Tampilkan postingan dengan label Tulus Sudarto. Tampilkan semua postingan

Rabu, 03 Maret 2021

Politik Hitam Putih

Tulus Sudarto ; Mahasiswa Doktoral Universitas Salzburg Austria, Budayawan

KOMPAS, 03 Maret 2021

Secara banal, kekacauan eksistensial (chaos) gegara virus korona tak hanya mendekonstruksi seluruh fondasi kehidupan dalam semua level, tetapi juga menyediakan konstruk-konstruk potensial yang sama sekali berbeda dalam dinamika involutifnya. Terlihat jelas sekarang bagaimana diferensiasi perseptif sekaligus konseptif mengharu biru tataran hermeneutik dalam poros epistemologi setiap lapis sosietas.

Bahkan, diferensiasi tersebut mengkristal dalam bentuk demarkasi vertikal ataupun horizontal. Dalam lajur vertikal, blok antara negara (pemerintah) dan rakyat (civitas) tampak jauh lebih kentara daripada yang pernah dibayangkan sebelumnya. Sementara dalam lajur horizontal, ikatan senasib seperjuangan secara natural menguat di ranah akar rumput, membentuk kecenderungan fatalisme primitif.

Diferensiasi vertikal paling kentara dalam dialektika pragmatis mengenai vaksin, sebagaimana diulas lumayan detail oleh Iqbal Mochtar (Kompas, 3/2). Paparan data komplet tentang kepentingan bisnis di balik kebijakan vaksin mengerucut pada kesimpulan bagaimanapun ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan dari kebijakan formal pemerintah menyangkut kedudukan struktural yang melekat.

Menurut Mochtar, vaksinasi sebagai perang bisnis dalam perspektif kesehatan secara sepihak membawa masyarakat pada waswas yang membingungkan. Namun, dari perspektif konsumen (clients) sebagai penerima/target kebijakan seperti saya, titik di mana pemerintah akhirnya tak bisa lagi monolitik dalam program vaksinasi massal merupakan capaian terbaik dalam nomenklatur demokrasi.

Tafsir populis

Reinhard Heinisch (2015), profesor prominen internasional asal Austria, secara hibrid mampu memberikan lompatan kuantum dalam pergerakan politik populisme. Domain asli populisme ada dalam diferensiasi antara patron dan klien untuk segala level, tafsir semrawut terjadi dalam khazanah Indonesia yang begitu oral dan massal. Sangat mungkin diskrepansi terjadi pada ketakdisiplinan akademik yang memang latah di masyarakat.

Populisme sama sekali tak bisa diterjemahkan sebagai politik yang populer. Alih-alih menafsir tunggal asal kata populis dalam kata populer yang dikerangkeng terminologis sebagai viral, populisme menitikberatkan pendekatan dua strata yang ”kontras”, yaitu antara negara dan rakyat, antara patron dan klien, antara pembuat keputusan dan penerima keputusan. Pergerakan di tingkat akar rumput itulah yang menjadi wilayah politik populisme.

Dan, di fase inilah terkuak proses tervulgar dari populisme. Vaksin hanyalah satu fenomenon yang menjadi jejak-jejak semiotik ke arah noumen asli mengenai bagaimana secara gradual ada perkembangan tingkat kedewasaan berpolitik yang terjadi di tingkat akar rumput. Pastilah peran pemerintah sebagai patron, laiknya cara tutur Ricoeur, menjadi katalis yang secara perlahan memastikan pertumbuhan persepsi sekaligus konsepsi akar rumput pada pemahaman yang benar.

Yang jelas, tak satu pun pendekatan monolitik secara sahih bisa diambil, kecuali di negara komunis macam Vietnam. Bahwa Rusia tidak serta-merta sukses dalam hegemoni pendekatan monolitiknya, gejala ini pastilah tidak berdiri sendiri dari demam populisme yang melanda dunia berboncengan dengan pandemi.

Kemenangan populisme adalah urgensi politik kehidupan ketimbang politik praktis yang ujung-ujungnya memang selalu menguntungkan segelintir pihak di tataran struktural, tetapi secara bersamaan tak memberikan jaminan kepada mayoritas yang berada di luar sistem. Alias, bisa dikatakan saat ini yang paling kelihatan memegang kendali seluruh fase kehidupan adalah pemerintah.

Deviasi terbesar dari akar rumput bisa dikatakan minor, tak begitu mengkhawatirkan lagi karena memang tarik ulur politik yang terjadi saat ini sudah sedemikian kentara (obvious). Persepsi kewibawaan pemerintah tak lagi ditangkap sebagai merbawani dalam cakupan feodal sekadar sebagai ornamen aksesori yang artifisial belaka.

Kewaskitaan lokal yang sirkuler khas Indonesia tak bisa sealur dengan pendekatan linear ala negara Eropa. Bahkan, beberapa kebijakan pemerintah ibarat melipir, yaitu menyisir lewat pintu samping dan tak frontal melalui pintu depan. Resistensi relatif bisa dihindarkan sedemikian rupa sehingga tak memorakporandakan keseluruhan bangunan.

