Polemik Grafiti hingga Ruang Publik yang Terkunci Neli Triana ;  Wartawan Kompas, Penulis kolom “Catatan Urban”

KOMPAS, 21 Agustus 2021

 

 

                                                           

”Tuhan Aku Lapar”, tulisan di salah satu tembok di Jalan Aryawasangkara, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, itu justru makin dikenal setelah dihapus. Hal yang sama terjadi dengan grafiti dan mural lain yang dinilai menghina simbol negara. Dinding-dinding di ruang urban memang sejak lama menjadi sarana sebagian warga menyatakan kritik sosial. Pada masa modern, media sosial menyambut teriakan dari dinding kota itu, menabuhnya kian kencang, dan memperluas jangkauan gemanya.   Yang terjadi kemudian, seperti fenomena viral unggahan lainnya di media sosial, selalu ada pro kontra. Tidak heran jika dibawa pula dalam tarik-menarik kelompok-kelompok berbeda kubu politik. Belum lagi kehadiran para pengambil kesempatan yang meraih ketenaran, bahkan dukungan publik dengan menunggangi isu-isu panas ini. Namun, di tengah keriuhan di dunia maya, sering kali terlupakan esensi kritik yang ditorehkan di tembok kota.   Di luar sana ada orang-orang terdampak pandemi yang memang benar-benar kesulitan untuk menyambung hidup. Ada yang trauma karena keluarga terdekatnya meninggal terjangkit Covid-19. Ada pula yang tertekan hingga terganggu mentalnya karena sulit beradaptasi dengan perubahan kehidupan selama pandemi. Bantuan resmi pemerintah ataupun solidaritas sesama warga belum menjangkau semua warga yang membutuhkan. Pernyataan di hamparan beton di sudut-sudut kota menjadi saluran realitas warga tersebut.   ”Tulisan grafiti kontemporer di lingkungan perkotaan semakin ditentukan oleh adanya segregasi dan kontrol ruang sosial,” tulis Jeff Ferrel dalam laporan hasil risetnya berjudul ”Urban Graffiti: Crime, Control, and Resistance” yang terbit tahun 1995 lalu.   Meskipun hampir tiga dekade berlalu, hasil empat tahun penelitian lapangan Ferrel tentang grafiti di Denver, Colorado, Amerika Serikat, diiringi studi kasus di kota lain di AS dan Eropa, ini masih sangat relevan dengan tren grafiti pada masa kini. Ferrel menggarisbawahi bahwa grafiti hampir selalu terkait dengan upaya perlawanan terhadap kontrol oleh otoritas tertentu yang berpayung politik dan hukum. Perlawanan itu bukan tanpa sebab, melainkan karena ada hak dan kepentingan masyarakat yang belum dipenuhi atau dilindungi.   Grafiti, merujuk penjelasan di The Art Story, diambil dari ”graphein” kata dari bahasa Yunani yang berarti menggores, menggambar, atau menulis di media apa pun, termasuk dinding. Budaya menggores, menggambar, dan menulis telah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan lukisan di dinding goa zaman prasejarah dapat dikategorikan sebagai grafiti atau mural.   Pada masa modern, grafiti menjadi budaya urban yang mewabah, terutama setelah diadopsi sekelompok masyarakat di AS pada 1960-an hingga 1970-an. Ferrel menyatakan, pada era tersebut muncul ketidakpuasan karena ada ketidaksetaraan di bidang ekonomi, politik, dan etnik di AS. Grafiti hip-hop yang menjadi fokus riset Ferrel, misalnya, muncul dan berkembang di komunitas masyarakat berkulit hitam di New York.   Kala itu, bukan rahasia lagi, jika warga kulit hitam diasosiasikan dengan masyarakat yang berpendidikan rendah, miskin, kumuh, dan lekat dengan perilaku kriminal, termasuk maraknya geng dan kejahatan melibatkan geng. Setiap geng memiliki nama dan mengukuhkan eksistensinya lewat area-area tertentu yang direbut lalu dikuasai. Grafiti, salah satunya, menjadi penanda area geng dan identitas sekelompok orang tertentu.   Pesan kejujuran dalam bentuk grafiti terpampang di sebuah jembatan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (21/8/2012). Pesan itu refleksi keprihatinan masyarakat atas masifnya kasus-kasus korupsi yang menjerat para pejabat, politisi, jaksa, bahkan hakim di negeri ini.   Namun, grafiti tak sekadar penanda area. Mencoba melihatnya dari atas laksana mata burung, kondisi komunitas kulit hitam separuh abad lalu menggambarkan masyarakat terpinggirkan. Mereka rata-rata menghuni kawasan tertentu dan ada banyak label sosial berkonotasi negatif dilekatkan kepada mereka. Akses mendapatkan hunian layak, pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik yang lebih baik tidak tersedia memadai.   Desakan untuk meraih kehidupan yang lebih baik, dihargai, dan amarah pada situasi yang serba tidak enak diwujudkan, antara lain, dengan goresan di dinding lingkungan sekitar tempat mereka dikotakkan oleh penguasa. Grafiti pun meluas menjadi media menyindir pemerintah dan menyuarakan kegelisahan kelompok ini. Pada akhirnya, tren grafiti di kota-kota di AS merembes dan menular ke kota-kota lain di dunia.   Antropolog dan arkeolog Troy Lovata dan sejarawan seni Elizabeth Olson, seperti dikutip The Art Story, mengatakan, peningkatan pesat gaya penulisan agresif yang muncul di dinding kota di seluruh dunia telah menjadi penanda pemberontakan internasional. Sementara ahli teori budaya Jean Baudrillard menyebutnya sebagai simbol hancurnya hubungan sosial.   