Momentum Menanggulangi Kemiskinan

Momentum Menanggulangi Kemiskinan Mahmud Yunus  ;  Guru SMA Negeri 1 Banjar, Jawa Barat KORAN SINDO, 26 Oktober 2013

Tanggal 16 Oktober ditetapkan sebagai Hari Pangan Sedunia dan tanggal 17 Oktober sebagai Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional. Penetapan Hari Pangan Sedunia dan Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional secara berurutan pada bulan yang sama tentu bukan tanpa tujuan. 

Ketiadaan (unavailability) pangan yang memadai baik jumlahnya mau pun mutunya merupakan indikator penting kemiskinan. Pangan merupakan salah satu komponen yang menentukan kelangsungan hidup manusia di mana pun berada. Sementara itu, ketersediaan pangan yang memadai baik jumlahnya mau pun mutunya mengharuskan kita untuk secara terus-menerus mengupayakannya. 

Camkanlah, jangan biarkan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita terjerembab ke dalam kubangan kemiskinan. Bagaimana halnya, kalau kemiskinan itu telanjur menimpa kita? Pemerintah mengatakan angka kemiskinan pada Maret 2013 tercatat sebesar 11,37 % atau 28,07 juta orang, demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato pengantar keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN 2014 dan Nota Keuangannya. 

Angka tersebut tergolong sangat besar, namun menurut hitungan pemerintah, angka tersebut turun sekitar 5,29 % dibandingkan pada 2004. “Tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dari 16,66 % atau 37,2 juta orang pada tahun 2004, menjadi 11,37 % atau 28,07 juta orang pada Maret 2013,” ujar Presiden di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/08/2013). Berapa angka kemiskinan di Jawa Barat ? 

Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan, tingkat kemiskinan di Jawa Barat masih cukup tinggi, yaitu mencapai 10,5% dengan tingkat pengangguran 9,85%. Gubernur berharap, program penanggulangan kemiskinan di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang rencananya akan dimulai tahun ini. Program tersebut tadi nantinya diharapkan akan mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran. 

“Kita belum bisa menargetkan berapa angka penurunan kemiskinan di Jabar dengan adanya program penanggulangan kemiskinan di tiap OPD. Namun, kemiskinan dan pengangguran harus ditekan, karena (hal itu) merupakan salah satu indikator kesejahteraan, ” papar Gubernur. Menyimak pemaparan Presiden RI dan Gubernur Jabar kita dapat memahami kalau jumlah penduduk miskin di negeri ini masih berjumlah 28 juta orang lebih per Maret 2013. Bagi kita itu angka yang seharusnya sangat menakutkan. 

Akan tetapi, memperhatikan gaya Presiden Yudhoyono dan Gubernur Heryawan dalam memaparkan angka kemiskinan tersebut kita tidak melihat mereka takut dengan jumlah sebesar itu. Dapat dikatakan, mereka melihatnya biasa-biasa saja. Misalnya, Presiden Yudhoyono seolah-olah ingin mengatakan kepada rakyatnya, bagaimana pun pemerintah sudah bekerja keras dan berhasil mengurangi angka kemiskinan dari 16,66 % atau 37,2 juta orang pada tahun 2004, 

menjadi 11,37 % atau 28,07 juta orang pada Maret 2013. Misalnya lagi, Gubernur Heryawan seolaholah ingin mengatakan kepada rakyatnya, karena sudah terdapat OPD, maka tiap-tiap OPD itulah yang paling bertanggung jawab mengentaskan kemiskinan di seantero Jabar. Apalagi, manakala Gubernur mengatakan, “kita belum bisa menargetkan berapa angka penurunan kemiskinan di Jabar”. 

Bergerak cepat 

Rakyat pada umumnya tidak tahu berapa batas minimal kebutuhan rakyat miskin itu. Dengan tidak adanya kriteria yang dibakukan kita patut khawatir angka persentase yang disebutkan di muka pun menjadi tidak akurat. Bahkan seandainya data tersebut dinyatakan akurat, kalau tidak ditindaklanjuti dengan program pengentasan yang nyata, jangan-jangan angka tersebut kini sudah membengkak lagi. 

Memang, jika kita mengacu pada angka yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2012, seorang dikatakan hidup di bawah kemiskinan itu jika pengeluaran dia hanya mencapai Rp 259.520 per bulan. Dengan dana sebesar itu dia hanya mampu membeli 30 kilogram beras per bulan. Jadi, memang tidak ada dana sama sekali untuk membeli lauk-pauk, untuk membeli sabun, untuk membeli obat-obatan, untuk membayar biaya sekolah putra-putrinya dan sebagainya. 

Oleh karena itu bisa jadi angka kemiskinan yang sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dipaparkan Presiden Yudhoyono dan Gubernur Heryawan. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, kita tidak cukup memohon atau berdoa kepada Yang Maha Memberi Rizki. Kita seyogianya bahu-membahu menggalang kekuatan bersama. Caranya kita terlebih dahulu harus memosisikan kemiskinan sebagai musuh bersama (common enemy). Kemiskinan harus dibuang jauh-jauh, bila perlu hingga ke luar angkasa. 

