Menuju Negara Rimba Raya

Menuju Negara Rimba Raya Samsudin Adlawi  ;  Direktur Jawa Pos Radar Banyuwangi

                                                   JAWA POS, 02 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

MUNGKINKAH Indonesia Raya berubah menjadi negara Rimba Raya? Sangat mungkin. Gejala-gejala menuju ke arah sana mulai tampak. Satu per satu habitus kerimbaan itu mulai terlihat jelas. Setiap hari berseliweran di depan mata. Terus-menerus memukuli gendang telinga. Menyesaki tabung kaca dan media sosial (medsos). Dalam kisah fabel disebutkan, harimau adalah raja rimba. Versi lain menyebutkan, macanlah penguasa rimba. Bahkan, raja hutan Amerika bukan harimau atau macan. Melainkan jaguar. Yang pasti, ketiganya masih satu rumpun: keluarga kucing besar. Mereka sangat ditakuti binatang lainnya. Bukan karena kepandaiannya. Sebab, soal kecerdikan dan kepandaian, mereka masih kalah oleh kancil. Penghuni hutan takut karena keluarga kucing besar itu punya kuku-kuku dan taring yang sangat tajam. Kuku dan taring tersebut dipakai untuk mengintimidasi. Menggertak lawan. Selain untuk mencabik-cabik lawan dan mangsanya. Sesuai fungsi utamanya. Perilaku menakut-nakuti pihak lain seperti itu sekarang lagi ngetren di negeri ini. Menjadi semacam habit baru. Di semua lini kehidupan. Terutama dilakukan mereka yang sedang (merasa) punya kuasa. Belum lama berselang kita dihenyakkan kabar meninggalnya tiga mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta. Mereka meninggal dalam kegiatan pendidikan dasar (diksar) Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) Unisi UII. Diduga, mereka menjadi korban tindak kekerasan dalam kegiatan yang dilaksanakan di lereng Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah, 13–20 Januari lalu itu. Aksi kekerasan tersebut diduga dilakukan para senior ketiga korban. Tragedi semacam itu sudah sering terjadi. Sebelumnya, masih pada Januari tahun ini, seorang taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta bernama Amirullah Adityas Putra juga tewas dianiaya seniornya. Rangkaian aksi kekerasan berbuntut hilangnya nyawa mahasiswa junior oleh seniornya tersebut sangat disayangkan. Seharusnya mahasiswa yang hidup dalam lingkungan intelektual menjadi kancil. Bukan malah berperilaku seperti harimau. Sebagai senior seharusnya mereka menggunakan logika dalam bertindak. Bukannya mengeluarkan ”kuku-kuku” dan ”taringnya” yang tajam untuk mengintimidasi junior yang sedang dididik dan dilatihnya. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, kondisinya lebih mengkhawatirkan. Bukan hanya fenomena saling intimidasi yang berkembang, tapi juga saling lapor. Si A melaporkan si B, lalu si B balik melaporkan si A. Bahkan, si B yang tidak terima mencari bolo (teman) si C dan D ketika melaporkan balik si A. Perilaku saling lapor itu tidak hanya dilakukan para tokoh. Rakyat biasa yang tidak punya ”kuku dan taring” sekarang ikut-ikutan saling lapor. Dengan hanya gara-gara ujaran kebencian di medsos atau media nirkabel lainnya. Seperti biasa, polisi menerima setiap laporan yang masuk. Maka, kini polisi tidak hanya sibuk mengatasi kriminalitas dan narkoba yang terus meningkat. Mereka juga disibukkan meladeni para pihak yang saling lapor. Seperti diketahui, polisi sudah menerima sepuluhan laporan dari beberapa pihak untuk seorang Habib Rizieq Shihab saja. Mengeluarkan ”kuku dan taring” tidak selamanya jelek. Khusus bagi pemerintah, jika ”kuku dan taringnya” dilepaskan pada tempatnya, sepatutnya kita beri standing applaus. Tanpa diminta sekalipun. Misalnya, ”kuku dan taring” itu dikeluarkan demi tegaknya kebenaran dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa. Namun, beda halnya jika ”kuku dan taring” dikeluarkan untuk keuntungan pribadi dan kelompok. Rakyat harus berteriak lantang terhadap tindakan najis seperti itu. Kita ambil contoh, seorang oknum jaksa atau polisi menakut-nakuti terperiksa dengan ancaman akan menersangkakannya jika tidak memberinya upeti. Atau penegak hukum yang terus mencari-cari kesalahan seseorang hanya karena yang bersangkutan sudah masuk target. Sekalipun minim alat bukti, dengan berbagai cara yang bersangkutan tetap ditersangkakan. Lalu oleh jaksa secara lajak kasusnya dipaksakan masuk ke persidangan. Kalau terus dibiarkan, tindakan-tindakan mengeluarkan ”kuku dan taring” yang dilakukan masyarakat hingga aparat itu akan mempercepat Indonesia Raya menjadi Rimba Raya. Suatu negara, yang konstitusinya dikalahkan praktik-praktik hukum rimba, yang kuat karena punya kuasa dan harta akan terus menindas yang lemah. Tentunya, sebagai bangsa kita tidak menghendaki hal itu terjadi. Kecuali yang punya kuasa tertinggi di negara ini sengaja mendiamkannya. ●

Kembali ke Kodrat Pendidikan

Kembali ke Kodrat Pendidikan Samsudin Adlawi  ;   Wartawan Jawa Pos; Direktur Jawa Pos Radar Banyuwangi

