'Efek Trump' di Timur Tengah

'Efek Trump' di Timur Tengah Muhammad Ja’far  ;  Ketua Pusat Studi Hubungan Indonesia-Timur Tengah

                                                    TEMPO.CO, 30 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Salah satu tugas berat yang menanti Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah meracik kebijakan politik luar negeri AS di Timur Tengah. Tampaknya, Trump akan banyak mengubah arah kebijakan yang telah dirintis presiden sebelumnya, Barack Obama. Indikasinya terlihat dari tiga hal: janji kampanye Trump, pernyataan politiknya, dan figur calon menteri luar negeri  pilihannya, Rex Tillerson. Perubahan apa yang akan dan bisa dilakukan Trump di Timur Tengah? Pertimbangan utama Trump dalam menentukan arah kebijakannya di sana mungkin adalah pragmatisme ekonomi-politik. Ini pengaruh latar belakangnya sebagai pengusaha dan paradigma politiknya yang ultrakonservatif (Republik). Trump akan banyak mengukur sekaligus "membarter" orientasi politik dengan kepentingan penguatan sosio-ekonomi AS. Di Timur Tengah, Trump nanti akan banyak berhadapan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia menjadi entitas politik baru dengan kekuatan dan pengaruh yang meningkat drastis di kawasan tersebut, terutama setelah kiprah politiknya di Suriah. Sejauh ini, Trump menunjukkan indikasi "berjodoh" dengan Putin. Calon menteri luar negeri, Tillerson, bersahabat dengan Putin. Meski indikasi ini tidak bisa "dipegang" karena bisa saja berbelok arah, Trump sepertinya tidak ingin energi ekonomi-politik AS habis untuk meladeni rivalitas dengan Rusia plus aliansinya di Timur Tengah. Apalagi anggota aliansi AS di kawasan tersebut, negara Teluk dan Eropa, telah mengalami kemerosotan ekonomi dan politik yang serius dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama setelah Turki pindah haluan ke Rusia. Bagi presiden berlatar pebisnis seperti Trump, jika tidak berkonfrontasi dengan Putin lebih menguntungkan bagi perekonomian AS, ini pilihan yang realistis. Ikatan kerja sama juga tidak tertutup kemungkinan dirajut. Di sini, Tillerson akan menjalankan perannya merumuskan arah baru hubungan politik-pragmatis AS-Rusia di Timur Tengah. Ini termasuk bersinergi dalam mengatasi masalah teror kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) secara tuntas ke akar-akarnya. Trump tentu tak ingin ISIS mengacaukan target-target ekonominya.  Selain hubungan bilateralnya dengan Rusia, dua hal lain yang menjadi sentra kebijakan politik Trump di Timur Tengah adalah relasi politiknya dengan Israel dan Iran. Sejauh ini, Trump menunjukkan dukungan penuh kepada Israel. Namun, jika berlebihan, ini bisa memicu sentimen politik negatif global terhadap Washington, yang ujung-ujungnya berdampak negatif terhadap perekonomian negara itu-sesuatu yang jelas tidak diinginkan Trump. Besar kemungkinan Trump akan merintis peta jalan menuju solusi dua negara. Ini solusi yang paling realistis bagi penganut pragmatisme politik seperti Trump. Tinggal bagaimana ia meyakinkan Tel Aviv untuk menerima tawaran ini. Di sisi lain, Trump bisa meminta Rusia dan aliansinya menjadi mediator dengan pihak Palestina. Bagaimana dengan masa depan hubungan Washington-Teheran? Sejauh ini, Trump memang menunjukkan  sikap keras terhadap Iran. Ia sempat menggertak untuk mendelegitimasi kesepakatan nuklir Iran yang telah dicapai Obama tahun lalu. Tapi, berdasarkan kalkulasi pragmatisme politik, pembatalan perjanjian nuklir akan sangat kontraproduktif dengan visi ekonomi Trump. Pintu prospek kerja sama ekonomi-bisnis tiga kawasan, AS-Eropa-Timur Tengah, akan tertutup kembali. Belum lagi dampak politiknya: Rusia, mitra strategis Iran, tentu akan bereaksi jika aliansinya ini ditekan secara politik. Mempertimbangkan faktor-faktor ini, tampaknya Trump tidak akan mengotak-atik perjanjian nuklir Iran. Hubungan kedua negara bisa maju, tapi pada level sangat minimal dan bersifat tidak langsung (efek dari kedekatan Rusia-Iran). Satu pekerjaan rumah terakhir Trump di Timur Tengah adalah masa depan hubungan AS-Arab Saudi. Melihat kondisi ekonomi dan pengaruh politik Saudi yang menurun drastis di kawasan Timur Tengah, tampaknya Trump akan melihat prospek kerja sama kedua negara tidak secerah era-era sebelumnya. Pertimbangan lainnya, ambisi politik kawasan Saudi selama ini telah membebani AS melalui serangkaian perang di Suriah dan Yaman, yang kemudian menimbulkan "ISIS Effect". Dari Suriah dan Irak, kini mereka sedang bergerak menuju Eropa dan AS. Tiga hal ini tampaknya akan membuat Trump memutuskan untuk sedikit merenggangkan kemesraan hubungan politik-ekonomi negaranya dengan Saudi. Ini pilihan realistis bagi Trump, di samping juga paralel dengan peralihan fokus Trump ke kawasan Asia-Pasifik. Pergantian Presiden AS selalu menjadi faktor perubahan cuaca politik di Timur Tengah, bagaimana formulasi kebijakan yang ditempuh presiden baru menentukan perubahan kontur wajah politik kawasan tersebut. Dalam empat tahun ke depan, kebijakan Trump akan memoles wajah politik Timur Tengah. ●

Aus Kebudayaan Muhammad Ja’far  ;   Ketua Pusat Studi Hubungan Indonesia-Timur Tengah

