Jeratan Kemiskinan Anak

RAZALI RITONGA ;  PEMERHATI FENOMENA SOSIAL-KEPENDUDUKAN; ALUMNUS GEORGETOWN UNIVERSITY, AS

 

KOMPAS, 16 Juli 2019

 

Penurunan angka kemiskinan pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla cukup signifikan. Berdasarkan publikasi BPS, angka kemiskinan turun dari 10,96 persen pada September 2014 menjadi 9,66 persen pada September 2018.   

Nasionalisme, Sekali Bangkit Tak Padam Lagi

Kesenjangan Pembangunan Manusia Razali Ritonga ;  Kepala Pusdiklat BPS

                                                         KOMPAS, 26 April 2018

                                                           

Badan Pusat Statistik, (16/4/20118), mengumumkan, pembangunan manusia di Tanah Air terus mengalami kemajuan. Selama 2016-2017, nilai Indeks Pembangunan Manusia meningkat 0,90 persen, dari 70,18 pada 2016 menjadi 70,81 pada 2017. Hal itu berarti pembangunan manusia di Indonesia kini termasuk kategori tinggi dengan nilai indeks di atas 70. Namun, pencapaian pembangunan manusia secara nasional itu tidak diikuti semua daerah. Secara faktual, pembangunan manusia antardaerah di Tanah Air masih menunjukkan kesenjangan. Pada 2017, hanya DKI yang mencapai nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat tinggi (di atas 80), yakni 80,06, sedangkan Papua adalah satu-satunya dari 34 provinsi yang nilai IPM-nya rendah (kurang dari 60), yaitu 59,09. Adapun provinsi lain berada di kelompok tinggi (antara 70 hingga kurang dari 80) dan sedang (antara 60-kurang dari 70). Perbedaan nilai IPM tertinggi (DKI) dan terendah (Papua), menurut provinsi di Tanah Air pada 2017, tercatat 20,97 poin. Sementara pada 2016, perbedaan nilai IPM tertinggi (DKI, 79,60) dan terendah (Papua, 58,05) sebesar 21.55 poin. Hal itu berarti kesenjangan pembangunan manusia antarprovinsi di Tanah Air selama 2016-2017 mulai menyempit. Meski demikian, pemerintah perlu terus mengupayakan pembangunan manusia, khususnya pada daerah-daerah dengan IPM rendah. Sebab, jika tidak dilakukan akselerasi pembangunan manusia pada daerah-daerah IPM rendah  itu, keadaannya akan tetap tertinggal dari daerah- daerah lain dengan IPM tinggi. Untuk menyamai IPM DKI saat ini, misalnya, Papua memerlukan waktu lebih dari 30 tahun. Hal ini didasarkan pada pencapaian nilai IPM setiap tahunnya yang lebih kecil dari satu poin. Secara nasional, selama 20102017, misalnya, rata-rata peningkatan IPM per tahunnya 0,61 poin, yakni dari 66,53 pada 2010 menjadi 70,81 pada 2017. Masih senjangnya pembangunan manusia antardaerah kiranya cukup mengkhawatirkan karena kian menyulitkan daerah dengan IPM rendah untuk meningkatkan kesejahteraannya agar sejajar dengan daerah-daerah lain dengan IPM tinggi. Sebab, rendahnya nilai IPM di suatu daerah sekaligus merepresentasikan rendahnya kapabilitas penduduk di daerah itu. Dalam konteks ini ada dua faktor yang memengaruhi kapabilitas penduduk, yakni pendidikan dan kesehatan. Sekadar gambaran, rata-rata lama sekolah di DKI 11,02 tahun atau setara kelas II SMA dan angka harapan hidup 72,55 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah di Papua 6,27 tahun atau setara tamat SD dan angka harapan hidup 65,14 tahun. Adapun standar angka umur harapan hidup maksimum yang ditetapkan Program Pembangunan PBB (UNDP) ialah 85 tahun dan standar rata-rata lama sekolah tertinggi 15 tahun atau setara diploma III dan rata-rata harapan lama sekolah 18 tahun atau setara tamat pascasarjana. Rendahnya kapabilitas penduduk, seperti halnya di Papua, menyebabkan mereka tak cukup mudah diberdayakan dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan. Meski, misalnya, tersedia