Dalam perkembangannya, grafiti selalu diasosiasikan dengan tindakan menodai, bahkan merusak fasilitas publik yang pasti melanggar aturan. Ada anggapan umum bahwa produk ini selalu pantas dienyahkan. Ini berbeda dengan mural dan seni jalanan yang belakangan justru digandrungi.   Di kalangan seniman, tidak ada pembeda khusus antara grafiti, mural, dan seni jalanan (street art), apalagi ketiganya menggunakan media yang sama, yaitu benda atau bangunan di ruang publik. Pembedanya, menurut Art White Canvas, lebih pada status hukum.   Grafiti dipastikan selalu dibuat tanpa izin otoritas di kawasan bersangkutan dan pembuatnya cenderung tidak ingin identitasnya diketahui publik, apalagi aparat. Mural dibuat oleh seniman dengan identitas jelas, sering kali ada inisial atau tanda khusus dari sang pembuat, dan hampir selalu disebut untuk memperindah kota.   Seni jalanan, di sisi lain, bisa dikatakan perkembangan dari grafiti, sebutannya pun bisa neo-graffiti atau post-graffiti. Seni jalanan mencapai popularitasnya sejak Bansky, yang hingga kini tidak diketahui pasti siapa dia atau mereka sebenarnya, menjadi buah bibir dengan karya-karyanya yang menarik, sarat makna, dan bahkan bernilai uang tinggi karena disebut luar biasa oleh kritikus seni.   Bansky disebut menginisiasi seni jalanan yang tak hanya menggunakan dinding atau fasilitas publik sebagai media, tetapi melebarkan sayap dengan kreasi lain. Intinya, karya itu dilakukan dan dipaparkan di ruang publik dengan pesan tertentu. Bansky pernah menyindir kesenjangan dengan menghadirkan foto selebritas Paris Hilton keluar dari mobil mewah dikelilingi orang-orang miskin yang tak punya rumah.   Menguat selama pandemi   Sepanjang tahun lalu sampai sekarang, kala Covid-19 belum dapat diatasi, pembatasan aktivitas manusia masih terjadi di semua penjuru dunia. Terkekang, terancam dari sisi kesehatan juga ekonomi, dan masih munculnya situasi politik yang memanas, kesenjangan kaum tak berpunya dan berpunya, serta hal-hal lainnya membuat tekanan yang dirasakan masyarakat menguat.   Salah satu kanal kaum urban untuk mengeluarkan keresahan adalah kembali ke seni jalanan. Lewat ”The street art that expressed the world’s pain”, BBC.com menyoroti fenomena ini. Tragedi yang menimpa warga kulit hitam George Floyd yang mati di tangan polisi di AS, misalnya, mengilhami warga di Kenya, Pakistan, dan berbagai belahan dunia lain menyuarakan antirasisme di tengah pandemi. Gambar Floyd tak hanya ada di tembok kota, tetapi juga dilukis di badan truk.   Gambar-gambar itu bukan sekadar antirasisme. Wajah Floyd mewakili tuntutan rakyat kebanyakan di banyak negara agar kesenjangan di semua lini dikikis habis. Saat berbagai pembatasan masih menerus ditetapkan, grafiti, mural, dan seni jalanan yang diabadikan, lalu dibagikan via media sosial maupun media massa, menjadi gerakan massal nan sulit dibendung.   BBC.com pun mengutip pernyataan Susan A Philips, penulis buku The City Beneath: A Century of Los Angeles Graffiti dari sebuah artikel di LA Times. Menurut Philips, grafiti adalah intervensi kritis di ruang perkotaan, terutama ketika pemerintah kota dan aparat berusaha menutupnya. Bahkan, setelah protes bubar, grafiti berdiri sebagai bukti suara kolektif para pemrotes. Secara fisik, grafiti itu mungkin akan segera hilang, tetapi tidak sebelum didokumentasikan dan langgeng menjadi bagian dari sejarah.   Bagi para pembuat kebijakan, sepedas apa pun pernyataan warga anonim di ruang publik dapat menjadi kritik yang membangun dan masukan yang sangat berarti. Lebih baik mencari pemicu protes atau pernyataan tersebut dan mengatasinya dengan pendekatan manusiawi daripada represif.   Di luar itu, Smithsonian Magazine di kanal daringnya menyebutkan bahwa masyarakat perkotaan selalu membutuhkan ruang untuk berekspresi dan bersosialiasi. Sosialisasi ini sebenarnya tidak hanya untuk antarwarga, tetapi juga warga dengan pemimpinnya. Desain ruang urban yang memungkinkan masyarakat dapat saling berjumpa, bergerak bersama, bahkan unjuk rasa besar disebut dapat mengurangi tekanan warga. Potensi ledakan amarah, juga merusak fasilitas publik, pun dapat diminimalkan.   Sayangnya, tidak banyak kota di dunia menyediakan ruang terbuka luas di pusat kota yang memungkinkan warganya berinteraksi dengan sesama dan juga dengan pemimpin mereka secara langsung. Padahal, dengan penerapan aturan tegas, interaksi di ruang terbuka tetap dapat dilakukan selama pandemi.   Sayangnya lagi, di tengah wabah ini, ada pula kebijakan menutup ruang-ruang publik utama hingga di lingkungan permukiman dengan alasan bagian dari pembatasan aktivitas warga. Ini terjadi, antara lain, di kota-kota di Indonesia. Akibatnya, sebagai kanal pelepasan dari banyak tekanan, muncul kerumunan di lokasi-lokasi yang tidak terjamah penjagaan aparat, seperti di tengah perkampungan, di taman makam, dan di lahan-lahan kosong di sudut kota.   Vandalisme, termasuk grafiti, di tempat publik pun menjadi cara sebagian kaum muda menyalurkan unek-uneknya.   ”A wall is a very big weapon. It’s one of the nastiest things you can hit someone with (Tembok adalah senjata yang sangat besar. Ini adalah satu dari hal-hal terburuk yang bisa kamu pakai untuk memukul seseorang)” kata Bansky, seperti dikutip di The Art Story. ●   Sumber :  https://www.kompas.id/baca/metro/2021/08/21/polemik-grafiti-hingga-ruang-publik-yang-terkunci/

