Dahlan Iskan dan Jurnalisme Bela Diri

Dahlan Iskan dan Jurnalisme Bela Diri Sirikit Syah ;   Mantan wartawan; Dosen Stikosa-AWS;  Pendiri LKM Media Watch

                                                    JAWA POS, 31 Oktober 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

PERISTIWA penahanan Dahlan Iskan, tersangka korupsi aset BUMD yang pernah dipimpinnya, memiliki beberapa dimensi yang menarik untuk dicermati, terutama bagi pembelajar ilmu komunikasi-jurnalistik. Pada dimensi jurnalistik, Jawa Pos Group, artinya semua surat kabar milik kelompok ini di seluruh Indonesia dan itu jumlahnya lebih dari 100, menyikapi penahanan tersebut dengan melakukan jurus ’’serangan balik’’. Jawa Pos Group secara efektif membangun opini publik bahwa DI dizalimi. Strategi itu juga menumbuhkan sense of common enemy, perasaan memiliki musuh bersama, yakni penguasa yang lalim, yang diwakili oleh lembaga kejaksaan. Saya terdorong menulis artikel ini setelah mendapat SMS dari sahabat saya Ninok Leksono, wartawan senior grup Kompas yang kini menjadi rektor Universitas Multi Media milik Kompas Group di Tangerang. Menurut Ninok, gaya/model ’’jurnalisme pembelaan’’ atas penahanan DI tersebut amat layak dikaji. ’’Apakah ini bisa disebut partisan, dominasi owner, arogansi pers, atau justru jurnalisme kesatria dan berimbang?’’ tanya Ninok. Dia menambahkan, pemberitaan gaya baru itu menarik untuk bahan skripsi atau tesis, baik ditinjau dari bahasa maupun standar jurnalistik. Saya pada pendirian bahwa pemilik koran bebas saja memuat berita. Toh, itu kertas sendiri (tidak seperti radio dan televisi yang menggunakan ranah publik). Apalagi, kita menganut pers bebas sejak era reformasi. Rambu-rambunya juga jelas: asal tidak memfitnah, tidak mencemarkan nama baik, menghasut untuk berperang, serta mengumbar sadisme dan pornografi. Jadi, ketika Jawa Po Group mengelaborasi dugaan-dugaan korupsi sang jaksa dengan nada ’’serangan balik’’ dan mungkin kurang seimbang, ujian bagi berita Jawa Pos hanyalah: apakah semua laporannya dapat dipertanggungjawabkan. Bila terbukti laporannya salah atau ngawur, Jawa Pos pasti sudah tahu konsekuensinya: diminta untuk memuat hak jawab dan/atau dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik (KUHP). Di ranah media sosial, hashtag #savedahlaniskan menjaditrending viral beberapa hari belakangan ini. Membaca pesan diFacebook ibarat membaca obituary Dahlan Iskan. Orangnya masih hidup, segar bugar, masih tersenyum lebar saat saya jumpai di Rutan Medaeng pada Sabtu kemarin. Namun, masyarakat riuh rendah menulis hal-hal baik tentang DI. Dini Rahim (PR SCTV pada 1990–2000-an), misalnya, bercerita: ’’Pak Dahlan orangnya very humble. Pernah bertemu di bandara, eh, dia mohon izin nunut mobil saya ke Graha Pena. Saya tentu senang dinunuti Pak Dahlan. Banyak ceritanya.’’ Supandi Syahrul (mantan wartawan SCTV, kini pengusaha) terkesan ketika pada suatu hari dia menjumpai Dahlan Iskan tidur di sofa kantornya. DI melarang staf Supandi menelepon bahwa Dahlan bertamu. Dahlan mau menunggu saja, sampai tertidur. Ternyata Supandi hanya diminta untuk mengantar ke Stadion Tambaksari untuk nonton sepak bola. Tentunya sambil bercerita banyak hal di perjalanan. Zed Abidin (wartawan senior Surabaya Post dan Tempo di Mojokerto) mengisahkan bagaimana pada 1994 Dahlan dimarah-marahi oleh Goenawan Mohammad karena korannya tidak memuat berita perlawanan wartawan atas diberedelnya majalah Tempo, Detik, danEditor. Dahlan hanya berkata: ’’Saya tidak bisa apa-apa.’’ Maksudnya mungkin, ’’Ini rezim Orba. Pemerintahan Soeharto. Kami bisa apa?’’ Namun, tidak lama kemudian Zed Abidin mencatat, Dahlan menampung cukup banyak wartawan jebolan Tempo di media grupnya. ’’Mungkin itulah cara dia berjuang, cara dia menolong kami,’’ kenang Abidin. Posting-an banyak orang di Facebook mirip obituary. Dalam obituary, seseorang hanya dikenang segala hal yang baik dalam hidupnya. Oke, Dahlan bukan manusia sempurna dan jelas bukan malaikat. Kita juga sudah sering mengecam atau mengkritik dia. Tetapi, saat seperti ini kita perlu mendengarkan komentar-komentar baik. Arief Afandi (mantan Pemred Jawa Pos dan direktur PWU) mem-posting: ’’Saya saksi hidup bahwa dia, insya Allah, tidak pernah ambil uang negara. Apalagi hanya aset BUMD. Sebagai Dirut PWU selama sepuluh tahun, dia tidak digaji dan tidak menerima fasilitas apa pun. Yang pasti, kekayaan PWU bertambah di tangan dia.’’ Dahlan Iskan, di mata saya, adalah wartawan pekerja keras yang patut diteladani. M. Cholil, dosen senior Stikosa-AWS, juga tidak pernah bisa melupakan jasa Dahlan Iskan. ’’Beliau menyelesaikan persoalan di Stikosa-AWS saat genting pada 1995. Pada 2003, beliau juga menyumbang sebuah mobil untuk operasional.’’ Dahlan Iskan kemudian menempatkan Dhimam Abror sebagai ketua harian yayasan yang membawahkan Stikosa. Saya dan Supandi juga tidak akan pernah lupa, pada 1997, ketika kami mendirikan sekolah broadcasting pertama di Surabaya (Centris), Dahlan mengulurkan tangan memfasilitasi kantor kami. Ketika pada 1999 saya dan beberapa kawan mendirikan media watch pertama di Indonesia, LKM, Dahlan menyediakan kantor, mengirimi buku-buku yang berkaitan dengan pekerjaan kami, bahkan membantu keuangan penerbitan jurnal bulanan melalui Pemrednya waktu itu, Arief Afandi. Ini memang bukan obituary. Dahlan Iskan masih hidup dan sehat. Tetapi, ini saat yang tepat untuk mengatakan bahwa dia bukan warga negara biasa. Dia membangun literasi baca di seluruh Indonesia dengan menerbitkan koran-koran daerah, termasuk daerah terpencil yang minat bacanya rendah. Dia menyelamatkan Stikosa-AWS, dia mengapresiasi gerakan kecil yang dianggapnya signifikan, misalnya sekolah broadcasting dan media watch. Dimensi ketiga yang akan menutup tulisan ini adalah persoalan hukumnya. Dia ditahan dengan tergesa-gesa atas sangkaan kerugian negara yang belum dikalkulasi jumlahnya, dengan fakta bahwa BUMD yang dipimpinnya malah menambah aset di bawah kepemimpinannya, dan kesalahannya hanya menandatangani dokumen yang disiapkan anak buahnya. Kalau itu memang salah, tetap saja dia tidak layak diperlakukan seperti koruptor yang benar-benar korup. Kisah Dahlan mengingatkan saya kepada novel Victor Hugo Les Miserables. Betapa gigihnya polisi mengejar pencuri yang mencuri karena lapar. Sampai sang pencuri hidup sukses, berubah menjadi tokoh dermawan yang disegani, tetap saja dia dikejar atas kesalahan kecilnya pada masa lalu. Dahlan punya kesalahan kecil. Mungkin penguasa akan terus mengejar dia hingga ke ujung hidupnya, atau –seperti di kisah Hugo– hingga akhir hidup sang polisi. Terjemahan saya: akhir rezim penguasa yang ini. Pers memang harus independen dan objektif. Namun, dalam keadaan darurat, pers berhak melakukan perlawanan. ●