infrastruktur yang memadai, hal itu belum menjamin penduduk dengan kapabilitas rendah dapat berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan. Aksesibilitas layanan dasar Maka, untuk mempersempit kesenjangan pembangunan manusia di Tanah Air, pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan di daerah-daerah dengan IPM rendah, khususnya Papua. Pada level kabupaten, tercatat ada 32 daerah yang IPM-nya rendah, terbanyak di Papua (18 kabupaten), menyusul Papua Barat (5), Nusa Tenggara Timur (4), Sumatera Utara (3), Maluku Utara (1), dan Jawa Timur (1). Patut diketahui, tingginya angka kemiskinan di suatu daerah ternyata bukan merupakan faktor tunggal penyebab rendahnya pencapaian IPM. Di Maluku Utara, misalnya, pada September 2017 angka kemiskinan 6,4 persen, jauh lebih rendah daripada angka kemiskinan nasional (10,1 persen),  tetapi IPM-nya (67,20) jauh di bawah IPM nasional (70,81). Sebaliknya,  DI Yogyakarta, meski angka kemiskinan (12,4 persen) di atas angka kemiskinan nasional (10,1 persen), IPM-nya (78,89) jauh lebih tinggi daripada IPM nasional. Rendahnya angka kemiskinan yang belum sejalan dengan capaian IPM, seperti halnya di Maluku Utara, mengindikasikan adanya persoalan pada dua dimensi lain dari pembangunan manusia, yakni pendidikan dan kesehatan. Persoalan itu ialah faktor kesulitan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan umumnya jauh dari permukiman penduduk sehingga tidak mudah diakses dan memerlukan biaya transportasi yang mahal. Bahkan, dalam kasus ekstrem, penduduk di daerah terpencil (terluar, terjauh, terdepan, dan terisolasi) sama sekali tidak dapat mengakses pendidikan dan kesehatan. Pada gilirannya, hal itu tentu akan menyulitkan penduduk di daerah terpencil dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatannya. Berbeda halnya dengan daerah tak terpencil, seperti DI Yogyakarta yang jarak permukiman dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan relatif cukup terjangkau. Saling menguatkan Absennya penduduk dalam pemanfaatan fasilitas pendidikan dan kesehatan karena kesulitan mengakses, menyebabkan bantuan pendidikan dan kesehatan—khususnya bagi sebagian penduduk miskin—jadi kurang bermakna. Hal ini pada gilirannya akan menyulitkan penduduk dalam meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikannya sehingga memperlambat pencapaian pembangunan manusia. Secara faktual, hal itu sekaligus menegaskan bahwa untuk meningkatkan pembangunan manusia, khususnya pada daerah terpencil, tampaknya tidak cukup hanya dengan bantuan sosial untuk pengentasan rakyat miskin, serta meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga perlu menyiapkan aneka perangkat untuk mempermudah aksesibilitas ke layanan pendidikan dan kesehatan. Caranya memperbanyak dan mendekatkan ketersediaan infrastruktur layanan dasar dan kemudahan transportasi dari permukiman penduduk ke layanan dasar. Dalam konteks ini, pemerintah daerah, khususnya pada daerahdaerah dengan IPM rendah, perlu memprioritaskan pembangunan manusia guna mengejar ketertinggalan dari daerah lain dengan IPM tinggi. Meski diketahui hal itu tidak cukup mudah dilakukan mengingat dalam penentuan prioritas pembangunan kerap terjadi ulur-tarik: apakah pembangunan ekonomi didahulukan untuk memperoleh pembiayaan pembangunan manusia yang dilakukan kemudian, atau pembangunan manusia didahulukan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kemudian? Jawabannya ialah pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia perlu dilakukan sekaligus secara paralel sehingga diharapkan akan terjadi hubungan yang saling menguatkan diantara keduanya. ●

