Pendidikan, Riset, dan Kemajuan Bangsa Rokhmin Dahuri ;  Guru Besar Manajemen Pembangunan Pesisir dan Lautan – IPB University, Member of International Scientific Advisory Board, University of Bremen, Germany)

KOMPAS, 20 Mei 2021

 

 

                                                           

Sejarah dan fakta empiris membuktikan bahwa sejak kejayaan Romawi hingga kini, bangsa-bangsa yang maju, makmur, dan berdaulat adalah mereka yang menguasai iptek dan mampu menghasilkan inovasi secara berkelanjutan. Bukan negara yang melimpah kekayaan sumber daya alamnya.   Kemudian, penguasaan iptek dan kemampuan berinovasi sangat bergantung pada kapasitas riset dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dari suatu bangsa. Sayangnya, semua indikator kinerja utama bangsa Indonesia yang terkait dengan iptek, inovasi, dan SDM masih rendah.   Kapasitas iptek Indonesia baru mencapai kelas-3 (technology-adaptor country), di mana lebih dari 70 persen kebutuhan teknologi nasional berasal dari impor. Sementara negara maju adalah yang kapasitas ipteknya kelas-1 (technology-innovator country), yang lebih dari 70 persen kebutuhan teknologinya dihasilkan oleh bangsa sendiri (UNESCO, 2019).   Kapasitas inovasi kita menempati peringkat ke-85 dari 126 negara yang disurvei, dan pada urutan ke-7 di ASEAN. Kualitas SDM Indonesia yang tecermin pada IPM (Indeks Pembangunan Manusia) pun baru mencapai 0,71, belum memenuhi syarat sebagai bangsa maju dengan IPM di atas 0,8. Pada tataran global, IPM Indonesia berada di peringkat ke-107 dari 189 negara yang disurvei, dan ke-6 di kawasan ASEAN.   Selain itu, kemampuan literasi kita masih sangat rendah, tercermin pada indeks minat baca yang hanya 0,001. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, hanya satu orang yang rajin membaca (UNESCO, 2012). Hasil survei PISA yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains pelajar kelas tiga SLTP di seluruh dunia, mengungkapkan bahwa pada 2018 dari 78 negara yang disurvei, Indonesia hanya menempati peringkat ke-72.   Meskipun, berdasarkan bidang keilmuan (fakultas) yang mencakup pertanian, kehutanan, dan perikanan; IPB University sudah mencapai peringkat ke-62 dunia, tetapi secara kelembagaan, dari 4.500 perguruan tinggi di Indonesia, belum ada satu pun yang masuk dalam 100 perguruan tinggi terbaik di dunia. UI baru mencapai peringkat ke-657, diikuti oleh UGM di urutan ke-813, IPB University ke-1.089, ITS (1.091), Unibraw (1.221), Unair (1.323), Telkom University (1.376), dan ITB (1.650) (Webometrics, 2021).   Hal yang lebih mencemaskan, kita pun menghadapi darurat gizi buruk, di mana 30 persen anak balita mengalami stunting growth (tengkes) dan 33 persen menderita gizi buruk. Jika tidak segera diperbaiki, niscaya kita akan mewariskan generasi yang lemah fisiknya dan rendah kecerdasannya, a lost generation.   Penyebab ketertinggalan   Sejumlah faktor telah mengakibatkan rendahnya kapasitas iptek, inovasi, dan kualitas SDM. Pertama, belum ada Peta Jalan Pendidikan dan Riset Nasional yang komprehensif dan benar yang diimplementasikan secara berkesinambungan. Setiap kali ganti menteri, ganti pula kebijakannya sehingga ibarat membangun ”istana pasir” atau tarian poco-poco.   Kedua, ekosistem Perguruan Tinggi (PT) yang meliputi: (1) SDM; (2) prasarana dan sarana; (3) tata kelola (visi pimpinan, culture of excellence, kebebasan akademik, kurikulum, teknik pengajaran, dan regulasi); dan (4) anggaran pada umumnya masih jauh dari standar PT berkelas dunia (World Class University). Metode pengajaran di sebagian besar PT di Indonesia hanya berupa transfer pengetahuan. Bersifat hafalan, bukan mengembangkan kapasitas analisis, kreativitas, inovasi, dan pemecahan masalah (problem solving).   Kewirausahaan (entrepreneurship), kerja sama (team work), kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan (leaderships), dan aspek keterampilan lunak (soft skill) lainnya pun kurang mendapat perhatian. Kebanyakan program studi tidak dilengkapi dengan laboratorium dan sarana praktikum lainnya. Sedikit sekali PT di Indonesia yang berbasis riset (Research-Based University) seperti di negara-negara industri maju. Sehingga, lulusan PT di Indonesia pada umumnya kurang kompeten, tidak siap kerja, dan kalah bersaing dengan lulusan PT dari negara-negara lain.   Wajar, bila banyak lulusan PT yang menganggur. Tulisan (karya) ilmiah dari berbagai hasil penelitian PT yang dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah internasional ternama pun jumlahnya masih terbatas. Dan, masih sedikit sekali (kurang dari 15 persen) hasil penelitian PT kita yang mendapatkan hak paten berupa prototipe (invention) kemudian sukses diindustrikan (scalled-up) menjadi produk, proses produksi atau aplikasi (innovation) komersial yang laku di pasar domestik maupun global.   Ketiga, mirip dengan di PT, pusat-pusat riset di bawah kementerian maupun lembaga pemerintah (seperti LIPI, BPPT, Batan, dan Lapan) pun hasilnya sebagian besar berakhir pada prototipe (invention). Sedikit sekali hasil penelitian yang sudah mencapai tahap prototipe (technological readiness) berhasil diindustrikan menjadi produk inovasi komersial (market and business-readiness) untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun ekspor.   Kondisi memprihatinkan ini disebabkan minimnya infrastruktur dan sarana riset, rendahnya kesejahteraan serta penghargaan sosial bagi para peneliti, dan terbatasnya anggaran. Betapa tidak, saat ini anggaran riset Indonesia hanya sebesar 0,24 persen PDB. Sedangkan, Vietnam 0,53 persen, Thailand 1 persen, Malaysia 1,44 persen, Singapura 2 persen, dan China 2,19 persen. Sementara itu, negara-negara industri maju, seperti Amerika Serikat mencapai 2,84 persen, Jepang 3,26 persen, dan Korea Selatan 4,81 persen. Idealnya, anggaran riset suatu negara minimal 1,5 persen dari PDB-nya (UNESCO, 2021).   Selain itu, banyak program (topik) penelitian yang sama dikerjakan oleh beberapa pusat riset (overlaping). Di sisi lain, beberapa topik penelitian yang sangat dibutuhkan, justru tidak ada lembaga yang mengerjakannya (mismatch).   Sebagian besar topik penelitian juga tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan atau pasar. Akibatnya, begitu banyak hasil penelitian yang secara ilmiah sangat bagus (world-class), tetapi tidak bisa diindustrikan menjadi produk inovasi komersial. Karena, mayoritas peneliti mendesain dan melaksanakan penelitian bukan berdasarkan pada apa yang dibutuhkan oleh industri atau pasar, tetapi lebih untuk memenuhi pengembaraan ilmiah (scientific adventure).   Namun, yang lebih menyesakkan dada, hampir semua perusahaan swasta, BUMN, dan lembaga pemerintah lebih suka mengimpor produk teknologi ketimbang mengembangkan inovasi teknologi dari hasil penelitian karya bangsa sendiri. Banyak pengusaha kita yang dulunya industriawan berubah menjadi sekadar pedagang pengimpor.   Keempat, kebanyakan lulusan pendidikan dasar dan menengah kita, mulai dari tingkat PAUD, SD, SLTP, hingga SLTA hanya unggul di hafalan, namun lemah daya talar, kemampuan analisis, dan kreativitasnya. Kemampuan literasi, komunikasi, dan kerja sama pun kurang berkembang. Selain itu, kemampuan dasar di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) yang merupakan pondasi dari inovasi dan produktivitas suatu bangsa pun masih lemah.   