                                                         KOMPAS, 03 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Eropa, beberapa waktu lalu, Indonesia dapat pujian soal pendekatannya yang tepat dalam memerangi terorisme dan ekstremisme.  Perdana Menteri Inggris David Cameron sangat terkesan dengan pendekatan Indonesia menanggulangi ekstremisme dan terorisme melalui implementasi nilai toleransi. Kanselir Jerman Angela Merkel memuji sistem kemasyarakatan yang terbangun di negara kita, sehingga nilai toleransi terjaga dan mampu mencegah konflik (Kompas, 20/4). Ada dua latar belakang yang membuat Indonesia sangat berkesan di mata mereka. Pertama, saat ini negara-negara tersebut sedang dipusingkan problem ekstremisme dan ancaman terorisme, dengan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) sebagai ikon gerakannya. Kedua, selama ini, pemimpin dan masyarakat Eropa memersepsikan Islam cenderung pada Timur Tengah. Efeknya, proyeksi mereka tentang ekstremisme dan terorisme mengarah pada kawasan Timur Tengah sebagai sumbunya. Muncullah fobia: Islam identik dengan kekerasan. Melihat fenomena Islam Indonesia yang sebaliknya (ramah, damai, dan toleran), para pemimpin Eropa tentu terkesan. Indonesia menghadapi problem ekstremisme dan terorisme dengan pendekatan lunak. Dalam forum General Briefing on Counter Terrorism, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tito Karnavian menyatakan, pendekatan lunak jadi tulang punggung Indonesia menanggulangi sebaran ideologi ekstrem dan teror. Hal ini dilakukan lewat penguatan tiga ideologi, yaitu Islam Nusantara, Pancasila, dan demokrasi. Tiga varian ini lahir dari rahim kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Timur Tengah Michael Hudson dalam The Elements of Arab Identity  (1977) menyimpulkan, perpolitikan di Timur Tengah hanya bisa dipahami dengan melihat aspek identitas kultural dan budaya masyarakat Arab. Inilah perangkat lunak yang mendirikan budaya politik di kawasan ini. Dan, dua elemen penting dalam budaya politik Timur Tengah adalah bahasa Arab dan Islam sebagai agama. Drysdale dan GH Blake (1985) membagi heterogenitas budaya di Timur Tengah dan Afrika Utara menjadi empat kategori besar. Pertama, negara-negara yang berbeda bahasa, tetapi kohesif secara agamis (Maroko, Aljazair, dan Iran). Kedua, negara-negara yang berbeda agama, tetapi sama dalam bahasa (Mesir, Arab Saudi, Yaman, Lebanon, dan Suriah). Ketiga, negara-negara yang memiliki bahasa dan basis keagamaan yang berbeda (Turki, Irak, Ciprus, Sudan, dan Israel). Keempat, negara-negara yang memiliki bahasa dan basis keagamaan yang berbeda serta penduduk imigran dan asli (Palestina, Kuwait, Qatar, dan Uni Emirat Arab). Budaya politik di kawasan Timur Tengah juga cenderung berbasis kekuatan kelompok. Menurut Ibnu Khaldun, Mukaddimah (2015), fanatisme golongan pada bangsa Arab amat kuat. Itulah basis kebudayaan negara-negara Timur Tengah. Namun, di sana kebudayaan tidak memainkan peran dominan sebagai pelebur sekat-sekat sosio- politik-agama. Sebaliknya, dalam batas tertentu kebudayaan justru jadi sumber masalah tersendiri karena tampil sebagai tembok pemisah. Ada beberapa indikasi lemahnya peran kebudayaan ini. Pertama, hingga saat ini dikotomi nasionalis (kearaban) dan keislaman belum selesai. Friksi masih terjadi. Kebudayaan belum berhasil "mencairkan" dikotomi tersebut. Eksesnya, keterbelahan sosial-keagamaan terjadi dalam berbagai kelompok: nasionalis vs Islamis. Kedua, dikotomi negara sekuler atau negara agama masih panas hingga saat ini. Turki kini sedang mengalaminya. Kebudayaan belum berhasil membangun jati diri kebangsaan-kenegaraan yang mengatasi keterjebakan pada dikotomi tersebut. Kegagalan Arab Spring membangun demokrasi di Timur Tengah karena lemahnya peran kebudayaan. Ketiga, sekat-sekat kebudayaan (suku, ras, dan mazhab) belum