Balada Kaum Korban Salah Urus Pendidikan

Balada Kaum Korban Salah Urus Pendidikan Ardhie Raditya ;  Dosen Pendidikan Kritis dan Kajian Budaya di Departemen Sosiologi Universitas Negeri Surabaya

                                                     DETIKNEWS, 12 Juni 2017

                                                           

Sentilan Igbal Aji Daryono di Kolom Detikcom, Selasa (6/6) lalu berjudul Balada Kaum yang Tersesat di Universitas tak hanya menggugah melainkan juga menggelisahkan. Dalam tulisannya ia menyebutkan bahwa jumlah mahasiswa yang salah jurusan di universitas semakin berceceran. Bagi saya, ini bukan masalah salah jurusan semata. Jika kita gali lebih dalam lagi, maka akan tampak adanya salah urus pendidikan tinggi kita. Saya ingin melengkapi tulisan Iqbal supaya wajah bopeng pendidikan kita lebih berimbang. Jika Iqbal melihatnya dari perspektif mahasiswa yang salah jurusan, maka saya akan membacanya dari perspektif dosen yang menjadi korban salah urus pendidikan. Profesi akademisi di perguruan tinggi seperti dosen tak hanya dituntut memiliki kompetensi mengajar saja. Mereka juga dituntut memiliki kapasitas menulis, baik di media cetak (koran), terlebih lagi di jurnal ilmiah bereputasi. Tak hanya di jurnal ilmiah bereputasi nasional, terlebih lagi di jurnal internasional terutama yang terindeks scopus. Tapi, menulis di jurnal terindeks scopus tersebut kerapkali mengundang banyak persoalan di kalangan para akademisi kebanyakan. Sebab, selain masa tunggu yang panjang dalam pemuatannya, menulis di jurnal internasional membutuhkan biaya yang relatif mahal. Persoalan semacam ini bukan perkara ada tidaknya dukungan finansial dari setiap perguruan tinggi bersangkutan. Karena, menulis sejatinya panggilan hati. Itulah sebabnya, dibutuhkan perenungan mendalam bagi para akademisi agar menghasilkan tulisan yang tajam, jernih, dan mendalam. Sehingga, tulisannya tidak sekedar berakhir di tumpukan meja administrasi kepangkatan. Melainkan juga, dapat dikutip seluas-luasnya bagi kemajuan ilmu pengetahuan di negeri kita. Sudah sejak lama Shapiro (2005) mengutuk keras pendidikan tinggi yang hanya memikirkan kepentingan internalnya sendiri. Dalam karyanya yang termashur, A Larger Sense of Purpose: Higher Education and Society dia mengatakan bahwa telah sekian lama pendidikan tinggi berjarak dengan kehidupan masyarakatnya. Di Amerika saja, menurutnya, universitas dibelah menjadi dua dikotomi, antara publik dan privat. Atau, dalam bahasa kita dikenal istilah negeri dan swasta. Universitas publik di sana cenderung berorientasikan pada program pemerintahan. Sementara, universitas privat lebih banyak bermotif industri dan pasar. Belakangan ini, kedua jenis universitas nyaris tak ada bedanya. Karena, baik itu Michigan, Princeston, maupun Harvard University telah melebur ke dalam praktik kapitalisme akademik. Derek Bok (2006) dalam Underachieving Colleges mengatakan bahwa globalisasi dan internasionalisasi di berbagai belahan dunia lambat laun menumpulkan akal sehat pendidikan tinggi. Sehingga, kekuatan moral, kritik terhadap ketidakadilan kekuasaan, dan daya responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi terpinggirkan. Berbagai bentuk penyimpangan sistemik pendidikan tinggi model demikian boleh jadi tidak terlihat mata. Hal ini disebabkan menurut Patricia Burch (2009) pendidikan tinggi tersebut berada di dalam genggaman tangan-tangan tak terlihat (hidden markets). Maka, sistem standarisasi pasar laten ini adalah sistem perankingan yang diciptakan oleh lembaga internasional dari negara Barat. Sehingga, formulasi kuantitatif ini menciptakan hierarki sosial baru dalam pendidikan tinggi. Hal ini secara kultural mereproduksi kesenjangan pendidikan berskala global. Antara pendidikan tinggi di negara berkembang yang inferior, dan pendidikan tinggi di negara maju yang superior. Tak heran jika pasca Orde Baru muncul budaya baru para akademisi bangsa kita. Ariel Heryanto (2012), anak bangsa yang telah menjadi profesor di Australia, mengkritik gaya hidup kaum terpelajar kita yang 'keminggris-minggrisan'. Untuk menyedot perhatian massa, mereka menyebar kartu nama dengan sederet gelar akademik dari mancanegara di antara namanya. Bahkan, mereka serasa tak percaya diri tatkala berbicara tidak menyitir istilah bahasa asing walaupun sedikit saja. Tak jadi soal apakah bahasa asing itu telah diucapkan dengan tepat dan benar. Yang penting 'keminggris-minggrisan' atau 'keasing-asingan'. Akibatnya, kalangan akademisi kita sulit menjadi agen pencerahan dan pembebasan sosial. Sebab, mereka membentuk kelas priyayi baru yang justru memapankan budaya feodalisme di zaman pascakolonial. Menurut Bourdieu (1983) dalam Language and Symbolic Power, dominasi bahasa yang melenyapkan kekhasan bahasa lokal merupakan bentuk kekerasan simbolik. Karenanya, penyeragaman standar bahasa ke dalam satu bentuk bahasa tunggal merupakan cerminan ilusi praktik berbahasa. Padahal, negeri kita amat kaya dengan keberagaman bahasa. Setidaknya, ada ribuan bahasa lokal yang tersebar di tengah-tengah kelompok pengguna bahasa di Nusantara. Ironisnya, belakangan sebagian besar dari keberadaan bahasa lokal tersebut sedikit demi sedikit mengalami kepunahan. Dalam konteks itu, bisa dimengerti mengenai gagasan Mendikbud yang berencana membuat jurnal internasional berbahasa Indonesia. Boleh jadi, gagasan Profesor Muhadjir tersebut terkesan wacana belaka. Namun, secara sosiologis dan kajian budaya, menjadikan bahasa Indonesia sebagai bagian dari jurnal internasional mengandung banyak keuntungan. Selain memberi kesempatan yang luas para akademisi kita berkarya dalam arena pemikiran, hal itu juga bisa menegaskan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita dalam berbahasa. Namun, rencana itu saja tidak cukup. Karena, panggilan tugas universitas adalah memastikan civitas akademiknya dimanusiawikan martabatnya. Dan, dicukupi masa depan diri dan keluarganya. Sehingga, mereka dalam mengabdi pada ilmu pengetahuan dan kehidupan masyarakatnya tidak lagi terganggu urusan perut dan tangan besi birokrasi. Akhirnya, terima kasih Bung Iqbal. Semoga kita bukan bagian dari korban salah jurusan dan salah urus pendidikan. Jika pun iya, marilah kita bersatu. ●

