Pertarungan Kedua Ahok versus Anies

Pertarungan Kedua Ahok versus Anies Adi Prayitno  ;    Dosen Politik FISIP UIN Jakarta; Peneliti The Political Literacy Institute

                                               KORAN SINDO, 16 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pemungutan suara pilkada serentak tahap kedua usai sudah. Secara umum, pesta demokrasi lima tahunan yang diselenggarakan di 101 di seluruh Indonesia ini berjalan damai dan demokratis. Selama tahapan kampanye dimulai, nyaris tak ada gejolak politik yang berpotensi mengancam stabilitas pilkada. Dari hasil hitung cepat yang dirilis lembaga survei Pollmark Indonesia sudah mulai terlihat siapa calon kepala daerah yang diprediksi menang dan kalah. Di Jakarta misalnya, rara-rata lembaga survei ini merilis suara pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat mencapai 42,47%, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno 39,77%, serta Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni meraup dukungan 17,96%. Itu artinya, pilkada DKI Jakarta dipastikan berlangsung dua putaran karena tak ada pasangan calon yang memperoleh dukungan lebih dari 50 % suara. Data di atas memastikan hanya pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi yang bakal berlaga di putaran kedua. Klausul dua putaran untuk pilkada DKI Jakarta termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dalam pasal 36 ayat 1 dan 2 disebutkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di DKI Jakarta yang memperoleh suara lebih dari 50% langsung ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Namun, jika tak ada satupun pasangan calon yang mendapat 50% suara, maka diadakan pemilihan tahap kedua. Tentu saja, hasil hitung cepat lembaga survei di atas cukup mengejutkan terutama soal perolehan suara Agus-Sylvi dan Anies-Sandi. Sebab, dalam survei dua bulan terakhir, sedikit lembaga survei yang mengunggulkan pasangan Anies-Sandiaga lolos putaran tahap kedua. Sementara Agus-Sylvi begitu digdaya merajai di banyak survei. Melejitnya elektabilitas jagoan Gerindra dan PKS ini tidak terlepas dari hasil positif dari debat kandidat yang diselenggarakan oleh KPUD Jakarta. Dalam tiga kali debat, Anies terlihat tampil dominan, menguasai panggung, dan mampu mengemas visi dan misinya dengan Bahasa sederhana yang mudah dicerna oleh khalayak. Selain itu, lolosnya pasangan calon nomor urut tiga ini tidak terlepas dari militansi dan soliditas kader PKS dan Gerindra. Dua partai yang dikenal sebagai partai ‘pembunuh raksasa’ dalam banyak pilkada karena memiliki mesin politik cukup solid yang mampu mengalahkan calon-calon kuat. Pertarungan Ahok-Djarot versus Anies-Sandi di putaran kedua tentunya akan membangkitkan memori lama soal persaingan pilpres 2014. Sebab, kedua pasangan disokong sosok yang menjadi aktor utama pilpres 2014 lalu seperti Prabowo Subianto, Megawati Soekarnoputri, dan mungkin juga Joko Widodo (Jokowi). Dalam konteks inilah, putaran kedua pilkada DKI Jakarta selalu memantik perhatian publik. Laga ini akan menjadi ‘big match’ dan pertarungan hidup mati kedua pasangan calon yang melibatkan tokoh-tokoh politik lawas tadi. Migrasi Pemilih Setelah dipastikan tak lolos melaju ke putaran kedua, publik bertanya kira-kira ke mana arah perpindahan dukungan Agus- Sylvi? Memang, sulit menerka secara pasti migrasi pemilih pasangan nomor urut satu