lebur dalam sebuah "payung" kebudayaan bersama. Padahal, ini peran utama strategi kebudayaan. Dampaknya, konflik Sunni, Wahabi, dan Syiah selalu panas di Timur Tengah. Sekat Arabisme, Persianisme, dan Kurdiisme juga masih kuat tegangannya. Sebenarnya, Timur Tengah memiliki modal kebudayaan yang kuat. Namun, di sana kebudayaan masih dalam wujud "bahan baku" utuh yang belum terinternalisasi dan terintegrasi ke dimensi kehidupan lain, seperti politik, sosial, dan agama. Bukannya jadi payung dan pencair sekat-sekat, kebudayaan malah sering berfungsi sebaliknya. Pertama, menciptakan sekat tersendiri yang kian menambah kompleksitas dikotomi dan sentimen di atas. Kedua, bukan mencairkan, malah menambah kekakuan dikotomi dan sentimen di atas. Ketiga, semakin meruncingkan friksi dalam dikotomi dan sentimen tersebut. Kebudayaan Indonesia Sebaliknya di Indonesia, kebudayaan jadi "oksigen" yang keberadaannya tak terlihat, tetapi fungsinya signifikan menjalar ke semua ruang sosial. Kebudayaan ada di mana-mana dan menjadi napas hidup realitas kebangsaan-kenegaraan. Kebudayaan menjalankan peran sebagai titik temu sekaligus titik lebur berbagai konfigurasi sosial-agama. Di oase kebudayaan, sekat perbedaan dan dikotomi menjadi luruh, tetapi tanpa kehilangan kekhasan entitas masing-masing. Karena itu, meskipun di Indonesia kategorisasi sosialnya lebih kompleks dibandingkan Timur Tengah, tetapi berbagai dikotomi telah selesai sebagai proses pencarian jati diri kebangsaan-kenegaraan. Keragaman agama lebur di bawah prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, menuntaskan dikotomi sekularisme dan agamisme. Islam pun bertautan dengan kenusantaraan. Faksionalisasi politik berbasis kesukuan, yang dahulu ditandai terbentuknya Jong Java, Jong Sumateranen Bond, Jong Celebes, lebur di bawah konstitusi UUD 1945. Kesukuan, ras, dan golongan juga diwadahi bersama oleh spirit nasionalisme di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, seluruh dikotomi tuntas dilalui dengan menggunakan kebudayaan sebagai kendaraan. Di Indonesia kebudayaan menjalankan peran pada tingkat esoterik dan parenial, sementara di kawasan Timur Tengah di tingkat eksoterik dan periferal. Indonesia memiliki imperium-imperium kebudayaan, seperti ormas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Ini kekuatan sipil yang tumbuh secara natural, yang berperan sebagai penyeimbang negara, sekaligus penopang kerja negara. Peran ormas tersebut sangat meringankan tugas negara karena pengaruhnya sosial-budaya- keagamaannya mencakup hampir separuh warga negara Indonesia. Di Timur Tengah, fenomena ini tidak akan kita dapatkan. Kekuatan sipil lemah. Kalaupun ada, posisinya vis a vis negara, akibat dikotomi yang tak tuntas. Bukannya meringankan, keberadaannya justru membebani negara. Ini efek ausnya peran kebudayaan. Karena itu, negara di kawasan Timur Tengah harus lebih intensif menggunakan pendekatan kebudayaan. Karena kebudayaan harta paling berharga yang dimiliki Indonesia, negeri ini harus diselamatkan dari segala potensi terjadinya krisis kebudayaan. Beberapa tahun belakangan ini kebudayaan terasa semakin minim fungsi dan perannya. Politik, sosial, dan agama semakin teralienasi dari kebudayaan. Perpolitikan semakin "kering" dari nalar kebudayaan. Tata sosial diserbu kebudayaan asing. Kehidupan beragama semakin memusuhi kebudayan, karena dianggap bid'ah. Aksi dan jaringan teror atas nama agama semakin masif. Survei The Pew Research Center tentang sikap global terhadap NIIS menunjukkan 10 juta (4%) WNI mendukung NIIS. Ini semua pertanda sedang tergerusnya kebudayaan dari ruang keagamaan karena ideologi NIIS sangat anti-kebudayaan. Selama bangsa-negara ini tidak ingin terkoyak konflik, seperti yang dialami Timur Tengah, selama itu pula kita harus menjaga dan mengintensifkan fungsi-peran kebudayaan kita. ●