 

 

Menjadi Rumah bagi Anak-anak Yatim Korban Pandemi Neli Triana ;  Wartawan Kompas, Penulis kolom “Catatan Urban”

KOMPAS, 24 Juli 2021

 

 

                                                           

Resah hati membaca hasil riset The Lancet yang baru saja dipublikasikan. Jurnal independen yang setiap pekan memublikasikan hasil riset medis tersebut memaparkan, sejak 1 Maret 2020 hingga 30 April 2021, secara global diperkirakan ada 1.562.000 anak kehilangan setidaknya satu orangtua yang meninggal karena Covid-19.   Laura B Rawlings dan Susan Hillis, dua anggota tim periset yang hasil kerjanya diunggah di The Lancet, menyatakan, bahkan sampai akhir Juni 2021, diperkirakan ada sekitar 2 juta anak di bawah usia 18 tahun yang kehilangan ayah, ibu, dan/atau kakek nenek pengasuh mereka karena Covid-19. Mereka menambahkan, rata-rata pada setiap kematian dua orang dewasa, akan ada satu anak-anak yang terdampak.   ”Ini adalah warisan tragis pandemi Covid-19. Namun, sampai sekarang, isu ini masih tidak terlihat,” tulis Rawlings dan Hillis dalam artikelnya di World Bank Blogs, 20 Juli lalu. Warisan yang sama sekali tidak diinginkan dan sayangnya masih dapat bertambah jumlahnya seiring laju penularan yang tetap mengganas belakangan ini.   Kedua peneliti itu tergabung dalam tim yang beranggotakan para akademisi dari Harvard University, Imperial College London, Oxford University, University College London, dan the University of Cape Town serta praktisi dari the US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), USAID, Bank Dunia, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), juga kelompok masyarakat sipil, seperti Maestral International dan World Without Orphans. Mereka meneliti anak-anak korban pandemi di 21 negara penyumbang 70 persen kasus Covid-19 di dunia.   Indonesia memang bukan menjadi bagian dari negara sasaran penelitian tim Rawlings dan Hillis. Namun, bukan berarti tidak ada anak-anak yang menjadi korban pandemi di sini.   Sampai Jumat (23/7/2021) yang bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional, tercatat hampir 570.000 kasus aktif di Indonesia dengan akumulasi lebih dari 3 juta orang terpapar Covid-19 selama pandemi. Ada 1.566 tambahan kasus kematian pada hari itu yang berarti total ada 80.598 kematian karena terinfeksi SARS-CoV-2. Ikatan Dokter Anak Indonesia, seperti dikutip dari Kompas.id, menyebutkan, kasus kematian anak akibat Covid-19 di Indonesia mencapai 12,5 persen atau 1 dari 8 kematian menimpa anak usia 0-18 tahun.   Dengan perkiraan kematian anak-anak sekitar 10.000 kasus, maka mengacu persentase itu, ada lebih dari 70.000 kasus kematian orang dewasa di negeri ini. Menggunakan dasar perhitungan tim Rawlings dan Hillis, setidaknya ada 35.000 anak di Indonesia terdampak akibat kematian orang-orang dewasa itu.   Dari pemberitaan di Kompas.com, Kamis (23/7/2021), misalnya, dikabarkan tentang Vino (10) yang kini sebatang kara setelah orangtuanya meninggal karena Covid-19. Vino yang juga positif korona kini harus isolasi mandiri sendirian di rumahnya di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Sebelumnya, pemberitaan serupa dari berbagai media massa telah muncul di beberapa daerah lain.   Peringatan dini   Rentannya anak-anak Nusantara, baik karena terpapar langsung oleh virus korona jenis baru dengan varian-variannya maupun terdampak efek samping wabah global ini, sejak tahun lalu sudah didengungkan banyak lembaga riset. United Nations Children’s Fund (Unicef) secara khusus membuat pernyataan berjudul ”Covid-19 dan Anak-Anak di Indonesia, Agenda Tindakan untuk Mengatasi Tantangan Sosial Ekonomi” pada 11 Mei 2020.   Laporan tersebut muncul hanya berselang sekitar dua bulan setelah kasus aktif Covid-19 pertama yang ditemukan di Depok, Jawa Barat, 2 Maret 2020. Pernyataan Unicef menyajikan gambaran dampak sosio-ekonomi terhadap anak-anak di Indonesia yang ditimbulkan pandemi dan berbagai upaya yang disarankan mengantisipasinya. Secara khusus, dampak kepada anak-anak meliputi kemiskinan, pembelajaran, pemenuhan gizi, serta pengasuhan dan keamanan.   Unicef, mengutip Bank Dunia, menyatakan bahwa pada 2019 saja baru 52 juta dari sekitar 270 juta penduduk Indonesia yang bisa dianggap memiliki pendapatan aman atau memadai. Saat Covid-19 menerjang, satu demi satu pekerjaan dilumpuhkan dan tingkat kemiskinan pun meningkat.   Pada April 2020, ketika pembatasan mobilitas warga tahap pertama diterapkan, angka pengangguran melonjak, terutama di kawasan perkotaan. Unicef merujuk survei daring J-PAL Asia Tenggara pada 6-8 April tahun lalu yang menyatakan, 55 persen laki-laki dan 57 persen perempuan yang sebelumnya bekerja serentak kehilangan mata pencariannya.   