Ratapan untuk Afghanistan Smith Alhadar ;  Penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES)

KOMPAS, 26 Agustus 2021

 

 

                                                           

Perang fisik di Afghanistan telah usai. Pada 15 Agustus 2021 Presiden Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani telah kabur ke Tajikistan dan milisi bersenjata Taliban telah menduduki ibu kota Kabul.   Dalam perjanjian dengan AS, Februari 2020, Taliban setuju perang Afghanistan akan diselesaikan secara damai di meja perundingan, di mana pemerintah baru Afghanistan yang akan dibentuk kelak merupakan hasil negosiasi antara Taliban dan pemerintahan Ghani dukungan Barat.   Sejak itu, perundingan langsung antara Taliban dan Pemerintah Afghanistan digelar di Doha, Qatar. Namun, tak ada kemajuan berarti. Sebaliknya, sejak AS dan sekutu NATO mulai menarik pasukan, Mei, Taliban justru meningkatkan serangan ke kota-kota penting, yang sebelumnya dikatakan tak akan diduduki secara militer.   Hanya dalam waktu 10 hari sejak 6 Agustus, Taliban berhasil menaklukkan 26 dari 34 provinsi tanpa perlawanan berarti dari pasukan Afghanistan yang dibentuk dan dilatih AS dan NATO selama 20 tahun dengan dana miliaran dollar AS.   Melihat jumlah personel militer Pemerintah Afghanistan yang demikian besar—sekitar tujuh kali jumlah pasukan Taliban yang hanya sekitar 50.000 orang—dengan peralatan tempur yang canggih, kemenangan Taliban sungguh menakjubkan.   Ini menunjukkan kegagalan total AS dan NATO dalam melatih, mempersenjatai, dan menerapkan strategi militer pasukan Afghanistan menghadapi Taliban yang memiliki senjata terbatas tanpa dukungan pasukan udara. Ini mengingatkan kita pada kemenangan kilat Taliban pada 1996 atas kelompok-kelompok mujahidin yang berhasil mengusir tentara Soviet setelah perang 10 tahun (1979-1989).   Taliban dibentuk 1994 atas sponsor Pakistan dari mahasiswa tamatan madrasah-madrasah, yang diperuntukkan bagi pengungsi Afghanistan di Peshawar, Pakistan. Hanya dalam waktu dua tahun Taliban berhasil menduduki Kabul.   Ketika AS/NATO menginvasi Afghanistan pada 2001—menyusul serangan teror Al Qaeda yang dilindungi rezim Taliban terhadap AS—Taliban sudah menguasai hampir seluruh Afghanistan. Namun, keperkasaan Taliban tidak dibarengi gagasan besar membangun Afghanistan.   Perang saudara   Mengurus Afghanistan tidaklah mudah. Negara ini terpecah menurut garis etnik, mazhab keagamaan, dan ideologi. Taliban, menganut Islam ultrakonservatif, berasal dari kelompok etnis Pashtun yang merupakan mayoritas meski tak semua orang Pashtun mendukungnya. Kelompok etnis besar lain adalah Hazara yang umumnya menganut Syiah, Uzbek yang merupakan kelompok nasionalis, dan Tajik yang mendukung Islam moderat.   Sisanya terbagi ke dalam banyak etnik kecil. Afghanistan juga salah satu negara termiskin di dunia. Sebelum pandemi, sekitar 52 persen penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Setelah Covid-19 merebak, kemiskinan meningkat hingga 77 persen.   Selain sebagian besar wilayah berupa pegunungan dan gurun serta minim sumber daya alam, keterbelakangan Afghanistan juga akibat perang saudara sejak 1979.   Perang dimulai ketika tentara Soviet menginvasi negeri itu untuk mendukung rezim komunis di sana. Barat dan Dunia Islam pimpinan AS segera bahu-membahu membantu kelompok mujahidin berbasis etnik dan agama untuk mengusir tentara merah. Sepuluh tahun kemudian (1989), Soviet menarik pasukannya.   Dua tahun berikutnya rezim komunis Afghanistan runtuh. Bukannya mengakhiri perang dan mendirikan negara baru yang demokratis untuk membangun Afghanistan yang porak poranda, kelompok-kelompok mujahidin justru berperang satu sama lain berebut kekuasaan.   Naiknya Taliban tak mengakhiri perang dan penderitaan rakyat. Perang terus dilanjutkan untuk menaklukkan wilayah Tajik dan Uzbek (Aliansi Utara). Taliban tak tertarik menyelesaikan perang secara damai lewat meja perundingan. Penaklukan militer terus diusahakan sambil menampung Al Qaeda sampai terjadi teror di AS.   