Jika kita sudah sepakat memandang kemiskinan sebagai common enemy, jangankan mengetahui ada 28 juta lebih orang miskin, hemat saya ada sejuta orang miskin pun Presiden Yudhoyono dan Gubernur Heryawan akan merasa sangat dipermalukan. Memang seiring kenaikan harga bahan bakar minyak yang baru lalu, pemerintah telah berupaya meringankan beban masyarakat kurang mampu dengan memberikan BALSEM. 

Bulan yang lalu ada beberapa kabupaten/kota yang membagikan BALSEM. Hati ini berontak melihat antrean panjang di sejumlah kantor pos. Mereka ada yang terpaksa berangkat dari kediaman mereka sebelum subuh karena khawatir terlambat. Mereka sudah berdiri di bawah spanduk bertuliskan kata-kata yang sangat merendahkan martabat bangsa, yakni dengan mencantumkan kata miskin di dalamnya. 

Tragisnya, setelah lewat tengah hari sebagian dari mereka diperintahkan untuk membubarkan diri untuk selanjutnya mengantre lagi di kantor pos terdekat. Tragisnya lagi, setelah mengantre di kantor pos terdekat, mereka diperintahkan untuk kembali ke kantor pos semula karena nama mereka tidak terdaftar di sana. 

Solusinya? 

Khususnya buat Gubernur Heryawan, agar segera menentukan target pengentasan kemiskinan di Jabar. Ini adalah momentum terbaik buat Anda yang kini menjabat di periode kedua. Usul saya, Anda dapat menentukan penurunan kemiskinan per tahun sekitar 2% jadi dalam lima tahun ke depan tidak ada lagi warga Jabar yang tergolong miskin. Caranya, intensifkan zakat harta (maal) di seluruh Jabar. 

Dana terpendam dalam bentuk zakat maal tersebut amat sangat besar. Namun, hingga kini belum digali secara optimal. Jika Anda berhasil dalam mengentaskan kemiskinan di Jabar, saya yakin akan menginspirasi Gubernur lainnya di seluruh Indonesia. ●

Kurikulum, Untuk Apa dan Untuk Siapa?

Kurikulum, Untuk Apa dan Untuk Siapa? Mahmud Yunus  ;   Orang Tua Siswa dan Guru pada SMA Negeri 1 Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat KORAN SINDO, 05 September 2013

Sebagai seorang warga negara, orang tua siswa, dan guru, saya berusaha ikut serta menyemarakkan perbincangan tentang kurikulum yang akhir-akhir ini dirancang ulang untuk segera diberlakukan di sekolah dasar dan sekolah menengah di seluruh Tanah Air. 

Implementasinya di lapangan akan diberlakukan secara bertahap untuk beberapa sekolah dan untuk beberapa mata pelajaran terlebih dahulu. Tahun ini (2013), sekolah-sekolah yang didorong untuk lebih awal menggunakan kurikulum “baru” tersebut terbatas pada sekolah- sekolah eks rintisan sekolah bertaraf internasional/RSBI. Itu pun baru akan diterapkan di kelas pertama jenjang sekolah yang bersangkutan, yaitu kelas I SD (ada kemungkinan diterapkan juga di kelas IV), kelas VII SMP, dan kelas X SMA/SMK dan yang sederajat. 

Sedangkan mata pelajaran yang akan diterapkan, khususnya untuk SMA, terbatas pada tiga mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan sejarah. Adapun pelajaran lainnya akan menyusul tahun depan. Buku bahasa Indonesia, matematika, dan sejarah untuk siswa kelas X SMA dan pedoman guru mata-mata pelajaran tersebut kini sudah didistribusikan ke sekolah-sekolah. 

Mungkin karena hanya membaca beberapa tulisan di media massa, saya merasa sedikit aneh karena tidak melihat satu pun tulisan yang dibuat pakar pengembangan kurikulum. Paling tidak hingga saat ini mereka yang “mangkal” di lembaga pendidikan tenaga kependidikan/ LPTK atau yang berkantor di pusat (pengembangan) kurikulum tampaknya sepakat keep silent. Mungkin juga mereka sedang berkontemplasi atau sedang dalam posisi wait and see. 

Namun, kapan pun diperlukan untuk memaparkan kurikulum baru tersebut, mereka harus siap. Atau, mungkin ada juga yang sesekali hanya bisa tersenyum memerhatikan celotehan orang lain di media massa, bahkan di warung kopi yang ikutikutan membahas kurikulum. Mengapa, memangnya? Siapa pun yang pernah belajar mata kuliah pengembangan kurikulum (curriculum development) di LPTK atau sekurang-kurangnya pernah membaca buku tentang topik tersebut, pasti tahu bahwa di alam dunia ini tidak ada yang abadi, tidak terkecuali kurikulum. 

