Kekuatan pada yang Terlemah

Kekuatan pada yang Terlemah

Adiwarman A Karim ; Peneliti di Center for Indonesian Political Studies (CIPS) Yogyakarta

SUMBER :  REPUBLIKA, 28 Mei 2012

Pekan ini Presiden Dewan Eropa, Herman van Rompuy, akan mengundang 27 kepala negara Uni Eropa dalam KTT khusus membahas perlunya pakta pertumbuhan. Pertemuan ini terasa sangat relevan melihat perkembangan terakhir gejolak ekonomi yang terjadi di negara-negara Uni Eropa, khususnya negara-negara di zona Euro. Kekuatan mereka terletak pada mata rantai yang terlemah. Bila mata rantai terlemah ini putus, hilanglah arti kekuatan keseluruhan rantai.

Yunani merupakan mata rantai terlemah di antara negara zona Euro. Bila Yunani gagal mengatasi persoalannya, ada dua hal yang akan terjadi. Pertama, dampak langsung berupa kekacauan sementara akibat keluarnya Yunani dari zona euro, Kedua, efek domino yang akan menyeret negara-negara terlemah berikutnya seperti Portugal, Irlandia, Spanyol. Bila hal itu terjadi, bahkan negara sekuat Jerman dan negara-negara zona eropa anggota 20 Besar ekonomi dunia (G20) tidak akan sanggup menanganinya.

Transaksi derivatif merupakan mata rantai terlemah transaksi keuangan. JP Morgan yang memiliki aset 2,32 triliun dolar AS, dapat bertahan melalui krisis subprime bahkan mengambil alih Washington Mutual pada tahun 2008, ternyata kewalahan menangani transaksi derivatif. Sejak akhir Maret 2012 JP Morgan mengalami rugi besar senilai 2 miliar dolar AS hanya dalam enam pekan terakhir.

Secara faktual kekuatan ekonomi domestik dan sektor riil Cina memang luar biasa, namun banyak pihak mempermasalahkan sistem mata uang Yuan yang dinilai tidak menggambarkan nilai tukar pasar yang sebenarnya. Mata uang Yuan Cina merupakan mata rantai terlemah ekonomi Cina. Di satu sisi mata uang Yuan yang tidak di perdagangkan bebas melindungi dari fluktuasi dan ketergantungan pada dolar AS sebagai mata uang dunia, namun di sisi lain merupakan titik lemah perekonomian Cina.

Mata uang yang tidak diperdagangkan bebas kesulitan menentukan nilai tukarnya, salah satu cara yang lazim menentukan nilai tukarnya adalah dengan menggunakan instrumen derivatif nondeliverable forward (NDF), yaitu penyelesaian transaksi berjangka diantara dua pihak. Kekuatan keuangan counter party lah yang akhirnya menjadi titik terlemah penentu nilai tukar.

Fenomena ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi pengembangan keuangan syariah. Ide menyatukan industri keuangan syariah berbagai negara menjadi satu kekuatan ekonomi global tanpa memahami mata rantai terlemah akan membawa keseluruhan industri terjebak pada masalah global yang mungkin tidak relevan bagi masing-masing negara, namun bila diabaikan akan membawa efek domino.

Persoalan yang dihadapi Yunani tidak identik dengan persoalan yang dihadapi Spanyol, juga tidak identik dengan yang dihadapi Irlandia. Bertambah runyam lagi karena prioritas-prioritas ekonomi yang tersedia dan dipilih oleh masing-masing negara juga berbeda. Keadaan inilah yang mendorong munculnya rasa frustasi akan kebersamaan yang dibangun, sehingga timbul kaidah cuius regio euis religio, biarlah masing-masing negara membangun aturannya sendiri.

Produk komoditi murabahah yang sangat populer di Timur Tengah memang tepat untuk keadaan mereka yang memiliki banyak uang petro dolar namun tidak memiliki cukup pengusaha yang membutuhkan pembiayaan.

