Isi Kapal Demokrat Bisa Pecah

Isi Kapal Demokrat Bisa Pecah Umbu TW Pariangu  ;   Dosen Fisipol, Undana, Kupang; Alumnus Pascasarjana Fisipol UGM

MEDIA INDONESIA, 08 Februari 2013

BEBERAPA saat setelah Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) melansir surveinya yang menunjukkan melemahnya elektabilitas Partai Demokrat (PD) di angka 8,3%, sontak para anggota dewan pembina dan jajaran pengurus PD mengeluarkan sikap dan pernyataan masingmasing. Anggota Dewan Pembina PD Syarief Hasan meminta Ketua Dewan Pembina PD, Susilo Bambang Yudhoyono mencurahkan waktunya untuk mengambil langkah-langkah pemulihan citra partai. Pandangan mirip disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PD, Benny Kabur Harman, bahwa persoalan yang membelit Demokrat tidak lagi bisa diselesaikan dengan cara normatif berdasarkan mekanisme di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Partai Demokrat, namun perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah luar biasa. Di daerah, suara-suara jajaran pengurus Demokrat mengerucut pada desakan agar elite pengurus PD ‘turun gunung’ untuk menyelamatkan partai dari kemerosotan dukungan dan kepercayaan konstituen maupun publik. Namun, upaya penyelamatan itu tak harus dimaknai dengan melengserkan Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum PD lewat Kongres Luar Biasa. Padahal SBY mengakui, sering disebut-sebutnya nama Anas Urbaningrum, dalam kasus korupsi menjadi penyebab elektabilitas PD merosot. “Akibat banyaknya sangkaan, tuduhan, dugaan, akhirnya menimbulkan kemerosotan yang luar biasa karena media memberitakannya secara terus-menerus,” kata SBY kepada pers di Jeddah (Jurnal Nasional, 5/2). Pernyataan itu agaknya tidaklah berlebihan, apalagi dalam survei SMRC, elektabilitas PD bertolak belakang dengan kinerja pemerintahan di saat 51,6% responden menyatakan cukup puas dengan kinerja SBY. Namun, fakta tersebut tak pula membendung kepercayaan diri Anas yang menyerukan agar elite Demokrat tidak lekas-lekas mencari kambing hitam. Anas tetap bergeming bahwa kemelut di partainya bukan karena sangkaan korupsi terhadap dirinya. Saling timpal itu sebelumnya juga terjadi di Juni 2012 lalu ketika SBY dalam berbagai media mendesak agar kader bermasalah yang tidak lagi santun, cerdas, dan bersih untuk segera keluar dari partai. Namun, oleh Anas permintaan tersebut dianggap tidak dikhususkan untuk dirinya semata, tetapi ditujukan buat semua kader Demokrat. Harus diakui, gejolak politik di tubuh partai segi tiga biru ini akan menjadi ukuran sejauh mana kedewasaan politik elite-elite struktural partai ini memainkan jurus-jurus peredamnya. Sehingga friksi internal yang terjadi tidak berimbas pada kian dekatnya partai ini pada antiklimaks kejayaannya di Pemilu 2004 dan 2009. Gagal Matang Demokrat memang tergolong `pemain baru' dalam kancah politik. Kemenangannya di dua pemilu tak sertamerta membuatnya luput dari persoalan faksionalisasi dan kontestasi kepentingan internal di tubuh partai yang terus mencari bentuknya. SBY yang menjadi sentrum politik di dua periode pemilu memang sukses membuktikan, bahwa pembentukan kematangan PD tak bisa lepas dari tangan dinginnya membangun pencitraan ke dalam dan ke luar sebagai partai yang nasionalis dan antikorupsi yang diapresiasi oleh