Bantuan Bersyarat Program Antikemiskinan

Bantuan Bersyarat Program Antikemiskinan Razali Ritonga  ;   Kapusdiklat BPS RI;  Alumnus Georgetown University, AS

                                              MEDIA INDONESIA, 14 Maret 2018

                                                           

KINERJA program antikemiskinan di Tanah Air dalam lima tahun terakhir mengalami pelambatan setelah lima tahun sebelumnya mengalami kemajuan cukup besar. Selama 2006-2011, angka kemiskinan turun rata-rata 1,06% per tahun, yakni dari 17,8% pada 2006 menjadi 12,5% pada 2011. Namun, selama 2012-2017, angka kemiskinan hanya turun rata-rata 0,28% per tahun, yaitu dari 12,0% pada 2012 menjadi 10,6% pada 2017. Melambatnya penurunan angka kemiskinan pada 2012-2017 itu tidak begitu mengejutkan mengingat semakin kecil angka kemiskinan akan semakin sulit diturunkan, terutama akibat derajat kemiskinannya kian parah. Umumnya, semakin kecil angka kemiskinan akan bermuara pada kemiskinan kronis (chronic poverty) sehingga tidak cukup mudah untuk diturunkan, apalagi dengan program biasa seperti bantuan langsung tunai. Berbeda dengan penurunan kemiskinan sebelumnya (2006-2011) yang tergolong cepat karena umumnya bersumber dari penduduk miskin sementara (transient poverty). Kemiskinan sementara kerap terjadi akibat terhentinya sumber-sumber pendapatan, seperti PHK akibat krisis ekonomi, bencana, dan meninggalnya pencari nafkah keluarga. Mereka yang tergolong miskin sementara umumnya bisa pulih kembali jika tersedia bantuan. Adapun kemiskinan kronis terjadi karena kurang memadainya sumber-sumber pendapatan untuk menopang kehidupan. Bantuan yang diberikan bagi penduduk miskin kronis umumnya hanya bersifat meringankan beban kehidupan, tapi tidak cukup untuk keluar dari kemiskinan. Bahkan, meski diberikan kesempatan berusaha bagi mereka yang tergolong miskin kronis, hal itu juga belum cukup membantu karena terkendala minimnya kapabilitas akibat derajat pendidikan dan kesehatan rendah. Mobilitas status miskin Pelambatan penurunan kemiskinan juga ditengarai karena salah sasaran. Hal itu antara lain akibat dua hal; pertama, penerima bantuan tidak termasuk target program, dan kedua, semestinya termasuk target program tapi tidak menerima bantuan. Salah sasaran (mistargeting) itu terjadi antara lain karena mobilitas status kemiskinan yang terjadi selama periode saat data dikumpulkan dan data digunakan untuk pelaksanaan program. Boleh jadi ketika data dikumpulkan seseorang tergolong miskin, tetapi ketika program dilaksanakan mereka tidak lagi tergolong miskin. Sebaliknya, pada saat data dikumpulkan seseorang tidak miskin, tapi ketika program diimplementasikan mereka tergolong miskin. Semakin lama jarak waktu antara data dikumpulkan dan diimplementasikan akan kian banyak penduduk yang mengalami perubahan status kemiskinan, yaitu dari semula miskin menjadi tidak miskin, atau sebaliknya dari semula tidak miskin menjadi miskin. Umumnya, mobilitas status kemiskinan banyak dialami penduduk miskin sementara, dan amat jarang terjadi pada penduduk miskin kronis. Maka, jika data itu digunakan untuk implementasi program, hampir dipastikan terjadi salah sasaran, yang cakupan salah sasarannya kian besar jika jarak waktu antara pengumpulan data dan implementasi program semakin lama. Potret mobilitas status kemiskinan penduduk, misalnya, dapat dicermati dari hasil Susenas Maret 2006 dan Maret 2007. Hasil pencermatan menunjukkan, sekitar 47,34% penduduk miskin pada 2006 berstatus tetap miskin pada 2007, dan selebihnya berubah menjadi hampir miskin dan tidak miskin pada 2007. Sebaliknya, dari 75,60% penduduk tidak miskin pada 2006 tetap tidak miskin pada 2007, dan selebihnya berubah menjadi hampir miskin dan miskin pada 2007 (BPS, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2007). Bantuan bersyarat Maka, untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan, data penerima bantuan program perlu diperbaiki dengan menyertai sejumlah syarat. Dengan cara itu, bantuan program diharapkan dapat diterima mereka yang benar-benar membutuhkan, khususnya mereka tergolong miskin kronis, yang pada gilirannya diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa penduduk miskin kronis cenderung mewarisi kemiskinannya ke generasi berikutnya. Carmona (2009), misalnya, dalam studinya mengungkapkan ibu dan anak yang memiliki derajat kesehatan, pendidikan, dan nutrisi rendah cenderung melanggengkan kemiskinan ke generasi berikutnya. Maka, dengan tambahan syarat bagi penerima bantuan program, risiko salah sasaran bisa dihindari dan harapan terputusnya rantai kemiskinan bisa terwujud. Salah satu negara yang cukup berhasil memberlakukan bantuan tunai bersyarat ialah Brasil, yaitu melalui program Bolsa Familia sejak 2003. Adapun syarat penerima bantuan dalam Bolsa Familia itu ialah; ibu dan anaknya melakukan pemeriksaan kesehatan, menerima vaksinasi, dan anak duduk di bangku sekolah (Barrientos, 2010). Atas dasar itu, kiranya tepat jika Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Gresik pada 8 Maret 2018 menyebutkan akan menaikkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), baik dari sisi besaran bantuan maupun cakupan penerima manfaat bantuan. PKH memang hampir sama dengan Bolsa Familia, yakni bantuan tunai bersyarat terhadap keluarga, terutama ibu dan anak miskin dan rentan agar memperoleh kecukupan layanan kesehatan bagi ibu dan anak dan pendidikan bagi anak. Adapun besaran bantuan rencananya dinaikkan dari saat ini sebesar Rp1,89 juta. Selain itu, cakupan penerima bantuan juga akan diperbesar dari Rp6 juta keluarga pada tahun lalu menjadi Rp10 juta keluarga tahun ini, dan Rp15 juta keluarga tahun depan. Namun, rencana pemerintah untuk meningkatkan PKH baik dari sisi besaran bantuan maupun cakupan penerima manfaat itu belum mendapat persetujuan dari parlemen. Maka, dengan mencermati melambatnya penurunan angka kemiskinan belakangan ini, sangat diharapkan rencana itu menjadi perhatian serius di DPR untuk segera dilakukan pembahasan, terutama tentang besaran kenaikan bantuan dan cakupan jumlah penerima bantuan, yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. ●

