Kehilangan Momentum

Kehilangan Momentum A Prasetyantoko  ;  Pengajar di Unika Atma Jaya, Jakarta

KOMPAS, 23 Juli 2013

Sering kali, sejarah tampak datang kembali secara berulang. Namun, sejatinya, selalu saja ada hal baru terjadi di setiap kejadian. Begitu pun mengenai dinamika nilai tukar dalam perekonomian. Rupiah terus melemah melewati angka Rp 10.000 per dollar AS. Meski bukan angka keramat, harus tetap diakui angka tersebut terendah sejak Juli 2009. Ada apa dengan perekonomian kita?

Fluktuasi nilai tukar memang tak terelakkan dalam sistem devisa bebas seperti sekarang ini. Aliran modal asing yang bebas masuk dan keluar dijamin secara sah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Artinya, jika kita ingin menghindarkan diri dari fluktuasi nilai tukar, salah satu pokok persoalan yang harus digali adalah kemungkinan merevisi UU tersebut.

Dalam khazanah teori ekonomi internasional, dikenal istilah trilema yang tak mungkin dicapai bersamaan dalam kebijakan (impossible trinity). Dalam sebuah sistem devisa bebas, ketika tak dimungkinkan dilakukan kontrol kapital, kebijakan moneter menjadi tidak bebas lagi. Itulah biaya yang harus dibayar (trade-off) dari pilihan kebijakan tertentu.

Banyak orang mengkritik kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 75 basis poin dari 5,75 menjadi 6,50 dalam dua bulan berturut-turut. Itulah salah satu contoh tidak bebasnya kebijakan moneter dalam sistem devisa bebas. Sementara para pengusaha sektor riil berteriak dengan kenaikan BI Rate, investor di pasar keuangan bersorak kegirangan. Trilema kebijakan moneter menjadi semakin pelik ketika sektor finansial menjadi lebih dominan dari sektor riil.

Nilai tukar

Benarkah titik keseimbangan rupiah kita berada di atas Rp 10.000 per dollar AS? Nilai tukar mencerminkan totalitas aliran modal asing masuk dan keluar dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh sebuah perekonomian. Jika transaksi ekspor-impor barang dan jasa dicatat dalam neraca transaksi berjalan (NTB), aliran modal masuk dan keluar dicatat dalam neraca modal (NM). NM meliputi kegiatan investasi asing langsung (FDI) ataupun investasi portofolio di pasar keuangan.

Gabungan NTB dan NM dicatat dalam neraca pembayaran Indonesia (NPI). Sejak jatuhnya harga-harga komoditas di pasar dunia pada kuartal II-2012, nilai ekspor kita terus menurun. Masih ditambah dengan penurunan permintaan barang-barang nonmigas akibat krisis di negara maju, neraca perdagangan kita terus mengalami defisit. Sejak April 2012, transaksi ekspor-impor kita lebih banyak diwarnai defisit.

Sepanjang 2013, hanya pada Maret, neraca perdagangan tercatat surplus. Selebihnya defisit. Pada April, defisit mencapai 1,7 miliar dollar AS, sementara Mei 590 juta dollar AS. Bagaimana prospek neraca perdagangan ke depan? Jawabannya, cukup pesimistis. Pertama, sebagian besar ekspor kita masih berupa komoditas primer. Sementara harga komoditas primer di pasar dunia belum pulih, nilai ekspor kita terus tertekan. Kedua, negara tujuan ekspor kita adalah China, India, dan Jepang, yang terjadi perlambatan pertumbuhan.

Secara global, saat ini memang tengah terjadi penyeimbangan kembali (rebalancing) antara negara maju dan negara berkembang. Selama ini pusat pertumbuhan ada di negara berkembang, sementara negara maju mengalami krisis. Kini, kecenderungan mulai berbalik arah. Negara maju mulai stabil, meski tetap tumbuh di bawah target, dan perlambatan justru terjadi di negara berkembang.

