“Abenomics”

“Abenomics” Muhammad Syarkawi Rauf ;  Dosen FE Unhas, Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha KOMPAS, 30 Agustus 2013

Pemulihan ekonomi Jepang berada pada jalur yang tepat. Hal ini ditandai oleh kemenangan Partai Demokratik Liberal dalam pemilihan majelis tinggi Jepang, akhir Juli lalu. Kemenangan itu memberikan mandat lebih besar kepada pemerintahan Shinzo Abe dalam menjalankan paket reformasi ekonominya yang populer disebut Abenomics.

Paket reformasi ekonomi Abenomics bertujuan menyelesaikan permasalahan struktural perekonomian Jepang yang sejak beberapa tahun terakhir mengalami deflasi, rasio utang khususnya utang dalam negeri terhadap PDB sangat besar, pertumbuhan ekonomi negatif, dan daya saing global yang melemah.

Paket reformasi Abenomics memiliki tiga kerangka pokok. (1) Monetary easing policy yang hampir serupa dengan quantitative easing policy oleh The Fed, bank sentral Amerika Serikat. (2) Mengurangi defisit fiskal secara signifikan dengan cara memangkas utang dan menyederhanakan program jaminan sosial. (3) Revitalisasi ekonomi dengan cara meningkatkan daya saing industri.

Dalam jangka pendek, paket reformasi Abenomics telah mampu membangkitkan perekonomian Jepang yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi 4,1 persen pada triwulan pertama tahun 2013, lebih tinggi dari perkiraan sekitar 3,5 persen.

Tambahan likuiditas ke dalam perekonomian Jepang yang akan mencapai 50 triliun yen dalam setahun─ setara dengan 6,5 kali PDB Indonesia tahun 2012─ menguatkan kembali nilai yen menjadi 94 yen per dollar AS pada Juni 2013, setelah sebelumnya terdepresiasi dari 79 menjadi 103 yen per dollar AS pada Mei 2013.

Namun, dalam jangka menengah dan panjang, sebagian masyarakat Jepang masih tidak yakin terhadap Abenomics. Transmisi kebijakan moneter super longgar ke sektor riil masih perlu pembuktian karena hingga saat ini angka pengangguran di Jepang masih tinggi.

Fokus reformasi

Beberapa bulan sejak terpilih sebagai perdana menteri Jepang, Shinzo Abe merampungkan paket reformasi ekonomi yang dirumuskan oleh tiga dewan, yaitu: (1) Dewan reformasi kebijakan ekonomi dan fiskal. (2) Dewan peningkatan daya saing industri. (3) Dewan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil diskusi dari tiga dewan di atas terangkum dalam lima isu:

Pertama, bank sentral Jepang (BOJ) didorong menjalankan monetary policy easing dengan membeli surat berharga berisiko tinggi. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan likuiditas perekonomian dalam rangka memengaruhi sektor riil. Kelebihan likuiditas diharapkan dapat segera ditransmisikan ke kegiatan ekonomi riil untuk membuka lapangan kerja baru.

Kedua, Pemerintah Jepang harus menjalankan kebijakan revitalisasi ekonomi dan rekonstruksi kebijakan fiskal secara simultan. Tujuannya mempercepat proses pemulihan ekonomi dengan cara meningkatkan produktivitas yang secara bersamaan menurunkan rasio utang pemerintah terhadap GDP. Pemerintah harus mampu mengurangi separuh defisit fiskal tahun 2015 berdasarkan posisi tahun 2012 dan menjadikan anggaran surplus tahun 2020.

Ketiga, untuk mencapai tujuan di atas, pemerintah dituntut memotong anggaran dan menyederhanakan program jaminan sosial. Tidak terhindarkan, pemerintah akan mengurangi pekerja sektor publik dan juga pemotongan anggaran pemerintah daerah.

Keempat, menjadikan kegiatan inovasi sebagai mesin utama pendorong pertumbuhan ekonomi Jepang yang difokuskan pada lima area, yaitu energi bersih dan ekonomis, perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan angka harapan hidup melalui inovasi teknologi kesehatan, pengembangan infrastruktur, revitalisasi perekonomian daerah, dan percepatan proses rekonstruksi pascatsunami.

Kelima, mendorong peningkatan partisipasi kaum perempuan dalam semua kegiatan ekonomi. Pemerintah Jepang juga dituntut meningkatkan pendapatan per kapita dari kondisi saat ini 3,84 juta yen (setara dengan Rp 384 juta per kapita per tahun) menjadi 5,34 juta yen, setara dengan Rp 534 juta per kapita per tahun dalam 10 tahun ke depan.

