Koalisi Abadi Sarlito Wirawan Sarwono  ;   Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

KORAN SINDO, 07 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Menjelang pilpres, beberapa parpol membentuk Koalisi Merah Putih. Tujuannya adalah untuk pemenangan pilpres. Strategi ini sama sekali tidak ada salahnya, karena ketika itu sangat dibutuhkan kekompakan dari semua kekuatan untuk memenangkan pilpres dan hasilnya pun luar biasa. Pasangan Prabowo-Hatta mencapai perolehan suara hampir separuh dari seluruh suara yang masuk dan hanya kalah tipis dari pasangan Jokowi-JK. Namun sekarang, Koalisi Merah Putih itu terancam kekompakannya. Bahkan, kekompakan internal semua partai pendukung terancam. Ada anggota partai yang minta kongres atau muktamar dipercepat, ada ketua umum partai yang dinyatakan gagal oleh sebagian fungsionarisnya, dan anggota-anggota itu kemudian dipecat oleh ketua umum. Pokoknya, koalisi yang pada masa kampanye digadang- gadang sebagai koalisi abadi, setelah tidak berhasil mencapai sasarannya, langsung menjadi tidak abadi lagi. Tetapi itu pun tidak ada yang harus dipersalahkan karena memang begitulah ciri kelompok di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, tiga pemimpin besar Indonesia pernah menjadi murid HOS Tjokroaminoto di Surabaya. Mereka adalah Soekarno, Semaun, dan Kartosuwiryo. Ketiganya adalah patriot-patriot muda yang bercitacita untuk memerdekakan Indonesia. Tetapi pasca-Proklamasi Kemerdekaan RI pada 1945, kekompakan mereka bubar, karena Semaun memilih jalan komunisme, Kartosuwiryo mendirikan NII (Negara Islam Indonesia) yang kemudian ditumpas oleh Soekarno, sedangkan Soekarno sendiri memproklamasikan kemerdekaan RI bersama Bung Hatta. Namun, koalisi Soekarno-Hatta pun bubar, dan sekarang tinggal jadi nama bandara internasional di Cengkareng. Tidak hanya dalam politik koalisi itu tidak abadi. Band-band kondang juga pecah, justru setelah jadi terkenal. Termasuk band bocah, Cowboy Junior yang ditinggalkan oleh salah satu anggotanya, Bastian. Dalam olahraga sama saja. PSSI pecah jadi dua kubu. Lahir Liga Indonesia yang menjadi pesaing kompetisi-kompetisi PSSI yang sudah ada. Begitu juga dalam dunia bisnis, berbagai merger dan kongsi pecah setelah sukses. Bahkan, kekompakan keluarga-keluarga keraton Jawa pecah sejak Belanda berhasil menghasut petinggi- petinggi kerajaan Mataram sehingga mereka terbelah menjadi empat keraton, dua di Yogyakarta, dua di Solo. Tidak selesai sampai di situ, sampai hari ini kemelut internal keluarga Mangkunegaran dan Kesunanan di Solo masih terjadi. Dari contoh-contoh di atas, bisa diperkirakan bahwa Jokowi (di tingkat nasional) dan Ahok (di tingkat DKI) akan menghadapi masalah yang sama. Relawan-relawan Jokowi- JK yang berhasil memenangkan persaingan ketat dalam Pilpres 2014, mulai saling berlomba untuk merapat ke Rumah Transisi. Kata Sentilan-Sentilun, kalau orang antre di pompa bensin, tentu karena ingin mendapat