Dari Tunisia ke Mesir

LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 INTERNASIONAL

Dari Tunisia ke Mesir

Sumber : KOMPAS, 19 Desember 2011

Siang itu, 23 Januari 2011, Kompas menginjakkan kaki di Bandar Udara Internasional Carthage di Tunisia.

Sebuah negeri Arab yang kira-kira baru sepekan sebelumnya gerakan aksi unjuk rasa rakyatnya berhasil menumbangkan salah satu rezim diktator di dunia Arab, yaitu Presiden Zine al-Abidine Ben Ali. Tunisia, negara Arab kecil di Afrika Utara dengan penduduk hanya sekitar 10 juta jiwa, di luar dugaan menggores sejarah besar. Dari sanalah mata rantai aksi unjuk rasa rakyat Arab, yang kemudian dikenal dengan sebutan ”musim semi Arab”, terangkai dan segera ibarat sambung-menyambung dari Tunisia ke Mesir, lalu Libya, Yaman, dan Suriah.

Satu per satu pemimpin Arab yang memiliki nama besar bertumbangan: Presiden Tunisia Ben Ali, Presiden Mesir Hosni Mubarak, pemimpin Libya, Moammar Khadafy, dan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh. Presiden Suriah Bashar al-Assad hanya menunggu waktu. Sebagian negara Arab monarki, seperti Maroko dan Bahrain, juga tak luput dari terjangan angin musim semi Arab itu. Raja Maroko Mohammed VI terpaksa melakukan amandemen konstitusi yang memberi kekuasaan lebih besar ke pemerintah sipil.

Musim semi Arab itu tak hanya mengubah kepemimpinan di sejumlah negara Arab saat ini, tetapi juga menggeser pola hubungan dan persepsi Barat terhadap dunia Arab. Dunia Barat, yang semula penuh prasangka terhadap kekuatan politik islamis, kini mulai bersedia berkomunikasi dengan berbagai kekuatan politik islamis di dunia Arab. Barat menyambut baik pula hasil pemilu pascarevolusi di Tunisia, Maroko, dan Mesir yang dimenangi kubu islamis.

Kajian bersama Kementerian Luar Negeri AS, Komisi Hubungan Luar Negeri Kongres, dan Dewan Keamanan Nasional AS pada Juli lalu menegaskan, kemaslahatan AS adalah membuka dialog dengan kubu islamis di dunia Arab, khususnya Ikhwanul Muslimin di Mesir, seiring dengan gelombang revolusi saat ini.

Penasihat presiden AS urusan teroris, Bruce Riedel, kepada harian terbesar Mesir, Al Ahram, juga menegaskan, tak mungkin AS kini mengabaikan Ikhwanul. Berbagai kajian Barat menyimpulkan, musim semi Arab yang berhasil menumbangkan sejumlah rezim nasionalis diktator tak lebih dari semacam peralihan kekuasaan di dunia Arab dari kubu nasionalis sekuler yang berbaju militer ke gerakan Islam politik. Musim semi Arab yang menggegerkan dunia itu dipicu sebuah peristiwa kecil yang sangat bernuansa lokal, yaitu kasus pedagang asongan Mohamed Bouazizi yang bunuh diri dengan membakar diri, 17 Desember 2010, di Provinsi Sidi Bouzid (265 km arah selatan kota Tunis).

Bouazizi nekat bunuh diri ketika polisi menyita dagangannya berupa buah-buahan dan sayur-sayuran yang menjadi satu-satunya gantungan hidupnya. Kasus itu tampak sederhana di permukaan, tetapi hakikatnya mengusung pesan permasalahan inti dunia Arab, yaitu sebuah fenomena penindasan rakyat kecil oleh rezim tirani. Kasus itu pun langsung menggerakkan hati nurani rakyat untuk segera bangkit melawan rezim, tidak hanya di seantero Tunisia, tetapi cepat menjalar ke negara-negara Arab lain.

Rakyat Tunisia ternyata berhasil merontokkan rezim Ben Ali dalam tempo kurang dari sebulan atau persisnya 28 hari dari peristiwa bunuh diri itu. Jalan Habib Bourguiba di jantung kota Tunis segera pula menjadi saksi rakyat Tunisia bebas berteriak, mengeluarkan pendapat, dan bahkan mencaci maki pemerintah. Rakyat Tunisia seperti keluar dari penjara.