Kelebihan suplai dana ini sangat tepat diinvestasikan di bursa-bursa komiditi di London dan New York melalui instrumen komoditi murabahah. Bagi industri keuangan syariah Timur Tengah ketergantungan pada bursa komiditi di negara-negara Barat ini merupakan mata rantai terlemahnya.

Namun produk ini menjadi tidak relevan bagi Indonesia yang memiliki pengusaha dengan permintaan pembiayaan yang berlimpah dibandingkan dengan ketersediaan suplai dana. Bagi Indonesia yang paling tepat adalah mengembangkan industri keuangan syariah untuk segmen ritel dan berbasis pengembangan sektor riil.

Perkembangan industri keuangan syariah di Malaysia yang sangat ditopang oleh kebijakan pemerintah, memang tepat untuk keadaan mereka yang keadaan politiknya tidak sedinamis Indonesia. Bagi Malaysia, dukungan pemerintah ini menjadi mata rantai terlemahnya.

Bagi Indonesia dengan keadaan politik yang begitu dinamis, maka bergantung kepada dukungan pemerintah bukan merupakan pilihan yang tepat karena pertumbuhan industri keuangan syariah akan pasang surut mengikuti dinamika politik.

Mata rantai terlemah Indonesia adalah pada dukungan masyarakat, bukan pada dukungan pasar yang dikuasai oleh segelintir pemain besar. Itu sebabnya adalah sangat penting bagi industri keuangan syariah di Indonesia mengembangkan basis nasabah seluas-luasnya. Ibarat pondasi cakar ayam, semakin luas penampang pondasinya semakin stabil dan kokoh berdiri diatas lahan yang masih sangat dinamis bergerak. Bertumpu pada beberapa pilar besar di lahan yang dinamis bergerak bukan pilihan yang tepat.

Bila mata rantai terlemah ini kuat menahan beban bangunan industri keuangan syariah yang semakin besar dan dinamika lahan dibawahnya, maka bangunan itu akan kokoh dan stabil.

Di masa awal Islam, budak adalah strata terlamah dalam struktur budaya Arab Jahiliyah. Bilal bin Rabah, seorang budak, yang tetap bertahan pada keimanannya walaupun disiksa secara luar biasa, menggambarkan kekuatan mata rantai terlemah ummat Islam ketika itu. Amr bin Yasir, yang disiksa dan dipaksa melihat penyiksaan luar biasa terhadap orang tua nya, namun tetap bertahan dalam keimannya, itulah gambaran kekuatan mata rantai terlemah para sahabat Rasulullah saw ketika itu. Bila yang terlemah saja demikian kuatnya, dapat dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan ummat Islam ketika itu.

Sebagian besar nasabah industri keuangan syariah di Indonesia adalah masyarakat kecil yang tidak memiliki akses keuangan seluas nasabah menengah besar. Masyarakat kecil ini bahkan bersedia membayar lebih mahal daripada nasabah menengah besar asalkan mendapat akses keuangan yang sangat mereka perlukan. Merekalah mata rantai terlemah industri keuangan syariah. Bila mereka memilih keuangan syariah dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, itulah gambaran kekuatan penetrasi keuangan syariah.

Membangun kembali ekonomi syariah di Indonesia bukanlah membangun gedung menjulang tinggi ke angkasa, bukan pula membangun exhibition hall besar dengan beberapa tiang pancang besar yang belum teruji oleh gempa dan pergeseran lempengan benua. Membangun ekonomi syariah di Indonesia adalah menguatkan mata rantai terlemah.

Memperbesar basis nasabah akan menurunkan biaya, menaikkan pendapatan, dan menyebar risiko. Kearifan lokal dengan mengambil hikmah dari perjuangan Rasulullah saw dalam mengembangkan ekonomi syariah akan jauh lebih baik daripada terpesona dengan kemilau ekonomi syariah di negara lain yang ibarat gedung-gedung pencakar langit dan exhibition hall. ●

The European crisis Lessons for Indonesia

The European crisis Lessons for Indonesia

Budiono Kusumohamidjojo, SENIOR ADVISER AT THE CENTRE FOR EUROPEAN STUDIES, UNIVERSITY OF INDONESIA

Sumber : JAKARTA POST, 26 Desember 2011

The European economic crisis was triggered mainly by a flaw in the euro currency mechanism in late 2009, when Greece suddenly came close to a state default. Italy was on the way to follow suit. The ensuing crisis is only part of more complex problems plaguing the old continent and it directly threatens the fabric of the European societies.