Demagogi politik

Dalam pendekatan politik sirkuler, kebenaran hierarkis yang senyatanya ada di tataran struktural dapat tersampaikan secara ”bersahabat” bukan dalam arti permisif. Bahkan, bisa disimpulkan bahwa hierarki kebenaran bukanlah klaim sepihak dari pemerintah yang pasti berujung pada pribadi-pribadi tertentu yang diuntungkan oleh karena jabatan struktural (status gratiae).

Godaan terbesar yang begitu empuk kelihatan dalam situasi kacau eksistensial pada masa ekstrem pandemi adalah demagogi, bukan sekadar hegemoni. Jika dilakukan pun pasti akan tetap valid, tetapi tak pernah licit. Licit menyangkut sensibilitas massal, valid mengacu pada kebenaran teoretis. Dua matra inilah yang mampu disampaikan secara lembut tetapi tegas oleh pemerintah kepada rakyatnya.

Saat ini, di tengah kelimpungan dunia, tersaji di hadapan kita perwajahan negara yang tak kalah, negara yang tak gegabah, negara yang bahkan ”mengalah” bukan demi kepentingan jangka pendek, melainkan demi pendasaran jangka panjang. Jauh lebih afdal adalah penampakan negara yang tak sekadar gagah-gagahan dengan segala otoritas yang terbadan (embedded) di dalam dirinya.

Seburuk-buruknya oposisi terhadap pemerintah dan kondisi negara saat ini, tak satu pun bentuk apresiasi terbaik selain pengakuan legawa bahwa bangsa ini tidak akan hancur dalam fatalisme primordial yang terus-menerus dibawa oleh sekelompok penderita ketidakpuasan akut terhadap karut-marut Indonesia. Sudah sebegitu Indonesia, mau di mana lagi? ●

Selasa, 15 Oktober 2019

Politik Ampas

BUDAYA POLITIK

Politik Ampas

TULUS SUDARTO

KOMPAS 3 Oktober 2019

Adalah George McTurnan Kahin (1918-2000), Indonesianis asal Amerika Serikat yang mendirikan Modern Indonesia Project di Cornell University New York. Gairahnya pada keindonesiaan muncul dari fakta begitu mudahnya bangsa ini meremehkan dan menyalahartikan setiap bentuk perjuangan untuk integritas kebangsaan (B Tulus Wardaya, Membangun Republik).

Baca selengkapnya »

Kamis, 03 Mei 2018

Politik Disrupsi

Politik Disrupsi

Tulus Sudarto ; Rohaniwan;

Bekerja di Paroki St Maria Lourdes, Sumber, Magelang

KOMPAS, 03 Mei 2018

Bahwa masyarakat oral merupakan habitat alami dari perkembangan teknologi, itulah yang secara frontal menerjemahkan stagnasi keberlangsungan Indonesia dalam cangkang kultur nir-aksaranya.

Fakta sebanyak 120 juta penduduk menggunakan internet sehingga menempati urutan ke-6 di seluruh dunia tidak otomatis paralel sebagai kemajuan signifikan dalam budaya digital. Alih-alih sebagai titik balik (turning point), justru sebaliknya, ibarat tumbu ketemu tutup, budaya oral masyarakat Indonesia ditelan bulat-bulat oleh perkembangan teknologi.

Simton utama adalah betapa perangkat gawai mendominasi keseharian masyarakat Indonesia, bukan hanya soal kebutuhan, melainkan sudah menjadi habit mutlak dalam cakupan arti seutuh-utuhnya. Apa yang tersaji dalam pesan singkat lewat genggaman ponsel merupakan traktat kebenaran tanpa perlu cek dobel.

Frasa ”dunia dalam genggaman” menjadi ungkapan harfiah yang sekaligus hurufiah. Tsunami informasi dalam segenggam gawai yang berpadu padan dengan akar pragmatisme merupakan perkawinan surgawi (heavenly marriage) dalam masyarakat Indonesia yang total oral. Nyaris tak ada satu kekuatan apa pun yang sebanding untuk melawannya.

Kematian episteme

Secara brutal, pola komunikasi dalam masyarakat oral sangat tergantung pada kuantitas dan tidak pernah kualitas. Semakin banyak suatu informasi dilancarkan, semakin informasi tersebut tidak lagi terhadang sebagai lajur pengetahuan.

Apa yang formatif adalah seberapa besar informasi itu dilesakkan. Tiga kategori Aristoteles, yaitu baik, benar, dan berguna, sama sekali tidak berlaku.

Pada mulanya adalah desepsi. Masih asli dalam kondisi awal, desepsi ini digelondong oleh pragmatisme masyarakat oral yang membawa dalam dirinya kemudahan berkomunikasi. Hasilnya adalah disrupsi.

Disrupsi yang dibawa oleh media sosial dengan sendirinya mengubah apa yang semula merupakan desepsi menjadi sebentuk persepsi. Sekumpulan persepsi yang tidak pernah mendapatkan pendekatan diskursif dalam level apa pun tinggal menunggu tikungan terakhir berubah sebagai konsepsi.

Sifat dasar pragmatis dalam masyarakat oral (baca: kemalasan) menjadikan pengetahuan bentukan konsepsi-konsepsi tidak pernah otentik. Sebagaimana kita mafhum, mayoritas masyarakat Indonesia begitu mudah membuat excuse kultural untuk tidak terlalu serius dalam membangun pengetahuan.