Antara Demokrasi dan Terorisme Muhammad Ja’far ;  Pengamat Politik Timur Tengah

                                                     KOMPAS, 24 November 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Seorang pelajar di Virginia, Amerika Serikat, terancam hukuman 15 tahun penjara karena dianggap bersalah telah memberikan bantuan material untuk kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah. Bantuan ”material” yang dimaksud berupa 7.000 cuitan di Twitter yang berisi pesan mendukung Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Melalui akun Twitternya, Ali Shukri Amin, nama remaja 17 tahun itu, menggalang dukungan dan sumbangan dana untuk NIIS. Untuk menghindari deteksi intelijen, sumbangan diberikan dalam bentuk pembayaran virtual bitcoin dan pembicaraan dilakukan dalam bentuk kode daring. Teknologi, seperti wajah Janus. Wajah depannya sama persis dengan muka belakangnya. Teknologi bukan sekadar perkara baik atau buruk, diterima atau ditolak. Dalam dirinya, teknologi membawa ambiguitas. Tidak ada arah tunggal dalam kemajuan teknologi (Karlina Supelli, 2013). Problem ambiguitas inilah yang kini terjadi dalam politik Timur Tengah. Media sosial, produk teranyar teknologi komunikasi daninformasi, menampilkan wajah Janus: sebagai instrumen demokrasi dan alat tindak terorisme. Mungkin ini fenomena yang oleh Jacques Derrida ditafsir sebagai simtom krisis otoimunitas dalam realitas modernitas. Ketika fundamentalisme justru menggunakan instrumen demokrasi untuk menusuk demokrasi itu sendiri: ketika konservatisme justru memanipulasi produk modernitas sebagai alat mencapai tujuannya. Bisa juga ini relevan dengan tesis Habermas bahwa modernitas menyimpan problem otodestruksi, sebagai efek penuhanan pada absoluditas rasionalisme yang tak lain hanyalah irasionalitas dalam wajah yang baru (Giovanna Borradori: 2004). Kini, media sosial yang di satu sisi menjadi ruang publik baru bagi demokratisasi, pada sisi yang bertolak belakang justru digunakan oleh para teroris NIIS sebagai senjata antidemokrasi. Media sosial menjadi Frankeinstein yang memburu tuannya. Teror di Paris, Perancis, adalah contoh terbaru, yang masih terus dibayangi dengan ancaman teror selanjutnya di negara lain. ”Musim semi” Arab Pada fenomena ”musim semi” Arab, 2011, media sosial berkontribusi sebagai instrumen demokrasi. Seminggu sebelum Hosni Mubarak mengundurkan diri, total grafik tweets dari Mesir dan seluruh dunia yang menyuarakan perubahan politik naik tajam dari 2.300 per hari jadi 230.000 per hari. Video berisi protes politik ditonton hampir 5,5 juta orang. Begitu pun di Tunisia, aktivitas di blog yang menyuarakan penurunan Ben Ali naik pesat menjadi 20 persen dari sebelumnya hanya 5 persen. ”Rapat umum” di dunia maya intensif dilakukan setiap hari oleh ratusan ribu netizen. (washington.edu, 12/9/2011). Media sosial jadi ruang ”steril represi politik”, tempat para aktivis mendiseminasikan gagasan revolusinya. Fenomena ”musim semi” Arab membuktikan wajah demokratis media sosial. Namun, celakanya ada satu wajah lain yang kontradiktif dari media sosial: terorisme! Gerakan terorisme makin akrab menggunakan media sosial sebagai instrumennya. Penetrasi NIIS di media sosial tambah masif. Oleh NIIS, media sosial digunakan sebagai, pertama, sarana untuk menyosialisasikan dan mendiseminasikan ideologi ekstremismenya ke seluruh dunia. Kedua, sebagai alat komunikasi antara anggota dan simpatisan NIIS. Karena bersifat maya dan penuh simbolisme, media sosial memberikan keleluasaan tak terbatas kepada NIIS untuk terhindar dari ”penciuman” intelijen. Mereka tak perlu kontak fisik untuk berkomunikasi. Ketiga, sebagai alat publikasi aksi teror-terornya. Mereka menebar video teror di media sosial. Efek duplikasinya lebih dahsyat dari media konvensional. Keempat, NIIS menggunakan media sosial sebagai sarana mengonter isu negatif tentang kelompoknya. Lewat media sosial, dari pusat gerakannya di Suriah dan Irak, secara gratis NIIS dengan leluasa menebarkan justifikasi teologis dan politisnya. Tanpa media sosial, keleluasaan ini sulit didapat. Kelima, ini yang berbahaya, NIIS menggunakan media sosial sebagai sarana perekrutan anggota. Shukri Amin satu contoh. Banyak remaja di AS, Eropa, Australia, dan Asia ”terpapar” virus ideology NIIS lewat media sosial. Menurut Aaron Zelin, peneliti dari Washington Institute, model perekrutan ini terdiri atas dua tahap. Pertama, berupa perbincangan di media sosial yang sifatnya lebih umum. Tahap kedua, ditindaklanjuti dengan komunikasi intensif di aplikasi khusus percakapan yang lebih privat, seperti Kik, WhatsApp, dan Skype. Di tahap kedua ini, indoktrinasi sudah lebih intensif, fokus, dan mendekati pola cuci otak jarak jauh. Di media sosial, banyak kita temukan video dan buku panduan gerakan NIIS bagi kaum muda yang ingin bergabung. Penetrasi NIIS di media sosial Dalam dua tahun terakhir, penetrasi NIIS di media sosial semakin kencang. Penelitian The ISIS Twitter Census: Defining and Describing the Population of ISIS Supporters on Twitter oleh JM Berger dan Jonathon Morgan, menunjukkan lonjakan grafik ini. Pada kuartal terakhir 2014, setidaknya 46.000 akun Twitter yang beroperasi atas nama NIIS. Setiap akun terkait NIIS itu rata- rata 1.000 pengikut. Secara berkala, NIIS diperkirakan menyebarkan lebih dari 100.000 pesan setiap bulan melalui media sosial Facebook dan Twitter. Saat melakukan invasi ke kota Mosul, Irak, terdeteksi NIIS secara aktif mencuit 40.000 pesan tiap hari. Tiga perempat dari akun tersebut menebar pesan kabar dalam bahasa Arab, sementara sisanya menggunakan bahasa Inggris. Apa solusi ambiguitas ini? Pada akhir 2014, manajemen Twitter mencoba membendung arus NIIS ini dengan menutup ribuan akun yang ditengarai terafiliasi NIIS. Cara ini bukan hanya tak efektif, tetapi mustahil. Media sosial adalah ”ruang” tanpa batas dan tanpa identitas. Strategi penutupan akun-akun itu ibarat menggunting air. Sesaat setelah ditutup, dengan cepat akun-akun pendukung NIIS bermetamorfosis dan beranak-pinak dalam wujud identitas lain pada media sosial yang sama atau berbeda. Bahkan, NIIS menciptakan media sosial sendiri, ”Khelafabook”, sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan Twitter dan Facebook. Ini cukup membuktikan mustahilnya membunuh NIIS di ranah digital. Media sosial masuk ke relung paling privat kehidupan seorang warga negara. Otoritas negara tak mampu masuk sedalam itu. Langkah maksimal yang bisa dilakukan adalah seperti yang dilakukan AS pada Shukri Amin: regulasi dunia maya. Tetapi, apakah dengan cara itu persoalan menjadi selesai? Pertama, seberapa bisa otoritas AS (baca: negara) dapat mendeteksi ”Shukri-Shukri” lain yang telah terpapar ”virus” media sosial NIIS. Kedua, seberapa bisa otoritas AS mengatisipasi ”Shukri Amin” lainnya yang kini sedang diincar oleh tenaga doktriner dan rekrutmen NIIS. Ketiga, sejauh mana otoritas AS dapat mendeteksi pola metamorfosa gerakan NIIS di media sosial. Keempat, seberapa cepat otoritas AS dapat mengimbangi kecepatan penetrasi NIIS di media sosial dengan langkah pencegahan dan penindakan. Tak ada obat penawar bagi sisi negatif dan destruktif media sosial selain kekuatan diri individu itu sendiri. Di domain inilah negara dapat berperan: membangun paradigma dan karakter diri warga negaranya, sehingga tidak terjerembab pada ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. ●

KAA, Konflik Timur Tengah, dan Indonesia Muhammad Ja’far  ;   Pengamat Politik Timur Tengah

