Tampilkan postingan dengan label Pilpres 2014 - Potensi Kekacauan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pilpres 2014 - Potensi Kekacauan. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 28 Juni 2014

Potensi Bahaya Pilpres

Potensi Bahaya Pilpres

Maria M Bhoernomo  ;   Budayawan di Kudus, Jawa Tengah
SINAR HARAPAN, 26 Juni 2014
                                                
                                                                                         
                                                      
Sejauh yang bisa disaksikan publik, tim-tim sukses capres sudah jelas-jelas saling mencela dan menyindir terkait kampanye pilpres. Bahkan, mencela dan menyindir hanya terkait masalah sepele, seperti warna baju, sehingga terkesan kekanak-kanakan.

Selain itu, sejauh ini publik menyaksikan banyaknya kampanye hitam yang sangat memprihatinkan, yang sangat mungkin berasal dari para pendukung capres. Hal ini pun mengesankan sikap kekanak-kanakan dalam berdemokrasi.

Bukan tidak mungkin bangsa dan negara kita akan tercabik-cabik dalam krisis politik berlarut-larut, jika masing-masing pihak tidak segera menghentikan sikap kekanak-kanakannya.

Harus dicermati juga, karena latar belakang kedua capres dari militer dan dari sipil, muncul juga gejala dikotomi sipil-militer yang bisa berkembang menjadi polarisasi sipil-militer yang sangat sensitif. Hal ini terkait adanya kasus pihak Babinsa yang dianggap ikut kampanye pilpres.

“Head to Head”

Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli nanti, yang hanya diikuti dua pasang kandidat, yang berarti head to head, memang layak diwaspadai bagi semua pihak karena menyimpan potensi bahaya yang sulit diprediksi.

Untuk sementara, kita paling jauh hanya bisa membayangkan kemungkinan-kemungkinan terburuk manakala hasil pilpres nyaris imbang, yang diwarnai kecurangan, lantas yang kalah mengamuk.

Kita sulit membayangkan apa jadinya bangsa dan negara kita jika yang kalah pilpres mengamuk, padahal kekuatan politiknya nyaris 50 persen.

Merujuk data empiris, jika kekuatan politik yang besar (nyaris 50 persen) mengamuk sehingga terjadi amuk massa karena kalah dalam pemilihan yang demokratis, akan selalu menimbulkan kemelut politik yang berlarut-larut.

Bukan tidak mungkin kita akan mengalami krisis politik, jika pilpres tahun ini tidak dijauhkan dari perilaku-perilaku kekanak-kanakan dan sindir-menyindir yang sama sekali tidak berguna bagi pembangunan demokrasi.

Harus diakui, munculnya head to head, di satu sisi memang bisa membuat pilpres lebih efisien. Namun, karena kekuatan dua kubu kandidat sama-sama nyaris imbang, sangat rentan berbenturan dalam arti yang sebenarnya yang bisa menimbulkan ledakan dahsyat yang sangat destruktif bagi keutuhan bangsa dan negara.

Karena itu, head to head dalam pilpres harus diwaspadai semua pihak. Selain itu, masing-masing kubu kandidat harus bersedia duduk bersama memberikan pencerahan politik kepada publik.

Hal tersebut, misalnya, kedua pihak bersepakat memelihara kerukunan nasional di atas segala-galanya. Dalam hal ini, berbagai hal yang bisa menimbulkan gejolak politik yang negatif, seperti terjadinya kecurangan dalam proses pilpres, harus dicegah.

“Legowo”

Untuk konteks Indonesia, kecurangan dalam proses pilpres layak dikaitkan dengan fenomena maraknya politik uang dan kelambatan proses rekapitulasi karena luasnya wilayah Tanah Air kita. Hal ini sudah tercermin dalam ribuan gugatan hasil pemilu 9 April yang diajukan pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Karena itu, upaya mencegah maraknya politik uang dan kelambatan proses rekapitulasi layak diperioritaskan. Politik uang hanya bisa dicegah oleh rakyat karena rakyatlah yang menikmatinya secara langsung. Karena itu, kita layak terus-menerus mengingatkan rakyat tentang dampak negatif maraknya politik uang.

Jika mayoritas rakyat sudah bisa dengan tegas menolak politik uang, Pilpres 9 Juli sangat mungkin tidak diwarnai maraknya politik uang. Rakyat layak dididik untuk cerdas dalam berdemokrasi. Misalnya, jika ada politik uang diterima saja, tapi masalah memilih sepenuhnya bebas dan rahasia serta menjadi hak rakyat yang tak bisa didikte siapa pun.

Begitu juga jika kelambatan proses rekaputilasi bisa diatasi, misalnya dengan digitalisasi yang didukung jaringan internet global. Pilpres 9 Juli mungkin akan lebih baik dan apa pun hasilnya akan diterima semua pihak dengan legowo.

Terkait sikap legowo, sejak sekarang masing-masing kubu kandidat layak juga belajar bersikap rasional, sebab sikap rasional akan memudahkan semua pihak bersikap legowo.

Hal ini, misalnya, jika nanti ternyata masih juga ada politik uang dan kelambatan rekapitulasi, semua pihak memakluminya sebagai risiko wajar dalam proses belajar berdemokrasi yang baik dan benar bagi bangsa kita yang memiliki wilayah sangat luas.

