Legawa Parni Hadi  ;   Wartawan dan Aktivis Sosial

SINAR HARAPAN, 23 Juli 2014

                                                

Ingat kata legawa, ingat Pak Harto, presiden kedua republik ini. Salah satu jasa Pak Harto adalah memperkaya kosakata bahasa Indonesia dengan memasukkan kata dan ungkapan yang berasal dari bahasa Jawa. Kata legawa semakin sering diserukan banyak orang menjelang detik-detik pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (22/7) malam, terkait pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Hasilnya, pasangan nomor urut 2, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, akhirnya ditetapkan memimpin bangsa ini untuk lima tahun mendatang. Sebelum legawa masuk kosakata bahasa Indonesia dan khazanah bahasa politik Indonesia, kita mengenal kata lega, yang dalam bahasa Jawanya lego. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua terbitan Balai Pustaka tahun 1991, lega artinya 1) lapang, luas, tidak sempit, 2) tidak sesak, kosong, dan 3) berasa senang (tenteram), tidak gelisah (khawatir) lagi, dan 4) senggang, tidak sibuk. Kamus itu belum memuat kata legawa. Saya pikir, legawa ini mirip arti kata lega yang nomor 3) di atas. Tapi lebih dari itu, legawa tidak hanya berasa tenteram karena tidak ada yang dikhawatirkan lagi, tetapi berkenaan dengan sesuatu yang lebih dalam: kejiwaan, filsafat, dan keyakinan agama. Mungkin yang paling pas untuk padanan kata legawa adalah ikhlas, plong, tidak ada beban karena semuanya disandarkan kepada ketentuan Allah, Tuhan Yang Mahakuasa, setelah kita berusaha dan berdoa sekuat kemampuan. Jadi, legawa itu berkaitan dengan iman. Pangestu dan Pancalaku Berbicara tentang legawa mengingatkan saya kepada buku Pangestu (Paguyuban Ngesti Tunggal) yang mengajarkan lima sikap hidup mulia—lagi-lagi dalam bahasa Jawa—yakni rilo, nrimo, sabar, jujur, dan budi luhur. Rilo menurut ajaran ini dimaknai sebagai rela atau ikhlas kalau kehilangan sesuatu tidak merasa kecewa.Nrimo di sini dimaknai sebagai bersyukur atas yang diperoleh atau terjadi setelah berusaha optimal dan memanfaatkan perolehan itu semaksimal mungkin guna mencapai keadaan yang lebih baik. Jadi, nrimo bukan “menerima” apa saja yang terjadi atau menimpa diri secara pasif sebagai nasib atau takdir, tanpa berupaya maksimal sebelumnya. Arti yang terakhir ini sering disalahterapkan oleh sebagian orang Jawa dan disalahartikan sebagai sifat orang Jawa. Sabar dimaknai sebagai tahan terhadap ujian. Menurut para ahli agama, berlaku sabar atau menahan amarah (nafsu marah) adalah puasa yang jauh lebih berat daripada tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak berhubungan seks. Sementara itu, budi luhur dimaknai sebagai sifat welas asih, suka menolong tanpa pamrih kepada sesama. Kelima sifat itu dinamai sebagai “Pancasila”-nya Pangestu, sebuah paguyuban spiritual yang menganjurkan penganutnya mengamalkan kelima sifat mulia tersebut. Ada lagi lima laku yang disebut pancalaku oleh penemu dan penyebarnya, Wiyoso Hadi. Kelima laku itu disebut dalam bahasa Indonesia dan Arab, yakni rendah hati, lurus, tulus, zuhud, dan fana fillah. Rendah hati dimaknai sebagai sifat tidak sombong. Lurus sebagai menjalankan sesuatu dengan disiplin, taat asas/aturan. Tulus adalah laku tanpa pamrih. Sementara itu, zuhud sebagai sikap mengambil seperlunya/sedikit mungkin atau sederhana. Fana fillah dimaknai, semuanya tergantung kehendak Allah setelah empat laku sebelumnya dilaksanakan. Nah sekarang, kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bersama para pendukungnya silakan mengamalkan, jika berkenan, butir-butir ajaran mulia di atas. Di samping, tentu saja dan yang terutama, adalah menerapkan ajaran agama masing-masing. Nah sekarang, baik pemenang Pilpres yakni Joko Widodo – Jusuf Kalla maupun yang belum berkesempatan untuk kali ini yaitu Prabowo Subianto – Hatta Rajasa bersama para pendukungnya silakan mengamalkan, jika berkenan, butir-butir ajaran mulia di atas. Di samping, tentu saja dan yang terutama adalah menerapkan ajaran agama masing-masing. ●