Selama berkuasa, rezim Taliban tidak mendapat pengakuan internasional, dan karena itu tak mendapat bantuan ekonomi internasional. Aturan Islam yang keras, yang mereka tafsir sendiri, membuat komunitas internasional miris melihatnya. Kaum perempuan ditindas habis-habisan, tak boleh bersekolah dan bekerja di luar. Keluar rumah harus memakai cadar dan didampingi pria anggota keluarga.   Masa depan Afghanistan   Kendati dalam kesepakatan dengan AS Taliban berjanji tak akan menerapkan aturan-aturan Islam yang keras seperti di masa lalu, tak ada jaminan mereka menaatinya. Laporan PBB setelah Taliban menguasai kota-kota memperlihatkan mereka tak menghargai hak perempuan dan HAM.   Aturan lama mulai diberlakukan kembali. Janji bahwa para pegawai, polisi, dan tentara pemerintahan Afghanistan tak akan diganggu bertentangan dengan kenyataan di lapangan.   Setelah menduduki kota-kota, Taliban menggerebek rumah-rumah yang dicurigai pendukung pemerintah. Yang tertangkap langsung dieksekusi mati. Tak heran, ratusan ribu warga Afghan berbondong-bondong mengungsi ke luar negeri, bergabung dengan 2,5 juta pengungsi di Iran, Pakistan, dan Eropa, yang mengungsi sejak 1979.   Janji Taliban tak lebih dari upaya menarik dukungan internasional. Taliban menyadari pemerintahannya akan mendapat kesulitan besar tanpa pengakuan internasional.   Memang China dan Rusia, dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB, menjalin hubungan baik dengan Taliban. Namun, itu lebih disebabkan keinginan mereka meredam ekspansi pengaruh Taliban ke Asia Tengah (wilayah pengaruh Rusia) dan China.   Afghanistan berbatasan dengan Tajikistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan di utara dan Provinsi Xinjiang (wilayah barat China) di timur laut Afghanistan yang dihuni kaum separatis Muslim Uighur. Kepentingan lain Rusia di Afghanistan adalah memproyeksikan kekuatan militernya di sana vis a vis AS.   Adapun kepentingan lain China di Afghanistan, selain telah mendapatkan konsesi minyak dan tambang litium di sana, juga untuk merealisasikan proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan.   Proyek inilah yang diharapkan Taliban untuk membangun Afghanistan. Namun, lagi-lagi tak ada jaminan Taliban akan mengekang pergerakan kombatan Muslim asing di sana, terutama dari Tajikistan, Uzbekistan, dan Xinjiang yang telah ikut membantu perjuangan Taliban. Juga, meski telah berjanji kepada AS untuk tak menampung kelompok teroris Al Qaeda di Afghanistan, belum tentu Taliban bisa mengekang elemen Al Qaeda di tubuhnya yang ikut berjuang bersamanya.   Dengan kemungkinan-kemungkinan ini, rezim Taliban sekali lagi berpotensi besar menjadi negara pariah. Kalaupun nanti Taliban mampu memenuhi sebagian harapan Barat dan komunitas internasional, ideologi Islam ultrakonservatif Taliban untuk menerapkan Islam secara ”murni”, ideologi itu tidak lagi sesuai untuk menjawab kepentingan-kepentingan mendesak bangsa Afghanistan di segala bidang. Afghanistan yang terbelakang telah kehilangan kesempatan selama dua generasi untuk membangun dirinya dari luka-luka perang.   Yang dibutuhkan Afghanistan sekarang adalah persatuan nasional di bawah ideologi modern yang menjamin hak kelompok minoritas yang lama ditindas kelompok Pashtun dan Taliban. Hal itu hanya mungkin kalau rakyat mendapat kebebasan dan hak asasinya, terutama pemberdayaan perempuan secara maksimal melalui pendidikan dan kebebasan bekerja, dan dukungan internasional.   Di bawah Ashraf Ghani, kendati penuh dengan korupsi dan salah urus, sebagian hak perempuan telah dipenuhi. Maka kita menyaksikan bagaimana para perempuan Afghanistan berpartisipasi di segala bidang untuk memajukan negaranya.   Sayang kalau Taliban harus menghentikan langkah mereka dan mengurung mereka kembali di rumah. Kalau ini yang akan dilakukan Taliban, kita sekali lagi akan menyaksikan tenggelamnya sebuah bangsa yang diakibatkan oleh kebodohan anak-anaknya sendiri. ●   Sumber :  https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/26/ratapan-untuk-afghanistan/

