Janji Politik Jokowi Soal Kabinet Herdi Sahrasad ;   Pengamat Politik

INILAH.COM, 18 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

Giliran rakyat kini menagih janji Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) soal koalisi tanpa syarat. Pasar pun menagih janji yang sama belakangan ini. Sungguh, dilema bisa melingkupi kubu Jokowi-JK terkait tagih janji dari rakyat dan pasar belakangan ini. Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro meminta kepada presiden terpilih, Joko Widodo untuk membuktikan janjinya saat kampanye dengan menyatakan akan memberlakukan koalisi tanpa syarat dan tak melakukan praktik transaksional politik. Menurut Siti, dengan komposisi kabinet yang disebutkan Jokowi, 16 kursi menteri untuk partai politik, tidak menggambarkan seperti yang ia janjikan. "Jadi koalisi tanpa syarat dan tidak transaksional ini, buktinya mana? Tolong ditunjukkan," kata Siti Zuhro, Rabu (17/9/2014). Siti mengatakan, Jokowi sudah terlanjur menjanjikan hal-hal yang sangat membanggakan dan memberikan harapan besar bagi masyarakat. Jika Jokowi sampai melupakan janji-janjinya, kata Siti, legitimasi rakyat kepada Jokowi akan tergerus. Rakyat akan menilai apa yang diucapkan Jokowi ternyata tidak sesuai dengan apa yang akan dia implementasikan. "Jangan lupa, Pak Jokowi mempertaruhkan dirinya sendiri," kata Siti. Pasar pun nampaknya rada kecewa dengan komposisi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diumumkan beberapa waktu lalu, lantaran tidak memberikan banyak perubahan. Pasar sebenarnya berharap kabinet pemerintahan Jokowi banyak diisi oleh kalangan profesional. Namun terbukti, masih akan ada 16 menteri politisi, sehingga pasar menilai, warna ''Kabinet Politik'' lebih menonjol ketimbang ''Kabinet Profesional'' ala Jokowi. Benarkah? Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan tidak akan merampingkan kabinet dan tetap mempertahankan komposisi 34 menteri. Jokowi mengumumkan arsitektur kabinet pemerintahannya pada Senin, 15 September 2014. Dari 34 menteri, sekitar 18 orang berasal dari kalangan profesional dan 16 sisanya dari partai politik. Untuk menteri yang nonpartai akan menduduki posisi Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Pengamat pasar modal, Satrio Utomo, sebelumnya menilai komposisi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla yang diumumkan beberapa waktu lalu tidak memberikan banyak perubahan, Pasar sebenarnya berharap kabinet pemerintahan Jokowi banyak diisi kalangan profesional. Namun komposisi yang diumumkan tim Jokowi kemarin ternyata tak sesuai dengan harapan. "Masih agak mengecewakan," katanya. Tentu saja, publik berharap bahwa orang-orang yang nantinya duduk dalam kabinet pemerintahan harus sejalan dan satu visi dengan Jokowi-JK. Juru Bicara Alumni Fakultas Ilmu Sosial Universitas Indonesia (FIS UI) Angkatan 1978 Asri Hadi menyatakan, yang harus dilakukan Jokowi dalam memilih anggota kabinetnya, yakni track record yang baik, satu visi dengan Jokowi yang mau bekerja keras, jujur, dan mendahulukan masyarakat. "Jika sejalan dan sevisi kabinet bisa langsung bergerak, jadi biarlah Jokowi yang menentukan. Jangan paksakan kehendak dan jangan minta balas budi," kata Asri Hadi. Masuk akal kalau pasar masih menunggu nama-nama yang akan ditetapkan Jokowi untuk mengisi pos-pos di kementerian. Harapan pasar adalah para teknokrat profesional yang kompeten dan berintegritas serta memihak kepentingan pasar, lebih ditonjolkan. Pasar menilai Jokowi akan berfokus pada pengisian para profesional untuk pos-pos kementerian strategis, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian BUMN, untuk diisi figur yang mumpuni. Sekali lagi, itulah harapan dari pasar, yang bisa saja berbenturan dengan harapan rakyat (publik) karena seringkali antara kepentingan pasar dan publik bertabrakan. Yang jelas, publik maupun pasar butuh bukti, bukan janji. Juga butuh ‘good governance’, iklim usaha yang baik dan pembangunan infrastruktur yang baik, dengan penegakan hukum yang kredidel. Kita ingin Jokowi-JK harus hati-hati dan cermat, jangan sampai pasar maupun publik sama-sama merasa sebel, lalu ngedumel. ●