China sangat mungkin hanya akan tumbuh sekitar 7 persen pada 2013. Bahkan Perdana Menteri China sudah memberi sinyal bahwa negara ini sangat mungkin hanya akan tumbuh 6,5 persen. Mereka memang sedang mengubah strategi pertumbuhan dari fase tinggi berbasis ekspor dan investasi menjadi pertumbuhan moderat berbasis permintaan domestik. Sementara India hanya akan tumbuh sekitar 5 persen. Jepang dengan strategi Abenomics-nya memang tengah mendorong fase pertumbuhan tinggi, tetapi tetap terbatas kemampuannya.

Perubahan lanskap global ini juga akan memengaruhi aliran likuiditas ke negara berkembang. Jika negara maju mulai stabil, akan terjadi dua hal sekaligus. Pertama, program stimulus ekonomi akan dihentikan. Paket pembelian surat utang oleh bank sentral AS (The Fed) atau yang dikenal dengan quantitative easing (QE) hanya soal waktu akan dihentikan. Bocoran notulensi rapat Dewan Gubernur The Fed, separuhnya menyatakan ingin mengakhiri QE sesegera mungkin.

Kedua, berkurangnya ekses likuiditas akibat pengurangan program stimulus membuat berkurangnya aliran modal asing masuk. Apalagi, jika stabilitas ekonomi diikuti kenaikan suku bunga di negara maju. Instrumen investasi di negara maju menjadi lebih menarik sehingga aliran modal ke negara berkembang semakin berkurang.

Implikasinya, neraca modal kita tidak akan sederas 2012. Indikasinya sudah jelas, penanaman modal asing langsung diperkirakan melambat sementara investasi portofolio juga berkurang. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia sulit bangkit menuju level tertinggi pada 5.200. Situasi inilah yang secara akumulatif tecermin dengan pelemahan rupiah. Dengan kata lain, rupiah yang melemah menembus Rp 10.000 memang mencerminkan kondisi fundamennya. Apakah tak ada prospek membaik di waktu mendatang? 

Sangat mungkin rupiah kembali menguat seiring kembalinya modal asing masuk lewat neraca modal. Semakin besar modal asing masuk, semakin besar pula risiko terhadap guncangan (volatilitas).

Sebenarnya, strategi terbaik menguatkan nilai tukar adalah meningkatkan pemasukan dari transaksi perdagangan. Jika harus ditopang neraca modal, modal asing yang masuk lewat skema penanaman modal langsung. Jika ditutup dengan masuknya investor di pasar keuangan, sejatinya hanya akan membuat kita mengulang sejarah lagi.

Pelemahan pertumbuhan

Prestasi ekonomi kita beberapa tahun terakhir sejatinya sangat ditopang oleh aliran modal asing melalui pasar keuangan dan kenaikan harga komoditas sehingga menopang nilai ekspor kita. Kita begitu bangga dengan prestasi tersebut sehingga lupa untuk melakukan tugas sebenarnya, yaitu melakukan pembenahan terhadap daya saing produk nonmigas.

Penurunan harga komoditas tidak saja memukul nilai ekspor kita, tetapi juga investasi. Sejak kuartal II-2012, sektor pertambangan dan pertanian (kelapa sawit) mengalami kemerosotan drastis. Fakta ini ditopang data lain, seperti indeks pertanian dan pertambangan yang terkoreksi begitu tajam dan juga dari perlambatan pertumbuhan kredit yang terjadi secara konsisten pada dua sektor tersebut. Dan jika dilihat dari pembentukan modal, pembelian mesin dan peralatan mengalami koreksi sangat tajam. Artinya, investasi memang terhenti, terutama di sektor-sektor terkait komoditas primer. Sekali lagi, ini bukti bahwa selama ini tidak terlihat upaya maksimal mentransformasi perekonomian dari berbasis sumber daya alam menjadi berbasis pada efisiensi dan inovasi.