Unicef menekankan, sebelum pandemi, lebih dari separuh anak-anak negeri ini sudah kekurangan di sedikitnya dua aspek kesejahteraan anak, di antaranya akses pada makanan dan gizi, kesehatan, pendidikan, perumahan, air dan sanitasi, serta perlindungan anak. Setelah pagebluk yang berkepanjangan dan lonjakan angka pengangguran, masalah ini berpotensi memburuk.   Dari sisi keamanan dan pengasuhan di dalam keluarga, anak-anak kini kian terancam. Pada 2018, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak merilis data 60 persen anak usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan psikis, fisik, dan seksual selama hidupnya.   Unicef memaparkan, ketika orangtua atau orang dewasa pengasuh anak-anak dalam keluarga terdampak Covid-19, baik karena penghasilannya terusik, sakit, maupun meninggal, dapat menggiring satu keluarga masuk dalam situasi berbeda yang bisa berbuntut kekerasan pada anak.   Potensi kekerasan pada anak itu termasuk penelantaran anak. Penelantaran bisa terjadi, antara lain, karena kesulitan mengasuh anak ketika orangtua atau pengasuh utama tidak berpenghasilan, juga jika tiba-tiba menjadi orangtua tunggal. Bisa pula akibat anak tiba-tiba harus berpindah pengasuhan karena orangtua meninggal dan belum tentu sanak keluarga ataupun lembaga yang menerimanya mampu mengurusnya dengan baik.   Estimasi Unicef berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2019, sekitar 8,2 juta anak dirawat pengasuh lanjut usia sehingga berisiko lebih tinggi kehilangan pengasuh akibat korona. Jumlah anak-anak yang dirawat kakek-nenek mereka cukup tinggi, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.   Selain itu, 7,6 juta anak tinggal di rumah tangga yang dikepalai perempuan dan 150.000 rumah tangga yang dikepalai anak muda di bawah usia 20 tahun. Anak-anak itu lebih rentan mengalami kekerasan, pelecehan, dan kemiskinan. Rumah tangga tersebut kini memiliki probabilitas lebih tinggi untuk jatuh lebih miskin, yang berarti pengasuh anak-anak mengalami beban sosial dan ekonomi makin berat.   Siapkan antisipasi   Baik Unicef, Bank Dunia, maupun terkini dari tim Rawlings-Hillis menyatakan, setiap negara dan di level daerah, termasuk kota-kota tempat yang paling banyak dihuni anak-anak di masa kini, patut serius menyikapi isu anak-anak terdampak pandemi ini. Jika tidak segera ada tindakan khusus, pandemi dapat beralih menjadi krisis pemenuhan hak anak dengan dampak jangka panjang. Cita-cita luhur setiap bangsa, termasuk Indonesia, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua warganya, bisa jadi urung tercapai.   Ketiga pihak itu pun mendorong program perlindungan sosial yang sudah ada untuk rumah tangga berpendapatan rendah dan kelompok-kelompok rentan (orang-orang lanjut usia dan penyandang disabilitas) diperluas lagi cakupan serta besaran tunjangannya. Di Indonesia, dengan perkiraan kasar untuk kebutuhan sehari-hari setiap orang minimal Rp 25.000, maka setiap rumah tangga dengan empat anggota butuh bantuan setidaknya Rp 3 juta per bulan. Ini belum termasuk kebutuhan terkait kegiatan belajar formal dan fasilitas kesehatan.   Peran pemerintah daerah krusial karena setiap programnya akan bersentuhan langsung dengan warga yang membutuhkan. Untuk itu, pemda wajib memiliki visi jangka panjang pada sistem perlindungan sosial dengan perencanaan dan penganggaran yang lebih baik serta responsif selama krisis. Selain adanya sistem yang baik dan dapat diterapkan serta dioperasikan secara berkelanjutan, dukungan pendanaan yang memadai juga amat penting.   Data anak ataupun rumah tangga rentan yang valid dan berkala dimutakhirkan menjadi kunci program dapat terealisasi tepat sasaran. Perhitungan pendanaan pun dapat lebih pasti dilakukan sehingga makin menutup celah potensi disalahgunakan.   Memang, tangan pemerintah pusat dan daerah kurang panjang dalam mengatasi masalah anak-anak, terlebih di masa pandemi yang memicu berbagai masalah berat di luar isu kesehatan. Terkait hal ini, pemerintah selalu bisa memanggil dan merangkul warganya, korporasi, serta lembaga-lembaga independen dari dalam ataupun luar negeri untuk bersama-sama bergerak.   Selama ini, sudah ada banyak lembaga pemerintah dan swasta, juga inisiatif akar rumput, yang fokus melindungi anak, baik di bidang pendidikan, kesehatan, pencegahan kekerasan seksual, dan lainnya.   Kini, waktunya kembali membunyikan sirene merapatkan barisan, memperbarui strategi dengan memperhitungkan perkembangan di era korona, demi menyelamatkan anak-anak dan masa depannya. Pastikan ketersediaan rumah yang menerima anak-anak dengan hangat dan melindungi hak-hak mereka yang tak lain adalah masa depan kita sendiri. Masa depan bangsa dan dunia.   Selamat Hari Anak Nasional. ●