Segala potensi peradaban bisa mandek dalam segenggam ponsel. Minat pada buku tebal, apalagi tradisi berpikir kritis, dengan sendirinya justru dianggap sebagai olah kesadaran yang keliru. Apa yang sebelumnya normatif dan baku dalam memproduksi pengetahuan kini berubah menjadi sekadar ongkang-ongkang yang tidak formatif.

Konteks politik

Pihak mana yang paling diuntungkan dari situasi khaotik karena pengaruh perkembangan teknologi tersebut? Tentu saja politik. Politiklah yang panen besar-besaran dari tipe pragmatisme masyarakat oral serta gencarnya distribusi segala informasi dalam genggaman tangan ini.

Masyarakat begitu gampang untuk menyimpulkan (to conceive) lewat satu-dua judul (to perceive), tanpa peduli kalau informasi tersebut menipu (to deceive). Bawaan dasar politik yang selalu kotor memang tidak pernah bisa diantisipasi oleh nalar sejernih apa pun. Bahkan, yang disebut pemikiran wajar (common sense) berdasar patokan standar pun tidak bisa diandalkan.

Politik senyatanya menjadi monster pengetahuan melalui disrupsi yang diciptakan secara massal dan spartan. Para elite politik yang keblinger oleh kekuasaan sebagai kekuasaan per se begitu lihai dalam mengelola pelbagai isu untuk menggiring pada ketunggalan kebenaran menurut versi mereka sendiri.

Pemelintiran data dibuat sehebat-hebatnya, seolah negara ini dalam emergensi akut sebagai bangsa yang gagal. Pemutarbalikan fakta kemajuan sebagai keterpurukan digelontorkan pada akar rumput yang dianggap tidak lagi bernalar.

Satu judul bombastis melalui running text di televisi ataupun sebaran ujaran kebencian lewat Whatsapp sudah terlalu cukup untuk menggariskan sebentuk opini publik. Tipe masyarakat oral yang gemar bergosip dimanfaatkan sebagai domain untuk penyebaran disrupsi tersebut. Atas nama perebutan kekuasaan politik, berita-berita picisan (hoaks) digelontorkan tanpa tedeng aling-aling.

Satu-satunya senjata yang paling efektif sekaligus efisien dalam mengacaukan model tafsir masyarakat oral adalah isu primordial. Lewat isu paling sensitif itu, kepentingan politik jangka pendek gampang diraih.

Tersajilah secara vulgar betapa kematian epistemologis elite politik yang begitu haus kekuasaan merupakan sumber disrupsi terbesar dalam episteme khalayak oral. Pertanyaan sosiologis terbaik yang begitu urgen, apakah ada secercah harapan dari buldoser pengetahuan disrupsi itu untuk suatu kebaikan bersama (common good).

Satu hal yang bersifat natural adalah apa yang menjadi tesis dari Marquis de Sade (1740-1814). Penelitiannya membuktikan bahwa apa yang kuantifikasional bisa berbalik dengan cara alami tanpa ada suatu ekuilibrium apa pun. Dari filsuf Perancis inilah muncul istilah sadisme. Cara tutur sadisme menunjuk pada titik kemuakan tertentu yang justru muncul setelah segala bentuk kekerasan dalam level apa pun digelontorkan tanpa memberi kesempatan untuk distansiasi.

Dalam bingkai De Sade, masyarakat oral yang dipersepsi terus-menerus tanpa kesediaan untuk bernalar secara kritis dan mendalam secara natural akan memproduksi suatu antitesis bawaan di dalam dirinya sendiri, bukan oleh suatu kekuatan atau kekuasaan epistemologis dari luar, tetapi oleh karena kemuakan terhadap remeh-temeh isu-isu primordial itu.

Wallahu’allam. ●

Senin, 05 Februari 2018

Politik ”Kumalungkung”

Politik ”Kumalungkung”

Tulus Sudarto ; Rohaniwan; Bekerja di Paroki St Maria Lourdes, Sumber, Magelang

KOMPAS, 05 Februari 2018

Adalah Clifford Geertz (1926-2006), Indonesianis asal Amerika, yang menegaskan bahwa bukanlah pihak asing yang menentukan sejarah Indonesia. Risetnya pada level masyarakat Indonesia yang begitu dinamis mementahkan anggapan umum tentang ketidakberdayaan Indonesia menjadi bangsa mandiri karena pelbagai kekuatan dan dikte pihak asing. Tesisnya jelas, bangsa Indonesia sendiri yang membuat sejarah (bdk. Baskara T Wardaya, 2017).

Konklusi ini kedengaran kontingen, tetapi sebetulnya permanen. Kontingensi terletak pada dua matra, yaitu politik dan ruang-waktu. Apa yang bersifat politis senantiasa berdampak atau dipengaruhi oleh aspek lain, seperti sosial budaya. Politik tidak pernah berdiri sendiri persis karena tipikalitas masyarakat Indonesia yang kolektif.

Sementara kontingensi kontekstual menunjuk pada periode liminal saat Indonesia kedatangan pihak-pihak asing pada masa lalu, seperti Belanda, Jepang, dan Amerika. Kepermanenan itu konkret dalam fakta politik saat ini. Bahwa pihak asing tak ada lagi dalam keseharian masyarakat politik, hal ini lebih sebagai pernyataan daripada kenyataan.