Kartini dan Gerakan Literasi Bangsa Sirikit Syah  ;  Dosen Stikosa-AWS; Direktur LKM Media Watch

JAWA POS, 20 April 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

MENGENANG RA Kartini tahun ini istimewa. Sebab, pada minggu yang sama, ada peringatan Hari Buku Nasional dan peringatan setahun Surabaya sebagai Kota Literasi. Berbicara tentang literasi, kemudian buku, mengapa kita dengan mudah menghubungkannya dengan Kartini? Perjuangan Kartini bukan hanya perjuangan kaum perempuan, melainkan juga perjuangan sebuah bangsa yang sedang terjajah. Perjuangan Kartini bukan sekadar bagaimana anak-anak bisa sekolah, melainkan juga bagaimana agar orang menulis. Habis Gelap Terbitlah Terang, kumpulan surat-surat Kartini kepada para sahabatnya, merupakan catatan harian seorang gadis muda sekaligus catatan sejarah Indonesia (khususnya Jawa) pada masa itu. Di masa sekarang, kita tak lagi menulis dan menerima surat. Mungkin para remaja juga tak lagi mempunyai buku catatan harian. Mereka menuliskan pengalaman dan perasaan dalam Twitter, Facebook, mailing list, blog, dan berbagai saluran dunia maya lainnya. Sebagai pendiri dan pengajar di Sirikit School of Writing, saya menghadapi tantangan yang luar biasa berat. Pertama, menggugah kesadaran masyarakat bahwa menulis itu penting. Kedua, mendorong setiap orang untuk memiliki buku catatan harian atau jurnal. Meski tersendat-sendat, SSW tetap meyakini bahwa ''everybody has a story to tell'', setiap orang pasti punya cerita. Cerita yang dikisahkan secara lisan akan mudah terlupa, sedangkan yang tertulis akan menjadi dokumen sejarah, menjadi ''legacy'' (warisan) bagi anak cucu. Keyakinan yang lain, pada suatu ketika setiap orang harus menulis. Bukan hanya para wartawan dan pengarang yang harus menulis. Para seniman periklanan, profesional kehumasan, aktivis LSM, politikus, guru, dosen, dan mahasiswa juga pada suatu ketika harus menulis. Bahkan para pengusaha perlu menuliskan kisahnya dalam membangun usaha: jatuh bangunnya, sukses dan gagalnya, maju mundurnya, bagaimana membangun semangat dan meraih puncak. Atau, bagaimana tetap tegar dalam kejatuhan. Semua kisah itu memiliki hikmah yang dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi orang lain. Bila Kartini rajin menulis dengan pena dan tinta di atas berlembar-lembar kertas, anak-anak muda sekarang –seusia Kartini pada waktu itu– mengetik status di BlackBerry, iPad, Whatsapp, Facebook, dan Twitter. Tidak apa-apa, zaman berubah, teknologi makin maju. Mustahil mengharapkan orang menulis dengan tinta dan kertas atau dengan kapur dan sabak di zaman komputer dan internet sekarang ini. Teknologi dan mediumnya bisa berbeda, tetapi yang penting bagaimana semangat berbagi pengalaman dan perasaan dituliskan. Tentu itu tak dapat dilakukan dengan sekadar menulis satu atau setengah kalimat status. Mengapa tidak menuliskan dua atau tiga alinea? Dalam setahun, Facebook atau blog akan memiliki sebuah cerita panjang yang mungkin bisa menjadi novel fiksi, renungan evaluasi akhir tahun, kumpulan kisah berhikmah, dan sebagainya. Syukurlah, kita tidak hidup di zaman ketika buku-buku dibakar dan para penulis dipenjarakan. Ada sebuah film yang meninggalkan kesan mendalam pada diri saya. Judulnya Fahrenheit 451. Penjelasan dari judul ini, kertas/buku terbakar pada suhu 451 derajat Fahrenheit atau sekitar 200 derajat Celsius. Film ini amat mencekam karena bercerita tentang sebuah rezim antibuku. Dapatkah Anda membayangkan hidup seperti para karakter di film itu? Negara memiliki pasukan fireman yang maknanya bukan pasukan pemadam kebakaran, melainkan pasukan pembawa api, pencipta kebakaran. Kalau ada mobil fireman memasuki kompleks perumahan, para penduduk bertanya-tanya, rumah siapa yang akan dibakar hari ini, karena ketahuan pemiliknya menyimpan buku-buku. Penduduk menyembunyikan buku di bawah tempat tidur, di dalam televisi palsu, di lemari es, di tempat cucian, di toaster pembuat roti bakar, di mana pun. Tetapi, pasukan fireman selalu berhasil menemukannya, menimbun buku-buku itu di halaman atau di ruang tamu, lalu menyemprotnya dengan api. Memusnahkannya. Negara menganggap buku sebagai racun. Buku novel membuat orang depresi, tidak bahagia. Buku nonfiksi dianggap menghasut. Pembaca buku dicap sebagai antisosial. Penduduk dicekoki program televisi yang skenarionya disusun negara. Seorang fireman kemudian sadar telah melakukan hal yang amat buruk. Seorang perempuan yang tak mau pergi ketika perpustakaannya dibakar, kemudian ikut terbakar di antara tumpukan buku-bukunya, menyadarkannya. Fireman yang telah sadar itu kemudian melarikan diri ke sebuah komunitas buku di luar perbatasan, di tengah hutan. Orang-orang yang lari dari penjara (dihukum karena membaca atau menyimpan buku), atau yang sudah dilepaskan, atau yang tak tahan hidup tanpa buku mengungsi di wilayah hutan ini. Di sini juga tidak ada buku karena buku bisa dibakar bila ditemukan. Namun, setiap orang adalah buku. Mereka memperkenalkan diri sebagai buku. Misalnya, ''Saya buku Filsafat & Etika karya Aristoteles'', ''Saya Othello karya Shakespeare''. Ada lelaki kembar memperkenalkan diri sebagai ''Kami Pride & Prejudice karya Jane Austin. Volume 1 dan Volume 2''. Setiap orang adalah satu buku yang dihafal di luar kepala. Bila seseorang hendak meninggal, dia mewariskan ''isi bukunya'' ke anak-anaknya untuk diteruskan dari generasi ke generasi. Kata kepala komunitas buku: ''Negara tak akan dapat menemukan buku di wilayah ini, buku-buku itu ada di sini,'' sambil menunjuk otaknya. Syukurlah, itu cuma fiksi. Hikmah dari film yang mencekam itu adalah buku dan kegiatan literasi mencerminkan tingkat peradaban manusia. Bila Surabaya mencanangkan diri sebagai Kota Literasi, selain Kota Taman, lengkap sudah semua. Surabaya menjadi salah satu tempat tinggal paling nyaman: kehidupan bisnis berjalan, pendidikan maju, taman-taman rekreasi tersedia, dan warganya aktif dalam kegiatan literasi. Ketertinggalan Indonesia dalam jumlah karya penerbitan buku maupun jurnal akademik harus segera dikejar. Tumbuhnya berbagai komunitas literasi di Surabaya sangat menggembirakan: ada Komunitas Sastra Surabaya, ada Forum Aksi Menulis, ada Sirikit School of Writing, bahkan di kampus Unesa –khususnya PPPG– ada mata kuliah wajib literasi bagi para calon guru yang studi di sana. Mengenang Kartini sambil merayakan Hari Buku dan merayakan satu tahun Surabaya sebagai Kota Literasi sungguh sebuah momen bersejarah yang patut kita syukuri. Semoga semakin banyak anak muda yang tergerak untuk menulis dan menerbitkan karya-karyanya. ●

Antara Exodus dan Dragon Blade Sirikit Syah  ;  Dosen Stikosa-AW;, Direktur LKM Media Watch