 

 

Perang Abadi atau Perdamaian Smith Alhadar ;  Dosen American Studies FIB UGM

KOMPAS, 24 Mei 2021

 

 

                                                           

Setelah perang brutal 11 hari, pada 21 Mei Israel dan Hamas menyetujui gencatan senjata tanpa syarat. Beberapa jam kemudian, gencatan senjata yang rapuh itu langsung diuji ketika aparat Israel mengambil tindakan keras terhadap warga Palestina di Yerusalem Timur dan Tepi Barat untuk membubarkan massa yang merayakan "kemenangan" Hamas.   Padahal, perang Hamas-Israel dipicu bentrokan aparat Israel dengan warga Palestina di kompleks Masjid Al Aqsa, Yerusalem Timur. Sementara, 70 persen warga Israel tak puas dengan hasil perang. Pemerintah dianggap terlalu cepat mengakhiri ketika target perang, yaitu menghancurkan seluruh infrastruktur militer Hamas, belum dicapai. Ini berarti mereka harus menghadapi hujan roket lagi dari Jalur Gaza di masa mendatang.   Militer Israel sendiri mengakui, Hamas masih memiliki 8.000 roket, dua kali lebih banyak dari yang telah ditembakkan ke kota-kota Israel dalam perang lalu. Artinya, perang kelima Hamas-Israel berpotensi besar terjadi lagi bila Israel tetap enggan berdamai dengan Palestina dengan berpijak pada prinsip solusi dua negara sesuai resolusi DK PBB yang relevan.   Potensi meluas   Perancis sempat mengemukakan kekhawatirannya terhadap kemungkinan meluasnya perang ke seluruh Timteng. Ini terutama setelah Iran, sambil mengecam Israel, terus menyemangati Hamas dan Jihad Islam untuk terus melawan dan dengan bangga mengaku roket-roket kedua faksi Islam Palestina itu berasal dari Iran. Tak heran, Perancis paling gencar mendesakkan gencatan senjata segera.   Kekhawatiran Perancis beralasan karena ketika perang sedang bereskalasi, tiga rudal ditembakkan dari Lebanon selatan, markas Hezbullah pro-Iran, ke wilayah Israel. Kendati rudal-rudal itu jatuh di wilayah kosong, itu sudah cukup sebagai peringatan ke Israel untuk segera menghentikan pengeboman atas Gaza. Bagaimanapun, Hamas dan Jihad Islam punya hubungan kerja sama dengan Hezbullah.   Sebagai “pelindung” Lebanon, Perancis tentu punya informasi sensitif terkait sikap Hezbullah soal perang Hamas-Israel. Lagi pula, perang Hamas-Israel terjadi di tengah kian buruknya hubungan Iran-Israel. Untuk mengganggu perkembangan program nuklir Iran dan mencegah pemerintahan Biden kembali ke Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran, Israel melakukan berbagai macam cara.   Saat perundingan negara-negara penandatangan JCPOA yang dimulai awal April di Wina mengalami kemajuan pesat, Israel terus berusaha menggagalkannya. Pada 3 Mei, kepala badan intelijen Israel, Mossad, Yossi Cohen, bertemu Biden di Gedung Putih untuk mendesak presiden AS itu membatalkan rencana kembali ke JCPOA.   Namun, Biden tak menggubris. Pada Maret, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz menyatakan ke publik internasional, negaranya telah membuat rencana untuk menyerang target-target Iran. Israel tidak hanya melakukan diplomasi dan ancaman terbuka, tetapi juga melakukan operasi klandestin.   Saat perundingan JCPOA dimulai, situs nuklir Natanz di Iran mengalami gangguan pada jaringan distribusi listriknya. Peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah Iran menggunakan sentrifugal canggih yang lebih cepat dalam memperkaya uranium. Sebagaimana insiden serupa di tempat sama Juli 2020, Iran kembali menuduh Israel berada di balik serangan siber itu. Israel tak membantah. Memang Israel selama ini dikenal aktif menggagalkan dan membunuh ilmuwan nuklir Iran.   Akhir November, ilmuwan nuklir terkemuka Iran, Mohsen Fakhrizadeh, dibunuh. Biden merasa harus kembali ke JCPOA karena kesepakatan ini terbukti mampu mencegah Iran membuat bom atom. Perang dengan Iran, yang didukung Israel, dipandang bukan opsi realistis dalam menjaga perdamaian dan stabilitas Timteng. Lagi pula, Iran punya berbagai rudal balistik yang bisa menyasar semua kepentingan AS di Timteng dan Laut Tengah, termasuk Israel.   Israel tak hanya fokus pada upaya menghancurkan program nuklir Iran, tapi juga menyerang sasaran lain, termasuk kapal-kapal kargo Iran. Tujuannya melemahkan rezim mullah itu atau, bila perlu, terjadi konflik terbuka dengan Israel yang diharapkan bisa menggagalkan rencana Biden.   