Capitalism does not appear to be adequate for rescuing the welfare society. It is beyond doubt that Europe is in need of an overhaul of its social and political structures and institutions.

The trouble shaking Greece and Italy has startled European leaders, as both countries are cradles of European civilization and are in many ways also important contributors to our present world civilization.

There is general acknowledgment that the whole crisis has its cause in the enduring tacit complacency of European societies and their political leaders. Like it or not, they have been oblivious during the pleasant achievement of having rebuilt Europe from the rubble of the Second World War. Economists, sociologists and philosophers alike generally agree that Europe is now actually facing the fact that “it is pay day”.

Only Germany seems to have kept its track, based on its eight centuries old Hansa tradition supported by even older guilds, which combines innovative hard work, producing and trading. Still, even Germany cannot escape being part of a Europe now compelled to undergo a process of reconstruction, and if not deconstruction, of its social-cultural structure and institutions.

The idea of freedom being the philosophical product of the Renaissance and the French Revolution of 1789 has certainly played a decisive role in shaping European civilization. However, any civilization has its own failings. In some respects the idea of freedom and the creativity it stimulates has its price. Grave new problems, beyond human recognition, come to the surface and startle the “sacred” welfare society.

The good thing is that the European summit held recently in Brussels drew important lessons from the precarious situation. Seventeen of the 27 members of the EU have agreed to stringent disciplinary measures to bring the crisis under control. Still, in the depth of the crisis EU leaders also seem capable of reflecting the wisdom of the French Noble Prize winner Albert Camus (1913-1960), who once said something like, “if you are happy, don’t forget yourself, and if you are desperate, don’t kill yourself.”

Indonesia can learn a lot from the European experience and how their leaders are responding. Indonesian leaders should prepare for 2012, as the decisions made in Brussels will ensure a sort of austerity that will be felt in other parts of the world. The European golden economic ball of the 20th century is over.

The seeming anticlimax of the European civilization has obviously dragged the European leaders into resignation and concern about the future of Europe, while they concurrently watch the rise of new global players, particularly in East Asia and South America. And yet, compared to Europe, Indonesia is being confronted with more tremendous challenges not from forgotten achievements, but indeed from home works carried forward from the past, present pressing problems and looming challenges of the future.

Indonesia has neglected many of the problems of its own past. The dangerous thing is that many Indonesians even pretend to have forgotten them. We have yet to work on our nation building of a people inheriting a complex diversity that unites us simply because we are “Indonesia”. This is proven by the endemic violence and conflicts in the various regions.

After a lapse of 13 years of “Reformasi” that put an end to the Soeharto era, we are yet to prove that we can govern ourselves reasonably. To date we are merely working hard to manipulate democracy to the benefit of the “primordial us” rather than the whole nation. We have yet to prove that we are applying democracy to achieve a better life for the masses and justice for everyone.

We cannot afford to be ignorant, especially about the intense competition among nations that will only become fiercer due to the diminishing availability of resources indispensible for the survival of any nation. By the time we have to face the revolutionary world economic situation, we should have put our homework of nation building and governing ourselves democratically in good order.

If Indonesian leaders fail to address these three grand challenges in due time, Indonesians will encounter a crisis that is many times heavier than the one now plaguing Europe, even before the arrival of the mid 21st century. ●

Hello ASEAN+3, good-bye Europe

Hello ASEAN+3, good-bye Europe

Fithra Faisal Hastiadi, RESEARCH ASSOCIATE AT THE ASIAN DEVELOPMENT BANK INSTITUTE (ADBI), TOKYO

Sumber : JAKARTA POST, 13 Desember 2011

A Distinguished Speakers Seminar (DSS) held by the Asian Development Bank Institute (ADBI) in Tokyo in November came to the powerful conclusion that the European mess was getting messier.