Tak mengherankan, jika proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi tinggi Indonesia hanya 8,1 persen; selebihnya (91,9 persen) berupa komoditas. Sementara itu, Singapura sudah mencapai 85 persen, Malaysia 52 persen, Vietnam 40 persen, dan Thailand 24 persen (UNDP, 2021). Pendapatan Nasional Bruto (GNI) per kapita Indonesia pun pada 2020 baru 4.050 dollar AS, masih sebagai negara berpendapatan-menengah atas (GNI per kapita antara 4.046 hingga 12.535 dolar AS). Indonesia belum menjadi negara makmur (high-income country) yang GNI per kapitanya di atas 12.535 dollar AS.   Agenda pendidikan dan riset   Untuk itu, membenahi benang kusut permasalahan pendidikan dan riset nasional yang tak kunjung usai, mesti ditangani secara holistik, terpadu, dan berkesinambungan. Tidak bisa didekati secara tambal sulam, sektoral, dan terputus-putus seperti yang terjadi selama ini.   Di bidang riset, prioritas agenda penelitian seyogianya difokuskan pada semua aspek yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia, yakni pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, elektronik, transportasi, serta pertahanan dan keamanan (hankam). Selain itu, bidang SDA yang merupakan keunggulan komparatif Indonesia, termasuk kemaritiman, kehutanan, pertanian, pariwisata, energi, dan sumber daya mineral, juga mesti mendapatkan prioritas.   Guna mendukung pembangunan berkelanjutan, prioritas riset juga perlu dicurahkan untuk segenap aspek tentang pengelolaan lingkungan hidup, Perubahan Iklim, tsunami, gempa bumi, dan bencana alam lainnya. Karena kita hidup pada era Industri 4.0, maka segenap prioritas penelitian itu harus berbasis pada teknologi generasi Industri 4.0 seperti IoT (Internet of Things), Artificial Intelligent, Block Chain, Cloud Computing, Big Data, Robotics, Drone, Human-Machine Interface, New Materials, Nanoteknologi, dan Bioteknologi. Lebih dari itu, aspek yang diteliti dan dikembangkan untuk setiap agenda penelitian bukan hanya terkait dengan teknologi dan teknik (engineering), tetapi juga aspek pemasaran (marketing), serta sosial, ekonomi, dan budayanya.   Kemudian, harus ada pembagian tugas antarlembaga penelitian yang tersebar di sejumlah PT, kementerian, dan lembaga pemerintah sesuai dengan kompetensinya. Mekanisme kerja sama antarlembaga penelitian, termasuk dengan lembaga penelitian negara lain, pun mesti disusun dan dilaksanakan secara tepat serta berkesinambungan.   Setiap lembaga penelitian harus diberi target terukur tentang berapa prototipe, produk inovasi, dan publikasi ilmiah per tahun. Selanjutnya, hasil penelitian dari setiap lembaga yang sudah mencapai tahap prototipe, sebanyak mungkin harus diindustrikan menjadi produk inovasi yang laku di pasar dalam negeri maupun luar negeri.   Pengindustrian prototipe hasil penelitian merupakan tugas utama dari pihak industriawan (swasta dan BUMN). Sedangkan, yang menjodohkan (match-making) antara peneliti dengan industriawan adalah pemerintah. Seperti yang telah dilaksanakan di negara-negara industri maju, pemerintah memberikan insentif kepada sektor swasta yang mau mengembangkan produk inovasi teknologi dari hasil penelitian anak bangsa sendiri. Insentif itu bisa berupa deductible tax, kemudahan mengimpor peralatan dan bahan penelitian, bintang jasa, atau penghargaan sosial.   Dengan insentif tersebut, niscaya korporasi pun akan senang untuk mendonasikan sebagian keuntungannya guna meningkatkan anggaran riset nasional dari 0,24 persen menjadi 2 persen PDB. Patut dicatat, bahwa 70 persen anggaran riset di negara-negara maju dari sektor swasta. Sementara di Indonesia kontribusi swasta masih kurang dari 15 persen.   Di bidang pendidikan, pertama adalah memastikan bahwa semua anak Indonesia di seluruh wilayah NKRI harus dapat lulus minimal dari SLTA dengan kualitas yang mumpuni. Kedua, sejak dari jenjang SLTA, mesti sudah dibagi dua jurusan, yaitu SLTA umum (SMA) yang lulusannya dipersiapkan untuk melanjutkan ke PT umum (universitas) dan SLTA vokasi yang lulusannya dipersiapkan untuk langsung terjun ke dunia kerja atau yang hendak melanjutkan ke PT vokasi.   Proporsi kurikulum dan metode pengajaran di SLTA vokasi 70 persen berupa praktik, dan 30 persen pengajaran di kelas. Sementara di SMA, 70 persen lebih pengajaran di kelas, dan sisanya praktik di laboratorium. Dengan demikian, struktur angkatan kerja nasional kelak akan seperti di negara industri maju, dimana tingkat pendidikan minimal adalah SLTA. Tidak seperti sekarang 60 persen lebih terdiri dari mereka yang tidak tamat SD, lulusan SD, dan SLTP.  Struktur angkatan kerja kita pun bakal didominasi oleh lulusan SLTA vokasi, PT vokasi, dan universitas.   Ketiga, untuk memastikan bahwa 70 persen kurikulum PT vokasi berupa praktik langsung, maka selain membangun sendiri prasarana dan saran praktik, PT vokasi harus bekerja sama dengan dunia industri, baik milik swasta, BUMN maupun pemerintah sebagai tempat praktik (magang) para mahasiswa. Dosen harus punya pengalaman bekerja di industri sesuai bidang keahlian, bukan yang hanya menguasai teori.   Keempat, memastikan bahwa semua PT umum mampu menghasilkan lulusan yang kompeten dari aspek keterampilan keras (hard skills), keterampilan lunak, dan karakter. Sehingga, mereka akan siap bekerja atau menciptakan pekerjaan sendiri, mengembangkan iptek, dan mampu bersaing dengan alumni negara lain di dunia kerja.   Selain itu, hasil penelitiannya banyak yang mencapai tahap prototipe dengan hak paten serta bisa diindustrikan menghasilkan beragam produk inovasi, dan dipublikasikan di jurnal ilmiah internasional. Para dosen dan mahasiswanya berhasil melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat guna meningkatkan kualitas SDM, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat daerah.   Maka, SDM (dosen, mahasiswa, dan tenaga non-akademik)-nya harus unggul. Didukung oleh prasarana, sarana, dan dana yang berkualitas tinggi serta mencukupi. Dan, governance PT pun harus berbasis riset berkelas dunia (World-Class Research University). Pola kemitraan pentahelix (universitas, industri, pemerintah, masyarakat, dan media massa) harus terus diperkuat dan dikembangkan supaya Universitas tidak terjebak sebagai ‘menara gading’.   Segenap agenda pendidikan dan riset di atas akan berhasil jika didukung oleh kinerja sektor kesehatan yang mampu mengatasi problem stunting growth dan gizi buruk yang melanda anak-anak kita. Selain itu, terbangunnya infrastruktur digital yang dapat menghubungkan seluruh wilayah Nusantara sebagai pondasi pembangunan pendidikan dan riset pada era Industri 4.0 ini.   Sistem dan kebijakan politik-ekonomi pun harus kondusif bagi tumbuh-kembangnya sektor pendidikan dan riset. Kita optimistis bahwa kiprah Kemendikbud-Riset dan BRIN yang baru saja lahir, akan mampu mempercepat implementasi agenda di atas. Dengan begitu, Indonesia akan lulus dari middle-income trap pada 2035, dan menjadi bangsa maju, adil-makmur, dan berdaulat pada 2045. ●

