Toleransi

Toleransi Toriq Hadad  ;   Pengarang;  Wartawan Senior Tempo

                                                       TEMPO.CO, 15 Mei 2017

                                                           

Ketika banyak orang risau tentang defisit toleransi beragama di sekitar kita, saya teringat Pasuruan. Kota kecil itu dikenal sebagai gudang pesantren. Madrasah banyak didirikan, juga sekolah negeri, sekolah swasta, termasuk sekolah Katolik. Maka, santri bersarung dan berkupluk, pelajar bercelana pendek, pastor dan suster berjubah dan berkalung salib, dulu bukan pemandangan aneh di kota kecil itu. Di SMA, saya masuk sekolah Katolik, dan saya tak pernah melupakan satu pertemuan yang jarang pada tahun 1977. Pastor Harmelink, seorang guru warga negara Belanda, berkunjung ke rumah kakek saya. Pastor yang selalu berjubah dan bersepeda itu diterima kakek saya yang hampir tak pernah lepas dari kopiah dan sarung di rumah kami. Kakek saya menyampaikan terima kasih atas perkenan Pastor Harmelink memberi izin bagi saya dan teman-teman yang Islam untuk melaksanakan salat Jumat. Kakek saya juga tidak keberatan dengan permintaan pastor itu untuk mengadakan pelajaran budi pekerti di halaman gereja. Pada masa Pastor Harmelink menjalankan misinya di kota itu, hiduplah seorang kiai besar di Pasuruan. Dialah Kiai Abdul Hamid, seorang ulama asal Lasem, Jawa Tengah, yang dipercaya sebagai "waliallah" yang tinggi ilmunya. Kiai Hamid dikenal sangat halus budi bahasanya, tidak suka menonjolkan diri, apalagi "bermain politik" dengan penguasa kota. Bila tiba waktu salat Jumat, ia lebih memilih duduk di pojok masjid dekat menara ketimbang berada di saf paling depan. Selain pantang melangkahi anggota jemaah yang datang lebih dulu, Kiai Hamid sengaja menghindar dari serbuan orang yang berebut mencium tangannya. Ia memaafkan maling yang mencuri sarung santri di pondoknya, bahkan mengundang si maling untuk datang beribadah di pondoknya. Kiai Hamid sangat tahu perannya sebagai ulama: mengajar dan menyempurnakan akhlak. Ia menyediakan diri mengajar pada Ahad pagi. Ia mengajar kitab-kitab tasawuf, seperti Bidayatul Hidayah dan Salalimul Fudlala. Ia mengamalkan ilmu yang sudah didalaminya selama puluhan tahun. Kendati ia punya pengaruh besar di kalangan Nahdlatul Ulama, saya tak pernah mendengar Kiai Hamid bicara politik praktis, apalagi menyebar kebencian terhadap agama lain atau pemerintah setempat. Saya percaya Kiai Hamid tahu persis aktivitas para penyebar agama lain di kotanya, seperti Pastor Harmelink itu. Tapi ia tak pernah menyulut kebencian atau membakar emosi pengikutnya untuk membenci pengikut agama lain. Yang dilakukan Kiai Hamid adalah menambah ilmu pengikutnya, barangkali karena ia percaya bahwa, semakin dalam ilmu agama seseorang, maka semakin kokoh benteng keimanannya. Kiai Hamid yang bertutur lembut ini sungguh jauh dari potret ulama masa kini yang bergelora, dengan kata-kata panas, seakan siap menghakimi siapa saja yang dianggap tidak membela Islam. Di Jakarta hari-hari ini, sulit benar saya mendapati ulama dengan akhlak sebaik Kiai Hamid. Yang gampang saya temui, ustad atau khatib di masjid yang selalu bicara kebaikan agamanya dan keburukan agama orang lain. Yang terlalu sering saya dengar, ulama yang mengkafirkan orang lain, menentukan bahwa si pemeluk agama lain akan masuk neraka. Ujaran kebencian, menarik garis antara Islam dan bukan Islam dalam kehidupan sosial, memutlakkan soal-soal akhirat yang semestinya menjadi rahasia Allah seperti menjadi mode belakangan ini. Saling hujat, saling maki, tumbuh subur di media sosial, memecah keluarga, merusak pertemanan. Saya tak tahu kapan ini semua berakhir. Saya juga tak tahu apakah Tuhan akan menurunkan lagi seorang Kiai Hamid. ●

Doa Pedagang Bunga

Doa Pedagang Bunga Toriq Hadad  ;   Wartawan Senior Tempo

                                                       TEMPO.CO, 06 Mei 2017

                                                           