                                                  JAWA POS, 14 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

BENAR–BENAR antiklimaks. Harapan unas (ujian nasional) dimoratorium yang sempat melanting ke langit tiba-tiba terbanting kembali ke bumi. Ya, Istana resmi menolak moratorium unas.Wapres Jusuf Kalla, sebagaimana dilansir koran ini (8/12), menegaskan bahwa unas masih dibutuhkan. Bisa dibayangkan, siswa beserta orang tuanya dan para pengamat-pakar pendidikan yang optimistis unas disetip pasti terpukul mendengar keputusan itu. Kabar moratorium unas bermula dari pernyataan Mendikbud Muhadjir Effendy, beberapa kali dalam beberapa waktu lalu. Pernyataan itu menggelinding begitu cepat. Langsung menjadi salah satu tema diskusi paling menarik. Sebab, memang sudah lama banyak pihak menginginkan unas ditiadakan, dengan berbagai alasan. Masyarakat makin optimistis unas bakal tamat setelah mendengar pidato Presiden Jokowi dalam resepsi Hari Guru Nasional 2016 dan HUT Ke-71 PGRI di Sentul International Convention Center (SICC). Jokowi menyatakan bahwa pembelajaran matematika, fisika, kimia, biologi, dan sejenisnya itu penting. ”Tetapi, yang paling penting adalah menanamkan nilai-nilai etika, kejujuran, kedisiplinan, dan kerja keras,” ujarnya di hadapan belasan ribu guru yang memadati SICC (27/11). Titik tekan pesan Jokowi dalam pidato itu memang pada penanaman nilai-nilai etika, kejujuran, kedisiplinan, dan kerja keras. Tapi, muncul pertanyaan, mengapa presiden ke-7 RI itu menyebut-nyebut empat mata pelajaran eksak dalam pidatonya. Bisa jadi itu hanya sebuah kebetulan. Yang pasti, empat mata pelajaran itu selama ini menjadi momok bagi siswa dalam menghadapi unas. Ok. Keputusan sudah dibuat. Unas batal dimoratorium. Maka, muncullah pertanyaan berikut: Akan berhasilkah guru menanamkan nilai-nilai etika, kejujuran, kedisiplinan, dan kerja keras? Bukankah selama ini guru sudah sibuk menyiapkan siswanya menghadapi unas sejak jauh sebelum unas digelar. Sekolah dan guru sudah memprogram bimbingan belajar sejak setahun lebih. Banyak juga siswa yang memilih ikut bimbingan belajar di luar sekolah. Pendeknya, sudah sangat padat jam pelajaran bagi siswa. Meski sudah diputuskan unas tidak dijadikan faktor kelulusan, tetap saja siswa menjadikan unas sebagai prioritas. Bahkan, masih banyak sekolah dan guru yang bersikap sama seperti siswa itu. Terus terang, saya sangat setuju model-model ujian seperti unas itu tidak dipakai lagi. Dan, saya sangat setuju pernyataan Presiden Jokowi bahwa pengajaran nilai-nilai etika, kejujuran, kedisiplinan, dan kerja keras jauh lebih penting. Nilai-nilai itu sangat urgen. Dibutuhkan generasi muda yang sedang berproses menjadi dewasa. Boleh dibilang, nilai-nilai ketimuran itu sangat efektif untuk menangkal virus kebobrokan yang kini menemukan media salurannya bernama medsos. Sebetulnya tidak sulit menjalankan pesan Presiden Jokowi. Hanya butuh satu syarat. Yakni, para guru kembali ke kodratnya. Kodrat itu terkait dengan nama lembaga. Mulai menteri, departemen, sampai ke dinas di daerah semuanya menggunakan istilah ”pendidikan”. Menteri pendidikan, departemen pendidikan, dinas pendidikan. Mari kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Silakan buka lema pendidikan. Gamblang sekali definisinya: proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ada dua kata kunci dalam definisi itu. Yakni, pengubahan sikap dan tata laku. Klop sekali dengan permintaan Jokowi, bukan? Secara tidak langsung bisa dibilang, Presiden Jokowi mengingatkan kepada para guru bahwa selama ini mereka sudah melenceng dari kodratnya. Sebagai pendidik, seharusnya apa pun yang dilakukan oleh guru harus bermuara pada perubahan sikap dan tata laku siswanya. Agama (Islam) mengenal dua kata kunci itu dengan akhlak. Etika, kejujuran, dan kedisiplinan itu juga bagian dari akhlak. Pendidikan beda dengan pembelajaran. KBBI mengartikan ”pembelajaran” sebagai proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Apa itu ”belajar”? Lema belajar dalam KBBI punya arti: berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Kini, Anda jadi tahu, yang dilakukan para guru di sekolah selama masuk yang mana: proses pendidikan atau pembelajaran. Kalau saban hari guru melulu mengajarkan mata pelajaran seperti saat ini, lalu gol yang ingin dicapai siswanya adalah prestasi akademik (salah satu alat ukurnya adalah unas), apakah masih laik lembaga para guru berprofesi disebut lembaga pendidikan. Apakah tidak lebih tepat disebut sebagai lembaga pembelajaran. Wa ba’du. Seharusnya, sesuai definisi dalam KBBI, lembaga pendidikan formal di lingkungan dinas pendidikan menghasilkan alumni yang berakhlak mulia. Memiliki etika, kejujuran, dan kedisiplinan jauh di atas keilmuannya. Seperti yang diharapkan Presiden Jokowi. Sebaliknya, jika masih mengutamakan keilmuan dan kecerdasan sebagai golnya dan menomorduakan etika, kejujuran, dan kedisiplinan, sebaiknya diganti saja nama dinas pendidikan menjadi dinas pembelajaran. Pun menterinya. Bukan lagi menteri pendidikan, melainkan menteri pembelajaran. ●

Menunda Tepuk Tangan Samsudin Adlawi  ;  Wartawan Jawa Pos

JAWA POS, 27 Oktober 2014

                                                

                                                                                                                       

