Politik Semu Kelas Menengah David Krisna Alka  ;   Peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity, Kader Muhammadiyah

MEDIA INDONESIA,  18 Februari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                                                                                       

`KELAS Menengah tidak Percaya Parpol' itulah judul salah satu berita di koran ini tahun lalu (21/3/2013). Isi berita itu memaparkan hasil survei Publica Research & Consulting yang menyebutkan mayoritas kelompok kelas menengah di Indonesia tidak memercayai partai politik (parpol). Pandang an itu diperkuat anggapan bahwa para anggota dewan lebih berperan sebagai wakil parpol daripada mewakili kepentingan rakyat. Belum lama ini harian Media Indonesia (7/2) juga memuat berita tentang kelas menengah yang mendominasi pemilih mengambang (swing voters). Berita itu menjelaskan kesimpulan hasil survei Alvara Research Center yang dilakukan sepanjang 16-30 Januari di 12 kota di Tanah Air. Survei ini menyebutkan persentase pemilih mengambang mencapai 27,1% dan mayoritas kelas menengah.  Pertanyaannya, siapakah kelas menengah itu? Benarkah mereka tak percaya parpol dan bakal mendominasi swing voters dalam Pemilu 2014? Bertanya Sebelum memahami kelas menengah, terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan kelas itu. Sugeng Sarjadi dalam buku Kelas Menengah Mengugat (1993:222) dengan mengutip Max Weber menjelaskan istilah kelas didefinisikan sebagai bukan suatu masyarakat, tetapi didasarkan pada aktivitas sosial. Kita bisa berbicara tentang kelas ketika ada sebagian orang memiliki kesempatan menjadi komponen kekuatan dalam masyarakat secara eksklusif, dilihat dari interes ekonomi dan pemilikan harta benda serta kesempatan memperoleh pendapatan. Kriteria dasar untuk dapat melihat sesuatu kelas ialah harta benda, kaya dan tidak. Lazimnya, kelas menengah adalah suatu terminologi yang dipergunakan dalam lapangan ilmu sosiologi, khususnya berkenaan dengan stratifikasi sosial. Kelas menengah dipahami sebagai orang-orang yang menempati tingkat kedua dari keseluruhan anggota masyarakat yang ada. Tingkat pertama ialah kelas atas yang menempati puncak piramida bangunan stratifikasi sosial. Tingkat ketiga adalah kelompok masyarakat yang berada di lapisan bawah. Pada konteks di Indonesia, seperti apa pengertian kelas menengah itu? Apakah mereka yang sibuk mengejar hasrat konsumtif di mal-mal dan plaza-plaza untuk membeli barang-barang bermerek, membeli alat komunikasi sebagai gaya hidup yang setiap saat berganti level sebagai penunjang atas saluran jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, Blackberry Messenger, dan Iphone? Apakah kelas menengah itu mereka yang kerap nongkrong di kafe-kafe, berolahraga di tempat fitness dan pusat-pusat kebugaran, serta berbelanja atau membayar sesuatu bukan dengan uang cash, cukup sekali gesek menggunakan kartu kredit atau kartu debit semua beres? Demokrasi kelas menengah Dalam studi Bank Dunia pada 2012 di sebutkan kelas menengah Indonesia berjumlah 56,5% dari 237 juta penduduk. Namun, pengertian kelas menengah di Indonesia masih bisa diperdebatkan. Mesti jelas dan dibuktikan seperti apa mereka yang disebut kelas menengah itu. Sampai mana mereka merasa terlibat dengan nasib seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang miskin, termiskin, yang terbelakang, dan yang terlupakan. Namun, di satu pihak ada yang melihatnya dari ukuran ekonomi dan ada yang melihatnya dari ukuran politik. Dari pandangan politik, jika hasil beberapa survei di atas tepat adanya, perlu diwaspadai turunnya jumlah pemilih dalam Pemilu 2014.  Parpol dan calon legislatif serta calon pasangan presiden dan wakil presiden, mau tak mau, harus jujur dan kreatif meningkatkan kepercayaan publik, tak cukup cuma ramai baliho, spanduk, dan sekadar iklan yang hilang timbul di layar televisi. Kemudian, kembali muncul pertanyaan, sejauh mana ekspresi politik mereka yang disebut kelas menengah itu? Bagaimana membuat mereka bisa tertarik untuk terlibat dalam urusan politik? Apakah mereka cukup menjadi penikmat kelucuan politik dan tidak konsisten dalam tuntutan urusan publik, cukup celoteh di ruang media sosial saja? Katanya, kelas menengah menyukai kebaruan, terutama terhadap figur calon pemimpin baru yang muda dan berbeda. Namun, ciriciri yang diperlihatkan ialah kelas menengah akan tertarik dengan dunia politik atau pemilu bila pesta demokrasi itu menyajikan sesuatu hal yang baru. Itu masih harus dibuktikan. Atau barangkali mereka hanya kelas menengah yang semu? Mochtar Lubis (1922-2004) pernah mengupas persoalan kelas menengah ini. Menurutnya, kelas menengah dalam suatu masyarakat tidak lah merupakan jaminan bahwa kelak pada su atu waktu kelas me nengah itu akan menuntut dan mendesak mendesak agar di lakukan pemer yang berkualitas, dan hakhak asasi manusia supaya dihormati secara mantap. Sejatinya, demokrasi tak ubahnya lampu kendaraan bermotor, sedangkan keterbukaan adalah kabut. Kabut tebal tak akan dapat ditembus apabila kekuatan lampu lemah. Persoalannya, bagaimana memperkuat daya sorot lampu demokrasi hingga keterbukaan setebal apapun dapat ditembus? Alhasil, ekspresi politik mereka yang disebut kelas menengah itu masihlah semu. Akan lebih semu lagi bila swing voters dalam pemilu nanti benar terbukti tinggi. Lalu, kita pun bertanya dan ragu, demokrasi seperti yang sedang dijalankan ini apakah memang jalan demokrasi yang baik bagi bangsa ini? Wallahualam. ●

