Banjir dan Panggung Politik Pilkada

Banjir dan Panggung Politik Pilkada Restu Gunawan  ;  Bekerja di Ditjen Kebudayaan, Kemdikbud

                                                        KOMPAS, 11 Maret 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Banjir dan Jakarta sudah ratusan tahun bersinergi dan saling mengisi. Dataran Jakarta dari pesisir hingga kawasan Monas sekarang diperkirakan terbentuk dari dataran banjir yang sudah berlangsung lama. Menurut penelitian, setiap tahun terjadi 50 meter dataran baru di pesisir Jakarta akibat sedimentasi dan banjir yang membawa butiran-butiran pasir dan tanah. Sebenarnya hujan adalah anugerah alam sehingga dikenal istilah rain harvesting. Hujan membawa kemakmuran dan kesuburan tanah. Namun, di Jakarta, banjir tak hanya fenomena alam yang mendatangkan malapetaka, tetapi juga panggung politik yang menggairahkan. Di era demokrasi ini, dalam ajang kontestasi pilkada, banjir menjadi ajang adu program, saling serang dan saling sindir di antara pasangan calon gubernur DKI. Begitu terjadi banjir, pasangan calon gubernur DKI seolah berlomba lebih dulu tiba di lokasi banjir. Tidak salah memang, siapa pun bisa ke lokasi bencana. Namun, yang sebenarnya diharapkan adalah setiap pasangan calon minimal mampu memberi perspektif dan pemikiran tentang solusi pengendalian banjir. Fenomena banjir sebagai panggung politik ini terus menguat sejak pilkada langsung diterapkan di DKI Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari setiap kandidat yang berkontestasi di Jakarta dalam visi dan misinya selalu ada program penanggulangan banjir. Sejak pemilihan langsung tahun 2007 yang menghadirkan calon gubernur Fauzi Bowo melawan Adang Daradjatun, penanggulangan banjir ditempatkan sebagai prioritas utama. Begitu juga ketika tahun 2012, saat calon gubernur Fauzi Bowo melawan Joko Widodo, masalah banjir juga menjadi prioritas. Dalam putaran pertama Pilkada DKI Jakarta 2017, perdebatan banjir juga cukup seru. Dalam putaran kedua antara Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan, tampaknya perdebatan banjir akan semakin seru lagi karena menjelang putaran kedua terjadi banjir di Jakarta Timur dan kawasan lain. Tentu ini menjadi isu yang menarik dari kubu penantang meski di sisi petahana juga merasa percaya diri karena cakupan banjir jauh berkurang dibandingkan sebelumnya. Dari 2.000 titik turun menjadi 80 titik dan dalam waktu tiga jam banjir langsung surut. Namun, perlu dicatat bahwa penanggulangan banjir Jakarta dari masa ke masa sebenarnya telah mengalami kemajuan signifikan. Wacana yang muncul sejak Fauzi Bowo berkuasa dieksekusi pada masa Jokowi  dan dilanjutkan oleh Basuki. Misalnya, pembangunan Kanal Timur yang sudah direncanakan sejak 1973 bisa dikerjakan pada masa  Gubernur Foke dan Basuki, begitu juga perluasan ruang terbuka hijau sudah maju signifikan. Penanggulangan banjir dengan pembangunan infrastruktur memang masih menjadi pilihan utama, di antaranya membangun kanal dan memperlebar badan sungai dengan normalisasi sungai, pembangunan situ dan waduk. Jika cara ini dipilih, jalan satu-satunya adalah relokasi penduduk tempatan. Relokasi atau apa pun istilahnya memang akan terjadi di masa-masa mendatang karena, selain masih banyaknya tanah yang diokupasi warga, juga untuk keperluan pelebaran badan sungai dan jalan inspeksi. Untuk itulah perlu seni dan strategi para pemimpin Jakarta dalam memindahkan penduduk. Hal lain yang patut dicatat, perilaku masyarakat Jakarta telah maju pesat terkait pengendalian banjir. Misalnya, perilaku membuang sampah. Demikian pula perlakuan terhadap sungai juga relatif lebih baik. Namun, itu saja ternyata tidak cukup ampuh menanggulangi banjir Jakarta. "The Greater Jakarta" Penanggulangan banjir Jakarta tidak akan berhasil tanpa melibatkan wilayah sekitarnya, terutama Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Sayangnya dalam perdebatan Pilkada DKI, wacana yang menyinggung kerja sama antar kawasan sangat minim. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono- sekitar 2007-ketika terjadi banjir besar di Jakarta, konsep The Greater Jakarta pernah didiskusikan. Inti dari gagasan ini adalah membangun Jakarta dengan menempatkan daerah sekitarnya dalam satu konsep penataan tata ruang yang integratif. Dalam konsep awal The Greater Jakarta bahkan tidak hanya mencakup Jabodetabek, tetapi juga Sukabumi, Cianjur dan Banten. Kini, konsep tersebut tidak ada kelanjutannya. Bahkan, dalam debat Pilkada DKI putaran pertama tidak terdengar lagi gagasan tersebut. Penanggulangan banjir Jakarta sangat terkait dengan wilayah atasnya. Ketika kawasan Puncak, Bogor, dan Depok terjadi perubahan lahan yang masif, saluran pembuangan yang paling mungkin adalah sungai-sungai di sekitarnya. Namun, air hujan tak banyak terserap karena penuh bangunan, menjadi aliran permukaan sungai. Ketika badan sungai tidak mampu lagi menampung air, terjadilah banjir. Pada masa kolonial, ketika terjadi perubahan lahan dari hutan menjadi perkebunan teh dan wisata di kawasan Puncak, Belanda segera membuat kanal banjir Manggarai sampai Karet pada 1911-1919. Pada kenyataannya banjir memang tidak bisa ditanggulangi dengan mengandalkan Kanal Manggarai yang kala itu masih berada di luar kota. Bahkan, pembangunan pintu air Manggarai telah mengakibatkan banjir di kawasan Manggarai dan Kampung Melayu sampai kini. Namun, upaya preventif telah dilakukan. Kini, pemerintah lebih banyak "penanggulangan" daripada "pengendalian". Ketika sudah terjadi banjir, baru sibuk menanggulangi. Padahal, untuk menuju kota modern, upaya "pengendalian" harus diutamakan. Sudah waktunya  penataan kota yang lebih komprehensif dan cakupan yang lebih luas dengan menyatukan Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Sebagai kota muara, tantangannya selain air kiriman dari atas adalah masalah rob dari laut. Saatnya dipikirkan badan yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan Jabodetabek. Kita tunggu konsepnya dari calon gubernur DKI 2017-2022. ●