JAWA POS, 06 April 2015

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           

KESURUPAN Jumat Kliwon, Kok Putusin Gue, Kampung Zombie, Tuyul, dan Wewe. Itulah judul-judul film Indonesia yang sedang dan akan main di bioskop Jawa Timur. Membaca judulnya, tebersit pemikiran, "Mengapa para penulis skenario atau cineast kita seperti kurang kreatif ya?" Memang ada beberapa film Indonesia yang bagus seperti Soekarno, Tenggelamnya Kapal Van der Wijck, Perahu Kertas, 5 Cm, dan yang akan datang, mungkin, Filosofi Kopi. Namun, yang menjadi mainstream film Indonesia masih kisah hantu-hantuan dan cinta-cintaan. Lumayanlah, dua tahun yang lalu bioskop kita malah didominasi film horor plus esek-esek setengah porno. Sebagai penggemar film dan pengunjung bioskop yang setia, saya jarang tertarik untuk menonton film Indonesia. Biasanya, film Indonesia yang saya tonton adalah yang bukunya sudah pernah saya baca. Misalnya Laskar Pelangi, Negeri Lima Menara, Perahu Kertas, dan Tenggelamnya Kapal van Der Wijck. Tanpa referensi buku, saya agak ragu melangkah ke gedung bioskop, takut kecewa. Itu berbeda dengan keputusan saya menonton film Barat. Selain berusaha mencari tahu ceritanya, saya akan melihat pemainnya dan atau sutradaranya.  Saya dulu suka film-film Woody Allen yang terkesan sastra dan dialog-dialognya amat cerdas. Belakangan saya sadari bahwa Allen sangat liberal dan nilai-nilainya tak lagi sesuai dengan nilai-nilai saya. Favorit saya belakangan adalah Ridley Scott, yang membuat Kingdom of Heaven bernada positif bagi Islam dan membikin Exodus kritis terhadap bangsa Yahudi. Ada satu statemen Moses (salah satu tokoh dalam film Exodus) yang –menurut saya–mengkritik bangsa Yahudi sekarang. Adegannya di pantai, selepas mereka mengarungi laut yang terbelah, lari dari kejaran firaun. Seorang umat bertanya kepada Moses, "Sampai kapan kita berlari?" Moses menjawab, "Bangsa kita baru akan diuji bila kita sudah berhenti." (Saya menafsirkan, ini mengecam Yahudi yang kini sudah "berhenti berlari", lalu bersikap arogan dan semena-mena). Ridley Scott memang keren. Film yang paling menimbulkan kesan intens sejak awal sampai akhir, juga berlatar belakang sejarah (kisah nyata), adalah Argo (2012) besutan Ben Affleck, yang mengantarkannya menjadi sutradara terbaik tiga tahun lalu. Itu film tentang penyanderaan staf Kedubes AS di Iran selama tiga tahun yang kemudian dapat lolos karena menyamar sebagai pemain film. Itu salah satu film terbaik yang pernah saya tonton. Belakangan ini saya sangat puas menonton film Imitation Game dan Dragon Blade. Dua film itu berbeda genre, namun meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Imitation Game mengungkapkan perjuangan para ilmuwan Inggris pada masa perang. Bagaimana seorang ahli matematika dapat mengalahkan strategi Nazi. Bagaimana sepasang suami istri saling mencintai sebagai sahabat karena sang suami ternyata gay digambarkan dalam film itu dengan baik. Ilmu pengetahuan, sejarah, kisah cinta yang tulus. Perpaduan sempurna untuk tontonan yang menghibur sekaligus mendidik. Sayang, film itu hanya menggondol satu piala Oscar untuk skenario adaptasi. Menurut saya, aktornya layak mendapat Oscar sebagai aktor terbaik. Dragon Blade memberikan banyak pelajaran kehidupan, filosofi timur (Tiongkok) yang lebih suka berkompromi dan berdamai serta filosofi Barat (Romawi) yang mengagungkan kejayaan dan semangat pantang menyerah. Selalu ada karakter baik dan buruk, di Timur maupun di Barat. Adrien Brody yang memerankan kaisar Romawi kejam (sampai tega membunuh ayah dan adiknya sendiri) berakting luar biasa bagus. Melihat kebengisannya, orang akan lupa bahwa dialah pianis Yahudi korban kekejaman Jerman dalam film The Pianist. Sungguh sebuah pergeseran perwatakan yang seharusnya layak mendapat Oscar untuk aktor pendukung terbaik. Jackie Chan bermain biasa saja. Namun, filmnya sangat megah dan indah dalam hal sinematografi. Selain ceritanya lumayan bagus, film itu mengajarkan kepada kita sejarah dan geografi Tiongkok, utamanya wilayah Jalur Sutra. Yang paling berkesan bagi saya adalah ditampilkannya kekayaan suku/ras di Tiongkok.  Ketika suku-suku di utara dan barat Tiongkok (wilayah Jalur Sutra) bersatu untuk melawan kaisar Romawi yang kejam, tampaklah betapa aneka ragamnya mereka. Ada yang seperti orang Jepang, seperti orang Tiongkok pada umumnya yang banyak kita lihat di film-film Mandarin, dan seperti orang Mongolia, bahkan seperti orang Turki. Ada yang berpakaian seperti orang Dayak atau Indian dan mahir memanah, ada pula yang berturban, bercadar, dan berpakaian gamis ala Arab. Semua suku bangsa Tiongkok. Sungguh sebuah fiesta: sejarah, geografi, dan antropologi dikemas dalam karya sinematografi yang luar biasa. Ada satu film yang direkomendasikan oleh dua sahabat saya: Desi Anwar (Metro TV) dan M. Qodari (Indobarometer). Keduanya mengatakan, "Ini film cerdas dan hanya orang-orang cerdas yang akan menikmatinya." Bahkan, Qodari menambahi, "Kau bakalan menyesal kalau gak nonton." Filmnya berjudul PK. Tapi sayang, film itu sudah turun dari bioskop sebelum saya menontonnya. Memang bisa saja kita membeli DVD bila ketinggalan film di bioskop. Tapi, bagi saya, menonton film ya di bioskop. Itu salah satu seninya. Film di bioskop adalah salah satu hiburan terlengkap: musik, cerita/sastra, visual, efek, akting, dan tata suara. Pendeknya, bila saya galau atau suntuk, bioskop menjadi salah satu cara saya kembali normal. Nah, film asing dan Indonesia apa yang ingin saya tonton minggu ini? Sepertinya Love & Faith bagus. Saya juga menunggu Filosofi Kopi. Untuk film Barat, saya menunggu The Theory of Everything (tentang Stephen Hawking) dan Birdman. ●