Pelemahan rupiah sejatinya hanya sinyal terhadap fundamen ekonomi yang ternyata masih begitu rapuh. Belum terlambat untuk berbuat meskipun pesimistis akan terjadi perubahan dinamis. Sebentar lagi program pemerintah akan bertumpu pada belanja iklan guna mendongkrak popularitas menyongsong Pemilu 2014. Lagi-lagi, kita kehilangan kesempatan melakukan transformasi perekonomian. ● 

Kehilangan Momentum

Kehilangan Momentum A Prasetyantoko ;  Dekan Fakultas Ilmu Administrasi dan Ilmu Komunikasi, Unika Atma Jaya, Jakarta

KOMPAS, 11 Mei 2013

Mungkin benar perekonomian Indonesia selalu diliputi banyak anomali. Salah satunya, hari-hari ini potensi ekonomi kita sedang begitu bagusnya, begitu banyak investor berlomba masuk ke pasar domestik. Namun, kita terus saja bergumul dengan keraguan yang berujung pada kemandekan dalam reformasi kebijakan. Risikonya potensi pertumbuhan bisa hilang begitu saja. Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2013 sebesar 6,02 persen menurun dari 6,3 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Jika situasinya terus menurun, tak tertutup kemungkinan tahun ini kita hanya akan tumbuh di bawah 6 persen. Pencapaian minimalis di bawah kinerja seharusnya. Karena kelambanan kita melakukan perubahan, pertumbuhan berada dalam tekanan.

Lembaga pemeringkat Standard & Poor’s (S&P) tadinya kita harapkan segera menaikkan peringkat utang kita menjadi level investasi (investment grade), tetapi sebaliknya justru mereka menurunkan proyeksi peringkat utang kita dari positif ke stabil. Masih beruntung kita tetap berada pada level peringkat utang yang sama (BB+). Hanya proyeksinya saja yang turun. Tak lama berselang, Moody’s Investor Service juga menyatakan keprihatinan yang sama meski tetap mempertahankan penilaiannya. Jika tidak disikapi dengan cepat, bisa jadi penilaian berikutnya mereka benar-benar menurunkan peringkat utang kita.

Momentum pertumbuhan

Sebenarnya publik sudah merasakan kelambanan dalam melakukan reformasi struktural. Kelambanan merespons kenaikan harga BBM hanya simtom dari ketidakberdayaan yang lebih luas. Alasannya bisa apa saja, tetapi faktanya pemerintah lamban melakukan reformasi di berbagai sektor, padahal persis faktor itu yang tengah kita butuhkan.

Soal potensi ekonomi kita, apalagi dibandingkan negara lain yang tengah dilanda krisis, tak perlu diragukan lagi. Proyeksi IMF, Bank Dunia, dan lembaga swasta lain sangat meyakini bahwa secara global sedang terjadi pergeseran episentrum pertumbuhan. Pusat pertumbuhan ekonomi dan aktivitas investasi, bisnis, dan produksi tak lagi di negara maju, melainkan bergeser ke negara berkembang. Itulah fakta mengenai keseimbangan baru (the new equilibrium) dalam peta global, di mana negara maju memasuki fase pertumbuhan rendah, sementara negara berkembang terus tumbuh tinggi.

Dalam lima tahun ke depan, negara-negara maju (OECD) hanya akan tumbuh rata-rata sekitar 2 persen, sementara AS tak akan lebih dari 2,5 persen. Jepang dan zona euro tumbuh sekitar 1 persen atau kurang, selama beberapa tahun ke depan. Sementara, tiga negara terkuat pertumbuhan ekonominya (China, India, dan Indonesia) rata-rata akan tumbuh 6,5-7 persen selama beberapa tahun ke depan.

Sangat jelas, peta pertumbuhan global bergeser ke negara berkembang. Tentu saja peta ini diikuti dinamika bisnis dan industri. Secara sederhana, produksi barang-barang industri negara- negara maju, terutama zona euro, akan turun drastis, sementara negara berkembang seperti Indonesia terus meningkat. Begitu pula sentimen bisnis yang menandai keyakinan bisnis di masa depan kecenderungannya sama. Kecenderungan-kecenderungan tersebut mengonfirmasi realitas bahwa di masa depan negara berkembang akan memimpin perekonomian global.