ALHAMDULILLAH, Senin sampai Rabu lalu saya tidak tergoda larut dalam euforia. Saya memilih diam. Menyaksikan keriuhan pesta menyambut presiden-wakil presiden baru lewat layar kaca. Sambil terus memantau perkembangannya lewat media. Terutama sosial media yang tak kalah riuh redam. Sambil mengelus dada, saya berdoa mudah-mudahan dalam pesta itu mereka tidak lupa berdoa. Setidaknya berdoa untuk diri sendiri. Berdoa agar diberi ketabahan dan kesabaran. Dua hal tersebut penting. Sebab, tanpa ketabahan dan kesabaran, orang mudah kecewa. Marah. Ngamuk. Dua modal itu dibutuhkan untuk jaga-jaga kalau kelak pemerintahan Jokowi ternyata idem ditto dengan pemerintahan SBY, mereka tidak perlu kecewa. Bahkan, kalau rapornya lebih jelek daripada SBY, mereka tidak sampai ngamuk. Hidup memang pilihan. Bahkan, kini mulai banyak yang memelesetkannya: hidup adalah pemujaan. Sebagian besar pemilih Jokowi tidak sekadar pengidola. Lebih dari itu. Mereka sudah masuk kategori pemuja. Orang bijak berpesan, hadapi hidup dengan biasa-biasa saja. Jangan berlebihan. Menggemari boleh. Tapi, jangan sampai terjerumus dalam pemujaan yang berlebihan. Sebab, hanya sakit hati yang akan didapat orang-orang yang terlalu mencintai. Genap sepekan setelah pelantikan presiden-wakil presiden, bibit-bibit kekecewaan mulai muntup-muntup. Bibit rasa kecewa itu mengemuka ketika acara pengumuman dan pelantikan para menteri Kabinet Trisakti batal Rabu lalu. Padahal, lokasi pelantikan di Pelabuhan Tanjung Priok sudah disiapkan serapi-rapinya. Para awak media juga sudah diusung Biro Pers Istana Merdeka ke lokasi. Bahkan, 33 helm untuk salah satu atribut menteri sudah disiapkan. Tapi, batalnya acara penting itu masih bisa dimafhumi masyarakat.  Maklum, kan presiden baru. Jokowi belum nyetel dengan staf kepresidenan. Meski yang lain berpendapat: lembaga kepresidenan bukan lembaga ecek-ecek. Kesalahan sekecil apa pun tidak boleh terjadi. Apalagi untuk agenda pelantikan para pembantu presiden. Pengumuman para menteri kemarin juga membuka peluang menimbulkan bibit-bibit kekecewaan baru. Yang kecewa merupakan rakyat yang berharap Jokowi mengangkat orang-orang hebat dalam kabinetnya. Sebab, Jokowi dalam memerintah tidak hanya akan menghadapi permasalahan bangsa. Melainkan juga harus siap menghadapi kekuatan Koalisi Merah Putih (KMP) yang menguasai parlemen. Jauh hari KMP sudah me-warning akan terus mengkritisi pemerintahan Jokowi-JK. Dalam posisi seperti itu, idealnya Jokowi memilih figur-fugur yang tidak hanya punya integritas. Tapi, juga punya jiwa entrepreneurship. Figur menteri yang berjiwa ”koboi” seperti Jokowi. Menteri yang lebih gembira turun ke lapangan, bukan figur yang hanya duduk di belakang meja sambil membanggakan baju dan pin menterinya. Menteri yang berjiwa entrepreneur pasti tidak betah di kantor. Banyak ide. Cepat mengambil solusi. Siap mempertanggungjawabkan semua program dan tindakannya tidak hanya kepada presiden sebagai bosnya. Melainkan juga berani menghadapi para anggota DPR dalam rapat kerja atau rapat-rapat yang lain. Yang terakhir itu sangat penting. Sebab, sekali lagi, anggota parlemen kubu KMP sudah siap mengkritisi kinerja presiden dan para pembantunya. Yang terpenting, menteri yang entrepreneur bisa mengakselerasi capaian target-target program presiden. Nyatanya, nama-nama para menteri yang baru saja diumumkan kurang Njokowi. Tidak terasa Jokowi-nya. Hampir tidak ada yang memiliki gaya seperti Jokowi. Karena itu, muncul pertanyaan besar, apakah mereka bisa memenuhi ekspektasi seorang Jokowi: menteri yang langsung bekerja, bekerja, bekerja (mirip tagline Dahlan Iskan, ya). Pada suatu kesempatan, Jokowi pernah mengatakan kepada media bahwa para menterinya nanti harus rajin turun ke bawah, menyerah seperti dirinya. Kenapa Kabinet Trisakti kurang taste Jokowi-nya? Ada yang menduga Jokowi berada dalam tekanan dalam menyusun kabinet. Dia terpaksa harus menerima kompromi. Jokowi selama ini kan dikenal sangat sakti, kok bisa diintervensi? Kalau benar ada yang mengintervensi Jokowi, pastilah orang itu lebih sakti daripada Jokowi. Wallahu a’lam... Yang pasti, saya bersyukur bisa menahan diri. Minimal sampai detik ini belum memberikan aplaus untuk pelantikan presiden Jokowi-JK. Maaf, saya memilih menunda tepuk tangan itu lima tahun akan datang, setelah melihat Jokowi bersama para menterinya sukses menyelesaikan pemerintahannya dengan nilai B. Kalau ternyata harapan itu tidak tercapai, saya pun tidak akan kecewa. Apalagi, sampai ngumpat-ngumpat. He he.... ●

Presidenku Rakyat Termiskin Samsudin Adlawi  ;   Wartawan Jawa Pos, Penulis buku Rakyat dan Sambal

