Menatap ISIS dengan Tenang Rumadi  ;  Dosen FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Peneliti Senior the WAHID Institute

KORAN SINDO, 07 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

Di luar persoalan konflik kawasan Israel-Palestina yang tak pernah usai, kini dunia dikejutkan dengan gerakan politik keagamaan baru yang tak kalah dahsyat. Islamic State of Iraq-Syria (ISIS) kini menjadi momok baru yang menjadikan instabilitas politik Timur Tengah akan semakin lama. ISIS kini bukan hanya menguasai beberapa wilayah di Irak dan Suriah, tapi juga sudah menguasai satu wilayah di Libanon. Pertanyaannya, apayangperlu dikhawatirkan dengan perkembangan ini? Mengapa Pemerintah Indonesia menaruh kewaspadaan tinggi terhadap persoalan ini? Dua pertanyaan ini bisa dijelaskan panjang lebar. Namun, karena keterbatasan ruangan, penulis hanya akan memberi ulasan singkat atas dua pertanyaan tersebut. ISIS dan Terorisme Kebanyakan pengamat menilai, ISIS merupakan kelanjutan dari organisasi teroris, al- Qaeda. Ia bahkan lebih berbahaya dari al-Qaeda. Jika al-Qaeda lebih berkonsentrasi melawan Barat dengan melakukan aksi pengeboman, ISIS lebih jauh dari itu. Dengan dasar ideologi radikal yang kurang lebih sama, ISIS lebih berkonsentrasi untuk merebut dan menguasai wilayah politik. Penguasaan wilayah politik dan memproklamirkan sebuah khilafah islamiyah yang dipimpin Abu Bakar al-Baghdadi, ISIS akan lebih leluasa untuk memasarkan dan mengimplementasikan ideologi Islamnya di satu pihak dan memperkuat sumber- sumber ekonomi dengan menguasai kilang-kilang minyak di pihak lain. Dengan demikian, jika ada yang berpendapat ISIS lebih berbahaya dari al-Qaeda, ada benarnya. Namun, bagi negara-negara Barat tingkat emergencynya tentu berbeda. Karena ISIS untuk sementara lebih berorientasi lokal, tidak menjadi ancaman langsung terhadap Barat meski dalam jangka panjang tentu akan menjadi ancaman serius bagi Barat, bukan saja soal keamanan, melainkan juga ekonomi. Apakah ISIS akan semakin memperluas wilayah kekuasaannya? Saya tidak terlalu yakin. Meskipun sebagian tentara ISIS adalah tentara profesional yang beberapa di antaranya pernah menjadi tentara andalan Saddam Husein, saya tidak yakin mereka akan mampu terus memperluas wilayah kekuasaannya. Mereka terus mampu mempertahankan kota-kota yang sudah dikuasai saja sudah cukup baik. Ke depan saya kira ISIS akan lebih berkonsentrasi mempertahankan wilayah daripada memperluas wilayah kekuasaan. Ada beberapa alasan untuk menjelaskan hal ini. Pertama, hampir tidak ada negara di kawasan itu yang secara eksplisit memberi dukungan politik, finansial, dan persenjataan. Pemerintah Irak, Suriah, Libanon, dan negara-negara lain di sekitarnya juga tidak akan membiarkan ISIS akan terus memperluas kekuasaannya. Kedua, negara-negara Barat juga tidak ada yang secara terbuka memberi dukungan politik pada ISIS. Sekarang ini bahkan terjadi perubahan geopolitik yang arahnya justru mempertemukan negara-negara yang selama ini saling bermusuhan. Hubungan Amerika Serikat dan Iran yang selema ini sulit bekerja sama—bahkan saling bermusuhan— mulai membuka komunikasi untuk bergandeng tangan menangkal ISIS. AS dan Rusia yang biasanya berseberangan dalam menyikapi sejumlah persoalan di Timur Tengah tampaknya juga akan bergandengan tangan. Persoalan kekejaman Bashar al-Assad yang membantai ribuan warganya dengan dalih melumpuhkan pemberontak untuk sementara akan dilupakan. Bukan tidak mungkin, Bashar al-Assad akan mengambil keuntungan politik dari persoalan ISIS ini. Jika sebelumnya AS memusuhi Bashar al-Assad yang didukung Rusia dalam menghadapi pemberontak, sangat terbuka kemungkinan kini AS bersama-sama Rusia akan mendukung Bashar al-Assad untuk menghadapi ISIS. Ketiga, ISIS mengklaim mewakili politik Suni. Namun, ini tidak berarti