Ya, Tuhan, terima kasih atas banjir pesanan bunga papan belakangan ini. Sudah lebih dari lima ribu papan kami kirim ke Balai Kota Jakarta. Belum lagi yang ke markas besar kepolisian di Jakarta dan berbagai kota. Kalau satu papan lima ratus ribu rupiah, tentu kalkulator-Mu lebih canggih menghitung berapa untung kami. Kami ikut terharu dengan simpati yang luar biasa untuk Ahok-Djarot yang kalah dalam pilkada lalu--tentu beritanya sudah sampai ke rumah-Mu. Kami memang sempat protes sedikit, agak sulit membuat huruf-huruf baru dari styrofoam untuk melayani ucapan yang aneh-aneh. Misalnya ini: Oh Tuhan, Kucinta Basuki, Kusayang Tjahaja, Rindu Purnama, Inginkan Basuki-Djarot. Dari Mami Cantik yang lagi Mellow. Orang bilang kelompok "mellow" beginilah yang membuat bara pilkada terus menyala. Tapi apa salahnya membuat ucapan manis begitu? Kami sama sekali tak melihat ada yang keliru dengan curhat begini. Ah, di sini kami harus minta ampun, Tuhan, kami sudah tak jujur. Kalau boleh mengaku, sesungguhnya kami tak terlalu peduli: semakin banyak kelompok "mellow", grup "baper", semakin bejibun yang enggan move on, kami semakin untung. Kalau doa yang terlalu serakah ini salah, maafkan kami. Sudah lama kami tak panen, dan kami yakin karena Kau memelihara kelompok "baper" dan "mellow" itulah kami menikmati rezeki seperti sekarang. Pemerintah? Jangan harap. Malah beberapa tahun lalu pemerintah mengimbau aparatnya agar tidak banyak-banyak kirim ucapan selamat lewat bunga papan. Jadi, mumpung lagi panen, kami tak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Order apa pun kami terima, termasuk dengan pesan yang sudah tak ada hubungannya dengan Ahok-Djarot. Ada ajakan untuk menjaga keutuhan NKRI, harapan kepada kepolisian untuk mewaspadai gerakan radikal dan intoleran. Kami bingung, apa sih konteks ucapan itu, lalu ditujukan kepada siapa? Tapi kami sih hepi-hepi saja memenuhi permintaan pelanggan. Siapa pelanggan itu? Kami tak mau ambil pusing, apakah mereka pendukung Ahok-Djarot atau pendukung Anies-Sandi, itu urusan mereka. Prinsip kami sama dengan dokter, tidak boleh menolak "pasien". Tentu Kau serba tahu alasan kami: kalau kami terseret politik di balik perang kembang ini, maka hanya kepusingan yang kami dapat, bisnis kami bisa kacau-balau. Bayangkan saja, Tuhan. Bunga papan yang cantik di Balai Kota itu tiba-tiba saja ada yang membakar. Kalau kami ikut berpolitik, waktu kami akan habis dengan menebak-nebak siapa pelakunya, siapa yang hendak dibuat buruk muka dengan pembakaran itu. Kami bingung, mengapa bunga yang indah mendadak dipakai untuk urusan yang jauh dari indah, bahkan jahat. Kami bingung, kenapa sikap anti-radikalisme yang seharusnya kita yakini bersama mendadak harus dinyatakan lewat bunga papan. Mengapa tidak langsung dan terang-terangan saja dinyatakan kepada polisi atau presiden. Bukankah menyampaikan pesan lewat bunga papan itu mahal? Tapi lagi-lagi kami berpura-pura: kalau dinyatakan langsung, jelas kami kehilangan pesanan. Tapi apakah harus kami berdoa supaya Engkau terus memelihara ketidaknormalan di sekitar kami agar dagangan kami tetap laris? Kami tak tahu. Bisikkan jawaban kepada kami. Urusan tempat berdoa kepada-Mu pun bisa menjadi urusan panjang, Tuhan. Kalau kami memilih tidak ikut berdoa di Monas, kami dituduh tidak membela agama, paling tidak dianggap kadar keimanan kami lemah. Kalau ikut ke sana, kami dituduh radikal. Jadi, biarkan kami tidak ikut berdebat soal tempat berdoa ini. Kami hanya ingin Kau kabulkan doa kami ini: semoga ketidakwarasan ini cepat berlalu, tapi bunga kami tetap laku. ●

Pilkada Jakarta 2017: Kalau Ahok atau Anies Menang

Pilkada Jakarta 2017: Kalau Ahok atau Anies Menang Toriq Hadad  ;   Wartawan Senior TEMPO

                                                   INDONESIANA, 19 April 2017

                                                           