Menanti Bukti Janji Jokowi Mochammad Sayyidatthohirin  ;   Peraih Beasiswa Bidikmisi  IAIN Walisongo Semarang

HALUAN, 29 Agustus 2014

                                      

Masa kepemimpinan Susilo Bambang Yu­dhoyono (SBY) tinggal menghitung hari. Berdasarkan pengumuman hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli kemarin dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pa­sangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pemilihan Prsiden (Pilpres) 2014. Artinya, setelah momentum pelantikan Pre­siden-Wakil Presiden Jokowi-JK pada 20 Oktober men­datang, keduanya telah sah men­jadi Presiden Indonesia ketujuh secara konstitusional. Secara otomatis, Presiden Jokowi akan menggantikan rezim SBY dan bertang­gung­jawab memimpin Indonesia setidaknya hingga lima tahun ke depan. Perlu diingat, bagaimanapun juga, terpilihnya Jokowi sebagai presiden ketujuh Republik Indonesia (RI) bukan hanya berasal dari jerih payah serta usaha sendiri beserta kelompok koalisi, serta para relawannya. Tapi yang menjadi kunci utama kesuksesannya adalah suara rakyat Indonesia. Ya, suara rakyatlah yang telah  menentukan keberun­tungan nasibnya, sehingga dia menjadi orang nomor wahid di Indonesia untuk periode 2014-2019. Tanpa suara rakyat, berbagai usaha serta segala upayanya, bagaikan menegak­kan tali yang basah, alias akan tiada artinya. Pada hakikatnya, rakyat mau memilih Jokowi karena mereka memiliki harapan besar yang diamanatkan kepadanya. Harapan itu tidak lain adalah supaya mensejahterakan rakyat. Hingga rakyat mau menye­rahkan nasibnya dengan mere­lakan suaranya untuk Jokowi karena mereka yakin dan per­caya bahwa dia mampu me­mimpin Indonesia hingga lima tahun ke depan dengan baik. Dengan karakter merak­yatnya, rakyat sangat berharap dia mampu merubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik, maju, dan sejahtera. Harapan besar itu muncul atas dasar sejumlah janji Jokowi ketika berkampanye yang tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan rakyat In­donesia. Beberapa janji tersebut meliputi aspek pendidikan, pertanian, kelautan, energi, dan administrasi birokrasi. Jokowi berjanji akan memajukan dan memperbaiki Indonesia bermula dari aspek-aspek itu. Dan Jokowi pun harus mampu membuktikannya kepada rakyat apabila dia masih inggin rakyat yakin dan percaya padanya. Sebenarnya dengan men­jabat Presiden RI, Jokowi mengemban tugas dan tang­gung jawab besar yang harus diselesaikannya. Tanggung jawabnya tidak hanya seperti ketika menjabat sebagai rakyat biasa, walikota, atau gubernur, melainkan lebih berat dari pada itu semua. Selain berkewajiban meme­nuhi semua janjinya, dia juga harus bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan yang menjadi pekerjaan rumah (PR) Jokowi dari peninggalan rezim SBY dan presiden-presiden sebelumnya. Diantaranya pendidikan yang belum menjamin hak kepada setiap waga negara, meningkatnya kemiskinan, meningkatnya hutang Indonesia kepada pihak asing sejak zaman Soeharto hingga se­karang, politik yang carut marut, krisis kepercayaan pemimpin, supremasi hukum tebang pilih, serta masalah beberapa aset negara dikuasai asing, seperti; PT. Free Port, Exon mobil, minyak Natuna dan masih banyak lagi. Semuanya itu harus dise­lesaikan Presiden Jokowi di masa kepemimpinannya nanti. Salah satu tantangan besar baginya adalah membeli kem­bali kantor Indosat, sesuai janjinya ketika dalam debat capres. Sebab, di satu sisi dia merupakan usungan PDI-P. Padahal, PDI-P adalah partai milik Megawati. Megawati adalah pelaku penjualan aset Indosat. Sedangkan di sisi lain, sebagai presiden dia harus mensejahterakan rakyatnya, salah satunya dengan meme­nuhi janjinya mengenai pem­belian kembali Indosat. Ditambah lagi, Jokowi tidak akan bisa membelinya kembali kecuali jika Singapura mau menjualnya. Persoalannya, akankah Si­nga­pura mau men­­­jual kem­bali Indosat untuk In­do­nesia? Asum­sinya, apabila mau, paling ti­dak Singapura akan menjualnya dengan harga yang tinggi. Itu atas dasar per­tim­bangan Indosat