|
Sistem
Ekonomi (Baru)?
Candra Fajri Ananda ; Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Brawijaya
|
KORAN
SINDO, 05 Maret 2018
|
Penilaian bos International
Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde agaknya telah sedikit melambungkan asa
mengenai perkembangan perekonomian Indonesia di masa depan. Setidaknya dalam
pandangan IMF, proyeksi perekonomian kita akan semakin cerah di beberapa
tahun ke depan. Hasil dari reformasi struktural, kebijakan belanja yang
terfokus, investasi besar-besaran di sektor infrastruktur, pendidikan, dan sosial
serta bauran kebijakan jangka pendek akan segera terlihat bagaimana dam
paknya terhadap pertumbuhan. Kekuatan ekonomi kita juga di bi lang cukup tangguh
untuk mengendalikan munculnya ber bagai potensi/risiko sistemik sehingga IMF
berani memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan melesat menjadi 6,5%
pada 2022. Namun ada juga pesan tersirat yang perlu dilakukan Indonesia untuk
mewujudkan itu semua.
Pertama, mobilisasi kebijakan yang
mendorong peningkatan penghasilan negara harus terus diamankan untuk menjaga
kekuatan belanja di tahun-tahun berikutnya. Pesan ini seperti “menembak”
otori - tas perpajakan dan bidangbidang perekonomian lainnya yang selama ini
berfungsi agar proses ekstensifikasi dan inten - sifikasi pajak bisa
dilakukan secara optimal. Kedua, Indo nesia perlu lebih memper ha ti kan lagi
sumber kekuatan uta manya di bidang perekonomian yang terpusat pada kinerja
kon sumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor.
Reformasi struktural yang diga -
dang-gadang mampu mero ketkan pertumbuhan seharusnya dimulai dari dampak
positif dan sistemik terhadap kinerja keti - ga nya. Apalagi dengan kekuat -
an fiskal yang semakin terbatas, ada baiknya pula jika peme - rintah bisa
mengendalikan “nafsunya” untuk berbelanja se - mua kebutuhan secara seka li -
gus. Kekuatan belanja kita ma - sih di level rumah tangga se der - hana. Jadi
kita perlu lebih ber - hati-hati dalam menyusun ke - bijakan (belanja) agar
tidak layu sebelum berkembang. Dan ketiga, mungkin ini statemen yang bisa
dibilang paling menarik.
Demi meng - gapai kinerja yang
baik untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, sekaligus kondisi
makroekonomi yang terjaga serta mitigasi risiko sis - temik baik dari
lingkungan eks - ternal (global) maupun inter - nal, perlu ada penyegaran sis
- tem ekonomi Indonesia yang lebih dinamis. Penyegaran yang dimaksud Lagarde
mengarah pada bagaimana agar sistem perekonomian kita kian meng - akomodasi
adanya revolusi di - gital dan skema kebijakan yang lebih inklusif. Secara
normatif memang ada benarnya. Akan tetapi betulkah kita sudah me - merlukan
adanya sistem eko no - mi yang baru? Apa “kesalahan” dari sistem ekonomi yang
su - dah ada?
Sistem
Eksisting
Jika berbicara mengenai sis - tem
ekonomi, dalam kondisi eksisting dunia seakan terbelah menjadi dua kutub
besar dalam gaya perekonomian, yakni yang menganut sistem ekonomi ka - pi
talis (liberal) dan penganut so sialis. Sebagian negara lain - nya mengaku
menganut cam - pur an keduanya (sistem eko no - mi campuran). Namun penulis
berani menjamin tidak ada satu negara pun yang mampu betulbetul berdiri di
tengah-tengah keduanya.
Secara umum, per - be daan dalam
implementasi lebih banyak dipengaruhi tata nilai, perilaku masyarakat, dan
norma yang berlaku di negara tersebut. Memang tidak ada yang sa - lah ketika
sebuah negara me - milih salah satu, misalnya men - jadi kapitalis, sosialis,
atau bah - kan menggabungkan keduadua nya. Karena semua sistem ma sing-masing
menawarkan ciri khas yang bisa dinilai ke le - bih an dan/ataupun kelemah -
an nya.