Keterbukaan yang Menyakitkan Sirikit Syah  ;  Dosen Stikosa-AWS; Direktur LKM Media Watch

JAWA POS, 19 Maret 2015

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                           

BETAPA mengejutkan membaca komentar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang dimuat harian Jawa Pos awal Maret lalu. Dengan nada tanpa rasa malu, bahkan terkesan bangga, Tjahjo mengutarakan bahwa menjadi anggota DPR adalah pekerjaan paling menyenangkan baginya. Tjahjo yang berpengalaman 30 tahun jadi anggota DPR tak segan-segan mengaku tidak bosan menjadi anggota DPR. Dia bercerita: ”Banyak enaknya. Gajinya besar, mau datang sidang apa enggak, datang terlambat juga tidak apa-apa. Dan kita juga bisa memarahi menteri (Jawa Pos, 4/3, halaman 12).” Itu yang terucap olehnya. Yang tak terucap tapi rakyat sudah tahu, anggota DPR yang sudah bergaji tinggi itu gajinya bisa utuh. Bagaimana tidak? Baju seragam dan listrik rumah dinas dibayar negara. Bahkan rapat, yang adalah pekerjaan utama para anggota dewan, juga dibayar. Dibanding fasilitas yang diterima, kinerja anggota dewan yang seperti diakui Tjahjo itu benar-benar memalukan! Berita yang dilengkapi foto Tjahjo itu sangat menyakiti hati rakyat. Itu pengakuan atas bobroknya kinerja anggota dewan dan itu pun diakui sambil ketawa-ketawa tanpa rasa malu. Tjahjo membandingkan dengan pekerjaannya yang dirasa berat saat ini, yaitu menjadi menteri. Tentu dia harus melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang dulu kerap dikritiknya melalui sesi ”marah-marah” kepada para menteri di sidang DPR. Mungkin kini dia harus bersiap-siap ”dimarahi” anggota dewan yang lain. Sebagai pengamat media, saya berusaha mengesampingkan perasaan terluka dan sakit hati, dan memikirkan, ”Apakah Tjahjo sengaja berkata-kata demikian? Sengaja melukai hati rakyat? Jangan-jangan dia bicara itu sebagai pribadi dan mungkin minta off the record.” Bagaimana wartawan harus menyikapi ulah atau ucapan para tokoh publik yang tidak patut, tetapi mengandung kebenaran, meskipun kebenaran yang menyakitkan? Beberapa kasus yang hampir sama terjadi di luar negeri. Tahun 2011, Nicolas Sarkozy, presiden Prancis, dalam pertemuan puncak G20 berkata kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama: ”I cannot bear Netanyahu. He’s a liar.” Ucapan yang dimaksudkan sebagai ”rasan-rasan” itu ternyata terekam media. Perilaku Sarkozy jelas tidak sopan secara politik. Orang Amerika menyebutnya ”politically incorrect”. Tapi, bagaimana kita membatasi tindakan dan ucapan seseorang di ranah privat? Bahwa ranah privat itu ternyata terekam dan diekspos media, persoalannya menjadi, ”apakah media melanggar etika/privasi?” atau ”bukankah media mengungkap suatu kebenaran?” Secara substansial, ucapan Sarkozy itu suatu kebenaran yang layak diketahui publik dunia. Benjamin Netanyahu, kepala negara Israel, dianggap pembohong oleh rekan negarawan. Itu menegaskan ketidakadilan politik internasional terhadap Palestina selama ini. Blokade barang dan makanan ke Gaza membuat sengsara hidup rakyat di sana. Upaya ke arah pengakuan atas eksistensi dua negara terus-menerus diveto. Pada saat yang sama, Israel terus-menerus mengundang orang-orang Yahudi untuk menjadi warga negaranya dan membiarkan mereka membangun hunian-hunian di lahan-lahan rampasan milik rakyat Palestina. Belakangan ini terungkap lagi kebohongan Netanyahu tentang program nuklir Iran. Ketika PBB dan AS sudah dalam taraf menerima kenyataan bahwa Iran tidak sedang membangun senjata nuklir, Netanyahu masih terus melakukan black campaign terhadap Iran. Kebenaran ungkapan Sarkozy pada 2011 tersebut makin terbukti. Peristiwa ”bisik-bisik” itu pun adalah fakta bahwa ada kepala negara yang menganggap Netanyahu pembohong. Kita semua sebagai konsumen media (terutama para pengamat Timur Tengah) sebetulnya sudah tahu bahwa Israel adalah pembohong dan culas, terus berkelit dari komitmen damai. Namun, pandangan kita tak ada artinya. Ketika Sarkozy mengatakannya kepada presiden dari negara penyokong terbesar Israel, ini menjadi suatu legitimasi atas pandangan kita semua. Namun, beberapa awak media ragu-ragu menyiarkan rekaman itu. Dasar berpikir mereka adalah memublikasikan pembicaraan privat merupakan pelanggaran etika jurnalistik. Persoalannya adalah: apakah pembicaraan tokoh publik tentang politik internasional bisa dianggap privat? Pembicaraan tokoh publik yang bersifat privat dan terekspos media pernah dialami Bill Clinton, presiden AS yang mempunyai skandal dengan pemagang Gedung Putih Monika Lewinsky. Pembicaraan mereka yang tidak senonoh sempat diekspos media. Namun, sebagian insan media mengkritik rekannya karena menganggap tidak pantas ucapan-ucapan privat itu ditampilkan di ranah publik. Peristiwa tersebut sempat memojokkan Bill Clinton. Namun, setelah dia minta maaf di depan publik (melalui layar televisi yang disiarkan secara nasional), publik tetap memilihnya untuk jabatan presiden kali kedua (1996–2000). Ini membuktikan bahwa rakyat AS tidak terpengaruh hal-hal privat (perselingkuhan misalnya). Presiden George W. Bush pada 2001 juga pernah terekam kamera televisi yang masih rolling, mengatakan kepada PM Swedia yang duduk di sebelahnya. ”It’s amazing I won. I run against peace, prosperity and incumbency.” Kalimat ini menunjukkan arogansi Bush yang mengalahkan Al Gore (waktu itu wakil presiden dari Bill Clinton). Padahal, lawannya itu mengampanyekan kesejahteraan bagi rakyat dan perdamaian di dunia. Bush mengalahkan semua hal baik itu, terutama gagasan perdamaian dunia. Itu dibuktikannya dengan menciptakan perang di mana-mana: di Iraq, Afghanistan, terus-menerus meneror Korea Utara dan Iran (disebutnya sebagai ”Axis of Evil”), mengobarkan perang salib modern, dan bahkan menciptakan penjara tanpa pengadilan di Guantanamo serta tempat-tempat lain di dunia. Ungkapan-ungkapan arogan, kebanggaan yang keliru, dan fakta yang menyakitkan hati mungkin dimaksudkan sebagai ”urusan privat”. Namun, karena yang berkata-kata adalah tokoh yang prominen, figur publik, media massa merasa terpanggil untuk mewartakannya kepada dunia. Pahit memang, itulah dunia yang harus kita hadapi. Jengkel kepada Tjahjo Kumolo? Apa boleh buat, dia sudah menjadi menteri. Satu kebijakannya yang tidak prorakyat adalah wacana dana bantuan Rp 1 triliun kepada partai politik. Itu setara dengan tersambungnya jalur transportasi Surabaya–Malang, sembuhnya kondisi ekonomi Jatim, sejahteranya rakyat. Kita harus menelan ludah sekali lagi. Oh, Tjahjo! Apa yang bisa diharap bangsa ini darimu? ●