mereka bisa menyatukan seluruh kekuatan politik Suni di kawasan Arab. Alihalih menyatukan kekuatan politik Suni secara internasional, menyatukan dalam satu kawasan saja akan sulit dilakukan. Perlawanan terhadap ISIS bukan saja dilakukan oleh penganut Syiah, melainkan juga di kalangan Suni sendiri. Ini terjadi karena ISIS mempunyai ukuran-ukuran ke-Suni-an sendiri. Atas dasar itu, ISIS tidak akan menjadi arus mainstream politik di Timur Tengah meski memusnahkan sama sekali juga bukan hal mudah. Kelompok ini akan terus ada meski tidak akan mampu melakukan ekspansi lebih masif. Konteks Indonesia Pemerintah Indonesia, melalui Menkopulhukam, sudah menyampaikan bahwa ISIS merupakan gerakan berbahaya yang harus diwaspadai, bertentangan dengan Pancasila, dan tidak diizinkan berkembang di Indonesia. Kepala BNPT Ansyad Mbai juga menyatakan ISIS sebagai organisasi teroris. Tokoh-tokoh agama, baik NU, Muhammadiyah, maupun MUI juga menyatakan bahwa ISIS tidak bisa diklaim sebagai gerakan Islam, apalagi Suni, tapi tak lebih sebagai organisasi politik yang menghalalkan kekerasan. Ada juga sejumlah kalangan yang mengusulkan pencabutan warga negara jika ada WNI yang berbaiat setia pada ISIS. Respons tersebut bisa dimaklumi karena Indonesia punya pengalaman panjang dengan persoalan kekerasan agama dan terorisme. Meski demikian, kemunculan baiat kesetiaan pada ISIS yang merebak di berbagai tempat harus disikapi dengan tenang, tidak perlu gugup, dan berlebihan. Usulan pencabutan warga negara, menurut saya, sebagai bentuk kegugupan yang berlebihan. Kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia yang memberi dukungan kepada ISIS sebenarnya tidak terlalu besar. Sel-sel gerakannya juga akan bisa dengan cepat diungkap. Simpul-simpulnya tidak berbedajauhdengangerakan radikal yang selama ini sudah diketahui. Beberapa kelompok yang selama ini dikenal radikal bahkan tidak semua menyetujui ISIS. FPI misalnya menyatakan ketidaksetujuannya dengan ISIS. Meski Abu Bakar Baasyir sebagai pimpinan Jammah Anshorut Tauhid (JAT) berbaiat pada ISIS, tidak semua komponen JAT setuju. Ponpes Ngruki yang dipimpin Abu Bakar Baasyir juga menyatakan tidak mendukung ISIS. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga tidak setuju dengan ISIS meski sama-sama punya ideologi khilafah. Itu menunjukkan, dilihat dari segi dukungan, tidak perlu terlalu ditakutkan. Baiat-baiat kesetiaan pada Khalifah ISIS Abu Bakar al-Baghdadi hanya akan menjadi gejala sesaat yang akan hilang dengan sendirinya. Namun, hal yang bisa dipastikan, pentolan-pentolan pendukung ISIS merupakan orang yang tingkat radikalisme sudah sampai di ujung, termasuk menafikan Indonesia yang negara Pancasila. Dengan demikian, persoalan ISIS ini tidak perlu dihadapi dengan berlebihan meski tetap penting memberi kewaspadaan tinggi. Dalam kaitan ini, ada beberapa hal yang penting untuk mendapat perhatian. Pertama, dalam konteks gerakan radikal di Indonesia, ISIS hanyalah momentum untuk membangkitkan konsolidasi gerakan Islam radikal di Indonesia. Gerakan ini akan bisa membesar di Indonesia kalau terjadi instabilitas politik nasional. Sebagaimana di negeri asalnya, ISIS tumbuh dan berkembang karena ada instabilitas politik di Irak dan Suriah. Di sinilah pentingnya Indonesia tetap harus menjaga stabilitas politik pascapilpres untuk memastikan negara tetap berdiri kokoh untuk menghadapi segala bentuk ancaman. Kedua, pendukung ISIS di Indonesia bisa dipastikan adalah orang-orang yang menganggap Indonesia adalah negara kafir. Demokrasi dan nasionalisme adalah sistem kafir. HTI sebenarnya mempunyai paham yang sama. Mereka sama-sama mengidealisasi negara khilafah, namun menempuh jalan perjuangan yang berbeda. Jika ISIS seperti dilakukan di Irak dan Suriah berjuang dengan kekerasan dan perang, HTI lebih menempuh jalan