KORAN TEMPO, 22 April 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Konflik Timur Tengah dan persoalan radikalisme merupakan salah satu isu penting yang dibicarakan dalam peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA) 2015 di Indonesia (Koran Tempo, 20 April 2015). Dalam kancah politik global, saat ini persoalan tersebut menjadi salah satu hal yang cukup urgen. Persoalan radikalisme tidak lagi terbatas sebagai problem di kawasan timur tengah, tapi juga meluas ke berbagai negara Asia, Eropa, dan Afrika sendiri. Banyak negara kini sedang menghadapi ancaman radikalisme transnasional dengan Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS) sebagai organisasi teraktualnya. Ini metamorfosis dari problem terorisme yang penanganannya tidak tuntas dengan pendekatan solusi yang salah. Pada saat yang sama, stabilitas politik di Timur Tengah juga mengalami degradasi yang sangat signifikan selama 4 tahun terakhir. Agenda revolusi menjelma menjadi bola liar yang memantul ke segala arah kepentingan politik-ekonomi. Bahkan, di negara seperi Libya, Tunisia, dan Suriah, spirit perubahan secara revolusioner dalam batas tertentu justru berbalik arah menjadi ancaman radikalisme, ekstremisme, dan terorisme.  Pembahasan dua isu tersebut dalam KAA menjadi signfikan karena negara-negara yang hadir dalam konferensi tersebut juga merupakan subyek-subyek yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan fenomena tersebut. Beberapa negara Timur Tengah hadir dalam konferensi ini, seperti Mesir, Turki, Iran, Palestina, Irak, dan negara lainnya. Di sisi lain, konferensi tersebut dihadiri negara-negara yang berpotensi menjadi mediator proses komunikasi dan interaksi antarnegara terkait. Indonesia salah satunya. Indonesia bukan hanya memiliki peran historis yang sentral dalam terbentuknya KAA, tapi juga mewakili spirit dasarnya. Konflik antarnegara Timur Tengah serta ancaman radikalisme sangat terkait dengan absennya paradigma moderatisme dan toleransi dalam beragama. Ketika menginisiasi terbentuknya KAA, spirit utama yang diusung oleh para pendiri bangsa adalah perdamaian dunia dan keadilan global. Presiden Sukarno dan beberapa pemimpin karismatik dari negara Asia dan Afrika berniat menularkan dua spirit tersebut ke tingkat global. Inilah signfikansi KAA sebagai sebuah spirit, dan Indonesia merupakan salah satu inisiator. Wajah Islam moderat yang berkembang selama berabad-abad di Indonesia adalah corak ideal yang didambakan oleh negara-negara Timur Tengah. Bahkan, dalam batas tertentu, kesejukan Islam Indonesia merupakan imajinasi politik-sosial yang mereka impikan tapi terasa “mustahil” diwujudkan. Kejenuhan pada konflik politik berbalut agama membuat negara-negara tersebut menoleh ke Indonesia sebagai prototipe Islam yang menenangkan. Di negeri ini, agama bersanding mesra dengan kebudayaan untuk membangun perdamaian dan toleransi. Meski belakangan dihantui ancaman radikalisme berbalut baju Negara Islam Irak-Suriah (ISIS), resistansi masyarakat sipil terhadap paham ini masih cukup tinggi, terutama di bawah bendera organisasi kemasyarakatan, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dua elemen sipil ini adalah modal sosial yang tidak kita temukan di negara-negara Timur Tengah. Kedua ormas ini telah memberikan kontribusi penting dalam sejarah berdirinya bangsa dan negara Indonesia dengan spirit utama perdamaian, toleransi, serta keadilan. Pilar-pilar sosial-keislaman seperti inilah yang sangat dirindukan oleh negara-negara Timur Tengah. Kelebihan Indonesia dibanding negara Timur Tengah adalah kekuatan pilar sipilnya. Pada sisi lain, kekurangan Indonesia yang kadang muncul adalah kurang optimalnya negara dalam menjalankan perannya, sehingga kerap disubstitusi oleh kekuatan sipil. Namun, secara umum, toleransi dan perdamaian cukup membudaya dalam kehidupan beragama di negeri ini. Ancaman paham ISIS merupakan salah satu problem aktual yang penyelesaiannya butuh sinergi antara negara di kawasan Asia dan Afrika. Radikalisme yang ditebarkan ISIS memiliki kemampuan infiltrasi lintas negara. Fenomena berkumpulnya (meeting point) para milisi dari berbagai negara di Suriah-Irak untuk berafiliasi dengan ISIS merupakan salah satu bukti konkret latennya paham ini. Banyak negara kini sedang menghadapi gejala tersebut, termasuk Indonesia. Pemicu keberangkatan para milisi tersebut bukan hanya persoalan ekonomi, tapi juga paradigmatik. Di negara-negara maju dengan basis kesejahteraan yang cukup tinggi, seperti negara Eropa, tidak sedikit warga negara yang memilih berangkat “berjihad” bersama ISIS. Adapun kanal-kanal sosial-kultural yang membantu negara dalam menjalankan tanggung jawabnya menciptakan perdamaian dan toleransi tidak sebanyak di Indonesia. Tentu saja, dibanding kompleksitas persoalan konflik Timur Tengah dan radikalisme, KAA hanya forum temporer saja yang butuh tindak lanjut secara nyata. Sebagai pemijakan spirit, forum ini bisa cukup membantu merangkai asa perdamaian dan toleransi. Indonesia memiliki cukup variabel untuk merangkai asa tersebut: Islam, kebudayaan, dan toleransi. ●