Misteri Politik Kaum Menengah Negeri Ini

Misteri Politik Kaum Menengah Negeri Ini

Bestian Nainggolan, DIVISI LITBANG KOMPAS

Sumber : KOMPAS, 26 Desember 2011

Di tengah situasi politik yang masih saja menyimpan ketidakpuasan, sosok dan peran kelas menengah di negeri ini amat dinantikan. Persoalannya, apakah mereka layak diharapkan menjadi barisan terdepan penjaga demokrasi di negeri ini?

Mempersoalkan eksistensi kelas menengah di negeri ini seolah menjadi suatu pertanyaan klasik lantaran kerap muncul tanpa berkesudahan. Di manakah kelas menengah kita? Menariknya, keberadaan sosok kaum menengah ini selalu diperdebatkan pada saat tingginya kekhawatiran akan keterpurukan politik bangsa berlanjut.

Di negeri jiran, seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina, bahkan kawasan Asia Timur 

pun eksistensi kelas menengah menjadi bahan kajian. Kaum menengah dinilai istimewa lantaran anggapan nilai strategis yang disandang kelompok ini. Semua bermula dari acuan sejarah munculnya istilah kelas menengah. Kemunculan mereka tidak lepas dari revolusi industri di negara-negara Barat. Waktu itu, industrialisasi melahirkan nilai-nilai entrepreneurship yang kian gencar memacu pola kehidupan masyarakat di sana.

Akibatnya, timbul sekelompok kalangan yang menyandang beberapa kelebihan, antara lain kekuatan dan kemandirian ekonomi, berpendidikan, dan profesional. Berbekal kelebihan semacam itu, tak heran jika salah satu peran mereka adalah kemampuan mengendalikan kesewenang-wenangan kalangan atas alias pemilik modal terhadap buruh.

Selain itu, mereka juga mampu berperan sebagai jembatan dalam konflik yang terjadi antara kelas atas dan bawah. Keistimewaan semacam ini pula yang menjadikan dasar kerinduan banyak kalangan terhadap peran kaum menengah terhadap problematika politik bangsa seperti saat ini.

Kontradiksi

Sayangnya, guratan kesan pesimistis ditujukan kepada kalangan menengah. Tahun 1997, misalnya, sebelum reformasi politik, survei yang dilakukan Litbang Kompas bersama Academia Sinica Taiwan mengurai berbagai kontradiksi kelas menengah di negeri ini. Di satu sisi, kalangan yang disebut sebagai anak kandung kemajuan ekonomi ini tampil sebagai kalangan yang bersikap kritis terhadap situasi yang dihadapinya, termasuk persoalan yang mengungkung negara ini. Namun, di sisi lain, kecenderungan bersikap mendua dan cenderung konservatif terlihat tatkala mereka dihadapkan pada aksi ataupun aktivitas sosial dan politik.