damai. Namun, keduanya sama-sama anti-Pancasila yang perlu diwaspadai. Jika ada kesempatan politik, bukan tidak mungkin HTI dan ISIS akan bekerja sama. Ketiga, hal yang perlu diwaspadai adalah ada sejumlah warga Indonesia yang dikabarkan ikut bergabung dengan ISIS di Suriah. Sebagaimana alumni perang Afghanistan yang kemudian membentuk sel-sel teroris di Indonesia, orang-orang ini juga perlu diwaspadai. Pergerakan jaringan-jaringan ini bukan tidak mungkin akan membentuk pasukan perang di Indonesia, melakukan pelatihan-pelatihan militer di mana benih kelompok radikal seperti ini sudah ada di Indonesia. Terakhir, saya masih yakin, masyarakat muslim Indonesia adalah masyarakat yang moderat dan sulit menerima ideologi radikal seperti ditunjukkan ISIS, namun jika tidak dibendung, virus ideologi ISIS akan bisa merasuk ke mana-mana. Inilah yang harus mendapat perhatian bersama. ●

NIIS Indonesia dan Evolusi Teror Mondial Noor Huda Ismail  ;   Pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian; Sedang Menyelesaikan PhD Politics and International  Relations di Monash University, Australia

                                                       KOMPAS, 07 Agustus 2014      

                                                                                                                                   

MUNCULNYA  fenomena ratusan orang Indonesia yang terlibat aktif dalam dinamika politik Islam dunia, seperti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)/Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), yang 28 Juni 2014 lalu mendeklarasikan diri sebagai khilafah Islam, bukanlah peristiwa baru dan tak perlu disikapi dengan ketakutan berlebihan. Sebagai bahan refleksi, buku terbitan 2007 karya Jason Burke, On the Road to Kandahar: Travels through Conflict in the Islamic World, dapat dijadikan rujukan. Berdasarkan wawancara langsung dengan para pelaku konflik di belahan dunia Islam, terutama di wilayah Pakistan, Afganistan, dan Irak, Jason menyimpulkan kuatnya dimensi konflik yang bersifat lokal, seperti pertarungan elite politik lokal, tetapi kemudian menjadi global karena adanya semangat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam dalam dunia Islam. Pertanyaan yang perlu dikaji lebih mendalam: apakah dukungan kepada NIIS ini karena sentimen ummah yang cenderung universal (Oliver Roy, 2004: Globalized Islam: The Search for a New Ummah) atau situasi domestik di Indonesia yang masih kondusif bagi berseminya paham radikal sebagai bentuk kegagalan negara dan masyarakat sipil memberikan wacana alternatif terhadap narasi kekerasan mereka? Atau faktor lokal dan internasional sama-sama dominan? Dalam skala internasional, konflik Suriah yang awalnya bersifat lokal, yaitu demonstrasi untuk menjatuhkan pemerintah Bashar al-Assad, kemudian berevolusi menjadi konflik internasional, melibatkan ribuan kombatan dari puluhan negara, seperti Arab Saudi, Irak, Yaman, Chechnya, Turki, Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, Swedia, Jepang, Malaysia, dan Indonesia. Peristiwa ini menjadi semacam déjà vu peristiwa Juli 1979, di Kabul, ketika Presiden AS Jimmy Carter menggunakan CIA untuk melemahkan kekuatan Soviet dengan memobilisasi mujahidin dari seluruh dunia, termasuk tidak kurang 350 orang dari Indonesia, dan Osama bin Laden sendiri untuk menghancurkan komunis Rusia (John Cooley, 2002: Unholy Wars: Afghanistan, America and International Terrorism). Senjata makan tuan Dampak dari kebijakan Carter ini ternyata menjadi senjata makan tuan. Para singa yang dilatih itu telah melawan pawangnya sendiri, terbukti dengan adanya serangan pada WTC, 2001. Amerika kemudian membalas dengan menyerang Afganistan karena pemerintah Taliban waktu itu memberikan perlindungan kepada Osama bin Laden, pemimpin Al Qaeda, yang diduga berada di belakang peristiwa