Cara sederhana untuk membedakannya
terletak pada seberapa besar peran peme rin - tah vs pasar (pihak non-pe me -
rintah/swasta) mengelola sum - ber daya yang dimiliki. Negara kapitalis
biasanya dicorakkan pada sektor swastanya yang sa - ngat dominan dalam per
gerak - an ekonomi, sebaliknya dalam sistem sosialis peran sektor swasta
terbilang minor karena pemerintah memegang kendali yang teramat besar da lam ke
- bijakan perekonomian nya. Seiring dengan dinamika yang terus berjalan,
mungkin kini tidak ada lagi negara yang secara powerful menjalankan sistem
kapitalis atau sosialis.
Amerika Serikat yang dulu getol
mengampanyekan liberalisme pada kenyataannya sistem perekonomiannya mulai
diinter - vensi pemerintah secara struk - tural. China yang dulu dikenal
sebagai simbol sosialisme juga semakin lebar membuka keran investasi asing untuk
ikut me - ngembangkan perekonomian negaranya. Karena itu bisa di - bilang
kini tidak ada lagi negara yang sifatnya kaku dalam sis - tem perekonomian.
Secara filosofis, ada baiknya jika sistem yang dianut berbasis tata nilai
lokal yang memang sudah dikenal dan sedang di - jalani oleh masyarakat.
Sebuah sistem tidak bisa begitu saja dipaksakan meskipun ketika diterapkan di
negara/wilayah lain bisa memberikan kemaju - an.
Bagi masyarakat yang pada umumnya
masih memiliki bu - daya gotong-royong, akan sulit dipaksa menjalankan sistem
kapitalis yang cenderung ber - tarung satu sama lain. Ke - mungkinan
terbesarnya me re - ka justru akan “hancur” karena konsep persaingan yang
tidak siap dihadapi. Sama halnya de - ngan mereka yang terbiasa hi - dup
dalam persaingan, akan sulit dipaksa untuk hidup ala sosialis yang cenderung
“sama rasa sama rata”. Ketika per - saingan yang selama ini mem - buat mereka
terus bergerak menjadi yang terbaik mulai me - ngendur, mereka akan ke su -
litan untuk mengoptimalkan efforts ekonominya.
Ekonomi kita sering di se -
but-sebut lebih berdasarkan pada ajaran Pancasila ketim - bang menganut
sistem-sistem yang ada di dunia. Entah di mana letak perbedaannya de - ngan
sistem ekonomi campur - an, yang jelas roda pereko no mi - an kita secara
substansi me mi - liki roh yang hampir sama de - ngan sistem campuran. Di da
- lamnya kebebasan individu untuk memaksimalkan utili - tas nya masih diberi
ruang dan pemerintah juga melindungi kaum-kaum yang terbilang mar ginal dalam
perekonomian de ngan berbagai kebijakan so - sial (social insurance).
Saat ini persoalan pem ba - ngunan
di lingkup ekonomi su - dah sangat jelas berada di pe lu - puk mata. Misalnya
per soal an ketimpangan (indeks gini dan antarwilayah) serta degra dasi
lingkungan yang cukup be sar. Selain itu capaian tingkat per - tumbuhan
ekonomi kita akhirakhir ini tidak terlalu meng gem - birakan bila di ban
dingkan de - ngan satu dekade sebelumnya dan ini semakin kompleks saat
berlaku era desentralisasi di mana tiap daerah lebih ber orien - tasi pada
kepen tingan dae rah masing-masing, tidak me lihat dampaknya pada dae rah se
kitarnya.
Pertanyaan nya, apa kah
permasalahan be sar itu bisa di - selesaikan dengan merom bak sistem ekonomi
yang ada? Penulis lebih memilih kon - teks substansial ketimbang berdebat
soal labelisasi sistem yang seharusnya diterapkan di Indonesia. Terlepas apa
pun dog manya, jika tidak sesuai de - ngan karakteristik Indonesia yang khas
dan multikultural, itu semua (diskusi atau perde bat - an) akan menjadi sia-sia.