JAWA POS, 22 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

TULISAN ini semacam surat terbuka. Surat untuk presiden terpilih: Joko Widodo alias Jokowi. Pak Jokowi yang terhormat, selamat atas penabalan Bapak sebagai jawara Pilpres 2014 oleh KPU RI pada 22 Juli lalu. MK (Mahkamah Konstitusi) juga sudah memperkuatnya dengan menolak seluruh gugatan Prabowo-Hatta. Menjelang penahbisan presiden-wakil presiden Oktober mendatang, pasti kini Bapak sibuk memutar otak: mencari figur menteri dan pejabat setingkat menteri yang pas sebagai pembantu presiden. Dan saya yakin, Bapak sudah mendapat banyak informasi dari tim transisi. Juga dari banyak pihak, baik langsung maupun lewat sosmed. Tak terkecuali, masukan dari partai pengusung, tim sukses, maupun orang dekat Bapak sendiri. Semua orang sudah tahu, selama kampanye pilpres Bapak didampingi orang-orang hebat. Ada pakar hukum, pendidikan, ekonomi, politik, tokoh spiritual, hingga pakar sosial kemasyarakatan. Sekarang pun mereka pasti tetap aktif menyokong masukan kepada Bapak. Masukan itu masuk ke bilik tim transisi. Diolah sampai matang. Naga-naganya, begitu dilantik kelak Bapak tinggal menerima paket komplet. Itu sebabnya, dalam surat ini saya tidak akan menggarami lautan, melainkan sekadar menyampaikan satu pesan singkat: mohon Bapak tetap berpijak ke bumi. Sebab, dari bumilah Bapak berasal. Bumi adalah ibu yang melahirkan rakyat. Sebelum memenangi pilpres, Bapak adalah rakyat. Setelah memenangi pilpres, Bapak tetaplah rakyat. Dan, selamanya tetap harus menjadi rakyat. Bahkan, dengan status presiden yang segera Bapak sandang, sejatinya sejak saat itu Bapak akan terdegradasi. Bukan lagi rakyat biasa, tapi jadi rakyat termiskin. Lebih miskin daripada rakyat yang paling miskin sekalipun. Orang paling miskin masih punya pakaian meski hanya satu setel. Tapi, tidak begitu halnya dengan seorang presiden dan pejabat negara lainnya. Pakaian, makan, kendaraan, dan segala kebutuhan pejabat negara ditanggung oleh negara yang notabene dibeli dengan uang rakyat. Tidak hanya ketika berkantor di Istana Negara, di rumah dinas pun semua kebutuhan pejabat negara dibiayai oleh negara. Kalau Bapak bepergian ke luar ibu kota dan luar negeri, Bapak tidak hanya menggunakan fasilitas dan akomodasi gratis. Lebih dari itu, Bapak juga disangoni menggunakan uang rakyat. Dalam posisi seperti demikian, tidak selayaknya Bapak menyombongkan diri. Masak orang yang tidak punya apa-apa dan hidupnya dibiayai oleh negara masih berani membusungkan dada dan besar kepala. He he. Daripada sibuk membanggakan diri, lebih baik Bapak fokus mengurusi rakyat, fokus mengangkat harkat dan martabat bangsa, fokus memajukan negeri ini agar tidak minder terhadap negara lain. Bapak Presiden pilihan 70 juta lebih rakyat, kalau ada orang menyangsikan apakah Bapak bisa memenuhi saran saya dalam surat ini, mohon Sampean jawab dengan tegas: ’’Saya pasti bisa’’. Memperhatikan keseharian Bapak selama ini, saya optimistis Bapak bisa. Kalaupun masih ragu, Bapak bisa belajar kepada Gus Dur. Pak Jokowi pasti ingat apa yang dilakukan presiden ke-4 RI itu sesaat setelah dilengserkan oleh MPR tiga belas tahun silam. Tepatnya, 23 Juli 2001. Itulah momentum yang tidak akan pernah dilupakan oleh seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia. Setelah ’’digulingkan dengan paksa’’ dari jabatannya oleh keputusan sidang istimewa MPR, pada pukul 20.50 WIB Gus Dur keluar menuju beranda Istana Merdeka hanya dengan mengenakan celana kolor, berkaus, dan bersandal jepit. Dituntun putrinya, Yenny Wahid, serta mantan asisten pribadinya, Zastrouw, Gus Dur melambaikan tangan kepada rakyat para pendukungnya yang histeris di depan Istana Negara. Pelajaran yang bisa dipetik dari adegan menguras air mata itu adalah ini: Gus Dur ingin memberikan pesan bahwa setelah lengser dari presiden, dirinya terbebas dari predikat orang termiskin. Celana kolor, kaus, dan sandal jepit adalah simbol pakaian kebesaran orang miskin. Ketiganya, konon, sering dikenakan Gus Dur saat di rumah. Baik ketika santai maupun menerima tamu –tak peduli pejabat atau rakyat biasa. Gus Dur seolah ingin menegaskan, pakaian yang dimilikinya ya hanya celana kolor, kaus, dan sandal jepit. Selebihnya, jas dan pakaian kepresidenan merupakan milik negara. Sudah menjadi rahasia umum, semua pejabat negara –presiden sampai bupati/wakil bupati, DPR sampai DPRD kabupaten/kota– tidak hanya menerima gaji pokok yang nilainya sangat kecil. Justru berbagai tunjangan yang diterimanya jauh lebih besar nilainya. Itemnya juga banyak sekali. Mulai tunjangan pakaian, makan sehari-sehari, hingga kesehatan. Selama menjabat, tanpa mengeluarkan uang pribadi sepeser pun, seorang presiden dan para pejabat negara sudah bisa hidup makmur. Namun, sejatinya, makin banyak tunjangan yang diterima makin menunjukkan status kepapaan seorang pejabat negara. Makin sempurna statusnya rakyat termiskin di negaranya. Tak terkecuali presiden baru kita: Jokowi. Saya yakin, melihat penampilannya selama memimpin Solo dan Jakarta, Pak Jokowi akan ikhlas menjalani hidup sebagai orang termiskin di negeri ini selama lima tahun menjabat presiden: makan-minum, pakaian, transportasi, pengobatan, dan bepergian dibiayai oleh negara menggunakan uang rakyat. Selalu dijaga dan dikawal oleh pasukan elite yang dibayar dengan uang rakyat juga. Selamat ’menikmati’ jadi rakyat termiskin, Pak Jokowi! ●