SDM dan Ketenagakerjaan 2018

SDM dan Ketenagakerjaan 2018 Razali Ritonga ;  Kepala Pusdiklat BPS;  Alumnus Georgetown University, AS

                                          MEDIA INDONESIA, 30 Desember 2017

                                                           

PRESIDEN Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) di Bekasi, Rabu (27/12), menyebutkan penerintah mulai 2018 akan melaksanakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) secara masif (Media Indonesia, 28/12). Perhatian pemerintah untuk meningkatkan SDM pada 2018 itu memang sangat penting dan mendesak segera diwujudkan, terutama kaitannya dengan kehadiran bonus demografi yang puncaknya diperkirakan pada 2030-an. Dengan kehadiran bonus demografi itu yang ditandai membesarnya jumlah penduduk usia produktif, khususnya penduduk usia muda, kiranya mereka perlu dibekali kualitas SDM yang memadai untuk berusaha dan bekerja. Diketahui, hingga kini angka pengangguran penduduk usia muda (youth unemployment) terbilang sangat besar mencapai 17,8%. Angka pengangguran usia muda di Thailand hanya sebesar 2,8%, Vietnam 5,5%, Singapura 6,7%, Malaysia 10,3%, dan Filipina 16,3% (UNDP, 2014). Karena itu, dengan kian membengkaknya penduduk usia muda akibat kehadiran bonus demografi, itu dikhawatirkan akan semakin meningkatkan angka pengangguran penduduk usia muda di Tanah Air. Pada gilirannya, meningkatnya penganggur usia muda itu tidak hanya akan menyebabkan potensi ekonomi yang hilang (potential loss), tapi juga akan menjadi beban masyarakat. Pelatihan kerja Maka, atas dasar itu, peningkatan SDM mutlak diperlukan, antara lain melalui latihan keterampilan kerja seperti pada BBPLK, Bekasi. Secara faktual, peningkatan SDM melalui latihan kerja itu memang masih sangat diperlukan mengingat hingga kini derajat pendidikan angkatan kerja masih cukup rendah. Tercatat, lebih dari setengah angkatan kerja di Tanah Air berpendidikan SMP ke bawah. Bahkan, pelatihan keterampilan bekerja itu kini dianggap krusial untuk menjembatani kesenjangan akibat persoalan tidak nyambung dan tidak sesuai (link and match) antara pendidikan formal dan pasar kerja. Celakanya, persoalan link and match itu juga dialami pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK), termanifestasi dari tingginya angka pengangguran berpendidikan SMK. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2017 menunjukkan angka pengangguran untuk SMK sebesar 11,4%. Angka itu tertinggi bila dibandingkan dengan angka pengangguran jenjang pendidikan lainnya, SD (2,62%), SMP (5,54%), SMA (8,29%), diploma I/II/III (6,88%), dan universitas (5,18%). Secara faktual, hal itu sekaligus menyiratkan bahwa peningkatan SDM melalui latihan keterampilan kerja tampaknya juga masih diperlukan bagi lulusan SMK. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pelatihan kerja diharapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, yang terus mengalami perubahan. Perubahan itu terjadi selain akibat perubahan demografi, menurut Jonas Prising (World Economic Forum, 2016), juga disebabkan perubahan minat pencari kerja, perkembangan teknologi, dan pergeseran kebutuhan usaha dan atau perusahaan. Selain itu, penyelenggaraan pelatihan kerja diharapkan mampu meningkatkan produktivitas calon pekerja kelak ketika mereka bekerja agar memperoleh upah atau pendapatan yang memadai. Hal ini mengingat mayoritas pekerja di Tanah Air masih rendah dan tergolong miskin. Laporan UNDP (2014), misalnya, menyebutkan sekitar 52% penduduk bekerja tergolong pekerja miskin dengan pendapatan di bawah US$2 (berdasarkan purchasing power parity/PPP). Sementara itu, pekerja miskin di Malaysia sebesar 1,9%, Thailand 10,1%, Vietnam 37,3%, dan Filipina 40,9%. Bahkan, lebih setengahnya (57,2%) pekerja di Tanah Air tergolong pekerja rentan (vulnerable employment), yakni mereka yang tergolong miskin dan mudah jatuh miskin bagi yang tidak miskin. Umumnya, pekerja rentan dikategorikan pada mereka yang bekerja sendiri dan pekerja keluarga yang tidak dibayar (unpaid family workers). Kewirausahaan Selain menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, penyelenggaraan pelatihan kerja perlu mengakomodasi mereka yang ingin berusaha mandiri atau berwirausaha (entrepreneurship). Jelasnya, penyelenggaraan latihan kerja perlu didesain bukan hanya berorientasi mencari kerja, melainkan juga mempermudah bagi mereka yang ingin berusaha mandiri. Menurut Smith dan Petersen (2006), jiwa kewirausahaan dapat didorong dengan meningkatkan pengetahuan, skill, dan motivasi melalui orientasi usaha baru dan memperkenalkan produk atau jasa baru. Salah satu aspek yang perlu dicermati untuk membentuk jiwa kewirausahaan ialah meningkatkan pengetahuan tentang potensi unggulan yang dapat dikembangkan menjadi usaha di suatu daerah. Di Ontario, Kanada, misalnya, sebagai daerah maju di dunia, identifikasi pengembangan kegiatan usaha dilakukan dengan pengkajian secara mendalam terhadap empat aspek, yakni potensi ekonomi, kelestarian lingkungan hidup, kesesuaian karakter sosial, dan potensi penggunaan lahan (Building Strong Commitment, Ontario, 2005). Hal sama juga bisa dilakukan di Tanah Air, antara lain dengan mengobservasi potensi keunggulan suatu daerah atau dengan mencermati data potensi desa (podes). Diketahui, Badan Pusat Statistik dalam rentang tiga tahun sekali melakukan pendataan podes, yakni sosial kependudukan, sektor pertanian, dan kegiatan ekonomi berbasis desa. Sangat diharapkan, rencana peningkatan SDM pada 2018 berjalan sesuai komitmen pemerintah sehingga dapat memberikan modal bagi penduduk, terutama kaum muda untuk berusaha dan bekerja. Peningkatan SDM itu juga diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan pembangunan infrastruktur yang selama ini telah dilaksanakan pemerintahan Presiden Joko Widodo sehingga dapat menjadi roadmap dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan penurunan angka kemiskinan. ●

Kesempatan Kerja di Perdesaan

Kesempatan Kerja di Perdesaan Razali Ritonga ;  Kepala Pusdiklat BPS;  Alumnus Georgetown University, AS

                                                    KOMPAS, 08 November 2017

                                                           

