RUU PERTANAHAN

Menjaga Konstitusionalitas RUU Pertanahan

NOER FAUZI RACHMAN

 

KOMPAS 31 Oktober 2019

 

Draf RUU Pertanahan memang tak bersesuaian dengan Nawacita, visi-misi, dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla. Dalam rapat terbatas RUU Pertanahan, 22 Maret 2017, Presiden menegaskan, semua regulasi ihwal pertanahan harus sejalan dengan reformasi agraria yang diinginkan pemerintah, yakni mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Tanah tak boleh hanya dikuasai segelintir orang atau badan usaha karena bisa memicu ketimpangan tajam.

Penanda Baru Swasembada Pangan Noer Fauzi Rachman  ;  Ketua Dewan Pengarah Prakarsa Desa; Peneliti Sajogyo Institute untuk Dokumentasi dan  Studi Agraria; Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria

                                                           KOMPAS, 16 Juli 2015          

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Menarik untuk mencermati indikator pencapaian swasembada padi, jagung, dan kedelai. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengumumkan pada 1 Juli angka produksi padi pada 2015 adalah yang tertinggi 10 tahun terakhir. BPS memperkirakan produksi  padi  pada  2015 sebanyak  75,55  juta  ton  gabah kering giling, naik 4,70 juta ton (6,64 persen) dibandingkan 2014. Kenaikan produksi padi pada 2015 diperkirakan terjadi di Pulau Jawa sebanyak 1,83 juta ton dan di luar Jawa 2,88 juta ton. Kenaikan produksi diperkirakan karena kenaikan luas panen seluas 0,51 juta hektar (3,71 persen) dan kenaikan produktivitas 1,45 kuintal/ha (2,82 persen). Produksi kedelai dan jagung juga naik. Produksi  jagung  tahun  2015 diperkirakan  20,67  juta ton pipilan kering ,   naik 1,66 juta ton (8,72 persen) dibandingkan 2014. Peningkatan diperkirakan akibat kenaikan luas panen seluas 160.480 ha (4,18 persen) dan kenaikan produktivitas 2,16 kuintal/ha (4,36 persen). Produksi  kedelai  2015  diperkirakan  998.870  ton  biji  kering , meningkat 43,87 ribu ton (4,59 persen) dibandingkan 2014. Peningkatan terjadi  karena  kenaikan  luas  panen  seluas  24,67  ribu  ha  (4,01  persen)  dan peningkatan produktivitas sebesar  0,09 kuintal/ha (0,58 persen). Pilihan kebijakan Pengumuman peningkatan produksi tiga komoditas pangan strategis ini menjadi penanda yang baik dari pilihan kebijakan dan kerja keras pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, dalam memacu produktivitas dan frekuensi penanaman, memperbaiki infrastruktur produksi, dan menyebarkan alat dan mesin peralatan pertanian (alsintan). Ternyata mengisi kekurangan stok nasional untuk padi, jagung, dan kedelai bisa dilakukan dengan mengerahkan kekuatan produktif sendiri, khususnya para petani pertanian pangan, dan mencegah impor yang berakibat pada efek penciptaan ekonomi rente yang dinikmati oleh pemain dalam rantai perdagangan internasional komoditas pangan. Para promotor impor pangan selalu menyampaikan bahwa kekurangan stok pangan perlu diisi dengan impor. Pada kenyataannya, yang justru terjadi adalah para pemain perdagangan internasional komoditas panganlah yang ikut membentuk kebijakan impor komoditas pangan. Kalau pandangan itu terus dianut, kecanduan dan ketergantungan pada impor komoditas pangan menjadi tidak bisa diobati. Kemampuan memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan adalah satu pilar kekuatan negara. Dalam Nawacita, pembangunan pertanian dinaungi pendekatan kedaulatan pangan. Secara konsepsional, kedaulatan pangan merupakan cara pandang mendasar pembangunan pangan yang bertumpu pada kemampuan produktivitas nasional di atas tanah dan oleh produsen pangan terutama petani. Kedaulatan pangan mengedepankan kepentingan pemenuhan kebutuhan dalam negeri agar tercipta kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Kedaulatan pangan memampukan kita memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi bahan pangan dari tanah/tangan bangsa sendiri. Pemerintah berperan memastikan kedaulatan pangan sebagai agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yakni: "hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal". Optimisme dan tantangan Pencapaian swasembada padi, jagung, dan kedelai penting untuk membangkitkan optimisme pencapaian swasembada pangan secara keseluruhan. Pada segi produksi, fokusnya adalah memastikan penyaluran  bibit, pupuk, modal, dan alat mesin pertanian yang kian bagus kualitas dan kuantitasnya, serta cocok jadwalnya dengan siklus penanaman. Kita juga harus menemukan cara-cara manjur untuk melindungi lahan pertanian pangan produktif dari derasnya arus konversi lahan ke nonpertanian. Sarana dan prasarana pertanian pun telah terus diperbaiki, khususnya bendungan dan saluran irigasi untuk pengairan. Tantangan utama yang berat adalah pada pengadaan lahan pertanian bagi petani, termasuk untuk komoditas padi melalui pencetakan sawah baru. Masih belum bisa ditemukan kecocokan antara agenda program reforma agraria dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan keperluan pengadaan lahan pertanian yang menjadi sasaran layanan Kementan. Begitu pula dengan pemanfaatan tanah untuk pertanian yang berada dalam kawasan hutan negara, termasuk yang berada di dalam pengelolaan Perhutani. Petani sebagai produsen pangan tak boleh lagi menjerit karena harga hasil pertanian pangan dihargai kelewat murah. Awal Mei 2015, BPS mengumumkan indikator kesejahteraan petani yang belum membaik. Nilai tukar petani (NTP) April 2015  di sektor tanaman pangan turun dari 102,03 menjadi 100,80 (minus 1,21), sementara indeks harga yang dibayarkan petani naik sedikit dari 118,15 ke 118,7. Secara keseluruhan inflasi di kawasan pedesaan sebesar 0,48 karena baiknya indeks semua kelompok konsumsi. Tantangan berikutnya adalah aspek distribusi bahan makanan pokok yang menjadi hajat hidup rakyat banyak. Pola distribusi yang rantainya terlalu panjang dari produsen ke konsumen yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi pada komoditas sembako harus dipangkas. Pencaplokan margin keuntungan yang terlalu berlebihan oleh nonprodusen dalam perdagangan pangan, termasuk yang bekerja melalui impor pangan, harus dihentikan. Konsumen tak boleh lagi berteriak sebab pangan harganya terlampau mahal. Memasangkan hubungan antara produsen dan konsumen pangan ini perlu diatur pemerintah sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan satu sama lain. Dari sisi produsen, merasakan keadilan dan kesejahteraan. dari sisi konsumen, terpenuhi kebutuhan pangan berupa ketersediaan dengan harga yang terjangkau. Sementara pemain di perdagangan pangan mendapatkan keuntungan secukupnya tanpa menjadi spekulan dan pengendali yang semaunya saja mengatur harga di petani maupun harga di konsumen. Pengaturan pemerintah, termasuk nantinya melalui Badan Pangan Nasional, terutama ditujukan untuk mencapai hubungan yang lebih seimbang itu. ●

