaya, pendidikan dan agama. Rusaknya sendi-sendi ini rupanya membuat wajah masa depan bangsa ini semakin kabur, karena etika tidak dijadikan acuan dalam kehidupan politik.

Ini terjadi di sebuah negeri yang mengumandangkan diri sebagai negeri reformis, negeri agamis dan menjunjung tinggi adat ketimuran. Negeri berdasar Pancasila, dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kontribusi Pak Taufiq begitu besar untuk terus mengingatkan kita hidup berbangsa berlandaskan Pancasila.

Kita kembali diingatkan bahwa dasar-dasar kehidupan bersama kita sudah mulai pupus, dan saatnya mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita perlu memperkuat Pancasila sebagai landasan etis berkebangsaan ini. Di tengah segi-segi kehidupan yang sudah semakin rusak parah, kita kembali diingatkan untuk merenungkan dan mengembalikan Pancasila sebagai dasar kehidupan bangsa ini.

Kita memang telah kehilangan sosok negarawan yang ajek menjunjung tinggi pilar dasar kebangsaan itu, tetapi kita diwarisi buah pemikiran dan keyakinan bahwa bangsa ini bisa tumbuh besar dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Bineka Tunggal Ika.

Yang jauh lebih penting lagi, Pak Taufiq memberikan teladan kepada kita bukan hanya “kata-kata” kosong. Ia menerapkan sehari-hari ber-Pancasila. Ia selalu menjadi penengah di dalam kebuntuan, menjadi jembatan dalam berbagai polemik dan perbedaan pandangan. Ia menerapkan dalam praktik aktual sehari-hari. ● 

Merawat Kebhinekaan, Merawat Keindonesiaan

Merawat Kebhinekaan, Merawat Keindonesiaan Majda El Muhtaj ;  Kepala Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan (Pusham Unimed)

KORAN SINDO, 22 Mei 2013

Hanya dengan sikap toleran dan penghormatan yang tulus, dinamika kehidupan budaya mampu diagregasi menjadi kekuatan dan termanifestasikan dalam bentuk tanggung jawab bersama. Dalam konteks ke-Indonesiaan, tentu saja keragaman budaya bukanlah hal baru. Kesadaran kebangsaan kita dengan dinamika kesejarahan atas tafsir-tafsir budaya telah mampu menyembul menjadi kekuatan “raksasa” menghantarkan Indonesia merdeka. Tinggal apakah kemampuan itu menjadi amunisi bagi ketahanan Indonesia dalam waktu yang panjang? Inilah persoalan fundamental kebangsaan kita di tengah arus yang semakin keras memaksakan ke-Indonesiaan dalam hegemoni nir-budaya.

Budaya bukanlah hidup di ruang hampa. Budaya berinteraksi serta berakselerasi dengan ekspektasi dan terobosannya dalam menengahi beragam persoalan kebangsaan. Intoleransi dan segala jenis pemaksaan kehendak untuk menjadi ukuran kebenaran menjadi persoalan laten yang acap kali mengemuka. Di tangan penguasa yang teruji membenarkan tegaknya standar-standar kemanusiaan universal dan keberimbangan dalam menjatuhkan pilihan-pilihan rasional saja, nuktah kemerdekaan Indonesia bisa dirasakan membawa kefaidahan bagi kehidupan kemartabatan segenap anak bangsa. 

Irina Bokova Direktur Jenderal UNESCO mengingatkan kita akan pentingnya merawat keragaman budaya sebagai manifestasi kesadaran HAM. Sekalipun keragaman budaya bukanlah bagian tujuan pembangunan milenium, namun keragaman budaya adalah akselerator kunci yang sangat penting merealisasikan tujuan-tujuan pembangunan milenium itu sendiri. Kenapa tidak? Pengakuan dan dukungan keragaman budaya bisa membantu memenuhi dimensi-dimensi HAM dan ekonomi, terutama kemiskinan dan kreativitas juga menjadi solusi timbal balik isu-isu kesehatan dan lingkungan sampai pada kesetaraan gender dan pendidikan untuk semua. (recognizing and supporting cultural diversity can help to address both the economic and human rights dimensions of poverty and provide creative, cross-cutting solutions to complex issues - from health and the environment to advancing gender equality and education for all). 

Dialog dan Pembangunan 

Ekspektasi terhadap nalar dan proses dan hasil pembangunan yang memanusiakan manusia sesungguhnya cermin dari dialog budaya dan pembangunan. Dengan kesadaran terhadap keragaman budaya, dapat meningkatkan rasa identitas, inovasi dan kreativitas masyarakat. Irina Bokova bahkan dengan tegas menyuarakan, no development can be sustainable without creativity and innovation (tidak ada pembangunan yang bisa berkelanjutan tanpa kreativitas dan inovasi). 

