Sang Jenderal Investigator

Sang Jenderal Investigator

Dicky Pelupessy, Bagus Takwin & Niniek L Karim ;  

Pengajar di Fakultas Psikologi UI

Sumber :  KOMPAS, 26 Juni 2012

”Orangtua menilai saya memiliki bakat menjadi tentara sehingga sangat memotivasi saya untuk menjadi tentara....”

Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Peribahasa ini berlaku untuk Hendardji. Ayahnya, Soepandji, seorang tentara dokter, terakhir berpangkat brigadir jenderal. Dari enam bersaudara, Hendardji satu-satunya anak yang mengikuti jejak ayah menjadi seorang tentara.

Sejak kecil, Hendardji telah bercita-cita menjadi tentara. Bahkan, baginya, jadi tentara adalah panggilan jiwanya. Orangtuanya menilai ia punya bakat menjadi tentara sehingga sangat memotivasinya. Bagi orangtuanya, jadi tentara adalah pilihan terbaik buat Hendardji. Maka wajarlah jika ia bangga telah memenuhi harapan diri dan orangtuanya, berhasil mencapai pangkat mayor jenderal.

Hendardji dibesarkan dengan disiplin ayah yang keras. Ayahnya tak suka orang yang terlihat bermalas-malasan dan langsung memarahi jika menemui orang seperti itu. Sementara ibunya, seorang mantan bintang pelajar, adalah sosok yang sangat membimbing dan menekankan prestasi yang harus diraih dengan kejujuran. Kebalikan dengan ayahnya, Hendardji menggambarkan ibunya sebagai sosok yang sangat sabar dan tak pernah memarahi anak-anaknya.

Hendardji memiliki kesan yang kuat dan mendalam tentang cara ibunya membimbing dia dan saudara-saudaranya. Dua kali sehari, ibunya menyampaikan pesan atau cerita yang mengajarkan nilai seperti kejujuran, kesabaran, kegigihan, tawakal, nrimo, dan tidak mendendam. Pesan dan cerita itu disampaikan pada malam hari sebagai pengantar tidur dan pada pagi hari sebagai pengantar ke sekolah. Kejujuran adalah nilai yang paling sering disampaikan, seperti lebih baik mendapat nilai rendah dengan tidak mencontek daripada nilai tinggi dengan mencontek.

Selepas SMA, Hendardji diterima di Akabri. Cita-cita menjadi tentara terwujud. Sejak lulus dari Akabri hingga pensiun dari tentara, dapat dikatakan ia bertugas dengan jenis pekerjaan kemiliteran yang sama, sebagai investigator (penyelidik). Menurutnya, ia semacam arsip nasional karena pengalamannya dari Sabang sampai Merauke dalam melakukan investigasi berbagai kasus. Pengakuan atas kemampuan dan spesialisasi karier militer yang dipilih diperoleh saat ia menjadi Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI.

Saat masih aktif bertugas sebagai tentara, selain tegas, ia juga teguh dalam bersikap. Menurut dia, sikapnya itu merupakan ungkapan nilai-nilai yang diajarkan oleh orangtuanya. Ia berani mengatakan tidak kepada atasannya apabila tugas yang diberikan kepadanya dinilai tidak adil. Pernah ia diperintahkan untuk memberantas perjudian, tetapi ia juga diminta untuk tidak menangkap orang tertentu. Alhasil, ia menolak melaksanakan perintah itu karena menilai atasannya tidak adil: ada yang dianakemaskan dan ada yang dianaktirikan.

Setelah pensiun, Hendardji diberi kepercayaan oleh Sekretariat Negara (Setneg) menjadi Direktur Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran (PPKK) Jakarta yang kemudian menggugahnya untuk membenahi Jakarta dan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2012. Saat di PPKK, ia meninjau kembali semua perjanjian yang telah dibuat antara pemerintah, dalam hal ini Setneg, dan pihak swasta sebelum tahun 2006 dalam pemanfaatan kompleks Kemayoran. Tugas PPKK adalah membuat adendum, perjanjian tambahan untuk perubahan, atas perjanjian yang dinilai merugikan negara.