As stated by Wyplosz (2011), since late 2009 the European debt crisis has not shown any sign of recovery.

For several reasons, apparently, the policy responses have been wrong. Wyplosz argues that the mother of all mistakes may lie in the policy options to provide ¤110 billion to save Greece through its tough austerity program.

There were two major flaws in this policy. First, it violates the no-bailout clause in the European Central Bank (ECB) system; and second, austerity in the midst of recession cannot act as a remedy.

These factors eventually led to a liquidity crisis that has overwhelmed the European banking system (Collignon, 2011).

Colloquially speaking, the liquidity shock caused a sudden deterioration in specific classes of assets that has spilled over into banks, which are in dire need of liquidity.

The liquidity shortage then put banks in distress as the deteriorating asset prices affected their balance sheets and thus reduced bank capital. These difficulties then spilled over into the real economy in the form of a recession. This recession will most likely see Europe sinking into irrelevance.

Meanwhile, ASEAN is fueled by a youthful spirit that could bring new hope during the current global imbalances. ASEAN members are becoming increasingly connected. The ASEAN region has experienced sustainable growth of intra-regional trade share. In 1990, the intra-regional trade share was only 17 percent but in 2010 the figure swelled to 25.2 percent.

If we expand the coverage to include ASEAN’s plus three countries (China, Japan and Korea), the intra-regional trade figure is becoming more robust.

In 1990, it already reached 47.2 percent and developed over a decade as it leapt to 58.4 percent.

The FTAs and EPAs that have been emerging since mid-2000 have had made a significant contribution to warming of relations among ASEAN+3 countries.

An important factor explaining the success of the ASEAN+3 economies has been their participation in a dynamic, regionally integrated economic structure beyond just ASEAN+3. Strong and dynamic production networks have progressively linked East Asian and ASEAN+3 countries.

The fragmentation of manufacturing production and “fragmented trade” linked to rising intra-industry trade has enabled ASEAN+3 countries to maintain their competitiveness and successfully pursue an export-led development strategy. ASEAN+3 countries have also developed robust, flexible and vibrant small and medium size enterprise (SME) sectors.

While this region has experienced two periods of economic crisis (late 1997 and late 2008), it did well in bouncing back afterward.

During the first crisis, the total ASEAN+3 intra-regional exports fell from US$179,732.1 million in 1997 to $146,166.3 million in 1998. Imports also declined from $186,630.5 million in 1997 to $141,979.3 million in 1998. This number contributed to an almost 3 percent decline of ASEAN+3’s intra-regional trade from 49.9 percent in 1997 to 47.2 percent in 1998. But in 1999 this bounced back well to 49 percent, followed by 51.4 percent in 2000. This figure gave a big boost to East Asian countries at that time to recover from the crisis.

The second crisis in late 2008 also caused regional trade imbalances in ASEAN+3 countries as the total exports and imports fell from $547,427.5 million and $518,966.8 million in 2008 to $450,665.6 million and $411,663.3 million in 2009.

But, again, the regional economy bounced back in 2010 to $630,089.6 million for exports and $609,465.3 million for imports. This bounce was also seen in the intra-regional trade share figure that experienced a hike from 55.8 percent in 2008 to 58.4 percent in 2010.

Comparing these two crisis periods, we can draw the general conclusion that East Asia has learned well in coping with crises. This is reflected by the speed of recovery in 2010 which was better than that of 1999. Also, the closer integration among the countries has created a vaccine-like treatment in the region.

Looking into the future, based on ADB projections, in 2030, per capita GDP in 2007 constant US dollars, will reach 9,012 for ASEAN, 12,361 for China, 40,415 for Japan and 41,674 for Korea.

These figures surely indicate a very optimistic path for the region in taking a powerful role globally, but in order to play that role the region, especially the ASEAN countries, must pay more attention to several crucial factors.

The first of these is infrastructure. The simulation result confirms the importance of infrastructure to create greater room for the region to evolve. The second is industrialization. A one point rise in the industrial index will most likely increase the tendency of economic growth by 0.04 percent. The third is population.