Jauh sebelum Biden berkuasa pun, ratusan kali Israel menyerang situs-situs militer Iran di Suriah. Kehadiran militer Iran di negara tetangga Israel yang sementara ini digunakan untuk membantu rezim Bashar al-Assad memerangi kaum pemberontak itu, dipersepsikan sebagai ancaman masa depan terhadap Israel.   Melalui Suriah, Iran juga memasok senjata ke Hezbullah. Iran membalas serangan Israel atas kapal-kapalnya. Serangan misterius di laut terakhir dialami kapal milik Israel berbendera Bahamas, MV Helios Ray, di Teluk Oman, 26 Februari. Kurang dari dua minggu kemudian, serangan juga menimpa kapal kargo Iran, MV Shahr E-Kord, di Laut Tengah.   Pasca-gencatan senjata   Perang Gaza dipicu sengketa tanah antara orang Yahudi dan Palestina di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Kasus ini mulai bereskalasi April saat pengadilan Israel memerintahkan pengusiran paksa empat keluarga Palestina dari rumah mereka. Ini puncak perselisihan orang Yahudi dan Palestina yang telah berlangsung puluhan tahun.   Pada 1970-an, organisasi-organisasi pemukim Yahudi mengajukan tuntutan perkara yang mengklaim area itu sebagai milik orang Yahudi, dan menuntut pengusiran keluarga Palestina yang hidup di sana sejak 1956. Keluarga-keluarga ini, yakni pengungsi Palestina yang terusir dari kampung halaman di Israel saat negara Yahudi itu didirikan pada 1948, bermukim di Sheikh Jarrah berdasar perjanjian antara Yordania dan badan pengungsi PBB.   Pengadilan Israel setempat memutuskan empat keluarga Palestina itu harus meninggalkan rumah mereka untuk diambil alih pemukim Yahudi, atau mencapai kesepakatan dengan organisasi-organisasi pemukim Yahudi dengan membayar uang sewa dan mengakui mereka sebagai pemilik tanah.   Mereka menolak. Bagaimanapun, Yerusalem Timur di mana Sheikh Jarrah adalah bagiannya, adalah wilayah Palestina yang diduduki sesuai Resolusi Liga Bangsa-Bangsa No 181 dan Resolusi DK PBB No 242 dan 338. Dengan demikian, minoritas pemukim Yahudi di Sheikh Jarrah adalah pemukim ilegal. Kenyataannya, orang- orang Yahudi terus merampas tanah-tanah Palestina dan hampir selalu didukung negara.   Setelah menimbang protes komunitas internasional, Mahkamah Agung Israel menunda eksekusi keputusan pengadilan selama sebulan ke depan. Penangguhan ini tentu hanya taktik Israel mengulur waktu. Karena itu, Yerusalem Timur tetap mendidih. Juga timbul bentrokan warga Palestina dan aparat Israel di Tepi Barat serta konflik horizontal warga Yahudi dan Palestina di Nazareth, Israel.   Reaksi internasional, regional, dan lokal di tengah runyamnya politik domestik Israel, dimanfaatkan Hamas untuk raih simpati Palestina, dukungan regional, dan memaksa Israel merundingkan kembali status Gaza. Sebagaimana diketahui, sejak 2007, saat Hamas memenangkan pemilu Palestina yang diberangus Fatah yang menguasai Tepi Barat, Israel membantu Fatah dengan menerapkan blokade ketat atas Gaza. Akibatnya, terjadi tragedi kemanusiaan luar biasa di sana.   Perang Hamas-Israel terakhir ini seharusnya menyadarkan Israel, politik apartheidnya dengan harapan akan melemahkan perjuangan Palestina sehingga akhirnya menerima perdamaian dengan syarat-syarat yang didikte Israel, tak mungkin berhasil selama Palestina tak mendapatkan kemerdekaan penuh dengan wilayah Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza.   Pengalaman membuktikan, semakin ganas Israel berusaha menghancurkan musuhnya semakin kuat determinasi Palestina melawannya. Dalam perang 2014, selain infrastruktur vital, lebih dari 2.000 warga Palestina tewas dan sekitar 10.000 cedera. Nyatanya Hamas tak menyerah, bahkan kini lebih nekat dan siap perang panjang dengan ongkos berapa pun.   Gencatan senjata di perang kali ini yang diterima Israel tanpa syarat, justru kian meningkatkan kepercayaan diri Hamas dan memberi impresi bahwa Israel bisa dikalahkan.   Apa yang mesti dilakukan untuk menghentikan semua ini? Harapannya, Washington menggunakan momentum ini untuk menggulirkan proses perdamaian Israel-Palestina yang macet sejak 2014. Hanya dengan perdamaian yang adil dan bermartabat konflik ini bisa diakhiri. Dengan demikian, menyelesaikan induk dari semua persoalan Timteng saat ini.   Israel harus disadarkan, kebijakan perang, aneksasi tanah, pengusiran paksa, penindasan dan perlakuan diskriminatif, serta memusnahkan aspirasi kemerdekaan Palestina, yang sudah dijalankan puluhan tahun tak akan berhasil. Sebaliknya, yang akan terjadi perang tak berkeputusan yang sia-sia. ●

