Tampilkan postingan dengan label Poonam Khetrapal Singh. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Poonam Khetrapal Singh. Tampilkan semua postingan

Selasa, 07 Juni 2016

Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal di Asia Tenggara

Asia Tenggara Eliminasi Tetanus

Maternal dan Neonatal

Poonam Khetrapal Singh ;   Direktur WHO untuk Kawasan Asia Tenggara
                                              MEDIA INDONESIA, 04 Juni 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

ELIMINASI tetanus maternal dan neonatal merupakan satu langkah menuju kesehatan yang lebih baik bagi bayi baru lahir dan para ibu. Di 11 negara anggota WHO kawasan Asia Tenggara (SEAR), tetanus pada ibu dan bayi baru lahir tak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. Berikut bagaimana kita dapat mempertahankan keadaan ini.

Kawasan Asia Tenggara telah berhasil melakukan eliminasi terhadap tetanus maternal dan neonatal sebagai masalah kesehatan yang besar.
Dengan meningkatnya cakupan imunisasi dan akses terhadap layanan kesehatan, jumlah ibu dan bayi baru lahir yang mengalami kematian yang menyakitkan karena tetanus menurun hingga di bawah 1 kasus setiap 1.000 kelahiran hidup di setiap kabupaten/kota.

Ini suatu capaian besar. Di 1989, ketika dimulai perang terhadap tetanus neonatal (bayi berusia di bawah 28 hari), yang juga berarti tetanus pada ibu, setiap tahunnya sekitar 787 ribu bayi baru lahir di seluruh dunia meninggal karena racun tetanus. Sebagai dampak dari keadaan tak higienis pada saat persalinan dan penanganan pemotongan tali pusar, racun ini mengakibatkan infeksi, menyebabkan kejang saraf, rahang terkunci, dan hampir selalu berujung pada kematian.

Dengan keberhasilan eliminasi baru-baru ini di India dan Indonesia, kawasan WHO Asia Tenggara yang terdiri atas 11 negara (Bangladesh, Bhutan, DPR Korea, India, Indonesia, Maladewa, Myanmar, Nepal, Sri Langka, Thailand, dan Timor Leste) telah mencapai tahapan penting. Meskipun prosesnya memerlukan waktu lebih lama daripada yang diharapkan, eliminasi merupakan kemenangan yang harus kita hargai. Di saat yang sama, kemenangan tak berarti segalanya selesai.

Tak seperti polio atau cacar, risiko tetanus maternal dan neonatal tetap ada. Spora tetanus terdapat secara permanen di lingkungan kita, yang berarti jika terjadi kemunduran upaya kesehatan masyarakat, ibu dan bayi baru lahir tetap dapat menjadi korban tetanus. Eliminasi perlu dilihat sebagai upaya tak berkesudahan. Memperkuat upaya kesehatan yang memfasilitasi keberlanjutan eliminasi akan menjamin kelangsungan kesehatan ibu dan bayinya.

Menjaga kelangsungan dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan bermutu bagi ibu dan bayi baru lahir amatlah penting. Dengan memastikan akses bagi ibu hamil untuk mendapatkan layanan kesehatan kehamilan dan persalinan yang aman, sistem kesehatan berarti dapat menekan risiko infeksi tetanus dan komplikasi fatal lainnya. Meskipun negara-negara di kawasan ini telah mencapai kemajuan, momentum ini perlu dipercepat. Strategi inovatif harus digunakan untuk menjangkau mereka yang tak terjangkau, seperti melatih pemberi layanan persalinan yang cakap dan menyediakan dana bagi ibu untuk melahirkan di fasilitas kesehatan.

Cakupan imunisasi juga harus dipertahankan dan ditingkatkan. Ibu hamil harus menerima vaksin tetanus-toxoid (TT) dan kombinasi vaksin lain sebagai suatu prioritas sesuai dengan tahap-tahap kehamilan. Sebagaimana diperlihatkan program imunisasi bagi calon pengantin di Indonesia, upaya terobosan tak terbatas diberikan kepada ibu hamil atau bayi baru lahir.