 

Membangunkan Raksasa Ekonomi Akuakultur yang Tertidur

Membangunkan Raksasa Ekonomi 

Akuakultur yang Tertidur

ROKHMIN DAHURI ;  KETUA UMUM MASYARAKAT AKUAKULTUR INDONESIA; KETUA DPP PDI PERJUANGAN BIDANG KEMARITIMAN

 KOMPAS, 1

KOMPAS, 11 Juli 2019

 

A

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan perang dagang AS dengan China, kita bersyukur bahwa dalam lima tahun terakhir Indonesia mampu menorehkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen per tahun.

Pertama kali dalam sejarah NKRI, 2018 tingkat kemiskinan turun di bawah 10 persen (9,8 persen) dari 60 persen pada 1970 dan 12 persen pada 2014. Pada 2018, PDB Indonesia mencapai 1,1 triliun dollar AS. Patut dicatat, dari 195 negara di dunia, hanya 20 negara yang PDB-nya di atas 1 triliun dollar AS. PDB Indonesia terbesar ke-16 (Bank Dunia, 2018).

Ekonomi Kelautan, Mesin Pertumbuhan Baru

Ekonomi Kelautan, Mesin Pertumbuhan Baru Rokhmin Dahuri  ;   Ketua DPP PDI-Perjuangan Bidang Kemaritiman

                                                          KOMPAS, 20 Mei 2017

http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2017/05/20/Ekonomi-Kelautan-Mesin-Pertumbuhan-Baru

                                                           