publik. Sayangnya, kesuksesan citra dan ketokohan PD di dua musim pemilu gagal dijadikan modal dasar untuk mengimbangi pembesaran postur partai. Akibat proses imaji politik dengan melakukan pematangan identitas dan kelembagaan partai. Dengan pematangan identitas dan kelembagaan partai inilah, berbagai energi ambisi(us) dan strategi parsial elite dan kader-kadernya semestinya diharapkan bisa diredam untuk mencapai keseimbangan politik baru sebagai partai yang mapan secara struktur dan kultur. Dengan begitu cepat, kelengahan itu telah mengantar Demokrat persis di tepian pragmatisme, yakni beberapa kadernya dalam selang waktu tak lama terseret masuk dalam jurang korupsi. Di sisi lain upaya untuk menahan ‘gerak sial’ partai juga terhadang karena pucuk pimpinannya ikut tersandung dugaan korupsi dan menjadi berita mewah di media massa dalam satu tahun terakhir. Upaya Anas menyambangi kader dan konstituen di daerah untuk mengefektifkan komunikasi dan memperkuat akar dukungan grass root nyatanya tak memadai menahan badai perlawanan sengit Nazaruddin lewat nyanyian-nyanyian panasnya terkait Anas di berbagai media massa. Terjun bebasnya elektabilitas Demokrat hingga 8,3% merupakan sejarah kelam bagi partai berlambang Mercy ini. Harusnya ini menjadi alarm untuk membangunkan seisi rumah Demokrat dari tidur panjang ‘manajemen kalbu’nya. Mestinya Demokrat harus berhenti berkelit alias mengulur-ulur waktu (buying time) sambil hanya berharap pemakluman dan nasib mujur politik berpihak padanya. Di Depan Sebagai tokoh yang membesuti kelahiran Demokrat, SBY harus berada di front terdepan untuk memecah kebuntuan komunikasi struktural di internal partai. SBY perlu sigap melokalisir persoalan internal partai agar tidak merebak sebagai bola muntah bagi kekuatan politik eksternal. Salah satu Langkah paling konkret dan rasional yang bisa diambil SBY selaku Ketua Dewan Pembina PD sejatinya meminta Anas mundur, atau menonaktifkan sementara Anas sebagai ketua umum partai. Sekaligus untuk memberikan kesempatan kepadanya berkonsentrasi menghadapi proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi sebagaimana yang diungkapkan Nazaruddin dalam sejumlah kesaksiannya di pengadilan. Dengan begitu, SBY bisa mengambil alih kemudi kapal Demokrat dan mempersiapkan keberangkatannya menuju Pe milu 2014, melalui eksekusi penyelamatan partai termasuk merapatkan kembali barisan Demokrat kepada cita-cita dasar ideologi yang menjadi napas partai. Sayangnya yang terjadi selama ini sepertinya ada sikap saling tunggu di internal partai maupun antara kubu PD dan KPK. Demokrat berharap status hukum Anas bisa dipastikan sesegera mungkin oleh KPK, namun KPK sepertinya masih berhitunghitung dengan konsekuensi politis seandainya Anas diperiksa sebagai tersangka. Di sisi lain, politik saling menjaga perasaan mewarnai pula dina mika internal partai. SBY misalnya `belum berani' secara gamblang meminta Anas mundur, meski sudah didesak berbagai komponen dalam partai, selain menunggu keikhlasan Anas melepas jabatannya. Namun jika ini tak diakhiri, Demokrat-lah yang bakal dirugikan. Selain berlayar ke Pemilu 2014 dengan laju yang tergopoh-gopoh karena kehilangan elektabilitas yang meyakinkan, ia bisa dirundung konflik kepentingan yang makin tajam dan memecah-belah isi kapal PD. ●

