Uji HAM Perppu No 2/2017

Uji HAM Perppu No 2/2017 Fadillah Agus ;   Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Universitas Atma Jaya Jakarta

                                                      KOMPAS, 25 Oktober 2017

                                                           

Pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2017 di DPR bermuara pada pertanyaan apakah UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan tetap berlaku atau berubah sesuai dengan rumusan Perppu No 2 Tahun 2017. Untuk itu, uji HAM terhadap Perppu No 2 Tahun 2017 perlu dilakukan. HAM diatur pada  Bab XA UUD 1945 yang dijabarkan oleh UU No 39 Tahun 1999. Mereka yang tidak setuju dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 berpendapat beberapa HAM telah dilanggar, antara lain hak berserikat dan berkumpul, hak berpendapat dan hak atas keyakinan politik tertentu. Sebaliknya, mereka yang setuju dengan perppu tersebut mengatakan bahwa dengan adanya kegentingan yang memaksa, pemerintah berhak menerbitkan perppu dan oleh karenanya pembatasan beberapa HAM yang terjadi karenanya adalah sah. Berdasarkan hukum HAM, antara lain diatur dalam Pasal 4 Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR), ada empat syarat dalam melakukan pembatasan atau pengurangan HAM. Pertama, negara sedang dalam keadaan darurat (public emergency). Kedua, keadaan darurat tersebut dinyatakan secara resmi (officially proclaimed). Ketiga, HAM yang dibatasi hanya HAM yang termasuk derogable rights (hak yang dapat dibatasi). Keempat, pembatasan hanya dilakukan terhadap HAM yang benar-benar perlu dibatasi berkaitan dengan situasi darurat yang dihadapi (principle of necessity). Dari empat syarat tersebut, setidaknya dua syarat telah dipenuhi, yaitu tentang derogable rights dan officially proclaimed.  Hak berserikat dan berkumpul, hak berpendapat serta berkeyakinan politik adalah HAM yang boleh dibatasi (derogable rights), yakni ketika negara sedang dalam keadaan darurat, sedangkan HAM yang non-derogable rights tidak boleh dibatasi sekalipun negara dalam keadaan darurat bahkan juga dalam keadaan perang. Non-derogable rights tersebut menurut Pasal 28I UUD 1945 antara lain adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak beragama, dan  hak untuk tidak diperbudak. Adapun syarat officially proclaimed telah terpenuhi dengan adanya pernyataan resmi dari Menkopolhukam Wiranto pada waktu penerbitan perppu yang kemudian dipertegas dengan disebutkannya perihal kedaruratan/kegentingan yang memaksa pada bagian menimbang pada Perppu No 2 Tahun 2017. Prinsip pembatasan HAM Tidak semua keadaan darurat merupakan keadaan yang membahayakan kehidupan dan eksistensi negara. Menurut hukum nasional, ada dua versi keadaan darurat, yaitu menurut Perppu No 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya dan menurut Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks Perppu No 2 Tahun 2017, maka yang lebih tepat adalah keadaan darurat sebagaimana yang dimaksud kegentingan yang memaksa oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, keadaan darurat (public emergency) menurut hukum HAM adalah situasi di mana kehidupan dan eksistensi negara terancam atau dalam keadaan bahaya  (situation which threaten the life and existence of the nation). Ancaman tersebut harus bersifat factual dan imminent, artinya ancaman tersebut benar adanya dan sudah dekat atau segera akan terjadi. Oleh sebab itu, dalam forum dengar pendapat tersebut DPR perlu mendapat keyakinan bahwa memang ada organisasi kemasyarakatan tertentu yang asas dan kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan jika hal tersebut dibiarkan atau tidak diatur, eksistensi politik dan integritas teritorial NKRI terancam. Apabila kemudian ternyata tidak terbukti adanya public emergency, pemerintah telah menyalahgunakan (abuse of power) kewenangan kedaruratan yang diberikan kepadanya berdasarkan rezim hukum HAM. Pemerintah berpendapat bahwa Perppu No 2 Tahun 2017 diperlukan karena UU Ormas yang ada tidak memadai pengaturannya dan dengan demikian pembatasan HAM di sini adalah sah. Berkaitan dengan hal tersebut, prinsip necessity mengharuskan pembatasan HAM dilakukan secara proporsional. Artinya, jika pemerintah berpendapat bahwa hak berserikat berkumpul, hak berpendapat dan berkeyakinan politik perlu dibatasi karena adanya kegentingan yang memaksa, pembatasan itu tak boleh berimplikasi terhadap HAM yang lain. Misalnya, pembatasan HAM itu tidak boleh  mencakup juga hak untuk memilih dan dipilih, hak berpartisipasi dalam pemerintahan ataupun mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jaring pengaman terhadap kewenangan negara dalam membatasi HAM adalah prinsip legalitas dan  rule of law yang melekat dalam ICCPR. Oleh sebab itu, ICCPR memasang rambu bahwa pembatasan HAM tidak boleh dilakukan secara diskriminatif berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau latar belakang sosial. Harus dicatat pula bahwa pembatasan HAM di samping hanya dilakukan dalam keadaan khusus (exceptional), yaitu keadaan darurat, juga bersifat sementara (temporarily). Dengan demikian, jika keadaan sudah normal kembali, pembatasan HAM tersebut harus diakhiri. Oleh sebab itu, akan menarik mengikuti apakah uji HAM juga dilakukan terhadap Perppu No 2 Tahun 2017 dan apakah syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum HAM dalam hal ini sudah terpenuhi. ●

