Anatomi Konflik Bersenjata di Papua

Anatomi Konflik Bersenjata di Papua Maruli Tobing ; Wartawan Kompas

KOMPAS, 26 September 2012

Papua masih terus memanas. Aksi bersenjata yang dahulu hanya di daerah pedalaman kini merembes ke perkotaan. Bahkan, Jayapura, ibu kota Provinsi Papua, yang disebut ”kota damai”, terguncang oleh teror penembakan misterius baru-baru ini.

Sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerahkan daerah ini kepada Indonesia, 1 Mei 1963, Papua tidak pernah berhenti bergolak dan masih akan terus bergolak. Dalam radiogram dan telegram rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta tahun 1969 dikemukakan, akibat represi militer dan keadaan ekonomi yang terus memburuk, rakyat Papua melakukan perlawanan.

Ditambahkan, sentimen anti-Indonesia telanjur meluas di kalangan rakyat Papua. Jika akar masalahnya tidak segera diselesaikan, Pemerintah Indonesia akan menghadapi masalah serius di masa depan.

Prediksi Kedubes AS di Jakarta 43 tahun lalu itu terbukti. Operasi militer membebani anggaran negara dari tahun ke tahun. Namun, perlawanan bersenjata dan suara menuntut referendum tidak surut.

Lantas, mengapa konflik Papua berlangsung hampir 50 tahun, dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir?

Penembakan

Setelah sempat reda sejak 15 Juli 2012, aksi bersenjata kambuh lagi pada Agustus. Dua anggota Satgas Yonif 408 cedera akibat penghadangan oleh kelompok bersenjata di Arso Timur, Kabupaten Keerom, Jumat (10/8). Di Kabupaten Paniai, Mustafa (22) tewas ditembak di Kampung Obano, Distrik Paniai Barat, Jumat (17/8). Dua rekannya kritis.

Di Kabupaten Keerom, Sabtu (18/8), pejabat Dinas Kehutanan Kabupaten Sarmi, Ayub Natanubun (52), tewas setelah mobilnya ditembaki di Distrik Skamto. Di Kabupaten Paniai, Brigadir Yohan Kisiwaito, anggota Polres Paniai, tewas ditembak di dekat Bandara Enarotali, Selasa (21/8). Pelaku membawa kabur senjata milik korban.

Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) Wilayah Paniai, pimpinan Jhon Yogi, mengaku bertanggung jawab atas penembakan ini dan sebelumnya.

Hari berikutnya, Rabu (22/8), empat pria bersenjata api dan parang menyerang kamp perusahaan kontraktor PT Putra Dewa di Kampung Watiyai, Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai. Dua karyawan tewas dan dua kritis. Deiyai termasuk daerah operasi TPN/OPM pimpinan Jhon Yogi.

Pada Rabu (29/8) pukul 17.15 WIT, iring-iringan 30 truk yang mengangkut bahan makanan dan bangunan dari Wamena menuju Mulia, ibu kota Kabupaten Puncak Jaya, ditembaki di Jembatan Besi, Distrik Tingginambut, Puncak Jaya.

Korban aksi bersenjata di Papua selama Agustus 2012 tercatat 13 orang. Lima orang di antaranya tewas, tujuh orang kritis, dan seorang luka ringan. Dari jumlah korban tewas, satu orang di Kabupaten Keerom, dua orang di Paniai, dan dua orang di Deiyai, pecahan Kabupaten Paniai tahun 2008 dan masih satu polres dengan Paniai.

Ini mengindikasikan episentrum kekerasan bergeser ke Paniai. Sebelumnya, di kawasan PT Freeport Indonesia di Mimika. Kemudian bergeser ke Kabupaten Puncak Jaya. Terakhir di Kodya Jayapura, Mei-Juni lalu.

Aksi bersenjata di Papua bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Laporan Sekretariat Keadilan & Perdamaian Keuskupan Jayapura, Oktober 1998, memberi gambaran awal yang jelas.