Jakarta melaksanakan pemilihan kepala daerah hari ini. Sekitar 6,9 juta penduduk Jakarta akan memilih salah satu dari dua pasangan calon pemimpinnya: Ahok-Djarot atau Anies-Sandi. Tapi yang sibuk bukan hanya penduduk Jakarta, praktis seluruh penjuru negeri seperti “terlibat” pilkada Jakarta ini. Siapa pun yang menang, sejarah mencatat pilkada 2017 ini sebagai salah satu yang tergolong buruk sepanjang sejarah pemilihan di Jakarta. Isu agama dan ras secara memualkan dieksploitasi menjadi alat untuk menyerang lawan politik. Keluarga, grup pertemanan, komunitas kantor, semua terbelah mengikuti pilihan politik. Suap merajalela, dan tidak seorang pun berani mengatakan kedua pasangan bebas dari cacat dan cela ini. Sedihnya, yang diperdebatkan bukan program kedua pasangan, tapi stempel yang dilekatkan paksa pada kedua pasangan. Maka yang terdengar di mana-mana: pilih Ahok itu dosa karena dia “kafir” dan menista agama, pilih Anies itu menyuburkan radikalisme dan mengembalikan Orde Baru karena dia dirangkul Rizieq serta Cendana. Adu program yang sebenarnya terjadi, paling tidak pada saat debat, seakan-akan tidak lagi mempengaruhi pilihan di Tempat Pemungutan Suara pagi ini. Saya setuju dengan pendapat ini: siapapun yang menang, ketegangan tidak akan segera pergi dari Jakarta. Perbedaan ini akan lama mengendap, butuh usaha yang kuat dan jujur dari sang pemenang untuk mengakomodasi yang kalah. Bila tak ditangani serius, kelompok kalah akan tetap bertahan sebagai “kelompok penolak”, resisten terhadap semua program, apatis, bahkan mungkin destruktif -- semua sikap yang sangat menghambat pemenang untuk membangun Jakarta. Tapi lebih baik kita tidak berkutat pada yang sudah ditunjukkan Ahok atau Anies selama ini, tapi membayangkan Jakarta (dan Indonesia) yang kita impikan untuk masa mendatang ini. Yang kita impikan adalah Jakarta yang bebas korupsi dan pungli. Kota yang menjadi cerminan praktek demokrasi kita. Kota yang menjunjung keberagaman atau pluralisme. Kota di mana kesetaraan warganya di mata hukum menjadi contoh bagi kota lain. Kota yang memberikan peluang ekonomi yang proporsional bagi warga. Kota yang adil bagi semua penghuninya, kota yang nyaman dihuni. Kota di mana pemimpinnya mau mendengar warganya, mau mendengar kritik, mau berembuk, berunding demi kebaikan bersama. Kota dengan pemimpin yang bersih dari korupsi. Dengan Anggaran Daerah lebih dari Rp 70 triliun, tuntutan itu rasanya sangat masuk akal. Pemimpin Jakarta perlu memiliki standar kompetensi dan standar moral yang sangat tinggi. Pemimpin yang siap menerima yang kalah dalam barisannya. Bagaimana kalau Ahok menang? Apakah dia mampu memenuhi semua impian ini? Ahok jelas memiliki kinerja yang baik sejak dia menggantikan Jokowi pada November 2014 lalu. Semua program dia jalankan dengan lugas, keras, dengan ketegasan yang luar biasa. Bicaranya blak-blakan, pedas, dan sengaja ia unggah rapat2 yang pedas dengan staf-nya itu di You Tube. Para pegawai DKI yang korupsi dia sikat habis. Jakarta jelas berubah, warga merasakan perubahan positif itu. Kepuasan warganya pada kerja Ahok tidak diragukan. Seharusnya dengan semua itu Ahok melenggang menang di putaran pertama. Tapi fakta menyatakan dia tidak dipilih mutlak oleh warga yang dilayaninya itu. Sebagian besar warga Jakarta pasti puas akan kerja Ahok, tapi mereka banyak yang tidak memilih Ahok di TPS. Apa yang terjadi sebenarnya? Tentu tak ada jawaban pasti atas “keterbelahan” sikap warga Jakarta ini. Saya menduga-duga dengan pertanyaan sederhana ini: kalau tidak ada kasus Al Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu itu, apakah Ahok akan menang satu putaran? Saya yakin jawabannya adalah: YA. Artinya, kerja bagus Ahok seperti dilupakan ketika dia menyinggung hal paling sensitif dalam pandangan sebagian warga Jakarta: soal agama. Saya termasuk yang tidak percaya Ahok menista agama dengan ucapannya di Kepulauan Seribu itu, tapi ingatlah bahwa tidak semua orang tidak percaya. Banyak yang yakin penistaan terjadi, banyak yang “dipaksa” yakin oleh lawan politik Ahok. Begitu kuatnya keyakinan penistaan itu dipompakan sampai-sampai menghanguskan semua hal baik yang sudah ditebar Ahok. Pendukung Ahok mungkin beranggapan: panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Tidak saya pungkiri, barangkali sebagian kecil warga masih ada yang beranggapan “tidak mau memilih keturunan Tionghoa” -- seperti juga sebagian yang lain “menolak memilih keturunan Arab”. Maka, tantangan Ahok kalau ia terpilih adalah mengubah gaya kepemimpinannya. Gaya otoriter yang ia pakai selama ini sudah terbukti membuatnya harus tertatih-tatih melewati putaran kedua. Ini indikator yang jujur, tidak semua warga suka dengan style “suka-suka gue” yang ia jalankan. Ia mesti lebih sabar, termasuk menerima kritik dari lingkungan yang bukan teman-temannya. Ahok perlu paham, bahwa wartawan yang mengkritik itu bukan musuh (tidak perlu juga diusir dari Balaikota), dan kritik itu tidak berbahaya. Ia tidak perlu sesabar Jokowi dengan makan siang lebih 50 kali sebelum memindahkan pedagang pasar, tapi gaya buldozer hanya akan menuai problem yang tidak perlu datang kalau ia sedikit bersabar. Tantangan terbesar Ahok tentu saja memberesi reklamasi. Ini tidak hanya menyangkut perizinan, tapi perlakuan terhadap investor raksasa seperti Aguan yang sudah menanam triliunan rupiah di sana versus keprihatinan nelayan dan para penggiat lingkungan hidup. Kebijakan apapun yang diambil Ahok kelak kalau ia menang, akan menunjukkan ke mana ia berpihak, maka semoga ia berhasil meniti buih. Bagaimana kalau Anies menang? Anies terlempar dari kabinet Jokowi. Orang banyak bilang, itu lantaran Anies kelak bisa jadi kuda hitam pada pemilihan presiden 2019. Tapi tak sedikit yang mengatakan bahwa kinerjanya tidak kinclong sebagai menteri pendidikan. Ia tidak pernah memimpin birokrasi yang besar, maka banyak yang ragu apakah Anies sanggup mengatasi birokrasi DKI yang luas itu. Ia memang pernah bergiat di KPK, tapi banyak yang meragukan apakah ia seberani Ahok untuk memberantas korupsi di birokrasi Jakarta. Lalu soal radikalisme. Kunjungan Anies ke markas FPI di Petamburan membawa kesan bahwa ia kelak sulit bersikap tegas kepada kelompok garis keras itu. Memang tidak adil menimpakan meningkatnya radikalisme belakangan ini pada Anies seorang, tapi justru itu tantangan paling besar kalau Anies terpilih. Akankah dia sanggup mengatasi ulah kelompok-kelompok garis keras yang sekarang mendukungnya ketika ada masalah nantinya. Orang menunggu dengan cemas sikap Anies terhadap aksi sweeping, arak-arakan bermotor kelompok kupluk putih, atau razia ke tempat-tempat hiburan yang selama ini kerap mereka lakukan. Orang juga akan menakar Anies dari hubungannya dengan Cendana, kalau ia menang kelak. Banyak yang bilang, membawa-bawa aspirasi Orde Baru bukanlah inspirasi yang baik bagi pemimpin yang bekerja demi masa depan, termasuk masa depan Jakarta. Jakarta merupakan etalase negeri, termasuk dalam membangun hubungan antara pemimpin dan rakyatnya. Kepemimpinan searah, yang tidak menumbuhkan partisipasi luas seperti dipertontonkan Orba, bukanlah contoh yang hubungan pemimpin-rakyat yang mesti dibangun di Jakarta. Anies mesti membuktikan diri kelak bebas dari pengaruh Cendana ini dalam menjalankan kepemimpinannya, dan ini tidak akan mudah. Banyak orang menyayangkan Anies yang seperti tidak pandai menutupi ambisi politiknya, untuk pada suatu hari sampai ke Istana. Ia dinilai kurang sabar, terburu-buru memutuskan meniti “jembatan” menuju kursi tertinggi Republik itu dengan ikut berlomba merebut Balaikota DKI. Ia baru 47 tahun pada bulan Mei ini –lebih muda daripada Ahok yang 50 tahun. Sikap yang dianggap terburu-buru ini membuat Anies seperti ingin cepat-cepat meraih dukungan dari mana saja, tanpa perduli pada platform yang selama ini ia tunjukkan: sebagai orang yang moderat, toleran, punya visi masa depan yang baik. Maka, Anies punya pekerjaan besar sesungguhnya, kalau ia rela berkunjung ke markas FPI Petamburan, bagaimana ia akan menunjukkan pada orang bahwa ia bukan bagian ide penyebaran agama versi kelompok itu. Bagaimana ia akan meredakan perbedaan di Jakarta yang terbelah akibat “doa bersama massal” yang sekarang justru dipuja-puja banyak orang dan seperti “diaminkan” Anies. Jakarta memerlukan tokoh pluralis yang bisa menjaga dan merawat kebhinekaan ini, demi masa depan bersama yang lebih baik. Begitu pilkada selesai, Anies sudah tak bisa lagi berakrobat politik demi mendulang suara –kalau ia menang. Banyak orang menunggu, sikapnya yang menerima terbuka dukungan kelompok keras ini sikap yang temporer selama pilkada atau sikap permanen. Anies tidak bisa menjawab pertanyaan ini dengan pidato dan retorika, ia harus menjawabnya dengan tindakan dan program. Kalau Anies menang, bagaimana dia akan menyamai prestasi kerja Ahok. Ini yang paling memeras keringat. Mengeruk sungai, membangun jalan layang, membangun apartemen murah, kartu Jakarta sehat, kartu Jakarta pintar, itu hanya sebagian yang mesti Anies kejar. Tidak akan mudah, apalagi dengan pengalamannya yang minim dalam birokrasi kota. Anies menolak reklamasi. Tapi bagaimana ia akan menyelesaikan triliunan rupiah yang sudah ditanamkan di sana. Ia tidak bisa hanya berpikir kepentingan nelayan atau penggiat lingkungan, tapi juga jalan keluar yang win-win bagi pengusaha yang sudah kadung mengucurkan duit besar. Tidak mudah, perlu pikiran bjak dan terobosan berpikir yang tidak biasa. Ahok dan Anies bukan pemimpin ideal untuk tugas besar memimpin Jakarta yang saya dan mungkin kita semua impikan. Tapi mereka berdua layak diberi kesempatan. Layak untuk tidak mendapat stigma yang salah: bahwa memilih Ahok itu “dosa”, memilih Anies itu menyuburkan yang “radikal”. Saya tidak memilih Ahok. Saya memilih bukan Anies. Saya memilih Rano Karno. Dan kalah. ●