bensin, kalau orang antre di Rumah Transisi tentu kepengin jadi menteri. Begitu juga di level DKI. Koalisi kompak antara PDIP-Gerindra yang sukses memenangkan pasangan Jokowi-Ahok dalam Pilgub 2012 yang lalu, sekarang pecah, karena kedua pihak saling bersaing untuk memperebutkan posisi wakil gubernur DKI. Di sisi lain, mengapa di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia (masing-masing hanya dua parpol yang dominan) dan Belanda (12 parpol) rakyatnya bisa lebih konsisten? Parpolparpol di negara-negara maju lebih abadi dari di negara-negara berkembang seperti Indonesia (jumlah partai politik di Indonesia pernah hanya tiga, tetapi kemudian naik turun sampai pernah 40 partai, dan di tahun 2014 ini tercatat 15 parpol peserta pemilu). Beberapa penelitian psikologi politik mengungkapkan bahwa Party ID (Identification) di negara-negara maju lebih kuat dari pada personal id. Seorang pengikut Partai Demokrat, sampai kapan pun tetap menyatakan dirinya sebagai Demokrat, terlepas dari siapa calon presidennya. Begitu juga yang partisan Republik, dan keluarga masing-masing. Lain halnya dengan di Indonesia. Di zaman Orde Lama, orang kompak masuk PNI karena Bung Karno. Pindah ke era Orde Baru, orang berbondong masuk Golkar, karena Soeharto; dan di masa Reformasi, SBY merupakan daya tarik yang menyebabkan Partai Demokrat menang. Begitu juga dengan Gus Dur, Prabowo, dan Jokowi. Mereka punya karisma sendirisendiri yang menarik massanya masing-masing. Ingat! Gus Dur di-impeach oleh MPR, khususnya oleh kelompok yang sama yang sebelumnya menobatkan dirinya menjadi presiden. Bukan oleh rakyat. Dan seandainya hari ini Prabowo yang menang, kubu Jokowi juga akan terpecah, karena sebagian pasti akan ada yang menyeberang ke kubu pemenang. Tentu saja ini tidak baik untuk bangsa Indonesia ke depan. Sebagai bangsa, kita tidak boleh lagi terpaku pada kebiasaan mengikuti orang, karena tidak ada jaminan bahwa orang akan selamanya baik dan sehat walafiat. Jokowi menang, karena faktor Jokowi-nya, bukan karena PDIP-nya. Begitu pula seandainya Prabowo menang, itu karena faktor Prabowo-nya, bukan karena Gerindra-nya. Itu tidak bagus. Pengalaman bangsa ini dengan Soekarno dan Soeharto adalah pemimpin yang awalnya bagus bisa berubah jadi tidak bagus. Namanya juga manusia. Karena itu, tugas Jokowi-JK sebagai presiden terpilih sekarang adalah membiasakan bangsa Indonesia ini untuk merujuk pada gagasan dan program yang betul-betul ditujukan untuk kemaslahatan rakyat jelata. Program-program harus dibangun berdasarkan data empiris, dan diwujudkan melalui sistem-sistem yang terukur. Para pemimpin harus bicara tentang sistem dan program yang didasarkan pada pengalaman dan bukti empirik, bukan ABS (asal bapak senang). Dengan cara ini, rakyat akan percaya pada sistem yang disosialisasikan oleh pemimpin, dan pada saatnya masyarakat akan percaya pada sistem itu sendiri, tanpa melihat siapa orangnya yang menjalankan sistem itu. ●