Imunisasi tetanus tak hanya menjadi bagian dari imunisasi rutin pada bayi baru lahir, imunisasi penguatan harus diberikan sesuai dengan usia anak-anak usia berikutnya. Tempat yang baik untuk upaya ini ialah di sekolah. Terlepas dari status validasi yang baru saja diperoleh kawasan ini, otoritas kesehatan harus memastikan tetanus maternal dan neonatal tetap berada dalam daftar penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, dan kesempatan unt uk imunisasi tetanus tetap didapatkan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat menjadi bagian tak terpisahkan. Masyarakat yang memiliki kesulitan mencapai akses layanan kesehatan atau tak memiliki pengalaman perlu didorong untuk bersemangat, bergerak, dan mengambil manfaat layanan bagi ibu dan bayi yang baru lahir. Pesan-pesan imunisasi dan persalinan aman harus menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan menjangkau masyarakat dan disebarkan ke kelompok rentan.

Praktik tradisional yang berisiko membahayakan keselamatan dan kesehatan ibu dan bayi perlu dipertimbangkan untuk tidak dilakukan sembari upaya terus dilakukan guna membangun kepercayaan, rasa hormat, dan merengkuh seluruh bagian masyarakat. Pengalaman positif dalam berhubungan dengan petugas kesehatan berdampak luas, tak hanya bagi individu, tapi juga komunitas.

Sistem surveilans yang aktif dan efektif sangat vital untuk memantau kemajuan di area-area kunci di atas. Kegagalan di salah satu upaya dapat berarti kematian ibu dan bayi karena infeksi tetanus. Dengan pengawasan melekat terhadap kejadian tetanus pada ibu dan bayi, pemerintah dapat mengevaluasi dampak upayanya. Jika terdapat kekurangan, segera memperbaikinya. Jika terjadi kasus tetanus, perlu dikaji secara mendalam penyebabnya guna memastikan kejadian serupa tak berulang. Seberapa pun hebatnya pencapaian eliminasi, satu kematian ibu dan anak karena tetanus tetap tak layak terjadi.

Bersamaan dengan menyelenggarakan surveilans rutin terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, WHO berkomitmen mewujudkan Tujuan Pembangunan Milenium yang sebelumnya tak tercapai karena keterkaitannya dengan kesehatan ibu dan bayi, yang hilirnya menyumbang pemberantasan tetanus.

Kerja untuk mencapai cakupan kesehatan menyeluruh (universal health coverage) satu prioritas WHO Asia Tenggara akan meningkatkan keseteraan kesehatan dan memastikan lenyapnya kecenderungan terjadinya tetanus pada komunitas rentan.  Bukanlah suatu kebetulan bahwa negara-negara pertama yang berhasil melakukan eliminasi ialah negara bersistem kesehatan terkuat?

Eliminasi tetanus maternal dan neonatal sebagai masalah kesehatan yang besar di Asia Tenggara perlu dirayakan. Inilah waktu teraman dari ancaman tetanus, bagi bayi yang baru dilahirkan di kawasan ini. Namun, kita tak dapat lengah. Tetanus maternal dan neonatal tetaplah beban yang dapat kembali dalam jumlah besar.

Dengan meningkatkan jangkauan dan mutu layanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir, meningkatkan cakupan imunisasi, meraih dukungan lebih besar dari masyarakat, dan memastikan surveilans yang teliti, kita dapat meniadakan kemungkinan terjadinya kembali tetanus maternal dan neonatal. ●

Jumat, 08 April 2016

Memperkuat Upaya Pengentasan Tuberkulosis

Memperkuat Upaya Pengentasan Tuberkulosis

Poonam Khetrapal Singh ;   Direktur Regional, WHO Kawasan Asia Tenggara
                                               MEDIA INDOESIA, 07 April 2016

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

SEBAGAI bagian dari pembaruan upaya pengentasan penyakit tuberkulosis End TB, kita perlu kembali ke prinsip-prinsip utama kesehatan masyarakat. Tuberkulosis (TB) ialah masalah kesehatan masyarakat global. Pada 2014, 9,6 juta orang di seluruh dunia terinfeksi penyakit ini dan 1,5 juta penderita TB meninggal dunia. Di kawasan Asia Tenggara, kawasan dengan jumlah penderita TB terbanyak di dunia, penyakit ini membunuh 460 ribu orang setiap tahun dan menjangkiti 340 ribu anak. Upaya keras memberantas TB selalu dilakukan tetapi dengan upaya yang ada sekarang, keadaan tak akan berubah, orang tetap jatuh sakit, menderita, dan meninggal karena TB.