Setelah 72 tahun merdeka, Indonesia masih tergolong negara berkembang dengan produk domestik bruto per kapita 3.540 dollar AS (Bank Dunia, 2016) dan kapasitas iptek kelas 3 (UNESCO, 2016). Untuk masuk negara maju dan makmur dengan kapasitas kelas 1, produk domestik bruto (PDB) per kapita minimal 11.750 dollar AS. Agar Indonesia tidak terjebak negara berpendapatan menengah (middle income trap), pertumbuhan ekonomi harus di atas 7 persen per tahun. Selama lima tahun terakhir, kita hanya tumbuh 5 persen per tahun. Dengan jumlah penduduk 260 juta orang (terbesar keempat di dunia), banyak berusia muda, bonus demografi 2020–2040, dan kekayaan alam melimpah, Indonesia mestinya bisa tumbuh lebih tinggi dibandingkan India, Filipina, Myanmar, dan emerging economies lain yang tumbuh di atas 7 persen per tahun. Caranya dengan revitalisasi seluruh sumber pertumbuhan ekonomi dan secara simultan mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk ekonomi kelautan. Potensi ekonomi kelautan Ekonomi kelautan adalah seluruh aktivitas ekonomi di wilayah pesisir dan lautan serta aktivitas ekonomi di wilayah darat yang menggunakan bahan baku dari ekosistem pesisir atau lautan (Dahuri, 2007; Kildow, 2010). Ada 11 sektor ekonomi kelautan yang bisa dikembangkan: perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, ESDM, pariwisata bahari, perhubungan laut, industri dan jasa maritim, kehutanan pesisir, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, serta SDA kelautan nonkonvensional. Potensi total nilai ekonomi kesebelas sektor itu 1,35 triliun dollar AS per tahun, 1,5 PDB Indonesia saat ini atau 7 kali APBN 2017. Potensi lapangan kerja 45 juta orang. Tahun 2014 tingkat pemanfaatan kesebelas sektor kelautan baru 25 persen total potensi. Pemerintahan Jokowi-JK mengusung kemaritiman sebagai salah satu pilar utama program pembangunan dan bertekad menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Harapannya, Indonesia tidak hanya sejahtera dan berdaulat berbasis ekonomi kelautan, tetapi juga menjadi teladan dalam mengelola kawasan lautnya. Ada empat kebijakan yang diusung pemerintahan Jokowi–JK, yaitu kedaulatan, keamanan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Presiden mendirikan Kementerian Koordinator Kemaritiman untuk mengakselerasi dan mengharmoniskan pembangunan kelautan nasional. Sayangnya, hingga kini belum ada peta jalan dan cetak biru pembangunan kelautan nasional. Akibatnya, kementerian di bawah koordinasi Kemenko Maritim berjalan sendiri-sendiri. Pembangunan kelautan seolah identik dengan penenggelaman kapal ikan asing, moratorium kapal besar dan modern, larangan pukat hela dan tarik (cantrang) yang digunakan mayoritas nelayan, larangan kapal pengangkut kerapu hidup, dan larangan menjual lobster dan kepiting di bawah ukuran tertentu. Ibarat mobil, pembangunan kelautan terlalu ”ngerem”, sedikit sekali ”gas”-nya. Akibatnya, 16 pabrik surimi di sepanjang pantai utara Jawa gulung tikar, pabrik-pabrik pengolahan ikan di seluruh kawasan industri perikanan kekurangan bahan baku dan bangkrut. Nilai ekspor turun drastis, sebaliknya impor ikan melonjak. Pajak dan kontribusi sektor kelautan dan perikanan menurun; ratusan ribu nelayan, pembudidaya ikan, karyawan pabrik pengolahan ikan, dan para pedagang ikan menganggur. Kehidupan masyarakat perikanan kian sengsara. Presiden sudah berupaya merespons masalah di atas dengan menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 2016 dan Keppres No 3/2017 tentang Percepatan Industrialisasi Perikanan Nasional, menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kementerian terkait merevisi seluruh kebijakan yang menghambat usaha di bidang perikanan. Peta jalan Pembangunan kelautan nasional harus diluruskan menuju ke pembangunan kelautan berkelanjutan (sustainable maritime development). Suatu paradigma pembangunan kelautan untuk kesejahteraan manusia, pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif, lapangan kerja, dan daya saing sesuai batas-batas kelestarian SDA, sertadaya dukung lingkungan pesisir dan lautan. Pada tataran praksis, pembangunan kelautan berkelanjutan bisa diwujudkan dalam tiga program utama: revitalisasi seluruh sektor dan bisnis kelautan, pengembangan sektor dan bisnis kelautan di wilayah baru, dan pengembangan sektor dan bisnis kelautan baru. Ketiganya ini harus meningkatkan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan tiap sektor perikanan. Berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan tersebut, di sektor perikanan tangkap, larangan penggunaan pukat hela dan tarik harus diubah menjadi pengendalian jumlah kapal dan cara operasi di setiap wilayah perairan.Alih muatan ikan di tengah laut (transhipment) sepanjang ikannya didaratkan dan diproses di Indonesia harus segera dihidupkan kembali. Segera izinkan kapal ikan berukuran 200-400 gros ton beroperasi untuk menangkap ikan di perairan laut lepas, laut dalam, wilayah laut perbatasan, dan ZEEI yang jadi ajang pencurian ikan (illegal fishing) kapal-kapal ikan asing. Di perairan laut yang overfishing, seperti Selat Malaka, utara Jawa,dan selatan Sulawesi, jumlah kapal ikan (fishing effort) harus dikurangi sampai potensi produksi lestari (maximum sustainable yield= MSY). Sebaliknya, perlu penambahan kapal ikan di wilayah perairan yang masih underfishing, seperti barat Sumatera, selatan Jawa, Laut Natuna, Teluk Tomini, Laut Sulawesi, Laut Banda, dan ZEEI.Secara nasional, pada 2016 produksi perikanan tangkap dari laut 6,6 juta ton atau 70 persen dari MSY (9,93 juta ton per tahun). Perikanan budidaya Peningkatan produksi lebih leluasa di sektor perikanan budidaya, khususnya budidaya di perairan laut (mariculture) dan perairan payau (tambak).Indonesia memiliki potensi produksi akuakultur (perikanan budidaya) terbesar di dunia, 100 juta ton per tahun dengan nilai ekonomi 200 miliar dollar AS per tahun.Tahun lalu total produksi akuakultur 15,7 juta ton atau 16 persen total potensi produksi. Jika kita mampu mengusahakan 100.000 hektar tambak udang vannamei intensif (3,5 persen total potensi luas tambak) dengan produktivitas 40 ton/ ha/tahun, bisa diproduksi 4 juta ton per tahun. Dengan harga udang on-farm 5 dollar AS per kilogram, bisa dihasilkan 20 miliar dollar AS per tahun. Bandingkan dengan nilai ekspor seluruh produk perikanan Indonesia tahun lalu yang hanya 3,5 miliar dollar AS. Tambak intensif 100.000 ha itu bisa menampung 400.000 pekerja. Belum lagi tenaga kerja di industri hulu dan hilir. Masih banyak komoditas akuakultur mahal dan cocok dibudidayakan di tambak, seperti udang windu, ikan bandeng, kerapu lumpur, nila salin, kepiting, dan rumput laut. Di samping itu ada 24 juta perairan laut dangkal yang potensial dan sampai sekarang kita baru mengusahakan 200.000 ha. Industri pengolahan hasil perikanan harus terus diperkuat dan dikembangkan melalui peningkatan kualitas, diversifikasi, dan sertifikasi produk. Selain merevitalisasi dan melakukan hilirisasi migas dan mineral yang ada di wilayah pesisir dan laut, sektor ESDM juga harus mengembangkan industri mineral dan energi kelautan yang baru, seperti mangan dan phosphate nodules, energi gelombang, pasang surut, arus laut, biofuel dari algae laut, dan ocean thermal energy conversion (OTEC). Bila kita bench marking cara-cara Maladewa, Mauritius,Seychelles, dan Amerika Serikat yang sukses mendayagunakan pulau-pulau kecil, pulau-pulau kecil di Indonesia juga bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Negara bisa mendapat dana segar berupa uang jaminan hak guna pakai 35-50 tahun, dengan nilai 100 juta dollar AS-1 miliar dollar AS per pulau. Program pembangunan tol laut yang mencakup pengembangan pelabuhan dan kapal angkut harus dibarengi dengan pembangunan kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Khususnya wilayah pesisir sepanjang ALKI-I, II, dan III. Bioteknologi kelautan Industri bioteknologi kelautan juga bisa kita kembangkan sebagai sumber pertumbuhan baru. Potensi ekonomi industri ini diperkirakan empat kali nilai ekonomi dari industri teknologi informasi dan komunikasi. Industri bioteknologi kelautan meliputi tiga cabang industri: (1) ekstraksi senyawa bioaktif dari biota laut sebagai bahan dasar untuk industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, pewarna, biofuel, dan beragam industri lainnya; (2) genetic engineering untuk menghasilkan bibit dan benih unggul; (3) bioremediasi untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Sebagai negara dengan keragaman hayati laut terbesar dunia, Indonesia memiliki potensi industri bioteknologi kelautan terbesar juga. Sayang, hampir semua produk farmasi dan kosmetik yang berasal dari biota laut masih kita impor. Padahal, kita memiliki bahan baku yang melimpah. Sektor industri dan jasa maritim yang sudah ada, seperti galangan kapal, pabrik jaring, dan kabel optik harus terus ditingkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saingnya.Selain itu, industri dan jasa maritim baru berbasis SDA kelautan nonkonvensional juga mesti kita kembangkan, seperti industri air laut dalam, gas hidrat (shale gas), perikanan, dan mineral laut dalam. Agar agenda pembangunan kelautan di atas berjalan, dalam jangka pendek kita tingkatkan kualitas SDM kelautan melalui pelatihan dan magang di berbagai SMK, politeknik, balai latihan kerja, dan perusahaan industri kelautan. Dalam jangka panjang, kita perkuat dan kembangkan pelatihan dan penyuluhan. Saatnya pemerintah menyediakan skim kredit perbankan dengan suku bunga dan persyaratan pinjam yang murah dan lunak untuk sektor-sektor ekonomi kelautan, memperbaiki iklim investasi, kemudahan berbisnis, dan kebijakan politik-ekonomi yang kondusif. Dengan peta jalan pembangunan kelautan, pertumbuhan ekonomi nasional 2018 dan 2019 niscaya mencapai 7 persen, dan pada 2030 Indonesia bakal menjadi poros maritim dunia yang makmur dan berdaulat. ●

