Berkorban demi BBM  Arif Punto Utomo  ;   Direktur Indostrategic Economic Intelligence

REPUBLIKA,  26 Mei 2014

                                                                                         

                                                      

Ketidakberdayaan pemerintah terus memakan korban. Kali ini, karena tidak mampu mengatur pemakaian bahan bakar minyak (BBM), anggaran kementerian dipangkas. Tidak main-main, pemangkasannya sampai Rp 100 triliun. Tujuannya, untuk mengompensasi anggaran subsidi energi yang membengkak, Rp 110 triliun! Tidak masalah kalau yang dipangkas anggaran yang memboroskan uang negara, seperti perjalanan dinas, pembangunan gedung pemerintah, honorarium, biaya rapat dan konsinyasi, pengadaan kendaraan operasional, bantuan sosial, dan iklan. Menjadi problem ketika dana infrastuktur juga diperas, terbukti Kementerian PU dipotong Rp 23 triliun, dan hampir pasti ada dana infrastruktur yang dikebiri. Tidak itu saja, karena berbagai asumsi makro yang tidak tembus, seperti pertumbuhan ekonomi yang ditarget enam persen hanya tercapai 5,5 persen, konsekuensinya pendapatan turun dari target Rp 1.667 triliun menjadi Rp 1.597 triliun. Akibatnya, defisit anggaran yang semestinya 1,69 persen dari produk domestik bruto (PDB) naik menembus aturan yang ditetapkan, yakni tiga persen. Selama ini, APBN kita memang tersandera subsidi BBM. Pada 2014 ini subsidi energi melambung dari Rp 282 triliun menjadi Rp 392,1 triliun, terdiri atas subsidi BBM Rp 285 triliun dan subsidi listrik Rp 107,1 triliun dengan catatan plafon subsidi 48 juta kiloliter tidak terlampaui. Pertamina memperkirakan, pemakaian mencapai 48,5 juta yang berarti subsidi akan semakin besar. Siapa yang menanggung subsidi? Rakyat Indonesia. Siapa yang menikmati subsidi? Kelas menengah atas. Jadi, rakyat harus berkorban untuk kelas menengah, masyarakat konsumtif yang tumbuh luar biasa. Dana APBN yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kesejahteraan digeser untuk subsidi yang salah sasaran. Pemerintah sadar akan kondisi tersebut. Mereka paham produksi minyak Indonesia hanya 818 ribu barel per hari (dari target 870 ribu), sementara pemakaian 1,5 juta barel per hari. Itu berarti harus mengimpor yang nilainya mencapai 150 juta dolar atau Rp 1,7 triliun per hari! Impor minyak inilah yang turut menjadikan defisit transaksi berjalan mencapai 2,06 persen PDB. Tidak ada langkah konkret untuk mengatasinya. Ada aturan bahwa mobil dinas pemerintah dan BUMN harus meng gunakan BBM nonsubsidi. Kenyataannya, selain penghematan tidak seberapa, banyak mobil dinas dengan nomor pribadi dan tanpa logo tetap membeli BBM bersubsidi. Lantas, ada program radio frequency identification (RFID) untuk membatasi penggunaan BBM. Rencananya, alat itu dipasang di 100 juta kendaraan dan selesai pada pertengahan 2014. Tetapi, belum ada setengah persennya sudah mandeg tanpa ada evaluasi. Gagal di RFID, pemerintah akan mengendalikan BBM dengan melarang penjualan BBM pada akhir pekan. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan penghematan sebesar Rp 1,4 triliun. Yakinlah bahwa program ini pun akan mangkrak di tengah jalan. Pemerintah tidak serius, hanya main-main, biar seolah-olah bekerja memikirkan BBM. Murahnya energi membuat Indonesia boros energi. Ini terlihat dari indeks elastisitas energi yang pada 2012 lalu mencapai 1,63, sementara Thailand dan Singapura hanya 1,4 dan 1,1. Bahkan, negara maju seperti Jepang, Amerika, dan beberapa negara Eropa hanya 0,1-0,6. Indeks elastisitas adalah perbandingan laju pertumbuhan konsumsi energi dibanding laju pertumbuhan ekonomi. Ekonomi kita tidak boleh tersandera BBM. Jangan mengorbankan segalanya untuk menyubsidi energi. Pemerintah sudah memiliki pengalaman ketika mengonversi minyak tanah ke gas dan berhasil. Triliunan rupiah diselamatkan dari subsidi minyak tanah. Langkah itu harus bisa dilaksanakan dalam BBM. Konversikan BBM ke bahan bakar gas (BBG). Thailand yang sejak 2003 merancang dan merealisasikan konversi BBM ke gas telah sukses. Awalnya, pemerintah bersama perusahaan minyak negara memberikan diskon besar harga konverter kendaraan umum dan taksi, berikutnya kendaraan pribadi. Kini, hampir seluruh kendaraan memakai gas karena selisih harga gas dengan BBM sangat besar. Langkah lain adalah memperbanyak produksi biofuel. Pemerintah setengah hati menjalankan program biofuel ini. Harga BBM yang terlampau murah juga menjadi penyebab tidak majunya pengembangan dan produksi biofuel. Padahal, kita punya potensi besar, salah satunya dari sawit. Untuk mendukung program konversi tersebut, tidak ada jalan selain menaikkan harga BBM. Jika harga BBM tetap rendah, konversi ke gas tidak jalan, begitu juga pengembangan biofuel. Kalau ingin ada subsidi, berikan subsidi tetap, misalnya, Rp 2.000 per liter. Jadi, berapapun harga keekonomian BBM, untuk BBM subsidi dikenakan selisih sebesar itu. Misalnya, harga keekonomian Rp 9.000 per liter, harga subsidi Rp 7.000. Jika harga keekonomian Rp 10.500, harga subsidi naik Rp 8.500. Penggunaan BBM untuk listrik juga perlu diturunkan. Saat ini, persentase BBM untuk listrik 9,7 persen dengan kebutuhan 6,4 juta kiloliter per tahun. Sementara, kita masih memiliki sumber pembangkit lain yang bisa dioptimalkan, yakni batu bara, geotermal, dan air. Batu bara cadangan kita 12 miliar ton, potensi geotermal untuk dijadikan listrik 28 GW (40 persen dunia), air juga melimpah. Indonesia diaugerahi sumber daya alam untuk energi yang melimpah. Tetapi, kita menyia-nyiakannya. Rakyat justru termiskinkan karena pemerintah tidak mampu mengelola dengan benar. Kita berharap, presiden terpilih pada 9 Juli bukan hanya paham bahwa subsidi BBM menguras dana negara, melainkan juga melakukan terobosan untuk mengatasinya. Rakyat tidak boleh lagi dikorbankan. ●