Di awal tahun ini, sebuah upaya diluncurkan untuk melawan TB, dan mengubah keadaan. End TB Strategy bertujuan untuk menekan angka kematian sebesar 95% dan memotong kasus baru hingga 90% pada 2035. Dengan begitu, mewujudkan 'Kawasan tanpa Kematian, Kesakitan, dan Penderitaan akibat TB'. Meskipun ambisius, target ini dapat dicapai dengan strategi yang didasarkan pada tiga pilar. Pertama, pentingnya integrasi layanan dan pencegahan berbasis pasien. Kedua, kebijakan dan sistem penunjang yang kuat. Ketiga, intensifikasi riset dan inovasi. Ini berarti pemerintah menciptakan dan memberlakukan kebijakan yang mendukung faktor sosial, ekonomi, dan perilaku yang memengaruhi perawatan dan pengendalian TB, serta secara khusus menciptakan kebijakan bagi masyarakat yang paling rentan.

Pemerintah perlu berusaha keras memastikan dilakukannya deteksi dan perawatan dini bagi penderita TB sementara untuk mengendalikan penyakit yang terkait dengannya. Pemerintah juga perlu menganggarkan cukup dana untuk program TB dan mendorongnya dengan komitmen politis. Riset perlu diperkuat untuk memastikan upaya yang dilakukan telah efektif, yang berarti penggunaan secara efektif APBN. Lebih penting lagi, pemerintah perlu memperkecil dampak TB terhadap keadaan keuangan keluarga yang perlu mengeluarkan dana untuk berbagai keperluan dalam rangka berobat. Pengentasan kemiskinan, peningkatan gizi, kondisi hidup, dan kerja yang lebih baik sangat berpengaruh pada upaya mengendalikan TB. Ini semua memerlukan perubahan di masyarakat secara luas.

Cara paling efektif di kawasan ini untuk mengendalikan TB ialah dengan meningkatkan cakupan layanan kesehatan. TB sering menimpa kalangan ekonomi lemah dengan lingkungan yang kurang sehat. Minimnya layanan kesehatan sering membuat TB tidak terdeteksi dan pasien tak mendapat pengobatan yang diperlukan. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan bermutu baik akan meningkatkan kemampuan mencegah, mengobati, dan menghapus TB serta penyakit terkait, misalnya HIV/AIDS.
Keberhasilan pengendalian TB akan berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi.

Kelompok masyarakat memiliki peran penting mendukung pemerintah dalam peningkatan layanan kesehatan. Hak anggota masyarakat tertera pada Perjanjian Internasional untuk Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya perlu diterapkan. Perubahan harus berjalan langgeng dan jaminan kesehatan menyeluruh menjadi elemen yang sangat berharga. Kesadaran akan perlunya peningkatan cakupan, pengentasan epidemi TB di kawasan Asia Tenggara, terutama terkait dengan resistensi terhadap obat-juga memerlukan kerja sama antarnegara. Penguatan pencegahan, pengobatan, dan pengendalian TB di seluruh negara berarti membentuk kerangka pengelolaan antarnegara terhadap perawatan dan pengobatan bagi kelompok rentan di setiap bagian kawasan. Ini dapat diraih dengan upaya kolektif semua negara, mengingat penyakit tak kenal batas negara.

Pada Hari TB Sedunia dan awal kerja intensif WHO untuk 'End TB', kita berkesempatan untuk bersama-sama memperbarui resolusi terhadap TB.
Jangan sampai kita kehilangan kesempatan memanfaatkan momentum ini. ●

Kamis, 11 September 2014

Pemerintah Berperan Penting Mencegah Bunuh Diri

Pemerintah Berperan Penting Mencegah Bunuh Diri

Poonam Khetrapal Singh  ;   Direktur Regional WHO untuk Asia Tenggara
MEDIA INDONESIA, 10 September 2014

                                                                                                                       
                                                      

DI duniai ini setiap 40 detik, seseorang mengakhiri hidupnya sendiri. Bagi keluarga, kawan, dan lingkung an sekitar, dampaknya begitu besar dan mendalam. Berdasarkan laporan global terkini yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada 2012 saja 800 ribu orang meninggal karena bunuh diri. Estimasi tingkat bunuh diri di 11 negara anggota WHO di kawasan Asia Tenggara lebih tinggi daripada kawasan lain. Karena bunuh diri adalah isu sensitif, bahkan di beberapa negara juga berdampak hukum, kerap kejadiannya tak dilaporkan.