Swasembada Pangan yang Menyejahterakan Petani    Noer Fauzi Rachman  ;   Ketua Dewan Pengarah Prakarsa Desa; Peneliti Sajogyo Institute untuk Dokumentasi dan Studi Agraria; Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria

KORAN SINDO, 04 Juli 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Mengawali Juli 2015, Badan Pusat Statistik (BPS) membuat suatu pengumuman yang menjadi rujukan awal untuk mengevaluasi pilihan kebijakan dan kerja keras kepemimpinan dan jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Produksi padi pada 2015 diperkirakan naik sebesar 6,64% dibandingkan pada 2014. Pada 2015 sebesar 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG), sedangkan pada 2014 sebesar 70,85 juta ton GKG, luas panen 2015 diperkirakan naik 512,06 ribu hektare (3,71%). Produktivitas 2015 diperkirakan naik 1,145 kuintal/hektare (2,82%). Produksi jagung diperkirakan naik sebesar 8,72% dibandingkanpada 2014. Pada 2015 sebesar 20,67 juta ton dan pada 2014 sebesar 19,01 juta ton. Luas panen 2015 diperkirakan naik 160,48 ribu hectare (4,18%) dan produktivitas 2015 diperkirakan naik 2,16 kuintal/hektare (4,36%). Sementara produksi kedelai diperkirakan naik sebesar 4,59% dibandingkan pada 2014. Pada 2015 sebesar 998.870 ton dan pada 2014 sebesar 955.000 ton. Luas panen 2015 diperkirakan naik 24.670 hektare (4,01%) dan produktivitas 2015 diperkirakan naik 0,09 kuintal/hektare (0,58%). Kepala BPS Dr Suryamin M Sc menyampaikan, “Untuk pertama kali dalam 10 tahun terakhir tiga komoditi (padi, jagung, dan kedelai) ini mengalami kenaikan secara bersamaan. Hal ini karena program Upsus (Upaya Khusus) yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian.” Capaian produksi padi, jagung, dan kedelai 2015 itu telah membangkitkan optimisme. Perbaikan tersebut tentu membuat kita yakin bisa pada suatu titik mencapai swasembada pangan dan tak bergantung pada impor. Selama ini impor pangan telah menunjukkan komplikasi ekonomi rente dalam perdagangan impor pangan dan kecanduan yang parah. Pilihan kebijakan pertanian untuk mengatasi kesenjangan antara ketersediaan/stok dan kebutuhan konsumsi dilakukan bukan dengan cara pengadaan komoditas pangan melalui impor melalui perdagangan internasional, melainkan dengan cara menggenjot produktivitas dan frekuensi penanaman, dengan perbaikan prasarana dan sarana pertanian, distribusi pupuk, racun hama, dan asintan (alat mesin pertanian). Angka produksi padi, jagung, dan kedelai itu diyakini telah membuktikan keampuhan formula itu. Meski keampuhan jalan ini terbukti, keberhasilan pemerintah juga akan ditentukan oleh ampuh dan tidaknya cara yang dipergunakan untuk mengatasi ketidakpuasan dan permainan dari pemain-pemain impor pangan yang telah menikmati kekayaan dari privilese mereka selama ini. Tantangan untuk Menyejahterakan Petani Mencapai swasembada bisa saja dengan memaksa petani menjadi produktif dan meningkatkan frekuensi penanaman, dengan perbaikan prasarana dan sarana pertanian, serta distribusi pupuk, racun hama, dan asintan. Pengumuman BPS mengenai nilai tukar petani pada Juni 2015 menunjukkan bahwa kesejahteraan petani belum meningkat signifikan seiring dengan meningkatnya produksi pangan. Angka nilai tukar petani (NTP) nasional Juni 2015 sebesar 100,52 atau naik 0,50% dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP sedikit ini, menurut BPS, karena indeks harga yang diterima petani (It) naik sebesar 1,15% lebih besar dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 0,65%. Swasembada pangan tanpa meningkatkan kesejahteraan petani dapat membuat pemerintah digugat legitimasinya bahwa peningkatan anggaran dan belanja Kementerian Pertanian bukanlah untuk kesejahteraan petani, melainkan untuk mereka yang mengerjakan dan membuat kebijakan dan menjalankan program-program pertanian. Petani pun hanya diperlakukan sebagai objek kebijakan belaka. Bagaimana cara pencapaian swasembada pangan yang sekaligus menyejahterakan petani? Tak mungkin terjadi kecuali dengan menempatkan petani itu sendiri sebagai subjek yang berdaulat. Pembandingan antara Sensus Pertanian (SP) 2013 dan SP2003 menunjukkan bahwa pengurangan jumlah rumah tangga petani berlangsung secara drastis, yakni kurang lebih satu rumah tangga petani per satu menit. Mereka terpaksa meninggalkan profesinya sebagai petani. Ini krisis agraria dari pertanian rakyat, yang utamanya karena empat hal utama, yakni konversi tanah pertanian rakyat, usaha pertanian rakyat tidak menguntungkan, hilangnya minat pemuda-pemudi untuk bekerja sebagai petani di pertanian rakyat, dan perampasan-perampasan tanah pertanian rakyat untuk proyek-proyek perkebunan, industri, pertambangan, infrastruktur, dan sebagainya. Kementerian Pertanian telah berhasil dipimpin dengan menjalankan Upaya Khusus (UPSUS) untuk peningkatan swasembada pangan, namun belum sampai bisa menyelesaikan krisis agraria dari pertanian rakyat itu. Bagaimana caranya UPSUS itu digaransi sedemikian rupa dengan tambahan tujuan baru, yakni membuat pertanian rakyat bisa menjadi sumber kesejahteraan petani? Untuk itu, Kementerian Pertanian tidak bisa bekerja sendiri. Petani harus dijamin kepastian haknya atas tanah, termasuk petani dan pertanian rakyat yang berada di dalam kawasan hutan negara, dan hidup dalam pengaruh sistem agraria perkebunan-perkebunan raksasa. Mereka sama sekali belum pernah disentuh oleh kerja Kementerian Pertanian. Tata guna tanah musti dipulihkan sedemikian rupa agar fungsi-fungsi faali dari alam, terutama siklus air, bisa melayani pertanian rakyat secara berlanjut. Koperasi perlu diarahkan mengurusi produksi pertanian. Desa bukan hanya mengurusi pemerintahan, melainkan badan usaha milik desa (bumdes) perlu diefektifkan untuk memberdayakan petani dan membuat pertanian rakyat benar-benar bisa menyejahterakan. Jadi, kementerian/lembaga pemerintah harus bekerja sama, terutama yang oleh mereka mengurusi sektor agraria, kehutanan, koperasi, dan desa. Dapatkah cita-cita itu diwujudkan? ●

Kelembagaan Baru Reforma Agraria Noer Fauzi Rachman  ;   Direktur Eksekutif Sajogyo Institute untuk Dokumentasi dan Studi-studi Agraria Indonesia; Dosen Politik dan Gerakan Agraria, Program S-2 Sosiologi Pedesaan, IPB

KOMPAS,  16 Oktober 2014

                                                                                                                       