Population is regarded as the most important variable that serves as a foundation for strong growth. A 1 percent increase in the total population will increase the likelihood of regional growth by 0.86 percent.

The sheer size of the East Asian population creates not only the potential demand for the goods traded in the region but also the supply of labor and low absolute level of wages.

This trend is very important since homogeneity in industrialization among countries in the region will assist the progress of economic integration, and thus economic growth.

To wrap up, ASEAN+3 countries should ensure countries within this region that are lagging behind to eventually catch up with the rest.

Sound policy measures that incorporate the expansion of production networks should be set as a common goal for the future of this region. Whether ASEAN+3 moves forward or ends the story like the Europeans is a matter of political will. ● 

Berita Gembira (?) dari Eropa

Berita Gembira (?) dari Eropa

Sunarsip, CHIEF ECONOMIST  

Sumber : REPUBLIKA, 12 Desember 2011

Pada 8-9 Desember lalu, telah berlangsung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Uni Eropa (UE). Tujuan utama digelarnya KTT ini adalah untuk merumuskan pakta kebijakan fiskal baru sebagai syarat untuk menjamin kelancaran program penyelesaian krisis di Eropa.

Terdapat dua butir kesepakatan penting dari pakta kebijakan fiskal baru ini. Pertama, negara UE berkewajiban menjaga defisit struktural anggaran pemerintah sebesar 0,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ketentuan ini harus diinternalisasikan ke dalam konstitusi mereka. Ketentuan ini juga harus mengandung mekanisme koreksi secara otomatis ketika terjadi penyimpangan.

Kedua, kesepakatan fiskal baru ini juga akan memiliki prosedur dan kontrol bagi negara-negara yang defisit anggarannya melebihi 3 persen dari PDB (sesuai Maastricht Treaty). Konsekuensinya, akan ada penalti bagi anggota UE yang memiliki defisit anggaran di atas 3 persen dari PDB.

KTT UE juga menyepakati sejumlah rencana percepatan penyelesaian krisis di Eropa. Pertama, menghentikan keterlibatan swasta dalam penyelesaian utang dan akan lebih mengandalkan IMF. Kedua, UE akan menaikkan plafon dana talangan melalui the European Stability Mechanism (ESM) atau the European Financial Stability Facility (EFSF) hingga 500 miliar euro (670 miliar dolar AS) pada Maret 2012.

Ketiga, UE juga sepakat untuk menyuntikkan dana tambahan kepada IMF sebesar 200 miliar euro (270 miliar dolar AS) dalam bentuk pinjaman bilateral untuk menjamin IMF memiliki dana yang cukup guna mengatasi krisis di Eropa. Dari jumlah itu, sebesar 150 miliar euro berasal dari negara-negara Zona Euro.

Secara umum, hasil kesepakatan dari KTT UE menyiratkan sentimen positif bagi proses pemulihan krisis Eropa. Setelah kesepakatan tersebut, negara-negara lain juga menyatakan minatnya untuk membantu penyelesaian krisis di Eropa, terutama setelah dibukanya mekanisme penyelesaian krisis melalui IMF. Cina yang memiliki cadangan devisa terbesar di dunia menegaskan kesediaannya untuk membantu Eropa. Negara-negara G-20 juga membuka diri ikut terlibat dalam penyelesaian krisis Eropa melalui peminjaman dana kepada IMF dengan syarat negara-negara tersebut melakukan hal yang sama seperti yang telah digariskan dalam kesepakatan KTT UE tersebut.

Serangkaian kejadian pada akhir pekan lalu tersebut menjadi berita gembira bagi pemulihan krisis di Eropa. Faktanya, pascadicapainya kesepakatan tersebut, pasar keuangan global memberikan reaksi positif. Indeks Dow Jones pada Jumat (9 Desember) mengalami kenaikan 186,56 poin atau 1,6 persen menjadi 12.184,26 poin. Pasar saham Eropa secara umum juga menguat. Sayangnya, pasar obligasi pemerintah tidak bergerak setelah European Central Bank (ECB) menegaskan tidak akan melakukan pembelian obligasi pemerintah secara agresif. Padahal, pasar berharap ECB aktif membeli obligasi pemerintah, terutama obligasi dari negara Eropa yang terkena krisis.