Menginspirasi Mesir

Belum lagi rakyat Tunisia selesai menikmati euforia kebebasan yang baru mereka peroleh, rakyat Mesir segera seperti terinspirasi rakyat Tunisia. Mereka langsung bangkit pula melawan rezim otoriter Mubarak yang dimulai 25 Januari 2011. Gerakan itu kemudian dikenal dengan revolusi 25 Januari. Ketika tiba di Kairo dari Tunisia, 28 Januari 2011, Kompas langsung melihat pemandangan sangat mengejutkan di Alun-alun Tahrir di jantung kota Kairo. Alun-alun ini berubah jadi mimbar bebas bagi rakyat Mesir, tak ubahnya Jalan Habib Bourguiba di Tunis.

Asumsi yang segera terpetik dalam benak, rezim Mubarak secara de facto sudah jatuh dan kejatuhannya secara resmi tinggal menunggu waktu. Para pemuda Mesir saat itu sudah menguasai kota Kairo, khususnya Alun-alun Tahrir. Mubarak pun mulai merasa terjepit dan kehilangan kendali. Ia lalu meminta bantuan militer mengembalikan keamanan. Namun, militer secara mengejutkan akhirnya juga memihak rakyat melalui pernyataan-pernyataan pers yang menyatakan memahami tuntutan rakyat saat itu.

Rezim Mubarak tampak makin lunglai karena telah kehilangan sandaran utamanya, yaitu militer. Akhirnya Wakil Presiden Mesir Omar Sulaiman pada 11 Februari 2011 mengumumkan, Mubarak menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Agung Militer. Perjuangan para pemuda Mesir pun berhasil menumbangkan rezim Mubarak dalam kurun waktu hanya 18 hari.

Hanya berselang beberapa hari dari kejatuhan Mubarak, aksi gerakan menumbangkan pemimpin Libya, Moammar Khadafy, segera dimulai pula. Gerakan anti-Khadafy bermula dari kota Benghazi, Libya timur, 15 Februari 2011. Berselang dua hari setelah itu, 17 Februari 2011, kota Benghazi jatuh ke tangan kaum pemuda revolusioner Libya secara penuh. Ini kemudian disebut revolusi 17 Februari.

Jatuhnya Benghazi ibarat kekuatan magnet yang segera memengaruhi kota-kota lain di Libya. Satu per satu kota jatuh ke tangan kaum pemuda revolusioner, seperti Tobruk, Derna, Ajdabiya, dan Bayda di Libya timur. Menyusul kemudian kota-kota di Libya barat seperti Misrata, Zawiya, dan kawasan gunung Nafusa yang dihuni mayoritas etnis Berber.

Revolusi Libya kemudian segera beralih dari gerakan damai ke konflik bersenjata antara kaum revolusioner dan loyalis Khadafy. Ini mendorong campur tangan NATO lewat resolusi Dewan Keamanan PBB No 1973 yang turun 17 Maret 2011. Resolusi ini menegaskan diterapkannya zona larangan terbang di atas teritorial udara Libya untuk misi perlindungan warga sipil. Campur tangan ini lambat laun mengubah perimbangan kekuatan militer di Libya. Loyalis Khadafy yang semula di atas angin secara militer mulai terdesak dan akhirnya kota Tripoli jatuh ke tangan pasukan oposisi, akhir Agustus. 

Puncak keberhasilan revolusi Libya adalah tatkala mereka berhasil menangkap Khadafy di Sirte, akhir Oktober lalu, dan lalu membunuhnya.

Yaman dan Suriah

Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh akhirnya juga bersedia menandatangani proposal damai GCC (negara-negara Arab Teluk) di Riyadh, Arab Saudi, akhir November, setelah mendapat tekanan gelombang rakyatnya dan masyarakat internasional. Proposal damai itu menegaskan, Abdullah Saleh harus menyerahkan kekuasaan kepada wakil presiden.