Dalam kerangka global tersebut, sangat masuk akan jika McKinsey Global Institute (MGI) memproyeksikan perekonomian Indonesia akan menempati peringkat ketujuh dunia pada 2030 mengalahkan Inggris, Jerman, Jepang, dan negara-negara maju lainnya. Berbicara dalam perspektif menengah-panjang sangat menggairahkan. Bagaimana dengan proyeksi jangka pendek?

Konfirmasi dari kedua lembaga pemeringkat (S&P dan Moody's) memberikan gambaran betapa kita gagal memanfaatkan momentum jangka panjang. Jika kinerja perekonomian kita baik selama ini, jangan-jangan lebih karena efek eksternal. Sementara, hasil kerja kita sendiri tak begitu banyak. Itu dibuktikan dengan begitu lambannya melakukan reformasi di berbagai sektor yang dibutuhkan guna mendukung daya saing dan produktivitas domestik. Kebijakan terkait BBM hanya bagian kecil dari reformasi kebijakan. Jika tidak hati-hati, kita berpotensi kehilangan kesempatan melakukan transformasi menuju negara berbasis inovasi dan keluar dari negara berpenghasilan menengah. Dengan demikian, kita akan masuk skenario middle-income trap.

Reformasi kebijakan

Kata reformasi begitu mudah diucapkan, tetapi sangat sulit dilaksanakan. Masalahnya, tanpa reformasi, perekonomian akan terus didera persoalan intern yang benar-benar membelenggu. Kita tak akan keluar sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Kita hanya akan dikenal sebagai negara berpotensi sangat besar, tetapi gagal merealisasikannya. Seandainya hari-hari ini kita mengambil tindakan terhadap besaran subsidi BBM, tak berarti masalah selesai. Masalahnya bukan hanya pada besaran subsidi yang mengancam keberlanjutan fiskal, melainkan bagaimana mendorong perekonomian domestik lebih efisien, produktif, dan berdaya saing. Pengurangan subsidi mungkin akan membuat ancaman defisit fiskal yang melebihi 3 persen menjadi kendur. Konsumsi BBM akan menurun sehingga tekanan terhadap neraca transaksi berjalan mengecil.

Namun, persoalan sesungguhnya, bagaimana keluar dari tekanan-tekanan itu dan kemudian mempercepat transformasi ekonomi secara lebih progresif, mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga memperbaiki fasilitas sosial (pendidikan dan kesehatan). Jika ini tak dilakukan, dan hanya berpuas dengan memberikan bantuan langsung sementara, maka persoalan baru sedang dimulai. Mencabut sebagian subsidi tanpa mengembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk lain yang lebih produktif bisa menurunkan legitimasi pemerintah, terutama menjelang pemilu. Sementara itu, untuk memastikan pemerintah mengembalikan subsidi kepada rakyat bukan hal mudah.

Moody’s meramalkan, jika pemerintah tak mengurangi subsidi BBM, defisit fiskal 2013 bisa mencapai 3,8 persen, lebih kurang Rp 440 triliun. Pertama, jumlah itu terlalu besar untuk subsidi yang cenderung tak produktif. Kedua, mengingat keseimbangan primer fiskal sudah negatif, penambahan subsidi harus ditopang dengan penerbitan surat utang baru. Jadi, subsidi yang tak produktif dibiayai dengan utang. Bebannya dua kali, memberikan efek antargenerasi (beban dipikul generasi mendatang).

Selain memberikan efek pada stabilitas makroekonomi, subsidi BBM juga telah menghilangkan kesempatan bagi pembangunan infrastruktur, baik fisik maupun non-fisik. Skenario paling baik adalah mengurangi subsidi BBM dan segera mengalihkannya pada alokasi pembangunan infrastruktur itu dalam pos belanja modal di APBN. Lebih penting lagi mengawasi penggunaannya agar selain terserap baik, juga digunakan sebagaimana mestinya. Tak boleh ada kebocoran yang lazim terjadi seperti saat ini. Jika pemerintah berani menjamin akan bekerja keras setelah mengurangi subsidi BBM, bisa diyakinkan rakyat dan semua pihak akan rela menerima peningkatan beban hidup akibat naiknya harga BBM. Namun, kalau setelah ini mereka akan pergi kampanye, itu persoalan sangat besar. ●