Orang bilang, ada juga sih yang abadi, yakni perubahan. Kalau kita benar-benar paham bahwa perubahan itu sesuatu yang niscaya terjadi, mengapa kita cenderung alergi terhadap perubahan? Lebih lanjut lagi, mungkin mereka geli memerhatikan bahwa ungkapan (sinis) yang telah beredar lebih dari satu dekade lalu yakni “ganti menteri ganti kurikulum” masih laku dijual di media massa. 

Padahal, (maaf) ungkapan itu sudah out of date. Kurikulum, sebagaimana halnya dengan perkara lainnya, tidak resistance terhadap perubahan. Dia meniscayakan evaluasi terus-menerus. Baik dalam filosofinya, perancangannya (design), cakupannya (scope), manajemennya, implementasinya, dst. Kurikulum dapat diubah kapan pun diperlukan, tetapi bukan semau gue. 

Maaf, bukan semau menteri. Saya yakin Muhammad Nuh selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak mau melakukan tindakan konyol. Karena saya juga yakin dia sadar bahwa dia bukanlah pakar pengembangan kurikulum. Jadi, sah-sah saja kurikulum itu diubah asal demi pengembangan. Namun, biasanya perubahan atau pengembangan itu hanya sebagian atau parsial belaka. 

Ngapain mesti seluruhnya diubah, bukankah dana yang diperlukannya juga akan sangat membebani APBN? Hal terpenting kalau tidak sepadan dengan urgensinya, mbok jangan terlalu sering bongkar pasang kurikulum. Nggih, Pak Menteri? Kapan waktunya? Pergantian kurikulum sekolah-sekolah di negeri ini sudah tidak perlu diubah, apalagi secara besar-besaran. Perubahan yang bersifat pengembangan (development) di sana-sini masih bisa dilakukan. Namun, itu pun setelah dikaji secara mendalam. 

Sebab, saya yakin 111% tercapai atau tidak tercapainya tujuan pendidikan bukan karena persoalan kurikulum semata! Kurikulum yang sangat baik sekali pun belum tentu sesuai tujuan bila di lapangan tidak bisa diimplementasikan. Dengan menggunakan bahasa orang kebanyakan, kalau peserta didik tidak naik kelas atau tidak lulus, Anda jangan spontan ingin mengganti kurikulum! Ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya. 

Persoalan implementasi kurikulum di negeri ini sudah sangat kompleks. Negeri ini sangat luas dan sangat majemuk. Dalam sebuah diskusi kelas, saya pernah menawarkan wacana mungkinkah kita tertarik untuk merancang kurikulum daerah? Pertanyaan itu perlu saya munculkan karena berbagai alasan, termasuk karena pertimbangan kewilayahan. Lagi pula, saat itu sang guru besar sedang membicarakan perkara kurikulum nasional. 

Hasilnya, diskusi itu akhirnya ngabuntut bangkong. Memang, kurikulum di negeri ini rata-rata diubah setelah 10 tahun (tidak benar kalau saban ganti Menteri). Tetapi, jangan dipaksakan seperti itu. Di negara-negara yang sudah maju saya kira kurikulumnya bisa bertahan lebih lama. Soalnya tadi, kurikulum terus- menerus dievaluasi. Kalau ditemukan ada kekurangannya, segera direvisi di bagian yang perlu di revisi. 

Di samping biayanya lebih murah (efisien), hasilnya juga akan lebih tepat sasaran (efektif). Bukankah kita tidak/belum pernah mendengar Amerika Serikat, Inggris, atau Jepang mengubah total kurikulum sekolahnya? Sejujurnya, saya baru membaca sepintas konten/isi kurikulum pendidikan agama, dahulu namanya begitu. Sekarang namanya diubah menjadi pendidikan agama dan budi pekerti. 

Oh ya, kurikulum Pendidikan Agama dan Budi Pekerti pada jenjang SMA/SMK alokasinya juga diubah dari semula dua jam menjadi tiga jam pelajaran per minggu. Isinya, sepintas tidak banyak berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Ada beberapa penambahan memang, tetapi kalau sebatas itu, hemat saya bisa disiasati para pengajar di sekolah- sekolah. Hal yang menyebabkan saya hanya membaca sepintas karena ternyata ada pernyataan dari Kepala Unit Implementasi Kurikulum Pusat Kemendikbud Tjipto Sumadi. 

“Tahun ini Kurikulum 2013 yang dipakai di SMA/SMK hanya untuk tiga mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan sejarah. Untuk SMA/SMK tahun ini memang baru tiga mata pelajaran sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan, ” ujarnya kepada ROL, Ahad (14/7). Tjipto menambahkan enam buku mata pelajaran wajib bagi SMA baru akan dibuat pada tahun ini.

Jadi buku tersebut baru dapat digunakan untuk tahun pelajaran 2014/2015. Enam pelajaran yang akan dibuatkan bukunya oleh Kemendikbud di antaranya pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Inggris, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, serta prakarya dan kewirausahaan. 

Bila pernyataan Kepala Unit Implementasi Kurikulum Pusat Kemendikbud Tjipto Sumadi tidak berubah, adalah hak saya untuk mengatakan bahwa Kemendikbud belum sepenuhnya siap mengimplementasikan kurikulum “baru” tersebut. ●