Ternyata, hal itu tak mudah dilakukan karena perjanjian yang telah dibuat tidak bisa secara sepihak dibuat adendumnya. Hendardji melakukan pendekatan yang dianggap perlu kepada pihak swasta yang terlibat perjanjian. Tidak semuanya berhasil didekati dan perjanjian yang lama pun tetap berlaku. Akhirnya Hendardji mengundurkan diri dari jabatannya di PPKK karena tidak dapat menoleransi sejumlah ketidakadilan yang terjadi.

Motif Sosial

Dibesarkan oleh orangtua yang sangat peduli pendidikan, Hendardji tumbuh menjadi orang yang memiliki motif berprestasi yang kuat. Ia berusaha meraih pencapaian yang baik di sekolah dan pekerjaan. Saat sekolah, ia memiliki prestasi akademik yang baik. Saat menjadi tentara dengan tugas menjadi investigator, ia menjadikan kasus yang ditanganinya sebagai tantangan untuk berprestasi. Ia terapkan semua metode penyelidikan yang dipahami dan dikuasainya untuk menyelesaikan kasus.

Namun, motif kekuasaan yang dimiliki Hendardji cenderung lebih kuat daripada motif prestasinya. Ini tampak dari indikasi keinginannya mengendalikan lingkungan.

Ia ingin orang lain dan lingkungan mengikuti kehendaknya. Hendardji berpendapat, pemimpin yang baik adalah yang tegas tetapi luwes. Namun, keluwesan bukan hal yang sering ditampilkannya. Ketegasannya, dengan harapan agar orang lain mau mengikutinya, justru lebih mengemuka.

Penolakan dan sikap lebih baik mundur daripada meneruskan tugas yang tak sesuai dengan harapannya itu di satu sisi tampak sebagai keteguhan atas nilai-nilai yang diyakininya, tetapi di sisi lain sebenarnya menunjukkan keinginannya yang kuat untuk mengendalikan orang lain.

Selain didorong impian untuk membenahi Jakarta, daya mengendalikan menjadi motif tambahan, bahkan mungkin motif utamanya untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Kepercayaan, Pikiran, Penalaran

Sikapnya yang cenderung tak mau kompromi itu mencerminkan pandangannya tentang dunia yang penuh konflik, lingkungan yang penuh dengan upaya dan usaha untuk memengaruhi dan dipengaruhi.

Cara Hendardji menghadapi kehidupan politik adalah cenderung either-or, ya atau tidak sama sekali. Ia berusaha, tetapi pada akhirnya menolak kompromi karena ia percaya, itulah cara yang paling efektif menghadapi konflik.

Cara ini berguna kala ia menghadapi masalah dilematis. Ia dapat menentukan dengan jelas tindakan apa yang baik dan patut ia lakukan.

Contoh, meski Reza Patria pernah tersangkut kasus korupsi, keputusan mengajak Reza sebagai pasangan calon wakil gubernur diambilnya secara tegas. Landasannya, Reza telah diputus bebas murni.

Dalam tugasnya sebagai investigator, Hendardji menerapkan berbagai metode penyelidikan kasus yang dikuasainya, tekun mengumpulkan dan menganalisis informasi. Kebiasaannya ini diteruskan dalam pelaksanaan tugas setelah pensiun dari TNI. Penataan struktur kognitifnya sederhana. Ia tidak terlalu berusaha untuk menemukan beragam dimensi dari suatu hal, juga tidak mau dipusingkan oleh banyak sudut pandang. Ia berpikir dan bekerja berdasarkan prinsip yang dipegangnya. Ini tak terlepas dari pola penalarannya yang cenderung linier, merunut persoalan dalam jalur penalaran.

Dalam pengakuannya, periode tugas di PPKK Jakarta menginspirasinya maju menjadi calon gubernur. Pada periode itu, menurut dia, apa yang ditemui di Kemayoran telah memberikan gambaran tentang kondisi dan masalah Jakarta. Ini mengindikasikan adanya kecenderungan simplifikasi sebagai hasil dari penalaran yang linier, sekaligus mengindikasikan adanya prinsip yang kuat pada dirinya. Ini sesuai dengan tugasnya dulu sebagai investigator. Jika menjadi Gubernur DKI Jakarta, Hendardji akan menjadi gubernur yang tegas. ●

Kompetensi Hendardji Soepandji

Kompetensi Hendardji Soepandji

Dicky Pelupessy, Bagus Takwin & Niniek L Karim ;  

Pengajar di Fakultas Psikologi UI

Sumber :  KOMPAS, 26 Juni 2012

Pengalaman panjang Hendardji di organisasi militer secara umum kurang memunculkan atau mengembangkan kompetensi kepemimpinan transformasionalnya. Namun, ia menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang bisa memberikan contoh baik dan mendapat dukungan dari anak buah karena keteguhannya memegang prinsip. Ia memiliki kelebihan dalam pengambilan risiko karena berpegang teguh pada nilai-nilai yang ia yakini. Ia kurang menonjol dalam kompetensi kerja sama dan komunikasi.