Jiwa Besar M Subhan SD  ;   Wartawan Senior Kompas

KOMPAS, 12 Juli 2014

                                                

KETIKA tim ”Samba” Brasil dipermalukan oleh Jerman dengan skor telak 7-1 di depan publik sendiri, Presiden Brasil Dilma Rousseff sangat bersedih: kekalahan itu melampaui semua mimpi buruk yang pernah dialami. Namun, kekalahan tragis sepanjang sejarah itu tak lantas membuat rakyat Brasil kalap. Tak ada boikot, tak ada kerusuhan. Piala Dunia 2014 di negeri ”Samba” itu terus berlangsung normal, damai, dan penuh suka cita. Menjunjung fair play ternyata lebih penting ketimbang kemenangan itu sendiri. Seperti rakyat Brasil, kita pun telah menunjukkan sikap fair pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 yang digelar beberapa jam pasca kekalahan Brasil, Rabu (9/7) lalu. Pilpres aman-aman saja. Siapa bilang bangsa ini tidak dewasa dalam berpolitik. Terlebih lagi di tengah atmosfer pilpres kali ini yang terasa lain. Kontestasinya sangat sengit, dan rivalitasnya sangat terbuka. Ini karena hanya ada dua pasangan yang bertarung head to head: Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (nomor urut 1) versus Joko Widodo-Jusuf Kalla (nomor urut 2). Posisinya hanya ada kalah-menang, zero-sum game. Memang, hasil resmi diputuskan Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli mendatang, tetapi hasil hitung cepat (quick count) sudah sama-sama kita ketahui. Delapan lembaga survei menyebutkan pasangan Jokowi-JK unggul. Mereka adalah RRI (Prabowo-Hatta 47,29 persen dan Jokowi-JK 52,71 persen), Litbang Kompas (47,66: 52,34), SMRC (47,09: 52,91), CSIS-Cyrus (48,00: 52,00), Lingkaran Survei Indonesia (46,56: 53,44), Indikator Politik Indonesia (47,06: 52,94), Poltracking Institute (46,63: 53,37), dan Populi Center (49,05: 50,95). Sebaliknya, empat lembaga mengunggulkan Prabowo-Hatta. Mereka adalah Puskaptis (Prabowo-Hatta 52,05: Jokowi-JK 47,95), Jaringan Suara Indonesia (50,14: 49,86), Lembaga Survei Nasional (50,56: 49,44), dan Indonesia Research Centre (51,11: 48,89). Dualisme hasil hitung cepat itu membuat rakyat terbelah. Masing-masing kubu merasa menang. Namun, tak perlu bingung, hasil survei bisa berbeda jika metodologinya beda. Padahal, bukan baru kali ini kita melakukan hitung cepat dalam pemilihan langsung. Mungkin ada ratusan hasil hitung cepat lembaga-lembaga survei, mulai pemilihan kepala daerah (pilkada) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi, serta berulang kali dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), sampai pilpres sejak periode-periode sebelumnya. Secara empirik, bukan kali ini saja kita percaya hasil hitung cepat yang kredibel. Mari kita lihat fakta. Hasil hitung cepat yang digelar lembaga pemerintah, yaitu RRI pada pileg lalu menunjukkan Nasdem meraih suara 6,68 persen, PKB (9,43), PKS (6,61), PDI-P (18,65), Golkar (14,87), Gerindra (11,40), Demokrat (10,26), PAN (7,61), PPP (6,52), Hanura (5,41), PBB (1,60), dan PKPI (0,97). Bandingkan dengan hasil real count KPU: Nasdem (6,7 persen), PKB (9,04), PKS (6,7), PDI-P (18,95), Golkar (14,75), Gerindra (11,81), Demokrat (10,19), PAN (7,59), PPP (6,53), Hanura (5,26), PBB (1,46), dan