me­rupakan salah satu aset terpenting Indonesia karena menyimpan sangat banyak sekali data informasi bangsa Indonesia di da­lam­nya. Mau tidak mau, jika Indonesia tidak mau dirugikan berlarut-larut, maka harus mem­belinya kembali. Tentunya untuk bisa mem­buktikan itu semua tidak semudah mengedipkan mata atau pun membalikkan telapak tangan. Sangat diperlukan perjuangan besar dan kekuatan ekstra. Sebab, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat plural, beranekaragam, dan berwilayah sangat luas yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Indonesia memiliki prob­lematika kehidupan yang sangat kompleks. Maka, untuk bisa mensejahterakan rakyat­nya, seorang presiden harus menjadi sosok yang cerdas dan profesional. Dengan didasari semangat juang 1945, Jokowi harus mampu bekerja keras secara masif untuk membuktikan janji-janjinya. Sebab, perjuangan pada saat ini tidak lebih sulit bila dibandingkan dengan perjuangan para pejuang dahulu ketika berusaha mere­but kemerdekaan dari belenggu para penjajah. Padahal, di setiap detik nyawanya terancam melayang oleh peluru yang siap menembus dada mereka, sehingga bisa menggugurkan perjuangannya kapan saja. Namun, demi meraih ke­merdekaan, mereka satukan niat dan tekad berjuang hingga titik darah penghabisan. Sebagai presiden, selain harus memiliki kecerdasan intelektual dan emosional, setidaknya Jokowi juga harus memiliki kecerdasan spiritual. Sebab, bila seorang pemimpin hanya mengandalkan kecer­dasan intelektual dan emosional untuk mengurus rakyat tanpa diiringi kecerdasan spiritual, maka bagaikan sayur tanpa bumbu. Im­pli­ka­sinya, ti­dak me­ng­he­ran­kan jika pemimpin itu bu­kannya mampu mem­berantas para ko­ruptor, akan tetapi malah ter­libat me­n­jadi ko­­ruptor. Hal itu di­karenakan kecerdasan spiritual berperan sangat urgen dalam kehi­dupan sehari-hari. Urgen­sinya seolah-olah tidak dapat dinafikan, sehingga ke­cerdasan spiritual menjadi suatu ke­niscayaan bagi seorang pemimpin, khususnya Jokowi. Jangan sampai dalam ke­pemimpinannya nanti Jokowi menunjukkan kegagalan dalam memimpin Indo­nesia sehingga menge­cewakan dan me­nyeng­sarakan rakyat. Jika ini terjadi, maka bisa mem­bahayakan nasib bang­sa Indonesia, teru­tama bagi Jokowi sendiri karena rakyat bisa jadi akan mengkudetanya. Maka dari itu, jangan sampai Jokowi menjadi sosok pemimpin yang lihai mengobral janji tanpa realisasi. Karena pemim­pin semacam itu sudah menja­mur di negeri ini, dan itu tidak dibutuhkan rakyat Indonesia. Sudah saatnya Indonesia dipimpin seorang yang amanah dan realistis supaya tidak “menyakitkan” hati rakyat. Jangan sampai karena dia meru­pakan tokoh usungan partai Me­gawati, lantas dia menjadi robot PDI-P sehingga peristiwa penjua­lan aset negara akan terulang kembali, bahkan lebih dari itu. Disamping itu, jangan sampai posisinya sebagai presiden hanya menjadi alat bagi orang-orang yang berke­pentingan individualis. Jokowi harus meletakkan kepentingan rakyat di atas kepentingannya sen­diri dan kelom­poknya. Sebab, berjuta-juta orang menye­rahkan nasibnya kepadanya agar mem­peroleh ke­s­ejah­te­raan, bukan ke­s­eng­sa­raan. Sebagai pe­mimpin, ada dua firman Allah yang bisa menjadi pengingat bagi Jokowi. Pertama, Surat Al-A’rof: 176 tentang kemurkaan Allah atas orang yang hanya pintar bicara tanpa ada implementasi yang riil. Kedua, Surat Al-Nisa’: 58 tentang menjadi orang yang amanah dan berlaku adil. Semoga dengan berakhirnya pemerintahan SBY dan digan­tikan oleh Jokowi, segala keterpurukan dan kesengsaraan bangsa Indonesia segera ber­akhir dan digantikan dengan kemakmuran dan kese­jah­teraan. Semua itu tidak akan ter­capai kecuali jika Jokowi men­jadi presiden yang bijak­sa­na, ama­nah, realistis, dan ikhlas dalam mengemban amanat rakyat demi mem­perjuangkan kepe­n­tingan umat, bukan kepentingan pribadi, keluarga, partai, maupun kelompoknya sendiri. Dengan begitu, maka Indonesia akan menjadi negara yang aman, sejahtera, maju, dan unggul, baldatun tyoyyibatun warobbun ghofur. Wallahu a’lam bi al-showab. ●