Gonjang-ganjing Partai Demokrat

Gonjang-ganjing Partai Demokrat

M Alfan Alfian ;  Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta

Sumber :  REPUBLIKA, 25 Juni 2012

Gonjang-ganjing alias kemelut politik tengah melanda Partai Demokrat, terutama pasca-kehadiran dan ceramah Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada acara yang diselenggarakan Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) Partai Demokrat belum lama ini. Sebelumnya SBY telah bertemu dengan ketua-ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I se-Indonesia di kediamannya di Cikeas, suatu pertemuan yang tidak dikenal dalam mekanisme formal Partai Demokrat.

Peristiwa-peristiwa itu segera menyulut kontroversi. Seruan SBY, untuk kesekian kalinya, agar kader partainya yang bermasalah untuk mundur, segera dikaitkan dengan upaya marjinalisasi Anas Urbaningrum sebagai ketua umum partai. Pernyataan itu segera ditafsirkan sebagai tekanan tidak langsung kepada Anas. Ketika elektabilitas Partai Demokrat yang terpantu lembaga-lembaga survei anjlok dan penyebabnya ditimpakan ke Anas, marjinalisasi kepadanya semakin gencar. Hanya saja, dari perspektif demokrasi-konstitusional partai, caranya cukup ironis, kalau bukan sarkastik.

Partai ini memang sedang disorot habis karena kasus-kasus korupsi oknum-oknumnya. Jelas, kasus-kasus hukum membuat persepsi publik negatif terhadap partai ini. Tetapi, anjloknya elektabilitas Partai Demokrat tidak semata-mata disebabkan oleh itu. Dapat dipahami ulasan Anas bahwa fenomena itu terkait dengan kinerja pemerintah.

Menurutnya, kepuasan publik yang memadai atas kinerja pemerintah adalah basis utama keberhasilan partai pemerintah. Walaupun sangat logis, penekanan Anas itu segera ditafsirkan bahwa ia tengah melakukan resistensi halus kepada SBY dan kelompok penekannya.

Komunikasi Politik

Namun, yang juga harus dilihat ialah kekompakan elite-elite Partai Demokrat, sebagaimana ditunjukkan dari ragam pendapat dan ekspresi komunikasi politik yang berimbas negatif terhadap partai. Publik melihat perpecahan tidak bisa dibendung lagi, dan akhirnya mempersepsikan partai ini secara negatif.
Faksionalisasi memang selalu ada di partai politik manapun. Tetapi, manakala faksi-faksi terlalu bersemangat untuk berkonflik dan terus diekspoitasi ke media massa, maka imbas negatif pada partai akan membesar.

Anas belum terbukti terlibat atau ditetapkan sebagai tersangka kasus-kasus itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini artinya, Anas masih ketua umum partai yang aktual dan memiliki ruang manuver terbuka, walaupun demokrasi internal partai ini, sejak awal memposisikan ketua dewan pembina sebagai god father yang segera mengingatkan pada Golkar masa lalu. Memimpin partai yang unik seperti Partai Demokrat, dalam perspektif kemodernan partai politik, bagaimanapun tidaklah mudah, justru ketika kultur patrimonialisme juga turut berkembang di sisi lain.

Anas ditekan untuk mundur melalui berbagai upaya marjinalisasi politik kepadanya, tetapi ia tetap bertahan. Justru di tengah sorotan yang menimpanya, kapasitasnya sebagai pemimpin politik tengah diuji. Ia bukan politisi instan yang tidak mengakar. Ia pemimpin politik berlatar-belakang aktivis yang punya basis pendukung yang kuat di daerah-daerah, karena pandai berkomunikasi dan memperkuat jaringan akar rumput partai. Karenanya dapat segera dipahami, manakala Anas tidak menghadapi gejolak internal disebabkan desakan atau tuntutan kongres luar biasa dari bawah. Selain, memang konstitusi partai tidak memungkinkan untuk melakukan itu.

Yang menjadi persoalan sekarang ialah bagaimana kata demokrat, sebagai suatu spirit dasar partai ini, tercermin dalam dinamika internalnya. Demokrasi memang harus berbasis etika politik, tetapi ia tetap dibingkai oleh koridor aturan main yang pasti melalui konstitusi partai. Partai ini tak lepas dari figur SBY, bahkan pada mulanya ia semacam klub penggembira yang bertumpu pada popularitas SBY. Godaan SBY sebagai Ketua Dewan Pembina untuk otoriter memang besar ketika partai terlanda kemelut.