Ketika mencari akar masalah mengenai jegal-jegalan politik secara banal, tidak pernah pihak mana pun—baik praktisi maupun akademisi—yang mau mengakui orisinalitas budaya konfrontatif itu adalah khas Indonesia. Yang disalahkan Belanda yang menerapkan politik divide et impera.

Bahwa rebutan kekuasaan tidak pernah bersifat transenden, apalagi produktif, selalu saja semua pihak mengelak untuk dipersalahkan. Jauh lebih mudah adalah menyalahkan kubu lain. Energi menjadikan pihak lain sebagai akar masalah justru mengkristalkan betapa secara antropologis masyarakat Indonesia mengalami kompleks inferiotas yang begitu masif.

Kontingensi itu tidak melulu bersifat hipotetis. Budaya konfrontasi tanpa solusi ekuivalen dengan kultur destruktif. Alih- alih merupakan bentuk dekonstruksi, tak satu pun bisa mengajukan bantahan ilmiah bahwa dekonstruksi tersebut bukan lain adalah destruksi total.

Setiap bentuk kemajuan progresif demi kepentingan bersama (common good) senantiasa mengaktifkan resistensi total. Oposisi tidak sekadar institusionalisasi politik pengubuan, tetapi epitomisasi hasrat-hasrat primitif penghancuran tatanan.

Tahun politik hanyalah sekadar luapan jeroan sesungguhnya bahwa masyarakat Indonesia memang pada dasarnya hanya bisa saling mendestruksi, bukannya mengonstruksi. Belum sebuah tesis terbangun, proses antitetis sudah diaktifkan begitu rupa seolah-olah tesis baru.

Lihatlah program-program yang dipancang. Tak satu pun merupakan ide baru. Yang ada hanyalah antitesis terhadap program lama. Kalaupun ada, pastilah hanya sebentuk catatan kaki. Indonesia tidak bisa membuat halaman tersendiri. Bukan karena ketidakbisaan, melainkan karena kekuatan-kekuatan destruktif atas nama dekonstruksi itu jauh lebih berurat akar.

Isu antropologis

Ada tesis yang mengatakan bahwa personifikasi terhadap kekuasaan menjadi akar segala permasalahan karena melekat par excellence dalam urat nadi masyarakat Indonesia. Personifikasi kekuasaan merujuk pada kecenderungan alami untuk menerima kekuasaan sebagai kesempatan untuk eksis sebagai patron dalam kultur feodal.

Personifikasi kekuasaan ini tidak sekadar hanya persepsi, tetapi yang paling konstitutif adalah berupa konsepsi. Pendakuan kekuasaan yang khas feodal menempatkan kekuasaan sebagai kekuasaan itu sendiri. Pelbagai muatan saleh dari konsep meritokrasi sampai lapis teologis sebagai bentuk pengabdian hanyalah sebentuk lip service demi sopan santun publik.

Personifikasi kekuasaan inilah yang menjadi elan vital perebutan politik sedemikian brutal. Pilihan untuk lebih melanggengkan budaya konfrontasi tanpa menyertakan solusi adalah satu gejala. Siapa peduli soal ideal politik jika ranah real politik terlalu kasar untuk ditaklukkan?

Secara kategoris, model pendekatan destruktif tidak pernah bertuan. Bahwa tanggung jawab utama dalam pembentukan kultur politik selalu saja ada pada bangsa Indonesia sendiri, gagasan ini terlalu naif untuk dipikirkan secara intelektual. Pastilah serapan-serapan khas masyarakat Indonesia menjadi variabel dalam pengabadian pendekatan dekonstruktif tersebut.

Lucunya, pendekatan seperti ini dipakai sebagai excuse filosofis mengapa masyarakat bangsa Indonesia tidak pernah bisa menjadi dirinya sendiri. Seolah-olah prototipe keindonesiaan tidak pernah ada sampai bangsa-bangsa asing datang dan meletakkan platform sedemikian kuat di masa lalu.

Stereotipikalisasi kultural ini sama saja dengan penghindaran tanggung jawab ilmiah untuk menerima bahwa Indonesia masih dicekam oleh kompleks inferioritas yang begitu masif.

Hanya inferioritas yang menyetor perasaan tidak aman (insecure) sehingga melihat pihak lain selalu sebagai kubu yang harus disingkirkan.

Insekuritas kultural ini bersifat antropologis, tidak sekadar fenomena insidental ataupun periferal. Fakta sebagai bangsa jajahan selalu diungkit sebagai ratapan kolektif untuk memberikan legitimasi terhadap pelbagai bentuk dekonstruksi, bahkan untuk sesuatu yang sudah tertata baik.

Berwajah kekuasaan

Secara performatif, inferioritas selalu berwajah kekuasaan. Politisasi sebagai pihak korban selalu mendapat respons massal. Pencitraan tanpa substansi adalah ekspresi untuk menyembunyikan inferioritas.

Tak ayal, pendekatan artifisial tersebut justru mencerminkan Indonesia sebagai bangsa yang melawan dirinya sendiri. Di sinilah letak arogansi wong Indonesia meski tidak pernah terang-terangan karena ditutup dengan selimut saleh.