Meterai Toriq Hadad  ;   Pengarang; Wartawan Senior TEMPO

                                                  KORAN TEMPO, 23 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

JANGAN sekali-kali menyepelekan meterai. Lembaran mungil 32 mm x 24 mm itu ternyata bisa membuat calon kepala daerah yang memilih jalur independen terpental dari arena pemilihan. Aturan wajib meterai itu, yang sempat nongol dalam draf peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang pencalonan kepala daerah, barangkali layak masuk kisah Indonesiana. Ya, kejadian begini agaknya hanya terjadi di negeri kita. Kalau KPU terus memberlakukan wajib meterai itu untuk setiap surat dukungan bagi calon independen, artinya "kesaktian" benda kecil tersebut--yang sebenarnya merupakan pajak--sudah melebihi kartu tanda penduduk atau dokumen apa pun. KPU ternyata tak diam, cepat tanggap dan mengubah aturannya. Komisi itu responsif terhadap kritik. Wajib meterai bagi surat dukungan perorangan diganti: meterai hanya perlu untuk setiap bundel surat dukungan dari setiap desa atau kelurahan. Lebih baik? Jelas tidak. Fungsi dan kegunaan meterai untuk setiap bundel desa atau kelurahan itu semakin tak jelas. Misalnya dalam satu bundel yang isinya seribu surat dukungan itu ada satu atau dua surat dukungan palsu, apakah seribu surat dukungan yang terikat satu meterai tersebut akan dibatalkan semua? Tentu tidak mungkin. Lalu, kekuatan hukum semacam apa yang diharapkan KPU hadir dari pembubuhan meterai per desa itu? Barangkali kekisruhan ini bermula dari pemikiran bahwa surat dukungan untuk calon independen itu merupakan "surat perjanjian" atau "surat kontrak" antara pemilih dan calon kepala daerah jalur independen. Seakan-akan ada ikatan di antara dua pihak yang hendak dijaga dengan pencantuman segel. Dengan cara pandang semacam ini, meterai sepertinya dipakai untuk alat pembuktian perkara perdata ketika salah satu dari kedua pihak menyalahi "surat perjanjian". Saya pikir surat dukungan bukanlah perjanjian yang mengikat. Kedua pihak tidak saling kenal secara pribadi. Ini hubungan antar-orang atas dasar kesamaan gagasan tentang bagaimana sebuah daerah akan dikelola. Hubungan itu tanpa ikatan dan tanpa syarat. Misalnya, katakanlah sekarang saya mendukung Basuki sebagai Gubernur Jakarta.  Kalau di tempat pemungutan suara nanti saya memilih calon yang lain, itu sepenuhnya hak saya. Basuki tak akan pernah tahu soal perubahan pilihan saya, dan tak boleh tahu karena asas rahasia dalam pilkada. Saya pun tak bisa dihukum secara perdata karena "ingkar janji" atau "wanprestasi" lantaran tak memilih Basuki. Lalu, apa yang hendak diikat oleh sehelai meterai dalam hubungan selonggar ini? Mungkin KPU hendak mencegah pemalsuan dukungan. Kalau itu maksudnya, meterai juga tak berarti apa-apa. Soalnya, KPU akan melakukan verifikasi atas surat dukungan bagi calon independen satu per satu. Itu kerja berat: satu per satu pendukung calon independen akan didatangi dan diperiksa identitasnya. Dengan seleksi sangat ketat itu, pembubuhan meterai jelas tak perlu lagi, dan hanya menambah beban biaya pendukung calon independen. Tentu KPU tidak bermaksud jahat. Tapi setiap niat baik tidak harus semua dimasukkan dalam aturan. Untuk menjaga pendukung calon independen dari anasir-anasir komunis, misalnya, tak perlulah dimintai surat bebas G-30-S/PKI. Untuk menjaga agar pendukung tidak memberikan dukungan dalam keadaan teler, tak perlu meminta surat bebas narkoba. Agar rumah tangga pendukung terjaga keharmonisannya, KPU jangan sampai meminta persetujuan suami atau istri untuk pasangan yang mendukung calon independen. Ada kawan yang nyeletuk: untuk pilih calon independen tidak perlu juga akta notaris, tak perlu ijazah kursus menyetir terakreditasi, apalagi ijazah akuntansi bond A dan bond B.... ●