Berdasarkan data yang terkumpul, angka bunuh diri lebih tinggi di negara berpenghasilan tinggi daripada di negara berpenghasilan rendah dan menengah (12,7 berbanding 11,2 per 100 ribu penduduk). Hanya saja, karena jumlah gabungan penduduk negara-negara berpenghasilan tinggi lebih sedikit daripada jumlah gabungan penduduk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (low and middle income countries/LMICs), jumlah kasus bunuh diri di LMICs mencapai 75,5% dari jumlah bunuh diri di seluruh dunia.

Dari jumlah tersebut, 39% di antaranya terjadi di negara-negara kawasan Asia Tenggara, yang jumlah total penduduknya mencapai seperempat dari jumlah penduduk dunia.

Secara umum, lebih banyak laki-laki bunuh diri ketimbang perempuan, tetapi variasi angka rata-ratanya berkaitan dengan status ekonomi negara masing-masing. Di negara kaya, jumlah kasus bunuh diri pada laki-laki 3 kali lebih besar daripada pada perempuan. Di LMICs, rasio perbandingan pria dan wanita ialah 1,5. Di kebanyakan negara, angka bunuh diri paling tinggi pada penduduk usia 70 tahun ke atas.Namun, mereka yang berusia 15-29 tahun juga merupakan kelompok rentan.

Bunuh diri dengan minum pestisida merupakan cara yang digunakan sepertiga dari kasus bunuh diri, terutama di LMICs. Di negara-negara berpenghasilan tinggi, cara yang dipilih ialah gantung diri dan menggunakan senjata api.

Prevalensi, karakteristik, dan cara di berbagai negara berbeda-beda.Dengan begitu, surveilans ketat adalah bagian penting program nasional dan lokal untuk pencegahan bunuh diri. Ini tugas yang sulit mengingat sulitnya pengumpulan data akibat stigmatisasi dan konsekuensi hukum.Hingga negara dan masyarakat dapat melihat bunuh diri sebagai masalah kesehatan dan bantuan pencegahan diberikan maka perubahan sulit terjadi.

Pemerintah berperan penting dalam upaya pencegahan bunuh diri.Langkah pertama ialah membuat strategi nasional dengan komitmen besar bagi pencegahan bunuh diri.Hanya 28 negara di dunia ini yang memiliki strategi tersebut. Dalam hal ini, kerja sama berbagai pemangku kepentingan, publik ataupun swasta, menjadi elemen utama.

Negara perlu mengatur penggunaan bahan yang paling sering digunakan untuk bunuh diri. Di India dan Sri Lanka, pembatasan akses terhadap pestisida telah menurunkan angka bunuh diri. Di Australia, Kanada, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa, pembatasan kepemilikan senjata api berkaitan dengan turunnya angka bunuh diri.

Bagi mereka yang lolos dari upaya bunuh diri, dibutuhkan bantuan lan jutan dari tenaga kesehatan, meng ingat mereka yang gagal bunuh diri berisiko mencoba lagi. Komunitas dapat membantu dengan menum buhkan kemampuan menghadapi masalah serta memberikan rasa didukung dan keterikatan dengan lingkungan. Masyarakat bisa me numbuhkan lingkungan yang saling mendukung dan pemerintah perlu menetapkan contoh agar masyarakat dapat melakukannya.

Media juga dapat berperan mencegah bunuh diri dengan memberi pemahaman pada masyarakat tentang faktor risiko, serta siapa atau organi sasi mana yang dapat memberikan bantuan untuk pencegahan. Media dapat menghindarkan pemberitaan sensasional dan berlebih, serta tak mengungkap perincian kejadian.

Pemerintah dapat bekerja sama dengan media memberi pesan yang menumbuhkan kesadaran, menemukan dan merawat mereka yang memiliki masalah mental dan ketergantungan obat-obatan sedini mungkin, serta memastikan mereka yang rentan mendapatkan perawatan yang diperlukan. Kebijakan kesehatan mental dan konsumsi alkohol perlu terintegrasi dalam pelayanan kesehatan, dan pemerintah perlu mengalokasikan dana untuk program tersebut.