Balada Kaum yang Tersesat di Universitas

Balada Kaum yang Tersesat di Universitas Iqbal Aji Daryono  ;   Praktisi Media Sosial dan suka menulis di mana saja; Kini ia tinggal sementara di Perth, Australia, dan bekerja sebagai buruh transportasi

                                                     DETIKNEWS, 06 Juni 2017

                                                           

Bulan-bulan ini adalah masa penerimaan mahasiswa baru. Para lulusan SMA berebut mendaftar ke perguruan tinggi, meninggalkan masa sekolah, masuk ke sistem baru dan dunia yang baru. Bangku kuliah adalah dunia yang nyaris sepenuhnya baru. Tradisi baru, kemandirian baru, juga ilmu yang sebagian besar baru. Tentang poin terakhir itu, tak banyak anak menyadari sepenuhnya sejak SMA. Sadar sih sadar, tapi alam yang penuh segala kebaruan tersebut nyatanya jarang dipahami dan dipersiapkan baik-baik sejak jauh hari sebelum mereka memasukinya. Musababnya jelas, yakni waktu dan energi mereka habis untuk persiapan ujian kelulusan sekolah, dan untuk menimbun amunisi bagi pertarungan perebutan kursi di kampus-kampus. Ini konyol. Tenaga habis untuk berebut kursi, padahal setelah berhasil duduk di kursi tersebut banyak di antara mereka tingak-tinguk geragapan, tak tahu kiri-kanan, dan terkaget-kaget karena apa yang mereka dapatkan jauh dari bayangan. Mereka tersesat! Benar sekali, saya mau membicarakan tentang para mahasiswa yang salah jurusan. Mereka kerap diabaikan, tidak mendapat perhatian negara, dan tidak diurusi pencegahan perkembangan jumlahnya. Padahal, yakinlah, populasi umat yang tersesat ini jika dikumpulkan akan cukup untuk mendirikan sebuah republik baru. "Lho, salah jurusan tak masalah! Yang penting di lingkungan kampus kita bisa membangun tradisi intelektual, belajar banyak hal lain, dan melatih diri untuk kompetisi-kompetisi riil di dunia nyata!" Halaaah gombal. Saya sudah tak terlalu percaya dengan omong kosong semacam itu. Okelah, tetap ada kelompok demografis yang bisa menyiasati ketersesatannya dengan berbagai alternatif kegiatan, lalu bertahan hidup dengan pilihan jalurnya tersebut. Misalnya dengan aktif di unit kegiatan fotografi, lalu jadi fotografer meski kuliahnya Ilmu Hukum. Atau dengan aktif di gerakan ekstrakampus, aktif di situ sampai tingkat pengurus nasional, lalu selepas kuliah (lulus ataupun tak lulus) menumpang hidup di seniornya yang sudah jadi anggota dewan. Hehe. Namun yang begitu-begitu jelas saja tak banyak. Mayoritas kaum salah jurusan adalah mereka yang akhirnya jadi hantu-hantu kampus dengan nasib studi tak jelas, beban bagi universitas, beban bagi dosen pengajar, beban bagi orangtua masing-masing. Sebagian di antaranya memang lulus, tapi ya lulus cuma asal lulus saja, tanpa kemampuan memadai sebagai lulusan sebuah program studi. Itu tadi problem di permukaan. Problem yang sesungguhnya jauh lebih luas lagi. Coba bayangkan saja. Dengan sekian juta mahasiswa salah jurusan dari sekian angkatan, ada seberapa parah in-efisiensi sumber daya yang terjadi di negeri kita? Jangan lupa, sebagian di antara mereka sebenarnya sosok-sosok potensial. Namun dengan keterpaksaan menjalani jalur yang keliru, mati-matian bertahan di situ, menghabiskan bertahun-tahun untuk mempelajari bidang yang tidak mereka sukai, maka pemborosan besar-besaran telah berlangsung. Pemborosan umur, pemborosan biaya, penyia-nyiaan sumber daya manusia yang boleh jadi sebenarnya sangat dibutuhkan oleh momentum sejarah pada masa mereka. Usai mereka lulus (ya kalau lulus), umat salah jurusan itu akan terjun di bidang lain yang mereka minati tapi tidak terlalu mereka kuasai. Maka mereka mengalokasikan waktu lagi untuk proses belajar, yang sebenarnya bisa mereka jalani jauh hari sebelumnya andai mereka tepat dalam memilih jurusan. Bukan mustahil, produktivitas golongan ini pun jadi pendek saja, karena mereka mencapai kematangan skill di kala usia sudah menua. Kemungkinan lain, mereka akhirnya tetap lulus, bekerja sesuai jurusan yang tidak mereka sukai itu, dan berkarya ala kadarnya. Tanpa spirit maksimal, tanpa passion, sekadar untuk bertahan hidup sebagai zombie-zombie pembangunan. Mengenaskan, bukan? Memang. Lha tapi terus mau apa? Sekarang bayangkan jika yang terjadi sebaliknya. Andai membengkaknya populasi mahasiswa salah jurusan tersebut bisa dicegah atau diminimalisir, niscaya jutaan sumber daya potensial akan bisa dialokasikan secara lebih tepat sasaran. Pergerakan ekonomi (sudahlah, ekonomi dulu yang penting) akan semakin efektif, hasil-hasilnya lebih maksimal, seiring dengan berkurangnya problem-problem ketenagakerjaan dan