Potensi IS di Indonesia Muhammad Ja’far  ;   Pengamat Politik Timur Tengah

KORAN TEMPO, 12 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

Dilihat dari dimensi mana pun, baik teologis, ideologis, sosiologis, antropologis, maupun kultural, gerakan Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS)-selanjutnya disebut Islamic State (IS)-sebenarnya tidak memiliki relevansi untuk tumbuh di Indonesia. Jika nyatanya IS berhasil menanamkan pengaruhnya di negeri ini, hal itu menandakan dua hal. Pertama, bangsa ini sedang mengalami krisis di kelima dimensi tersebut sehingga dengan mudahnya terinfiltrasi oleh pengaruh ekstremisme IS. Kedua, pada saat yang sama, tingkat antisipasi pemerintah sangat lemah sehingga gagal mencegah masuknya pengaruh tersebut. Secara ideologis-teologis, gradasi ekstremisme IS berada di sisi yang paling ekstrem dari paham takfirisme. Mereka tak hanya tidak mengakui eksistensi keimanan dan keislaman yang lain (kafir), tapi juga merasa memiliki hak untuk merenggut hak hidup orang lain. Di Irak, setelah menguasai sebuah wilayah, IS memberi tiga pilihan kepada "yang selain mereka": beralih agama menjadi Islam, membayar pajak, atau keluar dari wilayah kekuasaannya. Pilihan itu ditujukan pada penganut Kristen, muslim Sunni, dan Syiah. Secara organisatoris, kelahiran IS masih memiliki tautan dengan Al-Qaidah, meski berbeda target. IS lebih berorientasi pada okupasi wilayah bagi proses pembentukan negara Islam global. IS memulai perjuangannya dari Suriah melalui rencana awal menumbangkan kekuasaan Bashar Assad, Presiden Suriah. Suriah menjadi titik kumpul para "jihadis"-demikian mereka kerap menyebut dirinya-dari berbagai negara. Dari kawasan Timur Tengah (Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Turki, Yordania), Eropa (Inggris, Prancis, Amerika Serikat), hingga warga negara Indonesia sendiri. Inilah proses terjadinya "gelombang keberangkatan". Seharusnya, sejak "gelombang keberangkatan" ke Suriah ini, pemerintah Indonesia dan aparatur keamanan sudah melakukan tindakan antisipasi sekaligus penindakan. Karena ibarat bencana tsunami, "arus keberangkatan" berpotensi menimbulkan "arus kepulangan" yang ternyata terjadi pada kemudian hari. Setelah gagal menumbangkan pemerintahan Assad, para "jihadis" tersebut pulang ke negara asalnya, membawa oleh-oleh berupa spirit ekstremisme yang sudah terasah oleh ekstremisme ideologi IS. Untuk Indonesia, "gelombang kepulangan" sepertinya juga tidak diantisipasi dan ditindak secara tegas sehingga para "jihadis" tersebut memiliki ruang gerak yang relatif leluasa untuk menyebarkan dan mengimplementasikan konsep ideologi-teologi IS-nya di negeri ini. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, ideologi-teologis takfirisme cukup subur sebarannya di Indonesia. Semua itu adalah bom waktu ekstremisme yang secara ideologis sudah pada level menegasikan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kegagalan di Suriah membuat IS mengalihkan perjuangannya ke Irak. Kebetulan basis kekuasaan Abu Bakar al Baghdadi, pemimpin kelompok ini, adalah Irak. Hal ini membuat IS lebih yakin bahwa perjuangan mereka di Irak tidak akan bernasib sama dengan yang terjadi di Suriah. Keberhasilan merebut beberapa kawasan di Irak menciptakan euforia di tubuh IS. Euforia inilah yang coba "diekspor" ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Salah satunya dengan memanfaatkan para "alumnus" yang sudah pulang dari Suriah. Jika melihat sebaran IS yang relatif simultan di beberapa kota di Indonesia, ada kemungkinan mereka telah bersinergi dengan beberapa jaringan ekstremis lainnya yang sudah ada. Misalnya, jaringan kelompok teroris, "alumnus jihadis" Afganistan dan beberapa kelompok Salafi-Takfiri. Jaringan-jaringan tersebut dimanfaatkan IS untuk mempercepat penyebaran ideologinya. Ini adalah gelombang ketiga, yaitu "gelombang sinergi", di mana IS berupaya mensinergikan jaringan yang potensial untuk diajak bergabung mengimplementasikan ideologi ekstremisnya. Melihat empat gelombang di atas, yang kemungkinan terjadi selanjutnya adalah "gelombang konsolidasi". Pada tahap ini, IS akan mengkonsolidasikan kekuatan "software" dan "hardware" yang telah dirintisnya. Mereka akan mensinkrionisasi ideologi takfirismenya (pendirian negara Islam) ke dalam jaringan yang telah disinergikannya. Meski proses konsolidasi tidak akan cepat sehingga kekuatan jaringannya relatif lemah, itu lebih dari cukup untuk menandai lahirnya sebuah kelompok super-ekstrem yang secara kasatmata menentang konsep NKRI. Dan seiring dengan waktu, IS akan terus memperkuat perangkat surprastruktur dan infrastrukturnya, layaknya bom waktu. Pemerintah hendaknya melakukan langkah simultan pada tiga tingkat: pertama, secara ideologi berupa melarang eksistensi dan operasionalisasi IS. Keputusan ini sudah diambil oleh beberapa negara di Timur Tengah dan kawasan lainnya yang menggolongkan IS sebagai teroris. Kedua, secara hukum, menindak mereka yang tergabung dalam IS, karena terkategori menentang konsep NKRI. Ketiga, secara organisatoris, menelusuri, memutus, serta menumpas mata rantai IS dan jaringan-jaringan di bawahnya. Ketiga, ini yang urgen, harus mampu berpacu, "adu cepat" dengan meluasnya penyebaran pengaruh gerakan IS. ●

Modus Serangan Israel ke Gaza Muhammad Ja’far  ;   Pengamat Politik Timur Tengah

KORAN TEMPO,  14 Juli 2014

                                                