Kepemimpinan Transformasional

Dari pengalamannya sebagai tentara, cukup sulit mendapat gambaran Hendardji sebagai pemimpin yang transformasional. Organisasi militer yang berciri kesatuan komando tak banyak memberikan peluang munculnya visi yang berbeda dengan kesatuannya. Oleh karena itu, kecil peluang sifat visioner seorang tentara selama tidak menjadi komandan tertinggi.

Ciri kepemimpinan transformasional lainnya, membangun kelompok yang solid dan punya ekspektasi kinerja yang tinggi, juga tidak menonjol pada diri Hendardji. Dua hal ini telah terbentuk dalam organisasi militer. Pendidikan militer, semangat dan jiwa korsa, serta adanya kesatuan garis komando membuat kelompok yang solid relatif telah terbentuk dalam diri seorang komandan. Begitu pula ekspektasi kinerja yang tinggi. Dalam organisasi militer, apa yang hendak dicapai terukur jelas. Jika anak buah mendapat perintah, ia harus menyatakan ”siap” dan mengerjakan perintah dengan segala upayanya.

Meski demikian, sosok Hendardji mampu memberikan contoh baik, memberikan dukungan kepada anak buah, dan memberikan rangsangan intelektual. Ia memiliki keteguhan dalam bersikap. Sikap ini dengan gamblang dapat dilihat anak buahnya. Hendardji memiliki kemampuan berempati dan memperhatikan anak buah yang membuatnya mendapat dukungan dari anak buah.

Di samping menghargai nilai-nilai spiritual, Hendardji juga memiliki kepekaan intelektual yang terjaga dalam pekerjaannya sebagai investigator. Ia mengikuti prinsip dan metode penyelidikan baku serta kerap menggunakan analisis ilmiah. Saat menangani kawasan Kemayoran, ia pun mengundang sejumlah pakar dari perguruan tinggi untuk melakukan kajian sebagai landasan untuk mengambil keputusan.

Diversitas

Pengalaman Hendardji keliling Indonesia memberikan kesadaran akan pluralitas Indonesia sehingga kompetensi keberagamannya terbentuk. Ia sadar bahwa NKRI terbentang dari Sabang sampai Merauke yang penuh diversitas. Keputusannya menggandeng Riza Patria, putra Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan, tampaknya untuk menegaskan bahwa ia mewakili Indonesia yang majemuk.

Pasangan Hendardji dan Riza tampaknya hendak mencerminkan keindonesiaan. Pilihannya untuk mencalonkan diri dari jalur independen pun tampak untuk menyampaikan pesan bahwa ia tidak mau terikat pada apakah ia diusung oleh partai berbasis agama atau tidak. Dari sini terlihat indikasi kompetensi diversitas yang ciri utamanya respek terhadap berbagai perbedaan. Hendardji tampak lebih mengedepankan kepentingan Indonesia yang plural.

Dalam kompetensi kerja sama, Hendardji kurang menonjol. Organisasi militer tempat ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja telah memberikan platform bagaimana kerja sama dilakukan, sehingga kerja sama yang dilakukannya semata mengikuti prosedur yang ada. Sistem militer telah membentuk kesatuan para anggotanya. Kerja sama dengan dasar hierarki yang jelas telah menjadi bagian dari sistem itu, lepas dari siapa pemimpinnya.

Dalam beberapa situasi, Hendardji cenderung mengikuti prinsip dan keyakinannya dan bisa saja menolak menjalankan perintah yang dinilainya tidak adil. Di organisasi nonmiliter, saat tim kerjanya menghadapi masalah, Hendardji memberi waktu mereka untuk berusaha menemukan solusi. Apabila mereka menemui jalan buntu, barulah Hendardji mengambil alih penemuan solusinya.

