Tampilkan postingan dengan label Jakarta dan Terowongan Multi Fungsi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jakarta dan Terowongan Multi Fungsi. Tampilkan semua postingan

Senin, 04 Februari 2013

Menimbang “Deep Tunnel”


Menimbang “Deep Tunnel”
Nelwan Kusnomo ;   Dosen Fakultas Teknik Undip,
Alumnus Interna­tional Institute for Hydraulic and Envi­ronmental Engineering (IHE)  Delft Belanda dan University of Toronto Kanada
SUARA MERDEKA, 04 Februari 2013


TERKAIT dengan banjir besar yang beberapa waktu lalu melanda sebagian besar wilayah Ibu Kota, muncul gagasan membangun deep tunnel untuk mengendalikan banjir. Adalah Gubernur DKI Jakarta Jokowi yang melontarkan gagasan itu, yakni pembangunan gorong-gorong raksasa berdiameter 16 meter sepanjang sekitar 22 kilometer, dari Cawang hingga Pluit. Pembangunan konstruksi diperkirakan menelan biaya Rp 16 triliun dan bisa selesai dalam waktu empat tahun.

Namun banyak yang harus menjadi pertimbangan guna merealisasikan gagasan besar itu. Minimal ada tiga aspek utama yang perlu kita perhatikan terkait konstruksi tersebut. Pertama; aspek hidrologi dan hydraulic engineering. Gorong-gorong raksasa itu, seberapa pun besar dimensinya tetap punya keterbatasan untuk menampung banjir. Padahal curah hujan di Jakarta terhitung tinggi, belum lagi bila menerima ”kiriman” air dari daerah selatan (Bogor).

Pengecualiannya adalah bila deep tunnel tersebut dilengkapi dengan reservoir besar, yang pembangunannya butuh biaya sangat besar. Belum lagi, cara ”mengeluarkan” volume besar air dari dalam gorong-gorong raksasa itu yang tak bisa hanya mengandalkan gaya gravitasi tapi butuh dukungan sistem pemompaan yang konsekuensinya butuh energi besar dan biaya pengoperasian besar pula.

Kedua; aspek geologi dan structural engineering. Pada umumnya deep tunnel, baik untuk sistem pembuangan kotoran (sewerage) maupun transportasi dibangun di wilayah dengan kondisi geologi yang stabil, kuat, dan keras. Padahal sebagian besar wilayah Jakarta merupakan tanah aluvial dengan formasi silt dan clay yang dikategorikan tanah lunak.

Aspek Pemeliharaan

Namun seandainya pemerintah bersikeras membangunnya dengan kondisi tanah seperti itu tentu harus dengan konstruksi ekstrakuat dan itu butuh biaya yang jauh lebih besar. Keberadaan gorong-gorong raksasa pada tanah lunak bisa kita ibaratkan sebatang pipa besar dalam media yang lunak/lembek dan tidak stabil.
Mengingat gorong-gorong itu akan banyak menerima muatan dinamis, bukan tidak mungkin menimbulkan momen yang berisiko menyebabkan keretakan, kebocoran, bahkan lebih fatal lagi, patah atau pecah.

Ketiga; aspek pengoperasian dan pemeliharaan. Aspek ini juga harus menjadi perhatian utama  mengingat banyak sekali pengalaman yang membuktikan bahwa kita kurang memberi perhatian pada aspek pemeliharaan/ perawatan suatu proyek konstruksi.

Kita juga harus bisa menghitung secara cermat tinggi kandungan sedimen, termasuk kotoran/sampah dalam air sungai, baik yang melintas di Jakarta maupun kota-kita lain di Indonesia. Belum lagi harus memperhitungkan sampah-sampah yang tidak bisa membusuk semisal plastik yang kini lebih mendominasi sampah di sungai. Untuk satu kali banjir saja, berapa banyak sedimen dan sampah yang mengendap di dalam deep tunnel. Hal ini akan menjadi tugas yang sangat berat untuk membersihkan gorong-gorong itu dengan  keharusan mengeluarkan semua endapan dan sampah ke permukaan tanah.

Belum lagi proses pembusukan dari kotoran dan sampah yang masuk ke gorong-gorong raksasa tersebut yang berisiko menghasilkan berbagai gas dan zat yang membahayakan kehidupan manusia. Bukan mustahil deep tunnel bisa menjadi disease tunnel atau garbage tunnel, bahkan menjadi sumber penyakit. Kita punya catatan tentang ledakan di Chicago Deep Tunnel, akibat akumulasi gas dalam gorong-gorong besar itu yang kemudian terkondensasi dengan tekanan sangat tinggi hingga akhirnya meledak.