Baru sebulan yang lalu, asa perdamaian Israel-Palestina merekah melalui inisiatif Paus Fransiskus mempertemukan Presiden Palestina Mahmud Abbas dengan Presiden Israel di Vatikan. Melalui pertemuan 25 Mei 2014 tersebut, Paus ingin membangkitkan kembali spirit persaudaraan agama sebagai landasan perintisan kembali perundingan damai. Namun, kini, asa itu sudah layu lagi oleh aksi militer sepihak Israel ke Gaza. Aksi militer, terutama terhadap Gaza, menjadi modus yang digunakan Israel untuk beberapa tujuan. Setidaknya ada tiga modus aksi militer ini, yaitu: Pertama, aksi militer kerap digunakan oleh Israel sebagai strategi untuk mendelegitimasi sebuah perundingan damai yang sebenarnya berjalan konstruktif. Tentunya, aksi ini inisiasi kelompok konservatif yang cukup dominan dan berpengaruh dalam perpolitikan Israel, terutama parlemen (Knesset), untuk meluluskan sebuah kebijakan militer. Kedua, aksi militer juga menjadi modus Israel untuk menarik mundur sebuah hasil perundingan dengan Palestina, agar kembali ke titik "netral" yang dikehendaki Israel. Ketika sebuah proses perundingan menyepakati klausul kesepakatan yang tidak dikehendaki oleh faksi konservatif di Israel, aksi militer kerap digunakan untuk mendelegitimasi klausul tersebut. Perundingan mundur satu langkah secara sekejap, padahal dirintis dalam tempo yang cukup lama. Ketiga, selain dua modus tersebut, aksi militer menjadi strategi Israel untuk menekan faksi politik di lingkup internal Palestina. Aksi militer Israel sering kali ditujukan sebagai simbol sekaligus alat tekanan politik terhadap Hamas sebagai salah satu faksi di Palestina. Dengan modus tekanan ini pula Israel berupaya mengantisipasi terjadinya rekonsiliasi politik antara faksi yang berival di lingkup internal Palestina. Terutama antara Hamas dan Fatah. Dalam beberapa bulan terakhir, Hamas dan Fatah sedang menjajaki proses rekonsiliasi yang menargetkan terbentuknya pemerintahan bersatu di antara keduanya. Ini langkah maju bagi kalangan internal Palestina, namun bisa menjadi langkah mundur bagi kepentingan sepihak Israel. Rekonsiliasi Hamas-Fatah akan menyolidkan daya tawar politik negara tersebut di hadapan Israel. Selama ini, Israel banyak diuntungkan oleh, sekaligus memanfaatkan secara manipulatif, friksi politik yang terjadi di antara keduanya untuk melemahkan posisi tawar politik Palestina di meja perundingan. Israel sering menekan Fatah untuk memilih antara dua opsi: berdamai dengan Hamas atau Israel. Terakhir, pernyataan semacam ini dilontarkan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada April lalu, menanggapi rencana rekonsiliasi Hamas-Fatah. Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Liberman juga mengatakan secara keras bahwa prospek rekonsiliasi Hamas-Fatah tersebut membuat kesepakatan damai Israel-Palestina menjadi "tidak mungkin". Meski proses rekonsiliasi Hamas-Fatah masih butuh waktu, komitmen, dan konsistensi di antara kedua faksi tersebut, prospek itu setidaknya telah menjadi lampu kuning bagi beberapa faksi di Israel. Aksi militer Israel ke Gaza saat ini mendekati pola modus yang kedua dan ketiga, yaitu semakin menarik mundur perkembangan perundingan dan mengantisipasi prospek rekonsiliasi Hamas-Fatah. Terbuka kemungkinan, dua hal ini berkelindan dan saling mempengaruhi. Di tengah upaya pemerintahan Obama untuk mencapai perkembangan impresif perundingan damai melalui tangan dingin Kerry, Israel justru melakukan langkah sebaliknya: menarik mundur. Aksi militer ke Gaza ini juga dapat dibaca sebagai strategi Israel untuk memberikan tekanan politis tidak langsung kepada Hamas dan Fatah, terkait dengan proses rekonsiliasi keduanya. Israel memutuskan untuk menangguhkan proses perundingan pasca-perintisan rekonsiliasi Hamas-Fatah. Setidaknya ada lima isu yang selama ini menjadi materi perundingan damai Israel-Palestina selama ini, yaitu status teritori Yerusalem, garis perbatasan negara, permukiman, pengungsi, dan jaminan keamanan kedua negara. Pada kelima poin tersebut, Palestina selalu berada di bawah angin dan tidak pada posisi sejajar secara politis. Dalam hal pembangunan permukiman dan pengungsi, Israel selalu menunjukkan superioritas dan arogansinya. Dorongan Obama agar Israel menghentikan proses pembangunan permukiman tidak dihiraukan oleh Israel. Dalam hal jaminan keamanan negara, Israel menuntut kadar yang tinggi untuk negaranya, namun sebaliknya kepada Palestina. Aksi militer ke Gaza saat ini salah satu bukti rendahnya pemenuhan Israel terhadap jaminan keamanan rakyat Palestina. Mereka melakukannya secara sporadis terhadap warga sipil Palestina. Aksi militer Israel ke Gaza menjadi tantangan bersama bagi Fatah dan Hamas, terkait dengan realisasi rencana rekonsiliasi keduanya. Persatuan di antara keduanya akan menguatkan Palestina secara politis, baik soliditas di dalam negeri maupun di dunia internasional. Momentum rekonsiliasi keduanya sudah mulai tercipta. Butuh komitmen dan konsistensi keduanya untuk merealisasinya. ●

ISIS di Irak : Genealogi dan Prospek Muhammad Ja’far  ;   Pengamat Politik Timur Tengah

KORAN TEMPO, 08 Juli 2014

                                                                                                                       