Taksi Toriq Hadad ;  Pengarang; Wartawan Senior Tempo

                                                 KORAN TEMPO, 26 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

PADA musim liburan akhir tahun lalu, saya dan rombongan keluarga pergi ke Canggu, di Kuta bagian utara, Bali. Dari Bandara Ngurah Rai, kami pakai Uber, mobil sewaan yang dipesan lewat aplikasi online. Berkendara sekitar sejam, saya membayar Rp 93 ribu. Anggota rombongan lainnya yang pakai taksi biasa membayar Rp 175 ribu. Hampir dua kali lebih mahal. Tentu saja saya menyebarkan kabar baik itu kepada setiap orang. Agaknya, promosi "mulut ke mulut" inilah yang membuat Uber, Grab, dan sejenisnya tumbuh luar biasa pesat. Pengalaman itu membuat saya paham motif demonstrasi besar sopir taksi biasa, Selasa yang lalu. Pendapatan mereka anjlok drastis—walaupun perusahaan taksi tempatnya bekerja ada yang tetap menikmati pendapatan tahunan lebih dari Rp 4 triliun, dengan laba bersih lebih dari Rp 700 miliar. Dari demo anarkistis yang diwarnai gebuk-menggebuk pengendara Go-Jek—yang membuat pengemudi motor yang dipesan lewat aplikasi itu sampai sekarang tak berani memakai jaket hijaunya—yang paling dirugikan adalah sopir taksi biasa. Pada saat demo, tentu sopir taksi biasa kehilangan pendapatan—dan saya tak berburuk sangka, apalagi menuduh, perusahaan taksi tempatnya bekerja "mengganti" kerugian itu. Perusahaan taksi biasa Blue Bird esok harinya menggratiskan armadanya sehari penuh, promosi simpatik untuk mengobati kekecewaan orang akibat demo. Tapi yang terjadi malah kontra-produktif: lihat saja komentar-komentar Twitter #percumagratis yang lebih banyak menyuarakan protes dan caci-maki. Sentimen negatif begini jelas semakin menjauhkan taksi biasa dari konsumennya. Debat dan diskusi pun meledak. Di media sosial, di grup WhatsApp, semua orang tiba-tiba menjadi "cerdik pandai" dalam urusan transportasi. Ini lumrah saja, mengikuti anggota kabinet yang juga tak satu suara tentang "barang baru", yakni taksi aplikasi ini. Yang satu bilang Uber itu perusahaan taksi, yang lain bilang itu bisnis aplikasi. Nyatanya, Uber memang tak memiliki satu buah taksi pun. Satu pakar bilang "predatory pricing" yang murah dari Uber hanyalah taktik pemodal raksasa mematikan pesaing. Di kemudian hari, ketika pesaing tamat, Uber akan memonopoli bisnis taksi. Kata sang pakar, ini bentuk awal monopoli yang harus dibasmi sejak dini dengan aturan pemerintah. Satu lagi mengutip konsep "economic sharing", Uber dan Grab serta Go-Jek itu merupakan bentuk ekonomi berbagi: kelebihan waktu pemakaian kendaraan pribadi disewakan kepada yang membutuhkan, dengan harga lebih murah. Mungkin yang terjadi nyaris sama dengan sekitar 200 tahun silam pada masa Revolusi Industri. Kaum Luddites menghancurkan mesin-mesin industri, dan mereka dituduh anti-teknologi. Padahal, menurut mereka, mesin-mesin itu lebih mengeksploitasi ketimbang menyejahterakan buruh. Barangkali para biliuner Silicon Valley merancang aplikasi mahal yang sepertinya menguntungkan pengemudi taksi tapi ujung-ujungnya membuat kekayaan mereka bertambah luber. Saya setuju menolak eksploitasi buruh: di industri apa pun, di bisnis taksi aplikasi maupun di bisnis taksi biasa. Saya pun setuju pada peraturan pemerintah yang tetap memberikan hak hidup perusahaan aplikasi seperti Uber, dengan catatan pengemudi harus bergabung dengan koperasi agar pemerintah bisa melindungi keselamatan rakyat. Dan mereka wajib bayar pajak. Tapi tarif jangan diatur, apalagi ditentukan lewat kartel. Serahkan kepada mekanisme pasar. Perusahaan yang efisien, mampu memberikan tarif murah kepada rakyat, bayar pajak, itu yang harus dibela. ●