Subtilnya arogansi politik Indonesia tidak pernah blakblakan. Bukanlah gaya-gaya pompous yang secara lahiriah kelihatan angkuh. Dalam bahasa Jawa, arogansi demikian disebut kumalungkung. Kesombongan khas ini muncul dari pekatnya kompleks inferior sehingga bukan saja tidak berani mengakui keunggulan kubu lain, melainkan juga rapuh berdiri di atas kaki sendiri.

Kecenderungan bawaan dari karakter kumalungkung adalah hasrat melimpah untuk mendekonstruksi apa pun, termasuk bangunan yang sudah mulai tertata secara baik. Tipikal inferior, bukan nyali besar.

Alhasil, tahun politik ini merupakan ajang terbuka yang begitu transparan untuk melihat betapa inferiornya masyarakat politik Indonesia, tetapi sekaligus mencerminkan betapa kumalungkung– nya wong Indonesia. ●

Senin, 08 Januari 2018

Kecerdasan (Ber)demokrasi

Kecerdasan (Ber)demokrasi

Tulus Sudarto ; Rohaniwan; Bekerja di Paroki St Theresia Sedayu, Yogyakarta

KOMPAS, 02 Januari 2018

Ada sesuatu yang berbeda mengenai isu politik mutakhir, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, menyangkut cara masyarakat bangsa ini meresponsnya.

Terpilihnya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ternyata tidak memproduksi meme sebanyak adegan ”tiang listrik” ala politisi tertentu ataupun foto-foto gubernur Jakarta memberi excuse teologis mengenai problem banjir di Jakarta.

Lagi-lagi, atas motivasi politis murahan tapi begitu laris, nama istri yang ”tidak Indonesia” yang dipakai sebagai isu jualan utama. Selebihnya hanyalah spekulasi mengenai probabilitas kekuatan petahana dalam tahun politik nanti yang semakin menipis gara-gara semakin banyaknya ”pembelot”.

Dua hal bisa dianalisis dari hal ini. Pertama, peran negara dalam menjamin hak setiap warga sekaligus mengaturnya sedemikian rupa sehingga demokrasi tak berarti ”apa-apa boleh” dan ”sekenanya bisa”. Ketegasan negara melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk registrasi ulang nomor-nomor telepon seluler pribadi dalam tingkat apa pun telah membangun suatu psikologi kepatuhan tertentu dalam diri masyarakat.

Sebagai contoh, berita yang tersebar mengenai walk-out-nya seorang pianis di tengah sambutan kepala daerah hanya berhenti pada bentuk media sosial khusus, tidak lagi melalui Whatsapp (WA). Setelah rangkaian pesan melalui WA berpindah dari satu telepon ke telepon lain, tiba-tiba ada isi pesan yang memperingatkan dengan keras tentang kebenaran info tersebut disertai ancaman pemrosesan secara hukum menyangkut pencemaran nama baik.

Tidak pernah diketahui siapa yang mengirim pesan mengenai ancaman tentang penyebaran info melalui WA tersebut. Tetapi, senyatanya telah terbentuk ”ketakutan tertentu” di tingkat akar rumput untuk tidak meneruskan isi pesan tersebut dan hanya terbatas perbincangan atau guyonan sembari minum kopi. Akibatnya, wawancara pada pianis tersebut di kemudian minggu tidak lagi semenarik berita beberapa jam persis setelah acara tersebut berlangsung. Level tegangan (suspense) sudah terlebih dahulu menurun dan lama-lama hilang.

Kewaskitaan generik

Kedua, dan paling utama, adalah cara masyarakat ”membaca” politik dengan kacamata awam. Setelah Trio Macan diperkarakan dalam pengadilan karena telah menyebarkan berita dengan tingkat akurasi tinggi, awam nyaris tak punya sumber informasi lagi mengenai pergerakan ataupun manuver politik para elite.

Bukan berarti kaum awam tak dapat mengakses berita paling sahih ataupun paling aktual. Kaum awam tetaplah awam yang memiliki kemampuan analitis tersendiri dalam berpolitik. Yang aneh bukan pertama-tama media sosial yang bagai tsunami membanjiri masyarakat dengan info-info politik terkini. Namun, de facto makin transparannya perebutan kekuasaan yang dilakukan secara brutal dan vulgar, itulah yang membuat masyarakat awam dapat membaca dengan jelas mengenai perpolitikan di negeri ini.

Bahwa meritokrasi baru berjalan 2-3 langkah dengan terseok-seok tetapi langsung dibabat habis oleh kekuatan birokratif lama, itulah hal pertama yang dibaca oleh masyarakat awam. Pematahan secara sistematis melalui penggalangan kekuatan politik yang lebih tersistem telah bersifat abortif atas benih demokrasi yang asli.

Bahwa politik berisi tikung-menikung dan tikam-menikam antarkubu, itulah yang dibaca oleh kaum awam yang mengkristalkan ujaran klasik betapa tak ada musuh atau kawan abadi dalam politik dan yang ada hanyalah kepentingan abadi. Ibaratnya, sistem meritokrasi saat ini semakin kehilangan orang- orang kuat yang menopang setelah poros-poros tertentu telah digerogoti oleh kekuatan-kekuatan ”musuh dalam selimut”.