Mengupas Janji Jokowi-JK Berly Martawardaya  ;   Ekonom dan Dosen di Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) FEUI

KORAN SINDO, 28 Agustus 2014

                                                

Mahkamah Konstitusi telah mengukuhkan keputusan KPU yang menetapkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai pemenang pemilu presiden 2014.  Sangat banyak permasalahan bangsa yang dihadapi Indonesia, sehingga pembahasan arah kebijakan pemerintah periode 2014- 2019 khususnya sektor ekonomi, perlu dilakukan sejak sekarang. Tidak sulit untuk menjanjikan sesuatu dalam kampanye politik untuk menarik dukungan kelompok masyarakat tertentu. Namun, tidak mudah untuk menyiapkan dan menerapkan program konkret yang berdampak positif. Kerap ada yang dirugikan pada suatu perubahan.  Pendanaan serta sumber daya yang terbatas dan banyak prioritas lain. Beberapa negara maju bahkan mengharuskan para peserta pemilu untuk mengirimkan program ekonomi dan rancangan anggaran belanja pemerintah yang akan diterapkan bila menang pemilu, untuk dianalisis dampaknya oleh lembaga pemerintah yang netral dan kompeten.  Dari Janji ke Aksi Apa saja janji ekonomi Jokowi-JK dan apa dampaknya pada ekonomi Indonesia bila diterapkan pada pemerintah 2014-2019? Janji kampanye Jokowi-JK terangkum dalam Nawa Cita yang terbagi dalam sembilan kategori. Tiga di antaranya terkait erat dengan ekonomi, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi. Indikator yang kerap digunakan untuk mengukur kualitas hidup adalah pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lingkungan.  Dalam Nawa Cita, hal ini akan dicapai dengan beberapa program, yaitu wajib belajar 12 tahun untuk anak usia sekolah, jaminan kesehatan, reformasi agraria 9 juta ha, dan jaminan sosial. Data Angka Partisipasi Kasar (APK) dari BPS tahun 2013 menyatakan bahwa 95,5% penduduk usia SD sedang menjalani pendidikan dasar. APK menurun pada tingkat SMP menjadi 72,7% dan terus menurun pada tingkat SMA menjadi 52,9%. Apabila tidak ada perubahan pada tingkat APK, dari 31,9 juta siswa SD maka 13,6 juta tidak akan lulus SMA. Bukan jumlah yang sedikit. Padahal pada tahun 2015, Indonesia akan menjadi bagian dari Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) di mana tenaga kerja terdidik dari negara ASEAN dapat bekerja di Indonesia. Rakyat yang tidak berpendidikan rendah akan sulit untuk bersaing dalam era KEA. Karena proporsi lulusan SMA yang masuk ke universitas masih rendah, Nawa Cita juga berjanji membangun lebih banyak SMK dan Politeknik serta kawasan industri untuk mendorong daya saing dan penyerapan tenaga kerja. Penyediaan lahan untuk petani membutuhkan sumber lahan untuk dibagi. Apakah berasal dari tanah pemerintah, tanah pemerintah yang dikelola swasta atau milik swasta yang masing-masing berbeda aspek legal serta kebutuhan dananya. Ketersediaan jaminan sosial dan kesehatan akan mengurangi risiko individual dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun terakhir menarik banyak investasi asing langsung (FDI). Namun, sebagian besar FDI ditanamkan di pulau Jawa yang relatif lebih baik infrastrukturnya. Padahal, lahan pulau Jawa terbatas dan konversi tanah subur pertanian menjadi pabrik atau perumahan membahayakan ketahanan pangan Indonesia. Bila dibiarkan, kondisi ini akan memperbesar kesenjangan Jawa dan luar Jawa Nawa Cita Jokowi-JK menjanjikan akan tingkatkan daya saing dan produktivitas dengan membangun 1.000 km jalan, 10 pelabuhan dan 10 bandara. serta 10 kawasan industri. Akan dibangun juga 5.000 pasar tradisional untuk mendorong ekonomi rakyat. Apabila sebagian besar infrastruktur itu dibangun di luar Jawa, dampaknya akan besar pada pertumbuhan dan produktivitas jangka