 

 

Uighur dalam Politik Global Smith Alhadar ;  Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDe)

KOMPAS, 5 Mei 2021

 

 

                                                           

Selain Rohingya, muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China, adalah etnis yang paling mengalami persekusi di dunia. Baru-baru ini AS, UE, dan Inggris menyatakannya sebagai genosida. Diamnya Dunia Islam terhadap penghilangan identitas religius Uighur oleh rezim China hanya menggambarkan betapa besar pengaruh China terhadap negara-negara Islam.   Karena itu, Presiden AS Joe Biden berniat memobilisasi Dunia Islam untuk juga menjatuhkan sanksi atas China. AS, Kanada, Inggris, dan UE, telah memboikot ekspor kapas China yang datang dari Xinjiang. Mereka juga telah menghukum empat pejabat China yang dituduh sebagai arsitek penindasan atas Uighur.   Sikap keras 40 negara maju terhadap China tak lepas dari nilai-nilai luhur hak asasi manusia yang mereka yakini telah dilanggar secara vulgar oleh Beijing. Tetapi sebagian dari mereka, khususnya AS, isu Uighur juga dijadikan pintu masuk bagi upaya menghambat perkembangan China. Apalagi belakangan ini Beijing kian asertif dan agresif di Laut China Selatan, Hongkong, dan Taiwan.   Kalau dibiarkan akan memberi pesan yang keliru kepada China dan merusak tatanan internasional. Model China, negara totaliter tetapi menikmati pertumbuhan ekonomi tinggi, ditakutkan akan melemahkan promosi sistem negara demokrasi di dunia.   Terkait situasi HAM di Xinjiang, Ketua Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet mendesak Beijing memberi akses pada Pengawas HAM PBB untuk masuk ke Xinjiang untuk menginvestigasi situasi di sana.   Sebenarnya kegelisahan 11 juta etnis Uighur di Xinjiang – orang Uighur menyebutnya Turkistan Timur – sudah terjadi sejak pertengahan abad ke-18 ketika Dinasti Qing menduduki provinsi terbesar di Cina itu menyusul pemindahan etnis Han – etnis mayoritas di China – ke wilayah itu. Tapi pemindahan besar-besaran yang lebih terencana terjadi setelah rezim komunis China di bawah Ketua Mao Zedong berdiri 1949.   Dengan maksud mengubah demografi dan menghilangkan identitas Islam di provinsi itu, orang Han dalam jumlah besar masuk hingga ke jantung wilayah Uighur. Kini jumlah etnis Han 70 persen dari total penduduk.   Nampaknya, Beijing ingin meng-Han-kan orang Uighur sebagaimana yang terjadi pada etnis Muslim Hui. Memang berbeda dengan Uighur, etnis Hui – yang kebanyakan tinggal di wilayah otonomi Ningxia dan Provinsi Gansu -- telah mengadopsi budaya dan bahasa Han. Penampilan fisiknya pun tak dapat dibedakan dengan orang Cina lainnya. Hanya saja asimiliasi orang Hui yang bernenek moyang orang Arab dengan orang Han terjadi secara alami.   Setelah tentara Mongol yang mendirikan Dinasti Yuan di China menghancurkan Baghdad pada pertengahan abad ke-13, ribuan orang Arab dibawa ke China untuk menjadi administrator pada dinasti itu.   Orang Hui terkenal dan dihormati karena kepintaran mereka berdagang dan loyalitasnya pada dinasti-dinasti kuno hingga negara modern China saat ini. Salah seorang Hui yang terkenal di Indonesia adalah laksamana Cheng Ho yang melaksanakan perintah Kaisar Chengzu dari Dinasti Ming untuk memimpin armada besar China ke Nusantara pada awal abad ke-15.   Orang Uighur, rumpun etnis   Orang Uighur, rumpun etnis Turki, masih bertahan di wilayah asli mereka dan mempertahankan budayanya yang jauh berbeda dengan budaya Han. Rezim China menganggap Uighur sebagai orang yang menderita “sakit mental”.   Menyusul peristiwa teror 9/11di AS, China memanfaatkan perang terhadap teror itu dengan program pembersihan identitas etnis. Imbauan Bachelet di atas muncul setelah dilaporkan bahwa Uighur menghadapi penahanan sepihak, pembatasan ibadah, dan indoktrinasi politik paksa dalam pengawasan yang dilakukan secara massif.   Pada Agustus 2018, Panel HAM PBB mengatakan, mereka menerima laporan yang kredibel bahwa sekitar satu juta orang Uighur ditahan dalam penahanan ekstra legal di Xinjiang, dan memintanya untuk dibebaskan.   Penahanan di kamp konsentrasi oleh rezim China memang menggetarkan. Paling tidak setiap satu dari 11 orang Uighur hilang ke dalam kamp-kamp konsentrasi. Angka itu bahkan lebih menggetarkan bagi mereka yang memiliki keluarga atau teman yang dikurung hanya karena mempraktekkan ajaran Islam di wilayah di mana agama ini diasosiasikan dengan subversi, separatisme, dan terorisme.   Memang sejak dulu Uighur mengangkat senjata melawan Beijing. Pada 1933 dan 1944 mereka berhasil mendirikan Republik Turkistan Timur Pertama sebelum dihancurkan pada 1934. Republik Turkistan Timur Kedua berdiri dari 1944 sampai 1949. Pada saat ini ada tiga organisasi Uighur yang terus berjuang untuk kemerdekaan: Gerakan Islam Turkistan Timur, Organisasi Pembebasan Turkistan Timur, dan Gerakan Kemerdekaan Turkistan Timur.   Ancaman terhadap penahanan di kamp konsentrasi adalah ketakutan yang melayang-layang di atas Xinjiang. Memang ketakutan akan penahanan telah menjadi fakta kehidupan sehari-hari. Dan ketakutan adalah senjata yang digunakan China untuk mencegah dan mengintimidasi Uighur agar tidak menjalankan perintah agama mereka, yang dilakukan dengan cara menyebarkan polisi dalam jumlah besar dalam komunitas Uighur, menyadap tetangga, kawan sekolah, dan teman sejawat untuk bekerja sebagai pengumpul data dan mata-mata, serta yang paling jahat adalah mewakilkan anak-anak Uighur untuk mengawasi dan menjerumuskan orangtua mereka sendiri.   Sementara otoritas China di Xinjiang telah mendaftarkan secara virtual setiap orang di dalam komunitas Uighur untuk ambil bagian dalam program persekusi terhadap Uighur.   Apakah kecaman dan sanksi dari Pengawas HAM PBB, AS, dan sekutunya dapat mengubah kebijakan China? Tidak juga. Pasalnya, kecaman dan sanksi itu nyaris tidak berdampak apa-apa terhadap China, anggota tetap DK PBB dengan ekonomi terbesar kedua di dunia.   China hanya akan mendengar kalau Dunia Islam menekannya. Toh, China sangat bergantung pada pasokan energi dari Dunia Islam. Sayangnya, Iran dan Arab Saudi, pemasok energi terbesar kepada China, justru membangun hubungan yang kian erat dengan rezim komunis itu. ●