Adapun gelombang revolusi Suriah untuk menumbangkan rezim Bashar al-Assad dimulai dari Masjid Umawi, pusat kota Damaskus, 15 Maret 2011. Saat itu, ratusan pengunjuk rasa keluar dari masjid bersejarah ini dengan berteriak-teriak menuntut kebebasan. Pada jejaring sosial Facebook milik aktivis Suriah yang beredar tertulis status ”revolusi Suriah melawan rezim Bashar Assad tahun 2011”. Para aktivis mengklaim memiliki 40.000 anggota dalam jejaring sosial itu. Gerakan anti-Assad juga cepat menjalar ke kota lain, seperti Daraa, Hama, Homs, Latikia, Aleppo, dan wilayah pedesaan di Suriah. Revolusi Suriah hingga kini terus berlanjut dan bahkan semakin berdarah. ●  (Musthafa Abd Rahman)

 

Arab Spring Versi Eropa

Ali Rama, PENGURUS PUSAT IKATAN AHLI EKONOMI ISLAM (IAEI)

Sumber : REPUBLIKA, 25 November 2011

Seorang anak muda bernama Mohamed Bouazizi yang membakar diri sebagai bentuk protes atas sempitnya lapangan pekerjaan menjadi pemicu lahirnya revolusi di Tunisia yang pada akhirnya menggulingkan penguasanya, Ben Ali, yang telah berkuasa puluhan tahun. Aksi bakar diri pemuda ini tidak hanya membakar Tunisia, tetapi juga apinya menjalar ke seluruh dunia Arab.

Revolusi ini kemudian memakan korban selanjutnya, yaitu Husni Mubarak di Mesir dan Muamar Qadafi di Libya, yang dipaksa turun dan menyerahkan kekuasaan kepada rakyatnya. Revolusi yang sudah berkembang menjadi revolusi Timur Tengah ini masih terus bergejolak di negara-negara Arab lainnya sampai saat ini, seperti Suriah dan Yaman, yang sudah menelan ratusan bahkan sampai ribuan korban. Tampaknya, revolusi Arab ini akan terus mengalir sampai menggulingkan penguasa tirani yang masih bercokol di kawasan Timur Tengah.

Jadi Inspirasi
Pergolakan Arab yang dikenal sebagai Arab spring menginspirasi lahirnya gerakan occupy Wall Street di beberapa kota yang ada di Amerika Serikat (AS). Gerakan menduduki Wall Street ini kemudian menjalar ke sebagian negara Eropa dan Asia. Rakyat yang terpisah secara geografis, budaya, dan bahasa menunjukkan reaksi yang sama menuntut perbaikan hidup.

Rasa frustasi dari ketimpangan ekonomi antara si kuat dan si lemah atau si kaya dan si miskin terlihat dari segi kekuasaan maupun penguasaan sumber-sumber ekonomi. Arab spring maupun occupy Wall Street yang melibatkan massa besar tidak bisa dianggap remeh karena akan berakibat pada penggulingan kekuasaan jika tidak diikuti dengan respons atas tuntutan mereka.

Gerakan menduduki Wall Street adalah gerakan kekuatan rakyat yang dimulai pada 7 September 2011 di Liberty Square Manhattan dan sudah tersebar ke beberapa kota di AS dan kota-kota negara lain. Gerakan ini sebagai bentuk perlawanan terhadap kerakusan perbankan dan perusahaan multinasional yang telah menggerus keuntungan di tengah-tengah proses liberalisasi atas nama demokrasi di seluruh penjuru dunia, serta peranan Wall Street dalam menciptakan kekacauan ekonomi dan keuangan saat ini.

Kebebasan yang berlebihan telah memberikan ruang yang besar terhadap sistem kapitalisme menguasai seluruh sendi kehidupan manusia. Akibatnya, satu persen penduduk kaya dunia telah menguasai dan mengendalikan ekonomi global secara tidak adil. Sisa 99 persen lainnya yang menamakan diri sebagai We are the 99 percent menjadi korbannya, misalnya, kurangnya lapangan pekerjaan, gaji yang rendah, polusi lingkungan, biaya pendidikan, dan kesehatan yang tinggi serta terusir dari rumah karena gagal bayar kredit perumahan.