DALAM buku Age of Extremes, The Short Twentieth Century, 1914–1991, sejarawan Eric Hobsbawm (1994) menulis bahwa ”perubahan yang paling dramatis paruh abad ini dan membedakan kita dengan masa lampau adalah matinya kaum petani (the death of the peasantry)”. Petani adalah kelompok rakyat di pedesaan yang hidup dari kegiatan pertanian, peternakan, atau perikanan dalam ragam ekosistem, termasuk persawahan, perladangan, pengumpulan hasil hutan/laut, penggembalaan, dengan unit utama kepemilikan dan produksi adalah keluarga. Namun, modernisasi yang diawali dengan munculnya kompleks-kompleks industri telah merelokasi para petani menjadi pekerja industri seiring dengan konversi lahan pertanian, yang selanjutnya memerosotkan tingkat kesejahteraan petani. Deklarasi ”kematian petani” Hobsbawm di atas menjadi rujukan utama pelajaran perubahan agraria untuk menunjukkan nasib petani di tengah berbagai arus yang menghilangkan syarat-syarat keberlangsungan hidup mereka di perdesaan. Indikator makro ”kematian petani” adalah urbanisasi dengan sisi lain berupa menurunnya jumlah penduduk perdesaan. Sekarang tercatat ada 1,2 miliar petani; berarti tinggal 40 persen dari umat manusia yang memiliki rumah tangga pertanian rakyat (small-farm household). Penduduk di perdesaan menjadi minoritas (Philip McMichael 2012 ”Depeasantization” dalam The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization). Dalam peta teori perubahan agraria, deklarasi itu adalah bagian dari ”tesis pemusnahan” (disappearances thesis). Di perdesaan, para petani berubah menjadi pekerja tanpa tanah, menjadi bagian dari tenaga kerja atau setengah pengangguran di kota, sementara desa dan tanah dikuasai pengusaha. Tesis itu dihadapkan dengan ”tesis permanen” (permanence thesis), yang meyakini bahwa hukum-hukum masyarakat petani berbeda dengan badan-badan usaha kapitalis sebagaimana Karl Marx dalam Das Kapital (1867). Menurut Marx, sistem ekonomi yang didominasi cara produksi kapitalis akan memusnahkan cara produksi pertanian rakyat dan kepemilikan tanah rumah tangga petani. Namun, pada tahap tertentu cara produksi pertanian rakyat akan secara struktural dilestarikan sebagai tempat orang miskin (Global Depeasantization 1945-1990, Farshad Araghi 1995). Bagaimana di Indonesia? Kecenderungan sama Apa yang disebut depeasantization juga melanda perdesaan kita. Tahun 2013, Indonesia memiliki lebih dari 28 juta rumah tangga petani (RTP) dengan rata-rata pemilikan lahan 0,36 hektar. Ada 6,1 juta RTP di Pulau Jawa tidak memiliki lahan pertanian dan 5 juta RTP tak bertanah di luar Jawa. Secara agregat, saat ini 32 juta jiwa petani Indonesia adalah buruh tani. Laju penyusutan lahan pertanian mencapai angka 1,935 juta ha selama 15 tahun, atau 129.000 ha/tahun. Setiap hari, lebih dari 353 ha lahan pertanian berubah menjadi non-pertanian (14,7 ha per jam, 0,25 ha per menit). Setiap hari, 1.408 rumah tangga (59 rumah tangga tani per jam, atau 1 menit 1 rumah tangga tani) terpaksa meninggalkan posisi kelas dan pekerjaannya. Sensus Pertanian 2013 menunjukkan rumah tangga tani di Indonesia mencapai 26,13 juta, berarti selama sepuluh tahun terjadi penurunan 5,07 juta rumah tangga pertanian, dibanding hasil Sensus Pertanian 2003. Luas lahan pertanian keluarga semakin sempit dan arus alih profesi/migrasi petani ke sektor lain makin besar. Pada 2003-2013 terjadi penurunan 5,04 juta petani dengan lahan di bawah 0,1 ha. Total luas lahan yang dikuasai petani menyusut dari 10,5 persen menjadi 4,9 persen. Jumlah petani kecil dengan luasan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektar dan petani tak bertanah 56 persen (Indonesia) dan 78 persen (Jawa). Tidak heran, petani merupakan kelompok dengan pendapatan terendah di Indonesia, rata-rata Rp 1,03 juta/bulan (BPS 2014). Muncullah Reforma Agraria, dengan contoh klasik Meksiko yang merdeka tahun 1910. Protes agraria dan pemberontakan petani merupakan pemicu revolusi nasional untuk kemerdekaan Meksiko. Dua periode, 1910-1934 dan 1934-1940, dicatat sebagai periode land reform yang menghabisi