Subsidi BBM Ancaman Utama bagi Perekonomian Faisal Basri ;   Ekonom

KOMPAS, 21 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

BAHAN bakar minyak tidak lagi sebatas membelenggu, merusak postur, dan menambah ketidakpastian APBN, melainkan telah pula merongrong akun lancar (current account), membuat semu tingkat laju inflasi, memicu perkembangan sektor-sektor dalam perekonomian, menghambat diversifikasi energi yang ramah lingkungan, memicu penyelundupan BBM, melahirkan kebijakan-kebijakan yang semakin tak rasional, dan yang lebih mendasar lagi mengiris-iris rasa keadilan. Pendek kata, subsidi BBM sudah menjelma jadi tumor ganas bagi perekonomian. Sudah puluhan tahun perencanaan APBN porak poranda akibat fluktuasi harga minyak dunia dan prakiraan konsumsi BBM bersubsidi yang hampir selalu meleset sehingga besaran subsidi BBM kerap mengalami perubahan cukup besar. Kemelesetan semakin besar akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Ambil contoh pada 2011. Pagu indikatif yang dihitung Kementerian Keuangan untuk subsidi BBM sebesar Rp 109,1 triliun. Pada RAPBN 2011 tercantum Rp 92,8 triliun, lalu ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 95,9 triliun. Karena sedari awal tidak realistis, pemerintah mengajukan RAPBN Perubahan dengan mencantumkan kenaikan subsidi BBM sebesar 31 persen menjadi Rp 125,3 triliun. Kesepakatan akhir pemerintah dan DPR sebesar Rp 122,0 triliun sebagaimana tercantum dalam APBN-P 2011. Sudah dikoreksi sedemikian besar, ternyata realisasinya—berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan—melonjak lebih tinggi lagi sebesar 35 persen menjadi Rp 165,2 triliun. Kalau dibandingkan dengan pagu indikatif, berarti realisasinya melonjak 51 persen. Jika dibandingkan dengan APBN, peningkatannya sebesar 72 persen. Kemencengan antara realisasi dan APBN lebih parah pada 2010, masing-masing Rp 82,4 triliun dan Rp 26,3 triliun atau pelonjakan sebesar 213 persen. Tahun 2012 juga masih cukup besar, yaitu 71 persen (APBN Rp 124 triliun dan realisasi Rp 212 triliun). Lebih mengerikan lagi kalau membandingkan realisasi subsidi BBM tahun 2013 dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Pada RPJM 2009-2014 tercantum subsidi BBM untuk 2013 hanya Rp 51,1 triliun. Adapun realisasi subsidi BBM tahun 2013 sekitar Rp 210 triliun. Jika ditambah dengan subsidi BBM yang belum dibayar pemerintah sebesar Rp 40 triliun, berarti pelonjakannya sudah hampir lima kali lipat. Jika subsidi BBM melonjak, subsidi listrik otomatis membengkak. APBN 2014 mengalokasikan dana subsidi BBM sebesar Rp 211 triliun. Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia memperkirakan realisasi subsidi BBM akan mencapai Rp 267 triliun. Akibatnya, subsidi listrik diperkirakan membengkak dari semula Rp 71 triliun menjadi Rp 103 triliun. Dengan demikian, subsidi keduanya menjadi Rp 370 triliun atau 30 persen dari penerimaan pajak. Sementara itu, pemerintah pusat wajib mengalokasikan sekitar Rp 586 triliun untuk daerah (48 persen dari penerimaan pajak). Gaji dan belanja barang sebesar Rp 445 triliun (37 persen). Jadi, untuk subsidi BBM dan listrik, transfer ke daerah, serta gaji dan belanja barang sudah tersedot Rp 1.401 triliun, padahal penerimaan pajak hanya Rp 1.216 triliun. Pemerintah semakin kerepotan karena kenaikan subsidi BBM otomatis menaikkan pos belanja lainnya sehingga memperbesar volume APBN. Akibatnya, sejumlah anggaran wajib yang besarnya dipatok ke APBN juga otomatis harus dinaikkan, seperti untuk anggaran pendidikan (20 persen dari APBN) dan anggaran kesehatan (5 persen dari APBN). Kenaikan beberapa pos anggaran wajib itu ditetapkan pada pertengahan tahun ketika membahas APBN-P. Bisa dibayangkan betapa singkat proses perencanaannya sehingga rawan disalahgunakan. Di pihak lain, penerimaan pemerintah dari pajak jarang melampaui target APBN. Maka, pemerintah hanya memiliki dua pilihan. Pertama, memotong anggaran rutin dengan melakukan penghematan pukul rata dan memotong belanja modal. Kedua, menambah utang, baik utang luar negeri langsung maupun menerbitkan surat utang. Tetapi, penambahan utang bukannya untuk meningkatkan belanja modal membangun infrastruktur, melainkan mendorong konsumerisme, menyumpal lubang yang kian dalam akibat subsidi BBM yang terus membengkak. Tak jarang pula belanja modal dikorbankan. Namun, yang paling ironis, yang paling mudah dikorbankan adalah anggaran untuk bantuan sosial karena sifatnya yang diskresioner (tidak mengikat). Sudah sangat mendesak untuk merombak total cara penyusunan APBN. Dimulai dengan meminimalkan faktor-faktor yang paling sensitif terhadap perubahan besaran APBN. Dan, itu adalah subsidi BBM. Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kesatria dan negarawan, ia harus membayar dosa tiga kali menurunkan harga BBM dalam rentang waktu yang sangat singkat menjelang Pemilu 2009, yaitu dengan menaikkan harga BBM sesegera mungkin, paling lambat pada Juni tahun ini. Lalu, membangun kesepakatan dengan DPR untuk mematok besaran subsidi sehingga tidak kerap berubah dan membuka ruang bagi penyesuaian harga BBM bersubsidi secara berkala dengan besaran kenaikan yang tipis. Tanpa melakukan pembaruan total terhadap kebijakan energi nasional dan subsidi BBM, setidaknya membentuk kerangka dasarnya terlebih dahulu dalam sisa waktu pemerintahan sekarang, sama saja dengan mewariskan bom waktu kepada pemerintahan mendatang, suatu sikap yang tidak kesatria. ●