Gaya Mataraman

Tokoh diperlukan dalam fungsi manajemen konflik. Tetapi, yang terpenting bagi suatu partai modern ialah membangun kelembagaan partai. Prosedur dan mekanisme demokrasi internal partai ini, karenanya, harus selalu dievaluasi.
SBY sendiri, tentu juga tidak cukup mudah untuk menampilkan kepemimpinan demokratisnya di internal partai. Ia sering menghadapi dilema dalam menghadapi ujian demokrasi internal partai yang dibentuknya itu.

Tentu tidak sama persis, manakala gonjang-ganjing politik partai penguasa ini, dikaitkan dengan politik Mataraman tempo dulu. SBY bukan Panembahan Senopati, dan Anas bukan Ki Ageng Mangir yang melawan. Kepala Anas tidak identik dengan kepala Mangir, ketika Panembahan Senopati hendak membenturkannya di atas kursi singgasananya yang disebut watu gilang. Walaupun demikian dinamika partai ini unik dan sinetrikal, justru ketika kharisma berjumpa dengan aneka isu di dalamnya.

Dalam peta besar kompetisi politik Indonesia jelang Pemilu 2014, ujian yang mendera partai ini sangat serius. Manakala strategi keluar dari kemelut tidak memadai, ia akan terpental dari peta rangking atas partai, dan turun sebagai partai menengah, kalau bukan kecil. Manakala SBY, Anas, dan para elite politik lain terjebak dalam arena konfliktual tak berkesudahan, maka semakin membuat kesempatan baik berlalu. ●

Partai Demokrat di Ambang Prahara

Partai Demokrat di Ambang Prahara

Ikrar Nusa Bhakti ; Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI

Sumber :  MEDIA INDONESIA, 18 Juni 2012

HASIL survei mutakhir dari berbagai lembaga survei mengenai elektabilitas Partai Demokrat membuat para elite politik partai berlambang segitiga biru itu mulai kalang kabut.

Partai penguasa yang perolehan suaranya sangat spektakuler, dari 7,5% pada Pemilu 2004 menjadi 21% pada Pemilu 2009, kini malah mengalami kemerosotan yang amat tajam menjadi 13% kemudian 12,3% atau bahkan kalangan dalam partai berani menyebut elektabilitas Partai Demokrat kini tinggal 10%.

Jika para jajaran elite partai tidak berupaya keras untuk menyelamatkan partai, bukan mustahil Partai Demokrat hanya akan memperoleh 7,5% pemilih pada Pemilu 2014. Bukan mustahil angkanya bahkan bisa di bawah angka batasan parlemen yang dipatok 3,5%! Jika itu terjadi, the rise and fall of Democratic Party akan menjadi kajian yang unik bagi para peneliti politik Indonesia.

Ada beberapa penyebab menukiknya elektabilitas Partai Demokrat. Pertama dan yang paling utama ialah merebaknya kasus-kasus korupsi yang melanda partai yang slogan kampanyenya pada Pemilu 2009 amat bombastis ‘Katakan tidak pada Korupsi’.

Kedua, partai yang juga mengutamakan kesantunan dalam berpolitik itu ternyata juga mengalami konflik pada tataran atas partai dan bawah partai yang tidak jarang menunjukkan ketidaksantunan dalam berpolitik.

Ketiga, tata kelola Partai Demokrat benar-benar amburadul sehingga memperkuat asumsi penulis sejak lama bahwa Partai Demokrat lebih sekadar fans club SBY ketimbang sebenar-benarnya partai politik.