Dalam laporan itu dikemukakan, pimpinan gerakan pengacau keamanan (GPK) OPM, Tadeus Jhony Yogi, menyerahkan diri kepada ABRI (sekarang TNI) lewat Koramil Enarotali tahun 1985. Namun, setelah menyerah, dia dibiarkan berkeliaran dan menimbulkan gangguan keamanan, termasuk mengambil paksa perempuan-perempuan menjadi istrinya.

Dengan membebaskan Tadeus Yogi, berbagai tindak kekerasan dan pemerasan dialami masyarakat di sejumlah kampung di Paniai dan Tigi. Dengan alasan mencari Tadeus Yogi, aparat menyisir kampung-kampung pada tengah malam.

Empat belas tahun setelah laporan itu ditulis, situasinya belum berubah. Tadeus Yogi memang sudah uzur dan generasinya hampir punah. Namun, beberapa tahun lalu ia merampungkan proses alih generasi dengan menunjuk putranya, Jhon Magai Yogi, yang dikenal temperamental, sebagai penggantinya selaku Panglima TPN/OPM Wilayah Paniai.

Regenerasi ini membuat postur TPN/OPM lebih dinamis dan agresif. Markas TPN/OPM yang dibangun Tadeus Yogi tahun 1990-an di Kampung Eduda, sekitar lima kilometer dari Enarotali, ibu kota Kabupaten Paniai, menjadi semarak.

Jhon Yogi kerap terlihat di Enarotali. Pada 26 Februari 2011, ia dan rekannya, Isak Yaweme, ditangkap setelah keluar dari Bandara Nabire. Saat itu, polisi menemukan puluhan butir peluru dan uang Rp 30 juta di ransel Isak. Setelah dua hari diperiksa, keduanya dibawa ke Markas Polda di Jayapura. Beberapa pekan kemudian, dia dikembalikan ke Polres Nabire.

Tidak jelas bagaimana kelanjutan proses hukum keduanya. Namun, pada 26 April 2011 sekitar 30 anggota TPN/OPM pimpinan Jhon Yogi muncul di kawasan penambangan emas ilegal di Dageuwo, Kabupaten Paniai. Mereka membawa enam pucuk senjata AK-47 dan Mauser. Selebihnya panah dan parang.

Kelompok Jhon Yogi kemudian menduduki areal tambang PT Martha Mining dan menyandera 100 pekerjanya. Mereka menuntut tebusan Rp 1,5 miliar dan mengancam akan merusak alat-alat berat milik perusahaan. Sebelumnya, mereka mengumpulkan Rp 800 juta dari para pedagang dan beberapa kilogram emas dari para pendulang ilegal.

Kepala Bidang Humas Polda Papua saat itu Komisaris Besar Agus Rianto mengatakan, polisi setempat membantu mediasi. Kelompok Jhon Yogi akhirnya meninggalkan lokasi tambang (29/4/2011) setelah menerima uang Rp 100 juta dan satu kilogram emas murni dari PT Martha Mining.

Ketua Dewan Adat Paniai John Gobay sempat gusar. Ia mengatakan, tugas polisi bukan mediator dengan kelompok yang meresahkan masyarakat, melainkan menegakkan hukum dan menjaga keamanan.

Operasi Pengejaran

Tanggal 16 Agustus 2011, kelompok TPN/OPM pimpinan Jhon Yogi kembali membuat ulah. Ia bersama pasukannya merampas dua pucuk AK-47 di Markas Polsek Komopa, Distrik Agadide, Kabupaten Paniai.

Aksinya kali ini membalas tindakan Polres Paniai 18 hari sebelumnya. Saat itu, polisi yang melakukan razia kendaraan menyita pistol Jhon Yogi berikut peluru dan uang Rp 50 juta. Ia gusar karena Polres menolak mengembalikannya.

Jhon Yogi juga menolak mengembalikan senjata polisi. Alhasil, Polres Paniai meminta Mabes Polri mengirim pasukan Brimob membantu operasi pengejaran Jhon Yogi.

Pasukan Brimob dan TNI kemudian menyisir dari kampung ke kampung sejak pertengahan September 2011. Menurut Ketua Sinode Gereja Kemah Injil Papua Benny Giay, rumah-rumah warga diobrak-abrik untuk mencari senjata milik Polri.