Membangkitkan Tradisi Besar Kemaritiman

Membangkitkan Tradisi Besar Kemaritiman Restu Gunawan  ;   Sekretaris Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia; Saat ini Kasubdit Diplomasi Budaya Dalam Negeri Ditjen Kebudayaan, Kemdikbud

                                                    KOMPAS, 07 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Dua tahun sudah pelaksanaan program besar bangsa Indonesia tentang pembangunan poros maritim. Begitu pentingnya program ini sehingga perlu dibentuk Kementerian Koordinator Kemaritiman, yang selama dua tahun menterinya sudah berganti tiga kali pula. Ini menunjukkan target besar dari program ini belum memenuhi harapan pemerintah. Program-program besar sudah dimulai, misalnya pembangunan pelabuhan berskala internasional, transportasi antarpulau dan kawasan, percepatan bongkar muat pelabuhan, dan lain sebagainya. Pembangunan infrastruktur maritim yang dilakukan secara terus-menerus, yang merupakan bagian dari tradisi kecil (little tradition), sangatlah penting. Namun, untuk memperkuat ”tradisi kecil” tersebut perlu didukung oleh penguatan pembangunan tradisi besar (great tradition) kemaritiman yang lebih mengedepankan alam pikir dan perilaku sehingga akan terbentuk karakter kemaritiman bangsa Indonesia. Tradisi besar inilah yang disingkirkan oleh pemerintah kolonial ketika ”membangun” kekuatan maritim di Indonesia. Pada masa kolonial, Belanda berhasil menghancurkan tatanan budaya besar kemaritiman bangsa Indonesia. Belanda memang membangun pelabuhan-pelabuhan besar dan kapal-kapal yang menghubungkan antarpulau di Kepulauan Nusantara. Namun, pada saat bersamaan, Belanda mematikan pula tradisi kemaritiman bangsa Indonesia, dengan membuat sejumlah peraturan dan perjanjian dengan penguasa-penguasa lokal yang mereka taklukkan lewat peperangan. Sebutlah perjanjian Bongaya (1667) yang melarang nelayan Bugis-Makassar melakukan pelayaran di luar pulau-pulau sekitar Makassar, kecuali ada izin dari penguasa kolonial. Hal ini tentu mematikan tradisi besar kemaritiman orang laut Bugis-Makassar. Juga perjanjian raja-raja Mataram dengan Belanda tentang pengelolaan pantai utara Jawa, yang telah menghancurkan pula tradisi melaut orang Jawa. Padahal, jauh sebelum Belanda menguasai Nusantara, mereka sudah terbiasa melakukan pelayaran antarwilayah. Bahkan, sejarah pun mencatat betapa kekuatan ”angkatan perang” Kerajaan Demak di bawah pimpinan Adipati Unus—saat ini sang pangeran masih berusia 17 tahun—pernah melakukan penyerangan ke Malaka pada awal abad ke-16. Tradisi besar kemaritiman Indonesia sudah ada sejak bangsa- bangsa di Kepulauan Indonesia melakukan interaksi dengan bangsa-bangsa lain di dunia jauh sebelum Belanda datang. Para pelaut Indonesia telah mengarungi lautan dari Tiongkok hingga India, bahkan sampai ke Afrika pada awal milenium pertama. Dalam catatan Tome Pires (Suma Oriental), misalnya, dikatakan bahwa Malaka adalah pelabuhan terbesar dan teramai pada abad ke-15 dengan penduduk sekitar 190.000 orang. Para pedagang berdatangan dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Persia, India, dan Tiongkok. Begitu juga Samodra Pasai (Ferlac) telah menjadi kerajaan yang cukup maju pada abad ke-12, catat Ibnu Battuta dalam bukunya. Begitu juga I Tsing yang mencatat pada abad ke-7 bahwa Chili Foshi (Sriwijaya di Sumatera) dengan ibu kotanya di Foshi merupakan pusat pembelajaran agama Buddha yang sangat maju setelah Nalanda di India. Bahkan, I Tsing menyarankan agar para biksu sebelum belajar ke India belajar terlebih dahulu di Foshi. Pertanyaan besar yang muncul: bagaimana membangkitkan kembali tradisi besar kemaritiman Indonesia tersebut yang sudah terkubur dalam