Komitmen pemerintah memperluas kesempatan kerja di perdesaan ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, Jumat (3/11), dengan menginisiasi model padat karya tunai (cash for work). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan, program padat karya tunai akan dimulai Januari 2018 di 100 kabupaten, (Kompas, Sabtu, 4/11). Program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan telah lama dinanti masyarakat perdesaan. Hal ini mengingat kesejahteraan penduduk perdesaan masih rendah dan tertinggal dibandingkan perkotaan, tecermin dari tingginya angka kemiskinan perdesaan. Hasil Susenas Maret 2017 menunjukkan, jumlah penduduk miskin perdesaan 17,10 juta orang (13,93 persen) dan perkotaan 10,67 juta (7,72 persen). Selain angka kemiskinan yang lebih tinggi, kondisi kemiskinan di perdesaan juga jauh lebih buruk, tecermin dari indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan di perdesaan yang dua kali lipat dibandingkan di perkotaan. Pada Maret 2017, indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan sebesar 2,49 dan indeks keparahan kemiskinan 0,67. Sedangkan di perkotaan indeks kedalaman kemiskinannya 1,24, dan indeks keparahan kemiskinannya 0,31 (BPS, 2017). Urbanisasi Tingginya angka kemiskinan serta kedalaman dan keparahan kemiskinan menjadi faktor pendorong migrasi penduduk ke perkotaan. Derasnya arus migrasi ke kota, tecermin dari kian besarnya persentase penduduk perkotaan dari waktu ke waktu. Pada 1971 penduduk perkotaan baru mencapai 17,2 persen dari total penduduk. Dalam empat dekade kemudian, yakni 2010, angkanya meningkat menjadi 49,8 persen. Diperkirakan pada 2035, angkanya mencapai 66,6 persen (Proyeksi Penduduk 2010-2035). Laju pertumbuhan urbanisasi di Tanah Air tergolong cepat dibandingkan sejumlah negara lain, rata-rata 4,2 persen per tahun selama 1970-2010. Sebagai perbandingan, laju urbanisasi di Tiongkok pada periode sama rata-rata 3,8 persen per tahun, India 3,1 persen, Filipina 3,4 persen, Thailand 2,8 persen, dan Vietnam 3,1 persen (UN World Urbanization: the 2009 Revision). Laju urbanisasi yang demikian cepat menyebabkan pemerintah kota kewalahan dalam menangani kebutuhan pendatang, terutama dalam penyediaan lapangan kerja. Hal ini terekam pada angka pengangguran di perkotaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan angka pengangguran perdesaan. Hasil Sakernas Februari 2017 menunjukkan angka pengangguran di perkotaan 6,50 persen, sementara di perdesaan sebesar 4,00 persen (BPS, 2017). Padahal, jika urbanisasi berada pada tingkat terkontrol, bisa memberikan kontribusi optimal bagi peningkatan pendapatan per kapita. Di Thailand, misalnya, laju urbanisasi yang cukup rendah (2,8 persen), memberikan kontribusi ekonomi berupa meningkatnya pendapatan per kapita rata-rata 10 persen selama 1970-2006 untuk setiap 1 persen pertambahan penduduk kotanya. Di Indonesia, laju urbanisasi yang lebih tinggi (4,2 persen per tahun selama 1970-2010) memberikan kontribusi peningkatan pendapatan per kapita rata-rata kurang dari 2 persen untuk setiap 1 persen pertambahan penduduk kota (Indonesia: The Rise of Metropolitan Region, Bank Dunia). Mengintensifkan pembangunan di perdesaan, seperti program padat karya tunai, diperkirakan dapat menguntungkan baik perdesaan maupun perkotaan. Keuntungan perdesaan adalah meningkatnya pendapatan dan berpotensi mengurangi laju urbanisasi. Berkurangnya laju urbanisasi akan memperbesar ruang gerak pemerintah kota dalam memenuhi kebutuhan pendatang dan warga lokal, terutama dalam penyediaan lapangan kerja. Bahkan, berhasilnya program padat karya tunai bukan tak mungkin menjadi daya tarik para migran di perkotaan kembali ke perdesaan (migration turn around). Fenomena migrasi kembali ke daerah pinggiran dan perdesaan itu kini juga terjadi di sejumlah negara maju, terutama penduduk lansia, untuk mencari ketenangan hidup (for peace). Presiden Jokowi meminta agar dana yang dikucurkan ke daerah dan perdesaan melalui program pemanfaatan dana desa dan program kementerian digunakan untuk membuka lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur yang kini gencar dilakukan diharapkan juga dapat dikerjakan masyarakat secara swakelola, termasuk program layanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan, (Kompas, Sabtu, 4/11). Namun, ke depan, program padat karya tunai secara perlahan perlu dikembangkan menjadi program peningkatan pendapatan (work for generating income) perdesaan. Salah satu faktor yang perlu dipacu ialah meningkatkan kapabilitas perdesaan dengan mempercepat peningkatan pendidikan penduduk hingga setara penduduk perkotaan. Rata-rata lama sekolah penduduk perdesaan saat ini hanya 7,18 tahun, sementara di perkotaan 9,56 tahun (BPS, 2017). ●

Percepatan Pembangunan Manusia

Percepatan Pembangunan Manusia Razali Ritonga  ;   Kapusdiklat BPS RI;  Alumnus Georgetown University, Amerika Serikat, jurusan Kependudukan dan Ketenagakerjaan