 

 

Dunia Islam dan Uighur Smith Alhadar ;  Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education (IDe)

                                              MEDIA INDONESIA, 25 Maret 2021                

SETELAH AS dan Kanada, pada Selasa (23 Maret), UE dan Inggris menjatuhkan sanksi terhadap empat pejabat Tiongkok terkait dengan perlakuan rezim Tiongkok terhadap minoritas muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Mereka menyebut tindakan itu sebagai genosida. Empat pejabat itu dianggap sebagai arsitek pendirian kamp penahanan – Tiongkok menyebutnya sebagai kamp reedukasi – untuk membasmi agama dan budaya Uighur, serta etnik minoritas muslim lainnya di provinsi itu.   Di kamp itu, menurut banyak laporan lembaga internasional, terjadi kerja paksa, penyiksaan, pemerkosaan, dan sterilisasi terhadap perempuan di sana. Apa boleh buat, Uighur kini merupakan etnik besar yang paling terkena persekusi, dan penindasan negara saat ini.   Rezim Tiongkok menganggap orang beragama sebagai orang yang mengidap ‘sakit mental’. Maka harus diobati dengan cara-cara yang sangat menyedihkan. Menyusul peristiwa teror 11 September 2001 di AS – yang mengobarkan perang melawan teror di seluruh dunia – rezim Tiongkok memanfaatkannya, dengan melakukan program cuci otak di Xinjiang.   Tiongkok menganggap sedang menghadapi ‘tiga kekuatan setan’, yaitu separatisme, terorisme, dan ekstremisme. Dan menganggap, apa yang dilakukan AS terhadap teroris muslim jauh lebih kejam daripada apa yang ia lakukan terhadap Uighur.   Dalam kesempatan lain, Tiongkok beralasan apa yang disebut kamp-kamp konsentrasi sebenarnya merupakan kamp-kamp reedukasi untuk memberi keterampilan kepada kaum muda Uighur, agar dapat memasuki pasar kerja. Toh, pengangguran di kalangan muslim di Xinjiang, orang Uighur menyebut Turkistan Timur, cukup tinggi. Maka, brain washing diperlukan untuk menjauhi Uighur dan etnik muslim lain dari terorisme.   Islam diasosiasikan dengan subversi, separatisme, dan terorisme. Memang sejak dulu, Uighur menentang Beijing. Pada 1933 dan 1944 pemberontakan Uighur dapat mendirikan Republik Turkistan Timur Pertama sebelum dihancurkan pada 1934. Republik Turkistan Timur Kedua, berdiri dari 1944 sampai 1949. Pada saat ini ada tiga organisasi Uighur yang terus berjuang untuk kemerdekaan: Gerakan Islam Turkistan Timur, Organisasi Pembebasan Turkistan Timur, dan Gerakan Kemerdekaan Turkistan Timur.   Separatisme Uighur, rumpun etnik Turki, didorong kesadaran, bahwa ia berbeda sepenuhnya dengan etnik Han yang merupakan etnik mayoritas (80%) populasi Tiongkok. Tampaknya, Beijing ingin meng-Han-kan orang Uighur, dengan cara menghilangkan kebudayaan mereka. Paling tidak, setiap satu dari 11 orang Uighur hilang ke dalam kamp-kamp konsentrasi. Angka itu, bahkan lebih menggetarkan bagi mereka yang memiliki keluarga atau teman yang dikurung hanya karena mempraktikkan keyakinan agama mereka.   Yang mengejutkan, kondisi berat yang dihadapi Uighur luput dari perhatian dunia Islam. Tidak ada satu pun negara Islam yang coba mengusik kebijakan Tiongkok. Kepentingan ekonomi dan politik nasional dari tiap-tiap negara Islam, yang digantungkan pada Tiongkok membuat mereka harus menoleransi kebijakan Beijing terhadap Uighur.   Memang pengaruh besar Tiongkok terhadap dunia Islam di bidang ekonomi dan politik terus menggurita. Tiongkok ialah anggota tetap DK PBB, dan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Tak mengherankan, pada 5 Maret lalu, pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden – yang menjadikan HAM sebagai panglima politik luar negerinya – memobilisasi sekutu-sekutu, dan mitra-mitranya untuk berbicara dalam satu suara dalam mengutuk perlakuan buruk Tiongkok terhadap Uighur.   Sikap keras Washington dan sekutunya terhadap Beijing, tidak sekadar bermaksud menghambat perkembangan ‘Negeri Tirai Bambu’ itu, tapi juga demi nilai-nilau luhur yang diyakini kebenarannya.   Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Michelle Bachelet sudah lama mendesak Beijing memberi akses pada Pengawas HAM PBB itu untuk masuk ke wilayah yang gelisah tersebut, untuk menginvestigasi situasi di sana. Sebenarnya kecemasan 11 juta etnik Uighur di Xinjiang sudah terjadi sejak pertengahan abad ke-18, ketika Dinasti Qing menduduki provinsi terbesar di Tiongkok itu, menyusul pemindahan etnik Han ke wilayah itu. Namun, pemindahan besar-besaran yang lebih terencana terjadi setelah RRC di bawah Mao Tse Dong berdiri 1949.   Dengan maksud mengubah demografi dan menghilangkan identitas Islam di provinsi itu, orang Han dalam jumlah besar masuk hingga ke jantung wilayah Uighur. Kini jumlah etnik Han sekitar 70% dari total penduduk Xinjiang, menyisakan Uighur sebagai kelompok minoritas.   Ancaman terhadap penahanan di kamp konsentrasi, ialah ketakutan yang melayang-layang di atas Xinjiang seperti awan hitam dan mencengkeram pikiran setiap orang Uighur. Memang, ketakutan akan penahanan telah menjadi fakta kehidupan sehari-hari yang tak dapat dihindari.   Ketakutan ini ialah senjata yang digunakan rezim Tiongkok untuk mencegah dan mengintimidasi Uighur, agar tidak menjalankan perintah agama mereka, yang dilakukan dengan cara menyebarkan polisi dalam jumlah besar, dalam komunitas Uighur, menyadap tetangga, kawan sekolah, dan teman sejawat untuk bekerja sebagai pengumpul data dan mata-mata, serta yang paling jahat ialah mewakilkan anak-anak Uighur, untuk mengawasi dan menjerumuskan orangtua mereka.   Sementara itu, otoritas Tiongkok di Xinjiang telah mendaftarkan secara virtual siapa pun, dan setiap orang di dalam komunitas Uighur untuk ambil bagian dalam membasmi Islam.   Melihat situasi ini, pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump telah menjatuhkan sanksi larangan mengimpor tomat dan kapas yang diproduksi di Xinjiang. Kebijakan Trump ini, yang dilanjutkan Biden, bertujuan memaksa Tiongkok meninjau ulang kebijakannya.   Tampak pemerintahan Biden sedang membujuk Dunia Islam mengikuti ajakannya menekan Beijing agar bobot tekanan lebih signifikan. Bagaimanapun, perlakuan Tiongkok terhadap Uighur merupakan pelanggaran HAM berat. Apakah Biden akan berhasil? Tidak juga. Tiongkok terlalu penting bagi Dunia Islam, baik dari sisi ekonomi maupun politik, sekaligus dapat dijadikan sandaran untuk mengimbangi hegemoni AS. ●