Presiden tanpa Catatan Samsudin Adlawi  ;   Wartawan Jawa Pos

JAWA POS,  09 Juli 2014

                                                

KAMPANYE pilpres sudah resmi berakhir Sabtu kemarin. Apa yang didapat rakyat sebagai pemilik mandat kekuasaan? Selama masa kampanye, pasangan capres-cawapres tak ubahnya seorang sales atau marketer. Mereka menjajakan visi, misi, dan program kerja lewat kampanye terbuka, tertutup, sampai debat. Tujuannya hanya satu: merayu rakyat agar bersedia menyerahkan mandat kekuasaan yang dimiliki kepadanya. Tak mudah memengaruhi hati rakyat. Penyampaian visi dan misi saja tidak cukup. Maka, layakmenyiapkan berbagai trik. Mulai trik yang wajar seperti membagikan kaus bergambar pasangan capres-cawapres sampai trik yang tidak wajar. Bahkan, cenderung kotor, keji, dan jahat. Tidak beradab. Jauh dari nilai-nilai kesantunan. Orang melabeli trik tidak wajar itu dengan sebutan kampanye hitam dan kampanye negatif. Kampanye hitam biasanya hanya berupa tuduhan tidak berdasar fakta. Cenderung mengarah ke fitnah. Sementara itu, kampanye negatif merupakan pengungkapan fakta kekurangan yang dimiliki capres-cawapres. Anehnya, entah karena putus asa atau alasan lain, kedua kubu capres-cawapres sepertinya menganggap kampanye hitam dan kampanye negatif sebagai ”rukun iman” yang wajib diamalkan sebagai bumbu kampanye. Terbukti, kedua kubu saling menggelindingkan dua model kampanye tidak etis tersebut. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Kita pun miris. Kalau diskor, jumlah kampanye hitam di antara kedua kontestan Pilpres 2014 sepertinya berimbang. Tak pelak, kedua kubu pun belakangan disibukkan membuat klarifikasi. Bahkan, saling lapor ke Bawaslu sebagai wasit pilpres. Juga, melapor kepada kepolisian terkait dengan unsur pidana pemilu. Kehilangan Panutan Dalam posisi yang sulit seperti itu, sebenarnya rakyat membutuhkan tempat untuk bertanya. Tapi, saat ini mencari tempat bertanya jauh lebih sulit daripada memilih yang buruk di antara yang terburuk atau yang baik dari yang buruk. Betapa tidak. Dulu ketika mengalami kebuntuan dalam menentukan pilihan, masyarakat senantiasa bisa bertanya langsung ke partainya. Sekarang bagaimana bisa memberi solusi yang konkret, lah wong pucuk pimpinan partai dan pengurusnya punya pilihan sendiri-sendiri. Pengurus parpol yang seharusnya bertugas mengamankan suara konstituennya malah ’’bermain’’ sendiri-sendiri. Aspirasinya tidak bulat. Buntutnya, aksi pecat-memecat pengurus ramai terjadi saat ini. Organisasi kemasyarakatan juga idem ditto. Pengurusnya pecah. Sebagian mendukung capres nomor 1, sebagian yang lain memberikan dukungan kepada capres nomor 2. Demikian juga para tokoh agama. Sejumlah kiai secara terang-terangan menyatakan dukungannya kepada capres nomor 1, sedangkan kiai yang lain mendukung capres nomor 2. Kasihan sekali rakyat. Mereka terjebak dalam pusaran arus kebingungan. Sudah dibingungkan oleh kampanye hitam dan kampanye negatif yang datang bertubi-tubi, ditambah lagi harus kehilangan panutan sebagai oasis objektivitas untuk meminta klarifikasi capres yang harus dipilih. Sebetulnya, masih ada satu alternatif yang pas untuk jujukan klarifikasi. Yakni, televisi. Tapi, sayang seribu sayang, saat ini dua televisi berita terbesar di tanah air yang sebelum pilpres selalu menjadi rujukan peta perpolitikan nasional kini justru sedang berada di bawah titik nadir. Mereka sedang asyik masyuk dengan capres masing-masing. Pemimpin Ideal Kini rakyat sedang diuji. Diuji untuk bisa menentukan pilihan sendiri. Melihat dengan mata hatinya. Selanjutnya mendengarkan kata hatinya. Kemampuan rakyat dalam menilai calon pemimpin yang cakap pasti berbeda-beda. Mereka punya persepsi sendiri-sendiri. Ada yang melihat calon pemimpin dari model wajahnya saja sudah bisa menilai dia layak jadi pemimpin bangsa atau tidak. Ada pula yang melihat dari cara bicaranya. Tapi, ada yang harus melihat penampilan figur pemimpin secara keseluruhan sebelum memberi nilai. Bagi rakyat yang masih bingung menjatuhkan pilihan, kisah Rasulullah SAW berikut ini bisa dijadikan renungan sekaligus rujukan dalam memilih pemimpin ideal: Suatu saat Rasulullah SAW mengimami salat Isya. Setiap kali menggerakkan badannya untuk sujud atau rukuk, terdengar bunyi menggerutup seolah-olah sendi-sendi pada tubuh beliau bergeser antara satu sama yang lain. Para sahabat yang menjadi makmum cemas. Mereka menyangka Rasulullah sedang sakit. Sayidina Umar yang tidak tahan melihat keadaan baginda itu langsung bertanya setelah selesai salat, ”Ya Rasulullah, kami melihat seolah-olah tuan menanggung penderitaan yang amat berat. Apakah Tuanku sakit?” Rasulullah menjawab, ”Tidak. Alhamdulillah, aku sehat dan segar.’’ Mendengar jawaban itu, sahabat Umar melanjutkan pertanyaannya, ”Lalu mengapa setiap kali Anda menggerakkan tubuh, kami mendengar seolah-olah sendi bergesekan di tubuh Tuan? Kami yakin engkau sedang sakit.”  Melihat kecemasan di wajah para sahabatnya, Rasulullah pun mengangkat jubahnya. Para sahabat amat terkejut. Ternyata pada perut Rasulullah yang kempis tampak dililiti sehelai kain berisi batu kerikil untuk menahan rasa lapar. Batu-batu kecil itulah yang menimbulkan bunyi-bunyi halus setiap kali tubuh Rasulullah bergerak. Umar memberanikan diri berkata, ”Ya Rasulullah! Adakah bila Anda menyatakan lapar dan tidak punya makanan, lalu kami hanya tinggal diam?” Rasulullah menjawab dengan lembut, ”Tidak para sahabatku. Aku tahu, apa pun akan engkau korbankan demi Rasul-mu ini. Tetapi, apakah yang akan aku jawab di hadapan Allah nanti apabila aku sebagai pemimpin menjadi beban bagi umatnya?” Para sahabat hanya tertegun. Rasulullah melanjutkan, ”Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah Allah buatku agar kelak tidak ada umatku yang kelaparan di dunia ini, lebih-lebih lagi tiada yang kelaparan di akhirat kelak.’’ Itulah figur pemimpin yang ideal. Pemimpin yang rela dirinya berlapar-lapar ria sebelum rakyatnya terentas dari kungkungan kelaparan. Walaupun hanya seorang adanya. Sangat kontras dengan penampilan pemimpin yang ada sekarang, bukan. Mereka tidak malu tampil bermewah-mewah ketika masih banyak rakyat yang kesulitan memenuhi hajat hidupnya. Memang sulit menemukan ciri-ciri kepemimpinan seperti Rasulullah. Tapi, setidaknya di antara kedua pasang capres-cawapres yang sedang bertarung, ada yang mendekati. Supaya lebih mantap, setelah menemukan ciri-cirinya, silakan dilanjutkan salat Istikharah. Insya Allah, capres pilihan Anda berkah bagi bangsa ini. Amiin. ●