panjang Indonesia. Apalagi bila janji memotong proses izin bisnis menjadi 15 hari, yang selama ini banyak menghambat berhasil direalisasikan. Nawa Cita berikut menargetkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis. Program pada sektor ini adalah membangun kedaulatan pangan, energi, dan keuangan serta mendirikan bank petani/nelayan dengan fasilitas pengolahan pascapanen di sentra produksi dan sistem inovasi nasional. Jokowi-JK juga menjanjikan untuk tingkatkan elektrifikasi dan tarik 20 juta turis asing setiap tahun, yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong perekonomian. Secara umum, terdapat keterkaitan antara di mana sumber daya manusia yang lebih terdidik dengan infrastruktur yang lebih baik dan perpendek administrasi pemerintah (de-bottle necking) yang saling memperkuat (virtuous cycle). Namun, masih banyak pertanyaan dan kebijakan penting yang belum dijelaskan padahal perannya sangat besar. Detail dan Celah Satu pertanyaan penting yang belum tegas dijabarkan dalam Nawa Cita adalah, dari mana sumber dananya? Program rutin tahunan pemerintah sudah memakan banyak biaya, bagaimana biayai program yang perlu dana tinggi seperti perbaikan infrastruktur. Apalagi, setahun ini ekonomi Indonesia alami defisit perdagangan, penurunan perubahan, dan defisit fiskal. Dalam beberapa kesempatan Jokowi menyatakan akan menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga menembus 7%, serta menaikkan tax ratio ke 16%. Subsidi BBM yang tahun ini diperkirakan menembus Rp200 triliun juga akan dihapus dalam lima tahun. Sumber-sumber dana tersebut akan digunakan dan dialihkan untuk biayai perwujudan janji kampanye. Namun, apakah jumlahnya mencukupi perlu didetailkan lebih lanjut dalam angka di APBN. Petani di Indonesia terus terjebak dalam kemiskinan walau harga produknya meningkat. Produk mereka dibeli dengan harga murah, lalu dijual ke penduduk kota dan diekspor dengan keuntungan besar. Penguatan institusi dan pemberdayaan petani, yang tidak disebut dalam Nawa Cita, untuk memotong jalur distribusi menjadi syarat perlu (necessary condition) dari kemajuan sektor pertanian dan penyejahteraan petani. Tidak cukup dengan hanya membangun jalan dan penyediaan fasilitas pascapanen di pedesaan. Nawa Cita juga tidak mengupas kebijakan sektor pertambangan, industri dan perdagangan luar negeri yang besar peranannya dalam ekonomi Indonesia. Apakah memoratorium ekspor mineral mentah akan diteruskan atau dihentikan. Industri dan investasi apa yang akan didorong di Indonesia? Apa kriteria untuk ikut dalam kerja sama perdagangan bebas (Free Trade Agreement) yang beberapa kali kurang matang persiapan dan berdampak negatif? Kurangnya sinergi antara pemerintah pusat-daerah menjadi penyebab tidak efektifnya kebijakan pemerintah attitude sejak era desentralisasi. Pada debat topik ekonomi, Jokowi menyatakan bahwa akan dilakukan politik anggaran di mana jumlah dana transfer ke APBD akan dikaitkan dengan keselarasan program pusat-daerah. Kebijakan ini membutuhkan perubahan formula dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan dana perimbangan serta dekonsentrasi. Namun, harus juga diantisipasi bahwa pemerintah daerah yang alami penurunan dana transfer akan melakukan lobi dengan berbagai ke DPR. Janji ekonomi Jokowi-JK adalah awal yang baik untuk kerangka kebijakan ekonomi 2014-2019. Namun masih diperlukan upaya serius dan konsisten dalam mendetailkan, mengimplementasikan, dan mengawasi pelaksanaan. Jangan sampai ada dusta antara kita. Dalam pidato pelantikannya sebagai presiden Amerika Serikat, John F Kennedy menyatakan banyak perubahan yang diajukannya tidak mudah diterapkan dan akan memakan waktu lama untuk diwujudkan. But let us begin. ●