 

 

Merawat Kewarasan Warga Kota di Tengah Tekanan Pandemi Neli Triana ;  Wartawan Kompas

KOMPAS, 26 Juni 2021

 

 

                                                           

Kota kini telah menjadi rumah bagi sebagian besar penduduk dunia dan tetap langgeng sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maupun inovasi. Namun, tingginya kepadatan penduduk dan aktivitas di perkotaan membuat kaum urban rentan berbagai tekanan, termasuk bencana alam dan bencana buatan manusia.   Dengan kondisi yang sudah rentan itu, masyarakat perkotaan dunia mendapat beban baru, yaitu virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 berikut dampaknya di semua aspek kehidupan. Banyak yang berasumsi, tinggal tunggu giliran kapan terinfeksi virus ini. Saat lengah dalam protokol kesehatan dan tubuh kurang bugar, bahaya ada di depan mata.   Vaksinasi memang telah berjalan, tetapi baru menjangkau sebagian kecil warga dunia. Di Indonesia, baru 12,6 persen dari total 24,5 juta jiwa lebih sasaran vaksinasi yang telah mendapat dosis pertama. Masih ada temuan orang terkonfirmasi positif Covid-19, baik ringan maupun bergejala berat, setelah mendapat injeksi dosis lengkap vaksinasi.   Sebagian warga yang masih memiliki pekerjaan serta penghasilan memadai jelas lebih beruntung. Banyak yang benar-benar kehilangan pekerjaan atau kehilangan sebagian pendapatan karena mata pencariannya terganggu berbagai kebijakan pengendalian pandemi.   Namun, secara umum, berbagai pembatasan dan pandemi yang sudah menginjak tahun kedua membuat semua orang tertekan. Semua terombang-ambing menunggu hal yang tak pasti kapan semua akan berakhir.   Manajemen stres ala WHO   Dari berbagai referensi hasil riset ilmiah maupun lembaga tingkat dunia diketahui bahwa mengurangi tekanan hidup butuh upaya dari dalam diri setiap individu dan dari luar. Bantuan dari luar bisa berupa bantuan langsung terhadap individu terkait maupun usaha untuk membentuk lingkungan yang sehat bagi tempat hidup yang bersangkutan beserta komunitasnya.   Untuk upaya individu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengeluarkan buku khusus berjudul Doing What Matters in Times of Stress: An Illustrated Guide. Buku terbitan April 2020 ini berisi panduan bergambar yang mudah dipahami tentang mengelola tekanan untuk mengatasi kesulitan diri.   Setiap orang dapat merasa tertekan. Sedikit tekanan yang datang berkali-kali dalam hidup tidaklah menjadi soal. Namun, tingginya tingkat tekanan dapat berakibat buruk secara fisik berupa rasa sangat tidak nyaman di banyak bagian tubuh. Bahkan, sampai muncul ruam di kulit dan banyak lagi. Ada pula yang sampai putus asa hingga merasa tak ingin hidup lagi.   Ada banyak penyebab stres, termasuk kesulitan pribadi mencakup konflik dengan orang yang dicintai, kesendirian, kurangnya pendapatan, hingga kekhawatiran tentang masa depan. Masalah di tempat kerja, seperti konflik dengan rekan kerja, pekerjaan yang sangat menuntut atau tidak aman, dapat pula membuat tertekan.   Selain itu, stres tinggi muncul kala ada ancaman besar di komunitas atau lingkungan tempat tinggal karena maraknya kekerasan atau wabah penyakit seperti sekarang, atau kurangnya kesempatan berkegiatan ekonomi yang menguntungkan.   Dalam buku itu ada lima hal yang dapat dilakukan tiap orang berbagai usia untuk mengelola tekanan agar tidak menjadi masalah besar bagi dirinya. Kelima hal itu meliputi grounding (membumi), unhooking (melonggarkan kaitan tekanan), acting on your value (bersikap sesuai nilai baik yang kita anut), being kind (bersikap baik, berempati), dan making room (menerima bahwa ada masalah serta memberi ruang bagi diri sendiri dan orang lain).   ”Saat tertekan itu seperti ada kait yang menarik menjauh dari apa-apa yang sebenarnya baik buat kita. Kita seperti menjadi orang lain, perilaku berubah dan cenderung melakukan sesuatu yang membuat hidup makin buruk,” papar tim WHO dalam buku tersebut.   