Hendardji termasuk tipe pemikir yang tertempa dalam perjalanan panjangnya sebagai investigator dan lebih suka berpikir sendiri dengan kerangka pikirnya. Ia bekerja mengarah pada solusi, cenderung dominan mengikuti informasi yang sudah dimilikinya. Ia kurang melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan penting meskipun berada dalam situasi bersama.

Fokus kepada Warga

Saat terjadi kerusuhan Mei 1998, Hendardji menjabat Komandan Polisi Militer Kodam Jakarta Raya (Danpomdam Jaya). Ia menjabat dari tahun 1997 sampai 1999 sehingga cukup mengenal Jakarta. Ia punya perhatian mendalam terhadap nasib warga Jakarta, yang tercermin dalam tagline ”berkumis” yang menjadi kontroversi itu. Kondisi Jakarta yang dinilainya berantakan, kumuh, dan miskin mengundang perhatiannya untuk membenahi Jakarta dan memperbaiki nasib warga Jakarta.

Kebetulan saat ini istrinya, Ratna Rosita, menjabat Sekjen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sehingga dapat membantunya memahami masalah kesehatan warga Jakarta. Ia menilai ada program Kemenkes yang tak jalan di Jakarta karena buruknya birokrasi. Oleh sebab itu, salah satu yang ingin dibenahinya adalah birokrasi yang menghambat berjalannya program Kemenkes itu demi layanan dan kondisi kesehatan warga Jakarta yang lebih baik. Sebelum dan selama pencalonannya, Hendardji aktif berkeliling menemui warga untuk menyelami lebih dalam masalah dan kondisi Jakarta.

Kepekaan Global

Kepekaan global cukup menonjol pada Hendardji. Saat ia menjabat Asisten Pengamanan KSAD tahun 2008-2010, ia terlibat dalam usaha membongkar jaringan teroris dan bekerja sama dengan badan intelijen Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Perancis, dan China. Meskipun pengalaman itu dalam konteks pertahanan dan keamanan, hal itu memberikan pengalaman komunikasi interbudaya dan pengenalan budaya lain.

Penugasannya menangani kawasan Kemayoran mendorongnya untuk melakukan terobosan. Hasilnya, ia meningkatkan pendapatan empat kali lebih dari kisaran Rp 200 miliar menjadi Rp 900 miliar dalam waktu yang relatif singkat (Oktober 2010-Januari 2012).

Sebagai Ketua Umum PB FORKI pada tahun 2011, ia dinobatkan sebagai pembina terbaik dalam Anugerah Olahraga Indonesia karena perolehan 11 emas atlet-atlet karate Indonesia di SEA Games di Palembang melebihi target, baik KONI (5 emas) maupun PB FORKI (7 emas). Ini mengindikasikan adanya kemampuan membuat terobosan dengan hasil yang positif.

Pekerjaannya di Kemayoran juga menunjukkan hal lain tentang Hendardji, yaitu berani mengambil risiko. Ia meninjau ulang perjanjian-perjanjian yang sudah ada sebelumnya. Peninjauan ulang itu tentu mungkin mengurangi pendapatan pihak-pihak yang telah diuntungkan dari perjanjian sebelumnya. Namun, terbukti ia bisa melakukan pendekatan dan membawa kedua belah pihak menyepakati perubahan (adendum). Namun, ia akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya itu karena perbedaan prinsip.

Itu adalah risiko yang diterimanya sebagai orang yang berpegang pada prinsip. Menghadapi warga Jakarta yang kebanyakan tergolong dalam tipe pragmatis, sifat Hendardji ini akan mendapatkan ujian besar. ●

Hendardji Soepandji : Ingin Berdenyut Bersama Warga di Kota yang Layak Dihuni

Hendardji Soepandji : Ingin Berdenyut Bersama Warga di Kota yang Layak Dihuni

Madina Nusrat dan Fransisca Romana ;  Wartawan KOMPAS

Sumber :  KOMPAS, 26 Juni 2012

Kota Jakarta yang menjadi pusat denyut kehidupan Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Seiring usia dan perkembangannya, beban yang ditanggung Jakarta semakin berat. Di mata calon gubernur nomor urut dua, Hendardji Soepandji, sudah saatnya Jakarta perlu diremajakan agar menjadi kota megapolitan yang layak huni. Peremajaan kota menjadi pilihan bagi Hendardji yang bertekad hanya memimpin Jakarta selama satu periode. ”Tata kota Jakarta perlu ditata ulang dengan berbasis pada peningkatan ruang publik,” ujar Hendardji.