Akibatnya, penduduk panik. Mereka mengungsi ke Enarotali atau ke gereja-gereja di kampung yang relatif aman. Rumah, kebun, dan ternak ditinggalkan. Namun, ketika mereka kembali, semua ludes dijarah orang.

Setelah tiga bulan pengejaran tanpa hasil, pasukan Brimob dan TNI akhirnya menyerang markas TPN/OPM di Kampung Eduda, (13/11/2011). Markas tersebut berhasil diduduki setelah kontak senjata selama empat jam. Namun, tidak seorang pun anggota TPN/OPM yang tertangkap.

Jhon Yogi lenyap entah ke mana. Namun, akibat perbuatannya

ribuan penduduk menderita. Mengutip laporan gereja-gereja di Paniai, Benny Giay mengatakan, selama Agustus-Desember 2011, lebih dari 50 warga meninggal di pengungsian akibat kelaparan dan penyakit menular.

Episode Baru

Celakanya, ketika penduduk mulai membenahi sumber nafkahnya,

tiba-tiba kelompok Jhon Yogi muncul, Agustus lalu. Salah satu di antaranya menembak mati Brigadir Yohan Kisiwaito dan merampas senjatanya di tempat terbuka di Enarotali, 21 Agustus. Paniai kini dalam episode baru kekerasan lama.

Pasca-penembakan, Enarotali mendadak senyap. Toko-toko tutup. Jalanan lengang karena tidak ada kendaraan yang melintas, kecuali aparat keamanan.

Situasinya semakin mencekam menyusul kontak senjata antara aparat keamanan dan TPN/OPM pukul 14.00-17.00. Warga pendatang dicekam ketakutan dan mengungsi ke kantor polisi dan TNI setempat. RSUD Eranotali sempat kosong. Perawat, dokter, dan pasien memilih pulang karena ketakutan.

Suasana mencekam berlangsung hampir sepekan. Aktivitas ekonomi lumpuh dan roda pemerintahan terhenti. Polres Paniai meminta warga tidak keluar rumah setelah pukul 18.00. Lantas, siapa yang diuntungkan?

Kambing Hitam

Nicholas Jouwe (85), salah satu pendiri OPM, dan Nicholas Messet, mantan menteri luar negeri OPM, beberapa waktu lalu, mengatakan, OPM sudah lama berakhir. OPM saat ini adalah binaan kelompok tertentu untuk memuluskan proyek bernilai triliunan rupiah setiap tahun.

Pihak TNI/Polri menolak mengomentari pendapat kedua mantan tokoh OPM itu demi menghindari polemik berlarut-larut. Jouwe dan Messet yang bermukim di Eropa sejak 1969 kembali ke Indonesia pada 2010.

Masalahnya bukan lagi soal TPN/OPM asli atau gadungan, melainkan banyak pihak membutuhkan jasa kelompok bersenjata ini seiring maraknya pembentukan kabupaten baru dan penyelewengan uang negara.

”Sekitar 80 persen pemerintah Papua tingkat kabupaten, kota, dan provinsi tidak efektif,” kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dalam diskusi di Jakarta, Juni lalu. Hal ini berimbas pada sikap negatif rakyat Papua terhadap pemerintah pusat.

Lebih parah lagi, roda pemerintahan di sejumlah kabupaten nyaris lumpuh digerogoti korupsi. Para bupati dengan mudah menuding TPM/OPM dan kelompok M (merdeka) sebagai kambing hitam. Pemerintah pusat seolah tutup mata.

”Banyak pejabat di Jakarta kecipratan dana panas dari daerah ini,” kata salah seorang anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), lembaga yang dibentuk pemerintah sebagai simpul otonomi khusus.

Selain sebagai kambing hitam, para elite politik lokal dan elite birokrat juga membutuhkan jasa TPN/OPM dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada), termasuk dalam kisruh Pilkada 2011 di Kabupaten Puncak yang menewaskan 52 orang dan ratusan orang lain cedera.