Pada sisi lain, krisis utang dan keuangan yang melanda beberapa negara Eropa yang juga tidak lepas dari kontribusi keserakahan sistem kapitalisme memicu lahirnya babak baru Arab spring versi Eropa. Krisis utang telah membenamkan Yunani ke dalam tumpukan utang yang mencapai 480 miliar euro, yang berarti dari 11 juta penduduk negeri itu masing-masing satu orang menanggung 31 ribu euro utama. Rasio utang terhadap PDB-nya sudah mencapai 160 persen. Kegagalan Yunani menyelesaikan persoalan ekonomi dan nasib rakyatnya berakibat pada pengunduran diri perdana menterinya, George Andreas Papandreou.

Nasib yang sama juga dialami oleh Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi. Ia mundur dari jabatan yang telah didudukinya selama 17 tahun akibat gagal memperbaiki kondisi ekonominya yang semakin memburuk. Lagi-lagi banjir utang yang mencapai 120 persen dari GDP-nya membuat masyarakat Italia muak atas Berlusconi.

Badai Eropa spring tampaknya juga akan menghantui negara-negara Eropa lainnya yang sudah masuk pada zona krisis utang, seperti Portugal, Irlandia, Inggris, dan Spanyol yang rasio utangnya sudah di ambang 100 persen. Kondisi kritis ini tidak akan usai untuk beberapa saat ke depan. Kondisi ini kemudian diperparah oleh sifat individualistik negara-negara Eropa lainnya yang cenderung melindungi kepentingan domestiknya daripada saling menolong di antara mereka.

Krisis utang di zona Eropa membuka mata kita bahwa ekonomi Eropa tidaklah setangguh yang dibayangkan selama ini. Ekonominya bagaikan house of cards (rumah kartu) alias perekonomian dibangun di atas fondasi utang. Sistem keuangan ini membantu mengalirkan 'darah' ke jantung perekonomian negara Eropa dengan cara menyedot likuiditas dari luar dalam jumlah yang besar untuk menggerakkan perekonomian Eropa dan membiayai defisit anggaran pemerintah.

Secara sederhana, defisit terjadi lantaran negara tersebut membelanjakan uang lebih banyak dari apa yang dihasilkan. Di sisi lain, kondisi ini menginformasikan bahwa perekonomian Eropa dibiayai dari tumpukan utang luar negeri.

Simbol Kegagalan
Prahara yang terjadi di negara-negara Eropa, baik dalam bentuk tuntutan penutupan Wall Street sebagai lambang kapitalisme maupun krisis utang yang berujung pada tuntutan mundur perdana menterinya, sebenarnya sebagai simbol kegagalan kapitalisme di episentrum negara penganutnya. Sistem kapitalisme yang dibanggakan selama ini gagal menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Justru yang terjadi adalah krisis demi krisis yang selalu terjadi berulang kali dan menghasilkan korban berupa pengangguran, kenaikan harga, penjarahan, sosial kriminal, dan kemiskinan yang semakin akut. Menurut diskusi Ikatan Ahli Ekonomi Islam, sepanjang abad ke-20 telah terjadi lebih dari 20 kali krisis besar yang melanda negara Amerika Latin, Eropa, Asia, dan AS. Dan, krisis ini akan terus lahir dari rahim sistem kapitalisme.

Sistem kapitalisme ini telah melahirkan ketidakseimbangan ekonomi, penguasaan kekayaan ekonomi hanya di tangan segelintir orang kaya, dan ekonomi hanya didominasi oleh sektor keuangan tanpa menyentuh sektor ekonomi riil. Struktur ekonomi negara dibangun di atas tumpukan utang yang dihantui oleh kondisi gagal bayar di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, khususnya krisis utang di negara Barat dan Eropa.

Kondisi inilah yang menggerakkan sebagian masyarakat Eropa untuk menduduki dan membubarkan Wall Street sebagai simbol kapitalisme. Ujung dari prahara dan krisis utang ini adalah tuntutan mundur pemimpin negara karena gagal memperbaiki kondisi ekonominya. Arab dan Eropa spring adalah sama-sama gerakan kesadaran masyarakat yang menuntut kesejahteraan dan perbaikan nasib hidup yang lebih baik. ●

Marhaban Pasca-Islamisme!