Namun, sinyal positif ini diperkirakan belum akan memberikan keyakinan yang cukup bahwa krisis Eropa akan cepat berakhir. Ini mengingat di saat yang sama juga terdapat berita negatif terkait dengan krisis Eropa. Belum lama ini, Standard & Poor's (S&P) mengancam akan menurunkan credit rating untuk EFSF sebesar satu-dua peringkat jika ada penurunan credit rating dari negara-negara yang menjadi penjaminnya.

Di sisi lain, Moody's juga telah memotong peringkat utang tiga bank raksasa asal Prancis, seperti BNP Paribas, Societe Generale dan Credit Agricole. Moody's menurunkan peringkat utang BNP dan Credit Agricole sebanyak satu tingkat menjadi Aa3, sedangkan peringkat Societe Generale dipotong satu tingkat menjadi A1.

Seiring dengan penurunan peringkat utang yang dialami sejumlah negara dan lembaga keuangan di Eropa, harga obligasi sejumlah negara di Eropa kembali tertekan. Secara otomatis, imbal hasil atau yield obligasi tersebut terkerek naik. Pemangkasan peringkat utang itu tentunya akan meningkatkan biaya utang yang secara tak langsung akan menambah beban bagi negara Eropa yang memperoleh pembiayaan dari surat utang tersebut.

Krisis di Eropa ini tentunya perlu dicermati secara serius. Ini mengingat krisis yang disebabkan akibat membengkaknya utang pemerintah ini diperkirakan masih akan berlangsung lama akibat ketidakpastian atas penyelesaiannya serta dimensi permasalahannya yang sangat luas. Saat ini tengah terjadi suatu lingkaran buruk yang secara negatif saling memengaruhi, yaitu antara krisis utang pemerintah, kondisi perbankan yang merapuh, dan aktivitas ekonomi yang melambat, yang pada gilirannya dapat mengeskalasi krisis lebih buruk dan berkepanjangan.

Krisis Eropa jelas telah memberikan efek negatif terhadap perekonomian kita sekalipun masih relatif minimal. Pengaruh dari krisis Yunani telah kita rasakan sejak pertengahan 2010. Pada 2011, optimisme yang tumbuh pada awal tahun atas prospek ekonomi global kembali memudar ketika lembaga pemeringkat kredit Fitch menurunkan peringkat kredit utang Portugal dan Yunani pada April dan Mei 2011. Pada awal September 2011, skala krisis meluas ke Italia dan Spanyol dan memicu investor menilai ulang risiko berinvestasi serta mereposisi portofolio pada aset emerging market, termasuk di Indonesia.

Kita menyaksikan rupiah mengalami tekanan dalam beberapa bulan terakhir di tengah kondisi pasokan valas yang tidak berimbang. Cadangan devisa kita dalam beberapa bulan terakhir juga mengalami penurunan signifikan, baik karena capital outflow maupun untuk kebutuhan stabilisasi nilai tukar. Pada akhir November 2011, cadangan devisa turun menjadi 111,32 miliar dolar AS dari posisi 113,96 miliar dolar pada Oktober 2011. Dalam tiga bulan terakhir ini, cadangan devisa menurun sebesar 13,3 miliar dolar AS.

Dari jalur perdagangan, krisis Eropa juga telah memperlihatkan pengaruh negatifnya. Ekspor pada Oktober lalu memperlihatkan penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar -4,21 persen, sedangkan impor mengalami kenaikan sebesar 3,18 persen. Kinerja ekspor impor ini menyebabkan surplus perdagangan mengalami penurunan signifikan menjadi 1,15 miliar dolar dari 2,37 miliar dolar AS pada September 2011. Beruntung, selama 2011, ekonomi Indonesia relatif masih terisolasi dari dampak rambatan krisis Eropa melalui jalur perdagangan karena kuatnya basis permintaan domestik dalam struktur perekonomian.