Pathos, logos, ethos in presidential candidates Sirikit Syah  ;   A lecturer at Stikosa-AWS, Surabaya, Founder and Director of Media Watch

JAKARTA POST,  18 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

The presidential race has never been so dynamic. We have two candidates, just like in the US, but here we have the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) and the Gerindra Party: Joko “Jokowi” Widodo vs Prabowo Subianto. Electing legislative candidates and the president has never been so difficult. In the past, it was easy to vote for the PDI-P (1999) or the Democratic Party (2004, 2009). Everybody seemed to agree on voting for the most “victimized” candidate. It was Megawati Soekarnoputri in 1999 and Susilo Bambang Yudhoyono in 2004. This year, we are faced with two big, strong, genuine candidates. Jokowi represents the face of the ordinary people. The public see themselves in Jokowi: a kind and humble person. Like Megawati, and perhaps because of the PDI-P-effect, Jokowi has fanatic and loyal followers. In the theory of persuasion, he has the quality of pathos. Everybody has empathy for him. A figure with such qualities needs no smart calculations or brilliant thoughts. Take Megawati in 1999: She showed no intelligence, she hardly even spoke and she looked bad in the presidential debate. But out of empathy, she was voted in. Megawati represented the “victimized” (by the New Order) Indonesian people: It’s the power of pathos. Now Jokowi seems to have such a quality. Wherever he goes, whatever he says, people applaud and cheer him. Prabowo, on the other hand, doesn’t have such qualities. He obviously does not represent the Indonesian people. He is from the elite. His party is new, incomparable with PDI-P, which has roots all over Indonesia. He has a tainted past record and he couldn’t even manage a family. He certainly doesn’t have fanatic or loyal followers like Jokowi does. But, within a short period of time, he gained support from unpredicted areas: Islamic parties, young people and even popular singer Rhoma Irama and former Constitutional Court chief Mahfud MD. If Jokowi has Slank, Prabowo has Rhoma, and both artists are quite equal in popularity. Without having the quality of pathos, Prabowo can be seen as having the possible quality of logos. People will choose someone on the basis of reason. It’s about logic. At present, Indonesia needs a leader who can reignite the dignity of this nation. Indonesians see charisma, bravery, independence, capability and dignity in Prabowo. Perhaps, with Prabowo as president, our neighboring countries wouldn’t dare to build on Indonesian soil, nor inhibit (“steal”) our outer and remote tiny islands. With reason and logic, even though lacking empathy and loyalty, the people might vote for Prabowo. If Mahfud or Anies Baswedan, the founder of the Indonesia Mengajar movement, or State-Owned Enterprises Minister Dahlan Iskan were also candidates, they would be categorized as having the quality of ethos. Perhaps they have few fanatic followers, but their track records might result in success. Mahfud has been in several significant positions and he has always come out clean. Dahlan succeeded in managing a big media corporation, with branches throughout the archipelago. So, perhaps he would have planted roots in the remote areas. He knows Indonesia. Anies represents the younger generation with an international reputation. Their ethos proves for themselves. Somebody might not gain a lot of empathy nor enough reason or logic to be voted for, but there are people who don’t see pathos and logos, they see ethos instead. Unfortunately, the three candidates with ethos failed to enter the race. We are now faced with two strong candidates. Both are Javanese but both have vice president candidates from outside Java. Both have support of Islamic communities and music fan bases. The “clean” people like Anies and Mahfud are split in their political support, making it more difficult for us to decide who to choose. Mass media moguls are also split: The group of Aburizal Bakrie and the MNC Group support Prabowo, Media Group (Surya Paloh) and presumably Dahlan’s Jawa Pos supports Jokowi. As an Indonesian citizen, I am rather galau (slang for anxious) for the first time in my life. Both candidates have similar degree of good and bad elements. While Jokowi lacks national and international experience, plus the potentiality of becoming a “puppet” president, he has proven to be successful in Surakarta and Jakarta and he seems genuinely a good person. While Prabowo has a tainted history, he brings new hope and promise to a more dignified Indonesia. I believe I am not alone in having this dilemma. However, I invite my fellow citizens to vote; make the effort, by voting, to make Indonesia better. And whoever becomes our next president, let’s hope he will be blessed in leading this nation. ●