Kita lebih baik memusatkan energi kita untuk segera menuntaskan beragam
persoalan struktural. Misalnya terkait upaya untuk menjaga kinerja sumbu
utama pertumbuhan ekonomi kita yang berasal dari konsumsi, investasi, dan
ekspor agar tetap bergairah.
Negara lebih dibu - tuhkan
tenaganya untuk me - ngembangkan ketiga sumbu ter sebut ketimbang sekadar “me
nuruti” usulan IMF. Para founding fathers kita se - lama ini sudah menitipkan
wa - risan yang begitu berharga de - ngan membangun prinsip da - sar UUD 1945
dalam bereko no - mi dengan mengarusutamakan tindakan partisipatif dan lebih
banyak menggunakan sumber daya lokal (SDM dan SDA). Di luar itu kita
dibebaskan untuk mengatur gaya kebijakan secara makro dan mikro, yang ter -
penting hasilnya bisa efektif dan efisien untuk pemba ngun - an nasional.
Penegakan prinsip dasar UUD 1945
menjadi sa - ngat penting untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan bagi
semua kalangan. Kalaupun memang sistem yang ada memang sangat men - desak
untuk diperbarui, mung - kin hanya beberapa aspek saja yang selama ini memang
sudah waktunya dievaluasi. Misalnya terkait kerangka kelembagaan hu kum, tata
nilai dan norma yang selama ini menjauh dari sisi efisiensi, keadilan, dan
inklu sivitas.
Penulis bersepakat jika atur
an-aturan yang selama ini melahirkanbiayaekonomiting gi segera diganti.
Sebalik nya ke bi - jakan-kebijakan yang ter hi tung masih melindungi
kaum-kaum marginal jangan sampai digang - gu gugat karena tidak se mua
masyarakat memiliki keber untungan dalam ber ekonomi. Lini-lini ekonomi yang
ma - sih cukup prospektif juga ja - ngan ditinggalkan. Kita me mi - liki
berjuta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mayoritas digerakkan
sumber daya lokal.
Jumlahnya juga men jadi mayoritas
dari jumlah unit usaha dan tenaga kerja yang terserap. Nah selama ini UMKM
juga sering menjadi penyelamat perekonomian kita karena tidak cukup terganggu
dengan konstelasi perekono - mian global yang sering tidak me nentu. Namun
pada waktu men datang daya tahan UMKM bisa saja tergerus seiring se - makin
menggilanya globalisasi ekonomi. UMKM harus bersiap-siap untuk “berperang” secara
vis a vis dengan perusahaan global. Oleh karena itu pemerintah perlu
melindungi agar UMKM bisa terjaga eksistensi.
Salah satu caranya adalah dengan
menjaga agar UMKM tetap mampu mengakses input (bahan baku, modal, teknologi,
tenaga kerja) dan output (pemasaran) secara bebas. Bahkan kalau bisa juga ada
industrial linkages antara UMKM dan industri besar agar masing-masing bisa
terspesialisasi dan memaksimalkan sumber dayanya. Seiring menggeliatnya
perekonomian dari bawah, harapan pemerintah untuk memak simalkan penghasilan
negara juga akan meningkat dengan bertambahnya jumlah objek pajak pendapatannya
di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Tinggal bagaimana cara pemerintah
untuk mengamankan potensi-potensi yang ada untuk terus berkembang.
Kesimpulannya, semua sistem
ekonomi itu baik selama mampu menghidupkan semangat sumber daya di dalamnya
untuk terus memajukan pereko nomian suatu negara. Sangat penting diperhatikan
bahwa seluruh sumber daya yang dimiliki harus dilibatkan, dimanfaatkan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa itu, sistem
apa pun yang di terapkan tiada manfaatnya dan pada saatnya akan membawa
kehancuran dan kemerosotan bangsa itu. ●
|