Memanfaatkan momentum perekonomian dunia yang kini mengarah ke Asia, Jakarta harus bisa menjadi kota yang dibangun dengan dukungan perekonomian yang kuat. Caranya, dengan mengembangkan pola ekonomi makro dan mikro.

Itulah sikap tegas yang disampaikan Hendardji. Dalam skala makro, menurutnya, Jakarta harus bisa menjadi akses ekonomi nasional dan internasional. ”Sebab itu, Jakarta harus membangun infrastruktur pendukungnya. Dibandingkan dengan beberapa kota lain di dunia, Jakarta sebenarnya sudah lebih unggul 20 tahun. Tahun 1990, Bangkok belum punya jalan tol, Jakarta sudah. Tetapi, sekarang, mereka sudah punya subway, Jakarta belum punya,” katanya.

Dalam skala mikro, Hendardji merasa bahwa warga Jakarta harus menjadi pelaku ekonomi sektor riil, bukan sekadar jadi pelayan. Sektor ekonomi kerakyatan itu ditandai dengan hidupnya pasar tradisional, usaha kecil menengah, dan pedagang kaki lima.

Jumlah warga kelas menengah ke bawah di Jakarta mencapai 70 persen, sementara warga menengah ke atas hanya 30 persen. ”Lihat saja jumlah mal lebih banyak daripada jumlah pasar tradisional. Jumlahnya harus dirasionalisasi,” ujar Hendardji.

Menurut dia, saat ini ekonomi makro dan ekonomi mikro di Jakarta belum berjalan sebagaimana mestinya. Rencana detail tata ruang yang ada belum mewadahi semua sektor ekonomi agar bergerak dengan semestinya.

”Saya keliling ke 267 kelurahan di Jakarta dan selalu saya temukan warga miskin. Pendapatan mereka hanya Rp 300.000 per bulan,” katanya.

Guna menjembatani kesenjangan itu, prioritas Hendardji adalah memperbaiki seluruh fasilitas publik. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Hendardji adalah transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau. Seseorang yang naik transportasi umum seharusnya transit tak lebih dari dua kali. Kalau transportasi murah, biaya hidup pun tentu murah.

Untuk mewujudkannya, Hendardji menawarkan konsep untuk memperpendek jarak antara tempat tinggal dan tempat kerja atau sekolah. ”Konsep itu sudah saya jalankan untuk kawasan Kemayoran. Kemayoran menjadi satu-satunya tempat yang tidak macet di Jakarta. Orang tinggal, bekerja, sekolah, rekreasi, belanja, dan olahraga dilakukan di satu kawasan,” ujar Hendardji, yang pernah satu tahun menjadi Direktur Utama Pusat Pengelola Kompleks Kemayoran.

Hendardji akan mengupayakan agar orang bekerja tidak keluar dari kecamatannya dan orang bersekolah tidak perlu keluar dari kelurahannya. Dengan memperpendek jarak, terbukti kemacetan bisa diatasi.

Konsep pembangunan vertikal juga menjadi strategi Hendardji untuk menata dan meremajakan kota. Seiring pembangunan rumah susun, dibangun juga fasilitas di sekitarnya. Misalnya, lantai 1 rusun digunakan sebagai tempat usaha, sedangkan lantai 2 ke atas untuk hunian. Di sekitar rusun juga dibangun sekolah dan puskesmas. Dengan begitu, warga tidak perlu pergi jauh-jauh dari tempat tinggalnya.

”Anggaran untuk itu ada di 17 kementerian. Memang anggarannya kecil-kecil, tetapi kalau dikali 17, akan menjadi banyak juga,” kata Hendardji.

Bukan Gratis

Masalah pendidikan dan kesehatan tak luput dari perhatian Hendardji. Berdasarkan perhitungan dia, ada 800.000 orang hampir miskin di Jakarta. Kalau sakit 3-4 hari saja, mereka sudah jadi miskin. Untuk itu, warga miskin akan diberikan asuransi yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sementara warga mampu bisa membiayai sendiri biaya kesehatannya. Dengan begitu, dana dari APBD dapat digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan.