Pembangunan Pulau-Pulau Kecil

Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Rokhmin Dahuri  ;  Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB

                                               KORAN SINDO, 08 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau. Filipina dengan jumlah pulau 7.100 menempati peringkat kedua terbesar di dunia (Arroyo, 2012). Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (200.000 ha) beserta kesatuan ekosistemnya (UU Nomor 1/ 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Atas dasar definisi tersebut, sekitar 90% dari seluruh pulau milik Indonesia berupa pulau kecil. Selain lima pulau besar utama, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua; pulau-pulau besar lainnya antara lain adalah Sabang, Simeleu, Nias, Mentawai, Batam, Bintan, Natuna, Enggano, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Sumbawa, Timor, Lembata, Rote, Buton, Ternate, Tidore, Buru, Seram, Waigeo, dan Biak. Sebelum berdirinya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada September 1999, pemerintah kurang peduli dengan pulau-pulau kecil. Namun, sejak adanya KKP, khususnya melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Kelautan; dilakukanlah pendataan pulau-pulau kecil yang meliputi luasnya, potensi pembangunan (sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan), kependudukan, kegiatan ekonomi yang ada, dan berbagai aspek lainnya. Sejak tahun 2000 KKP menyusun naskah akademis RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil. Karena melibatkan begitu banyak instansi, baru pada 2007 DPR akhirnya menyetujui UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian direvisi menjadi UU Nomor 1/2014. Dengan anggaran terbatas KKP bekerja sama dengan Kementerian lain, lembaga nonkementerian, dan pemerintah daerah. Kerja sama ini mulai membangun infrastruktur dan fasilitas pembangunan serta menyusun dan mengimplementasikan rencana pengelolaan pembangunan sejumlah pulau kecil. KKP juga sangat aktif mengajak investor nasional maupun internasional (asing) untuk membangun, berinvestasi, dan melakukan usaha ekonomi di pulau-pulau kecil secara produktif, inklusif, dan ramah lingkungan. Hasilnya, pada 2012 Pemerintah RI melalui KKP dan Kementerian Luar Negeri berhasil mendaftarkan 13.466 pulau berikut namanya ke PBB, tepatnya United Nations Group of Experts on Geographic Names (UNGEGN), dan baru 2014 PBB mengesahkan seluruh pulau yang didaftarkan oleh Indonesia tersebut. Dengan demikian, hingga kini jumlah pulau yang belum resmi memiliki nama sekitar 4.038 lagi. Selama 2017 ini pemerintah menargetkan untuk mendaftarkan 1.106 pulau lagi ke PBB. Akan tetapi, di balik kerja keras pemerintah untuk membangun pulau-pulau kecil sebagai wilayah yang lebih maju, sejahtera, nyaman, dan aman, jujur saja harus dikatakan perkembangannya boleh dibilang sangat lambat. Betapa tidak, sampai sekarang baru 6.000 pulau (34%) yang sudah berpenghuni, dan dari tahun 2000 sampai sekarang baru 54 pulau kecil yang telah dikembangkan oleh swasta yang sebagian besar untuk pariwisata bahari, dan sebagian kecil untuk perkebunan, pertambangan, dan penampungan (storage) minyak bumi. Dari 54 pulau itu, investor 33 pulau dari luar negeri, dan investor di 21 pulau lainnya dari dalam negeri (nasional). Sebenarnya, ketika KKP mengeluarkan kebijakan diizinkannya investor nasional maupun asing untuk berinvestasi dan mengembangkan ekonomi pulau-pulau kecil di Indonesia pada medio 2001, sejumlah investor dari Kuwait, Qatar, Jepang, dan Taiwan menyatakan minat. Sayang, saat itu beberapa LSM dan tokoh nasional menolak kebijakan tersebut. Akibatnya, sejumlah investor asing dan nasional yang bonafide mengurungkan minat investasinya. Rupanya reaksi sejumlah LSM dan tokoh nasional serupa terkait optimalisasi pemanfaatan pulau-pulau kecil yang terjadi sekitar 16 tahun lalu sekarang terulang kembali ketika di awal tahun ini Menko Maritim dan Menteri Kelautan dan Perikanan mengungkapkan rencana kebijakannya untuk mengundang pihak asing berinvestasi di pulaupulau kecil Indonesia. Urgensi Pembangunan Pulau Kecil Sedikitnya ada empat alasan utama bagi bangsa Indonesia untuk segera mendayagunakan pulau-pulau kecil. Pertama, dari sekitar 17.504 pulau yang kita miliki, baru sekitar 6.000 pulau yang berpenghuni dan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Itu pun pola pembangunannya sebagian besar kurang produktif dan tidak mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Hasilnya, hampir semua pulau kecil yang berpenghuni dan/atau sudah ada kegiatan pembangunan (ekonomi) di sana tetap saja tidak maju. Kebanyakan penduduknya hidup miskin dan kualitas lingkungan hidupnya buruk. Umumnya penduduk yang menghuni pulaupulau kecil dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote adalah para lansia, anak-anak, dan kelompok usia kerja yang kurang terdidik dan produktif. Orang-orang pintar dan berpendidikan tinggi yang terlahir di pulau kecil seperti Prof Adrianus Moy, Prof Herman Johanes, Prof Laode Kamaludin, Dr Yasona Laoly, dan Ir Saleh Husin kebanyakan hijrah ke Jakarta atau Pulau Jawa. Padahal, potensi pembangunan (ekonomi) yang terdapat di pulau-pulau kecil luar biasa besar. Kedua, dengan membangun pulau-pulau kecil secara produktif, inovatif, inklusif, dan ramah lingkungan. Berarti kita mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa dan tersebar secara proporsional di seluruh wilayah NKRI. Jutaan lapangan kerja baru bakal tersedia dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Bila kita mampu membangun rata-rata 100 pulau baru dalam satu tahun, pertumbuhan ekonomi nasional yang sejak 2015 hanya sekitar 5% per tahun diperkirakan bisa meningkat sampai 7% per tahun. Dengan demikian, masalah utama bangsa berupa tingginya pengangguran dan kemiskinan serta rendahnya daya saing dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) bakal dapat diatasi. Demikian juga halnya dengan masalah disparitas pembangunan antarwilayah yang sangat