Akhir dari Penantian Panjang The Fed A Tony Prasetiantono  ;  Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM

                                           MEDIA INDONESIA, 21 Desember 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

SEPANJANG 2015, emosi kita diaduk-aduk oleh drama yang terus menerus dilakukan Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve (The Fed). Betapa tidak. Pada akhir 2014, Ketua The Fed, Janet Yellen, telah mencanangkan normal isasi suku bunga AS. Suku bunga acuan (benchmark rate) atau federal funds rate (FFR) yang dipatok rendah 0,25%, direncanakan akan naik secara bertahap. Setiap triwulan akan dinaikkan 25 basis poin sehingga pada akhir 2015 akan mencapai 1,25%. Kenapa diperlukan normalisasi suku bunga? Sesudah perekonomian AS terpukul oleh krisis subprime mortgage pada 2008, pemerintah AS dalam hal ini The Fed berusaha melawannya di sektor moneter dengan dua hal. Pertama, suku bunga yang semula di atas 5% diturunkan secara bertahap hingga mencapai titik terendah mendekati 0%. Tujuannya agar likuiditas melonggar sehingga dapat mendorong konsumsi dan investasi yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapang an kerja. Pada saat krisis memuncak pada 2009, pertumbuhan ekonomi AS negatif (berkontraksi), sedangkan pengangguran mencapai rekor tertinggi 10%. Kedua, The Fed melakukan kebijakan cetak uang (quantitative easing, atau QE) untuk merelaksasi likuiditas. Dalam setiap krisis apa pun biasanya diperlukan pelonggaran uang beredar (easy money policy) agar bisa mendorong perekonomian. Dana dari kebijakan QE ini digunakan untuk membeli aset-aset surat berharga pemerintah AS (treasury bills dan treasury bonds) untuk menjaga agar harganya tidak jatuh. Pada saat krisis ter sebut, indeks harga saham di New York (Dow Jones Industrial Index) runtuh dari level 17.000 menjadi hanya 9.000. Hal yang serupa terjadi pada angka penjualan mobil yang jatuh dari 17 juta unit menjadi hanya 9 juta unit. Kebijakan QE dilakukan dalam tiga tahap: 2009, 2011, dan 2013. Jumlah seluruh uang yang dicetak dalam tiga episode QE tersebut mencapai US$ 4,2 triliun. Jumlah ini sangat besar. Sebagai ilustrasi, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini Rp12 ribu triliun atau hanya US$860 miliar. Dengan kata lain, kebijakan tiga QE tersebut ekuivalen dengan hampir lima tahun PDB Indonesia, sedangkan PDB AS saat ini sekitar US$17,5 triliun. Kebijakan relaksasi ini pelan-pelan memberikan hasil positif. Seiring dengan kurs US$ yang melemah terhadap seluruh mata uang dunia, perekonomian AS pun mulai menikmati daya saing (competitiveness) yang meningkat. Terhadap rupiah, dolar AS mengalami pelemahan terbesar pada Juli-Agustus 2011 ketika rupiah mencapai titik terkuat Rp8.600 per US$ yang paralel dengan meningkatnya cadangan Indonesia yang mencapai titik tertinggi US$124,67 miliar. The Fed pun mulai merasakan perekonomian AS mulai pulih pada Mei 2013. Pada saat itu, absorpsi tenaga kerja mulai meningkat, yang terindikasi dari variabel nonfarm payroll (tenaga kerja di sektor nonpertanian) yang rata-rata mulai menembus 200.000 orang per bulan. Sejak saat itulah kurs dolar AS mulai menguat terhadap seluruh mata uang dunia, termasuk rupiah. Dengan kata lain, rupiah mulai melemah (terdepresiasi) terhadap dolar AS. Kebangkitan perekonomian AS ini kemudian menimbulkan euforia investor global yang mulai gencar mengoleksi mata uang dolar AS dan sebagian besar menerbangkannya ke New York. Likuiditas dolar AS di seluruh dunia pun pulang kampung ke AS untuk menyam but perbaikan ekonomi AS. Kurs dolar terus menguat dan indeks harga saham di New York juga terus meroket, kembali ke level sebelum krisis 2008, yakni 17.000. Pada saat itulah The Fed memutuskan untuk menghentikan pencetakan uang (kebijakan QE) karena perekonomian sudah mengarah normal. Sebagai tandemnya, suku bunga rendah yang sudah dibiarkan lama akan dikoreksi ke arah normal. Suku bunga normal di AS ialah 2% (di era Ketua The Fed Alan Greenspan) dan 4% (di era Ketua The Fed Ben S Bernanke). Berarti, setidaknya suku bunga 0,25% akan