ini. Meski begitu, ada sejumlah hal yang bisa dianalisa untuk memprediksi migrasi pendukung Agus-Sylvi. Pertama, pendukung Agus-Silvy kemungkinan beralih ke pasangan Anies-Sandi mengingat sentimen pemilih kedua calon ini hampir sama. Yakni, pemilih Islam yang anti Ahok atau asal bukan Ahok. Termasuk juga soal sentimen agama dan etnis tertentu. Kedua, jika dilihat irisan partai penyokong, mungkin saja partai penyokong Agus-Sylvi, terutama PAN, PKB, dan PPP bakal beralih ke Ahok mengingat ketiga partai tersebut tergabung dalam koalisi pemerintah yang saat ini menjadi motor utama pendukung Ahok- Djarot. Problemnya terletak pada mayoritas konstituen partaipartai Islam ini yang sedari awal menolak Ahok karena dianggap menista agama dan menghina ulama. Jika PAN, PKB, dan PPP ngotot mendukung Ahok-Djarot, bukan hal mustahil jika mereka akan mengalami kontroversi hati, semacam konflik batin dengan konstituennya. Ketiga, pendukung Agus-Sylvi ada kemungkinan memilih golput setelah jagoan mereka keok tanpa diduga. Namun, peluang ini cukup minim mengingat pemilih Agus-Sylvi rata-rata pemilih aktif yang sudah melek politik. Sebab itulah, pemenang pilkada DKI pada putaran kedua adalah calon yang bias mengkapitalisasi limpahan pendukung Agus-Sylvi. Jika dilihat suasana hatinya, elite dan massa pendukung Agus-Sylvi lebih dekat ke Anies-Sandi. Apalagi, belakangan Susilo Bambang Yudhonoyo (SBY) menjadi sasaran bully pendukung Ahok-Djarot makin membuat pendukung Agus-Sylvi sulit beralih ke Ahok-Djarot. Evaluasi Pilkada Setidaknya ada dua fenomena politik mencolok yang terjadi sepanjang gelaran pilkada serentak tahap kedua yang dilaksanakan pada 15 Februari 2017. Pertama, politik uang (money politics). Praktik kotor ini menjadi cacat bawaan elektoral saat ini yang dilakukan secara vulgar tanpa tedeng aling-aling. Di berbagai daerah, distribusi uang tunai ini dilakukan melalui perantara seperti tim sukses, kepada desa, tokoh masyarakat, pemimpin kelompok pemuda, elit lokal, hingga penyelenggara pemilihan seperti petugas KPPS. Bawaslu mencatat, sedikitnya ada 600 praktik politik uang yang terjadi dalam pilkada serentak tahap kedua di berbagai wilayah. Modelnya cukup beragam, mulai dari pemberian uang tunai langsung, pemberian berupa barang, hingga bantuan berupa program. Tujuannya sama, yaitu mempengaruhi suara pemilih. Kedua, kampanye hitam atau lebih dikenal dengan sebutan black campaign. Secara sederhana, black campaign didefinisikan sebagai kampanye kotor bertujuan mendistorsi (downgrade) kandidat lawan dengan isu-isu negatif yang tak berdasar. Dahulu, kampanye hitam dilakukan secara oral, face to face melalui mulut ke mulut setiap invididu masyarakat. Kini, praktik kampanye hitam lebih canggih dengan menggunakan media elektronik dan jeraring media soal seperti facebook, twitter, dan lain sebagainya. Dalam studi perilaku pemilih, mengutip frasa Anthony Downs dalam An Economic Theory of Democracy (1957) menyebutkan bahwa pilihan politik masyarakat tak melulu ditentukan oleh seberapa banyak informasi yang dimiliki pemilih tentang kandidat. Melainkan juga sangat terkait dengan sejauh mana kapasitas masyarakat dalam mengolah informasi tersebut. Di masa tenang yang berlangsung dari 12 hingga 14 Februari lalu misalnya, panwaslu DKI Jakarta misalnya menemukan selebaran gelap dengan jumlah cukup banyak di kontrakan di bilangan Jakarta