Bunuh diri termasuk dalam 20 penyebab utama kematian di seluruh dunia. Gangguan mental, terutama depresi dan masalah konsumsi alkohol, kehilangan orang yang dicintai, serta latar belakang budaya dan sosial dapat menjadi pencetus bunuh diri.

Secara global, pencegahan bunuh diri belumlah secara tepat dilakukan karena rendahnya kesadaran akan masalah ini, serta kenyataan bahwa bunuh diri masih tabu dibicarakan. Tambahan lagi, pencegahan bunuh diri melibatkan berbagai aspek di luar kesehatan. Diperlukan inovasi untuk pencegahan, dengan pende katan multisektor seperti melibatkan sektor pendidikan, ketenagakerjaan, polisi, hukum, politik, dan media.

Pencegahan bunuh diri adalah titik tolak Rencana Aksi Kesehatan Mental WHO yang disepakati negara-negara anggota WHO pada 2013. Target yang ditetapkan ialah turunnya angka bunuh diri di tiap negara hingga 10% pada 2020.

Laporan baru WHO, Suicide Prevention: A Global Public Imperative (Pencegahan Bunuh Diri: Keharusan Global), adalah imbauan aksi untuk menjadikan pencegahan bunuh diri sebagai prioritas kesehatan masyarakat global. Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia (World Suicide Prevention Day) pada 10 September adalah kesempatan kita untuk menyebarkan pesan me ningkatkan kesadaran dan meng gaungkan upaya bersama untuk melindungi mereka yang rentan terhadap bunuh diri. ●

Selasa, 19 Agustus 2014

Kesiapsiagaan Pengendalian Ebola

                            Kesiapsiagaan Pengendalian Ebola

Poonam Khetrapal Singh  ;   Direktur Regional WHO untuk Asia Tenggara
KOMPAS, 19 Agustus 2014
                                                
                                                                                                                                   

ORGANISASI Kesehatan Dunia telah mengumumkan wabah ebola yang kini terjadi di Afrika Barat sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang patut diwaspadai secara internasional (public health emergency of international concern/PHEIC). Tujuan deklarasi ini adalah untuk mengendalikan wabah yang kini terjadi demi mencegah meluasnya penyebaran ebola melalui koordinasi dukungan internasional. Deklarasi ini juga menjadi tanda kewaspadaan internasional agar negara-negara lain juga bersiap diri. Dengan adanya deklarasi, donor dapat memobilisasi sumber daya mereka.

Hingga kini belum ditemukan kasus ebola di 11 negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di kawasan Asia Tenggara. Sekaranglah waktunya meningkatkan kesiapsiagaan. Upaya tanggap terhadap penyakit ini memerlukan sistem kesehatan dengan surveilans yang peka, pengendalian infeksi, dan mobilisasi masyarakat.

Deteksi dini

Sejak tahun 1976, saat virus ebola pertama dideteksi di Afrika, virus ini telah beberapa kali menyebabkan wabah di beberapa negara Afrika. Virus ebola berpindah dari induk alaminya ke manusia melalui hewan. Ebola menyebabkan banyak kematian dan hingga kini tak ada vaksin ataupun obat yang tersedia untuk mencegah atau menyembuhkan penyakit ini.

Wabah ebola di empat negara Afrika Barat (Guinea, Liberia, Nigeria, dan Sierre Leone) telah berlangsung beberapa bulan dengan jumlah kematian tertinggi dan sebaran terluas sepanjang sejarah wabah ebola. Wabah meluas ke beberapa negara sejalan pergerakan masyarakat melintas batas negara. Besarnya jumlah kasus di pinggiran kota dan di pedesaan menjadikan wabah ebola yang terjadi saat ini sebagai wabah paling menantang dibandingkan dengan wabah-wabah sebelumnya.

Meski risiko penyebaran penyakit ini ke negara-negara di luar Afrika dianggap rendah, tetap saja penting disiapkan penguatan kapasitas nasional untuk deteksi dini. Juga penatalaksanaan dan pengendalian segera. WHO percaya, negara yang memiliki sistem kesehatan yang kuat dapat dengan cepat mengendalikan kasus importasi melalui tindakan pengendalian infeksi sesuai dengan prosedur.