Tanpa mengecilartikan gagasan itu, kita perlu mengapresiasinya mengingat banjir besar di Ibu Kota memang mengingatkan semua pihak untuk bersama-sama mencari solusi. Termasuk permintaan Jokowi kepada Bappenas untuk mempecepat pembangunan tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta (running text MetroTV, 24/01/13). Gagasan itu tampaknya terinspirasi oleh dam di Negeri Belanda yang menutup satu wilayah teluk di Laut Utara menjadi satu danau besar yang disebut ijzelmeer.

Namun ada beberapa hal penting untuk dipertimbangkan dalam membangun tanggul laut raksasa, yang diharapkan selain bisa mengatasi banjir juga dapat menjadi reservoir air tawar. Pertama; kondisi hidrologi Jakarta dengan curah hujan yang tinggi berbeda dari Negeri Belanda atau negara nontropis yang lain. Belum lagi rembesan air laut (seepage) lewat dasar dam dan efek penurunan tanah terhadap stabilitas konstruksi dam akan menjadi problem berat dan mahal untuk penanggulangannya.

Pertanyaannya adalah siapkah kita menghadapi segala risiko dan konsekuensi dari pembuatan deep tunnel? Tentu rencana besar itu masih butuh kajian yang lebih komprehensif karena besar volume sedimen dan sampah yang masuk ke gorong-gorong raksasa tersebut akan mengakibatkan biaya perawatan/ pemeliharaan yang sangat tinggi. Padahal tanpa perawatan/pemeliharaan intensif, sebaik apa pun proyek itu hanya akan menjadi simalakama.

Minggu, 30 Desember 2012

Jakarta Butuh Terowongan Multi Fungsi


Jakarta Butuh Terowongan Multi Fungsi
( Wawancara )
Firdaus Ali ;  Pengajar di Fakultas Tehnik Universitas Indonesia,
Pakar di Bidang Tata Kelola Air
SUARA KARYA, 29 Desember 2012