Keempat, terkait dengan butir ketiga tersebut, ada kecenderungan politik di dalam c Partai Demokrat bahwa meP reka yang ada di dalam partai sebagian ialah benalu-benalu politik. Mereka tidak memiliki rasa memiliki dan perasaan kekitaan di dalam partai. Mereka hanya menggunakan partai sebagai kendaraan politik untuk mengejar keuntungan politik dan ekonomi.

Kelima, partai itu seperti kacang lupa akan kulitnya.
Itu bisa dilihat ketika para pendiri dan deklarator partai ialah sosok manusia-manusia yang hanya dibutuhkan sampai Pemilu 2004, tapi kemudian dibuang seperti pepatah habis manis sepah dibuang.

Keenam, jajaran elite baru partai selalu melakukan politik tumpas kelor, yaitu mengganti sebagian besar jajaran pengurus partai dari rezim sebelumnya. Itu tidak saja terjadi pada tingkatan DPP partai seperti yang terjadi setelah Kongres 2005, tetapi juga pada 2010.

Ketujuh, ketidakberanian jajaran elite politik untuk mengambil tindakan konkret ketika partai sedang limbung, tetapi malah menjadikan konflik dan persoalan di dalam partai itu semakin membesar dan sulit dikendalikan.

Isu Korupsi

Isu korupsi bukanlah hal yang baru di jajaran Partai Demokrat. Partai yang kampanyenya pada Pemilu 2009 begitu menarik bagai medan magnet politik yang kuat dengan slogan `Katakan tidak pada Korupsi' ternyata tak bebas dari kasus-kasus korupsi kecil dan besar.

Kasus-kasus korupsi seperti pengelolaan akomodasi haji di tanah suci, anggaran proyek prasarana pendidikan bagi 16 perguruan tinggi negeri, anggaran proyek pembangunan Wisma Atlet di Palembang, dan pembangunan pusat pendidikan dan latihan bagi atlet di Hambalang, Bogor, ialah contoh kasus korupsi yang menimpa Partai Demokrat.

Bukan hal yang baru pula Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kepada jajaran partainya bahwa mereka yang tidak dapat menjaga kebersihan partai dan berpolitik secara santun harus keluar dari Partai Demokrat. Pernyataan itu terasa basi karena sudah diucapkan berulang-ulang terutama pada Rapat Kerja Nasional Partai Demokrat di Sentul, Bogor, 2011, dan diulangi lagi pada Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat (FKPD-PD) Rabu (13/6) malam.

Kebiasaan buruk lain dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ialah selalu menuduh partai lain juga melakukan korupsi. Misalnya, ketika beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) mempersoalkan pembengkakan anggaran pada pembelian pesawat tempur Sukhoi, SBY juga menyatakan pembelian Sukhoi pada era Presiden Megawati Soekarnoputri juga harus diusut tuntas. Kini ia juga memandang `remeh' kasus korupsi di Partai Demokrat dengan menyatakan korupsi di tubuh Partai Demokrat hanya dilakukan segelintir kecil orang, sementara partai-partai lain juga melakukan korupsi!

SBY lupa bahwa sorotan publik terhadap Partai Demokrat disebabkan partai itu secara menggebu-gebu mengampanyekan slogan `Katakan tidak pada Korupsi'. Jika slogan itu tidak dikumandangkan, mungkin terpaan badai terhadap partai itu tidaklah sebesar saat ini.

Tata Kelola yang Buruk

Partai Demokrat ialah contoh partai yang tidak dikelola secara profesional. Partai itu juga melupakan kerja keras para pendiri dan deklarator partai. Para pendiri dan deklarator partai sebagian besar disingkirkan setelah Kongres 2005.

Tugas para pendiri dan deklarator partai seakan telah selesai begitu Partai Demokrat memperoleh suara 7,5% pada Pemilu Legislatif 2004 dan menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden pertama RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Ketika partai sedang di ambang prahara, barulah para pendiri dan deklarator partai kembali diajak bicara. Itu pun sebatas pada forum yang legalitas dan otoritasnya tidak tertera di dalam konstitusi partai.