penguasaan elite kolonial atas tanah dalam bentuk perkebunan keluarga (hacienda). Pertama adalah kebijakan reforma agraria di bawah Presiden Álvaro Obregón Salido (1910-1934), yang berhasil meredistribusi lebih dari 53.000 km2 untuk 500.000 keluarga penerima di 1.500-an kelompok penerima tanah ejido. Tahun 1930 tanah-tanah ejido 6,3 persen dari kepemilikan nasional. Selanjutnya, kedua, adalah kebijakan reforma agraria di bawah Presiden Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), yang berhasil meredistribusi 180.000 km2 (16.000 km2 berasal dari sitaan tanah pertanian dan perkebunan milik orang Amerika) untuk lebih dari 12.000 kelompok penerima. Produktivitas petani (1939-1941) melonjak tajam, paling tinggi setelah revolusi 1910. Berdasarkan pengalaman Meksiko dan sejumlah negara pasca kolonial lain, reforma agraria bagaikan ”operasi bedah yang menghilangkan sel tumor parasit” dengan cara memberi rakyat kepastian hak atas tanah, perbaikan tata guna tanah, dan untuk memacu gairah produksi yang pada gilirannya meningkatkan kemakmuran rakyat. Reforma agraria bukan hanya land reform yang dimulai dengan redistribusi tanah. Secara teori, dalam buku Land Reform in Developing Countries. Property Rights and Property Wrong, Michael Lipton (2009:328) merumuskan land reform sebagai ”perundang-undangan yang diniatkan dan benar-benar dijalankan untuk meredistribusi kepemilikan dan dijalankan untuk memberi manfaat kepada kaum miskin. Reforma agraria Indonesia Batu ujian pertama adalah mengurus konflik agraria struktural yang kronis di seantero Nusantara, umumnya disebabkan oleh keputusan pejabat publik (Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pertambangan dan Energi) yang memberi lisensi (izin HPH/HPHTI, HGU, kontrak karya pertambangan, dan lainnya), serta menjadi alas hukum perusahaan pemegang lisensi untuk menyingkirkan rakyat dari tanah, sumber daya alam, dan wilayah hidupnya. Lebih dari itu, secara makro, reforma agraria dikerangkakan untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Indeks gini yang merupakan alat ukur kesenjangan pendapatan meningkat tajam hanya dalam 5 tahun: dari 0,35 (2008) menjadi 0,41 (2013). Jika indeks gini sudah mencapai 4,5, rakyat miskin akan sangat rentan dan mudah sekali tersulut. Idealnya reforma agraria merupakan operasi yang digerakkan oleh pemerintah (melalui legislasi, birokrasi, program aksi) untuk menjalankan Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, ”Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Apakah artinya dalam konteks sekarang? Reforma agraria merupakan janji Jokowi-JK, sebagaimana termuat dalam dokumen Visi Misi dan Program Aksi Jokowi-JK. Penanda atas komitmen itu perlu tecermin dalam arsitektur kabinet Jokowi-JK, yang dapat berbentuk badan khusus di bawah presiden untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria, selain kementerian khusus untuk reforma agraria. Siapa pun yang menduduki jabatan tinggi dalam kelembagaan ini perlu mempelajari eksistensi dari gagasan dan praktik Reforma Agraria melalui gerakan sosial yang sejak 1995 disemai dan dikawal Konsorsium Pembaruan Agraria. Awal Oktober 2014, koalisi dari 37 organisasi masyarakat sipil menyelenggarakan Konferensi Nasional Reforma Agraria yang menghasilkan ”Buku Putih Reforma Agraria”, yang dipertimbangkan secara serius. Sebagai penanda baru, Jokowi-JK perlu mendeklarasikan bahwa kabinetnya akan sepenuhnya menjalankan TAP MPR Nomor IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dalam TAP MPR ini disediakan ”arah kebijakan” Pembaruan Agraria, yang pada intinya adalah identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, menjalankan redistribusi tanah (land reform) dengan memprioritaskan kepemilikan untuk petani miskin, menyelesaikan konflik-konflik agraria, serta menyiapkan pembiayaan dan kelembagaan yang memadai. Tiga masalah kronis yang harus diselesaikan di Indonesia adalah ketimpangan penguasaan tanah dan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, serta konflik-konflik agraria yang kronis dan meluas. ●