timpang, khususnya Jawa vs luar Jawa secara otomatis akan terkoreksi. Sebab, dengan tersebarnya pusatpusat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan baru di pulau-pulau kecil diyakini bakal mengurangi laju urbanisasi dari luar Jawa ke Jawa. Ketiga, dengan membangun pulau-pulau kecil, terutama 111 pulau terluar (terdepan) secara produktif, inovatif, inklusif, dan ramah lingkungan sebagai pusat pertumbuhan dan kesejahteraan baru berarti kita membangun semacam sabuk kemakmuran (prosperity belt). Wilayah-wilayah pulau-pulau kecil terdepan yang maju dan makmur secara otomatis akan menjadi semacam sabuk pengaman (security belt) yang turut memperkokoh dan menegakkan kedaulatan NKRI. Keempat, pemanfaatan pulau- pulau kecil oleh investor asing maupun nasional, seperti untuk pariwisata, pertambangan, perkebunan, perikanan, dan penampungan minyak bumi sejak masa Orde Baru sampai sebelum adanya KKP hanya kecil sekali memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat lokal. Lebih dari itu, acap kali menimbulkan kerusakan lingkungan, memarginalkan masyarakat lokal, dan mengancam kedaulatan NKRI. Karena itu, kita harus menempatkan kepentingan nasional dan kedaulatan NKRI di atas segalanya dalam proses pembangunan pulau-pulau kecil, terutama ketika melibatkan investor asing. Kita harus berpedoman pada UU Nomor 27/ 2007 jo UU Nomor 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil dan peraturan perundangundangan lainnya yang relevan di dalam membangun dan mengundang investor ke pulau-pulau kecil. Pedoman Pembangunan dan Investasi Tantangan dalam membangun pulau-pulau kecil untuk kemajuan, kesejahteraan, dan kedaulatan bangsa adalah bagaimana kita meramu dan mengimplementasikan paket kebijakan supaya para investor (nasional atau asing) yang bonafide mau menanamkan modalnya dan mengembangkan usaha ekonomi, dan pada saat yang sama kepentingan nasional dan kedaulatan NKRI pun bisa ditegakkan. Kepentingan nasional itu antara lain berupa manfaat ekonomi bagi negara dan rakyat, kelestarian lingkungan, dan alih teknologi. Investor dan pengusaha itu sangat penting dalam membangun ekonomi wilayah, termasuk pulau-pulau kecil. Pasalnya, fungsi utama anggaran pemerintah (APBN/APBD) di seluruh negara di dunia adalah untuk pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia (kesehatan, pendidikan, dan agama), peraturan dan perundang-undangan, dan kelembagaan. Untuk mengembangkan usaha ekonomi, menggerakkan bisnis, dan modal kerja (working capital) di suatu wilayah atau negara adalah merupakan peran para investor, pengusaha, dan entrepreneur. Bagi para investor, tentu mereka ingin investasinya aman dan menghasilkan untung secara berkelanjutan. Sesuai dengan UU Nomor 1/2014 di atas, kepentingan nasional, kedaulatan NKRI, dan kepentingan investor, maka pembangunan dan investasi pulau-pulau kecil oleh swasta nasional maupun asing seyogianya mengikuti pedoman (guidelines) sebagai berikut. Pertama, baik swasta nasional maupun asing tidak boleh memiliki pulau, tetapi diizinkan memiliki hak guna usaha (HGU) di pulau tersebut untuk jangka waktu 35 - 50 tahun, dan bisa diperpanjang sesuai kesepakatan Pemerintah RI dengan pihak investor. Sebaiknya investasi dan bisnis swasta (baik nasional maupun asing) ditempatkan di pulau-pulau kecil yang tidak ada penduduknya. Kedua, sedikitnya 40 persen dari total luas daratan pulau harus dialokasikan untuk kawasan lindung (protected area) seperti garis sempadan pantai (set back zone), hutan lindung, dan ruang terbuka hijau. Luas daratan sisanya, maksimal 60% dari total luas daratan pulau, boleh dikembangkan untuk kawasan pembangunan (usaha ekonomi), seperti pariwisata, properti dan bangunan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan industri yang ramah lingkungan. Ketiga, semua kegiatan pembangunan, investasi, dan bisnis di pulau-pulau kecil harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah disusun oleh pemerintah daerah dan disetujui pemerintah pusat, didahului dengan studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), building code (bangunan tertinggi tidak boleh melebihi tingginya pohon tertinggi yang ada di pulau termaksud), menggunakan energi terbarukan (energi solar, angin, arus laut, dan lainnya), usahakan tidak membuang limbah maupun emisi gas rumah kaca dengan menerapkan teknologi 3 R (reduce, reuse, dan recycle), dan mitigasi serta adaptasi terhadap bencana alam. Keempat, dalam memanfaatkan wilayah perairan sekitar pulau harus mengikuti prinsip- prinsip pembangunan berkelanjutan dan semua ketentuan peraturan perundangun dangan RI yang relevan. Kelima, selain royalti dan pajak, pihak investor juga harus menyimpan dana jaminan (deposit money) di kas negara selama masa HGU. Besaran dana jaminan per pulau di AS itu berkisar antara USD100 juta sampai USD1 miliar, bergantung pada luas pulau dan potensi pembangunan (ekonominya). Bayangkan, bila kita mampu menarik investor untuk 100 pulau setiap tahun, maka kita dapat dana segar antara USD10 miliar-100 miliar (Rp130 triliun- 1.300 triliun) per tahun. Keenam, tenaga kerja asing hanya boleh di bidang-bidang yang belum mampu dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia, dan jumlah tenaga kerja asing maksimal 10% dari total tenaga kerja yang dibutuhkan. Gaji atau upah karyawan harus yang bisa menyejahterakan diri dan keluarganya. Ketujuh, untuk menjamin keamanan dan kedaulatan NKRI, Pemerintah RI bisa menempatkan polisi dan/ atau tentara di pulau yang investornya dari luar negeri. Kedelapan, harus ada alih teknologi dari pihak asing kepada tenaga kerja Indonesia, dari swasta nasional kepada masyarakat lokal. Kesembilan , seperti di Mauritius, Maldives, AS, beberapa negara di Karibia dan Pasifik Selatan yang berhasil mengelola pulau-pulau kecilnya bisa juga diterapkan konsep One Island, One Company. Artinya perencanaan, investasi dan bisnis, pemasaran, dan pengelolaan satu pulau diserahkan kepada satu perusahaan dengan mengikuti kedelapan persyaratan di atas. ●