Koalisi Permanen Said Zainal Abidin  ;   Guru Besar STIA LAN dan Mantan Penasihat KPK

KORAN TEMPO, 02 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Sebuah strategi alternatif yang mungkin dipilih oleh kubu Merah Putih (Prabowo-Hatta) setelah keluar keputusan sidang Mahkamah Konstitusi adalah pembentukan koalisi permanen di DPR. Apa yang dimaksudkan dengan koalisi permanen itu? Sebagai fraksi di DPR, pengertian "permanen" bisa diartikan dalam dua bentuk. Pertama, sebagai kerja sama tetap, tapi bersifat fleksibel. Artinya, setiap sikap dan keputusan yang diambil selalu dengan kesepakatan bersama yang sifatnya fleksibel. Boleh jadi suatu saat mendukung kebijakan pemerintah, dan pada waktu yang lain bersikap menolak. Yang penting, keputusan itu selalu diambil secara bersama. Maksudnya, keputusan itu dilakukan secara bersama dengan menggunakan prinsip rasionalitas dan kepentingan publik. Kalau ini yang akan terjadi, situasi politik menjadi normal dan kondusif untuk segala pihak. Kedua, boleh jadi pengertian permanen itu diartikan sebagai sikap oposisi permanen yang rigid. Artinya, setiap inisiatif pemerintah dalam memasukkan sebuah isu dalam agenda kebijakan (policy agenda, daftar yang mendapat prioritas untuk dibahas dalam DPR) akan ditolak tanpa memperhitungkan wujud dan tujuan dari kebijakan itu. Kalau ini yang terjadi, situasi perpolitikan di Indonesia akan lain. Jauh dari normal dan rasional. Sudah dimengerti bahwa fungsi DPR adalah menilai jalannya pemerintahan dengan mempertimbangkan pokok kepentingan rakyat, siapa pun dia dan apa pun partai politiknya. Jika bertindak di luar fungsi itu, DPR dapat dianggap tidak bekerja secara wajar. Seorang anggota DPR harus selalu menjaga agar pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan konstitusi dan undang-undang yang berlaku demi kepentingan rakyat yang diwakilinya. Kita semua berharap bahwa DPR RI periode 2014-2019 cukup rasional dan bertindak secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang matang. Dalam arti, kepentingan umum/rakyat berada di atas kepentingan pribadi dan partai. Ini dapat diharapkan karena DPR periode ini adalah pilihan rakyat secara langsung untuk ketiga kali dalam era Reformasi dan sesudah Republik berusia 69 tahun sejak merdeka. Salah satu prinsip yang perlu dipegang adalah, apa yang pernah diucapkan oleh Abraham Lincoln, Presiden America Serikat, my loyalty to my party ends, where my loyalty to my country begins (cintaku kepada partaiku berakhir, ketika cintaku kepada negeriku dimulai). Bersamaan dengan itu, sambil mengharapkan pilihan yang tepat, pada tempatnya pula kita ingin mengingatkan jika seandainya para politikus tersebut tergelincir dan memilih jalan oposisi permanen yang rigid. Pertama, dengan jumlah suara anggota DPR dari koalisi permanen tersebut yang lebih besar, mengandung akibat setiap isu kebijakan (policy issue) inisiatif pemerintah akan mengalami hambatan untuk masuk ke agenda kebijakan (policy agenda). Pertanyaannya, bisakah mereka melakukan hal yang demikian jika isu yang disampaikan tersebut mendapat dukungan besar dari rakyat? Dalam era keterbukaan sekarang, rakyat secara mudah dapat mengikuti apa yang terjadi di DPR. Kalau koalisi permanen yang dimaksud menolak kepentingan rakyat yang diperjuangkan pemerintah, saya khawatir mereka tidak akan pernah lagi mendapat dukungan untuk seterusnya pada masa yang akan datang. Partai-partai yang bersangkutan akan surut popularitasnya di mata rakyat-untuk tidak menyebutkan akan gulung tikar. Kedua, sebagai partai politik pada umumnya, tokoh-tokoh partai mempunyai keinginan mendapatkan kekuasaan atau posisi dalam pemerintahan. Karena itu, oposisi permanen yang lepas sama sekali di luar pemerintahan Indonesia dapat dikatakan sulit terbentuk. Dalam banyak hal, oposisi itu selalu bersifat setengah-setengah. Oposisi, ya, menerima jabatan juga OK. Pada periode yang lalu, secara gamblang sikap setengah-setengah itu sering dituduhkan kepada PKS. Sebenarnya, semua partai juga mengandung potensi yang sama. Kecuali hanya satu-dua partai yang sudah lama berpengalaman sebagai partai oposisi. Memahami kondisi perpolitikan inilah, mengapa Jokowi dan Surya Paloh secara terbuka menawarkan kemungkinan bergabung bagi partai-partai yang dulu tidak mendukung Jokowi-JK untuk ikut dengan koalisi partai pemerintah. Secara halus, mungkin mereka dapat membaca adanya keinginan dari partai-partai tersebut yang sedang mempertimbangkan cara yang lebih elegan untuk bergabung. Dengan harapan, mudah-mudahan dapat memperoleh kursi di kabinet. Ketiga, dengan alasan di atas, ada kemungkinan terbentuk koalisi permanen yang bersikap oposisi permanen kecil. Koalisi permanen dari partai-partai yang bergabung dalam kelompok tersebut tidak mempunyai sesuatu landasan ideologis untuk mau berkorban tanpa alasan yang jelas. Kalau ada di antara pemimpin partai yang telanjur tetap berkukuh mempertahankan koalisi permanen, saya kira mereka akan digeser dari kedudukannya oleh tokoh-tokoh lain dalam partai itu sendiri. Hal ini mulai kelihatan dengan guncangan yang timbul dalam Partai Golkar dan PPP. Kita tidak mengharapkan hal-hal yang tidak wajar itu akan terjadi, karena kestabilan politik nasional yang ditopang oleh kematangan partai politik merupakan modal utama dalam pembangunan nasional. ●