Permasalahan lanjutan

Implementasi paket reformasi Abenomics melalui kebijakan moneter ekstra longgar telah menyebabkan nilai tukar yen per dollar AS terdepresiasi yang kemudian meningkatkan kinerja industrinya yang berorientasi ekspor. Daya saing produk ekspor perusahaan Jepang membaik dan indeks harga saham gabungan di bursa Tokyo mengalami peningkatan.

Namun, depresiasi yen per dollar AS menyebabkan impor bahan baku industri menjadi mahal. Sebagai contoh, kenaikan biaya impor minyak dan gas bumi menambah beban biaya energi listrik. Sejak gempa tsunami beberapa waktu lalu, pembangkit listrik di Jepang lebih mengandalkan bahan bakar minyak dan gas bumi.

Monetary easing menyebabkan kelebihan likuiditas dalam perekonomian Jepang. Kondisi ini melambungkan harga saham sekitar 50 persen pada Mei 2013 dibandingkan dengan posisi Desember 2012 (The Japan Times, 19/06/13). Perkembangan ini mengarah pada stock market bubble, yaitu meningkatnya harga saham tanpa diikuti oleh perbaikan kondisi fundamentalnya.

Inflasi yang mulai positif dan diperkirakan mencapai 2 persen dalam dua tahun mendatang menyebabkan biaya hidup meningkat. Kesejahteraan masyarakat menurun dan akan semakin buruk jika pemerintahan Shinzo Abe merealisasikan pemangkasan program jaminan sosial.

Akhirnya, sebagai negara perekonomian terbesar ketiga dunia dan sebagai partner dagang utama Indonesia, ketidakpastian pemulihan ekonomi Jepang melalui paket reformasi ekonomi Abenomics memberi sinyal bahwa dalam tiga tahun ke depan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan sangat bertumpu pada pasar domestik. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu segera menyusun paket kebijakan ekonomi baru untuk mengoptimalkan peran pasar domestik sebagai engine of growth. ● 

Tantangan Abenomics

Tantangan Abenomics Tirta N Mursitama ;   Ketua Departemen Hubungan Internasional  Universitas Bina Nusantara KORAN SINDO, 30 Agustus 2013

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe meluncurkan serangkaian program pemulihan ekonomi yang dikenal dengan Abenomics sejak terpilih pada akhir tahun lalu. Abenomics pada dasarnya terdiri atas tiga pilar yaitu stimulus fiskal, pengurangan persoalan moneter, dan strategi pertumbuhan. Setelah sekitar satu tahun berjalan bagaimana kita mencermati Abenomics dari sisi ekonomi politik Internasional? 

Driver Pemulihan 

Jepang telah mengalami kondisi perekonomian yang buruk berkepanjangan lebih dari dua dekade. Ditambah lagi tiga bencana yang menimpanya secara bersamaan (treble dissaster) menjadikan Jepang semakin merasakan keterpurukan secara sosial dan ekonomi. Di tengah situasi serba tidak menentu seperti itu masyarakat Jepang membutuhkan harapan untuk bisa bangkit dan maju. 

Kemenangan Shinzo Abe menjadi PM Jepang menjadi tonggak awal pemulihan kondisi tersebut. Abenomics yang ia canangkan selama kampanye memberikan asa baru bagi masyarakat walaupun tak sedikit kalangan yang skeptis dengan pemikiran Abe tersebut. Sekitar satu tahun berlalu Abenomics dilaksanakan, kontroversi tidak berhenti pada substansi. Pertama kalinya awal bulan ini perekonomian Jepang mengalami penurunan pertumbuhan menjadi 2,6% dari 3,8% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Setelah sempat memberikan harapan pada masa bulan madu pemerintahan Abe, para pengkritik Abenomics mulai kembali menemukan amunisi mengecam kebijakan Abe. Sebagai sebuah driverpemulihan, Abenomics harus dilihat dalam konteks upaya keluar dari krisis. Alternatif pemikiran ini memberikan satu arah yang pasti ke mana Jepang harus melangkah maju. Dengan demikian, dalam jangka pendek penilaian para pengkritik Abe bahwa Abenomics dipertanyakan keberhasilannya masih terlalu dini. 

Kemenangan telak Partai Demokratik Liberal (LDP) dalam pemilihan anggota majelis tinggi bulan lalu dapat menjadi fakta menarik. Kemenangan ini menguatkan dukungan riil rakyat terhadap kebijakan yang diambil pemerintahan Abe di tengah kritikan atas konsep itu sendiri. Di samping itu, semakin memperkuat posisi pemerintahan Abe karena LDP menguasai majelis rendah dan majelis tinggi sehingga konsistensi dan kontinuitas kebijakan pemerintah lebih terjaga. 