tradisi agraris yang setengah hati pula? Sejarah dan poros maritim Begitu pentingnya laut, sampai-sampai ada pandangan bahwa pada masa mendatang kehidupan sesungguhnya akan ditentukan oleh siapa yang mampu ”menguasai” laut. Kesadaran semacam ini yang sudah dibangun sejak dulu, misalnya oleh Inggris Raya, lewat untaian kata penuh semangat bahwa: ”Barang siapa menguasai gelombang, dialah yang akan menguasai perdagangan. Barang siapa menguasai perdagangan, dialah yang akan menguasai dunia!” Maka, tak berlebihan jika komunitas sejarawan di Indonesia dalam Konferensi Nasional Sejarah X, 7-9 November 2016, khusus mengusung tema ”Budaya Bahari dan Dinamika Kehidupan Bangsa dalam Perspektif Sejarah”. Lewat tema yang diangkat ini, tentu sasaran yang ingin dituju adalah untuk memperkuat landasan dalam pembangunan poros maritim Indonesia. Sejarah sebagai proses belajar membuktikan bahwa negara yang menguasai laut telah melahirkan bangsa yang maju dan sejahtera. Apalagi diyakini bahwa pada masa mendatang kehidupan berada di laut. Aktivitas pelayaran berperan menghubungkan pulau-pulau dan mengintegrasikan bagian-bagian benua melalui kawasan-kawasan lautnya. Meskipun pertumbuhan angkutan udara dan pengangkutan darat semakin besar, sebagian besar perdagangan dunia masih akan bertumpu pada pelayaran di laut. Hampir 80 persen perdagangan dunia melalui laut. Begitu pentingnya laut, maka pembangunan ”tradisi besar kemaritiman” dapat dilakukan melalui berbagai cara. Pendidikan vokasi yang sekarang digiatkan oleh pemerintah tentu butuh sumbangan kebudayaan dalam membangkitkan memori tentang kejayaan di laut. Rasa bangga terhadap budaya ini akan memberikan rasa percaya diri bagi anak-anak didik. Selain itu, sudah saatnya siswa diajak untuk mengenali budaya bahari melalui tembang, nyanyian, tradisi kelautan, dan juga teknologi kelautan yang semakin berkembang. Untuk itulah, mengutip apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo, sudah terlalu lama kita memunggungi laut, kini saatnya laut ditempatkan sebagai halaman depan rumah Indonesia. Kita berharap konferensi sejarah kali ini memberikan sumbangan penting dalam memperkuat pendidikan vokasi dan karakter bangsa, yaitu bangsa pelaut. Jika Seminar Sejarah Nasional tahun 1957 menghasilkan sebuah pandangan baru tentang sejarah Indonesia dari Neerlando Sentris ke Indonesia Sentris, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu ikatan kuat dalam membangun nasionalisme melalui sejarah nasional yang kuat. Dari pandangan inilah muncul gelar pahlawan nasional yang dasarnya adalah tokoh yang dulunya melawan Belanda sehingga dianggap pemberontak diangkat menjadi pahlawan nasional. Gelar pahlawan nasional dicetuskan pertama kali pada tahun 1959 diberikan kepada Abdul Muis. Selain itu, juga adanya perubahan terhadap buku-buku teks sejarah yang menempatkan bangsa Indonesia sebagai aktor dalam gerak dinamika bangsa Indonesia. Mengapa Seminar Sejarah Nasional 1957 berhasil meletakkan arah baru pembangunan karakter bangsa? Hal itu tak lain karena seminar diselenggarakan dalam suasana bangsa Indonesia tengah mengalami semangat baru dan suasana politik liberal yang revolusioner dan menyala- nyala. Untuk itulah, dalam suasana politik saat ini yang sangat mendukung, terutama jika dikaitkan dengan Nawacita dan arah baru pembangunan Pemerintah Indonesia, sejarah pun punya peran yang sangat besar. Sudah selayaknya jika konferensi ini dapat meletakkan dasar-dasar pembangunan karakter bangsa dan mendukung pembangunan poros maritim, khususnya dalam membangkitkan ”tradisi besar kemaritiman” Indonesia, yang sudah lama tenggelam dalam persaingannya dengan budaya agraris yang setengah hati pula. ●