Restitusi Hak Wilayah Adat Noer Fauzi Rachman  ;  Direktur Sajogyo Institute untuk Dokumentasi dan Studi Agraria; Dosen Politik dan Gerakan Agraria, Pasca Sarjana Sosiologi Pedesaan, IPB

KOMPAS, 01 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

SUNGGUH merupakan suatu kejanggalan yang membangkitkan rasa ingin tahu serta  penting, menarik, dan layak untuk dipahami mengapa Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai tak mengakui keberadaan masyarakat adat dengan segenap hak asal-usulnya? Kejanggalan itu tak lain karena masyarakat adat tersebut telah hadir dalam kenyataan sejarah jauh terlebih dahulu daripada suatu organisasi kekuasaan teritorial yang diberi nama negara nasional (bahkan sebelum negara kolonial). Ada apa gerangan? Almarhum Prof Soetandyo Wignyosoebroto  berusaha menerangkan kejanggalan itu berangkat dari analisisnya mengenai praktik hukum negara Republik Indonesia sebagai negara pasca kolonial yang membentuk tradisi hukum nasionalnya melanjutkan cara negara kolonial mengembangkannya. Ia mengungkap bahwa  ”kalaupun terdapat pengakuan  de facto  atas eksistensi suatu masyarakat adat dengan segenap habitat alamnya, tidaklah pengakuan itu serta-merta berarti adanya pengakuan de jure. Ipso facto tidaklah serta-merta berarti ipso jure, yang dengan demikian akan melahirkan secara dikotomik antara apa yang fakta dan apa yang norma dan normatif menurut hukum negara yang berlaku…. Kekuasaan negara kolonial hadir di kepulauan Nusantara sekalipun ada pengakuan de facto akan adanya banyaknya masyarakat adat di negeri ini, tidaklah serta-merta berarti adanya pengakuan formil akan eksistensi de jure masyarakat-masyarakat adat tersebut beserta hak-haknya” (Wignyosoebroto, 1998, ”Kebijakan Negara untuk Mengakui dan Tak Mengakui Eksistensi Masyarakat Adat Berikut Hak atas Tanahnya”, Jurnal Masyarakat Adat 01 halaman 50). Pemerintahan Soekarno telah mengusahakan selama 12 tahun sejak tahun 1948 mengoreksi politik agraria kolonial itu dengan pembuatan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA diresmikan tahun 1960 dan menjadi sumber kebijakan land reform. Pada masa akhir kepemimpinan Soekarno ini (1962-1965), implementasi land reform itu pada kenyataannya di lapangan mengalami kegagalan. Institusi-institusi negara baru yang baru saja memulai pembangunannya belum cukup mampu melaksanakan  apa yang diputuskan secara sentral oleh pemerintah nasional. Harapan-harapan yang digembar-gemborkan bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas bagi usaha-usaha memakmurkan rakyat menjadi kandas. Pergolakan politik nasional yang penuh dengan kekerasan mengganti susunan elite pemerintahan nasional beserta keseluruhan dedikasi dan orientasi pembangunannya. Proses-proses penguasaan negara atas wilayah adat dengan seluruh kekayaan alam di dalamnya adalah bagian dari ”etatization yang bergandeng erat dan susul-menyusul dengan proses positivisasi hukum. Menghadapi proses seperti itu, masyarakat-masyarakat adat dan semua warganya sungguh sulit bertahan dan mempertahankan eksistensinya beserta kekayaan alamnya berdasarkan hukum dan hak-hak adatnya yang kini telah kian mengalami pengingkaran-pengingkaran itu. Jutaan penduduk negeri—lebih-lebih lagi yang bermukim di pelosok dan daerah pedalaman—tidak habis mengerti bagaimana mungkin fakta penguasaan atas tanah yang telah berlangsung turun-temurun bisa tiba-tiba saja dikalahkan oleh titel-titel yang termuat dalam sertifikat-sertifikat yang tercipta secara in abstracto” (Wignyosoebroto, 1998:57-58). Kronis dan meluas Wilayah adat itu beragam karakteristiknya di seantero kepulauan Indonesia: mulai dari yang menempati wilayah pedesaan, pedalaman, hingga pesisir; baik di dataran rendah maupun dataran tinggi; dalam lanskap hutan belantara hingga padang rumput. Kenyataan pahit banyak dialami oleh kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat Indonesia, termasuk ketika mereka berada di bawah rezim Orde Baru (1966-1998) hingga masa reformasi (1998-sekarang). Sumber utama penderitaan masyarakat adat adalah karena dimasukkannya seluruh atau sebagian dari wilayah adat ke kawasan hutan negara. Dengan mengeluarkan berbagai lisensi konsesi untuk ekstraksi dan produksi kayu hingga konservasi sumber daya alam dan restorasi ekosistem, Menteri Kehutanan memberikan legalitas melalui kebijakan pemberian lisensi untuk berbagai bentuk konsesi kehutanan yang menguasai luasan tanah dan mengusahakan pembalakan kayu, serta penanaman pohon untuk kebutuhan industri bubur kertas dalam skala raksasa. Perampasan tanah terjadi ketika perusahaan-perusahaan raksasa pemegang konsesi-konsesi  atau instansi pemerintah itu mengusir