Itu juga satu kebiasaan buruk SBY yang suka sekali membentuk tim atau forum sebagai penopang dirinya yang tidak berani mengambil keputusan sendiri. Pembentukan Tim 9 soal kasus Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ialah contoh kesukaan Presiden Yudhoyono membentuk tim.

Kini, di kala Demokrat di ambang prahara, SBY sebagai ketua dewan pembina partai juga melakukan pertemuan forum antarpendiri dan deklarator partai yang sebagian besar sudah berada di luar partai.

Kita tahu apa pun keputusan forum untuk bersih-bersih partai, hasil itu tidak mengangkat partai. Forum itu tidak memiliki otoritas politik untuk menjalankannya.

Ciri buruk lain dari Partai Demokrat ialah para elite politik baik di pusat ataupun di daerah tidak memiliki perasaan kekitaan (we feeling) di antara sesama anggota partai, dan kurang memiliki sense of belonging (perasaan memiliki) terhadap partai.

Contohnya, hiruk pikuk di dalam partai baik pada jajaran pimpinan pusat aupun daerah menunjukkan para elite partai lebih menonjolkan kepentingan pribadi dan kelompok mereka ketimbang kepentingan partai. Kebiasaan ketua partai terpilih, di pusat maupun di daerah, untuk melakukan tumpas kelor, yakni mengganti sebagian besar kabinet partai yang lama, ialah contoh betapa kebersamaan di dalam partai benar-benar diabaikan.

Hal lain yang menggerogoti partai ialah berlakunya politik uang sogok-menyogok baik untuk dapat memenangi pemilihan di tingkat kongres, musyawarah daerah, dan musyawarah cabang partai. Penentuan calon kepala daerah juga ditentukan bukan oleh apakah para calon tersebut memiliki kapasitas untuk memimpin daerah tersebut, melainkan pada berapa banyak uang diberikan kepada pengurus partai agar calon tersebut menjadi calon resmi dari partai.

Walau praktik yang sama juga terjadi di partai-partai lain, persoalan elektabilitas dan kapasitas calon tetap dijadikan perhitungan oleh partai-partai tersebut. Jangan heran jika Partai Golkar dan PDIP masih memimpin dalam berbagai pemilu kada.

Krisis Tak Berujung

Apa yang terjadi di tubuh Partai Demokrat saat ini bagaikan krisis yang tak ada ujungnya. Perseteruan antara Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan Ketua Umum Partai Demokrat bukan lagi isapan jempol prasangka negatif semata, melainkan menjurus kepada kenyataan. SBY sebagai ketua dewan pembina pernah menyatakan ia percaya kepada pernyataan Anas Urbaningrum yang tidak terlibat dalam kasus Hambalang atau proyek lainnya.

Jika pernyataan SBY benar, mengapa ia masih terus-menerus mengatakan mereka yang tidak bisa bersih sebaiknya keluar dari partai? Itu menunjukkan SBY tidak percaya kepada pernyataan politiknya sendiri.

Jika SBY tahu bahwa ada yang tidak beres di jajaran DPP Partai, mengapa ia tidak melakukan tindakan tegas? Jika memang tidak ada perseteruan terselubung, mengapa pula SBY tidak mengundang Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu saat SBY mengadakan pertemuan dengan para ketua DPD I Partai Demokrat? Apa pula yang akan dilakukan SBY pada pertemuan dengan pimpinan partai di tingkat cabang dan ranting pada 30 Agustus 2012?

Partai Demokrat tampaknya kini benar-benar berada di ambang prahara. Jika ego pribadi sudah mengalahkan rasa kebersamaan dan kekitaan di dalam partai, keruntuhan tinggal menunggu waktu. Jika itu benar-benar terjadi, Partai Demokrat akan tercatat dalam sejarah politik Indonesia pascareformasi sebagai ‘partai yang meroket pada satu masa pemilu dan menukik tajam pada satu masa pemilu berikutnya’! ●