                                              MEDIA INDONESIA, 07 April 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

KOMITMEN pemerintahan Jokowi-JK untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita ketiga kiranya patut diapresiasi. Komitmen pemerintah itu, antara lain, tecermin dari pemberlakuan kartu Indonesia sehat (KIS), kartu Indonesia pintar (KIP), dan kartu keluarga sejahtera (KKS) yang diluncurkan Presiden Jokowi pada November tahun lalu. Secara faktual, pemberlakuan ketiga kartu itu juga sejalan dengan pembangunan manusia yang berdimensi kesehatan (melalui KIS), pengetahuan (melalui KIP), dan daya beli (melalui KKS). Namun, upaya pemerintah itu barangkali perlu ditingkatkan lagi, terutama dari sisi alokasi anggaran. Hal itu mengingat pada tataran global, meski nilai indeks pembangunan manusia Indonesia meningkat, dari sisi peringkat menurun bila dibandingkan dengan tahun lalu. Laporan terbaru UNDP (2016) menyebutkan pembangunan manusia Indonesia berada di peringkat ke-113 dari 188 negara atau menurun dari peringkat ke-110 pada tahun lalu. Nilai indeks pembangunan manusia di Tanah Air memang meningkat dari 0,684 pada 2015 menjadi 0,689 pada 2016 atau meningkat sebesar 0,005 poin. Namun, peningkatan nilai indeks itu masih kalah cepat jika dibandingkan dengan kenaikan nilai indeks secara global sebesar 0,006 poin sehingga peringkat pembangunan manusia kita menurun. Sejatinya, untuk meraih peringkat pembangunan manusia ke level yang lebih tinggi, diperlukan upaya percepatan, antara lain dengan memperbesar anggaran pembangunan manusia. Hal itu mengingat semakin besar anggaran yang dikucurkan akan semakin berpotensi meningkatkan peringkat pembangunan manusia. Untuk itu, pada APBN 2017, pemerintah berupaya mengalokasikan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yakni 205 dari APBN untuk pendidikan dan 5% dari APBN untuk kesehatan. Tercatat, alokasi anggaran pendidikan pada 2017 sebesar Rp416 triliun dan alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp104 triliun (laman Kemenkeu/APBN 2017, 4/1). Rasio PDB rendah Namun, meski anggaran sudah mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dari sisi rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) belum cukup memadai. Hal itu diketahui dari rasio pengeluaran pemerintah (government expenditure) untuk pendidikan dan pengeluaran publik (public expenditure) untuk kesehatan terhadap PDB yang terbilang kecil jika dibandingkan dengan rata-rata global. Rasio pengeluaran pendidikan terhadap PDB di Tanah Air hanya sebesar 3,3%. Sementara itu, rasio pengeluaran kesehatan terhadap PDB hanya sebesar 1,1%. Secara faktual, rasio pengeluaran sebesar itu masih jauh di bawah rasio global yang besarnya untuk pendidikan 5,0% dan untuk kesehatan 6,0% terhadap PDB global (UNDP, 2017). Patut dicermati, sejumlah negara meski dengan pendapatan per kapita lebih rendah memiliki rasio pengeluaran terhadap PDB yang lebih besar sehingga mengalami percepatan pembangunan manusia dengan peringkat yang lebih baik daripada kita, misalnya Kuba (peringkat ke-68) dan Ukraina (ke-84). Kuba dengan pendapatan per kapita sebesar US$7.455 memiliki rasio pengeluaran pendidikan terhadap PDB sebesar 12,8% dan rasio pengeluaran kesehatan terhadap PDB sebesar 10,6%. Sementara itu, Ukraina dengan pendapatan per kapita sebesar US$8.189 memiliki rasio pengeluaran pendidikan terhadap PDB sebesar 6,7% dan rasio pengeluaran kesehatan terhadap PDB sebesar 3,6%. Pendapatan per kapita di Indonesia tercatat sebesar US$10.053 (UNDP, 017). Bahkan, pembangunan manusia bisa kian dipercepat jika disertai dengan partisipasi masyarakat, seperti di Korea Selatan (Korsel). Diketahui, masyarakat di 'Negeri Ginseng' itu sangat memperhatikan kualitas manusianya, khususnya pada aspek pendidikan. Padahal, anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah negeri itu terbilang kecil jika dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, yakni rata-rata hanya sekitar 3% dari PDB mereka selama 1970-1990. Namun, kecilnya alokasi dana pendidikan negara itu terkompensasi oleh pendanaan dari masyarakat. Tercatat, misalnya, selama 1968-1990 lebih dari 63% total biaya penyelenggaraan pendidikan berasal dari orangtua murid (Jong-wha Lee, Economic Growth and Human Development in the Republic of Korea 1945-1992, Occasional Paper 24). Kerja keras masyarakat Korsel itu membuahkan hasil dengan peringkat pembangunan manusia pada kelompok paling tinggi, yakni di peringkat ke-18 dari 188 negara. Selain tambahan anggaran, tata kelola dan sistem penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan barangkali juga perlu diperbaiki agar percepatan pembangunan manusia dapat terwujud. Tiongkok, misalnya, meski dengan populasi terbesar di dunia, mampu menyelenggarakan pembangunan pendidikan dan kesehatan yang memadai, terbukti dari perkembangan pembangunan manusia di negeri itu yang tergolong cepat sejak 1990. Padahal, nilai indeks pembangunan manusia 'Negeri Tirai Bambu' itu pada awal laporan pembangunan manusia UNDP 1990 masih lebih rendah daripada kita, yaitu sebesar 0,499, sedangkan nilai indeks kita pada waktu itu sebesar 0,528. Namun, kini pada 2016 nilai indeks pembangunan manusia Tiongkok sebesar 0,738 dan berada di peringkat ke-90 dari 188 negara. Sebenarnya, kita pernah mengalami perkembangan nilai indeks pembangunan manusia yang tergolong cepat, yakni pada periode 1990-2000 dengan rata-rata perkembangan nilai indeks sebesar 1,36% per tahun. Namun, pada periode 2000-2010 rata-rata perkembangan nilai indeksnya mengalami penurunan menjadi rata-rata sebesar 0,92% per tahun, lalu terus menurun menjadi rata-rata sebesar 0,78% per tahun pada periode 2010-2015 (UNDP, 2017). Hal itu sekaligus mengisyaratkan bahwa untuk mempercepat kenaikan pembangunan manusia kita perlu berupaya keras agar mencapai kenaikan minimal seperti periode 1990-2000. Maka, dengan mencermati turunnya peringkat pembangunan manusia kita pada tataran global, dan kini masih berada di tingkat menengah, sangat diharapkan munculnya kebangkitan besama; pemerintah dan masyarakat untuk berupaya keras mengatasi ketertinggalan agar sejajar dengan negara lain yang telah mengalami kemajuan. ●

Pemberdayaan dan Kemandirian Perempuan

Pemberdayaan dan Kemandirian Perempuan Razali Ritonga  ;    Alumnus Georgetown University, AS, Jurusan Kependudukan dan Ketenagakerjaan; Bekerja sebagai Kapusdiklat BPS RI