secara bertahap dikembalikan Janet Yellen ke level normal, setidaknya 2%. Untuk menuju ke sana, Yellen harus menaikkannya secara bertahap. Kenapa suku bunga tidak di biarkan rendah saja, seperti dialami Jepang sejak 1990-an hingga sekarang? Yellen beralasan terlalu banyaknya likuiditas dolar AS yang beredar di seluruh dunia akan rawan menyebabkan spekulasi. Akan mengerikan jika tambahan pasokan dolar AS sejumlah US$4,2 triliun dipakai untuk spekulasi. Sektor finansial global bisa gonjang-ganjing tidak menentu dan perekonomian AS akan terganggu. Ini tidak boleh dibiarkan. Caranya, suku bunga harus dinaikkan agar sebagian dari likuiditas global itu diserap sistem perbankan. Namun, skema Yellen tidak berjalan mulus. Belum lagi suku bunga dinaikkan, pasar sudah mengantisipasi setiap pertemuan The Fed (Federal Open Market Committee, atau FOMC) dengan kenaikan kurs dolar AS. Kejadian ini terus berulang sepanjang 2015. Akibatnya, The Fed terus-menerus batal menaikkan suku bunga. Pasar pun terus bergejolak. Padahal, setiap kali kurs dolar AS terapresiasi (menguat), sebenarnya perekonomian AS dirugikan. Daya saing produk-produk AS akan menurun. Sementara itu, di sisi lain, pemerintah Tiongkok justru melakukan devaluasi yuan (renminbi) dalam rangka mendorong daya saing produk-produknya yang mulai terganggu oleh kenaikan upah buruh dan harga tanah di sepan jang Pantai Timur Tiongkok. Situasi ini terus berlangsung sepanjang tahun hingga November 2015. Lalu, sampai kapan keadaan ini akan berlanjut? Yellen harus menghentikannya. Tatkala data statistik ekonomi AS sudah baik seperti sekarang, tidak perlu ada lagi yang ditunggu. Perekonomian AS tumbuh 2,5%, inflasi rendah mendekati 0%, pengangguran 5%, dan daya serap tenaga kerja di atas 200.000 per bulan, bahkan pernah melebihi 300.000 per bulan. Ini momentum yang tepat, sudah tidak ada yang bisa diharapkan lebih baik lagi, dari pada saat ini. Inilah alasan kenapa Yellen akhirnya berani menaikkan FFR dari 0,25% men jadi 0,5%. Ternyata hal ini tidak sampai memicu rupiah untuk melemah lebih lanjut. Rupiah justru mulai beringsut menguat. Kenapa? Saya menduga pelemahan rupiah sudah dicicil sepanjang 2015 atau dengan kata lain kemungkinan kenaikan FFR sudah diperhitungkan (priced in) para investor. Rupiah bahkan sudah terlalu murah (unvervalued) sehingga depresiasi lanjutan tidak diperlukan. Di sisi lain, saya juga meyakini sentimen positif terhadap AS juga tidak mungkin terus-menerus terjadi. Semua itu tetap ada batasnya. Disini tidak berlaku adagium the sky is the limit. Tidak mungkin limitless. Semua bakal ada batasnya. Contohnya, indeks harga saham New York yang pernah kena euforia hingga 18.300, akhirnya terkoreksi tajam hingga pernah 15.700. Kini indeks tampak mulai normal dan stabil di level 17.000-an. Akhir pekan lalu indeks di New York terpental ke 17.128. Atas dasar ini saya meyakini rupiah tidak layak berada di level Rp14 ribu, apalagi Rp15 ribu per US$. Itu sama sekali tidak merefleksikan fundamental ekonomi yang kita miliki. Rupiah mestinya di level yang lebih kuat, misalnya, antara Rp13 ribu hingga Rp13.600 per US$. Karena itu, saya tidak sepakat dengan pemerintah yang menetapkan asumsi rupiah dalam APBN 2016 sebesar Rp 13.900 per US$. Itu sama sekali terlalu pesimistis dan tidak menunjukkan kemauan bekerja keras. Mestinya pemerintah harus menetapkan target yang lebih bermartabat, misalnya, Rp13.600 per US$. Jika rupiah mulai berada pada level yang logis di bawah Rp14 ribu per US$, sedangkan inflasi sepanjang 2015 bisa dijinakkan ke 2,87%, ruang penurunan suku bunga mulai terbuka pada Januari 2016. Saya perkirakan BI rate sudah bisa mulai diturunkan ke 7,25%, dari level 7,5% saat ini. Bila hal itu dapat direalisasikan, kita boleh berharap pertumbuhan kredit industri perbankan yang saat ini hanya 10% dapat ditingkatkan hingga maksimal 15% pada 2016. Selanjutnya, hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari 4,8% (2015) menjadi 5,2% (2016). Di saat itulah kita boleh merangkai asa menaikkan penerimaan pajak, yang tahun ini mengalami kekurangan penerimaan (shortfall) hingga Rp250 triliun. Karena itu, saya menyambut baik ide Menteri Perekonomian Darmin Nasution untuk segera merevisi penerimaan pajak 2016, yang dianggarkan di atas Rp1.500 triliun. Sebagai mantan Direktur Jenderal Pajak, Darmin Nasution pasti memiliki indra keenam yang baik untuk mendeteksi kelayakan target penerimaan pajak. Akhirnya, kita sikapi kenaikan suku bunga The Fed dengan tenang. Itu hal yang memang mesti terjadi atau sebuah keniscayaan yang tertunda. Sementara itu, dengan berbekal pengendalian inflasi 2,87% pada 2015, itu akan menumbuhkan ruang untuk menurunkan BI rate, yang selanjutnya dapat memicu kenaikan pertumbuhan kredit, kemudian kenaikan pertumbuhan ekonomi 2016. Karena itu, tetaplah bersemangat menyambut 2016 dan selamat tinggal 2015 yang ‘aneh’ dan sulit ditebak. ●

Menjaga Optimisme Pascasuku Bunga AS Ronny P Sasmita  ;  Analis Ekonomi Politik Internasional Financeroll Indonesia

                                           MEDIA INDONESIA, 19 Desember 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

THE Federal Reserve atau Bank Sentral AS akhirnya memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25%. Ini merupakan kenaikan pertama bagi suku bunga AS sejak 2006 silam. Langkah The Fed itu kemudian menyebabkan pergeseran pada kisaran tingkat suku bunga pinjaman semalam AS, yakni menjadi 0,25% hingga 0,50%. Kebijakan kenaikan suku bunga The Fed tentu bisa menyebabkan guncangan terhadap perekonomian global dan dapat meningkatkan tekanan bagi Inggris agar ikut menaikkan suku bunga. Akhirnya negara-negara berkembang akan mengikuti langkah yang sama untuk mempertahannya modal-modal global agar tak beterbangan keluar. Dilema lainya ialah kenaikan suku bunga acuan yang berarti biaya pinjaman akan semakin mahal untuk negara berkembang. Padahal, beberapa waktu belakangan, emerging market mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dan harap-harap cemas akibat ancaman capital outflight. Bahkan ada kecemasan kenaikan suku bunga The Fed akan semakin memperparah perlambatan ekonomi negara berkembang. Sebab, tingginya suku bunga di AS akan semakin memperkukuh posisi mata uang dolar. Sebagaimana diketahui, mata uang dolar dipergunakan di banyak negara dan perusahaan dan dipastikan akan menciptakan efek bola salju kepada negara yang menggunakannya dan kepada instrumen investasi yang berbasiskan mata uang ‘Negeri Paman Sam’ tersebut. Selain itu, efek strong dollar akan menekan harga minyak dunia yang kemudian ikut memperparah harga komoditas-komoditas andalan ekspor negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Lihat saja harga CPO, batu bara, karet, dan nikel, misalnya, yang terus tergerus penguatan dolar dan pelandaian permintaan global. Terpangkasnya harga komoditas-komoditas ini kemudian menyunat pemasukan negara dari sisi pajak komoditas ekspor, seperti yang dialami sektor perpajakan Indonesia akhir tahun ini. Tak hanya sampai di situ, Bank sentral AS (The Fed) juga akan terus memantau data inflasi dan lapangan kerja untuk menentukan waktu kenaikan suku bunga lanjutan yang kemudian akan dilangsungkan beberapa kali sepanjang 2016 dan 2017. Pernyataan itu disampaikan Gubernur The Fed Janet Yellen tidak lama setelah menaikkan suku bunga a cuan 0,25% basis poin. Setelah pengumuman penaikan suku bunga, sejumlah bank besar di ‘Negara Paman Sam’ juga ikut menaikkan suku bunga dasar kredit dari 3,25% menjadi 3,50%. Kenaikan suku bunga The Fed semakin memperlebar perbedaan arah kebijakan dengan kawasan Eropa dan Tiongkok. Seperti diketahui, saat ini Eropa tengah mengimplementasikan kebijakan pelonggaran moneter. Pada awal bulan ini, misalnya, Bank Sentral Eropa memangkas tingkat suku bunga deposito dari minus 0,2% menjadi minus 0,3%. Bank sentral Eropa juga mempertahankan program stimulus senilai 60 miliar pound sterling dan berkemungkinan akan memperluasnya jika kondisi keadaan semakin tak terkendali. Begitu pula dengan Tiongkok yang sudah enam kali memangkas suku bunga sejak Juni tahun lalu dan menginjeksikan likuiditas berlimpah ke dalam pasar keuangan untuk mempertahankan