PKPI (0,91). Komparasikan juga dengan hasil hitung cepat Litbang Kompas: Nasdem (6,69 persen), PKB (9,11), PKS (6,97), PDI-P (19,25), Golkar (14,97), Gerindra (11,79), Demokrat (9,35), PAN (7,55), PPP (6,71), Hanura (5,13), PBB (1,51), dan PKPI (0,97). Itu hanya sedikit contoh. Keraguan pada hitung cepat tentu tidak menihilkan kepercayaan pada hasil hitung cepat. Sebab, akurasi dan presisi menjadi kata kunci dalam setiap hitung cepat. Lembaga-lembaga survei yang berpengalaman tentu takkan mengorbankan kredibilitasnya. Hitung cepat yang dilandasi dengan dasar-dasar ilmiah sesungguhnya membantu kita untuk mengetahui hasil pemilihan lebih cepat, atau bisa menjadi alat kontrol terhadap praktik-praktik curang. Di jagat ilmiah, kesalahan bukan dosa. Yang terlarang adalah bohong dan manipulatif. Saat Pileg 9 April lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono begitu cepat merespons soal parpol pemenang pileg. ”Saya ucapkan selamat kepada partai yang mencapai suara tinggi, PDI-P, Golkar, dan Gerindra,” kata Yudhoyono di Puri Cikeas Indah, Bogor, Rabu (9/4) malam (Kompas, 10/4). Nah, jika respons hasil hitung cepat pilpres berbeda, mungkin kita memaknai Presiden sebagai pihak yang menaungi seluruh rakyat, bukan menutup mata pada fakta. Begitu juga Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang justru pertama mengucapkan selamat kepada PDI-P. ”Kami melihat kemenangan PDI-P berdasarkan hasil quick count dari beberapa lembaga,” ujar Aburizal kala itu. Tak perlu bingung. Inilah politik Bung! Asalkan rakyat makin dewasa berpolitik, itu sudah menggembirakan karena demokrasi akan makin bergairah. Rakyat tahu, mana parpol bersih dan mana parpol kotor. Rakyat tahu, mana politisi busuk, mana politisi amanah. Nanti juga akan kelihatan ”mana loyang, mana emas”. Ketika pilpres mengundang kontroversi akibat perbedaan hasil hitung cepat, tunggu saja hasil real count KPU, yang diharapkan bekerja jujur dan tak ”masuk angin”. Jangan ada kecurangan atau manipulasi suara rakyat. Pemerintah, meski partainya berkoalisi ke salah satu kubu, sewajibnya mengawal suara rakyat. Polisi dan tentara juga wajib mengawal suara rakyat. Sebab, polisi-tentara adalah alat negara, bukan alat politik. Apalagi sekarang Ramadhan, bulan terbaik. Bersihkan pikiran, beningkan jiwa. Lebih elok elite politik banyak puasa bicara daripada berkoar-koar menjadi ”kompor”. Hentikan segala caci-maki, hasutan, fitnah yang menyesakkan atmosfer dunia riil dan dunia maya sejak menjelang pilpres. Semua pihak menahan diri. Pada akhirnya, kubu yang kalah mesti legawa, dan lebih penting lagi pihak yang menang tanpa ngasorake (menang tanpa merendahkan). Seperti sepak bola, pilpres juga adalah kemenangan dan kekalahan. ”Itu bagian dari permainan. Mampu mengatasi kekalahan, saya pikir merupakan ciri khas dari sebuah tim nasional utama dari sebuah negara besar,” ujar Rousseff pasca kekalahan tragis tim Samba. Kata filsuf Socrates (470 SM-399 SM), puncak kebajikan (virtue) manusia adalah mereka yang menggunakan akal budinya (reason) dan kemudian mampu mengontrol hawa nafsu (desire) dan semangat (spirit). Dan, sekarang kita membutuhkan jiwa-jiwa besar. ●