Pilihan Sulit dalam Pilpres Sirikit Syah ;  Ketua IV ICMI Jatim, Dosen Stikosa-AWS, Pendiri Media Watch

JAWA POS,  22 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

UNTUK kali pertama sebagai warga negara Indonesia, penulis sulit menentukan pilihan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Bukan karena tidak ada calon yang baik, tetapi justru karena calonnya baik-baik. Namun, sebelum membahas dua calon utama kita untuk capres-cawapres, kita tengok sejenak sejarah pilpres pasca-Orba di Indonesia. Di era Orde Baru, rakyat Indonesia tidak punya pilihan lain, selain memilih Golkar dan Soeharto. Pak Harto memimpin Indonesia selama 32 tahun. Bahkan, pada pemilu terakhir menjelang lengsernya (1997), Harmoko sang ketua MPR mengetukkan palu sedemikian rupa hingga palunya terlepas/terlempar dari meja. Dalam sebuah talk show di televisi, seorang pengamat politik mengatakan, "Kalau gigi lubang/sakit, ya harus dicabut". Ira Kusno, sang pewawancara, langsung diturunkan dari layar kaca oleh pemilik stasiun TV (keluarga Soeharto tentunya). Ketika Buyung Nasution dkk menuding-nuding Harmoko dalam siaran live, suara televisi mati/off, entah karena apa. Presiden Habibie "apes" karena memimpin Indonesia di saat para reformis dan politikus muda "haus darah" (baca: haus kekuasaan). Pertanggungjawabannya di parlemen ditolak tanpa alasan jelas. Pada 1999 partai pemenang pemilu (PDIP) tak dapat menjadi presiden karena ulah Poros Tengah yang mendesakkan Abdurrahman Wahid. Gus Dur dari PKB yang perolehan suaranya tidak signifikan, namun ketokohannya dapat diandalkan, kemudian menjadi presiden. Gus Dur ternyata tak dapat menjadi teman anggota dewan yang terhormat -seperti yang diharapkan. Tanpa alasan yang kuat, Gus Dur di-impeach oleh MPR yang diketuai Amin Rais. Poros Tengah yang "memaksa" mengusungnya, kini menjatuhkannya. Apa boleh buat, Megawati akhirnya memperoleh haknya: partai pemenang harus menjadi presiden, bukan? Pada 2004 dan 2009, pemilu dimenangkan oleh Partai Demokrat secara mengejutkan, hampir-hampir tidak masuk akal. SBY yang terus berakting sebagai "penderita", diusung menjadi presiden. Dalam pandangan penulis, SBY sesungguhnya bukan "penderita", melainkan "pelarian" -dari Orde Baru ke Gus Dur, dipercaya Gus Dur malah lari ke Megawati, dari Megawati membangun rumahnya sendiri. Penulis khawatir, lakon "menderita" yang berhasil mengangkat Megawati dan SBY menjadi presiden saat ini juga dimainkan Jokowi. Nalar mengatakan, tidak mungkin lawan PDIP-Jokowi akan menyebarkan fitnah berbau SARA dll, karena para politikus cerdas akan tahu bahwa itu hanya akan memperkuat peluang Jokowi. Jujur, 2004 dan 2009 penulis memilih Wiranto. Penulis sangat hormat terhadap Wiranto, yang pada 1998 tidak menggunakan peluang untuk merebut kekuasaan, atau untuk ikut pemilu 1999. Saat Soeharto lengser, Wiranto dengan berani mengatakan, "Kami akan melindungi keselamatan keluarga mantan Presiden Soeharto", suatu tindakan yang tidak populer, namun benar. Dibanding SBY dan Prabowo, Wiranto adalah kader militer Indonesia terbaik: leadership teruji, kepribadian hampir tanpa cela. Satu-satunya "cacat"-nya adalah tuduhan pelanggaran HAM di Timor Tengah, yang tentu saja itu stempel negara-negara Barat yang berkepentingan. Untuk kali pertama dalam hidup, penulis kesulitan menentukan pilihan. Jokowi memang tak memiliki pengalaman kenegaraan, dan sangat berpotensi menjadi "presiden boneka". Namun, keberhasilannya menyejahterakan rakyat Solo, membereskan beberapa persoalan pelik DKI Jakarta, dan pribadinya yang merakyat, cukup menutupi kekhawatiran tersebut. Prabowo Subianto, meskipun masih terliputi jejak insiden 1998, mantap menancapkan simpatinya, termasuk di kalangan anak-anak muda Indonesia. Ketidakberhasilannya dalam rumah tangga kadang dipelesetkan oleh sebagian masyarakat sebagai petunjuk bahwa dia tak akan mampu mengelola negara. Di luar dua kelemahan tadi, Prabowo mengusung semangat yang dirindukan bangsa Indonesia, yaitu kemandirian dan kedaulatan. Pada sosok Prabowo, rakyat Indonesia melihat masa depan Indonesia yang lebih gagah dan membanggakan. Baru kali ini Indonesia mengalami pilpres yang sangat baik, karena dua calon terkuat sama baiknya. Di kubu Jokowi juga ada Partai Nasdem, dan Surya Paloh adalah orator ulung yang sebanding dengan Prabowo (Jokowi tak pandai berorasi). Di kubu Prabowo ada Rhoma Irama yang dicintai jutaan rakyat Indonesia. Sebagai gong pemungkas, Mahfud M.D. bergabung dan menjadi ketua tim pemenangan. Jujur, Mahfud M.D. adalah tokoh yang akan penulis coblos kalau jadi capres, selain Dahlan Iskan. Dua orang ini memiliki unsur "ethos": tidak membutuhkan fanatisme dan empati pengikut, tidak perlu dinalar pakai logika, hanya rekam jejak kinerjanya yang beretika yang memperkuat. Sayang, dua orang hebat ini tidak muncul sebagai capres. Penulis galau saat ini, dan rasanya harus salat Istiqarah untuk menentukan pilihan tepat. Indonesia telah sampai pada era demokrasi yang sesungguhnya, yang bersih, jujur, dan terbuka. Rakyat melihat nyata, siapa jagonya, siapa di sekeliling mereka, apa kekuatan dan kelemahannya. Kita mesti bangga menjadi bangsa Indonesia dan siapa pun nanti yang terpilih sebagai presiden, Indonesia akan menjadi lebih baik. Sebagai rakyat, kita wajib mendoakan para pemimpin kita. ●