Sebagai bangsa yang besar dengan tingkat keragaman budaya sangat tinggi, Indonesia berpeluang besar menjadi negara besar dengan segudang pemerolehan kesuksesan, khususnya menjadikan keragaman budaya sebagai akselerator pembangunan. Disyaratkan pastinya ada ruang dialogis dalam menawarkan pembangunan berikut piranti-piranti yang melandasinya, yakni akuntabilitas, keterbukaan, tanggung jawab, penghormatan terhadap HAM, dan partisipasi masyarakat. 

Dialog lintas budaya bagi Indonesia memberikan arti penting dalam pemahaman dan kesadaran atas khazanah ke-Indonesiaan kita. Di sini akan ditemukan solusi alternatif yang teruji dalam mengakomodasi dan menginternalisasi khazanah lokal dalam merespons tuntutan global dan modernitas. Masyarakat adat dengan keragaman budaya dan sistem nilainya harus diakui teruji berkontribusi merawat soliditas dan solidaritas komunitas dan lingkungan hidupnya. Dengan demikian, keragaman budaya yang diapresiasi tinggi dan diproteksi dengan basis konstitusional sesungguhnya mencerminkan kesadaran HAM dan relasinya terhadap pembangunan. 

Dengan kata lain, kita masih membutuhkan sinergitas pengetahuan dan kearifankearifan lokal dengan ilmu pengetahuan modern yang mampu menyelamatkan pembangunan dari pikiran dan tangantangan jahil yang despotik dan culas . Nalar pembangunan mesti diarahkan bagi pencapaian kemartabatan. Sebab, tanpa hal itu pembangunan akan sempurna mengubah spektrum hidup menjadi kaku dan tidak bernilai. 

Bahayanya, pembangunan akan berujung penistaan terhadap nilai-nilai universal. Pembangunan dalam wujudnya yang menyeramkan adalah pembangunan nir-kemanusiaan, yakni pembangunan yang menyudahi logika kemanusiaan dan merampasnya ke dalam hasil-hasil pembangunan yang semu. Dengan bersikap hormat terhadap budaya dan keragaman budaya Indonesia, pembangunan Indonesia akan berupaya menginternalisasi kesadaran kemanusiaan. 

Pembangunan yang dicirikan sebagai pembangunan seutuhnya, yakni pembangunan yang memanusiakan seluruh proses, hasil, dan dampak pembangunan bagi tegaknya kemartabatan manusia (culture is a driver of development). Ruang inilah yang sejatinya menjadi entry point proses artikulasi merumuskan butir-butir penting kesepakatan dalam sidang musyawarah perencanaan pembangunan yang digagas sejak di level desa sampai level pusat. Sejatinya, Musrenbang bisa menjadi medium sosial dalam menyusun formulasi kebijakan pembangunan berbasis masyarakat. 

Musrenbang yang kemudian menjadi cikal bakal bagi perumusan rencana kebijakan pemerintah setiap tahunnya perlu mengakomodasi muatanmuatan budaya yang dipandang laik dikembangkan dan didorong untuk menyukseskan pembangunan itu sendiri. Dengan pengakuan keragaman budaya, corak pembangunan akan mampu diwadahi melalui kebijakan-kebijakan yang akomodatif dan artikulatif melalui dialog-dialog pembangunan yang inovatif dan kreatif. Melalui tema kampanye pada tahun ini, Do One Thing for Diversity and Inclusion (lakukan sesuatu untuk keragaman dan kebertemuan), setiap kita berkontribusi bagi penghormatan keragaman budaya. 

Melalui beragam profesi, ruang dialog dan tindakan-tindakan kecil yang konkrit yang mengarahkan sikap inklusif harus benarbenar menjadi bagian dalam keseharian kita untuk menumbuhkan kesadaran kemajemukan sebagai realitas sosial yang niscaya. Harus disadari bahwa budaya bukanlah elemen periferi dalam pembangunan. Budaya adalah sarana penting untuk kohesi dan stabilitas sosial; budaya adalah sarana penting bagi kesinambungan ekonomi dan lingkungan hidup; dan budaya adalah sarana penting bagi ketahanan masyarakat. 

Kekuatan budaya sangat menopang dan menentukan arah pembangunan (the power of culture for development). Prasyarat menuju dan membawa kekuatan budaya bagi arah dan masa depan pembangunan yang menjunng tinggi kemartabatan manusia sangat ditentukan dari sejauhmana apresiasi dan toleransi atas keragaman budaya itu sendiri. Maka merawat Indonesia, sesungguhnya ditandai dari sikap dan perilaku positif yang cerdas dari seluruh elemen bangsa terhadap masa depan keragaman budaya Indonesia. ●