Jalur Sutra Vs Jalur Rempah Restu Gunawan ;   Sekjen Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI); Saat ini bekerja di Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud

                                                        KOMPAS, 16 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Penamaan jalur sutra mengacu pada komoditas dagang antarpelabuhan yang dibawa oleh pedagang Tiongkok ke sejumlah wilayah, baik di Asia maupun Eropa. Dalam makna filosofis, jalur sutra juga bermakna hubungan antarpedagang yang sangat halus bagaikan sutra. Kini, diplomasi melalui jalur sutra yang dilakukan oleh Tiongkok telah berhasil menghubungkan tautan historis ataupun ekonomi dengan negara-negara lain di dunia. Hal itu tidak terlepas dari upaya Pemerintah Tiongkok sejak dulu sampai sekarang untuk terus memopulerkan jalur sutra, baik dalam forum akademis di dalam negeri Tiongkok maupun forum-forum budaya dan ekonomi dunia. Dalam perdebatan akademis selama ini, jalur sutra dirasakan sangat besar perannya dalam menghubungkan satu peradaban dengan peradaban lainnya di dunia. Mengacu pada fenomena Tiongkok tersebut, Indonesia sebenarnya mempunyai komoditas yang sangat penting dalam pembentukan peradaban dunia. Melalui jalur pelayaran rempah- rempah (maritime spice route), para pelaut di Nusantara telah berhasil pula menautkan hubungan budaya dan ekonomi di berbagai belahan dunia. Dalam lintasan sejarah Ada tiga komoditas penting jika menyebut rempah-rempah, yaitu cengkih (eugenia aromatica), pala (myristica fragrans) dan biji pala yang menarik minat bangsa-bangsa Eropa dan bangsa lainnya untuk datang ke Kepulauan Maluku. Dari semua rempah tersebut, cengkih-lah yang memilikiharga paling tinggi. Bangsa Tiongkok menggunakan cengkih antara lain untuk pengobatan dan untuk menyegarkan bau napas. Pada masa Dinasti Tang, cengkih digunakan untuk penyedap rasa makanan. Di Eropa,cengkih digunakan untuk pengobatan dan menambah nafsu makan, dan masih banyak kegunaan lain untuk diceritakan. Rempah-rempah telah menghubungkan peradaban di Asia Tenggara hingga ke Timur Tengah sejak dahulu. Berdasarkan temuan arkeolog Giorgio Buccellati dan ahli botani purbakala Kathleen Galvin, bukti paling awal keberadaan cengkih di luar Maluku berasal dari sekitar 1700 sebelum Masehi (SM) di situs Mesopotamia, Terqa, Suriah. Kehadiran cengkih di rumah tangga kelas menengah di Suriah menunjukkan bahwa sejak zaman awal sudah terdapat kehadiran perdagangan jarak jauh untuk komoditas yang tidak tahan lama ini. Sementara itu, pada abad ke-3 SM, rempah sudah cukup dikenal di Tiongkok. Bahkan, kekaisaran Hanmemerintahkan bawahannya untuk mengunyah cengkih yang membuat napas menjadi segar dan wangi. Hingga 500 tahun SM, perdagangan antara Romawi dan Yunani dengan India-Timur Jauh telah berlangsung sangat ramai. Selama lebih dari 500 tahun sejak pemerintahan Mark Anthony hingga Justian, masyarakat kolonial Romawi telah melakukan perdagangan dengan India. Dalam perdagangan tersebut, berkarung-karung lada dibawa dari rumah-rumah menuju pasar. Emas yang diterima dari kapal-kapal sebagai penukar barang yang dijual dibawa ke pantai menggunakan tongkang dengan alunan musik dari gelombang laut tak pernah putus, sebagaimana dituliskan oleh penyair Tamil. Rute kuno perdagangan rempah-rempah ini diawali dari Maluku (Ternate, Bacan, Jailolo, Tidore untuk cengkih; dan Banda untuk lada) kemudian menuju Malaka, India, Sri Lanka. Lalu ada yang masuk ke Teluk Persia, ke Babylonia, dan ke Eropa. Sementara jalur lainnya: dari India ke Laut Merah masuk Terusan Suez masa awal, ke Alexandria dan ke Romawi (Eropa). Masa keemasan bagi perdagangan rempah-rempah dengan aktor pedagang pribumi (Indonesia) terjadi pada abad ke-14. Pada masa itu, kota-kota pesisir timur laut Pulau Jawa dengan para pedagang Tiongkok, Arab, dan Jawa menjadi pemain utama dalam jalur perdagangan internasional yang menghubungkan kepulauan rempah dengan dunia. Pelabuhan bongkar muat Malaka jadi pelabuhan utama pengumpulan dan distribusi cengkih dan rempah-rempah ke dunia lain dan punya kontribusi penting untuk kemakmuran Maluku. Perkembangan cepat ini telah membiasakan orang Eropa tentang keajekan dalam mendapatkan rempah-rempah yang sangat diperlukan. Kondisi ini membuat orang-orang Eropa merasa terganggu karena Eropa jadi sangat bergantung pada pasokan rempah-rempah dari para pedagang Muslim. Keinginan bangsa Eropa untuk menghilangkan ketergantungan kepada pedagang Muslim dan mendapatkan rempah-rempah dengan harga murah menjadi motivasi utamamereka untuk mencari jalur laut ke sumber utama penghasil rempah-rempah, yaitu Maluku. Adalah Laksamana Portugal, Alfonso de Albuquerque, yang berkedudukan sebagai wakil raja Portugal di India yang merancang untuk menguasai jalur vital internasional. Usaha tersebut hampir sepenuhnya berhasil dengan menguasai Goa di pesisir India (1510), Malaka (1511), dan Hormuz (1515). Hanya Aden yang melawan kendali Portugal. Setelah periode inilah peran dari pedagang pribumi lambat tetapi pasti diambil alih oleh Portugal. Lalu, setelah jalur rempah-rempah dan juga sumber utama penghasil rempah-rempah Maluku dikuasai oleh maskapai perdagangan VOC dan Belanda, periode selanjutnya adalah dunia perbudakan di Maluku tak bisa dihindarkan lagi. Pelabuhan-pelabuhan utama lambat laun dikuasai oleh pemerintah kolonial dan semua komoditas perdagangan dikendalikan oleh Belanda, termasuk rempah-rempah. Ikon diplomasi budaya Melihat kegemilangan pelaut-pelaut pribumi dengan rempah-rempah sebagai komoditasnya, maka sudah saatnya jalur pelayaran rempah-rempah dapat digunakan sebagai ikon diplomasi budaya untuk menyebarluaskan nilai-nilaiperadaban Indonesia di dunia internasional. Jalur sutra dan jalur rempah-rempah sebenarnya tumbuh hampir bersamaan dalam pembentukan peradaban dunia. Meskipun sudah terlambat dibandingkan dengan jalur sutra (silk route), ada bagusnya untuk kita mulai. Perlu dibuat strategi untuk terus menyebarluaskan ke dunia internasional dan penyadaran bagi para pemangku kepentingan di dalam negeri. Merujuk pada Tiongkok dengan jalur sutranya, bukan tidak mungkin jalur (budaya) rempah-rempah bisa dikembangkan menjadi komoditas ekonomi yang penting. Misalnya, dengan membuat jalur penerbangan, jalur pelayaran mengikuti rute jalur rempah-rempah, promosi kuliner, serta budaya lainnya yang berhubungan dengan produk budaya rempah-rempah. Pada tataran lainnya perlu dilakukan penelitian lintas negara dan kawasan tentang pelabuhan-pelabuhan yang merupakan jalur rempah-rempah, lokakarya, dan seminar, ataupun muhibah budaya dengan melibatkan berbagai negara yang berkaitan dengan jalur rempah pada masa lalu. Sebab, pada kenyataannya jalinan yang terbentuk dari perdagangan rempah-rempah ini telah pula terajut dalam suatu nilai-nilai kehalusan pikiran dan hasil budaya yang halus dan hangat seperti pedasnya rasa rempah- rempah yang telah menyebar di Asia dan Eropa jauh sebelum milenium pertama. ●