Kelompok bersenjata Islamic State of Iraq and Syam (ISIS) yang terus berusaha menggerogoti stabilitas Irak itu menyimpan obsesi untuk mengakuisisi seluruh wilayah Irak. Penetrasi kelompok ini sangat cepat: mulanya Tikrit dan Mosul, kemudian beberapa daerah lain sudah diambil alih. Meski sedikit terlambat, pemerintah Irak yang tengah disibukkan oleh seribu satu persoalan itu mulai melakukan langkah taktis guna menghadang ekspansi ISIS sedapatnya. Ketika pasukan Amerika Serikat ditarik pada 2011, suprastruktur dan infrastruktur militer Irak masih lemah, belum banyak berbenah di bidang tersebut. Faksi-faksi tradisional bersenjata, seperti Moqtada Shadr, juga masih belum bersinergi secara optimal, baik secara politis maupun militer. Kondisi ini jelas menguntungkan ISIS yang agresif dan akan menempuh cara apa pun untuk mewujudkan mimpi menaklukkan Irak. Dalam keadaan seperti ini, wajarlah jika bantuan dari luar negeri menjadi opsi pertama yang terpikirkan oleh Perdana Menteri Irak Nouri Maliki. Mengingat terbatasnya kapabilitas pertahanan militer Irak, di samping Iran dan Libanon sebagai mitra strategisnya, bantuan terbatas dari AS menjadi pertimbangan Maliki. Opsi ini dinilai strategis untuk mengantisipasi potensi munculnya new terrorism (kebangkitan terorisme baru setelah Bin Ladin) yang menjadi motor gerakan ISIS. Melihat arkeologi gerakannya, sulit mengkategorikan ISIS sebagai entitas tunggal yang berdiri sendiri. Kegagalan kelompok ini dalam menjatuhkan pemerintahan Bashar Al Assad di Suriah, dengan membonceng pada bendera "revolusi" dalam tiga tahun terakhir, membuat ruang geraknya semakin sempit. Lantas, ditambah dengan semakin tajamnya friksi di dalam, ISIS mengalami disorientasi gerakan. Dalam kondisi demikian, mau tak mau, Irak menjadi alternatif yang dipercepat. Jika dalam cetak biru awal gerakan ISIS Irak merupakan sasaran selanjutnya setelah sukses di Suriah, kini justru Irak yang menjadi alternatif pertama setelah gagalnya Damaskus. Gerakan ISIS di Irak saat ini harus dibaca secara integral dengan visi dan misi gerakannya di Suriah sebelumnya. Secara genealogis, ISIS lahir dari rahim Al Kaidah cabang Irak (AQI) dengan pelakon utama Abu Musab Al Zarqawi. Zarqawi dan Usamah bin Ladin, dengan Amerika Serikat sebagai musuh bersama, awalnya memiliki visi yang sama. Tapi, dalam perkembangannya, keduanya menjadi rival, Zarqawi bahkan menerapkan prinsip teror ke dalam tubuh muslimin sendiri, ototerorisme, sebagai ekspresi ketidaktoleranan terhadap perbedaan. Zarqawi mengincar varian Islam yang berbeda dengan Islam-nya sebagai sasaran. Targetnya bukan hanya Islam Syiah Irak, tapi juga muslimin Sunni dan Kurdi, jika mereka memang menghalangi jalan gerakannya. Jadi, visi teologi dan ideologi gerakan ini dinilai tunamazhab, karena perjuangan ISIS tidak merepresentasikan kepentingan politik mazhab apa pun di Irak. Kegaduhan yang ditimbulkannya murni bermotif teror dan berlatar ekstremisme. Karena itu, penting bagi Maliki untuk menguatkan sinergi politiknya dengan kelompok Sunni dan Kurdi, untuk mengantisipasi kemungkinan manipulasi sentimen mazhab oleh ISIS. Tahun 2006, Zarqawi tewas, dan AQI bermetamorfosis menjadi ISIS dengan Abu Bakar Al Baghdadi sebagai figur utama yang menakhodai gerakan sporadis di Irak saat ini. Dengan ISIS-nya, Al Baghdadi berusaha semakin mematenkan desain ototerorisme, dengan menjadikan Irak sebagai titik berangkat ISIS, sebagaimana Afganistan menjadi garis start Al Kaidah ala Bin Ladin. Dalam imajinasi gerakan Al Baghdadi, dari Irak inilah kekhalifahan Islam akan dijalarkan ke seluruh tanah Timur Tengah. Sebesar apa kemungkinan imajinasi Al Baghdadi ini terwujud? Yang jelas, Irak yang berada tepat di jantung geopolitik Timur Tengah bukanlah Afganistan, dan inilah rintangan pertama yang dihadapinya. Wacana yang membicarakan terorisme juga sudah mengalami pergeseran makna secara politis. Kompleksitas dampak ototerorisme di Irak secara regional dan global akan mengundang keterlibatan banyak negara untuk mendelegitimasi proyek ini-terutama dari internal negara muslim, baik Syiah maupun Sunni. Destabilisasi Irak yang terus dilakukan ISIS akan ditentang keras oleh kalangan luas yang lintas mazhab. Apalagi sokongan dana dan infrastruktur militer pada ISIS Irak tidak akan semasif di Suriah. Beberapa negara sudah kapok dengan fenomena "tsunami balik" para ekstremis yang diberangkatkan ke Suriah. Fenomena Al Kaidah di Afganistan sudah cukup menjadi pelajaran mahal pada masa lalu, dan kini pemerintah Amerika Serikat sudah menetapkan garis tegas atas persoalan ini. Sinergi Gedung Putih-Baghdad untuk menumpas ISIS akan membuktikan komitmen ini. Belum lagi jika Iran dan Lebanon, dua mitra Irak, mengulurkan bantuan. ISIS tidak hanya akan kesulitan memperluas kawasan akuisisinya, tapi juga semakin tersudut ruang geraknya. Merujuk pada kiprahnya selama di Suriah, ISIS sebenarnya kelompok yang cukup rapuh dalam beberapa sisinya: ikatan ideologisnya lemah, soliditas internalnya rentan pecah, dan visi gerakannya cenderung jangka pendek. Dengan performa seperti ini, sulit bagi ISIS untuk sukses menjalankan proyek ototerorismenya, apalagi mendirikan negara Islamnya. Gerakan ini hanyalah sisa dari ekstremisme politik dan agama yang semakin sulit menemukan dan mempertahankan eksistensinya. ●