Ketua MRP Timotius Murib mengatakan, politik lokal dan elite birokrat membuat situasi Papua kisruh dan tidak aman demi kursi jabatan dan uang. Rakyat dibiarkan telantar dan sengsara.

Maka, konflik Papua menjadi berlaru-larut selama hampir 50 tahun. Enam presiden Indonesia telah berganti. Namun, belum ada tanda-tanda konflik akan berakhir kecuali kemiskinan dan keterbelakangan menjadi abadi membelenggu rakyat Papua. ● 

Antara Kemiskinan dan Papua Tipu Papua

Antara Kemiskinan dan Papua Tipu Papua

Maruli Tobing ; Wartawan Kompas

KOMPAS, 10 Agustus 2012

Tanah Papua berlimpah emas, perak, gas alam, minyak bumi, dan berbagai sumber daya mineral. Di sinilah tersimpan cadangan emas terbesar dan cadangan tembaga urutan kedua di dunia.

Belum lagi puluhan juta hektar hutan tropis yang terhampar luas, benteng umat manusia dalam menghadapi bencana pemanasan global mendatang.

Kekayaan alam Papua yang menakjubkan membuat silau Freeport McMoRan, British Petroleum, dan korporasi lainnya. Ironisnya, Papua dan Papua Barat adalah provinsi termiskin di Republik Indonesia. Bahkan, sebagian penduduk asli Papua masih hidup seperti di zaman batu.

Papua yang tidak pernah berhenti bergolak sejak PBB mengembalikannya kepada Indonesia, 1 Mei 1963, kini mirip api dalam sekam. Kemiskinan beranak-pinak dan suara menuntut merdeka makin keras terdengar hingga ke gedung PBB.

Tetap Miskin

Khawatir peristiwa lepasnya Timor Timur akan berulang kembali, pemerintah era reformasi mengambil jalan tengah dengan memberi otonomi khusus kepada Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.

Genderang pembangunan kemudian ditabuh mengatasi ketertinggalan Papua selama ini. Dana otonomi khusus mengucur deras dan pejabat daerah ataupun pusat hilir-mudik Jakarta-Jayapura untuk urusan proyek dan uang.

Hingga saat ini, dana otonomi khusus yang dialirkan ke Papua dan Papua Barat lebih dari Rp 32 triliun. Ini belum termasuk dana-dana lainnya. Angka tersebut cukup fantastis mengingat jumlah penduduk asli Papua hanya sekitar 2 juta dari 3,6 juta penduduk di dua provinsi. Jumlah penduduk Provinsi Papua 2.851.999 jiwa dan Papua Barat 760.442 jiwa. (Sensus Penduduk 2010)

Sebelas tahun otonomi khusus berjalan, urutan Papua dan Papua Barat tetap tidak bergeser sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Statistik memang menunjukkan penurunan angka kemiskinan, dari 41 persen tahun 2001 menjadi 31,98 persen tahun 2011.

Namun, penurunan angka kemiskinan itu berjalan lamban, rata-rata di bawah satu persen setiap tahun. Dengan kata lain, untuk mencapai tingkat kemiskinan nasional saat ini (sekitar 14 persen), Papua dan Papua Barat membutuhkan waktu 15 tahun lagi. Itu pun jika diasumsikan dana otonomi khusus tidak dihentikan.

Ironisnya, penurunan angka kemiskinan itu bukan pada populasi penduduk asli, melainkan kelompok warga pendatang. Contohnya, kehidupan warga transmigran yang awalnya melarat kini jauh lebih baik dibandingkan dengan penduduk lokal.

Diperkirakan, hampir separuh penduduk asli Papua hidup di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan bahkan telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan mereka. Mirip seperti tumor ganas, dibutuhkan operasi besar mencabut akar permasalahannya.

Upaya setengah-setengah seperti dilakukan selama ini hanyalah tambal sulam. Data terbaru BPS Papua mencerminkan hal ini, yakni jumlah penduduk miskin justru bertambah 21.800 orang dalam setahun terakhir, dari 944.790 jiwa pada Maret 2011 menjadi 966.590 jiwa pada Maret 2012.