Kelautan untuk Pacu Ekonomi Rokhmin Dahuri ;   Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kemaritiman

                                                   KORAN SINDO, 28 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Dalam pengantar Rapat Terbatas tentang Pembangunan Kelautan dan Perikanan, Rabu(15/6), Presiden Jokowi menegaskan, program pembangunan kelautan harus dipercepat agar Indonesia dapat memanfaatkan potensi kelautan yang sangat besar. Presiden juga mewanti-wantibahwakebijakan dan program pembangunan kelautan jangan hanya bagus di atas kertas (sekedar wacana), tetapi harus betul-betul membuahkan dampakpositifbagi peningkatan kesejahteraan nelayan dan kesejahteraan rakyat kita. Penegasan Presiden itu sangat tepat karena sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang tiga-perempat wilayahnya berupa laut, Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat besar, sekitar USD1,2 triliun per tahun (tujuh kali APBN 2016) dan dapat menyediakan lapangan kerja untuk 40 juta orang alias 33% total angkatan kerja (Dahuri, 2014). Sesungguhnya, sejak awal masa kampanye capres-wapres awal 2014, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla sangat meyakini tentang potensi ekonomi kelautan yang luar biasa besarnya ini. Sebab itu, kemaritiman dijadikan program pembangunan prioritas Kabinet Kerja yang dipimpinnya bersama dengan program pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan danenergi, industrimanufaktur, pariwisata dan ekonomi kreatif, sertakesehatandanpendidikan. Lebih dari itu, Presiden Jokowi dan Wapres JK juga bertekad untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Yakni, Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis ekonomi kelautan dan hankam serta budaya maritim. Dengan potensi ekonomi yang luar besarnya, ekonomi kelautan mestinya bisa menjadi penyelamat perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional akibat pelemahan sektor-sektor ekonomi daratan tersebut. Dari perspektif ekonomi dan kesejahteraan, sektor perhubungan laut, pariwisata bahari, ESDM, dan industri dan jasa maritim pada umumnya sudah pada jalur yang tepat (on the track). Revitalisasi sejumlah pelabuhan laut dan kapal-kapal muatan barang maupun penumpang berjalan sesuai target. Dwelling-time Pelabuhan Tanjung Priok dan beberapa pelabuhan laut utama sudah lebih pendek (cepat). Kapal penumpang dan kapal barang untuk melayani trayek baru maupun menambah frekuensi pelayanan trayek lama (existing) sudah berjalan cukup baik. Secara keseluruhan program pembangunan Tol Laut dan konektivitas maritim menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Selain memperbaiki aksesibilitas, prasarana dan sarana, sistem perizinan dan pelayanan (seperti visa on arrival), dan promosi serta pemasaran sejumlah objek (destinasi) wisata yang sudah ada; Kementerian Pariwisata juga secara elegan mengembangkan berbagai objek (destinasi) pariwisata bahari yang baru. Tak mau ketinggalan, Kementerian ESDM sejak pertengahan 2015 bekerja sama dengan Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL)-IPB dan semua kementerian terkait telah menyiapkan infrastruktur dan suplai energi bagi Kluster Industri dan Ekonomi Maritim di sejumlah kawasan pesisir seperti Aceh Jaya, Pulau Enggano, Mandalika, Larantuka, dan Pulau Morotai. Kementerian ESDM sangat aktif mengembangkan energi baru dan terbarukan dari laut seperti pasang-surut, gelombang, Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), dan biofuel berbasis algae laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama TNIAL, Polri, kejaksaan, danBakamla sudah di jalur yang tepat di dalam memberantas illegal, unregulated, and unreported (IUU) fishing oleh nelayan asing, dan penegakan kedaulatan. Sayang, kebijakan ekonominya yang merupakan tugas dan fungsi utama KKP justru menghambat atau mematikan iklim investasi dan bisnis kelautan-perikanan. Akibat kebijakan yang terlalu restriktif dan mendadak (sudden death), tanpa sosialisasi dan alternatif solusi seperti itu, banyak pabrik pengolahan hasil perikanan di hampir semua kawasan industri perikanan, mulai dari Tual, Ambon, Bitung, Benoa, Muara Baru, Jakarta sampai ke Belawan megap-megap atau gulung tikar karena kekurangan bahan baku ikan. Ratusan ribu nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pedagang ikan menganggur. Nilai ekspor perikanan turun drastis, dari USD4,7 miliar pada 2014 menjadi sekitar USD2 miliar pada 2015. Demikian juga halnya pendapatan negara bukan pajak (PNBP) perikanan, pada 2004 mencapai Rp350 miliar, pada 2014 sebesar Rp250 miliar, dan tahun lalu terkumpul hanya sekitar Rp70 miliar. Sementara itu, perikanan budi daya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, dan sumber daya kelautan non-konvensional yang potensi produksi dan ekonominya puluhan sampai ratusan kali lipat dari perikanan tangkap kurang mendapat perhatian. Yang juga memprihatinkan, sudah hampir dua tahun Kabinet Kerjarupanya Kemenko Maritim belum mempunyai Peta Jalan Pembangunan Kemaritiman Indonesia. Tak heran bila sampai sekarang Kemenko Maritim tampak “gagap” di dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya. Yang meliputi: (1) koordinasi dan sinkronisasi; (2) akselerasi pembangunan; (3) kebijakan terobosan (breakthrough policies); (4) menyamakan “playing field“ (iklim investasi, kemudahan berbisnis, suku bunga bank, infrastruktur, dan variabel lainnya) dengan negara-negara maritim tetangga atau kompetitor; dan (5) memberi