Sekalipun demikian, tekanan situasi sanggup mengubah segalanya. Reformasi politik pada Mei 1998 pun bergulir. Salah satu ulasannya terkait dengan Revolusi Mei 1998 dalam buku Self-Originated Being (2011), Dedy N Hidayat mengurai keberadaan kalangan menengah yang semula diremehkan dari sisi jumlah dan sikapnya yang mendua ini pada satu titik justru menjadi garda terdepan perubahan tersebut.

Mereka yang sebelumnya masih lebih menunjukkan perhatian besar pada pertumbuhan ekonomi, dan seiring dengan itu cenderung konservatif dalam menampilkan sikap politik, sontak berubah menjadi kalangan paling progresif dalam sikap dan aksi politik. Menurut dia, fakta demikian menjungkirbalikkan analisis struktural yang cenderung memandang kurang signifikannya peran kelas menengah.

Saat ini, kecenderungan memandang pesimistis terhadap keberadaan ataupun peran kelas menengah pun mulai tampak. Hasil jajak pendapat seminggu terakhir ini, misalnya, menunjukkan bahwa karakteristik kelompok menegah yang relatif tidak berubah dari masa-masa sebelumnya.

Di satu sisi, kalangan yang secara langsung menyebutkan dirinya sebagai ”kelas menengah” ini memiliki perhatian yang tergolong sangat tinggi terhadap persoalan di negeri ini. Sebagai gambaran, bagian terbesar dari kalangan ini mengamati terus-menerus hampir setiap hari—baik membaca maupun menonton—berbagai pemberitaan terkait dengan persoalan politik, sosial, ataupun ekonomi. Tidak hanya berhenti sampai di situ, sebagian besar dari mereka pun berupaya mendiskusikan berbagai persoalan yang diamatinya dengan orang lain, baik kepada sesama anggota keluarga, lingkungan tempat tinggal, maupun rekan sekerja.

Akan tetapi, perhatian kalangan ini terhadap persoalan bangsa tampaknya hanya sebatas itu. Ketika diperluas hingga penyingkapan tinggi-rendahnya derajat partisipasi mereka dalam berbagai aksi sosial maupun politik, justru sebaliknya yang terjadi. Tampak benar kecenderungan untuk menjauh dari berbagai kegiatan kolektif ataupun aksi-aksi konkret sebagai bentuk perhatian terhadap pemecahan persoalan bangsa. Hasil jajak pendapat ini, misalnya, mengungkapkan betapa rendahnya keterlibatan mereka dalam kegiatan keorganisasian sosial hingga politik yang berurusan dengan upaya perbaikan kondisi bangsa.

Demikian pula terkait dengan beragam aksi yang terkait persoalan sosial politik, dari sekadar aksi protes hingga bentuk yang lebih sistematis, seperti upaya mengajak kalangan lain untuk memboikot ataupun memprotes suatu kebijakan, tidak menjadi suatu pilihan ekspresi bersikap mereka.

Kalaupun mereka tampak terlibat, lebih menonjol keterlibatan tersebut pada persoalan-persoalan yang secara langsung berdampak terhadap diri mereka, seperti keterlibatan dalam pemecahan persoalan keamanan lingkungan tempat tinggal.

Ujung Tombak

Hasil jajak pendapat ini, sebagaimana survei kelas menengah terdahulu, dapat saja 

menguak berbagai kontradiksi politik kaum menengah. Demikian pula berbagai kontradiksi tersebut dapat saja dipandang secara pesimistis, terutama terkait dengan harapan yang bergantung pada pundak mereka sebagai ujung tombak demokratisasi di negeri ini.

Akan tetapi, tidak pula selamanya sikap yang seolah pasif ini bersifat kekal. Dalam beberapa kasus, perhatian kalangan menengah dapat saja berubah dari sekadar perhatian pasif menjadi keterlibatan aktif. Merujuk pada upaya kriminalisasi pimpinan KPK beberapa waktu lalu, misalnya, munculnya gerakan dukungan terhadap eksistensi KPK mengindikasikan kelas menengah yang tidak selamanya apatis sekalipun sejauh ini tidak terhindarkan pula bahwa apa yang diekspresikan masih bercorak insidental dan kurang sistematis.

Terlebih, hadirnya teknologi komunikasi dalam wujud jaringan sosial media kian memungkinkan pengekspresian sikap hingga aksi publik ke dalam bentuk-bentuk yang konkret.

Namun, saat ini, di tengah menguatnya ketidakpuasan publik sepanjang tahun 2011, berharap kelas menengah mampu menjadi ujung tombak demokrasi tampaknya masih menjadi sebuah misteri. ●