Persis seperti dalil Nietzsche, kekuasaan selalu bersifat merusak. Kehendak untuk berkuasa demi kekuasaan itu sendiri senantiasa korup. Bahwa ada atmosfer tertentu di setiap benak warga kalau bangsa ini benar-benar membutuhkan figur pemimpin demi masa depan dan bukan demi masa lalu, itulah yang pelan-pelan menjadi sekadar utopia karena telah dihantam oleh kekuatan-kekuatan spartan yang bersekutu dari pelbagai penjuru.

Ibaratnya, Indonesia tidak butuh santo. Orang sebaik apa pun tidak akan menjadi pemimpin yang bisa diterima jika tidak ikut berkotor-kotor dalam sistem. Selain itu, Indonesia juga tak butuh ”Rambo”. Sistem sudah demikian mengakar kuat jadi labirin yang begitu rumit dan ruwet.

Satu hal yang tetap adalah soal cara cerdas masyarakat dalam berdemokrasi. Memang peran massal dari kaum awam seolah nyaris tidak menunjuk sebagai variabel aktif dalam kehidupan demokrasi. Namun, masyarakat tetaplah masyarakat yang memiliki insting politik tertentu yang sering kali tidak dihiraukan oleh para penguasa politik.

Sekali tidak dianggap sebagai partisipan aktif dan hanya dianggap sebagai massa anonim, para elite politik yang berburu kekuasaan sungguh akan menerima nasib mereka ditinggalkan oleh akar rumput. Dan, kekuatan akar rumput ini tidak pernah bisa dibeli dengan uang. Sangat mungkin ancaman yang bersifat harian dan secara kolektif akan membuat masyarakat akar rumput ini patuh pada kekuasaan. Tetapi, cara berpolitik masyarakat awam ini telah sedemikian bertumbuh secara kualitatif.

Persis seperti jungkat-jungkit: di satu sisi, kubu tertentu begitu menggebu dalam mengejar kekuasaan. Kubu lain berisi masyarakat akar rumput yang lebih sumeleh karena mengendus aroma syahwat kekuasaan yang tak tertahankan.

Kontraproduktif

Penampakan rebutan kekuasaan yang banal dan ugal-ugalan tidak pernah dapat merebut hati masyarakat akar rumput. Behaviorisme demokrasi selalu saja bohong. Ibarat gunung es, tampilan-tampilan periferal demokrasi memendam 90 persen bawah-sadar kultur politik yang substansinya adalah dekonstruksi total. Bagian terbesar dalam demokrasi inilah yang merupakan kecerdasan masyarakat akar rumput.

Lubang hitam demokrasi Indonesia tidak terletak pada ”kebodohan masyarakat” ataupun keterbelakangan awam yang bersifat massal. Namun, problem tunggal yang abadi dalam sejarah demokrasi kita selalu saja mengenai rebutan kekuasaan, yang ujung-ujungnya bersifat ”fulusofis” daripada filosofis.

Macetnya demokrasi senantiasa terletak pada ”fulusofi” (baca: fulus, uang!) kekuasaan, bukan filosofi kekuasaan. Fulusofi kekuasaan lebih mengandalkan ”otot” daripada ”otak”. Fulusofi kekuasaan paralel lebih mengutamakan ”okol” (kekuatan fisik) daripada ”akal” (kekuatan nilai). Istilah dalam bahasa Jawa, asu gedhe menang kerahe. Anjing besar menang rebutan.

Sayangnya, masyarakat akar rumput tak lagi berada pada level berdemokrasi untuk cari makan, tetapi sudah naik tingkat pada level nilai. Berapa banyak masyarakat akar rumput yang mau menerima uang dari penguasa tetapi tetap keukeuh pada pilihan politik yang lebih menjamin nilai? Berapa banyak masyarakat yang justru nyinyir melihat elite politik menggebu-gebu dalam pencitraan, tetapi sebetulnya hanyalah periferal dan artifisial? ●

Kamis, 24 November 2016

Epistemologi Kerumunan

Epistemologi Kerumunan

Tulus Sudarto ; Rohaniwan; Bertugas di Paroki Sedayu, Yogyakarta

KOMPAS, 24 November 2016

Adalah Aristoteles, filsuf dari abad ke-4 SM, yang secara akurat mengeksplorasi kekuatan massa sebagai variabel primer tidak saja dalam pembentukan poros pengetahuan, tetapi juga poros nilai. Tesisnya jelas: kuantifikasionalitas mampu mengubah apa yang normal menjadi normatif. Itulah yang dia sebut sebagai mobs rule.

Aristoteles tak pernah peduli dengan dikotomi mayoritas-minoritas. Jauh lebih mengusik nalarnya adalah bagaimana secara kategoris sekelompok orang dalam kerumunan mampu mengubah apa yang merupakan repetisi harian menjadi suatu kebiasaan yang berbuntut nilai.

Kelak, secara elegan Pierre Bourdieu mengkristalkan gagasan Aristoteles tentang kebiasaan tersebut menjadi sebuah eksklusivisme sosial. Dalam pengembangan Bourdieu, keberadaan kelas menengah dalam strata sosial selalu bersifat signifikan di dalam pembentukan poros pengetahuan. Semakin banyak kelas menengah, semakin masyarakat itu bersifat rasional.