nilai yuan dan menghindari ancaman pelarian modal ke luar negeri. Dengan beberapa pertimbangan tersebut, dari sisi non-Amerika, The Fed bisa saja dianggap kurang mengkhawatirkan tingkat pertumbuhan ekonomi global yang telah berkali-kali dipangkas, baik oleh Bank Dunia maupun oleh IMF. Namun, kita juga patut memperhatikan apa sebenarnya yang melatarbelakangi keputusan bulat para pengambil kebijakan di dalam FOMC tersebut. Setidaknya ada beberapa hal fundamental yang menjadi pertimbangan dalam kebijakan itu. Dari pernyataan komite pasar terbuka The Fed bisa dilihat bahwa hal-hal seperti pemulihan di pasar tenaga kerja pada 2015, yaitu optimisme akan meningkatnya inflasi AS dalam jangka menengah ke level target 2%. Tingkat inflasi AS sebenarnya belum menyentuh level yang diidamkan The Fed, tingkat pengangguran untuk Oktober dan Desember sudah sangat memuaskan, bahkan untuk Oktober sudah mencapai angka 5%, yang kemudian dianggap sebagai modal awal terbentuknya inflasi pada waktu-waktu mendatang. Dengan demikian, wajar kiranya jika inflasi menjadi titik catatan tersendiri bagi The Fed. Mereka bahkan berjanji akan terus mengawasi tingkat inflasi dan tenaga kerja untuk memutuskan kapan kenaikan suku bunga selanjutnya dapat diterapkan. Pimpinan The Fed Janet Yellen mengatakan komite sangat optimistis perekonomian AS akan terus membaik sehingga kenaikan suku bunga selanjutnya tinggal menunggu waktu. Namun, bagaimanapun, perkembangan ekonomi AS untuk waktu-waktu mendatang tentu akan tetap menjadi pedoman bagi para pengambil kebijakan The Fed apakah kenaikan akan berlangsung secepatnya atau malah ditunda lagi sampai waktu yang tak ditentukan. Karena sebagaimana diakui Yellen sendiri, kelemahan ekonomi AS masih ada di pasar tenaga kerja, terutama soal pertumbuhan tingkat upah, yang akan menghalangi terbentuknya tingkat inflasi moderat sebagai prasyarat kenaikan suku bunga. Namun, dia juga mengingatkan, jika The Fed terus menunda kenaikan suku bunga, itu dapat memaksa pemberlakuan pengetatan kebijakan yang terlalu cepat sehingga memicu resesi yang lain. Proyeksi The Fed dalam jangka menengah untuk suku bunga ialah sebesar 1,5% pada 2016 dan 2,5% pada 2017. Untuk level suku bunga normal di kisaran 3,5% hingga 2018 atau hingga perekonomian AS semakin solid, The Fed tampaknya belum mempunyai proyeksi sama sekali. Hal itu sangat bisa dipahami karena sejatinya ekonomi AS masih tergolong cukup mengecewakan sehingga pilihan yang tersisa ialah menaikkan suku bunga dengan sangat berlahan dan bertahap sesuai dengan progres positif yang terbentuk dalam perekonomian nasional AS. Nilai tukar rupiah dibuka menguat tipis 0,04% atau 6 poin ke level Rp14.065 setelah kenaikan suku bunga The Fed (17/12). Sehari sebelumnya, rupiah ditutup melemah 25 poin atau 0,18% ke Rp14.071 per dolar AS pada perdagangan Rabu (16/12). Investor pasar valas tampaknya sedang bersiap menghadapi potensi depresiasi dolar yang biasanya terjadi pascakenaikan suku bunga The Fed. Secara historis, dolar selalu terdepresiasi setelah menguat tajam seusai siklus pengetatan moneter di AS pada 2004, 1999, dan 1994. Indeks harga saham gabungan (IHSG) langsung melonjak 1,31% di pembukaan, menguat 58,67 poin ke level 4.542,12 pada Kamis (17/12). Penguatan terjadi sejalan dengan pergerak an bursa saham global dan regional Asia setelah keputusan The Fed. Sementara itu, sehari sebelumnya, pada Rabu (16/12/), IHSG ditutup menguat 1,68% atau naik 74,28 poin ke level 4.483,45. Sinyal positif pada pasar keuangan ini harus diimbangi dengan kinerja ekonomi riil untuk mempertahankan kepercayaan pasar terhadap Indonesia. Buruknya catatan neraca perdagangan untuk November harus menjadi catatan pemerintah untuk memulai tahun depan. Selain itu, lebarnya shortfall penerimaan pajak akhir tahun ini juga harus segera dicarikan solusi agar tidak terulang di tahun mendatang yang kemudian malah mengganggu rencana pembangunan strategis pemerintah, terutama untuk sektor infrastruktur yang telah diprioritaskan agar proyeksi pertumbuhan bisa tetap dijaga dan perlambatan lebih lanjut bisa dicegah. ●