Agar tidak berakibat fatal, WHO menyarankan agar tarik napas dalam-dalam dan embuskan perlahan, tenang, sembari merasakan kaki menapak lantai dengan berdiri maupun duduk, setiap kali rasa tertekan datang. Ini sembari memaksa siapa saja yang tertekan memberi perhatian penuh (engage) pada sekitar yang membuat hidup berarti walau sekecil apa pun lakon itu. Rasakan kegembiraan saat melakukan hal positif yang disukai atau saat menikmati waktu bersama pasangan, bermain bersama anak-anak, dan fokus menyelesaikan pekerjaan sesuai passion.   Terkait penyebab stres, perlu dipahami bahwa tidak semua masalah dapat kita selesaikan saat ini juga. Buku ini menggarisbawahi, memang perlu mengatasi masalah, mengubah sesuatu agar lebih baik. Namun, jika masih di luar jangkauan, sebaiknya dibiarkan dulu dengan tetap melaksanakan hal-hal yang dapat dilakukan segera.   Jika isu besar yang belum jelas cara mengakhirinya itu adalah pandemi Covid-19, yang masuk kuasa ranah individu untuk bisa turut mengendalikan adalah melaksanakan protokol kesehatan seketat mungkin. Mendukung program pemulihan, termasuk mau dites, menjalani isolasi dan perawatan, juga divaksin. Lalu, menjaga solidaritas membantu sesama dengan apa saja yang bisa dilakukan, bahkan bila itu hanya sebatas berdoa, menyebar informasi valid, serta fokus pada pekerjaan yang dimiliki. Mendalami hobi yang masih banyak bisa digeluti sambil tetap patuh pada protokol kesehatan.   Kesehatan mental global   Tidak hanya WHO yang memperhatikan kesehatan mental masyarakat. World Economic Forum (WEForum) juga memiliki agenda khusus untuk menangani isu kesehatan mental dunia. Penyebabnya tak lain karena biaya penanganan masalah ini terus membengkak dari tahun ke tahun dan membebani perputaran roda ekonomi global jika dibiarkan.   Perhitungan WEForum, pada 2030, satu dari empat orang di semua penjuru Bumi mengalami gangguan kesehatan mental dan beban biayanya mencapai 6 triliun dollar Amerika Serikat. Isu gangguan kesehatan mental telah merambah kaum muda berusia 10-24 tahun. Forum ekonomi global ini mencatat kesehatan mental berkontribusi hingga 45 persen dari keseluruhan beban penyakit pada kelompok usia belia tersebut.   Agar tidak menjadi sandungan di masa depan, WEForum mengampanyekan pentingnya kolaborasi pemangku kepentingan publik dan swasta untuk membangun ekosistem kesehatan sekaligus manajemen penanggulangan gangguan kesehatan mental bagi warga urban.   Hasilnya menunjukkan, orang yang hidup dalam jarak 100 meter dari pohon apa pun ternyata tingkat penggunaan antidepresannya lebih rendah dari orang yang hidup jauh dari jalur hijau atau ruang terbuka hijau.   ”Temuan kami menunjukkan bahwa jalur hijau dan ruang hijau perkotaan skala kecil yang dapat diakses publik dapat membantu menutup kesenjangan dalam ketidaksetaraan kesehatan,” kata Marselle.   Laporan The Guardian mendukung riset Marselle. Dalam laporan itu disebutkan pernyataan seorang penduduk daerah miskin di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat, yang merasakan kesehatan mentalnya membaik dengan pesat setelah program penghijauan jalanan diterapkan di lingkungan tempat tinggalnya. Ia pun dapat berhenti minum antidepresan setelah mengonsumsi bertahun-tahun.   Di Jepang, sudah sejak lama ada kebiasaan warga kota yang disebut shinrin-yoku atau menghabiskan waktu di hutan perdesaan untuk menyerap kedamaian demi menjaga kesehatan fisik maupun jiwa. Masih dari The Guardian, disebutkan juga bahwa sekelompok dokter di Kepulauan Shetland Skotlandia mulai meresepkan pasiennya untuk jalan-jalan di bukit dan pantai sebagai pengobatan untuk penyakit mental, diabetes, dan kondisi lainnya.   WEForum melihat semua temuan itu berimplikasi penting untuk mendorong perencanaan dan intervensi kesehatan berbasis alam di kota demi mengurangi tekanan mental warganya.   Memang infrastruktur kesehatan, seperti fasilitas dan tenaga kesehatan, termasuk untuk penanganan kesehatan mental, yang menyentuh hingga ke akar rumput tetap harus diwujudkan. Akan tetapi, seperti kebutuhan adanya normal baru untuk melawan pandemi, pendekatan baru penataan kota yang lebih ramah pada warganya adalah keniscayaan.   Kampanye sederhana WHO untuk membuat individu berdaya mengelola tekanan dan pendekatan baru penataan kota dari WEForum menjadi umpan bibit yang mudah dikembangkan di kota mana saja. Semakin cepat menyebarkan informasi dan menerapkannya, semakin terjaga pula kewarasan kota-kota kita. ●