Koalisi Rahmatan Lil ’Alamin Samsudin Adlawi  ;   Wartawan Jawa Pos

JAWA POS, 14 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

HASIL hitung cepat (quick count) Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 oleh sejumlah lembaga survei cukup menarik. Tidak ada parpol yang meraih suara mayoritas. Juga tidak ada parpol yang mampu meraih angka sakral 20 persen. Ambang batas bawah partai bisa mengajukan calon presiden. Berarti dalam pilpres (pemilihan presiden) Juli mendatang, dipastikan tidak ada satu pun parpol yang bisa mencalonkan presiden tanpa berkoalisi dengan partai lain. Versi Lembaga Survei Indonesia (sampai pukul 23.00 Rabu, seperti dikutip Jawa Pos edisi Kamis, 10/4), PDI Perjuangan yang tampil sebagai pemenang hanya meraup 19,72 persen suara. Padahal, partai berlambang banteng moncong putih itu sebelumnya optimistis bisa meraih minimal 27 persen berkat "Jokowi effect". Nyatanya, pencapresan Jokowi menjelang pileg tidak terlalu signifikan untuk mendongkrak suara PDI Perjuangan. Nasib serupa dialami Golkar dan Gerindra. Dua partai yang sama-sama lebih dini mengumumkan capresnya tersebut hanya menempati posisi kedua dan ketiga. Dari gambaran hasil sementara itu, menurut beberapa pengamat, hampir bisa dipastikan minimal akan ada tiga poros yang mengusung capres pada pilpres nanti. Poros pertama dipimpin PDI Perjuangan. Poros kedua dimotori Golkar. Sedangkan poros terakhir dikomandani Gerindra. Dasar pemetaan kekuatan seperti itu cukup logis. Alasan utamanya, sangat sulit menyatukan tiga parpol tersebut. Meski dalam politik berlaku kamus "tidak ada yang tidak mungkin", justru mendudukkan mereka dalam satu kepentingan dan satu tujuan rasanya merupakan sesuatu yang tidak mungkin itu sendiri. Penyebabnya sangat gamblang. Pertama, baik PDI Perjuangan, Golkar, maupun Gerindra sudah resmi mendeklarasikan capres masing-masing. Penyebab kedua, suasana kebatinan ketiga (pimpinan) parpol itu sejak dulu dan saat ini dalam kutub yang berlawanan. Terutama antara PDI Perjuangan dan Gerindra. Masih hangat dalam ingatan kita semua, tensi PDI Perjuangan dan Gerindra dalam kampanye pileg kemarin sempat meninggi dan belum ada tanda-tanda akan menurun sampai kini. Karena itu, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali merangkul partai-partai kelompok menengah. Yakni, partai yang perolehan suaranya antara sembilan sampai lima persen. Partai-partai itu adalah Demokrat, PKB, PKS, PPP, Nasdem, dan Hanura. Tapi, itu juga tidak akan mudah. Selain faktor ideologi, seperti yang sudah-sudah, faktor pembagian jatah kekuasaan akan menyebabkan perdebatan sengit selama proses penjajakan koalisi berlangsung. Sementara itu, Demokrat sebagai peraih suara tertinggi di kelompok partai menengah, sebetulnya berpeluang memimpin koalisi di antara mereka. Jika hal itu dilakukan partai berlambang mercy tersebut, tidak hanya ada tiga poros dalam pilpres nanti, tapi menjadi empat poros. Kelahiran poros keempat itu sangat bergantung pada kelihaian dan kegesitan Demokrat dalam memengaruhi partai kelompok menengah. Kalau Demokrat gagal mewujudkan koalisi baru, masih ada harapan akan hadirnya poros keempat yang akan lebih berkarakter. Selain itu, ada ikatan emosional yang kuat. Emosi itu diikat oleh roh yang sama. Poros keempat itu tidak lain adalah partai Islam. Lebih tepatnya, koalisi partai Islam. Perolehan suara partai-partai Islam yang bertarung dalam Pileg 2014 sangat signifikan untuk membentuk koalisi pengajuan capres. Perinciannya, PKB di kisaran 9 persen, PAN 7 persen, PPP 7 persen, PKS 6 persen, dan PBB 1 persen. Kalau ditotal menjadi 30 persen. Jauh dari cukup. Bahkan, kalau lima partai Islam ini benar-benar bersatu, PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra akan kelimpungan mencari partner koalisi. Namun, peluang besar itu akan terbuang sia-sia jika partai Islam tersebut masih menomorsatukan egonya. Jangankan membuat kompak dua atau beberapa partai, ada beberapa partai Islam yang pecah kepengurusannya. Lalu mereka membuat tandingan partai baru. Demi kepentingan yang lebih besar -yakni mengurus negara dan bangsa- dibutuhkan kerendahhatian setiap parpol Islam untuk melepaskan sekat-sekat yang selama ini membuat mereka terpolarisasi. Bagi partai Islam, tidak ada yang lebih tinggi daripada ruhul Islam. Dan, tidak ada tujuan utama dari ruhul Islam kecuali rahmatan lil 'alamin. Yakni, mewujudkan keamanan dan kesejahteraan dunia. Alangkah elegannya jika PKB sebagai peraih suara tertinggi kelompok partai Islam memelopori koalisi partai Islam. Yaitu, koalisi rahmatan lil 'alamin. Soal figur yang akan dicapreskan, koalisi rahmatan lil 'alamin juga tidak usah minder dengan tiga poros yang lain. Ada beberapa tokoh Islam yang bisa disejajarkan dengan tiga capres dari tiga poros yang sudah ada. Untuk sementara, nama seperti Mahfud M.D. dan Dahlan Iskan bisa dijadikan alternatif capres dari koalisi rahmatan lil 'alamin. Selain memiliki elektabilitas yang tinggi, keduanya relatif bisa diterima oleh kalangan partai Islam. Peluang dan kesempatan tidak datang dua kali. Kita tunggu, apakah partai Islam punya keberanian mengubur egonya dan membentuk koalisi rahmatan lil 'alamin. Pastinya, kesempatan tidak akan pernah datang dua kali. ●