arahan (direction) jangka panjang dan berkelanjutan bagi bangsa Indonesia menuju PMD. Program Jangka Pendek Sebab itu, dalam jangka pendek-menengah (mulai sekarang sampai 2020), pemerintah harus merevitalisasi dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi kelautan yang dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (di atas 7% per tahun), menyerap banyak tenaga kerja, menyejahterakan rakyat, pasarnya tersedia, dan memerlukan modal dan teknologi yang relatif kecil dan mudah. Sektor-sektor ekonomi kelautan yang dimaksud adalah: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budi daya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri farmasi dan kosmetik dari laut, (5) pariwisata bahari, (6) industri galangan kapal, dan (7) industri mesin dan peralatan perikanan. Di sektor perikanan tangkap, kita mesti mengembangkan armada kapal ikan modern dengan ukuran kapal di atas 50 GT dengan alat tangkap yang efisien dan ramah lingkungan sebanyak 5.000 unit kapal sampai 2019. Ini untuk memanfaatkan sumber daya ikan di wilayah perairan di atas 12 mil, laut dalam, laut lepas, dan ZEEI yang selama ini menjadi ajang pencurian (illegal fishing) oleh nelayan asing atau masih underfishing seperti Laut Natuna, ZEEILaut China Selatan, Laut Sulawesi, Teluk Tomini, Laut Banda, Laut Arafura, serta ZEEI Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Setiap 100 kapal ikan dikawal oleh kapal TNI-AL atau Coastguard. Dengan cara seperti ini diyakini IUU fishing oleh nelayan asing akan dapat diatasi secara tuntas. Dan, pada saat yang sama kita mendapatkan jutaan ton ikan untuk menghidupkan kembali industri pengolahan hasil perikanan yang mati suri selama dua tahun terakhir ini. Kita bangun Pelabuhan Perikanan Samudera yang dilengkapi dengan kawasan industri perikanan dan maritim terpadu sebagai tempat pendaratan ikan armada kapal ikan modern tersebut, industri pengolahan, dan jaringan pemasaran. Nelayan tradisional yang selama ini beroperasi di wilayahwilayah laut dangkal, di bawah 12 mil mesti ditingkatkan kapasitas dan produktivitas penangkapan ikannya dengan menyediakan teknologi penangkapan ikan (kapal ikan dan alat tangkap) yang lebih efisien, produktif, dan ramah lingkungan sesuai dengan potensi produksi lestari (MSY=maximum sustainable yield) sumber daya ikan di setiap wilayah perairan. Di sektor perikanan budi daya, kita tingkatkan produksi berbagai jenis ikan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi usaha perikanan budi daya ramah lingkungan di perairan laut, payau, dan tawar. Jenis-jenis ikan budi daya laut yang relatif mudah dibudidayakan sangat dibutuhkan untuk pasar domestik maupun ekspor, dan keuntungan (profit)-nya lumayan besar antara lain berbagai jenis kerapu, kakap, bawal bintang, bandeng, gobia, abalone, kerang hijau, gonggong, teripang, dan lobster. Untuk di perairan payau antara lain meliputi udang windu, udang vanamme , kerapu lumpur, bandeng, nila salin, dan berbagai jenis kepiting termasuk kepiting soka. Di perairan tawar, kita bisa budi dayakan ikan nila, patin (dori), lele, emas, gurame, belida, baung, bawal air tawar, udang galah, dan lobster air tawar (cerax spp). Program Jangka Panjang Dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai PMD, seluruh sektor ekonomi kelautan (seperti Kelautan dan Perikanan, ESDM, Pariwisata Bahari, Perhubungan Laut, dan Industri dan Jasa Maritim) dituntut untuk mampu mendayagunakan ruang, SDA, dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) kelautan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing bangsa secara ramah lingkungan, inklusif, dan berkelanjutan. Kawasan-kawasan industri atau KEK baru harus diprioritaskan dikembangkan di luar Jawa, khususnya di kawasankawasan pesisir di sepanjang alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) dan pulau-pulau terluar. Hal ini sangat strategis supaya Indonesia mampu menikmati keuntungan sebagai pemasok barang dalam sistem rantai global, bukan sebagai pembeli (konsumen) seperti yang terjadi selama ini. Pasalnya, sekitar 45% total barang yang diperdagangkan di dunia dengan nilai sekitar USD1.500 triliun per tahun dikapalkan melalui ALKI. Secara simultan, diplomasi serta kekuatan hankam maritim juga harus diperkuat dan dikembangkan guna memperkokoh kedaulatan wilayah NKRI. Selain itu, diplomasi dan kekuatan hankam maritim Indonesia juga harus secara signifikan mampu berkontribusi dalam mewujudkan stabilitas, keamanan, dan perdamaian di wilayah laut dunia, khususnya di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Untuk itu, pembangunan infrastruktur, tol laut, dan konektivitas kemaritiman yang ada harus direvitalisasi, dan bangun yang baru sesuai kebutuhan. SDM kelautan yang profesional, berkualitas, dan punya dedikasi tinggi mesti kita tingkatkan jumlahnya. Kita juga mesti memperkuat dan lebih mengembangkan research and development (R&D) agar kita mampu membangun kelautan secara mandiri, menjadi produsen bukan konsumen teknologi. Akhirnya, “playing field“ pembangunan dan bisnis kelautan harus sama atau lebih baik ketimbang yang ada di negara-negara tetangga atau kompetitor. Dengan peta jalan pembangunan kelautan seperti ini, niscaya kita akan mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi (> 7% per tahun), inklusif, banyak menyerap tenaga kerja, dan menyejahterakan rakyat secara berkelanjutan. Lebih dari itu, Indonesia bisa menjadi Poros Maritim Dunia dalam waktu tidak terlalu lama, 2030 insha Allah. ●