 

 

Pudarnya Senyum Bahagia Anak-anak Metropolitan Neli Triana ;  Wartawan (Penulis kolom “Catatan Urban”) Kompas

KOMPAS, 19 Juni 2021

 

 

                                                           

Celoteh anak-anak yang sulit dihentikan, tawa berderai diselingi pertikaian kecil, rumah tak pernah sepi dan susah rapi. Suasana ini mengakrabi orangtua sekaligus pekerja yang satu tahun terakhir mengalami masa bekerja dari rumah. Ribut dan ribet. Menyenangkan sekaligus merepotkan.   Namun, percayalah suasana itu menandakan anak-anak kita sehat jiwa raga dan bahagia. Kebahagiaan masa anak-anak menjadi amanat suci untuk terus dijaga agar ada dan berkembang menjangkiti anak-anak lain. Alasannya, perasaan bahagia makin menjauh dari anak-anak urban di masa pandemi ini.   Laporan hasil riset global yang diterbitkan Save The Children International berjudul ”The Hidden Impact of Covid-19 on Children in Urban Contexts: A Global Research Series” menunjukkan, hanya 22 persen anak-anak di kawasan perkotaan menyatakan dirinya bahagia dan 16 persen yang merasa santai. Angka ini berkorelasi dengan banyaknya anak yang merasa tegang, yaitu 53 persen, dan yang takut jatuh sakit mencapai 49 persen. Di perdesaan, anak-anak merasa lebih baik walau hanya beda tipis, yaitu lebih tinggi 4-10 persen untuk tiap kategori.   Penelitian ini dilaksanakan di 46 negara dengan pengambilan sampel pada 26 Mei-17 Juli 2020. Mereka yang berpartisipasi dalam riset ini adalah 31.683 orangtua dan pengasuh, serta 13.477 anak berusia 11-17 tahun. Sebanyak 55 persen dari responden dewasa dan 42 persen responden anak-anak berada atau tinggal di kawasan perkotaan. Sisa responden dari perdesaan. Sebagian responden sebelumnya telah terlibat dalam program Save the Children yang umumnya berfokus pada kawasan kumuh dan miskin.   Anak-anak yang terjebak dalam kondisi tidak nyaman berkorelasi dengan kondisi orangtua ataupun pengasuh mereka. Save the Children menjabarkan, ada 77 persen responden dewasa perkotaan merasa kurang bahagia. Di perdesaan, 64 responden merasakan hal sama.   Selain itu, 46 persen responden dewasa di kota merasa tidak berharga dan 50 persennya merasa kurang mampu dibandingkan saat sebelum pandemi. Di perdesaan, responden yang merasa tidak berharga hanya 27 dan yang tidak mampu 29 persen.   Serba merasa jauh dari bahagia dan kurang berkecukupan ini pun buntut cobaan lain yang menimpa para orangtua dan pengasuh di masa pandemi. Ada 82 responden di perkotaan yang kehilangan pendapatan dan 70 persennya mengalami pemotongan separuh dari pendapatan sebelum pandemi. Di kawasan urban, 49 responden bahkan kehilangan pekerjaannya. Responden perdesaan dengan situasi yang sama persentasenya lebih kecil.   Pendapatan yang berkurang maupun hilang membuat responden perkotaan makin sulit mengakses makanan yang bergizi seimbang, membiayai pendidikan, dan peralatan yang dibutuhkan. Sebagian responden dibayangi kekhawatiran terdepak dari tempat tinggalnya karena ketiadaan uang  membayar sewa atau cicilan rumah. Akibatnya, asupan makanan yang lebih sedikit dibandingkan sebelum pandemi dialami 39 persen responden anak-anak di kawasan urban.   Temuan kurang lebih sama ditunjukkan pula dari hasil riset Santi Kusumaningrum dan dua rekannya yang berjudul ”Children during the Covid-19 pandemic: children and young people’s vulnerability and wellbeing in Indonesia” (2021). Peneliti di Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) Universitas Indonesia tersebut menyatakan, meskipun anak-anak usia 0-18 tahun kurang berisiko tertular Covid-19 dibandingkan orang dewasa dan lanjut usia, anak-anak berisiko tinggi terganggu kehidupannya akibat pandemi. Mereka sangat terpengaruh oleh situasi dan kondisi di tempat mereka tumbuh dan berkembang.   Saat ini, jumlah populasi anak-anak mencapai sepertiga dari 270,2 juta jiwa penduduk di Indonesia. Dengan lebih dari 56 persen penduduk tinggal di wilayah urban, anak-anak pun kini lebih banyak menyesaki kota-kota di negeri ini. Sebagian dari anak-anak ini menjadi bagian dari keluarga miskin perkotaan.   Dari data hasil riset terdahulu yang dikutip Santi, sedikitnya 22 persen penduduk perkotaan masuk kategori miskin yang setara dengan sekitar 29 juta jiwa. Di Jakarta, 35 persen rumah tangga tinggal di daerah padat penduduk, dengan kondisi kurang akses terhadap air bersih dan sanitasi, perumahan tidak layak atau tanpa ruang publik terbuka. Sebanyak 28 persen penduduk Jakarta juga tinggal di hunian seluas kurang dari 7,2 meter persegi.   Dalam gambaran sebuah diagram, mereka yang tinggal di ruang-ruang sempit di kawasan padat selama ini beririsan cukup tebal dengan kelompok masyarakat miskin.   