Tokoh Pilihan   Toriq Hadad  ;  Pengarang; Wartawan Senior Tempo

                                                     TEMPO.CO, 01 Januari 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Siapa tokoh 2015 pilihanmu, Mas?" Itu pertanyaan Abdul Simo, kawan lama, ketika saya bertandang ke rumahnya tepat pada pergantian tahun. Saya tak punya favorit. Bagi saya, tak ada tokoh yang benar-benar bersinar sepanjang 2015. Jadi saya jawab Dul sekenanya, "Ada survei yang memilih tokoh tahun ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dia sudah menenggelamkan lebih dari seratus kapal pencuri ikan. Jago dansa, lagi. Lengkap, kan?" Ternyata Dul menolak. "Saya tidak setuju. Menteri Susi itu pilihan saya tahun depan." Saya agak bingung. Aneh benar. Tokoh tahun 2016 sudah ditetapkan sejak sekarang. Itu sistem ijon namanya. "Kita lihat dulu dong kerjanya sepanjang 2016," sanggah saya. Dul punya jawaban panjang. "Tindakan Menteri Susi menenggelamkan kapal pencuri ikan bagus. Nelayan kita memang harus menjadi tuan rumah di lautnya sendiri. Tahun depan Susi akan membuat ribuan kapal untuk nelayan. Ini juga bagus. Tapi sekarang ada ribuan kapal milik nelayan, yang dibuat tanpa setetes pun dana negara, mangkrak tak bisa melaut gara-gara izin. Kementerian Kelautan dan Perhubungan tak kunjung bersatu untuk membantu nelayan ini. Menteri Kelautan juga akan menaikkan pungutan hasil perikanan berkali lipat. Banyak nelayan yang stres, bahkan sakit, karena tak bisa bekerja, sementara harus membayar kredit bank. Beresi juga izin melaut yang sangat banyak itu karena jadi sasaran pungli di tengah laut. Nah, kalau Menteri Susi sanggup memberesi ini semua, saya pasti mengangkatnya menjadi tokoh 2016," kata Dul. Saya datang untuk silaturahmi, bukan berdebat, jadi lebih baik menjadi pendengar. Saya pun bertanya,"Jadi siapa tokoh pilihanmu tahun 2015." Rupanya pertanyaan ini yang ditunggu Dul. "Pilihan saya jelas Sudirman Said, menteri energi. Dia berani membuka persekongkolan orang-orang besar dalam kasus Freeport, termasuk Ketua DPR Setya Novanto. Meskipun anggota Majelis Kehormatan Dewan memperlakukannya seperti tersangka, Sudirman tak ragu menyatakan Novanto menggunakan kewenangan publik untuk kepentingan pribadi. Untuk pertama kali ada menteri yang berani melakukan ini, bahkan membawa bukti rekaman percakapan Novanto dengan Presdir Freeport Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Riza Chalid. Ini skandal besar," kata Dul, bersemangat. "Tapi Novanto tidak dipecat atau direkomendasikan MKD untuk dibawa ke ranah hukum. Dia mengundurkan diri. Bahkan Partai Golkar menjadikannya ketua fraksi, jabatan yang terhormat. Artinya, Partai Golkar dan sekutunya tak menganggap ini masalah besar," ujar saya. Dul akhirnya meledak. "Itu kesalahan politik terbesar 2015 di mata saya. Orang akan semakin tak percaya pada Partai Golkar. Tapi sudahlah Mas, saya tetap memilih Sudirman Said sebagai tokoh 2015. Karena keberanian dialah sekarang Riza Chalid, broker minyak ulung yang dikenal pejabat tinggi negeri kita sejak Orde Baru, diperiksa Kejaksaan Agung. Memang Riza sedang menghilang entah ke mana, tapi begitu dia pulang akan tetap diperiksa. Bahwa dia sekarang dicari-cari kejaksaan untuk didengar kesaksiannya, itu juga pertama kali dalam dunia penegakan hukum kita. Riza belum tentu bersalah, tapi dia harus mengerti bahwa dia tidak kebal hukum. Jangan lupa, ini semua dimulai oleh Sudirman. Pilihan saya tak meleset kan, Mas?" Saya datang untuk silaturahmi, bukan berdebat. Lagi pula saya tak punya bahan untuk menyangkalnya. ●

Percaloan Toriq Hadad  ;  Pengarang; Wartawan Senior Tempo

                                                   TEMPO.CO, 21 November 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Tidak banyak orang dengan peruntungan sebagus Setya Novanto. Jika tidak, bagaimana mungkin ia bebas dari tujuh kasus sepanjang 16 tahun terakhir? Kalau ia kelak lolos lagi dari kasus percaloan kontrak Freeport yang sekarang ramai diributkan, bolehlah kita mengimbau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu untuk membagi pengalamannya lewat buku. Supaya laku, judulnya mesti bombastis, misalnya "Mau Kaya Tiru Setya: Sejumlah Kiat Mengatasi Hukum Indonesia". Pasti tak sulit, sebab ia pernah menulis buku "Manajemen Soeharto". Pada bab-bab awal, tentu Setya mesti memaparkan bagaimana "menciptakan" garis tangan agar selalu bagus. Hanya dalam waktu tak terlalu panjang, dari berjualan madu dan beras, ia menjadi pengusaha pompa bensin, peternakan, kontraktor, tekstil, hotel, sampai lapangan golf. Sebagai politikus, hokinya juga moncer. Walaupun tak pernah terdengar mencetak prestasi gemilang di politik, ia mampu duduk di jabatan sangat tinggi, yakni Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Disarankan ada bab khusus yang membahas kekuatan teknik gaulnya selama ini: menempel orang yang tepat. Setelah lulus kuliah, ia menumpang di rumah Hayono Isman, bekas menteri di zaman Soeharto. Dari sinilah ia mengenal bisnis penyaluran pupuk. Berkat bertemu Soeharto sekian kali, ia mampu membuat sebuah buku. Perlu diceritakan di bagian ini, bagaimana sepak-terjang Soeharto dan gaya kepemimpinan ikon Orde Baru itu mempengaruhinya. Lalu, masuk bab yang juga penting: usahanya merapat ke tokoh-tokoh kunci Golkar, seperti Aburizal Bakrie. Dari orang yang tak "bunyi", ia mampu menyulap diri menjadi orang yang diperhitungkan. Dan puncaknya, di tengah kecaman luas publik, ia justru melesat sampai menduduki posisi tertinggi DPR. Tentu saja bagian yang sangat ditunggu adalah pengalamannya berselancar di atas hukum, setidaknya sejak kasus cessie Bank Bali pada 1999. Setya perlu menulis pengalaman perusahaannya, PT Era Giat Prima, mendapatkan mandat menagih utang Bank Bali kepada Bank Dagang Nasional Indonesia dengan imbalan Rp 500 miliar. Di sini ia perlu detail berkisah, tentang cara mengatasi hukum yang membuat kasus yang diduga merugikan negara itu dihentikan pada 2003. Bab yang bercerita cara mengatasi hukum bisa ia perkaya dengan pengalaman lolos dari kasus dugaan penyelundupan beras, limbah beracun, serta proyek PON dan e-KTP. Kalau kurang tebal, ia bisa menambahkan kiat mengelak dari sanksi berat akibat mendukung kampanye Donald Trump, yang belum tentu juga menjadi calon Presiden AS. Pembaca ingin tahu apakah benar ketika itu ia disuruh pengusaha Hary Tanoe melobi Trump untuk memuluskan pembangunan Disneyland di Cigombong. Sebagai bab penutup, tentu orang menunggu cerita di balik percaloan Freeport. Bagian akhir itu bisa dimulai dari Menteri Energi Sudirman Said yang melaporkannya ke Majelis Kehormatan Dewan. Setelah itu, Setya perlu membuka cerita pertemuannya dengan petinggi Freeport di Hotel Ritz-Carlton, 8 Juni 2015. Pembaca pasti penasaran untuk tahu kiatnya sebagai pemimpin tertinggi lembaga pembuat hukum "berselancar" dalam kasus yang berpotensi besar menimbulkan pelanggaran hukum itu. Ia perlu menambahkan tips, tentang teknik menguatkan nyali sampai berani mencatut nama presiden dan wakil presiden. Buku Setya akan "sempurna" kalau ia sukses berkelit dari tiga jerat pidana yang disiapkan polisi dalam kasus Freeport. Kalau tidak lolos, ia tetap bisa menyelesaikan bukunya dari mana saja, termasuk dari penjara. Tak jadi soal, bukankah banyak tokoh besar melakukan hal yang sama? ●