 

Setelah AS Mengkhianati Iran

Setelah AS Mengkhianati Iran Smith Alhadar ;  Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education

                                                          KOMPAS, 31 Mei 2018

                                                           

Kendati sudah diprediksi, mundurnya AS dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau kesepakatan nuklir Iran tetap saja mengagetkan. Pasalnya, kesepakatan nuklir Iran dibuat antara Iran dengan AS, Rusia, Inggris, Perancis, China, dan Jerman setelah negosiasi bertahun-tahun. Dalam kesepakatan ini, Iran menyetujui membatasi pengayaan uranium dan berjanji tidak akan membuat bom nuklir selama 10 tahun dari sejak kesepakatan ditandatangani, 2015. Sebagai imbalan, sanksi ekonomi internasional dicabut. Presiden AS Donald Trump sejak awal mengkritik JCPOA, karena dianggap terlalu menguntungkan Iran. Pencairan dana milik Iran 110 miliar dollar AS yang dibekukan bank-bank negara Barat dan keleluasaan Iran mengekspor minyak dianggap meluaskan pengaruh Iran. Arab Saudi dan Israel mendukung Trump membatalkan kesepakatan. Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), yang sangat dekat dengan Israel, mendesak Trump menjatuhkan  sanksi pada Iran. Senjata nuklir April lalu, di televisi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mengklaim bahwa intelijen Israel menemukan puluhan ribu dokumen, bukti Iran masih membuat senjata nuklir. Hal ini mengingatkan kita pada pernyataan bohong Perdana Menteri Inggris Tony Blair, 2003, bahwa Irak di bawah Presiden Saddam Hussein dapat membuat senjata kimia dalam waktu 45 menit. Terkait pernyataan Netanyahu, Gedung Putih secara resmi menyatakan, AS sepakat dengan Netanyahu. Gedung Putih tampaknya sedang mencari legitimasi untuk menghukum Iran. Namun, presentasi Netanyahu mendapat tanggapan minor termasuk dari UE, China, Rusia, dan IAEA. IAEA menyatakan tidak ada bukti kuat yang menunjukkan Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Hal yang sama dinyatakan Inggris, Perancis, dan Jerman. Mereka bahkan meminta AS mempertahankan kesepakatan karena tidak ada alternatif yang tersedia. Mundur dari JCPOA bisa memicu konflik militer saat Timur Tengah tak lagi mampu mendukung perang baru. Tuduhan bahwa Iran memainkan peran destabilisasi kawasan tidak seluruhnya benar. Faktor destabilisasi utama Timur Tengah adalah isu Palestina di mana Israel terus melanggar sejumlah resolusi PBB. Israel pun tidak memiliki otoritas dalam hal senjata nuklir karena tidak menandatangani Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) dan memiliki 200-an hulu ledak nuklir. Pemerintahan Trump bahkan ikut mendestabilisasi Timur Tengah dengan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang diikuti pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hal ini bertentangan dengan semua hukum internasional dan mencederai proses perdamaian Israel-Palestina. Ada beberapa alasan mengapa AS, Israel, dan Arab Saudi memusuhi Iran. Pertama, Saudi kalah pengaruh dari Iran di kawasan. Pasca-invasi AS ke Irak pada 2003, Irak menjadi rebutan Iran dan negara-negara Arab Teluk. Iran menang setelah AS menarik pasukan dari  Irak 2011. Arab Teluk pun kalah setelah proksi mereka, yang umumnya kalangan Arab Sunni, lenyap digantikan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS).  