Menaikkan Level Survei Capres Samsudin Adlawi  ;    Wartawan Jawa Pos, Gemar mengamati Survei Capres

JAWA POS,  10 Januari 2014

                                                                                                                        

SECARA berkala, lembaga survei rajin mengumumkan hasil survei soal calon presiden (capres). Sejumlah nama pun selalu muncul dalam survei oleh sejumlah lembaga survei tersebut. Nama-nama itu, antara lain, Joko Widodo (Jokowi), Prabowo, Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Dahlan Iskan, serta Rhoma Irama. Ada juga nama lain yang posisinya tidak beranjak-anjak dari posisi bawah. Meski bisa memengaruhi persepsi rakyat yang notabene calon pemilih, siapa lembaga pembuat survei -yang independen maupun yang ''pesanan'' sponsor- itu tidak terlalu penting dibahas pada kesempatan ini. Yang patut dicermati saat ini adalah parameter yang digunakan untuk menilai layak tidaknya seorang figur dicapreskan. Seperti sering kita lihat, dengar, dan baca di media, ada dua ukuran utama yang disodorkan dalam proses survei. Yakni, popularitas dan tingkat elektabilitas seorang figur. Hingga laporan berkala terakhir yang di-publish sejumlah lembaga survei pada Desember tahun lalu, pertanyaan yang dijaring dari responden masih berfokus pada dua parameter itu. Mengingat makin dekatnya pelaksanaan pilpres (pemilihan presiden), sudah tiba waktunya bagi penyelenggara survei capres untuk menaikkan level survei mereka. Sudah saatnya menaikkan level survei yang lebih mencerdaskan calon pemilih. Tidak salah menjadikan popularitas sebagai ukuran untuk tingkat elektabilitas seorang figur capres. Tapi, untuk menyongsong pilpres yang kurang enam bulan lagi, masih menggunakan tingkat popularitas semata sama dengan menyesatkan calon pemilih. Sebab, popularitas itu abstrak. Tingkat popularitas tidak selamanya berbanding lurus dengan kemampuan seseorang untuk kebutuhan tertentu . Apalagi untuk mengukur layak tidaknya seseorang menjadi presiden.  Seperti kita tahu, popularitas itu bisa dibikin. Diciptakan. Dan, maaf, direkayasa. Popularitas seseorang bisa dengan mudah melambung tinggi karena dia sedang menjadi media darling. Yakni, ketika media rajin memberitakan apa pun dan ke mana pun dia beraktivitas. Misalnya, blusukan meninjau kondisi wilayahnya dan bertemu rakyat yang dipimpinnya. Lalu, menjadikan hasil blusukan itu sebagai dasar membuat jalan keluar dengan cepat.  Untuk pembanding, kebiasaan seperti itu juga dilakukan banyak pemimpin yang lain. Namun, aktivitas mereka tenggelam begitu saja ditelan bumi karena tidak ter-cover media. Padahal, dia jauh lebih dekat dengan rakyatnya, kegiatan blusukannya jauh lebih menyengsarakan diri, dan penampilan sehari-harinya lebih sederhana daripada figur yang selama ini menjadi media darling. Seharusnya orang seperti merekalah yang layak dijadikan media darling. Kembali ke survei, popularitas memang merupakan faktor utama pendongkrak elektabilitas. Tapi, sekali lagi, popularitas saja tidak cukup dijadikan garansi seseorang bisa memimpin negara. Ada baiknya, dalam survei-survei di sisa waktu menjelang pilpres ini, lembaga survei mulai memasukkan pemikiran atau ide besar para capres dalam menyelesaikan persoalan bangsa ke dalam materi surveinya. Dengan begitu, masyarakat (responden) bisa menilai figur mana yang benar-benar layak memimpin negara ini. Bisa jadi, ide besar soal negara muncul dari figur populer yang selama ini selalu memimpin hasil survei. Tapi, bisa juga sebaliknya. Para figur yang telanjur populer dan merajai semua survei saat ini malah tidak memiliki ide besar yang bisa dijadikan bekal memimpin negara besar bernama Indonesia. Jika langkah menaikkan level survei itu dilakukan, bukan tidak mungkin para figur yang selama ini mendominasi hasil survei akan bertumbangan. Ingat, sejatinya masyarakat kian pintar. Mereka sudah bisa memilah dan memilih figur capres yang layak memimpin negara ini lima tahun ke depan. Kalau lembaga survei masih saja menyodorkan pertanyaan dan membeber hasil surveinya sama seperti yang sudah-sudah, mereka harus siap-siap menanggung malu di kemudian hari: figur capres yang selalu memimpin surveinya ternyata tidak mencerminkan keinginan rakyat yang sesungguhnya. ●