Di luar itu, secara umum masyarakat perkotaan yang miskin maupun tidak, juga banyak bekerja di sektor informal atau sektor usaha yang tidak berbadan hukum. Saat pandemi menerjang, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) gantungan hidup banyak keluarga banyak yang rontok. Padahal, mereka tidak memiliki jaringan pengaman sosial seperti yang mudah diakses oleh pekerja di perusahaan berbadan hukum. Hal ini menjauhkan tidak hanya orang dewasa yang kehilangan sumber rezeki, tetapi juga anak-anak tanggungan mereka, dari layanan kesehatan dan bantuan sosial yang diperlukan.   ”Dalam skenario terburuk, tingkat kemiskinan akan meningkat menjadi 16,6 persen dengan tambahan 19,7 juta orang menjadi miskin (di Indonesia) dan 20 persen lagi terancam jatuh di bawah garis kemiskinan. Peningkatan kemiskinan ekstrem dapat menyebabkan risiko parah lainnya, termasuk kelaparan, kekerasan, eksploitasi, tunawisma, dan penyakit mental di antara anak-anak,” tulis Santi dalam jurnalnya.   Anak-anak yang tidak terjaga asupan gizi dan tertekan oleh situasi di sekitarnya amat mungkin terganggu pula kondisi fisiknya yang memudahkan berbagai penyakit menyerang mereka. Dalam kondisi demikian, anggapan bahwa anak-anak lebih tangguh menghadapi serbuan virus korona jenis baru pun bisa berangsur gugur. Pada Kamis (17/4/2021), kasus positif Covid-19 pada anak-anak di DKI saja mencapai 16 persen dari 4.144 kasus positif baru hari itu.   Di sisi lain, jika masih mampu menghalau Covid-19 pun, berbagai hal buruk lain masih menghantui anak-anak yang seharusnya menjadi tumpuan penerus bangsa.   Ancaman nyata terhadap anak-anak ini menandakan berbagai program penanggulangan dampak pandemi, baik yang resmi dari pemerintah maupun bantuan swasta atau dari sesama masyarakat, belum mampu mengatasi masalah yang terkait dengan orangtua, pengasuh, maupun anak-anak itu secara langsung. Save the Children maupun Santi dan rekan penelitinya menyatakan, ada indikasi program bantuan yang tidak tepat sasaran atau tidak menyentuh akar masalah, terutama di perkotaan.   Akhir Juni ini, kasus positif Covid-19 di Indonesia dan khususnya di perkotaan seperti di Jakarta dan sekitarnya serta kawasan urban lain di Jawa meningkat tajam. Kondisi ini hampir menyamai titik kritis di akhir 2020 hingga awal 2021, saat kasus naik diikuti tingginya jumlah kematian dan fasilitas kesehatan nyaris kolaps. Pemerintah dan masyarakat didorong melihat kembali perjalanan setahun terakhir serta bagaimana seharusnya sikap yang tepat agar korban tak terus berjatuhan.   Fokus penanganan pandemi secara serius dengan menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat ketat yang diikuti pengetesan, pelacakan kontak erat, dan menggelembungkan ketersediaan fasilitas kesehatan beserta tenaga kesehatannya, menjadi amanat yang tidak bisa dihindari. Tidak bisa lagi plinplan dan terlambat menyikapi kegentingan yang terjadi.   Di sisi lain, perlu segera evaluasi serius untuk memperbaiki data sasaran bantuan, bentuk bantuan, serta sistem distribusi bantuan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Bagaimana agar orangtua atau orang dewasa terdampak pandemi mendapat bantuan memadai, baik dari sisi fisik maupun psikis.   Bukan masanya lagi bantuan terbatas paket sembako, uang tunai, atau pelatihan. Perlu ada pusat konseling dan program perawatan kesehatan mental yang mudah diakses akar rumput. Intervensi wajib dilakukan demi menyelamatkan anak-anak korban situasi buruk ini dengan melibatkan semua pihak, termasuk lembaga swasta serta para orangtua maupun orang dewasa di setiap lingkungan dengan anak-anak di dalamnya.   Riset berbasis hak anak-anak menjadi kunci untuk memastikan kebijakan dan respons terhadap pagebluk ini tidak akan melanggar pemenuhan kebutuhan mereka. Dalam jangka panjang, ini tak lain memastikan pembangunan sesuai arah yang selama ini dianut, yaitu mengatasi kesenjangan struktural dan sosial-spasial.   Pemerintah pusat dan daerah perlu ditagih untuk menerapkan penataan ruang yang menjamin kesetaraan akses bagi semua lapisan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak, menjadi fokus kebijakan pembangunan, termasuk saat merencanakan dan mengimplementasikan mitigasi hingga pemulihan dari bencana.   Wabah global ini memang secara telak telah mencederai negara dan kota-kota kita. Menjadi orangtua, menjadi pemimpin, membuat kita wajib mengatasi kepanikan dan secara tepat melangkah mengatasi cedera. Langkah yang bisa menjamin senyum bahagia tetap berkembang sempurna di wajah anak-anak harapan bangsa, seperti celoteh riang mereka selama orangtuanya bekerja dari rumah. ●