Dengan demikian, sikap legowo harus dibangun semua pihak sejak sekarang agar Pilpres 9 Juli bisa berlangsung damai. Siapa pun yang menang dan siapa pun yang kalah harus sama-sama legowo. Seperti petuah klasik berbahasa Jawa: Sing menang aja umuk, sing kalah aja ngamuk. Pepatah ini layak dipopulerkan untuk menepis potensi bahaya pilpres.

Minggu, 11 Mei 2014

Jangan Sampai Indonesia Jadi Cibiran

Jangan Sampai Indonesia Jadi Cibiran

Amril Jambak  ;   Peneliti di Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia (LSISI)
OKEZONENEWS, 09 Mei 2014

Artikel ini telah dimuat di DETIKNEWS 08 MEI 2014
                                                                                                                       
                                                                                         
                                                      
Kebersamaan demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus dibangkitkan agar nasib kita tidak serupa dengan negara berkembang lainnya di dunia. Biasanya negara berkembang ini begitu mudah disulut menjadi negara kacau akibat perpecahan di dalam. Ini juga bakal terjadi di negara kita ini.

Pemilihan umum presiden 2014 akan menjadi momentum kebangkitan persatuan dan bangsa yang mulai terkotak-kotak oleh berbagai kepentingan. Jika saat ini aroma politis sangat kental, karena tahun ini merupakan tahun politik.

Menurut pengamatan penulis, Pilpres bisa menjadi pintu masuk kekacauan di negara ini. Karena beragama kepentingan tokoh-tokoh di negara ini untuk meraih jabatan menjadi presiden menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah dua periode memimpin negara ini (2004-2009 dan 2009-2014).

Tentunya tidak banyak yang bisa melakukan kekacauan dalam pilpres mendatang. Tapi kita harus selalu waspada dan harus kembali ke khitah, yakni berpikir dalam kerangka NKRI. Dari sekarang hendaknya menyadari diri untuk apa pendiri bangsa ini selalu memproklamirkan kemerdekaan dalam pikiran NKRI.

Jika, pilpres mengalami kekacauan, banyak pihak yang bertepuk tangan bahkan mencibir kondisi kita. Bahkan selain itu, mereka juga dengan semangat kemenangan menyambut kekisruhan yang terjadi. Sebagai warga negara jangan mudah terhasut dan terprovokasi akan isu yang macam-macam. Berpikirlah sebelum bertindak, karena ini akan bisa membuat kita mengerti akan hal yang terjadi.

Kekacauan dalam pelaksanaan pilpres tentunya mudah terjadi. Disini banyak kepentingan dari calon-calon yang maju dalam pilpres. Apalagi dalam pencalonan tersebut juga diboncengi oleh kepentingan negara-negara asing. Meski ini sulit dibuktikan, tapi aroma itu tercium hingga saat ini.

Jika saja bisa menyatukan tekad, kita harus terus melangkah kedepan dan mewujudkan hal-hal yang memperbaiki bangsa ini, kita tidak perlu dan sungguh tidak berguna jika melukai diantara kita sendiri. Persoalan dalam negeri sendiri sudah ada termasuk masih rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan dan masih sulitnya membuka serta mengembangkan usaha usaha rakyat yang sederhana tetapi bisa menghidupi tetapi semuanya itu adalah bagian dari proses berbangsa yang harus terus disempurnakan sesuai dengan tantangan zamannya.

Ketika kita belum puas tidak ada gunanya juga menghancurkan diri sendiri. Banyak contoh yang kita bisa lihat, contoh di Iran yang mungkin belum cukup bukti adanya intervensi asing tetapi contoh di Irak, Pakistan dan Thailand sudah cukup membuktikan bahwa kemelut politik hanya akan membawa kepada kehancuran bangsa.

Dan masih banyak contoh diberbagai belahan dunia negara negara yang hancur lebur karena berhasilnya proses pemecahan belahan dan tidak kuatnya solidaritas didalam negerinya ketika ancaman itu datang dan meledak.

Mungkin yang perlu kita ingat adalah, bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaannya atas rahmat allah swt dan kita bersyukur bangsa Indonesia mampu mentranformasikan perubahan tuntutan zaman kepada sistim ketatanegaraan dan relasi yang ada seiring dengan perubahan yang terjadi walaupun semua itu akan terus berubah seiring dengan berjalannya waktu.

Semoga kita bangsa Indonesia semakin cerdas, cermat dan waspada serta mampu melakukan antisipasi sehingga bangsa dan negara Indonesia selalu dapat memperbaiki dirinya dan secara nyata menjadi pusat peradaban dunia.

Yang jelas saat ini adalah betapa besar kecintaan kita ke negara ini. Jika kita cinta dan sayang, marilah sama-sama kita menjaganya dan menggunakan hak pilih pada Pilpres tahun ini. Harapan hanya satu, pilpres harus berjalan aman dan lancar.

Tentunya kepada capres-cawapres dan pendukungnya penulis memiliki harapan agar jangan menyulut perpecahan. Bertarunglah yang santun, berbeda pendapat boleh asalkan sama-sama memahami bahwa kita semuanya warga negara yang baik, menjaga kebersamaan dalam kerangka NKRI. Pasti kita tidak mau dicibir negara lain kan?