pengangguran. Oke, oke. Saya tahu, bangku kuliah memang tidak menjamin manusia tumbuh sebagai jenius-jenius peradaban. Toh orang-orang semacam Bill Gates, Zuckerberg, Michael Dell, Steven Spielberg, atau Walt Disney, mereka bukan para sarjana produk universitas. Tapi, hei, memangnya yang macam mereka itu ada berapa gelintir sih dalam satu generasi? Ha mbok ya ngaca hahaha. Makhluk-makhluk ajaib seperti mereka adalah produk deviasi yang tidak bisa dirancang dalam sistem. Dan pada kenyataannya, realitas kehidupan di negeri bernama Indonesia belum tentu memberikan sisa ruang cukup lapang bagi para manusia super yang bergerak tanpa legitimasi ijazah. Ya, kan? Lalu apa solusinya? Khilafah? Wo ya bukan. Ini semata perkara diseminasi informasi yang jauh dari maksimal. Problem nyata yang terjadi di kalangan anak-anak sekolah adalah sedikitnya di antara mereka yang sungguh-sungguh paham mengenai jurusan yang mereka pilih. Maka, ketika pilihan program studi ditentukan, prosedur yang ditempuh adalah sekadar mengira-ngira, menentukan bidang apa yang kemungkinan membuat mereka diterima, terlebih lagi yang membuat mereka gampang dapat kerja. Akibatnya, aspek pertimbangan saat pemilihan jurusan bukanlah aspek minat dan bakat mereka sendiri, namun lebih di sisi jurusan favorit atau tidak favorit, passing grade tinggi atau rendah. Itu. Selama ini, anak-anak SMA bukannya tidak mendapatkan sama sekali pengetahuan sekilas tentang jurusan-jurusan di universitas. Sebagian di antara mereka mendapatkannya. Misalnya lewat pelajaran Bimbingan Karier. Repotnya, pelajaran itu sering tak dianggap penting oleh murid-murid, karena tampaknya tak dianggap penting juga oleh sistem pendidikan. Buktinya ujiannya tak jelas, kan? Lebih dari itu, pelajaran tersebut memang tidak signifikan dalam memberikan penjelasan mengenai lika-liku jurusan di universitas. Akses informasi lain adalah lewat tim promosi dari perguruan tinggi yang safari ke daerah-daerah. Namun seberapa jauh model demikian bisa memberikan pengetahuan yang lumayan lengkap mengenai program studi? Tak akan cukup mendalam, sekadar permukaan, dan ingat bahwa kampus-kampus tadi sedang berpromosi. Mereka tidak bakal cukup peduli apakah anak-anak itu tepat jurusan ataukah nyasar. Yang penting mereka mendaftar, dan uang pendaftaran serta uang blablaba lainnya ditransfer ke rekening lembaga. Beres. Dengan kenyataan lapangan semacam ini, mau tak mau harus ada langkah struktural yang serius untuk mengatasinya. Ini bukan perkara main-main, kalau kita mau melihatnya secara sistemis. Kementerian Pendidikan harus mengambil tindakan konkret dan segera, agar populasi mahasiswa salah jurusan tidak terus menggelembung lagi dan lagi, dan negeri kita semakin amburadul dalam mengalokasikan sumber daya. Langkah yang harus diambil bukan cuma dengan pemberian informasi lebih dini dan mendalam tentang jurusan di perguruan tinggi, saya kira. Bahkan bisa ditempuh program pengarahan sejak SMP, apakah seorang anak cocok masuk universitas ataukah tidak. Yang ini agak berat. Selama ini, sudah telanjur mentradisi pandangan di masyarakat kita bahwa universitas adalah jalan lempang menuju masa depan yang indah. Tak peduli pascakuliah mau jadi apa, agaknya hanya dengan status sebagai mahasiswa saja otomatis seorang lulusan SMA sudah merasa dirinya menjadi bagian dari kelas menengah baru. Ini konstruksi sosial yang berbahaya. Bandingkan saja andai sejak dini anak-anak yang tidak cocok kuliah tersebut langsung ditatar sebagai tenaga-tenaga teknis berketerampilan, atau wirausahawan. Sudah pasti akan ada minimal empat tahun yang bisa dihemat, kali sekian juta orang, yang bisa dimaksimalkan sebagai energi-energi muda yang berkontribusi lebih maksimal bagi kemajuan bangsa. Saya jadi ingat tulisan Pak Didik J. Rachbini pada kolomnya di media ini, beberapa bulan silam. Ia menggambarkan salah satu problem pembangunan di Indonesia, yakni minimnya tenaga berketerampilan. Anak-anak muda berbondong-bondong masuk universitas, kebanyakan memilih jurusan humaniora. Mungkin karena lebih gampang. Padahal, dunia industri sangat membutuhkan tenaga-tenaga terampil. Universitas tidak mampu memenuhi kebutuhan itu. Mereka tak punya stok lulusan tenaga teknis yang mencukupi. Sementara, para sarjana humaniora tidak jelas kemampuannya. Saya menduga, banyak di antara sarjana humaniora yang nggak jelas tersebut adalah produk-produk salah jurusan. Mereka lulus tanpa kemampuan memadai, bekerja menyambung hidup tanpa passion, dan pada akhirnya jadi kerumunan pengobral gagasan saja. Sialnya, barangkali saya sendiri termasuk di antaranya. ●