Kontekstualitas Indonesia menempatkan tekstualitas ”massa” dalam suatu trayektori makna yang istimewa. Secara spekulatif, masa Orde Baru adalah orde yang terang-terangan menempatkan massa tidak lebih sebagai alat politik untuk kepentingan penguasa. Rumusan mengenai ”massa” dalam konteks saat itu merupakan stereotip sekelompok orang yang anonim, tak punya tujuan jangka panjang, digerakkan oleh sentimen jangka pendek yang emosional sekaligus primordial, dan dipakai sebagai juru ledak suatu ideologi.

Ibaratnya, kerumunan adalah ”orang-orang bayaran” yang menyokong pengetahuan demi kelanggengan kekuasaan. Kita mafhum, politik saat itu masih dalam taraf perut alias belum sampai taraf kepala. Tak ayal, massa hanya peduli pada seberapa banyak uang makan yang diberikan. Sama sekali massa tak tahu-menahu soal jatah kue pembangunan yang mandek di lingkaran kekuasaan. Kasarnya, jangan bicara visi kalau masih berurusan soal nasi: perut yang lapar.

Bahwa update terbaru menyangkut terminologi massa dalam konteks perpolitikan Indonesia yang tidak lagi sebatas corong kekuasaan, itulah kedigdayaan sekaligus fleksibilitas kultur politik Indonesia. Tekstualitas demokrasi tidak pernah menang secara kebuku-bukuan dalam kontekstualitas Indonesia. Selalu saja kalau tidak ada pengecualian teramat khusus, Indonesia memiliki karakter unik dalam mempersepsi sekaligus memproses persepsi, sekaligus konsepsi mengenai partitur demokrasi dalam khazanah keindonesiaan.

Pengetahuan organik

Kultur otoritatif yang khas Orde Baru telah runtuh, dalam arti masyarakat Indonesia kembali ke muasal aslinya, yaitu sebagai masyarakat sirkular. Pengerahan massa ke jalan tak lagi bersifat sedeterminatif seperti dahulu dalam membangun poros pengetahuan. Inilah berita buruk bagi penguasa. Massa tak lagi bisa disetir semudah membalikkan telapak tangan. Massa sudah menjadi independen dan memiliki rasionalitas politiknya sendiri.

Apatis menjadi sebentuk resistensi natural ketika massa dipaksakan membentengi kepentingan-kepentingan sesaat dari sebuah ideologi. Natural berarti apa yang digelontorkan lewat pelbagai cara massal ala kerumunan itu telah mendapatkan antitesis bawaan seiring berkembang pesatnya episentra pengetahuan.

Tak dinyana, kultur demokrasi Indonesia telah menjadi sangat posmo. Dengan cara tutur lain, posmodernitas sedemikian familiar dengan karakter sirkular masyarakat Indonesia sehingga seperti tumbu ketemu tutup alias saling melengkapi dan bersatu padu sebagai epistemologi harian. Sekali lagi, sirkularitas demokrasi Indonesia tidak pernah kompatibel dengan aneka ekstremisme ideologi.

Secara obyektif, Indonesia termasuk negara dengan keterbukaan begitu lebar menerima masuknya pelbagai macam paham dan pengetahuan. Terlebih dengan pesatnya perkembangan teknologi yang menjadi mata rantai pengetahuan, bahkan lapisan masyarakat bawah pun sudah melek informasi. Intinya, pengetahuan tidak lagi bisa dimonopoli kekuasaan, baik secara struktural maupun sistematik melalui kekuatan massa.

Ironinya, tidak hanya massa menolak sebutan sebagai sekelompok anonim yang tanpa tujuan, tetapi massa bukan lagi bermental kerumunan sebagaimana digambarkan Nietzsche. Kultur pengikut ala budak tidak lagi mendominasi. Sebaliknya, garis sirkular dalam sosiologi harian masyarakat Indonesia bertemu dengan posmodernitas yang mengangkat subyek sebagai tuan atas pengetahuan.

Secara leksikal, makna peyoratif dari kata ”massa” diantisipasi dengan kata ”publik”, sebagaimana salah satunya dipakai F Budi Hardiman ketika menyoal tentang rasionalitas publik (Kompas, 12/10). Dalam dugaan simetral, bukan lagi berjubelnya massa di jalanan yang akan bersifat determinatif sebagai poros pengetahuan, melainkan karena nilai itu sudah telanjur tertanam kuat di dalam pemahaman politik yang lebih rasional.

Lihatlah apa yang tersebar dalam hitungan detik dalam pelbagai media sosial, semisal grup Whatsapp, mengenai isu-isu mutakhir dalam masyarakat Indonesia. Bahkan, yang paling ekstrem sekalipun mampu diterjemahkan secara santun sekaligus jenaka dalam ranah sirkularitas kultural masyarakat kita. Inilah kewaskitaan lokal (local genius) yang selalu luput oleh kacamata politik kekuasaan.

Sejauh ini, analisis terbaik mengenai jenis tanah epistemologi masyarakat Indonesia yang sirkular dibuat oleh Saya Sasaki Shiraishi. Tesis doktoralnya jelas bahwa keluarga adalah sintaksis masyarakat bangsa Indonesia.

Bahkan ilmuwan atau sosiolog Indonesia sendiri tak pernah merasa sah kalau tidak mengimpor teori luar negeri di dalam memotret Indonesia. Bahwa kedaulatan epistemologi negeri sendiri mengenai sirkularitas kultural masyarakat harian malah ditemukan oleh orang manca, ini berarti saking seringnya bangsa ini ribut-ribut.