Pengalaman menunjukkan bahwa penanganan krisis sering menelan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama. Sehubungan dengan belum pastinya prospek pemulihan krisis di Eropa, otoritas sektor keuangan perlu mengantisipasi dampak lanjutan dari krisis di Eropa ini dengan mempersiapkan Protokol Manajemen Krisis (PMK).

Ke depan, nantinya PMK ini perlu dituangkan menjadi suatu pedoman dan payung hukum yang mengatur proses pencegahan dan penanganan krisis secara sistematis dan terintegrasi dalam skala nasional melalui Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Dengan kata lain, semestinya pengesahan RUU JPSK ini mendapat prioritas untuk diselesaikan pemerintah dan DPR RI. ● 

Dihantui Krisis Eropa

Dihantui Krisis Eropa

A.  Prasetyantoko, KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM), UNIKA ATMA JAYA, JAKARTA

Sumber : KOMPAS, 9 Desember 2011

Bagaimana proyeksi ekonomi Indonesia tahun 2012? Tampaknya krisis Eropa masih menghantui perekonomian dunia tahun depan.

Untuk keempat kalinya dalam setahun, para pemimpin Eropa bertemu di Brussel pada 8-9 Desember. Mereka masih berkutat soal mekanisme penyelesaian krisis. Tema spesifiknya seputar ”paket komprehensif” penyelamatan perekonomian Eropa.

Duet Jerman (Angela Merkel) dan Perancis (Nicolas Sarkozy) atau ”Merkozy” masih menjadi penyangga masa depan 27 negara Uni Eropa, khususnya 17 negara pengguna mata uang euro.

Dalam hal ini ada dua pusaran masalah. Pertama, mereka akan menentukan nasib Uni Eropa dan mata uang euro. Kedua, setiap negara juga bergulat dengan masa depannya sendiri. Bahkan, Perancis berpotensi kehilangan peringkat utang AAA.

Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), seperti dikutip majalah The Economist (3/12/2011), telah mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Perancis dari 2,1 persen menjadi 0,3 persen pada 2012. Lembaga pemeringkat asal Perancis, Fitch, juga memberi outlook negatif kepada negaranya.

Kini, dari 17 negara pengguna mata uang euro, hanya enam negara yang memiliki peringkat AAA. Jika satu per satu negara melorot peringkat utangnya, masa depan Eropa benar-benar di ujung tanduk.

Masih amankah Indonesia di tengah bayang-bayang krisis Eropa? Meski ekonomi kita akan terus tumbuh karena permintaan domestik yang kuat, harus ada antisipasi, baik jangka pendek maupun panjang, agar kita tidak termakan oleh siklus krisis itu.

Dilema Eropa

Mekanisme penyelesaian krisis menjadi salah satu topik terpanas di antara petinggi Eropa. Wacana pendirian European Stability Mechanism (ESM) sebagai lembaga permanen pemberi dana talangan (bail out) bagi negara terkena krisis masih belum mencapai konsensus. ESM direncanakan mulai bekerja 2013 dan menggantikan fungsi European Financial Stability Facility (EFSF) yang ada saat ini. Untuk itu, harus ada amandemen Maastricht Treaty dengan traktat Uni Eropa baru.

Meskipun Merkel termasuk pelopor ESM, di dalam negeri pendapatnya tidak populer. Free Democratic Party (FDP), partai terbesar di parlemen, keberatan dengan gagasan tersebut. Christian Democratic Union (CDU), partai di mana Merkel berasal, juga cenderung menolak. Bahkan, partai ini mengusung wacana agar Jerman keluar dari zona euro karena dianggap membebani uang pajak masyarakat.

Demikian pula di Perancis. Meskipun Sarkozy ngotot memperjuangkan mekanisme integrasi fiskal yang lebih dalam, posisinya dalam Pemilu April 2012 tidak cukup aman. Francois Hollande, kandidat Presiden Partai Sosialis, diprediksi akan memperoleh banyak suara, mengalahkan Sarkozy.