                                             MEDIA INDONESIA, 08 Maret 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

TANGGAL 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional (HPI). Untuk memperingati HPI tahun ini, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menetapkan tema dengan fokus Women in the Changing World of Work: Planet 50-50 by 2030. Penetapan tema dengan fokus itu didasarkan atas perubahan dunia kerja. Di satu sisi kesempatan bekerja dan berusaha kian terbuka lebar akibat globalisasi, perkembangan teknologi, dan revolusi digital. Namun, di sisi lain, terjadi perkembangan informalitas kegiatan perempuan, instabilitas kehidupan dan pendapatan, kebijakan baru perdagangan dan keuangan, serta dampak lingkungan. Semua perubahan dunia kerja itu harus diperhitungkan untuk memberdayakan perempuan dalam kegiatan ekonomi (laman UN Watch, 6/3). Dalam konteks mengantisipasi perubahan dunia kerja itu, tampaknya kita telah selaras dengan tema terhadap fokus dalam HPI oleh PBB. Sebab, sebelumnya pemerintah sudah menetapkan Strategi 3 Ends, yaitu untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan orang, dan kesenjangan akses ekonomi bagi masyarakat. Menuju kemandirian Aspek pemberdayaan perempuan dalam kegiatan ekonomi memang amat krusial. Sebab, hal itu dapat menjadi pintu masuk menuju kemandirian guna meningkatkan posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan, khususnya pada aspek ekonomi dan reproduksi. Kemandirian perempuan dalam aspek ekonomi perlu dipacu karena tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih cukup rendah dan jauh tertinggal jika dibandingkan dengan laki-laki. Dalam lima tahun terakhir tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sekitar 50-55%, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki berkisar 75-80%. Bahkan, mayoritas perempuan bekerja di sektor informal, khususnya perdagangan dan jasa. Jika partisipasi perempuan dalam angkatan kerja bisa ditingkatkan, hal itu akan memberikan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). Di Jepang, misalnya, berdasarkan studi Aguirre ( 2012) jika penyetaraan kesempatan kerja perempuan dan laki-laki dapat diwujudkan, akan memberikan kontribusi sebesar 9% terhadap PDB negara itu. Sementara itu, kemandirian dalam aspek reproduksi juga perlu ditingkatkan karena cukup banyak perempuan yang belum mampu mengambil keputusan berkaitan dengan umur perkawinan dan jumlah anak yang diinginkan. Padahal, pengambilan keputusan perempuan tentang usia kawin dan jumlah anak yang diinginkan umumnya berkaitan dengan kesehatannya atau keinginan berusaha dan bekerja. Nyatanya, semakin banyak anak yang dilahirkan akan kian menurunkan peluang ibu bekerja. Bloom et al (2009) dalam studinya mengungkapkan tambahan satu anak yang dilahirkan dari perempuan usia 25-29 tahun, akan menurunkan kesempatan kerja perempuan sebesar 10-15 poin. Sayangnya, turunnya angka kelahiran dalam beberapa dekade terakhir, yakni dari sekitar 5,6 anak per keluarga pada 1970-an menjadi 2,6 anak pada 2000-an belum cukup berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Tanah Air. Perlu upaya Untuk meningkatkan pemberdayaan, pemerintah tampaknya perlu memperluas kesempatan bagi perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta meninjau ulang berbagai peraturan yang merugikan perempuan untuk aktif dalam kegiatan ekonomi. Menurut data Komnas Perempuan ada sekitar 282 peraturan daerah yang diduga bias gender. Salah satu di antaranya pekerja laki-laki sebagai kepala keluarga memperoleh tunjangan untuk anak dan istri, sebaliknya perempuan dianggap sebagai pekerja lajang tanpa tunjangan keluarga (Women Research Institute, 2006). Secara faktual, dengan ditertibkannya berbagai peraturan yang mendistorsi perempuan dalam kegiatan ekonomi akan sangat berarti untuk meraih kembali potensi yang hilang (potential loss), yang selama selama ini terjadi. Potential loss itu terjadi akibat kurang diberdayakannya perempuan, sementara pendidikan perempuan semakin meningkat. Faktor lain yang diperkirakan turut memengaruhi rendahnya pemberdayaan perempuan dalam kegiatan ekonomi ialah aksesibilitas terhadap internet, khususnya pada perempuan di daerah perdesaan, pedalaman dan pinggiran. Studi yang dilakukan oleh Web Fondation, misalnya, menunjukkan dalam mengakses internet perempuan 50% lebih rendah daripada laki-laki. Faktor penyebabnya ialah tidak memiliki fasilitas, kurang memahami penggunaan internet, dan kurang pengamanan terhadap privasi perempuan (Web Fondation, 2016). Padahal, dengan mengakses internet, perempuan tidak hanya dapat mencari informasi kesempatan berusaha dan bekerja, tetapi juga dapat memahami posisinya. Dalam soal upah, misalnya, dapat diketahui bahwa pada 2011, rasio upah buruh perempuan terhadap laki-laki sebesar 0,78, dengan rata-rata upah buruh laki-laki sebesar Rp1.640.472, dan rata-rata upah buruh perempuan sebesar Rp1.275.653. Dikaitkan dengan Konvensi Badan Perburuhan Internasional (ILO) Nomor 100 tentang pengupahan yang sama antara laki-laki dan perempuan, informasi itu akan memberikan pemahaman bagi perempuan tentang posisi pengupahan yang belum setara. Padahal, pemerintah telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan hal itu telah diundangkan dalam UU No 7 tahun 1984. Sejatinya, penyetaraan upah amat penting sebagai salah satu instrumen menurunkan angka kemiskinan. Hal ini mengingat mayoritas kemiskinan umumnya berada pada kelompok perempuan. Publikasi Institute for women’s policy research, misalnya, melaporkan, jika upah perempuan dapat disetarakan dengan laki-laki, hal itu dapat menurunkan angka kemiskinan perempuan sebesar 50%. Besar harapan, HPI tahun ini dapat menjadi momentum guna meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kegiatan ekonomi sehingga perempuan di Tanah Air dapat mandiri dan memiliki posisi tawar yang tinggi, khususnya dalam aspek ekonomi dan reproduksi. ●

Mengawal Momentum Penurunan Ketimpangan

Mengawal Momentum Penurunan Ketimpangan Razali Ritonga  ;  Kapusdiklat BPS RI; Alumnus Georgetown University, AS, Jurusan Kependudukan dan Ketenagakerjaan

                                           MEDIA INDONESIA, 04 Februari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