Amandemen Kutukan Bangsa dalam UUD

Amandemen Kutukan Bangsa dalam UUD Samsudin Adlawi  ;  Wartawan Jawa Pos, Suka mengamati Gejala Bahasa JAWA  POS, 16 Oktober 2013

 Indonesia kini sudah memasuki usia ke-69. Dalam usia kemerdekaan yang sudah mendekat seabad itu masih ada pertanyaan yang cukup mengganggu: sudahkah seluruh rakyat Indonesia menikmati kemerdekaan negaranya yang diperoleh dengan tumbal; tidak hanya harta, melainkan juga jiwa dan raga? Sudahkah rakyat hidup makmur seperti cita-cita konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945?

Memang benar bangsa ini sudah terlepas dari cengkeraman pemerintah kolonial. Bahkan, tercatat sudah enam anak bangsa terbaik secara bergantian memimpin negeri ini secara berdaulat. Namun, buah tangan kepemim­pinan mereka toh belum mampu memerdekakan puluhan juta rakyat dari perjuangan melawan musuh laten: kemiskinan. 

Sesuai dengan data yang direkam BPS (Badan Pusat Statistik), hingga September 2012 jumlah penduduk miskin di Indonesia 28,59 juta orang. Kehidupan mereka sangat susah. Secara guyonan, seorang teman bilang, nasib 28 juta saudara kita yang hingga kini belum berhasil memerdekakan diri dari kemiskinan yang menjajahnya itu sudah sesuai dengan amanat konstitusi. Awalnya saya kaget mendengar intermezo tersebut. Tapi, setelah dia membacakan isi bait kedua pembukaan UUD 1945 secara lengkap, saya pun jadi mengerti. 

Bunyi lengkap bait kedua pembukaan UUD 1945 tersebut adalah: Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dalam redaksional salah satu pilar kehidupan berbangsa itu disebutkan dengan jelas bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia mengantarkan rakyat negeri ini hanya sampai "di depan pintu gerbang kemerdekaan". Alias tidak sampai masuk ke alam kemerdekaan yang sesungguhnya. Maka, wajar jika puluhan juta rakyat masih belum bisa menikmati kehidupan yang berkeadilan sosial dan diliputi kemakmuran. Sebab, kehidupan yang seperti itu hanya ada dalam istana kemerdekaan, bukan hanya di depan pintu gerbang kemerdekaan. 

Karena itu, mendesak segera dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini eksekutif dan legislatif) untuk mengamandemen bait kedua UUD 1945. Kalimat ''mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur'' seyogyanya diperbaiki menjadi: ''mengantarkan rakyat Indonesia memasuki pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia..." Alternatif kedua: ''mengantarkan rakyat Indonesia ke dalam rumah kemerdekaan negara Indonesia...'' Agar tampak lebih gagah dan sakral. kata ''rumah'' bisa diganti dengan kata ''istana''. Istana identik dengan kemakmuran. Penghuni istana biasanya hidup serba berkecukupan. Bahasa kerennya, sejahtera. Hidup sejahtera dan makmur merupakan impian semua bangsa yang berjuang lepas dari penjajahan. Kehidupan di depan pintu gerbang kemerdekaan sama saja dengan kehidupan sebelum merdeka. Yakni, hidup dalam serba kekurangan dan penuh penderitaan. 

Mengentaskan rakyat dari jurang kemiskinan justru bisa dicap inkonstitusional karena menabrak amanat pasal 34 ayat 1 UUD 1945: "Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara''.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), lema pelihara diartikan sebagai jaga dan atau rawat. ''Dipelihara'' berarti ''dijaga'' dan atau ''dirawat''. Dengan definisi seperti itu, pasal 34 ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan kepada negara untuk menjaga dan merawat rakyat fakir miskin serta anak telantar. Tidak tampak semangat atau perintah konstitusi untuk menghijrahkan rakyat dari alam kemiskinan menuju ke alam kesejahteraan. 

Karena undang-undang dasar adalah pijakan yang menjadi haluan segala tindakan pemerintah, disadari atau tidak, isinya (yang tidak sesuai) akan menjadi ''kutukan'' bagi sebuah bangsa. Karena itu, revisi terhadap bait kedua UUD 1945 dan pasal 34 ayat 1 UUD 1945 harus segera dilakukan. Kalau tidak, pertama, sebagian rak­yat akan tetap hidup menderita "di depan pintu gerbang kemerdekaan". Kedua, rakyat miskin akan tetap eksis dengan kemiskinannya karena negara terus memeliharanya dan enggan menghijrahkannya. 

Yang berkewajiban mengamandemen tentu saja MPR. Bagi negarawan di MPR yang masih punya sisa masa bakti tidak sampai setahun, ini kesempatan emas untuk beramal bakti bagi bangsa, terutama rakyat miskin. Bagi para calon legislator DPR RI (yang kalau terpilih juga jadi anggota MPR), tema tersebut sangat mujarab untuk jualan saat kampanye mendatang. Ayo, siapa cepat, dapat! ●