Novriantoni Kahar, PENGAMAT TIMUR TENGAH, AKTIVIS JARINGAN ISLAM LIBERAL

Sumber : KORAN TEMPO, 25 November 2011

Kisruhnya situasi Mesir menjelang pemilihan umum 28 November ini bukan hanya merupakan ujian bagi transisi negeri Firaun itu ke arah demokrasi. Ia juga mengancam

kesempatan untuk menguji tesis mutakhir tentang pasca-islamisme. Sebagaimana

diformulasikan Olivier Roy ataupun Asef Bayat, pasca-islamisme adalah suatu pergeseran paradigmatik yang terjadi pada gerakan sosial-politik kaum islamis dari

upaya mengusung ideologi dan menegakkan negara Islam menjadi perjuangan menghadirkan negara demokratis dengan kandungan masyarakat yang saleh.

Gejala pasca-islamisme bukanlah gejala anti-Islam, bukan pula sepenuhnya gerakan

sekuler. Karena unsur internalnya dari kalangan konservatif—kalau bukan radikal—muslim, pasca-islamisme tetap menghendaki terjunjung tingginya nilai-nilai agama Islam sembari mengimpikan tegaknya hak-hak warga. Sebagian pengamat menyebut gejala ini sebagai civic Islamism, bukan pasca-islamisme. Karena itu, islamisme mungkin tak lagi akan menghadirkan revolusi sosial-politik-kebudayaan yang radikal. Revolusi Islam ala Khomaini yang telah menghasilkan negara nondemokratis, kata Asef Bayat, ada kemungkinan merupakan revolusi Islam pertama sekaligus terakhir yang mungkin ada di dunia Islam modern.

Pertanyaannya adalah mengapa gejala pasca-islamisme muncul dan seberapa besar

kemungkinannya bersemai dan berbuah di negara-negara yang disapu gelombang

“refo-lusi”(mengambang di antara reformasi dan revolusi) di Timur Tengah dewasa ini.

Perlu diingat, gerakan sosial politik Islam yang ideologis—atau yang biasa dikenal dengan islamisme—bukanlah merupakan entitas nan statis dan terlepas dari konteks sosial-politik-ekonomi yang mengitarinya. Generasi-generasi pasca-islamisme yang berhasil menumbangkan rezim di Tunisia, Mesir, Libya, dan bisa jadi juga Suriah serta Yaman, jauh lebih terdidik dan melek dunia.Kegagalan-kegagalan islamisme, baik di Iran, Arab Saudi, Sudan, Pakistan, maupun Afganistan, sebagaimana digambarkan Olivier Roy dalam The Failure of Political Islam, ikut mempengaruhi orientasi dan cara pandang mereka terhadap relasi agama dan negara. Rezim otoriter-sekuler Mesir, Suriah, Libya, Yaman, serta Tunisia memanglah buruk dan represif.Tapi rezim islamis Iran, Arab Saudi, Sudan, Afganistan, dan lainnya juga tak kalah buruk dan menindasnya.

Evaluasi internal di kalangan muda pergerakan islamis, sekaligus kesadaran akan

kompleksnya hubungan mereka dengan negara masing-masing dan dunia, membuat

mereka berpikir bahwa islamisme bukanlah pilihan yang feasible. Ia juga tidak serta-merta akan menghadirkan firdaus di dunia fana. Alternatif yang tersedia adalah berupaya sedapat mungkin tetap otentik dengan identitas mereka sembari memelihara

asa akan terwujudnya negara yang demokratis dan menjamin kebebasan sipil. Karena itu, tuntutan perubahan yang didengungkan mereka lebih-kurang sama dengan tuntutan masyarakat sekuler lainnya. Mereka menginginkan rezim yang tidak korup, kurang represif, lebih menjamin keadilan, dan tidak menginjak-injak martabat mereka.