Lantas, apa sesungguhnya yang terjadi di Papua?

Antara Kaki Lima dan Kios

Lina Amsasiu (45), ibu tiga anak, setiap malam berjualan buah pinang di emperan toko elektronik di Jalan Irian, Kota Jayapura. Belasan tahun ia melakoni pekerjaan ini. Selama itu pula tidak ada perubahan nasib kecuali raut wajahnya yang tampak letih dan kusut.

Dari berjualan pinang hingga pukul 24.00, penghasilannya rata-rata Rp 60.000 per hari. Pada musim hujan harga anjlok menjadi sekitar Rp 20.000. ”Saya harus berjualan agar anak saya tidak putus sekolah dan kelaparan. Penghasilan suami saya sebagai buruh hanya cukup untuk biaya hidup selama dua pekan,’’ ujarnya.

Lina tidak sendiri. Ribuan ibu rumah tangga asli Papua bernasib sama. Mereka berjualan buah pinang, buah-buahan, sayur-mayur, dan ikan di kaki lima Kota Jayapura ataupun kota-kota kabupaten lainnya. Tidak ada ruang yang layak bagi mereka mencari nafkah karena semua kios di pasar telah dikuasai para pendatang.

”Dulu saya berjualan di kaki lima Pasar Hamadi. Beberapa kali diusir petugas pasar karena dianggap mengganggu kenyamanan pemilik kios,’’ ujar Sance Mambraw (50) yang juga berjualan pinang di Jalan Irian.

Pemerintah Kota Jayapura sebenarnya telah menyediakan tempat berjualan bagi ibu-ibu 

tersebut di atas sebidang lahan di Jalan Percetakan Negara. Di atas lahan tersebut dipasang atap dan lantai disemen, kemudian diberi nama Pasar Mama-mama (Pasar Ibu-ibu).

Lokasinya sangat strategis di pusat pertokoan, tetapi bukan untuk berjualan sayur-mayur, buah pinang, dan ikan. ”Orang yang belanja sangat sepi di pasar ini karena jauh dari permukiman dan tidak ada tempat parkir kendaraan. Kami lebih banyak rugi daripada untung berjualan di sini,’’ kata sejumlah ibu pedagang sayur. Mereka memutuskan akan pindah ke tempat lain.

Akhir April lalu, ibu-ibu yang tergabung dalam Solidaritas Pedagang Asli Papua berunjuk rasa di Kantor Gubernur Papua. Mereka menagih janji pemerintah daerah yang akan membangun pasar permanen bagi orang asli Papua. Dalam orasinya, mereka mengecam elite politik Papua yang gemar membohongi ibu-ibu pedagang, terutama menjelang pilkada.

Kesenjangan yang mencolok antara pendatang yang berjualan di kios-kios dan ibu-ibu Papua yang duduk menunggu dagangan di lantai kaki lima di bawah terik matahari dan guyuran hujan merupakan salah satu sumber kerawanan.

Dalam kompetisi yang tidak seimbang, kios tidak lagi dilihat sebagai tempat berjualan, tetapi sebagai bentuk dominasi ekonomi dan penindasan terhadap ibu-ibu pedagang asli Papua. Maka, kios-kios tersebut selalu menjadi sasaran amuk massa setiap terjadi benturan sosial di dalam atau di luar pasar.

Pungutan yang Membebani

Pendidikan adalah harapan satu-satunya yang dapat mengubah nasib warga miskin di Papua. Harapan inilah yang membuat ibu-ibu pedagang tersebut bertahan belasan tahun berjualan di kaki lima. Pendidikan gratis hanyalah ilusi karena dalam birokrasi yang korup tidak ada pelayanan yang gratis.

”Tahun lalu, uang pendaftaran anak saya di salah satu SMA negeri Rp 1,5 juta. Belum lagi uang sumbangan pembangunan gedung Rp 500.000, SPP Rp 50.000 per bulan, uang ulangan Rp 150.000, buku, dan lain sebagainya,” kata Lina.