Tahun 2007 Firdaus Ali sudah menggagas konsep terpadu yakni Multi Purpose Deep Tunnel (MPDT) atau terowongan multi fungsi untuk mengatasi banjir di Jakarta. Gagasan itu disampaikannya ke Gubernur DKI Sutiyoso, dan juga Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Pengajar di Fakultas Tehnik Universitas Indonesia yang kepakarannya di bidang tata kelola air telah menginspirasi para pengambil kebijakan perkotaan di beberapa negara maju itu menyatakan bahwa penanganan banjir di Jakarta selalu by accident. Terjadi lebih dahulu baru dicarikan solusinya. Itu pun tidak tuntas. Dengan gagasannya itu, dia menginginkan cara mengatasi banjir di Ibu Kota secara by planning.
Dia prihatin karena hujan di negeri ini justru dianggap bencana. "Dalam kitab suci manapun pasti menggambarkan surga adalah sungai-sungai yang mengalir. Hujan yang diturunkan adalah rahmat bagi umat manusia. Cilakanya di negeri kita ini justru hujan dikutuk, sehingga hujan menimbulkan bencana. Tidak menjadi rahmat," tuturnya kepada wartawan Suara Karya, Widrarto di Jakarta, Kamis (27/12) petang. Menurut dia, titik-titik banjir di Jakarta akan terus ada, kendati sudah terdapat kanal barat dan kanal timur. Saluran air yang tersedia, secara teknis sudah tidak lagi memadai seiring dengan kepadatan di Jakarta yang semakin meningkat. Kepadatan penduduk juga menyebabkan daerah aliran sungai pun semakin menyempit.
Belum lagi penggundulan di kawasan Puncak, dan pasang air laut atau rob di sepanjang pantai Jakarta. Semua itu membuat muka tanah di Jakarta semakin turun dari tahun ke tahun. Maka harus ada langkah radikal untuk mengatasinya. Salah satunya adalah membangun terowongan multi fungsi seperti yang digagasnya itu.
Berikut petikan wawancara dengan Firdaus Ali.
Apa yang membuat banjir di Jakarta semakin menjadi-jadi?
Ada empat hal yang memicu banjir di Jakarta. Pertama tanah di Jakarta mengalami proses konpaksi. Tanah di Jakarta masih terus menerus mengalami konsolidasi. Kedua ada beban di atas tanah, berupa gedung pencakar langit dan kendaraan yang lewat. Ketiga adanya tektonik. Keempat adalah ekstraksi air tanah yang berlebihan.
Empat hal ini pemicu permukaan air tanah di Jakarta turun, sehingga menyebabkan terjadinya daerah-daerah genangan air. Tiga hal hal pertama adalah faktor alam, sehingga kita sebagai manusia tidak mungkin untuk mengatasinya. Tapi ekstraksi air tanah yang berlebihan adalah akibat ulah kita yang seharusnya bisa dihentikan atau dicarikan solusinya.
Meksiko City sudah bisa menghentikan eksploitasi air tanah. Bangkok yang mengalami hal serupa juga berupaya untuk menghentikan penggunaan air tanah secara berlebihan. Bila penggunaan air tanah di Jakarta tidak segera dikendalikan maka pinggir air laut sudah berada di Dukuh Atas dalam 50 tahun ke depan. Maka dibutuhkan solusi terpadu untuk mengatasi banjir di Jakarta.
Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangunnya?
Kira-kira dibutuhkan Rp 16,4 triliun, sesuai hitungan saya pada tahun 2007. Memang lebih besar ketimbang pembangunan subway. Tetapi, ini tidak hanya untuk menyelesaikan masalah banjir semata, juga lalu lintas, air limbah, air baku, dan utility lainnya, tanpa membebaskan lahan.
Jadi ada empat isu besar yang bisa diselesaikan sekaligus. Kan kita juga krisis air baku. Kita memang telah memiliki kanal barat dan kanal timur. Tapi, kan tidak ada pendapatan dari situ.
Kalau ini ada pendapatan, karena ketika berfungsi sebagai infrastruktur transportasi maka dioperasikan sebagai jalan tol. Seperti yang telah dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia. Selain jalan tol, juga bisa diperoleh pendapatan dari air baku, pendapatan dari retribusi air limbah, pendapatan dari sewa utility, dan pendapatan dari pengolahan limbah menjadi bio solid atau pupuk, dan pengolahan limbah menjadi gas methan. Biaya sebesar itu sepadan dengan kerugian yang kita alami setiap kali Jakarta dilanda banjir. Ketika terjadi dua kali banjir bandang melanda Jakarta, beberapa tahun lalu, kita mengalami akumulasi kerugian sebesar Rp 18 triliun. Dibagi saja lima tahun masing-masing biaya mitigasinya sudah Rp 600 miliar per tahun. Kenapa biaya ini tidak kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan secara tuntas. Dari sisi pembiayaan memang besar. Tapi, saatnya kita harus berfikir rasional. Dengan demikian, kita mengatasi banjir di Jakarta tidak secara by accident tapi by planning.
Ada berapa titik yang ideal di Jakarta terkait dengan konsep MPTD itu? Tiga titik, yaitu barat, tengah dan timur. Tapi saya usulkan segera dibangun titik central zone dari MT Haryono ke Pluit. Perlu diketahui, kawasan yang dilalui titik central zone merupakan kawasan yang sangat strategis, yakni kawasan istana.
Semasa Gubernur DKI Sutiyoso, dan Wakil Presiden Yusuf Kalla, konsep ini telah dilaksanakan hingga pra kelayakan. Namun, terhenti semasa Jakarta dipimpin Fauzi Bowo. Sekarang Joko Widodo memimpin Jakarta bertekad melanjutkannya ke tahap studi kelayakan. Bila tahap ini bisa segera diselesaikan maka tahap selanjutnya adalah detil engineering design. Keinginan Joko Widodo, pertengahan 2013 sudah ground breaking.
Kenapa Jokowi begitu antusias?
Pertama dia mempunyai komitmen untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik. Menurut saya, untuk mengatasi banjir di Jakarta memang membutuhkan kemauan kuat dari pemimpinnya. Di samping itu, ada investor dari luar negeri yang berminat membangun terowongan tiga lapis dalam konsep MPDT ini.
Apakah pembangunan MPDT ini kelak bisa mengembalikan pada kondisi semula muka tanah di Jakarta yang turun?
Tidak bisa. Muka tanah yang sudah turun itu tidak mungkin naik lagi. Ada yang bilang, tidak usah khawatir, genangan air yang terjadi akibat turunnya muka tanah di Jakarta dengan cara dipompa keluar. Sampai berapa lama kita kuat untuk memompa air yang menggenang itu.
Kalau begitu dengan konsep MPDT ini sekaligus sebagai upaya untuk tidak semakin membiarkan muka tanah Jakarta semakin turun?
Ya betul. Kelebihan bila konsep MPDT ini direalisasikan, kita akan mendapatkan tambahan air baku untuk air minum dengan kualitas yang lebih baik. Karena air yang dialirkan melalui terowongan ini bebas dari sampah dan buangan limbah industri. Sebab, begitu sampai di kawasan Pluit, semua air kotor akan didaur ulang menjadi air bersih.
Di sinilah tambahan air baku semakin besar untuk kemudian didistribusikan sebagai air perpipaan dengan kualitas lebih baik. Kalau air perpipaan sudah sangat baik, maka Pemerintah Provinsi bisa secara tegas melarang penggunaan air tanah yang memicu turunnya muka air tanah Jakarta.
Jadi memang tujuan konsep MPTD ini adalah untuk menahan agar muka tanah di Jakarta semakin turun. Dampaknya pasti ke sana bahwa kelebihan konsep MPTD ini bisa untuk menghentikan eksploitasi air tanah dan menghentikan turunnya muka tanah di Jakarta.