Pilihan menjadi kurang ideologis dan lebih pragmatis dalam menghadapi perubahan

sosial-politik-ekonomi pada generasi pasca-islamisme ini juga dirangsang oleh keberhasilan “model Turki”dalam berhadapan dengan kenyataan sosial-politik-ekonomi modern. Partai Keadilan dan Pembangunan Recep Tayyip Erdogan berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa identitas Islam (liberal) yang melekat pada diri mereka tidak menghalangi mereka bersikap pragmatis-taktis-strategis dalam mengelola negara. Hasilnya: suatu performa pemerintahan yang jauh lebih baik dari apa yang dihasilkan Turki dalam enam dekade di bawah partai-partai sekuler. Satu-satunya agenda islamis yang berhasil digolkan Erdogan dan kawan-kawan adalah mencabut larangan berjilbab yang diterapkan secara keblinger oleh rezim sekuler. Dari Turki, dunia tidak mendengar isu-isu trivial tentang Islam yang menjadi obsesi Erdogan dkk.

Karena itu, tantangan terberat pasca-islamisme adalah bagaimana menghindarkan

godaan formalisme dan trivialisme Islam. Mengutip Roy lagi, proses islamisasi yang biasanya diusung generasi islamis, pada ujungnya hanya menunjukkan trivialisasi

Islam secara vulgar. Ideologi dan cita-cita Islam menjadi tidak menarik dan diremehkan dunia karena tiada lebih dari upaya mencolek Islam dengan kosmetik menor seperti soal bikini dan minuman beralkohol. Jika hendak menunjukkan bahwa generasi islamis kapabel untuk menghadirkan tatanan sosial-politik-ekonomi yang lebih baik, sudah seyogianya mereka menghindarkan diri dari aspek remeh-temeh yang menjadi tuntutan primordial mereka.

Di Tunisia, momentum untuk menguji tesis pasca-islamisme itu kini sangat terbuka

dengan menangnya Hizbun Nahdlah (Partai Kebangkitan) dengan 40 persen lebih suara pada pemilu Oktober lalu. Kini Rachid al-Ghannouchi—yang pernah menulis

buku tentang Kebebasan Sipil dalam Suatu Negara Islam—berkesempatan menunjukkan kepada dunia bahwa partai Islam yang ia pimpin bukanlah ancaman bagi

demokrasi dan kebebasan sipil. Beberapa indikasi menunjukkan proyek pasca-islamisme kini sudah menjadi agenda mereka, baik suka maupun terpaksa. Saat ditanya perlu-tidaknya Tunisia menetapkan Islam sebagai dasar negara, Al-Ghannouchi

dengan cerdik menjawab,“Apakah Mesir yang mencantumkan Islam sebagai agama negara dapat menghalangi Mubarak berkuasa selama tiga dasawarsa?”

Di Mesir, para pengamat memprediksi Hizbul Hurriyyah wal ‘Adalah (Partai Kebebasan

dan Keadilan) bentukan Ikhwanul Muslimin akan memenangi pemilu sekalipun tak setelak Hizbun Nahdlah Tunisia. Jika hal ini terjadi, momentum untuk menguji tesis pasca-islamisme itu lagi-lagi terbuka dan akan lebih valid. Sebab, Ikhwanul Muslimin adalah dedengkot islamisme yang telah menginspirasi gerakan-gerakan semacam di berbagai belahan dunia Islam. Jika Ikhwanul Muslimin berubah, besar kemungkinan ia akan berefek jauh dan mengubah wajah islamisme di banyak belahan dunia.

Hanya, wacana ganda yang khas pada gerakan islamis masih memberi ruang bagi banyak pengamat untuk menyangsikan kesediaan mereka memeluk pasca-islamisme.

Tuntutan taktis dalam berpolitik memang sering kali membuat mereka lebih pragmatis

dan fleksibel dalam berwacana dan berhubungan dengan audiens di luar mereka. Namun kebutuhan dan keinginan menjaga konstituensi yang berbasiskan konservatisme tak jarang juga menyebabkan mereka terperosok lagi ke dalam perangkap trivialisme Islam. Itulah yang kita saksikan dalam beberapa kasus aktual

yang menegang saat ini di Mesir,Tunisia, ataupun Libya.