BADAN Pusat Statistik, Rabu (1/2), mengumumkan ketimpangan pendapatan berdasarkan proksi pengeluaran menunjukkan penurunan. Hal itu terekam dari penurunan rasio Gini dari 0,397 pada Maret 2016 menjadi 0,394 pada September 2016. Angka rasio Gini berkisar 0-1 dengan nilai 0 berarti setiap orang memiliki pendapatan sama dan nilai 1 berarti hanya satu orang memiliki seluruh pendapatan. Penurunan rasio Gini Maret-September 2016 itu sekaligus menunjukkan penurunan ketimpangan yang terjadi periode sebelumnya (September 2015-Maret 2016) terus berlanjut. Atas dasar itu, sangat diharapkan penurunan ketimpangan akan terus berlangsung hingga ke masa datang. Patut dicatat, hadirnya momentum penurunan ketimpangan periode September 2015-Maret 2016, antara lain, berkat gencarnya pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Maka, upaya sama perlu terus dilakukan secara intensif sehingga pendapatan masyarakat, khususnya pada kelompok terbawah, semakin meningkat. Soal aksesibilitas Pembangunan infrastruktur menyebabkan aksesibilitas penduduk meningkat, terutama mereka yang selama ini sulit berusaha dan bekerja. Umumnya, mereka yang termasuk dalam kelompok ini ialah masyarakat pada kelompok terbawah. Maka, dengan meningkatnya aksesibilitas penduduk kelompok terbawah dalam berusaha dan bekerja menyebabkan pendapatan mereka meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan, khususnya kelompok terbawah, pada gilirannya pengeluaran mereka turut meningkat. Tercatat, selama September 2015–September 2016 pengeluaran penduduk 40% terbawah meningkat sebesar 4,56%. Diperkirakan, dengan diberlakukannya program pemerintah dalam mendistribusikan aset, lahan, dan modal kerja, selain pembangunan infrastruktur, aksesibilitas penduduk kelompok terbawah untuk berusaha dan bekerja akan kian meningkat sehingga ketimpangan semakin menurun. Diharapkan, pemerintah dapat mengawal berbagai program itu sehingga tepat sasaran khususnya pada daerah-daerah yang selama ini tertinggal, seperti perdesaan, terluar, terpencil, dan pedalaman. Bahkan, agar berhasil optimal, pemerintah perlu memadukan berbagai program itu (redistribusi aset, lahan, dan modal) dengan berbagai program lainnya, seperti pengembangan kegiatan ekonomi mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, pemerintah perlu memastikan Paket Kebijakan Ekonomi yang telah digulirkan berjalan efektif dalam mendukung penduduk berusaha dan bekerja. Pemangkasan dan pe­nertiban berbagai peraturan daerah (perda) yang menghambat berkembangnya kegiatan ekonomi perlu terus dilakukan meski diketahui bahwa sebagian dari perda itu diberlakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Soal kapabilitas Namun, aksesibilitas penduduk dalam berusaha dan bekerja pada waktunya akan mengalami kejenuhan dan sulit untuk ditingkatkan lagi. Hal itu terjadi karena faktor kapabilitas yang rendah sehingga tak mampu memanfaatkan terbukanya peluang untuk berusaha dan bekerja. Rendahnya kapabilitas penduduk, antara lain, akibat pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman, serta derajat kesehatan yang rendah. Ketimpangan kapabilitas penduduk, khususnya pada aspek pendidikan yang paling menonjol ialah antara perdesaan dan perkotaan. Rendahnya pendidikan di perdesaan, antara lain, terekam dari rata-rata lama sekolah (mean years of schooling/MYS) yang hanya sebesar 6,8 tahun atau setara tamat SD, sedangkan MYS di perkotaan sebesar 9,4 tahun atau selevel tamat SMP (BPS, 2013). Rendahnya pendidikan di perdesaan diperkirakan sebagai salah satu faktor penyebab rendahnya pendapatan mereka. Secara faktual, hal itu terekam dari tingginya angka kemiskinan di perdesaan bila dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan. Tercatat, angka kemiskinan di perdesaan menurut hasil Susenas September 2016 sebesar 13,96%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan sebesar 7,73%. Namun, terbukanya peluang bekerja dan berusaha tidak serta-merta meningkatkan pendapatan. Artinya, angka pengangguran rendah bukan berarti kesejahteraan tinggi. Meski angka pegangguran di perdesaan, misalnya, lebih rendah bila dibandingkan dengan angka pengangguran di perkotaan, nyatanya angka kemiskinan di perdesaan lebih tinggi. Hasil Sakernas Agustus 2016 menunjukkan angka pengangguran di perkotaan sebesar 6,60%, sedangkan angka pengangguran di perdesaan sebesar 4,51%. Maka, atas dasar itu, untuk mengawal momentum penurunan ketimpangan terus berlanjut, pemerintah masih perlu memberlakukan bantuan subsidi di samping pembangunan infrastruktur dan program redistribusi aset, lahan, dan modal usaha. Bantuan dan subsidi perlu diberikan bagi mereka yang bekerja tapi berpendapatan rendah dan bagi mereka yang sama sekali tidak mampu berusaha dan bekerja. Meski selama ini pemerintah telah berupaya memberlakukan bantuan dan subsidi, serta belakangan dengan membangun infrastruktur dan meredistribusi aset, lahan, dan modal, penurunan ketimpangannya masih terbilang rendah. Selama September 2015-September 2016, berdasarkan rasio Gini, penurunannya hanya sebesar 0,008 poin, yakni dari 0,402 pada September 2015 menjadi 0,394 pada September 2016. Sementara itu, dengan upaya penurunan ketimpangan yang hampir sama, pemerintah Brasil dapat menurunkan angka rasio Gini sebesar 0,2 poin per tahun sejak 1995. Secara kumulatif angka rasio Gini di Brasil menurun sebesar setengahnya bila dibandingkan dengan kondisi awal selama 1995-2004 (Soares, et al, 2006). Maka, dengan mencermati pengalaman Brasil itu, masih terbuka ruang cukup lebar untuk menurunkan ketimpangan yang jauh lebih besar lagi di Tanah Air. Upaya itu barangkali bisa berhasil jika pemerintah secara konsisten melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan aksesibilitas penduduk dalam berusaha dan bekerja serta menghindari berbagai bentuk penyimpangan. Di masa mendatang, untuk mengatasi kejenuhan dalam aksesibilitas berusaha dan bekerja, pemerintah perlu fokus pada peningkatan kapabilitas penduduk, khususnya pendidikan dan kesehatan. Dengan cara itu diperkirakan, momentum penurunan ketimpangan akan terus berlangsung, bahkan dengan level penurunan yang jauh lebih besar. ●