Sementara dunia memusatkan perhatian pada ebola, kita perlu ingat bahwa beberapa penyakit masih dan akan selalu mengancam dunia. Sejak ditemukannya virus ebola tahun 1976, lebih dari 30 patogen jenis baru telah ditemukan. Sindrom pernapasan akut parah (severe acute respiratory syndrome/SARS) dan influenza adalah dua patogen yang telah menyebabkan pandemi dalam milenium terakhir. Untunglah keduanya dapat dikendalikan dalam tempo singkat.

Peraturan Kesehatan Internasional, yang dikenal sebagai IHR (2005), memohon negara-negara agar memberi informasi transparan mengenai penyakit yang berpotensi mewabah lintas negara. Karena itu, perlu kerja sama internasional. Peraturan IHR menyebutkan bahwa surveilans, upaya tanggap, laboratorium, sumber daya manusia, komunikasi risiko, dan kesiapsiagaan adalah pendukung utama deteksi dini dan pengobatan segera.

Pandemik influenza tahun 2009 jelas menunjukkan pentingnya IHR (2005) karena dalam kerangkanya, negara-negara berbagi informasi penyebaran penyakit pada saat penyakit terjadi untuk memungkinkan komunitas global tepat waktu menggalang upaya tanggap terkoordinasi. Sejak penerapan IHR (2005), negara-negara di kawasan Asia Tenggara telah berupaya meningkatkan kapasitas nasional masing-masing. Kemajuan telah cukup terlihat, tetapi masih banyak yang harus ditingkatkan. Banyak negara telah menyusun rencana untuk mencapai tingkat kapasitas yang disarankan sebelum Juni 2016. Untuk membantu negara-negara anggotanya, WHO telah membentuk beberapa jejaring dengan beberapa institusi.

Pada wabah ebola yang terjadi saat ini, lebih dari 100 staf anggota WHO telah dikirimkan ke negara-negara di mana terjadi wabah guna membantu pemerintah setempat. Ratusan pakar global juga telah dimobilisasi. Upaya tanggap sesegera mungkin telah diterapkan berdasarkan perencanaan komprehensif di Afrika Barat. WHO telah mencari dukungan internasional sebesar 101 juta dollar AS agar dapat melaksanakan rencana tersebut dengan efektif.

Tak ada penyakit infeksi yang dapat dikendalikan segera jika masyarakat tak dapat informasi cukup dan diberdayakan untuk melindungi diri mereka sendiri. Pemerintah perlu memberikan informasi yang akurat dan sesuai bagi masyarakat, termasuk untuk pencegahan penularan.

Virus ebola menular melalui kontak dengan cairan tubuh penderita yang terkena virus ebola. Mencegah kontak berarti mencegah penularan. Di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan, pengetahuan tentang perilaku pencegahan yang sederhana, seperti kebersihan tangan dan kewaspadaan pengendalian infeksi, berperan kunci dalam menjaga kesehatan masyarakat.

Tak direkomendasikan

WHO tidak merekomendasikan pelarangan bepergian ke atau dari negara dengan wabah ebola. Pelarangan perjalanan dapat menyebabkan masalah ekonomi dan sosial pada negara tersebut. Salah satu inti IHR adalah perlunya menyeimbangkan kepentingan publik tanpa memberi dampak negatif pada mobilitas dan perdagangan internasional.

Risiko infeksi bagi mereka yang melakukan perjalanan termasuk sangat rendah karena transmisi virus hanya terjadi melalui kontak langsung dengan cairan atau kotoran dari tubuh mereka yang terinfeksi virus ebola. Penularan terjadi dari orang yang memang sudah menunjukkan gejala. Bagi pelaku perjalanan yang sakit, disarankan tidak melakukan perjalanan dan segera berobat jika dicurigai mengidap ebola. Semua negara perlu waspada dan memiliki kemampuan menyaring pelaku perjalanan dari wilayah dengan kasus ebola dan menunjukkan gejala penyakit demam, temperatur tinggi.

Kesiapsiagaan, kewaspadaan, dan kesadaran masyarakat teramat penting bagi keberhasilan memerangi masalah kesehatan masyarakat dengan kompleksitas setara wabah ebola, selain upaya nasional yang efektif berintegrasi dengan dukungan internasional. ●