Antara Hasrat Berkuasa dan Melayani Restu Gunawan ; Sejarawan; Penulis Buku: Gagalnya Sistem Kanal: Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa; Sekarang bekerja di Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud

                                              MEDIA INDONESIA, 01 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

KONTESTASI menuju kursi Gubernur DKI masih 2017, tetapi suhu politik di Jakarta sudah mulai memanas. Bahkan tidak jarang terjadi saling sindir tentang kekurangan masing-masing bakal calon. Situasi politik Jakarta ini, akan terus berkembang dan semakin keras sampai pelaksanaan pilkada serentak 2017. Namun, dari pengamatan selintas, upaya dan pendekatan berbagai bakal calon lebih menggambarkan hasrat ingin berkuasa ketimbang untuk melayani dan mengajukan program-program yang lebih bermutu untuk Jakarta. Berdasarkan pengalaman, pemilihan umum legislatif di Jakarta sejak 1971 sampai 2014, selalu punya dinamika tersendiri. Bahkan sering kali menunjukkan kejutan-kejutan. Pada 1971 yang diikuti 9 partai politik dengan Golkar menjadi partai pemenang, sedangkan PNI dan PNU urutan kedua dan ketiga. Hal ini berubah ketika Pemilu 1977 dan 1982, yang diikuti 2 partai politik dan Golkar, PPP menjadi partai pesaing Golkar yang cukup andal, selisih suara PPP dan Golkar berbeda tipis. Bahkan pada 1977 jumlah anggota legislatif Golkar dan PPP sama, masing-masing 5 kursi. Pada Pemilu 1982, PPP memperoleh 5 kursi, Golkar 6 kursi, PDI 2 kursi di DPR. Baru setelah pada 1987 sampai Pemilu 1997 Golkar berhasil menguasai Jakarta secara penuh. Kondisi berbeda terjadi ketika Pemilu 1999 sampai 2014. Hasil pemilu di Jakarta seolah sulit untuk diprediksi. Pemenang pemilu selalu berubah tergantung isu dan kemampuan partai mengelola isu. Pada Pemilu 1999, PDIP menjadi partai pemenang dengan raihan 39% suara. PDIP kala itu merupakan simbol partainya wong cilik dan simbol perlawanan terhadap Orde Baru. Pemilu 2004, PKS menjadi partai pemenang dengan perolehan suara sekitar 22%. PKS berhasil tampil sebagai partai rakyat dengan kader-kader muda dan langsung turun ke masyarakat. Pada Pemilu 2009, Partai Demokrat menjadi pemenang dengan memperoleh suara sekitar 35%. Tidak ada isu yang menonjol yang diusung Partai Demokrat. Kemenangan Demokrat karena kemampuan SBY sebagai presiden yang dianggap berhasil pada periode pertama. Hal berbeda terjadi ketika Pemilu 2014, PDIP menjadi partai pemenang karena masyarakat berharap adanya partai yang bersih dari KKN. Sebagai partai di luar pemerintah, PDIP berhasil membangun citra partai bersih dibandingkan dengan partai pendukung pemerintah yang sebagian pejabatnya terlibat kasus korupsi. Hal yang mirip juga terjadi pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Pada 2007, pemilihan dimenangi pasangan Fauzi Bowo-Prijanto yang mengalahkan Adang Dorodjatun-Dani Anwar. Koalisi partai gemuk berhasil mengalahkan koalisi ramping PKS yang mengusung Adang-Dani. Keberhasilan koalisi gemuk pada 2007 dicoba diulang pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli ketika melawan pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diusung PDIP dan Gerindra pada pemilihan gubernur tahap II 2012. Hasilnya Jokowi-Ahok memenangi pertarungan dengan memperoleh 53,8% suara. Kemenangan Jokowi-Ahok selain didukung kinerja mesin partai, tetapi yang tidak kalah penting adalah militansi relawan dalam mengelola berbagai isu dan mengelola media. Dilihat dari program kedua pasangan tidak berbeda jauh, karena problem perkotaan sebenarnya sudah diketahui setiap calon gubernur. Keberanian untuk memutuskan dan memulai proyek-proyek yang sudah direncanakan itu yang diperlukan. Sementara yang jadi titik lemah Fauzi Bowo karena dianggap tidak berani memutuskan dan memulai pelaksanaan proyek-proyek yang sudah ditetapkan sejak lama. Jokowi-Ahok muncul sebagai simbol perubahan menuju Jakarta lebih baik. Kekuatan Ahok Ahok salah satu pemimpin