Barat untuk menyudutkan pasangan calon tertentu. Ini menjadi penanda bahwa pilkada menjadi ajang kampanye jahat untuk menjatuhkan lawan. Oleh karena itu, sebagai bagian proses pembelajaran politik dan konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, praktik politik kotor seperti money politics, kampanye jahat, berita hoax dan sejenisnya harus diamputasi. Setidaknya hal ini menjadi evaluasi pilkada serentak kali ini untuk bekal penyelenggaraan pilkada tahap kedua di Jakarta maupun penyelenggaran pilkada serentak tahap ketiga pada 2018 mendatang. ●

Berebut SBY di Putaran Dua Pilgub Jakarta

Berebut SBY di Putaran Dua Pilgub Jakarta Hendri Satrio  ;    Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia

                                               KORAN SINDO, 16 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Hasil survei Kedai KOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Pilgub Jakarta memperoleh hasil yang mirip dengan kebanyakan lembaga survei lainnya. KedaiKOPI memantau lebih dari 190.000 suara dari 350 TPS di 167 kelurahan di 6 wilayah Jakarta. KedaiKOPI juga mengajak masyarakat memantau hasil hitung cepat melalui program “SuaraTPS” yang dapat diunduh melalui Google Play Store. Hitung cepat KedaiKOPI mencatat kemungkinan akan ada putaran kedua Pilgub Jakarta setelah tidak ada pasangan kandidat yang meraih suara 50%+1. Menurut KedaiKOPI, Agus-Sylvi meraih 16,95%, Basuki-Djarot 43,74%, dan Anies-Sandi 39,31%. Pasangan Basuki-Djarot mendominasi suara di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Sementara pasangan Anies- Sandi unggul di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Pemilih Rasional di Jakarta Suara Agus-Sylvi di Pilgub 2017 ini mengalami fluktuasi paling tajam. Maksudnya, dari berbagai hasil survei, termasuk KedaiKOPI, Agus-Sylvi memulai prosesi pilgub pada posisi terendah, kemudian sempat tertinggi dan kembali pada posisi terbawah versi hitung cepat. Suara Agus-Sylvi dari pemberitaan di berbagai media massa mulai turun terus hingga di level hitung cepat sejak acara debat pertama yang diselenggarakan KPUD Jakarta. Suara Agus-Sylvi bahkan mulai dilewati dua pasangan lain pascadebat kedua dan makin kecil pascadebat ketiga. Perkiraan bahwa pemilih di Jakarta rasional besar kemungkinan terjawab dengan gambaran suara Pilgub Jakarta pascadebat. Pemilih di Jakarta memiliki penilaian tersendiri terhadap setiap pasangan calon seusai debat dilakukan. Paslon dengan program kerja yang paling mudah dimengerti tampaknya jadi pilihan pemilih di Jakarta. Apakah hanya debat kandidat yang menjadi faktor penarik perhatian pemilih memiliki pilihan rasional? Tentu saja tidak, tapi saya berpendapat perhelatan debat menjadi faktor penting yang membuat pemilih melihat kesiapan masing-masing kandidat dalam kompetisi ini. Turunnya suara paslon satu berimbas positif pada elektabilitas dua paslon lainnya. Paslon nomor 2 yang pernah merasakan posisi panas di level terbawah misalnya, pascadebat mampu mengerek naik suaranya bahkan kembali ke posisi tertinggi kendati belum setinggi saat kampanye resmi dimulai. Situasi Politik Jelang Putaran Dua Setelah hitung cepat, hampir pasti Basuki-Djarot dan Anies-Sandi lolos ke putaran dua. Menjelang prosesi putaran dua, banyak hal yang juga masih mengganjal yang terkait Pilkada Jakarta. Polemik posisi Basuki yang berada dalam posisi