SBY : Enemy or best friend of the press?  Sirikit Syah  ;   A lecturer at the Surabaya School of Communications, A founder of the Media Consumer’s Institute (Lembaga Konsumen Media) in Surabaya, East Java

JAKARTA POST,  21 Februari 2014

                                                                                         

                                                                                                                       

Just after being named “Best Friend of the Press”, in a recent speech President Susilo Bambang Yudhoyono complained about being targeted as the enemy of the press. What irony! The complaint is not something new. We are used to it. Our President always complains in every speech: at the occasion of the Association of Indonesian Journalists (PWI) in Banjarmasin, South Kalimantan, last year, at his Democratic Party congress and on several other occasions. He always criticizes the press as being unbalanced and having a political agenda. However, while Yudhoyono complains, he never takes legal action against the press. Compared to the era of former president Megawati Soekarnoputri, the press under Yudhoyono is safer. Megawati had journalists up for unpleasant reports including the headlines of the Rakyat Merdeka daily on the fuel subsidies, “Mulut Mega Bau Solar” (Mega’s mouth smells of diesel fuel) and “Mega lebih kejam dari Soemanto” (Mega more cruel than [serial killer] Soemanto), President Yudoyono never puts the press in such a situation. We should thank him for that. So the irony of his remarks on National Press Day, Feb. 9, could lie in the personality of the President: being the best friend of the press and yet still complaining about the press conduct toward him. Or, the irony could be in the journalists’ decision to recognize him as their best friend. If the President is the press’ best friend, why does the press keep attacking him? But, perhaps, journalists like to play with him, being a significant subject of reporting. And because the President never takes legal action against the press, he is, then, considered as their best friend. The President and his Democratic Party have many reasons to be criticized. The party’s members are currently regarded as being among the most corrupt public figures whether in legislative or executive positions. During its congress last year, the President stated, “We are not the only party who is corrupt, other parties are also corrupt.” He meant: “Others are stealing too, so why is the press only after us?” It was quite ugly rhetoric. Beside his weakness in rhetoric, the President is also noted for certain gestures. If you learn psychology, you will know that raising your finger to persons you address will make them feel uncomfortable, even intimidated. If your husband, your father, or your teacher, raises a finger to you, you will feel bad. Raising a finger and pointing it toward his audience is Yudhoyono’s specific gesture. Added to his stiff demeanor, his oration is unpleasant to watch. He is far from being friendly. We cannot compare him to Soeharto, our smiling general, who gave speeches with his soft and fatherly voice, and a smile, and never raised a finger. If we study the relation between the press and the President, Yudhoyono has not suffered the worst. We remember how the press attacked then president Abdurrahman “Gus Dur” Wahid, accusing him of receiving money both from the State Logistics Agency (Bulog) and from the Kingdom of Brunei, and also creating rumors of an alleged girlfriend — allegations without proof when he left the presidency, and which were still unproven until the day he died. Unlike Yudhoyono, Gus Dur, as he was called, didn’t really take the attacks seriously. His famous slogan was: “Gitu aja kok repot?” (Why bother?). He attempted to make peace with the press, including through a gathering with chief editors sometime in 2001. They had a dialogue for better understanding, even though the press still continued to be critical of him. While Bill Clinton was also heavily attacked by the US press — especially during the Monica Lewinsky scandal, Ronald Reagan and Margaret Thatcher were known for successful press relations, which led to images of them as great leaders. Former president José Ramos-Horta of Timor Leste also attacked the press — of his own country and the Indonesian press — as being unfair toward him and even for lying about him. A better press relationship was built by first president of Timor Leste Xanana Gusmao, to save the image of the new country. Tony Blair had a very good relationship with the press, but as he had rather too good a relationship with the press owned by Rupert Murdoch, this backfired against him in the end. The freedom of the press was our dream during the New Order. Now it has become real. With this new paradigm, both the press and the objects of reporting must act wisely. A free press is not something to be afraid of. A free press is a channel to give a voice to the voiceless, to contribute ideas in nation building. Objects of reporting, particularly public figures, should not feel paranoid about the press, which likewise should not over exploit the euphoria of being free. Some thinkers worry about this privilege, but as Thomas Jefferson once said, “The benefits of a free press outweigh the risks.” (Phillip Meyer, Ethical Journalism, 1987). The title “Sahabat Pers” (Best Friend of the Press) given to President Yudhoyono begs the question: Is it another mockery by the press, or is it just a nice good-bye? The press owes something to the President — the security of reporting almost anything. With the end of his term of office coming up later this year, it might be a good idea to leave Yudhoyono in peace. ●