rakyat dari tanah dan wilayah hidupnya, baik dengan maupun tanpa program permukiman kembali (resettlement). Ketika kelompok-kelompok  masyarakat adat itu secara sporadis memprotes keabsahan lisensi-lisensi itu dan menentang pemegang lisensi-lisensi itu mengambil alih penguasaan mereka itu, mulailah terbentuk konflik agraria. Dalam hal ini, konflik agraria dimengerti sebagai pertentangan klaim yang terbuka mengenai siapa yang berhak atas satu bidang tanah/wilayah, antara kelompok rakyat dan badan-badan penguasa tanah luas, termasuk perusahaan-perusahaan yang menguasai konsesi-konsesi kehutanan, dan lainnya; Pihak-pihak yang bertentangan tersebut kemudian berupaya dan bertindak, secara langsung maupun tidak, menghilangkan klaim pihak lain (Rachman 2013). Situasi demikianlah yang pada gilirannya menjadi sumber dari gerakan sosial yang terkoordinasi secara nasional. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah salah satu dari organisasi gerakan sosial yang terkemuka dan mengartikulasikan secara jelas tuntutannya dalam moto: ”kalau negara tidak mengakui kami, kami pun tidak mengakui negara”. Penulis yang mengamati perjalanan AMAN sejak pendiriannya setahun setelah tumbangnya rezim otoritarian di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto pada tahun 1999 memahami bahwa perjuangan yang diusung AMAN adalah perjuangan tanah air masyarakat adat yang digerakkan utamanya oleh perlawanan atas perampasan wilayah adat. Status masyarakat hukum adat sudah demikian lama tidak diakui sebagai penyandang hak, subyek hukum tersendiri, dan pemilik tanah-wilayah adatnya. Pandangan hakim Mahkamah Konstitusi untuk perkara Nomor 35/PUU-X/2012 (MK 35) itu menyebutkan bahwa dibandingkan dengan dua subyek hukum lainnya, yakni pemerintah  dan perusahaan pemegang hak atas tanah, masyarakat hukum adat diperlakukan berbeda dan tidak secara jelas diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tentang haknya atas tanah maupun hutan. ”(D)engan perlakuan berbeda tersebut masyarakat hukum adat secara potensial, atau bahkan dalam kasus-kasus tertentu secara faktual, kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber daya alam untuk kehidupannya, termasuk hak tradisionalnya, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan sebagai sumbernya. Bahkan, acap kali hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat dimaksud dengan cara sewenang-wenang, sehingga tidak jarang menyebabkan terjadi konflik yang melibatkan masyarakat dan pemegang hak” (Mahkamah Konstitusi 2013:169). Menuju restitusi hak Putusan MK 35 adalah tonggak baru dalam politik agraria Indonesia, terutama dengan menunjukkan bagaimana Mahkamah Konstitusi mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan dalam membuat aturan dalam UU No 41/1999 tentang Kehutanan yang menyangkal status masyarakat hukum adat sebagai pemilik wilayah adatnya, penyandang hak, dan subyek hukum tersendiri.  Dengan mengajukan uji materi atas UU No 41/1999 ke Mahkamah Konstitusi, AMAN dan dua komunitas anggotanya memperjuangkan status kepemilikan  wilayah adat. AMAN sesungguhnya menggugat mekanisme kategorisasi yang diskriminatif yang menjadi dasar dari proses perampasan wilayah adat dan berbagai bentuk ketidakadilan lainnya yang mereka alami. Yang kita saksikan pasca Putusan MK 35 itu adalah jalan yang terjal dan mendaki menuju restitusi hak dan pemulihan status masyarakat hukum adat sebagai pemilik wilayah adatnya dalam konteks konflik-konflik agraria struktural yang kronis serta meluas. Penulis menyimpulkan bahwa pengakuan formal atas status masyarakat adat sebagai subyek pemangku hak, terutama berhubungan dengan hak kepemilikan atas wilayah adat, sangat sulit untuk diwujudkan segera. Hal itu karena komitmen politik elite parlemen dan pemerintah pusat pada akhir masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat lemah, dalam kondisi di mana lembaga-lembaga negara dan kementerian serta lembaga pemerintah pusat yang mengurus politik agraria sangat terfragmentasi. Harapan kita tumpukan pada pasangan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang terpilih karena mereka telah menuliskan dalam visi, misi, dan program aksinya yang telah berkomitmen untuk melindungi serta memajukan hak-hak masyarakat adat. Dalam kebijakan perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat adat, dengan agenda peninjauan ulang peraturan perundang-undangan, legislasi RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat, RUU Pertanahan, RUU Penyelesaian Konflik Agraria, dan lainnya, pembentukan komisi independen untuk masyarakat adat, serta pembentukan desa-desa adat sebagai subyek hukum masyarakat adat. ●