Pingpong Toriq Hadad  ;  Wartawan Senior Tempo

                                                 KORAN TEMPO, 30 Agustus 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Kejuaraan pingpong yang digelar Tempo dan Universitas Terbuka (UT) pekan lalu berlangsung meriah, lancar, dan sukses. Pesertanya saja lebih dari 500 orang. Meja-meja pertandingan sudah dilipat. Lampu gedung konvensi UT yang megah di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, itu pun telah dipadamkan. Tapi saya justru mulai sedih. Tentu bukan karena tim saya, Tempo, kalah telak. Saya pedih mendengar keluh-kesah atlet, dari pelajar sampai nasional. Semua melihat masa depan tenis meja kita suram. Mengapa? Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia ternyata ada dua atawa ganda. Sejak 2013, ada dua ketua, juga dua kepengurusan, yang sama-sama merasa berhak mengatur tenis meja kita. Pasti kolom ini tak cukup untuk menampung debat alasan dua ketua itu-Marzuki Alie, mantan Ketua DPR, dan Oegroseno, mantan orang nomor dua di kepolisian. Tapi setiap kali induk organisasi olahraga pecah, korbannya sama saja: atlet. Hal itu juga yang terjadi ketika kepengurusan sepak bola terbelah antara kubu Djohar Arifin (PSSI) dan La Nyalla Mattalitti (KPSI). Nama yang terakhir ini sekarang menjadi Ketua Umum PSSI, organisasi yang sedang dibekukan pemerintah. Pertikaian pengurus membuat atlet-mereka yang menjadikan olahraga sebagai profesi dan ajang mencari penghidupan-telantar. Ada atlet tenis meja yang berlatih keras delapan bulan menjelang SEA Games, tapi tiba-tiba diganti pemain yang dijagokan pengurus "kubu yang lain" hanya empat hari menjelang berangkat bertanding. Like and dislike dalam penunjukan pemain menjadi-jadi. Pembinaan pun praktis macet. Jadwal turnamen di dalam negeri bertabrakan. Kompetisi tingkat nasional terbengkalai. Dengan adanya kekacauan seperti ini, atlet mana yang masih mau mempertaruhkan masa depannya? Pemerintah sejak dulu tak pernah serius mengurus olahraga. Pada zaman Soeharto dulu, hampir setiap menteri "ditugasi" menjadi pemimpin induk organisasi olahraga. Si menteri tak perlu syarat pernah menjadi pemain di cabang yang dipimpinnya, atau bisa memainkan olahraga itu, bahkan tak harus mengerti cara menghitung kemenangan dalam cabang itu. Begitu Soeharto merestui, maka jadilah dia ketua. Ada yang berbeda dengan sekarang. Pada masa Soeharto itu, si ketua sangat gampang menggalang dana. Perusahaan mana pula yang berani menolak menyumbang pada masa itu? Harus pula diakui, ada tokoh yang benar-benar mencintai olahraga yang dipimpinnya. Bob Hasan, orang dekat Soeharto itu, begitu habis-habisan mencurahkan perhatian untuk mengurus atletik. Prestasi cabang atletik pada masa itu tak terlalu mengecewakan. Sekarang ini pendekatan kekuasaan dalam mengurus olahraga sudah ketinggalan zaman. Budaya "injak kaki" agar pengusaha mau menyumbang olahraga sudah sangat sulit dilakukan. Ada banyak saluran untuk protes. Inilah hikmah demokrasi. Saking demokratisnya negeri ini, sampai-sampai seorang menteri koordinator pun merasa boleh-boleh saja menantang wakil presiden berdebat. Pengurus induk olahraga zaman sekarang mesti punya kemampuan menjual yang tinggi. Olahraga harus dikemas sebagai paket bisnis menarik sehingga memancing kerumunan orang datang. Kerumunan, bahasa gaulnya crowd, merupakan alasan pengusaha mengucurkan dana promosi besar. Marzuki Alie, Oegroseno, pastilah memahami kiat marketing ini. Kalau begitu, salah satunya layak menjadi ketua, agar nasib atlet tak kesana-kemari seperti bola pingpong. Jalur hukum panjang berliku. Bagaimana kalau urusan pingpong diselesaikan di meja pingpong? Keduanya bertanding, disiarkan secara live di televisi. Yang menang pasti lebih "dekat" dengan pingpong, maka dialah yang lebih pantas menjadi ketua. Setuju? Deal? ●

Dua Pilihan Menteri Olahraga Toriq Hadad  ;  Wartawan Tempo

KORAN TEMPO, 28 Mei 2015

                                                                                                                                                           

                                                