Namun, jika mereka berhasil menghindarkan diri dari triumfalisme dan mengelak dari trivialisasi Islam, lalu menjadi muslim elektoral yang berkontestasi dalam iklim demokrasi yang sehat, kita akan berada di gerbang pasca-islamisme yang menjanjikan. Iklim demokrasi yang terjaga sertakebebasan pers dan sipil yang terpelihara akan menjadi watchdog dan membantu dunia kurang waswas untuk lagi-lagi menghakimi niat mereka. Bukankah contoh Indonesia menunjukkan eksperimentasi islamisme dalam dunia politik bisa sama baik dan buruknya dengan performa kalangan non-islamis? Bila momentum Musim Semi Arab ini berjalan dengan baik dan khidmat, rasanya dunia akan segera mengucap, “Ahlan wa marhaban pasca-islamisme!”●

Tantangan Revolusi Mesir 

Hasibullah Satrawi, Alumnus Al Azhar, Kairo, Mesir; Pengamat Politik Timur Tengah dan Dunia Islam

Sumber : KOMPAS, 25 November 2011

Huru-hara politik di Mesir masih jauh dari ”berakhir”. Pelengseran paksa Hosni Mubarak pada 11 Februari lalu yang dimotori kekuatan revolusi 25 Januari seakan-akan membuka sejumlah persoalan baru yang tak kalah berat ketimbang masalah yang dihadapi rakyat Mesir saat Mubarak berkuasa.

Bentrokan antara massa dan aparatur keamanan yang kembali terjadi di Alun-alun Tahrir menunjukkan bahwa masa depan Mesir setelah revolusi 25 Januari ”masih gelap”. Sejumlah media yang terbit di Timur Tengah melaporkan sedikitnya 35 orang menjadi korban bentrok mutakhir yang terjadi sejak Jumat, 18 November lalu (Aljazeera.net, 22/11).

Panggung Kekerasan

Aksi kekerasan bukan hanya kali ini saja terjadi di Mesir setelah revolusi 25 Januari. Yang berbahaya tentulah apabila aksi kekerasan bercorak agama. Pada 9 Oktober terjadi bentrokan antara militer Mesir dan demonstran dari kaum Kristen Koptik. Bentrok itu sedikitnya berakibat 26 jiwa melayang dan ratusan orang luka-luka. Pada mulanya adalah demonstrasi umat Kristen Mesir: mengecam pelbagai aksi diskriminatif yang dialami umat Kristen Koptik, khususnya di daerah terpencil. Gereja dirusak dan dibakar di kawasan Aswan.

Jauh sebelumnya, pecah konflik bermotif agama di Provinsi Imbabah yang tak jauh dari Kairo antara kaum Muslim dan umat Kristen. Konflik ini mengorbankan puluhan orang dan rumah ibadah (yang dibakar). Pelbagai konflik berlatar agama di Mesir mutakhir terjadi hampir bersamaan dengan pemunculan kekuatan politik agamis radikal yang menambah suram bayangan masa depan Mesir. Salah satu dari kekuatan politik agamis itu belakangan dikenal sebagai Islam Salafi.

Kehadiran Islam Salafi menimbulkan kecemasan baru di kalangan akademisi dan elite Mesir. Bukan semata-mata karena mereka hendak menjadikan Mesir sebagai negara agama, melainkan lantaran kelompok ini acap tampil lebih radikal dibandingkan dengan Ikhwan Muslimin (IM) yang dianggap sebagai kekuatan politik agama paling keras pada era Mubarak.

Tentu terlalu awal, bahkan tak bertanggung jawab, mengaitkan pelbagai macam konflik agama itu dengan kelompok agamis radikal. Terlebih lagi sampai menuduh kekuatan-kekuatan itu berada di balik semua konflik yang terjadi.

Jelaslah bahwa konflik berlatar agama yang hampir serempak terjadi belakangan membuat hubungan antarumat beragama di Mesir kini kuyup dengan rasa curiga antara satu kelompok dan kelompok lainnya. Pada tahap ini dapat ditegaskan bahwa revolusi yang terjadi di Mesir hanya memberi panggung bagi radikalisme dan sejumlah aksi kekerasan. Dikatakan demikian karena sesudah revolusi 25 Januari, Mesir justru masuk ke dalam pusaran konflik yang sarat dengan ketidakpastian.

Masih terdapat sejumlah persoalan lain yang tak kalah berat: kepentingan kelompok-kelompok politik di sana. Salah satu di antaranya adalah persoalan pelaksanaan pemilihan umum untuk membentuk pemerintahan Mesir definitif pasca-Mubarak. Waktu pelaksanaan pemilu masih persoalan cukup panas di kalangan elite politik Mesir. Sebagian pihak, seperti IM, menghendaki pemilu dilaksanakan selekas mungkin untuk mengakhiri semua ketidakpastian politik pascarevolusi 25 Januari.