Bagi Hendardji, masalah pendidikan dan kesehatan tak terletak pada biaya gratis, tetapi agar semua warga bisa terlayani dengan baik dan mendapatkan pelayanan yang berkualitas.

”Tugas pemerintah bukan menyediakan pendidikan dan kesehatan gratis, karena itu tidak ada dalam konstitusi, tetapi bagaimana meningkatkan kualitasnya. Kalau sekolah gratis, terus jadi bodoh, bagaimana? Bagaimana pendidikan mau berkualitas kalau perpustakaan saja tidak punya?” katanya.

Di mata Hendardji, tugas pemerintah adalah memberikan kemudahan bagi semua warganya. Berpegang dari tugas itu, Hendardji bermaksud menghidupkan pelayanan publik selama 24 jam. Termasuk juga menggalakkan kegiatan kesenian, olahraga, dan hiburan yang bergerak pada malam hari. Kegiatan semacam ini juga terbukti bisa turut menggerakkan perekonomian masyarakat. Jika ekonomi masyarakat bergerak dan berputar, jumlah angka penganggur pun bisa dikurangi.

Ruang Publik

Keberadaan fasilitas dan ruang publik di sebuah kota merupakan sebuah keharusan. Itu sebabnya, fasilitas publik ini harus terus dibenahi, termasuk jumlah ruang publik juga akan ditambah. Menurut Hendardji, dengan bertambahnya ruang publik, ruang terbuka hijau pun akan bertambah. Ia menargetkan ruang terbuka hijau ini sebanyak 30 persen dari seluruh ruang yang ada di Jakarta.

Bangunan yang menyalahi aturan, seperti di pinggir kali dan pinggir rel, akan dibongkar dan direlokasi. Warga pun diminta untuk aktif membuat ruang terbuka hijau di tempat tinggalnya, misalnya dengan membuat tempat resapan air. Dengan bertambahnya ruang terbuka hijau, Hendardji berharap persoalan banjir yang selalu menghantui Jakarta bisa diatasi.

Ruang publik itu, menurut Hendardji, bisa sekaligus mencegah kriminalitas. Sarana olahraga, misalnya, dibangun untuk memberi tempat menyalurkan energi bagi yang gemar tawuran. Ruang publik perlu dibangun agar masyarakat tidak terkotak-kotak. Warga akan melebur karena mereka punya ruang untuk berinteraksi satu sama lain. Di ruang publik itu pula, warga bisa bebas menyalurkan ekspresinya.

”Selama ini Pancasila mati suri. Masyarakat sudah bergerak ke arah patembayan, bukan lagi sebuah paguyuban yang bergotong-royong. Pancasila harus dihidupkan lagi. Caranya ya lewat interaksi di ruang publik itu. Toleransi tidak bisa hanya diomongkan, harus dilakukan,” kata Hendardji.

Untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, Hendardji akan meningkatkan kehadiran pemimpin di masyarakat supaya warga merasa dekat. Melalui ruang-ruang publik yang ada, Hendardji akan hadir menyapa masyarakat.

”Dengan begitu, kami membangun kepercayaan terhadap pemerintah melalui keterbukaan dan komunikasi yang jujur. Kami akan dekati juga tokoh pemuda dan tokoh masyarakat supaya menjadi efek deterens bagi para pelanggar aturan,” katanya.

Sebagai calon gubernur yang maju melalui jalur perseorangan, Hendardji tetap akan membangun komunikasi dengan partai politik. Meskipun demikian, dia tidak akan tunduk atau mau dikendalikan oleh partai politik.

”Meskipun kami dari jalur independen, tak berarti kami mengikuti semua yang mereka perintahkan. Pemimpin harus punya karakter,” ujarnya dengan tegas.

Kalau perlu, lanjut Hendardji, gubernur DKI Jakarta bisa diberi jabatan sebagai RI 3 supaya ada kedekatan komunikasi dengan pusat dan bisa berbagi beban dengan daerah penyangga. Hal itu karena Jakarta merupakan kota megapolitan yang tidak bisa lepas dari wilayah sekitarnya.