Kisruh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sudah "membelah" Istana. Wakil Presiden Jusuf Kalla mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi segera mencabut surat pembekuan PSSI. Sedangkan Menpora, yang disokong oleh Presiden Joko Widodo, terlihat mencoba mencari alternatif lain. Di mana pemerintah seharusnya meletakkan prioritas? "Menyelamatkan" PSSI dari adanya kemungkinan sanksi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dan buru-buru mencabut surat pembekuan tersebut? Atau merombak total program pembinaan sepak bola Indonesia demi masa depan yang lebih baik? Kalau tak bisa memilih dua prioritas itu sekaligus, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi tidak usah ragu untuk memilih yang kedua, jalankan pembinaan berjenjang, terutama pada pemain berusia muda. Prestasi tim nasional Indonesia jauh dari membanggakan. Yang terbaik dalam lima tahun terakhir adalah tim nasional usia 19 tahun menjuarai kejuaraan remaja ASEAN (AFF) di Indonesia pada 2013. Anak-anak asuhan pelatih Indra Syafri itu untuk pertama kalinya menjadi juara setelah menaklukkan Vietnam melalui adu penalti. Itu pun ada catatan, Australia, tim yang cukup kuat, mengundurkan diri dari turnamen tersebut. Di luar tim U-19 tadi, prestasi PSSI seperti demam, naik-turun bergantung pada "cuaca". Peringkat Indonesia pun menunjukkan tren melorot, dan sekarang terpuruk di peringkat ke-159, padahal Indonesia pernah mencapai ranking ke-87 pada 1998 dan 2001. Di Asia saja, Indonesia sudah sangat sulit "bicara", apalagi di pentas dunia. Ketimbang bermimpi terlalu tinggi untuk membawa tim senior masuk ke putaran final Piala Dunia, lebih baik mencoba hal yang lebih masuk akal, yakni piala dunia usia muda. FIFA memiliki kejuaraan dunia untuk pemain muda berusia 17, 19, dan 20 tahun. Indonesia pernah tampil dalam Piala Dunia U-20 di Jepang pada 1979. Tapi itu lantaran kebetulan Irak dan Korea Utara serta Saudi Arabia mengundurkan diri. Bambang Nurdiansyah dan Budhi Tanoto cs waktu itu tiga kali kalah dalam babak penyisihan grup. Di sini, kita membicarakan pembinaan jangka panjang dan berjenjang. Jepang membutuhkan 25 tahun untuk membangun fondasi sepak bolanya. Bila prioritas diletakkan pada usia muda, yang artinya termasuk kategori sepak bola amatir, kewenangan pembinaan mutlak sepenuhnya berada di tangan Menteri Pemuda dan Olahraga, sesuai dengan Undang-Undang Olahraga Nomor 3/2005. Menpora bisa memutar kompetisi-kompetisi antar-SSB (sekolah sepak bola), pelajar, remaja, dan pemuda dari usia 12 sampai usia 19 tahun. Dengan bantuan Dinas Olahraga yang tersebar di berbagai provinsi, tak terlalu sulit untuk menggerakkan kompetisi ini, apalagi jika Kementerian Olahraga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kompetisi untuk usia muda, dengan pemain yang energik dan bersemangat penuh, dengan permainan yang (semoga) lebih bersih dari "pengaturan skor" dan pengaruh "bandar judi", barangkali akan lebih menarik banyak orang untuk datang memenuhi stadion. Semangat kompetisi antardaerah, yang dulu pernah bergelora pada masa klub perserikatan berjaya, pada era 1980-an, agaknya akan kembali mewarnai sepak bola kita. Lalu siapa bilang kompetisi seperti itu tak akan mendatangkan keuntungan finansial lewat pembayaran tiket masuk, hak siar televisi, atau sponsorship dari berbagai produk? Sanksi FIFA mungkin saja jatuh, tapi FIFA akan berpikir ratusan kali sebelum melakukannya. Prestasi sepak bola Indonesia memang tak menarik di mata FIFA, tapi Indonesia sebagai "konsumen" atawa "pasar" tentu luar biasa atraktif. Setiap FIFA punya "gawe" besar, misalnya Piala Dunia, Indonesia adalah pembeli setia hak siar televisi yang harganya ratusan miliar. FIFA-yang sangat berorientasi bisnis-pasti paham bahwa puluhan juta orang Indonesia mengikuti kegiatan organisasi itu lewat media online dan media sosial-"pasar" masa depan yang menunggu saat untuk mendatangkan tambahan dolar. Kegilaan orang Indonesia akan sepak bola merupakan aset yang siap dimonetisasi bagi keuntungan FIFA. Memberi sanksi untuk Indonesia merupakan opsi terakhir bagi FIFA. Kalaupun sanksi FIFA jatuh kepada PSSI, sebenarnya itu malah menjadi "momentum" bagus bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjalankan pembinaan sepak bola usia muda. Kompetisi lokal kelompok umur tetap bisa dijalankan di dalam negeri, dari Sabang sampai Merauke. Tidak perlu berpikir bertanding atau ikut turnamen apa pun di luar negeri, tapi benar-benar memutar roda kompetisi dengan maksimal. Dari sana, diharapkan tampil kembali anak-anak muda berbakat yang akan menjadi pemain masa depan Indonesia-seperti saat negeri ini melahirkan Ramang, Witarsa, atau Djamiat Dalhar. PSSI selama ini mendapat dana pembinaan olahraga nasional dari kas negara melalui Kementerian Olahraga. Bila ingin "survive", PSSI mau-tak mau mesti mengikuti program pembinaan yang dikembangkan Kementerian Olahraga. Rasanya, hanya pengurus PSSI yang berdedikasi tinggi dan sadar akan pentingnya "menanam" demi masa depan yang akan bertahan dalam organisasi tersebut. Bila kompetisi sudah menunjukkan hasilnya, pengurus PSSI tak lagi bertikai, atau mungkin ada asosiasi baru sepak bola Indonesia, setahun atau dua tahun FIFA pasti membuka pintunya kembali. Yang paling penting sekarang, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta Menteri Imam Nahrawi mesti satu "bahasa" melihat kisruh sepak bola ini. Prioritas mesti diletakkan pada pembenahan sepak bola kita secara menyeluruh, bukan sekadar menyelamatkan PSSI dari "ancaman" sanksi FIFA. ●