Milestones, flaws in draft penal code Fadillah Agus ;   The writer lectures at the Faculty of Law at Padjadjaran University and is a human rights lawyer at the FRR Law Office in Bandung, West Java

JAKARTA POST,  27 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                      

Despite the progressive developments of the draft Criminal Code (RUU KUHP) being debated in the government and legislature, there is room for improvement. The chapter in Book II of the draft states that the Rome Statute, the founding instrument for the International Criminal Court (ICC), is relevant and important for the country’s future Criminal Code (KUHP). This is a milestone since the presidential regulation in 2011 stating that Indonesia planned to ratify the Rome Statute this year, as stated in the Presidential Regulation No. 23 of 2011 on the National Plan of Action on Human Rights. The draft’s Article 394 on genocide is also important because this crime can potentially be committed in the country. The killings in Sampit, West Kalimantan, in 2001 between the Dayak and Madurese is an example of such a crime that could recur. Genocide is regulated by Law No. 26/2000 on the human rights court, but neither this law nor the draft penal code regulates genocide in the same way as the Rome Statute. This indicates that the drafters of the RUU KUHP failed to comply with international standards and failed to revise the same mistake in the law on the human rights court. The terms of international armed conflict, non-international armed conflict and internal tensions are also used in the draft, but without clear explanations. Moreover, the terminology of external war in the draft is irrelevant, illogical and cannot be found in any standard reference book. It would be wise to stick to the already accepted terminologies that have been developed in the last century. The provisions on command responsibility in the draft are a praiseworthy development, adopting a mode of criminal responsibility which is new to the existing KUHP. Previously, however, it was regulated by the 2000 Human Rights Court Law. Some mistakes in this law’s formulation of command responsibility have been revised in the RUU KUHP, but the draft still contains a fundamental mistake. Command responsibility is a mode of criminal responsibility where a military commander or a civilian superior can be held criminally responsible if he/she knows that his/her soldiers or subordinates committed the most serious crimes but had failed to prevent or punish such crimes. The command responsibility is thus not a crime in itself, but constructs criminal responsibility for people through the actions of their subordinates. The fundamental mistake in the RUU KUHP of what command responsibility constitutes has resulted in misplacement, and should rather be placed in Book I on general provisions, which includes the modes of criminal responsibility including aiding, abetting and ordering. The article on torture is also an important milestone. The explanation section of the RUU KUHP follows the definition of torture in the United Nations Convention Against Torture (CAT) ratified by Indonesia in 1998. Within the existing penal code there are only provisions on physical ill-treatment where the elements of crimes for the latter are very different than torture. Despite the legal vacuum in the existing penal code, interestingly the military issued its Commander Regulation in 2010 on the prohibition of torture for Indonesian Military (TNI) personnel. The latter is an important legal step in line with the recommendations of the universal periodical review of the UN’s Human Rights body. The draft penal code should be equipped with the CAT regulations that there are no exceptional circumstances whatsoever, whether in a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, which may be invoked as a justification for torture. As it is, the chapter could lead to the misperception that human rights violations consist only of genocide, crimes against humanity, war crimes and even command responsibility. The RUU KUHP contains basic and repeated errors of the concepts of international criminal law and human rights. But do we have time to improve these flaws? It would be better to use the remaining months of this year, with the government revising the draft thoroughly and then finalizing it with the new members of the House of Representatives to be elected this April. We should be secure in the knowledge that our laws are in line with international norms and standards. ●