|
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah
menyerahkan hasil audit tahap kedua dugaan korupsi pembangunan sarana dan
prasarana olahraga di Bukit Hambalang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Oleh karena itu, KPK harus bergerak cepat menindaklanjuti temuan BPK
dengan memeriksa 15 nama anggota DPR yang disebut dalam laporan tersebut.
Mereka diduga telah menyalahgunakan wewenang sejak pengusulan, penganggaran,
hingga pemenangan tender.
Untuk membuat terang kasus ini, bukan hanya Andi Alifian
Mallarangeng dan Anas Urbaningrum yang harus bertanggung jawab, semua nama yang
disebut harus dibuktikan secara materiil. Apalagi dugaan penyalahgunaan terjadi
begitu sistemik dan terstruktur, mulai saat pengusulan, penganggaran, sampai
pada rekayasa pemenang tender. Audit BPK menyebutkan, selama 2010 dan 2011, ada
anggaran ratusan miliar rupiah mengucur tanpa pengawasan DPR.
Wajar jika banyak kalangan yang menilai proyek Hambalang adalah korupsi
sistemis karena melibatkan eksekutif, legislatif, dan pengusaha yang memenangi
tender.
Meski begitu, hasil audit juga tetap perlu dikritisi
lantaran peran tersangka mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng
serta Anas Urbaningrum tidak disebutkan dengan detail. Bagaimana bentuk peran
keduanya dan adakah dana yang mengalir ke kantong mereka sehingga proyek
Hambalang bisa disetujui DPR tidak terungkap sama sekali. Seharusnya BPK
menyelisik dugaan peran kedua tersangka karena akan dijadikan bukti materiil
dalam surat dakwaan.
Enam penyimpangan
Hasil audit BPK tahap kedua pada proyek bernilai Rp1.175
miliar itu menemukan penyim pangan amat besar yang merugikan keuangan negara.
Apabila pada hasil audit tahap pertama diungkapkan keterlibatan man tan Menpora
Andi Mallarangeng, mantan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam, dan Dirjen
Anggaran Kemenkeu Anny Ratnawati (sekarang Wamen Keuangan), pada audit tahap
kedua sekarang ditemukan keterlibatan 15 anggota DPR dari Komisi Olahraga.
Inisial ke-15 nama anggota DPR telah beredar di media
massa, dan ada di antara mereka yang sudah berani tampil di media dengan
membantah keterlibatannya. Karena sudah telanjur diketahui publik, tidak ada
alasan bagi KPK dan DPR untuk tidak membuat terang dugaan keterlibatan mereka.
Sebab kasus Hambalang yang tergolong korupsi sistemis menjadi `taruhan
kredibili tas' KPK. Termasuk janji KPK kepada publik bahwa akan menahan kedua
tersangka setelah hasil audit BPK dises rahkan. DPR pun harus mendorong dan
mengawasi KPK agar semuanya terungkap jelas.
Menurut anggota BPK Ali Masykur Musa (Suara Karya,
24/8/2013), dalam audit investi gatif tahap dua terdapat enam tahap penyimpangan
yang dilakukan secara sistematis. Pertama, terjadi saat proses pengurusan hak
atas tanah; kedua, pada saat proses pengurusan izin mengenai proyek Hambalang;
ketiga, terjadi pada proses pelelangan; keempat, saat proses persetujuan RK-KAL
dan kontrak tahun jamak; kelima, pada saat pelaksanaan proyek konstruksinya
yakni bangunan tidak digunakan karena tidak layak; dan keenam, terjadi saat
mekanisme pembayaran dan aliran dana yang diikuti rekayasa akuntansi.
Berdasarkan seluruh penyimpangan tersebut, BPK menyimpulkan
adanya indikasi kerugian negara dari proyek Hambalang sebesar Rp471,707 miliar.
Tetapi, setelah dikurangi anggaran yang masih tersisa pada PT Adhi Karya-Wijaya
Karya sekitar Rp7 miliar, maka potensi kerugian negara menjadi Rp463,6 miliar. Namun,
hasil audit itu belum secara terpe rinci menghitung kerugian negara berkaitan
dengan tersangka Andi Mal larangeng dan Anas. Makanya, Wakil Ketua KPK Bambang
Widjojanto meminta agar BPK menguraikan perihal angka kerugian negara, termasuk
peran tersangka.
Momentum
Megaskandal Hambalang mulai diselidiki KPK sejak Agustus 2011.
Andi Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2012 saat masih
menjabat menteri pemuda dan olahraga, sedangkan Anas menjadi tersangka pada
Februari 2013. KPK harus menjadikan audit BPK sebagai `momentum' yang tidak
boleh lepas lagi.
Keterlibatan Anas lantaran diduga menerima hadiah atau
janji saat masih menjabat anggota DPR pada 2009 terkait dengan proses pelak
sanaan dan perencanaan pembangunan proyek Hambalang dan proyek lainnya. Hadiah
tersebut berbentuk uang yang menjadi bagian dari uang pembelian sebuah mobil
mewah Toyota Harrier. Tetapi KPK belum menemukan bukti keterlibatan Anas
terhadap penggelontoran dana Hambalang.
Kotak pandora harus dibuka lebar KPK, tidak boleh momentum
yang baik itu disia-siakan. Sebab upaya luar biasa meme rangi korupsi harus
berefek pada pengungkapan semua yang diduga terlibat. Memang bukan persoalan
gampang, tetapi dukungan publik harus dijadikan motivasi dan berani mengabaikan
intervensi yang mungkin mewarnai kasus ini. Jangan sampai KPK kembali terjebak
dengan pola kerja yang hanya mahir mengungkap kasus, tetapi tidak pernah
dituntaskan sampai ke akarnya.
Sudah cukup lama rasa keadilan rakyat dirampas oleh para
koruptor. Mereka banyak akal, seperti terlihat pada enam fase penyimpangan
dalam audit BPK.
Karena proyek Hambalang menyangkut `uang besar' sehingga boleh jadi banyak
elite politik dan kekuasaan yang tergoda untuk mendapatkan bagian. Aspek itu
juga yang membuat banyak waktu yang dibutuhkan KPK. Apalagi proyek Hambalang
memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga ramai-ramai ditutup rapat.
Para mafioso proyek di Senayan akan berupaya keras menutup
rapat kotak pandora. Caranya dengan negosiasi kekuasaan, atau bisa juga dengan
rayuan finansial. Tetapi saya percaya KPK tidak akan terpengaruh sehingga
dipastikan kasus Hambalang akan sampai ke sidang pengadilan. KPK harus tetap
waspada dari kelihaian mafia yang akan terus berupaya memainkan proses hukum
agar melenceng dari jalurnya.
Penanganan kasus Hambalang pantang serampangan sebab sudah
menjadi pusat perhatian publik lantaran bersentuhan dengan elite partai
penguasa. Makanya, KPK harus ekstra cermat dan mempersenjatai diri dengan
bukti-bukti yang superkuat. Salah satunya hasil audit BPK dan kesaksian
Nazaruddin yang pertama kali membongkar ke ruang publik. Keselamatan Nazaruddin
yang saat ini menjalani pidana dalam kasus Wisma Atlet menjadi penting dan
harus dijaga KPK. Saat ini rakyat tengah menanti ending drama Hambalang. ●