Usul ini ditentang keras partai-partai politik baru. Mereka menganggap pelaksanaan pemilu yang lekas hanya menguntungkan kekuatan politik lama seperti IM, yang telah punya berbagai ”perangkat teknis” yang diperlukan guna memenangi pemilu.

Itu sebabnya, partai-partai politik baru mengusulkan agar pemilu Mesir ditunda hingga 

beberapa tahun ke depan untuk memberi waktu yang cukup kepada semua partai politik peserta pemilu, baik yang baru maupun yang lama.

Pada hemat saya, aksi demonstrasi yang terjadi belakangan beserta seluruh korbannya tak bisa dilepaskan dari konteks kepentingan politik seperti yang tadi disebutkan. Apalagi pemerintahan sementara Mesir bersikeras akan melaksanakan pemilu akhir November. Lebih kurang inilah yang bisa menjelaskan mengapa Partai Kebebasan dan Keadilan (Hizbul Hurriyah wal ’Adalah) yang tak lain adalah sayap politik IM menyatakan tak ikut terlibat dalam sejumlah aksi massa yang terjadi belakangan ini.

Benar belaka bahwa kelompok massa di Alun-alun Tahrir saat ini menuntut Dewan Agung Militer Mesir segera menyerahkan pemerintahan kepada masyarakat sipil. Namun, hal ini bisa dibaca sebagai ”bingkai gerakan” untuk menarik perhatian masyarakat Mesir. Terutama setelah aparatur keamanan Mesir memperlakukan para demonstran secara brutal. Banyak pihak yang mengamini gerakan yang ada sekaligus melegitimasi gerakan tersebut sebagai gerakan rakyat.

Tantangan Revolusi

Inilah tantangan berat revolusi yang harus dihadapi oleh semua pihak di Mesir, mulai dari kaum pemuda yang berada di balik revolusi 25 Januari, para elite politik Mesir, hingga masyarakat luas. Ibarat orang menggenggam pasir, revolusi 25 Januari telah berhasil melepaskan genggaman kuat Mubarak terhadap rakyat Mesir. Kini rakyat Mesir bagai pasir yang beterbangan mengikuti arah angin kepentingan kelompok-kelompok politik di sana.

Sejauh ini kekuatan revolusi terus berupaya menghadapi pelbagai tantangan yang ada. Dalam konteks aksi kekerasan, kekuatan revolusi senantiasa melokalisasi berbagai konflik yang terjadi, khususnya konflik bercorak agama. Bahkan, kekuatan revolusi kerap mengorganisasikan demonstrasi bersama antarumat beragama sembari membawa kitab suci masing-masing untuk menyerukan kepada masyarakat luas agar tak terpecah-belah dan tetap 

menjaga kerukunan.

Sejatinya para elite Mesir juga melakukan hal yang tak kalah besar dari yang dilakukan para pemuda pada revolusi 25 Januari: menempatkan kepentingan nasional Mesir sebagai pijakan utama untuk menyelesaikan pelbagai perbedaan pandangan terkait dengan waktu pelaksanaan pemilu, atau hal terkait dengan perpolitikan lain. Bukan justru terjebak dengan kepentingan sempit masing-masing.

Masyarakat Mesir umumnya mengambil peran yang tak kalah besar: tidak terbawa oleh manuver dan provokasi pihak tertentu untuk kepentingan sempit mereka, terutama terkait dengan kerukunan antarumat beragama.

Dalam kurun waktu sekian lama, masyarakat Mesir senantiasa hidup rukun dalam beragam perbedaan yang ada, termasuk perbedaan agama. Ini adalah hal yang sangat berharga pada masyarakat Mesir yang sejatinya tidak ”ditukar” dengan hal-hal yang jauh lebih murah, seperti kepentingan politik tertentu dan kelompok tertentu yang jauh dari persatuan nasional.

Jika tidak, Mesir akan semakin jauh terperosok ke dalam jurang aksi kekerasan yang penuh 

dengan ketidakpastian itu. ●