Proses politik setiap negara menunjukkan adanya fragmentasi sosial-politik seiring dengan fragmentasi ekonomi. Sangat masuk akal karena masyarakat yang selama ini dimanjakan dengan sejumlah jaminan sosial harus kehilangan fasilitas gara-gara kecerobohan negara lain. Tunjangan mereka akan berkurang, ada perpanjangan waktu pensiun, penambahan jam kerja, dan sebagainya. Orientasi politik pun berubah, dan partai berkuasa cenderung tidak dipilih kembali.

Sebenarnya ada tiga kata kunci restrukturisasi perekonomian Eropa. Pertama, pengurangan defisit anggaran setiap negara. Kedua, membayar kembali utang, baik utang swasta (private debt) maupun pemerintah (sovereign debt). Ketiga, meningkatkan daya saing perekonomian. Negara-negara maju kini harus berpikir keras untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global. Mereka harus mampu menjual lebih banyak barang untuk menambah devisa. Itulah satu-satunya cara bertahan hidup. Bisa dibayangkan akan terjadi pertarungan perdagangan global yang sengit setelah ini.

Momentum

Meski dibayangi krisis Eropa, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tergolong bagus. Morgan Stanley memprediksi China akan melambat dari perkiraan sebelumnya, 8,7 persen menjadi 8,4 persen, dan India 6,9 persen dari perkiraan sebelumnya 7,4 persen. Pertumbuhan Indonesia hanya terkoreksi dari 5,8 persen menjadi 5,6 persen.

Menurut Bank Indonesia, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh 6,3 persen pada 2012. OECD memproyeksikan Indonesia akan memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,6 persen pada 2012-2016. Berarti Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan paling tinggi di ASEAN.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sangat tergantung pada permintaan domestik yang proporsinya hampir 70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Meskipun dilanda krisis, tetap saja perusahaan-perusahaan berbasis konsumsi meningkat labanya.

Sejumlah penyalur kebutuhan kelas menengah atas, seperti Mitra Adiperkasa (MAP), Debenhams, Zara, juga Starbucks, akan terus ekspansi di Indonesia. Tahun 2010, emiten sektor barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI) menempati kinerja teratas, naik 63 persen dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meningkat 46 persen. Hingga pertengahan 2011, meski IHSG terkoreksi 2 persen, sektor konsumsi justru naik 16,3 persen.

Tumbuh di Indonesia

Meski dihantui krisis Eropa, L’Oreal tetap saja membangun pabrik terbesarnya di Indonesia. Unilever juga memperbesar belanja modal (capex) sebesar Rp 4,4 triliun pada 2010-2013. Tidak hanya itu, Grup Lotte juga berencana menambah investasi Rp 270 miliar guna menambah outlet. Belum lagi Toyota yang berencana membangun pabrik baru senilai Rp 3,3 triliun.

Piagio, produsen Vespa yang pernah meninggalkan pasar Indonesia pada 1980-an, kini hadir kembali. Tahun 2010 terjual Scooters sekitar 8 juta unit, sementara di Thailand hanya 1,7 juta. Di India terjual 11,3 juta unit dan di China 16 juta unit.

Harian Financial Times (24/11/2011) menurunkan berita tentang banyaknya orang-orang kaya Indonesia yang membeli jet pribadi, Ferrari, yacht, dan apartemen mewah di London.

Perekonomian Indonesia 2012 akan sangat tergantung pada permintaan domestik dengan dukungan daya beli kelas menengah yang terus meningkat. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, hal ini tidak akan bertahan lama. Inflasi harus terkendali, sementara pasokan infrastruktur untuk memperbaiki kondisi logistik harus ditambah. Jika tidak, ekonomi Indonesia akan berujung gelembung (bubble economy).

Di luar itu, kawasan Afrika oleh The Economist (3/12/2011) dianggap sebagai pesaing serius Asia. Sama dengan Indonesia, negara-negara di Afrika umumnya juga kaya sumber daya alam dan komoditas serta memiliki dividen demografi yang besar. Masalahnya pun sama dengan kita, yaitu pemerintah yang tak berdaya. Maka, seberapa cepat Indonesia mampu melakukan reformasi birokrasi, hal itu akan menjadi salah satu kunci keberhasilan kita. ●