Siap Menang dan Siap Kalah Sumaryoto Padmodiningrat  ;   Anggota DPR

SUARA MERDEKA, 26 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

"Ungkapan Prabowo perlu direalisasikan oleh semua pihak, terutama para kandidat dan pendukungnya, supaya siap menang sekaligus siap kalah" ’’PERTAHANAN terbaik adalah menyerang,’’ kata Tsun Tzu (544-496 SM). Barangkali terinspirasi oleh ajaran filsuf dan ahli strategi perang asal Tiongkok itulah maka dua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, saling melancarkan serangan dalam tiga kali debat yang telah berlangsung. Sebagai prajurit yang banyak bertugas di medan perang, semisal Timor Timur, kita tahu Prabowo adalah petarung. Begitu pun Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, dan hal itu ia buktikan dengan mengikuti tiga kali pemilihan kepala daerah (pilkada), yakni dua kali di Solo dalam perebutan kursi wali kota, dan sekali di Jakarta dalam perebutan kursi gubernur, dan menang. Sebagai petarung, dalam benak keduanya tentu sudah tertanam ungkapan seperti tersurat dalam puisi Widji Thukul, penyair asal Solo yang sajak-sajaknya digandrungi Jokowi, namun di sisi lain penyair asal Solo itu menjadi korban penculikan pada 1997/1998 yang dituduhkan melibatkan Prabowo. Puisi itu yakni ”Hanya Ada Satu Kata: Lawan!” (Peringatan; 1996). Saling serang tak hanya terjadi di arena debat dan kampanye tapi juga di kalangan pendukungnya melalui berbagai macam isu. Serangan terhadap Jokowi terutama menyangkut isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang kemudian tak terbukti. Adapun Prabowo, disangkutkan dengan isu penculikan aktivis prodemokrasi yang berakibat pada pemberhentiannya dari dinas militer. Serangan demi serangan terjadi cukup keras dan sporadis, sampai-sampai beredar tabloid yang berisi fitnah dan menjelek-jelekkan Jokowi. Serangan yang menimpa Prabowo juga tak kalah keras, melalui keberedaran kopi surat pemecatannya oleh Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Dalam konteks ini, para purnawirawan jenderal yang berada pada masing-masing kubu melakukan perang urat saraf. Buntut dari serangan-serangan ini adalah pelaporan oleh masing-masing kubu terhadap kubu lain kepada Bawaslu dan Mabes Polri. Serangan demi serangan yang dilancarkan masing-masing kubu dan cenderung membabi-buta inilah yang menyebabkan Pilpres 2014 yang akan berlangsung 9 Juli nanti adalah pilpres terburuk sepanjang sejarah pilpres langsung digelar sejak 2004. Kedua kubu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Jokowi-Jusuf Kalla, berikut pendukungnya agaknya alpa bahwa selain mengajarkan strategi ”pertahanan terbaik adalah menyerang”, Tsun Tzu juga mengajarkan strategi lain, yakni ”memenangi seratus pertempuran bukanlah kesempurnaan tertinggi. Pasalnya, kesempurnaan tertinggi adalah meredam dan mengalahkan pasukan musuh tanpa harus bertempur.” Dengan kata lain, seperti diajarkan RM Sosrokartono (1877-1952), ’’nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake’’ (maju tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan martabat lawan). Menghargai Pahlawan Karena itu, dalam sisa waktu debat dan kampanye, sampai 5 Juli 2014, hendaknya para kandidat dan pendukungnya menggunakan kesempatan tersebut untuk memaparkan visi-misi dan program, tanpa perlu menjelekkan, menghina, apalagi memfitnah lawan. Silakan beradu argumen, bukan sentimen pribadi. Dengan beradu argumen, dan bila berdasarkan argumen itu kemudian seorang kandidat terpilih maka ibaratnya ia tak perlu berperang, tapi cukup melakukan langkah-langkah persuasif guna memengaruhi pihak lawan dan pendukungnya. Hentikan politik Machiavellian yang menghalalkan segala cara, seperti menebarkan fitnah melalui tabloid yang oleh Dewan Pers disebut sebagai produk haram pers, dan biarkan proses hukum berjalan secara fair. Hentikan politik belah bambu (menginjak yang satu dan mengangkat yang lain) seperti dilakukan para purnawirawan jenderal di kedua kubu. Jangan pula membuka kotak pandora yang sebenarnya tak perlu, seperti dilakukan Mahfud MD dengan mengatakan Bung Karno melanggar hak asasi manusia (HAM), meskipun kemudian pernyataan tersebut diklarifikasi. Sekali kotak pandora terbuka maka semua aib bangsa ini akan terbuka keluar sehingga ajaran leluhur mikul dhuwur mendhem jero akan terabaikan. Pun pepatah mengatakan, ”bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya”. Jangan sampai hanya demi kepentingan politik praktis, dukung-mendukung capres sambil berharap nanti mendapat bagian ”kue” kekuasaan, lalu ajaran leluhur dan budaya adiluhung bangsa terabaikan. Janganlah para tokoh yang selama ini menyandang nama besar justru menurunkan derajatnya, justru oleh ucapan, sikap, atau tindakannya sendiri, atau mendegradasi integritasnya sendiri. Seperti disampaikan Prabowo ketika deklarasi kampanye damai oleh KPU, para kandidat capres-cawapres adalah putra-putra terbaik bangsa sehingga siapa pun yang kelak terpilih harus dihormati dan diterima dengan legawa dan lapang dada. Ungkapan Prabowo perlu direalisasikan oleh semua pihak, terutama para kandidat dan pendukungnya, supaya siap menang sekaligus siap kalah. Pasalnya, dalam sebuah pertarungan, hanya ada satu yang akan keluar sebagai pemenang, dan sebagai petarung, kita yakin baik Prabowo maupun Jokowi sudah menyadari sehingga keduanya sudah siap mental bila nanti menang atau kalah. Semoga. ●