Koalisi Permanen Muhidin M Dahlan  ;   Kerani @warungarsip

KORAN TEMPO, 22 Juli 2014

                                                

Jika Prabowo Subianto mampu merealisasi praktek politik "koalisi permanen" yang dideklarasikannya bersama PKS, PAN, Gerindra, Golkar, PPP, dan PBB, ia menjadi suksesor terbesar dalam sejarah politik nasional. Bahkan ia figur lebih besar daripada Sukarno, si pemahat gagasan besar persatuan nasional, di mana ide itu pernah diolok-olok sekondannya, Hatta, sebagai per-sate-an nasional. Secara genealogis, tak ada satu pun koalisi yang permanen di panggung politik nasional. Segera setelah pemilu 29 September 1955, Ketua PKI D.N. Aidit mewacanakan koalisi "persatuan dan perdamaian" yang terdiri atas PNI, NU, PKI, dan partai-partai gurem pendukung Sukarno. Kita tahu kemudian, koalisi "persatuan dan perdamaian" itu saling bergesekan dengan keras dalam sidang-sidang Konstituante. Koalisi itu hancur lebur bersama dengan dibeslahnya Dewan Konstituante oleh Sukarno dan Nasution. Manifesto Politik lalu diluncurkan Presiden Sukarno bersamaan dengan pembentukan koalisi baru yang permanen pada 17 Agustus 1959. Koalisi permanen ala Sukarno itu dinamakan "Front Nasional" dan dikukuhkan dengan beleid Perpres Nomor 13 Tahun 1959. Selain unsur pemerintah, unsur-unsur yang bergabung dalam "koalisi permanen" ini adalah tokoh-tokoh penting perwakilan dari PNI, Partai NU, PKI, PSII, dan TNI. Sukarno membuat Front Nasional ini sebagai lembaga bayangan yang "mendampingi" kerja parlemen sementara (MPRS dan DPR Gotong Royong) setelah bubarnya Dewan Konstituante. Sekilas tak ada yang aneh dalam koalisi besar dan permanen ini. Apalagi kita tahu Sukarno sudah menggelontorkan gagasan persatuan Indonesia kala usianya masih muda pada 1926, saat ia merilis pertama kali salah satu artikel paling pentingnya di Soeloeh Indonesia Moeda: "Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme". Artikel inilah yang menjadi sumur genealogis lahirnya akronim Nasakom (nasional, agama, komunis) dalam lingua-franca politik nasional yang diwujudkan dalam sebuah koalisi struktural "Front Nasional". Jadi, Front Nasional dan Nasakom adalah impian besar Sukarno yang nyaris utopis. Sebab, kita tahu betapa repotnya kemudian Sukarno mengatur gesekan-gesekan dalam koalisi permanennya ini. Terutama kubu komunis dan agama yang berseteru nyaris setiap hari. Ditambah lagi unsur tentara yang pendiam dan selalu menunggu dengan sabar untuk mendapatkan tempat. Pada 1965, ketika Indonesia menyongsong tahun-tahun yang menyerempet bahaya, vivere pericoloso, narasi besar koalisi permanen Front Nasional berakhir tragis dan memilukan. Anggota-anggota koalisi tak hanya bersimpang jalan, tapi juga melibatkan diri dengan agresif memusnahkan rekan koalisinya dalam sebuah opera berdarah pembantaian massal. Itulah akhir dari koalisi permanen yang dibangun Sukarno sedemikian rupa; dari filosofi, ideologi, hingga rupa strukturnya. Dan kini, hampir 50 tahun kemudian, kandidat presiden Prabowo Subianto mendeklarasikan koalisi permanen di bawah komandonya. Saya tak menyebut Prabowo sebagai pemimpi besar yang absurd dengan "koalisi permanen"-nya saat kekuasaan belum jua jatuh mutlak di tangannya. Semua itu dilakukannya, barangkali, karena ia ingin sekali dicatat sejarah sebagai suksesor politik tiada tanding dalam sejarah politik Indonesia dengan tugu monumen agung yang dinamakannya "Koalisi Permanen". ●