Ribut-ribut mengenai apa pun di negeri ini bukanlah soal filosofi, melainkan terbatas hanya fulusofi alias kekuatan uang sebagai modal dasar pengetahuan (fulus). Kalau bukan karena salah paham, pasti juga karena pahamnya yang salah. Mungkin saja! ●

Rabu, 23 Maret 2016

Politik Hermeneutika

Tulus Sudarto ; Rohaniwan; Sementara ini tinggal di Keuskupan Semarang

KOMPAS, 23 Maret 2016

Bahwa secara tekstual teori demokrasi mendapatkan terjemahan kontekstual yang begitu khas dalam kultur perpolitikan Indonesia, tendensi ini sekaligus mencirikan kekuatan tafsir personal terhadap suatu sistem. Apa yang disediakan oleh sistem tidak serta-merta diterima tanpa adanya suatu proses dialektika terlebih dahulu secara personal.

Sosiologi politik inilah yang luput dari sudut kekuasaan sehingga istilah yang dimunculkan adalah deparpolisasi. Dalam khazanah politik, istilah ini tergolong baru sekaligus otenti terkait keberadaan para relawan sebagai anti tesis terhadap keberadaan partai politik. Bahkan, eksistensi relawan dianggap sebagai pengkhianatan terhadap sejarah keindonesiaan yang dibangun oleh partai politik.

Dalam cara tutur Ricour, otentisitas istilah deparpolisasi mesti ditempatkan dalam konteks luas. Bahwa, deparpolisasi menunjuk pada relawanisasi sebagai terminologi politik yang tidak bisa didapati dalam alur sejarah masa lalu bangsa ini. Keunikan ini tidak akan pernah muncul kalau hanya didasarkan pada politik pencitraan. Meritokrasilah yang menjadi rahim kelahiran relawanisasi politik.

Fakta bahwa masyarakat Indonesia tidak memiliki kultur otoritatif dalam kehidupan politik, mengesahkan klaim tafsir personal untuk secara independen mengusahakan kehidupan berbangsa (untuk level selanjutnya kehidupan bernegara) dengan cara yang sama sekali lateral. Bahwa, kebenaran tidak lagi milik tunggal kekuasaan.

”Locus” demokrasi

Keberadaan relawanisasi politik mengacu pada jejak sosiologis temuan seorang Indonesianis asal Jepang, Saya Sasaki Shiraishi. Dalam bukunya, Young Heroes: The Indonesian Family in Politics (Cornell, 1997), Shiraishi membuktikan bahwa keluarga adalah sintaksis masyarakat bangsa Indonesia. Karakter natural inilah yang dalam perspektif penulis menegasikan kultur otoritatif dalan perpolitikan Indonesia.

Dibentuk oleh banalitas politik harian yang begitu vulgar, masyarakat Indonesia telah mampu melampaui pelbagai standar tekstual dalam kehidupan politik. Tidak hanya kekuasaan yang harus mengevaluasi secara terus-menerus artikulasi politik dalam memberi tempat pada masyarakat harian. Dalam kaitan ini, utamanya partai-partai politik sebagai mesin demokrasi pun mau tidak mau harus berkejaran dalam konsepsi politik, tidak hanya sibuk membangun persepsi politik.

Kecurigaan lama yang dimunculkan adalah soal jabatan. Adanya istilah tidak ada makan siang gratis dalam kekuasaan (no free lunch) menggempur keberadaan relawan dalam konstelasi politik. Waktulah yang membuktikan validitas konsekuensi politik ini. Tulisan ini tidak mengulas spekulasi tersebut.

Bahwa dialektika politik terjadi dalam locus demokrasi yang brutal, hal ini secara diametral menggenjot proses penyehatan demokrasi par excellence. Sesuai dengan alur sirkular karakter sosiologis masyarakat Indonesia, hanya mereka yang benar-benar kuat yang akan bertahan sebagai tesis, dan bukan sekadar catatan kaki dalam halaman sejarah perpolitikan Indonesia.

Masyarakat Indonesia memiliki DNA partikular dalam mengusahakan pelbagai cara untuk mengartikulasikan kebutuhan politik dasariah. Lemahnya pemerintah dalam menyokong kehidupan harian masyarakat politik, secara teoretis memaksa masyarakat untuk mengklaim kebebasan dalam menafsir apa pun dalam cara politik yang nonkekuasaan.

Kabar baiknya, masyarakat Indonesia sudah sedemikian cerdas dan berani mendengarkan suaranya sendiri. Tidak ada lagi cerita bahwa masyarakat gampang dikelabui oleh pelbagai macam pseudo pembaharuan politik, yang ternyata hanya reaksi bersifat spontan.

Lalu, apa gerangan kabar buruknya? Tidak ada! Kebrutalan model demokrasi ala Indonesia tidak pernah memiliki kabar buruk. Bukankah fleksibilitas natural masyarakat Indonesia sudah sedemikian berurat akar, sehingga dapat luwes dalam model demokrasi sekasar apa pun? Adagium inilah yang berlaku: siapa yang bekerja lebih keras, merekalah yang memenangi hati masyarakat politik. ●