Anggaran daerah juga akan dibuka supaya masyarakat bisa memberi usulan dan masukan kepada parlemen. Tak hanya program yang dibeberkan, tetapi setiap uang yang digunakan pemerintah pun akan diungkapkan kepada rakyat sebagai alat untuk mengontrol penyalahgunaan anggaran.

Dengan segala upaya itu, Hendardji berharap Jakarta menjadi kota yang agamis, yang warganya saling menghormati dan saling menghargai, serta tidak arogan. Warga kota sadar dengan yang dilakukannya, bukan sekadar karena tekanan. Kebersihan, keindahan, olahraga, seni, dan budaya pun harus menjadi sikap hidup masyarakat. Dengan demikian, Jakarta layak menyandang sebutan megapolitan yang layak huni.

Lalu, apakah modal yang dimilikinya cukup untuk mewujudkan Jakarta sebagai megapolitan yang layak huni, apalagi dia berasal dari latar belakang tentara? ”Sebagai tentara, saya terbiasa tertib dan bersih. Saya pernah jadi komandan, saya juga Ketua Umum PB Forki, dan saya mendapat dukungan penuh untuk maju. Konsep tata kota saya punya dari pengalaman sebagai Dirut Kemayoran,” ujarnya.

Hendardji tetap membuka ruang kerja sama dengan mitra kerja. ”Tapi, tidak dikendalikan mereka. Mereka yang harus menjalankan konsep saya, bukan sebaliknya. Saya rasa tidak akan ada halangan,” katanya. ●

Organisasi, Modal Riza Membangun Jakarta

Organisasi, Modal Riza Membangun Jakarta

Madina Nusrat dan Fransisca Romana ;  Wartawan KOMPAS

Sumber :  KOMPAS, 26 Juni 2012

Mencalonkan diri sebagai wakil gubernur, bagi Ahmad Riza Patria bukan berarti menjadi orang nomor dua ataupun sekadar menjadi pemain yang duduk di bangku cadangan. Bersama Hendardji Soepandji, pengusaha jasa konsultan konstruksi ini yakin dapat turut serta membangun Ibu Kota Jakarta yang lebih merakyat.

”Selama saya mengenal Pak Hendardji, dia merupakan sosok yang bijak. Itu sebabnya, saya mau dipinang sebagai wakilnya di bursa Pemilihan Gubernur DKI,” kata Riza, saat dijumpai di tempat tinggalnya di sebuah apartemen di Jalan Casablanca.

Riza mengaku sudah mengenal Hendardji sejak tahun 2007. Keduanya dipertemukan dalam sebuah forum ekonomi dan di dalam acara itu, Riza hadir sebagai pengusaha muda yang bergerak dalam bidang jasa konsultan konstruksi.

Keyakinan Riza masuk dalam bursa Pemilihan Gubernur DKI tahun 2012 itu juga didukung pengalamannya selama ini yang sudah malang melintang di dunia organisasi kepemudaan, kewirausahaan, dan juga politik. Apalagi keterlibatannya dalam setiap organisasi itu juga selalu mengambil peranan penting, yakni menjadi pemimpin.

”Pengalaman memimpin organisasi menempa saya memecahkan segala macam masalah di berbagai kelompok masyarakat,” katanya.

Dari pengalamannya itu, menurut Riza, sudah saatnya pembangunan di Jakarta turut melibatkan warganya. Apalagi warga Ibu Kota ini terdiri atas beragam etnis dan golongan yang memiliki latar belakang dan kepentingan yang beragam, dengan kompleksitas yang cukup tinggi.

”Pembangunan Jakarta yang merakyat ini akan dimulai dengan merevitalisasi agen-agen kepemudaan. Kemudian melangkah pada peremajaan kota dengan melibatkan masyarakat,” jelasnya.

Pemerintah Provinsi DKI selama ini, kata Riza, kurang melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Bahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pun tidak disampaikan pemerintah kepada masyarakat secara transparan, termasuk pembagian komposisi anggarannya.

Sementara APBD DKI yang mencapai Rp 41 triliun itu sebagian besar tersedot untuk belanja pegawai. Komposisi anggaran untuk pembangunan hanya tersedia sebagian kecil.