yang fenomenal. Gaya bicara yang ceplas-ceplos, cenderung tanpa kompromi, bekerja keras dan berusaha berpegang teguh pada aturan. Ini menjadi salah satu kekuatan tetapi juga kelemahan Ahok. Sebagai Gubernur DKI yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi, praktis Ahok baru memimpin Jakarta belum genap 2 tahun. Tetapi, masalah dan capaian sudah banyak ia dapatkan. Dari yang kontroversial ketika berani melawan DPRD, penggusuran warga, bongkar pasang pejabat DKI, menata sistem transportasi massal, dan pengendalian banjir Jakarta. Namun, semuanya masih berproses dan rencana. Khusus mengenai penanganan banjir harus akui dari masa kepemimpinan Jokowi hingga Ahok, luasan wilayah banjir di Jakarta mengalami pengurangan yang sangat signifikan dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Tetapi, itu belum bisa menjadi ukuran kesuksesan dalam menangani banjir Jakarta. Karena sejak 2012 sampai 2016, curah hujan di Jakarta tidak mengalami perubahan yang cukup berarti tetapi selama masa itu juga tidak terjadi rob di sekitar Jakarta. Jakarta akan mengalami banjir besar jika ada perpaduan tiga hal yaitu curah hujan di wilayah Jakarta yang tinggi, air dari wilayah atas yang cukup besar, dan terjadi rob dari air laut sehingga air tidak bisa mengalir secara gravitasi ke laut. Selama 2012 sampai 2016, ketiga hal tersebut tidak terjadi secara bersamaan. Jakarta masih terbantu cuaca sehingga tidak terjadi banjir besar. Gaya kepemimpinan Harus pula diakui bahwa sejak Jokowi menjadi Gubernur DKI, pelibatan masyarakat sangat besar. Ketika terjadi banjir 2012, Jokowi mencoba membagi tanggung jawab dengan masyarakat. Dengan mengatakan bahwa banjir di Jakarta tidak hanya kesalahan pemerintah dalam menata wilayah, tetapi masyarakat juga melakukan kesalahan besar. Misalnya dengan membuang sampah dalam jumlah besar ke sungai mulai dari kasur, kulkas, dan lain-lain. Begitu juga ketika terjadi banjir di Jalan MH Thamrin, Jokowi turun dan langsung menginspeksi gorong-gorong. Pembangunan kampung deret dengan melibatkan warga dan komunitas untuk merancang sendiri sesuai dengan kondisi alamnya. Ini merupakan bentuk pelibatan publik yang sangat penting. Kelenturan gaya bicara dan penghargaan kepada peran serta masyarakat inilah yang membuat masyarakat bersimpati besar. Hal ini berbeda dengan gaya kepemimpinan Ahok, yang terkesan tanpa kompromi dan tegas. Hal ini tampak pada sikapnya bahwa masyarakat yang menempati wilayah bantaran sungai dan ruang hijau harus dipindahkan. Sebagai bentuk tanggung jawab, pemerintah menyediakan rumah susun. Tipe kepemimpinan yang berani dan tegas memang sangat dibutuhkan di Jakarta, namun tetap manusiawi. Karena jika Jakarta dipimpin gubernur yang lembek, sulit bagi Jakarta menuju kota megapolitan yang sejajar dengan kota-kota lain di dunia. Kini Ahok telah menyatakan diri akan maju sebagai Gubernur DKI melalui jalur independen, suatu pilihan yang berani dan dilematis. Pernyataan yang terlalu awal ini mengakibatkan Ahok harus bersiap-siap dikritik terus sampai masa kerjanya selesai. Artinya, bahwa dalam sisa masa jabatannya bisa saja Ahok akan disibukkan untuk menangkis serangan dari lawan-lawan politiknya, sehingga kinerjanya akan melemah. Kedua, jurus keroyok dari lawan-lawan politiknya. Meskipun sistem keroyokan tidak akan menjamin calon akan menang, untuk melawan Ahok maka harus dicarikan lawan yang sudah teruji kinerjanya sebagai pemimpin. Jika rekam jejaknya biasa-biasa saja, rakyat Jakarta yang sangat cerdas dan demokratis ini sulit untuk menerimanya. Akhirnya jika dalam sisa masa jabatannya Ahok mampu menunjukkan hasrat melayaninya lebih tinggi ketimbang berkuasa, tidak ada alasan rakyat untuk tidak memilihnya. Kita masih harus menanti apakah Ahok tepat memilih 'bus kota' dengan jalur independen yang berisi relawan militan dan punya idealisme atau 'bus kota' harus didorong, karena mogok kelelahan melawan partai-partai yang sudah mapan. ●