teror itu. Di Indonesia, segelintir jaringan veteran perang Afganistan yang telah mendapatkan pelatihan dari CIA melalui Inter-Service Intelligence (ISI), lembaga telik sandi Pakistan, dan mengamini fatwa Osama tahun 1998. Mereka menyerang kepentingan Amerika di seluruh dunia dan membajak sebagian kecil anggota Jamaah Islamiyah (JI) untuk melakukan kampanye bom secara berkala, mulai dari bom Bali pertama pada 2002 hingga bom Marriott kedua pada 2009. Meski diserang ”singa-singa” didikan mereka sendiri, AS kembali tak belajar dari kesalahan mereka. Negara ini menginvasi Irak pada 2003, kemudian menggulingkan pemerintah Saddam Hussein dan memenjarakan ribuan anggota pasukannya, termasuk anggota staf intelijen Saddam yang bermazhab Sunni, yaitu Abu Bakar al-Baghdadi yang hari ini menjadi khalifah NIIS. Ketika Al-Baghdadi dibebaskan dari penjara pada 2004, ia menyaksikan dunia yang berbeda: Amerika telah menguasai Irak, ia kehilangan pekerjaan sebagai tentara dan menerima kenyataan bahwa Nouri al-Maliki yang bermazhab Syiah jadi Perdana Menteri Irak dan tak mengakomodasi kepentingan kaum Sunni. Dengan latar belakang inilah, tidak mengherankan apabila NIIS hari ini menjadi sebuah gerakan yang sangat anti Syiah. Tentara NIIS melakukan pembunuhan terhadap warga Syiah dengan hanya bertanya siapa nama mereka, di mana mereka tinggal, bagaimana mereka melaksanakan shalat, dan musik apa yang mereka dengarkan. Keempat pertanyaan itu cukup untuk mengidentifikasi seseorang itu bermazhab Syiah atau Sunni. Sementara di Indonesia, salah satu faktor lokal yang menyebabkan orang tertarik bergabung dengan NIIS dan bahkan rela mati untuk pilihannya ini adalah lemahnya sistem penegakan hukum, terutama di penjara. Distribusi secara masif pesan NIIS yang berbahasa Arab yang diterjemahkan oleh Aman Abdurrahman, narapidana tindak pidana terorisme, justru dilakukan dari dalam penjara di Nusakambangan. Terjemahan ini kemudian disebarluaskan melalui internet oleh para pengunjungnya. Rekam jejak Aman—dipenjara dua kali karena kasus bom Cimanggis 2004 dan pelatihan militer di Aceh 2010, menolak bekerja sama dengan pegawai penjara, serta konsisten dengan ideologi takfiri (mengafirkan orang di luar kelompoknya)—ternyata menjadi daya tarik tersendiri di kalangan aktivis Islam yang haus sosok pemimpin. Meski tidak ada bukti bahwa ada perintah resmi dari Aman kepada anggotanya untuk pergi ke Suriah dan bergabung dengan NIIS, tetapi melalui terjemahan, tulisan, dan ceramah-ceramah Aman—yang kemudian didaur ulang oleh para pengikutnya dan juga media, lewat diskusi terbuka, pawai, demonstrasi, dan media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Youtube—memberikan imajinasi jihad yang melampaui konsep negara-bangsa bagi para pembacanya dan kemudian menggerakkan mereka untuk bertindak. Yang menarik adalah mayoritas alumnus Afganistan di Indonesia ber-tawaquf (berdiam diri) atau sangat berhati-hati dalam memberikan dukungan secara terbuka kepada NIIS karena loyalitas mereka lebih kepada Al Qaeda yang hari ini dipimpin Ayman al-Zawahiri. Pada 2013, Al-Zawahiri mengeluarkan fatwa bahwa NIIS bukanlah bagian dari Al Qaeda karena NIIS telah bertindak sangat brutal sehingga merusak citra Al Qaeda di Suriah. Al Qaeda telah mempunyai pasukan sendiri, Jabhat al-Nusra, yang telah terlebih dahulu datang dan membantu rakyat Suriah. Pecah kongsi antara NIIS dan Jabhat al-Nusra ini terbawa juga sampai ke Indonesia. Bahkan, di beberapa daerah, termasuk di dalam penjara yang menampung narapidana teroris, terjadi permusuhan sengit antara para pendukung NIIS dan Jabhat al-Nusra. Sangatlah tepat kesimpulan Jason Burke dalam bukunya itu bahwa ”gerakan yang menggunakan kekerasan ekstrem akan mengisolasikan diri mereka sendiri dengan masyarakat secara umum sehingga mereka pasti akan gagal”. ●