Untuk itu, kata Riza, dibutuhkan inovasi agar penggunaan anggaran bisa efisien. Pada saat yang sama dibutuhkan terobosan-terobosan agar pembangunan di Ibu Kota ini dapat turut dibiayai investor sehingga sektor riil dapat bergerak. Dengan demikian, akan terbuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Pasar-pasar tradisional juga harus dihidupkan kembali agar interaksi masyarakat dapat berjalan baik. Selain dapat mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan, pasar tradisional ini juga memiliki kelebihan dalam membangun interaksi yang konsisten antara penjual dan pembeli. Lewat interaksi itu, dengan sendirinya akan terbangun sentimen sosial di kalangan masyarakat Jakarta yang majemuk ini.

”Di pasar, terjadi interaksi positif antara pembeli dan penjual. Tawar-menawar itu sangat manusiawi. Dengan sendirinya dapat mengurangi kesenjangan sosial,” jelas Riza.

Sementara yang terjadi saat ini di Jakarta malah sebaliknya. Dengan komposisi penduduk masih didominasi warga miskin, pasar yang dibangun lebih banyak adalah pasar modern, seperti mal dan minimarket. Tak hanya menyebabkan munculnya ketimpangan sosial, tetapi pendirian mal di Jakarta telah menyingkirkan ruang terbuka hijau.

”Dampak lainnya tak hanya mengakibatkan ruang terbuka hijau menghilang. Anak-anak di Jakarta sekarang ini juga jadi lebih banyak menghabiskan waktunya di mal dibandingkan bermain di taman dan berkunjung ke museum,” jelas suami dari Ellisa Sumarlin ini.

Pengalamannya dalam organisasi kemasyarakatan memang telah membentuk pola pikir Riza untuk memandang masyarakat sebagai potensi pembangunan. Dalam konteks Jakarta, lanjutnya, masyarakat merupakan potensi yang harus dikembangkan kemampuannya.

”Apalagi sejarah telah menunjukkan, Jakarta sangat potensial dikembangkan sebagai kota jasa. Sejak kolonial Belanda hingga saat ini, Jakarta selalu ramai didatangi pedagang,” jelasnya.

Untuk mendukung Jakarta sebagai kota jasa, perlu dikembangkan kemampuan warga di kota itu. Aksesibilitas warga terhadap pendidikan harus dibuka seluas-luasnya sehingga tingkat pendidikan warga Jakarta dapat meningkat. Warga yang memiliki keterampilan tertentu juga semakin banyak sehingga mereka bisa menjangkau lapangan pekerjaan dengan mudah.

Mengembangkan Jakarta sebagai kota jasa, menurut Riza, juga perlu dimengerti dahulu kompleksitas di Ibu Kota ini. Untuk itu, lanjutnya, dibutuhkan pemimpin yang kuat. ”Kita tahu di kota ini ada banyak kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang kuat seperti Hendardji dan saya siap membantunya karena saya juga memiliki kepribadian yang kuat,” jelasnya.

Dalam menjaga keseimbangan dengan beragam kelompok yang berbeda, Riza memang sudah memiliki bekal untuk itu. Bahkan untuk saat ini, selain aktif sebagai anggota Majelis Pemuda Indonesia di Komite Nasional Pemuda Indonesia, Riza juga menjabat sebagai salah satu Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerindra dan juga anggota Badan Seleksi Organisasi Partai Gerindra.

”Di Gerindra, saya aktif menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya. Ini sudah tidak jadi masalah meski saya mencalonkan diri dari jalur perseorangan,” katanya.

Namun, relasi yang sudah terbangun dengan partai-partai politik itu, ditegaskan Riza, tidak akan membuat dia berpaling dari masyarakat dalam membuat kebijakan pemerintah. ”Sebagai calon perseorangan, saya akan tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat Jakarta, bukan kepentingan segolongan orang atau partai politik,” jelasnya.

Kalau dari Gerindra, kenapa mendaftar sebagai calon wakil gubernur dari jalur perseorangan? Riza memaparkan bahwa pengurus di Partai Gerindra memberikan keleluasaan bagi dirinya untuk ikut dalam bursa Pilgub DKI meski itu lewat jalur perseorangan. ”Meski Gerindra mengusung Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) sebagai cawagub dengan Joko Widodo, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memberikan restu untuk maju dalam jalur perseorangan,” jelasnya. ●