Menuju Arah Baru Pendidikan Indonesia Restu Gunawan  ;  Sekretaris Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia

KOMPAS, 03 November 2014

                                                

                                                                                                                       

KABINET Kerja telah dilantik. Hal yang baru dalam dunia pendidikan adalah pemisahan pendidikan tinggi (digabung dengan riset dan teknologi) dari kebudayaan, pendidikan dasar, dan menengah. Yang pertama bergabung menjadi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang kedua tetap: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan pemecahan ini, diharapkan kinerja kementerian bisa lebih fokus dan implementatif. Dalam kaitannya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada dua hal penting yang patut dicermati dari konsep dasar pembangunan pendidikan yang disampaikan oleh Anies Baswedan setelah dilantik sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pertama, pemerataan pendidikan dan pendidikan yang berkeadilan bagi semua anak bangsa. Kedua, konsep tenunan kebangsaan Indonesia. Masalah ketimpangan pendidikan dari dulu sampai sekarang merupakan masalah yang tidak kunjung selesai, baik itu antara bagian timur dan barat Indonesia, Jawa dan luar Jawa, maupun antara pedesaan dan perkotaan. Seolah jurang di antara dua wilayah ini kian lebar dan tidak semakin mendekat. Untuk itulah, arah baru  pendidikan harus dikembalikan pada cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh warga bangsa Indonesia. Pada masa kolonial hanya dua daerah di luar Jawa yang pendidikannya lebih menonjol daripada daerah lain, yaitu di Padang dan Minahasa. Dua wilayah ini pada masa kolonial telah menghasilkan pemikir-pemikir muda yang terus menyebarkan ide-idenya untuk kemajuan bangsa (Hindia) Indonesia. Sebut saja Ahmad Abdul Rivai, seorang lulusan dokter dari Belgia yang memilih menjadi jurnalis. Ia menjadi pendiri dan pemimpin redaksi dwimingguan Bintang Hindia (1906). AA Rivai adalah pemimpin redaktur pribumi pertama di Indonesia. Berkat tulisan di majalahnya yang dia sebut sebagai ”soerat  tjerita”, gagasan untuk memajukan pengetahuan rakyat agar mencapai ”bangsawan pikiran” terus digelorakan. Bangsawan pikiran lahir dari hasil perjuangan, pencapaian intelektual dari kaum muda yang mau belajar, yang berbeda dengan bangsawan usul (turunan). Menurut AA Rivai, untuk melawan bangsa Barat yang sudah maju, kaum muda di Hindia Belanda harus melawan dengan kepandaian yang diperoleh melalui pendidikan. Bintang Hindia seolah membuka mata bagi kaum muda Indonesia untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Karena pemikiran dan ide-ide Rivai-lah, seorang Wahidin Sudirohusodo pun menyarankan pengikutnya untuk bertanya kepada Rivai mengenai ide-ide kemajuan bangsa. Dari pergumulan pemikiran inilah terus bergerak sehingga bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan. Jika AA Rivai menyebarkan gagasan kemajuan melalui media jurnalisme yang ujungnya adalah pembebasan diri dari kolonialisme, kini pada era Kabinet Kerja, mampukan gerakan ”Indonesia Mengajar” yang dulunya gerakan sosial, budaya, dan pendidikan—yang kini setelah sang penggagasnya diberi amanah untuk memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan—dapat memberikan akses seluas-luasnya kepada peserta didik? Inilah yang kita perjuangkan bersama. Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang konon dianggap berhasil di Solo dan Jakarta, kini akan dibawa ke pentas nasional: mampukan memberi jawab terhadap pendidikan yang berkeadilan dan merata? Tentu program KIP perlu disempurnakan, baik kriteria penerima, maupun data penerimanya, sehingga program ini bisa tepat sasaran. Tenunan kebangsaan Mengacu pada pemikiran di atas, pertanyaan selanjutnya, di manakah  kebudayaan akan diletakkan dalam konteks kemajuan pendidikan Indonesia baru. Jika pada masa Presiden Soekarno kita mengenal konsep kepribadian bangsa, masa Presiden Soeharto konsep jati diri bangsa, dan masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ada konsep karakter bangsa, pada era Presiden Joko Widodo ada konsep revolusi mental. Jika dicermati, konsep-konsep tersebut sebenarnya di dalam implementasinya selalu berlandaskan pada kebudayaan Indonesia. Begitu menjanjikan bagi pengembangan kebudayaan. Akan tetapi, dalam praktiknya—dari dulu sampai kini—nilai-nilai kebudayaan masih sangat sedikit diterapkan dalam proses pembelajaran karena nilai numerik (angka) lebih banyak mendominasi dalam proses pembelajaran. Untuk itu, dibutuhkan guru-guru yang dapat menggabungkan antara kemampuan keilmuan dan pengetahuan budaya agar dapat memberi motivasi kepada siswa. Akibat dari semua itu, dari ketiga konsep kebudayaan (kepribadian bangsa, jati diri bangsa, dan karakter bangsa) sebelum era Joko Widodo, pada kenyataannya bangsa Indonesia belum mampu melakukan akselerasi menuju bangsa yang maju dan beradab. Kita masih terpuruk pada jargon-jargon yang belum menyentuh kehidupan masyarakat secara mendasar. Terbukti korupsi masih terus tumbuh, begitu juga kematangan berpolitik dari para elite yang cenderung mengalami involusi. Sementara di bidang ekonomi, gap antara kelompok kaya dan miskin yang semakin menganga. Akhirnya, dalam bidang kebudayaan yang terjadi adalah penyeragaman kebudayaan, dominasi budaya besar terhadap budaya kecil, karena otonomi kebudayaan kurang dapat tempat. Lalu, apakah revolusi mental bisa mengubah perilaku berbangsa dan bernegara? Tentu ini masih membutuhkan pembuktian bersama. Namun, paling tidak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan baru yang menawarkan sebuah konsep tenunan kebangsaan yang berusaha mengimplementasikan konsep revolusi mental patut pula kita kritisi. Jika Indonesia  diibaratkan sebagai sebuah lembaran kain tenun, keberagaman bahasa, suku bangsa, adat istiadat, dan sejarah adalah mozaik yang harus ditenun menjadikan satu keindonesiaan yang utuh, tetapi tetap berwarna-warni sesuai dengan karakternya masing-masing. Jadi, bukan sebuah penyeragaman yang membuat dominasi kebudayaan tertentu terhadap kebudayaan yang lain. Inilah wujud dari ”persatuan” dan bukan ”persatean” yang mudah tercerai-berai, seperti yang pernah dikatakan Mohammad Hatta pada 1930-an. Jika mengacu pada konsep tenunan kebangsaan tersebut, di sinilah sinkronisasi antara kebudayaan dan pendidikan Indonesia. Kebudayaan yang diartikan sebagai hasil pergulatan pemikiran itulah yang menjadi kerangka dasar dalam pengembangan pendidikan Indonesia. ●

Banjir Jakarta : Antara Kodrat Alam dan Ulah Manusia

Banjir Jakarta : Antara Kodrat Alam dan Ulah Manusia Restu Gunawan ;  Sejarawan Banjir; Pegawai Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud

KOMPAS, 26 Januari 2013

Peradaban umat manusia tidak bisa dipisahkan dari sungai. Maka, manusia sebenarnya juga sudah lama mengenal banjir. Penelitian sejarah menunjukkan, muncul dan tenggelamnya sebuah peradaban sangat berkaitan dengan banjir. Pertanyaannya kemudian, apakah banjir harus selalu kita takuti, atau manusia sebenarnya bisa beradaptasi mengatasi banjir? Kenyataannya, orang yang tinggal di pinggir sungai dan pantai dengan pasang naik dan pasang surut air setiap hari tidak pernah risau dengan kondisi ini. Mengapa? Karena mereka mampu mengadaptasi lingkungannya. Mereka membuat bangunan yang disesuaikan dengan kondisi alam. Misalnya, rumah panggung atau bangunan yang tidak mengganggu aliran air. Banjir Jakarta Hampir setiap musim hujan, energi masyarakat Jakarta seolah habis untuk memikirkan pengendalian banjir. Tetapi, begitu air surut, cepat lupa, secepat air banjir mengalir ke laut. Berdasarkan catatan sejarah, wacana tentang pengendalian banjir di dataran Jakarta sudah berlangsung panjang. Namun, semua mengandalkan pembuatan kanal untuk mengalirkan air secepat mungkin ke laut. Raja Purnawarman (abad ke-5) membuat kanal dan membendung Sungai Candrabaga untuk pertanian dan pengendalian banjir. Belanda yang menguasai Batavia hampir 400 tahun juga gagal total mengendalikan banjir di Jakarta. Belanda selalu mengandalkan kanal-kanal besar untuk mengendalikan banjir. Menurut saya, Belanda salah membaca geografis tanah datar Jakarta yang merupakan hasil sedimentasi Gunung Salak dan gunung-gunung di sebelah selatan, selain tidak memperhitungkan perilaku penduduk Jakarta yang sangat multietnis dan multiperilaku. Sangat berbeda dengan kondisi geografis dan penduduk di Belanda. Gagasan pembangunan deep tunnel dari Cawang sampai Pluit juga masih mengandalkan kanal. Wacana itu sebenarnya bukan baru karena pada tahun 1923, Van Breen juga sudah merencanakan membuat kanal dari sekitar Cawang sampai laut. Dalam pengendalian banjir, Belanda hanya memikirkan bagaimana melindungi warga Eropa yang tinggal di Menteng dan sekitarnya. Penduduk pribumi tidak masuk pertimbangan. Maka, pembangunan pintu air Manggarai dan kanalnya (sekarang dikenal sebagai Kanal Barat) difokuskan untuk melindungi permukiman Menteng dan pusat pemerintahan di Weltevreden. Begitu ada pembendungan, penduduk pribumi di Kampung Melayu, Jatinegara, dan Tebet terkena banjir rutin. Perilaku ini berlangsung hingga kini. Pembangunan perumahan oleh pengembang dengan modal besar sering tak memperhatikan dampak terhadap penduduk di sekitarnya. Pengembang menguruk dengan mesin-mesin besar, meratakan tanah, mengubah bentang alam, sehingga penduduk di luar perumahan sering tergenang air.  Tantangan Jokowi Ketika Jokowi dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta tiga bulan lalu, masyarakat berharap ia mampu mengatasi berbagai masalah termasuk mengendalikan banjir. Dilihat dari rencana dan tahapan kerja yang disampaikan, harapan tersebut tidak salah. Namun, Jokowi tidak bisa bergerak sendiri. Seberapa pun sumber daya baik dana maupun pemikiran dikerahkan, Jakarta perlu dukungan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tahun 2007, Presiden SBY yang sudah mencanangkan The Greater Jakarta ternyata hanya berhenti pada wacana. Mestinya gagasan itu diimplementasikan dalam bentuk rencana induk menyeluruh dan diimplementasikan bertahap mulai dari menata Rencana Tata Ruang Wilayah Jabodetabek. Saat ini, pembangunan yang masif di wilayah Jabodetabek telah mendesak daerah resapan air sehingga daerah hilir sungai selalu terkena banjir kiriman.  Untuk mengatasi banjir dan genangan dari permukiman di sekitar Jakarta, pemerintah harus segera menerapkan rencana induk penataan sungai yang sebenarnya sudah ada. Misalnya, membuat model bangunan yang sesuai di pinggiran sungai. Daripada dana yang cukup besar digunakan untuk pembebasan tanah dan membangun kanal baru yang belum tentu berhasil, lebih baik dana itu untukmenyubsidi masyarakat dalam penataan kawasan di 13 sungai. Wacana pindah Setiap banjir datang selalu muncul wacana pindah ibu kota. Belanda pada tahun 1850-an juga sudah berusaha mencari tempat ideal untuk menggantikan ibu kota Batavia yang tidak sehat dan sering banjir. Kenyataannya, wacana itu tidak pernah terwujud. Mereka hanya menggeser letak ibu kota dari kota lama Batavia (Glodok) ke daerah Weltevreden (Monas) sekarang. Presiden pertama kita, Soekarno, juga mewacanakan pindah ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Soeharto, presiden kedua, mau menggeser pusat bisnis ke Jonggol. Masalahnya bukan di mana letak ibu kota, tetapi bagaimana masyarakat memperlakukan kotanya. Saat ini hampir seluruh wilayah Indonesia, terutama di ibu kota provinsi, sudah terkena banjir. Jadi, yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun manusia. Selama ini kita lebih sibuk membangun infrastruktur, tetapi melupakan pembangunan manusia sejak di sekolah hingga pengambil kebijakan. Untuk itulah, kampanye dan sosialisasi tentang perilaku hidup yang bersahabat dengan alam (air) perlu dirumuskan. ●