Ia menambahkan, setelah naik kelas, ada lagi pungutan uang pendaftaran ulang sebesar Rp 500.000. Semua pengeluaran tersebut belum termasuk ongkos angkutan umum ke sekolah Rp 5.000 per hari dan jajan Rp 3.000

”Saya membayar Rp 300.000 untuk pendaftaran anak saya di SMA Merdeka. Uang pendaftaran ulang Rp 300.000, SPP Rp 100.000 per bulan, dan uang ulangan Rp 150.000. Sebelum uang ulangan lunas, siswa tidak diizinkan mengikuti ulangan,’’ ujar Sance Mambraw.

Pungutan terhadap siswa tidak hanya terjadi di SMA, tetapi juga sejak di bangku SD. Deasy Yakoo, juga penjual buah pinang di Jalan Irian, mengatakan, tahun lalu ia dipungut Rp 600.000 untuk pendaftaran anaknya di SD Inpres Surabesi, Kota Jayapura, uang buku Rp 300.000, dan uang sekolah Rp 25.000 per bulan.

”Otonomi khusus atau bukan, tetap sama. Kami tidak tahu apa manfaatnya dan tidak pernah dibantu pemerintah,’’ ujarnya. Padahal, Kantor Gubernur dan DPRD Papua hanya beberapa ratus meter dari lokasi ibu-ibu ini berjualan di kaki lima.

Bisa dibayangkan bagaimana pendidikan di daerah terpencil yang jauh dari pengawasan. Pemerintah memang membangun banyak sekolah, tetapi tidak menyediakan buku pelajaran. Lebih celaka lagi, sebagian besar guru di daerah terpencil meninggalkan tugasnya dan tidak kembali lagi. Akibatnya, banyak anak lulus SD atau SMP tidak bisa baca-tulis.

Elite Politik Papua

”Apa sesungguhnya yang terjadi adalah Papua tipu Papua,’’ kata Timotius Murib, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP). Ia menambahkan, elite Papua di jajaran birokrasi ataupun di dunia politik telah menyelewengkan niat baik pemerintah pusat membangun daerah ini. Akibatnya, dana otonomi khusus yang begitu besar tidak menyentuh masyarakat yang membutuhkan uluran tangan.

Menurut Timotius Murib, tergiur oleh besarnya anggaran di setiap kabupaten, para elite tersebut berlomba-lomba mengusulkan pemekaran daerahnya menjadi kabupaten baru. Agar usul tersebut disetujui, mereka ”menodong’’ pemerintah pusat dengan dalih ”demi terlaksananya otonomi khusus dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat’’.

Akibatnya, lahir kabupaten-kabupaten baru. Bahkan, daerah yang tidak layak dan penduduknya hanya beberapa ribu jiwa berubah status menjadi kabupaten.

Sebagai perbandingan, sebelum otonomi khusus diberlakukan pada akhir tahun 2001, daerah ini dibagi dalam sembilan kabupaten/kota, sementara sekarang menjadi 40 kabupaten/kota. Jumlah tersebut akan bertambah lagi karena saat ini Komisi A DPR Papua sedang mempelajari 29 berkas pengajuan pemekaran kabupaten. ”MRP secara tegas menolak rencana pembentukan kabupaten baru,” kata Timotius Murib.

Fakta menunjukkan, kata Ketua MRP, mayoritas penduduk di kabupaten baru tersebut tetap miskin dan tidak tersentuh pembangunan. Sebaliknya, bupati dan kepala-kepala dinas bergelimang uang dan harta.

Menurut Timotius Murib, elite Papua seperti ini cenderung bermuka dua demi ambisi politiknya agar tetap berkuasa. Dalam menghadapi kritik dan protes masyarakat, misalnya, mereka akan menyalahkan kebijakan pemerintah pusat dan peraturan yang saling bertentangan. Sementara berhadapan dengan Jakarta digunakan isu ancaman disintegrasi, aktivitas M (merdeka), dan gangguan OPM (Organisasi Papua Merdeka).

”Papua terus memanas akibat ulah mereka. Pemerintah pusat seharusnya tidak perlu ragu bertindak demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Papua,” ujarnya. ●