antara harus nonaktif (versi kelompok masyarakat) dan tidak perlu nonaktif (versi pemerintah) masih akan membayangi proses menuju putaran dua. Selain itu, posisi hukum Basuki pada kasus dugaan penistaan agama merupakan hal lainnya. Parpol pengusung Agus-Sylvi juga kemungkinan besar akan memindahkan dukungan. Bila mengikuti arah dukungan ke Istana, besar kemungkinan PPP, PAN, dan PKB akan mengarahkan dukungan ke Basuki-Djarot, walaupun masih ada kemungkinan mereka tidak mengalihkan dukungan lantaran latar belakang tiga parpol ini memiliki pendukung dari kalangan masyarakat beragama Islam. Justru yang menarik ditelaah pada putaran dua adalah akan ke mana pemilik episentrum Cikeas dan ketua umum parpol pengusung utama Agus-Sylvi, SBY mengarahkan dukungan? Berebut Suara Cikeas Menempati posisi ketiga di Pilgub Jakarta justru membuat episentrum Cikeas menjadi sangat menarik dan seksi. Masyarakat pasti akan menerka-nerka ke mana suara Agus-Sylvi berlabuh. Para timses dua paslon lain pun pasti mulai mengintip ke mana suara yang kerap dicitrakan memiliki dukungan dari anak muda ini mengarah. Wajar bila dicitrakan bahwa pemilih Agus-Sylvi juga merupakan sebagian pemilih SBY. Dalam survei KedaiKOPI misalnya, responden menyatakan bahwa salah satu faktor yang membuat elektabilitas Agus- Sylvi adalah Agus merupakan pemilik merek Yudhoyono. Oleh karena itu, memenangkan hati SBY menjadi sangat penting. Kubu dua paslon tersisa pasti menginginkan suara mengambang milik paslon nomor 1 itu. Sulit menerka ke mana SBY akan mengarahkan suara jagoan mereka. SBY bila kita berhitung akan memiliki beberapa opsi. Opsi pertama adalah opsi khas SBY dan Partai Demokrat, menjadi suara penyeimbang. Nah, bila ini pilihan maka dua paslon lain akan gigit jari lantaran SBY dan pendukungnya tidak akan berkampanye untuk salah satu dari mereka. Suara pemilih akan tetap bebas mencari jagoannya masing-masing. Opsi kedua, menelaah kemungkinan koalisi SBY-Prabowo. Koalisi ini sempat akan terjadi di awal Pilgub Jakarta. Bahkan, Sylvi pada salah satu acara debat KPUD Jakarta sempat berseloroh kepada Sandiaga Uno. “Kita nyaris berpasangan,” kata Sylviana Murni. Opsi ketiga adalah sejarah. Kendati sulit terjadi tapi dalam politik semua mungkin terlaksana. Demokrat berkoalisi dengan PDIP mendukung Basuki- Djarot. Artinya Indonesia akan melihat Megawati-SBY berdamai. Opsi keempat yang mungkin terjadi adalah kemungkinan opsi yang bisa berimbas ke Pilpres 2019. Ujungnya tetap untuk Basuki-Djarot. Dukungan yang terjadi bila Jokowi menerima SBY di Istana. Kendati Istana sudah berkali- kali menegaskan tidak berpihak pada semua pilkada yang terjadi, sudah jadi rahasia umum bahwa hubungan Basuki Tjahaja Purnama dan Presiden Jokowi sangat dekat. Nah, bila terjadi kemesraan lagi antara SBY dan Jokowi dan berimbas ke Pilgub Jakarta, sangat besar peluang Basuki menjadi petahana pertama yang bisa menjadi gubernur dua periode di Jakarta sejak pemilihan langsung dilaksanakan. Putaran pertama Pilgub Jakarta yang melelahkan sudah selesai dilaksanakan. Saat ini kita hanya perlu menunggu hasil penghitungan final dari KPUD Jakarta. Untuk putaran dua, bila ingin merasakan kursi empuk DKI 1 maka dua paslon tersisa bukan hanya perlu mengambil hati suara pendukung paslon 1, mereka juga harus memastikan suara pemilih yang sudah mereka genggam tidak lari ke paslon lainnya. ●