Di Suriah, Iran bersama Rusia semakin jauh menanam pengaruh setelah kelompok oposisi dukungan Saudi, Turki, dan AS, kedodoran menghadapi pasukan rezim Presiden Bashar al-Assad dukungan militer Iran dan Rusia. Saudi juga gagal menyingkirkan Hezbollah—dukungan Iran—di Lebanon, dari pemerintahan. Bahkan, sekutu Saudi Perdana Menteri Saad al-Hariri, tidak akan terpilih lagi sebagai perdana menteri karena perolehan suara partainya (Gerakan Masa Depan) anjlok dalam pemilu 6 Mei lalu. Di Yaman, kendati sudah lebih tiga tahun Saudi memimpin koalisi Arab memerangi milisi Houthi dukungan Iran, sampai saat ini tidak ada tanda-tanda Houthi akan menyerah. Komunitas internasional malah semakin kuat menekan Saudi agar mengakhiri perang di negara termiskin di Jazirah Arab itu. Mendukung Palestina Kedua, Iran menentang hegemoni AS di kawasan, menolak eksistensi Israel, dan mendukung perjuangan bersenjata Palestina. Iran berhasil menarik simpati masyarakat Muslim global dan membuat Jalur Gaza tetap bergolak. Simpati ini akan meluas saat AS menyodorkan “kesepakatan abad ini” yang didukung Saudi di mana Palestina kehilangan Yerusalem Timur, sebagian Tepi Barat, dan tertolaknya pengungsi Palestina kembali ke kampung halaman. Ketiga, menciptakan pasar senjata di Timur Tengah. Negara-negara Arab Teluk, khususnya Saudi menghabiskan puluhan miliar dollar AS per tahun untuk belanja militer dengan dalih menghadapi ancaman Iran. Tahun lalu Saudi merupakan negara dengan belanja militer terbesar ketiga setelah AS dan China. AS pemasok terbesar ke Saudi. Keempat, upaya perubahan rezim di Iran. Dengan sanksi ketat atas Iran, Trump berharap pada akhirnya Teheran bersedia menerima perubahan JCPOA. Terlebih, rakyat Iran kini sedang menghadapi ekonomi sulit. Akhir Desember sampai awal Januari, rakyat Iran sampai berdemonstrasi di 80 kota, menuntut pemerintah berhenti membantu Suriah 6- 20 miliar dollar AS per tahun, jumlah yang besar untuk Iran. Untuk mengganti rezim Iran, Washington mengandalkan Mujahidin-e Khalq (MEK), oposisi Iran di pengasingan pimpinan Maryam Rajavi. Sebenarnya, MEK yang berideologi Islam-Marxis merupakan musuh AS sejak zaman Shah Iran. Namun, pada 2012 di masa pemerintahan Presiden Barack Obama, AS merangkul MEK yang berbasis di Perancis. Trump ingin menambahkan persyaratan baru ke dalam JCPOA, yakni Iran menghentikan program rudal balistiknya, IAEA memperoleh akses tak terbatas terhadap seluruh area di Iran, termasuk area militer, dan pembatasan program nuklir Iran dibuat permanen. Perubahan ini tidak dapat diterima Iran. Memang tidak masuk akal menghentikan program rudal balistik Iran saat AS dan sekutunya menimbun kekuatan militer di Teluk Persia, Laut Tengah, dan Turki. Apalagi Israel mengancam menyerang Iran. Menghadapi mundurnya AS dari JCPOA, ada dua respons yang akan diambil oleh Teheran. Pertama,  Iran tetap patuh pada kesepakatan. Ini karena Inggris, Perancis, dan Jerman berpihak padanya, selain Rusia dan China. Tindakan ini akan mengisolasi AS dan menarik simpati internasional. Sebagai upaya membujuk Iran agar tetap dalam kesepakatan, Eropa  mengusulkan agar kerja sama perdagangan non-militer tetap berlanjut. Teheran menyetujui inisiatif Eropa ini meski menyadari hal itu tidak mudah karena sistem keuangan global saat ini sangat terkoneksi satu sama lain. Hampir mustahil pihak mana pun di dunia melanjutkan bisnis dengan Iran tanpa risiko melanggar sanksi yang diterapkan AS. Kedua, kalau ternyata dengan tetap berkomitmen pada kesepakatan dan ekspektasi Iran tidak terpenuhi, Iran akan mencampakkan JCPOA dengan mengambil jalan keras. Tetapi aksi ini akan membuka jalan bagi terjadinya perang. AS, Israel, dan Saudi tidak akan menoleransi Iran memiliki senjata nuklir. ●