Jadi, sebagai driver pemulihan, Abenomics sejauh ini telah membuktikan kemampuannya dalam hal dampak sementara secara ekonomi maupun mendapat dukungan politik rakyat. Perlu sepenuhnya disadari bahwa Abenomics bukan panacea yang bisa menjadi obat mujarab membangkitkan kembali kedigdayaan Jepang. Selain itu juga perlu waktu yang lebih panjang implementasi kebijakan tersebut sehingga layah dinilai secara lebih komprehensif. 

Satu hal penting untuk melanjutkan perkembangan Abenomics terletak pada bagaimana dan sebesar apa belanja pemerintah dalam proyek infrastruktur vital dan penting bisa konkret dilakukan. Belanja pemerintah ini bisa difokuskan pada pemulihan daerah-daerah yang tertimpa bencana tsunami dan kebocoran reaktor nuklir Fukushima Daiichi yang dampak kebocorannya naik ke level tiga belakangan ini sehingga makin mengkhawatirkan. 

Hal lain yang masih harus mendapat perhatian adalah persoalan pajak konsumsi yang direncanakan kenaikannya 5%- 8% hingga 10% pada 2015. Masyarakat Jepang berharap pajak konsumsi tidak terlalu tinggi atau tidak dinaikkan secara drastis untuk mendorong peningkatan konsumsi masyarakat. Tak dapat dinafikan, selain faktor domestik yang berkontribusi bagi pemulihan kondisi ekonomi, situasi global juga memegang peranan penting. 

Perekonomian ekonomi global dan kondisi ekonomi negara-negara besar di kawasan Eropa dan Amerika Utara juga masih berjuang mengatasi ekonomi domestik mereka yang melambat pertumbuhan ekonominya. Kenyataan ini sedikit banyak memengaruhi perlambatan pemulihan kondisi ekonomi Jepang. 

Langkah ke Depan 

Dalam era interdependensi antarpelaku ekonomi dan politik di berbagai belahan dunia sekarang ini, hampir mustahil prestasi kinerja ekonomi suatu negara hanya ditentukan oleh mereka sendiri. Bagi Jepang, beberapa hal penting yaitu, pertama, memastikan implementasi Abenomics menghasilkan perkembangan yang positif dalam beberapa waktu ke depan dengan semakin memperluas dukungan politik rakyat. 

Kedua, melakukan langkah asertif diplomasi ekonomi dengan mengombinasikan antara partisipasi dalam Trans-Pacific Partnership (TPP) dan Regional Comprehensive EconomicPartnership (RCEP). Walau begitu, pilihan keikutsertaan dalam TPP ini bukan tidak mendapat tentangan dari masyarakat khususnya menyangkut isu pertanian. Ketiga, menyinergiskan dukungan sektor swasta terutama perusahaan-perusahaan besar untuk melakukan ekspansi sehingga semakin penting kedudukannya sebagai salah satu engine of economic growth. 

Bagi Indonesia, kemampuan mengapitalisasi hubungan jangka panjang yang telah terjalin dengan Jepang secara lebih substantif menjadi sangat strategis. Di satu sisi, Indonesia dapat membantu Jepang bangkit dengan memperoleh manfaat konkret secara lebih banyak dalam proses ini. Di sisi lain, Indonesia dan Jepang juga dapat tumbuh bersama. Caranya, dengan menagih kontribusi Jepang atas proyek-proyek infrastruktur vital yang dibutuhkan Indonesia. 

Meminta Jepang untuk meningkatkan investasi yang berbasis penguatan kapabilitas teknologi Indonesia misalnya di sektor manufaktur. Jepang selama ini sebenarnya telah cukup besar membantu Indonesia dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan jangka pendek hingga panjang untuk mendapatkan gelar (degree) maupun tanpa gelar (nondegree) bagi para birokrat, masyarakat sipil, maupun teknokrat kampus dalam bentuk bantuan teknis maupun hibah (grant). 

Mereka inilah yang perlu mendapatkan perhatian lebih sekembalinya menuntut ilmu dan teknologi dari Jepang sehingga dapat dipantau, dievaluasi, dan dijadikan katalisator perubahan dalam konteks hubungan Jepang dan Indonesia era baru. Selain itu, Pemerintah Indonesia dan pihak swasta juga harus berani membelanjakan dana yang substantif untuk perebutan dan pengalihan teknologi secara lebih sistematis. 

Baik dalam bentuk research and development (R&D) yang didukung negara maupun melalui investasi berbasis teknologi perusahaan-perusahaan Jepang seperti yang selama ini mereka janjikan. Melalui para alumni Jepang dua dekade terakhirlah harapan terhadap perubahan substansial hubungan Jepang dan Indonesia dapat terjadi. ●