Restitusi Hak Wilayah Adat Noer Fauzi Rachman  ;   Direktur Sajogyo Institute untuk Dokumentasi dan Studi Agraria Indonesia; Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

KOMPAS,  19 Februari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                                                                                       

Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 35/PUU-X/2012 yang dibacakan pada 16 Mei 2013 meralat Pasal 6 Ayat 1 dan beberapa pasal lainnya yang terkait UU No 41/1999 tentang Kehutanan. Dalam putusan itu, ”hutan adat” dipindahkan posisinya dari ”hutan negara” ke ”hutan hak”. Penulis menilai putusan ini adalah tonggak baru dalam perjalanan politik agraria kehutanan Indonesia, terutama dengan mengoreksi penguasaan negara atas wilayah adat. MK melegitimasi klaim Aliansi Masyarakat Adat Nusantara bahwa negara keliru memasukkan wilayah adat sebagai bagian hutan (milik) negara. Perpindahan posisi ”hutan adat” itu sama sekali bukan soal yang remeh. Ini adalah hasil perjuangan antidiskriminasi. Putusan MK adalah langkah awal pemulihan status masyarakat hukum adat sebagai ”penyandang hak”, subyek hukum tersendiri, dan pemilik wilayah adatnya. Makna putusan MK Putusan MK itu harus dipahami dalam konteks konflik-konflik agraria yang struktural, kronis, dan meluas di seantero Indonesia. Konflik-konflik agraria itu disebabkan pemberian izin/hak pemanfaatan oleh pejabat publik kepada perusahaan-perusahaan raksasa atau pihak-pihak pengelola sumber daya alam untuk tujuan produksi, penyediaan infrastruktur, hingga konservasi. MK telah ”memukul gong” mengumumkan ralat itu. Pasca-putusan MK itu, gerakan plangisasi, yakni pernyataan klaim dengan memasang plang di wilayah adat mereka, makin meluas. Di atas plang itu tertuliskan informasi kurang lebih sebagai berikut: ”Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Kasus No 35/PUU-X/2012, hutan adat ini bukan hutan negara.” Tujuannya untuk menunjukkan secara terang-terangan klaim masyarakat adat atas wilayah adatnya di berbagai kawasan hutan yang telah dialokasikan Menteri Kehutanan untuk dikuasai perusahaan-perusahaan hutan tanaman industri, pertambangan, perkebunan, dan Balai Besar Taman Nasional. Pada 27 Juni 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan tanggapan awalnya dalam suatu lokakarya internasional tentang hutan tropis dunia. Presiden mengakui putusan MK itu ”menandai langkah penting ke depan menuju pengakuan sepenuhnya hak-hak atas tanah dan sumber alam masyarakat adat dan komunitas-komunitas yang bergantung pada hutan”. Ia juga menyampaikan komitmen pribadinya ”untuk menginisiasi satu proses untuk mendaftar dan mengakui kepemilikan kolektif wilayah-wilayah adat di Indonesia”. Ketika DPR secara resmi mengambil inisiatif untuk merancang UU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat (RUU PPHMA), Presiden memutuskan memilih Kemenhut sebagai kementerian yang memimpin membuat daftar isian masalah mewakili pemerintah. UU ini akan menjadi rujukan yang formal. Tanpa RUU PPHMA, Kemenhut hanya menggantungkan diri pada peraturan-peraturan yang dibuatnya sendiri serta peraturan-peraturan daerah untuk mengidentifikasi dan mengakui masyarakat adat dan wilayah adat. Penulis mengamati kesulitan sebagai berikut. Status masyarakat adat sebagai pemilik wilayah adatnya dapat dipulihkan atau tidak sepenuhnya bergantung pada pertimbangan dan kewenangan Menteri Kehutanan dan para pejabat kehutanan sebagaimana surat edaran Kemenhut SE.1/Menhut-II/2013 kepada para gubernur, kepala daerah, dan dinas kehutanan provinsi/kabupaten. Di bawah panduan surat edaran itu, Menhut menciptakan proses yang tak menjamin pemulihan itu. Menhut Zulkifli Hasan, kepada pers, mengelak melakukan tindakan korektif secara menyeluruh. Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan, BPN siap mendaftar wilayah-wilayah adat. Namun, sesungguhnya pernyataan itu bersifat retoris belaka. Sistem pendaftaran tanah di BPN belum dapat diandalkan untuk pendaftaran tanah kolektif/komunal atau sebutlah pendaftaran wilayah adat. Terlebih lagi pendaftaran itu mensyaratkan ”masyarakat hukum adat” diperlakukan sebagai subyek hukum yang sejajar dengan individu dan badan hukum. Selain itu, BPN hanya dapat mendaftar tanah adat jika tanah itu sudah dikeluarkan dari kawasan hutan negara. Kemendari memberikan tanggapan berbeda. Pertengahan Desember 2013, kementerian ini telah menyiapkan satu surat edaran tentang pemetaan sosial atas komunitas hukum adat sebagai tindak lanjut dari pengesahan putusan MK di atas. Draf surat edaran ini berisi informasi yang menunjukkan bahwa Mendagri menganggap komunitas-komunitas swapraja yang feodal (seperti kesultanan/kerajaan) sebagai masyarakat adat. Jika substansi draf surat itu tetap menjadi surat resmi yang akan dikeluarkan oleh Mendagri, surat itu akan membuka lapisan lain dari persoalan sosial di lapangan yang akan berdampak negatif terhadap masyarakat adat. Kesempatan emas SBY Presiden SBY perlu bertindak menggunakan kekuasaan dan kewenangannya. Penulis mengusulkan agar Presiden membentuk suatu badan, setidaknya dalam bentuk satuan tugas khusus yang dapat diberi nama satuan tugas untuk restitusi hak-hak atas wilayah adat, yang setidaknya bertugas untuk sejumlah urusan. Pertama, menyosialisasikan putusan MK dan menggunakannya sebagai rujukan dan arahan strategis untuk proses perubahan kebijakan dan praktik kelembagaan instansi pemerintah, korporasi pemegang konsesi hutan, tambang, perkebunan, dan masyarakat pemangku kepentingan di berbagai tingkatan. Kedua, memberikan arahan, memfasilitasi sinergi, dan melakukan koordinasi lintas sektoral untuk perubahan kebijakan, perundang-undangan, dan praktik kelembagaan dari kementerian dan lembaga pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Ketiga, menginventarisasi klaim-klaim masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya, membantu proses pengakuan eksistensinya dan perolehan legitimasi atas klaim tersebut, serta mengusahakan pemberdayaan masyarakat hukum adat agar dapat menempuh pengakuan atas eksistensi dan klaim-klaimnya itu. Keempat, mengelola status dan hak-hak pihak ketiga yang berada dalam lingkup wilayah adat, konflik-konflik berkenaan dengan klaim-klaim atas wilayah adat, dan fungsi-fungsi ekosistem wilayah adat dalam konteks yang lebih luas; Kelima, mengembangkan dukungan masyarakat sipil internasional, nasional, dan lokal untuk berbagai inisiatif perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Belum ada satu pun elite pejabat pemerintah pusat berkomitmen memainkan posisi kepemimpinannya untuk mengarahkan dan jadi tokoh/rujukan resmi, di mana seluruh inisiatif pemulihan wilayah adat diaransir kemudian seluruh kendala dan bias dalam pelaksanaan dapat dihadapi. Meski Presiden sudah menunjukkan komitmen menginisiasi ”satu proses untuk mendaftar dan mengakui kepemilikan kolektif wilayah-wilayah adat di Indonesia”, kita menantikan bagaimana retorika ini bergerak menuju kepemimpinan efektif. ●