Tampilkan postingan dengan label Tantangan Demokrasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Tantangan Demokrasi. Tampilkan semua postingan

Kamis, 15 Agustus 2013

Tantangan Demokrasi : Mengelola Krisis Kepercayaan

Tantangan Demokrasi : Mengelola Krisis Kepercayaan
Jennie S Bev ;  Penulis dan Kolumnis berprestasi yang bermukim di California
JARINGNEWS, 10 Agustus 2013

Tahun 2014 Indonesia “merayakan” pesta demokrasi lagi. Era Reformasi diharapkan membawa bangsa dan negara Indonesia ke arah yang lebih baik, dimana kemakmuran dan kemaslahatan rakyat bisa dirasakan dengan lebih merata. Sayangnya, ini sering kali hanya menjadi platform partai-partai yang bergulat dalam memenangkan suara.

Rakyat sendiri terbagi atas mereka yang sadar akan pentingnya memberikan suara dan mereka yang hanya menerima uang sekadarnya untuk suara mereka. Yang termasuk ke dalam golongan pertama terbagi lagi atas mereka yang aktif secara politis, mereka yang tidak begitu aktif secara politis namun memberikan suara secara legal dan ofisial, dan mereka yang apatis. Ketiganya mempunyai keterbatasan yang nyata, yaitu hanya mampu memberikan suara alias “memilih” dari yang disodorkan.

Rakyat mempunyai keterbatasan dalam menentukan arah demokrasi. Mereka hanya bisa menyatakan ketidaksukaan akan suatu rezim, namun mereka tidak bisa mempengaruhi kebijakan secara langsung, mengingat mereka sangat dibatasi. Para “wakil rakyat” yang dipilih oleh rakyat dari suatu daftar panjang sering kali mendesain kebijakan yang menguntungkan mereka, keluarga mereka, dan mereka yang mempunyai kepentingan yang sama dengan mereka.

Kecenderungan ini bisa diamati baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Dunia sedang mengalami krisis demokrasi. Pergantian rezim baik secara “demokratis” maupun “tidak demokratis,” tidak selalu membawa perubahan berarti yang diharapkan oleh rakyat. Ini adalah fakta dalam demokrasi sebagai pengalaman kolektif.

Dalam Counter Democracy, Pierre Rosanvallon menyatakan bahwa publik kurang menyadari miskonsepsi tentang menurunnya kepercayaan terhadap demokrasi. Elemen yang perlu diamati dengan kritis adalah demokrasi sebagai pengelolaan ketidakpercayaan, bukan tentang kepercayaan yang diberikan oleh publik.

Era teknologi sekarang memungkinkan pengawasan terhadap demokrasi dilakukan dengan sekejap saja. Kombinasi antara fitur Internet dengan smartphone serta berbagai gadget memungkinkan setiap warga negara untuk melakukan monitoring, sehingga kekuasaan sesungguhnya terbagi dengan manis antara rakyat dengan para “penguasa” alias “wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat.”

Pertukaran posisi dari “rakyat yang tidak berdaya” ke “rakyat dengan kekuasaan mengawasi” memungkinkan untuk menggulingkan pemerintahan dengan dalih “liberalisasi” sebagaimana terjadi di berbagai negara. Namun sering kali harapan ini tidak terpenuhi. Termasuk di Era Reformasi atau Pasca-Reformasi.

Perhatikan berbagai rezim di Indonesia yang bertindak sebagaimana “kemauan pasar,” yang menyembunyikan nosi tirani mayoritas. Berbagai kebijakan didasari oleh “kemauan pasar” yang tidak begitu jelas efeknya terhadap kepentingan rakyat  mayoritas. Di sini terjadi ketimpangan antara harapan rakyat akan representasi yang mengutamakan kepentingan rakyat dengan fakta bahwa pesta demokrasi hanyalah suatu instrumen bagi segelintir orang untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan yang mengatasnamakan orang banyak.

Berbagai retorika dan statistik ekonomi menjadi indikasi bahwa segelintir “representatif” rakyat sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Namun berbagai indikator menunjukkan bahwa kesejahteraan umum masih merupakan perjalanan panjang yang mungkin semakin sulit di capai.

Di Amerika Serikat yang sudah dianggap sebagai Bapak Ideologi Demokrasi mengalami kesulitan dalam menjalankan demokrasi sebagai ideologi yang memberikan kesejahteraan merata, karena ternyata yang menjadi motor adalah sisi kapitalismenya. Dalam kapitalisme, pemilik kapital mempunyai bargaining position yang tinggi dan demokrasi memberikan “pasar” bagi mereka.

Di Indonesia, ternyata juga serupa. Ekonom Harvard Dani Rodrik dalam The Globalization Paradox menulis bahwa dunia tidak bisa menjalankan secara stimultan globalisasi hiper, demokrasi dan determinasi diri. Menurut Rodrik, rakyat berhak memilih namun hak mereka tidak datang dengan serta merta untuk memilih kebijakan yang mengutamakan kepentingan mereka.

Di Indonesia, kita bisa perhatikan berbagai kebijakan pemerintah yang menimpakan kewajiban kepada segelintir kelompok sedangkan pemerintah sendiri dibebaskan dari kewajiban tersebut. Ini bisa kita lihat daritidak adanya sistem yang memberikan bantuan kepada mereka yang gagal mendapatkan pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, sedangkan para pemilik usaha yang mempekerjakan pegawai diharuskan untuk memberikan pesangon yang sangat tinggi jumlah ketika mem-PHK-kan seseorang. Ini sebenarnya bisa dibuatkan sistem dimana pemerintah memberikan bantuan sebesar jumlah pajak yang disetor selama masa kerja bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan berikutnya.

Juga bisa kita perhatikan berbagai kebijakan yang memberikan kesempatan bagi segelintir kelompok untuk mengambil keuntungan dari apa yang seharusnya menjadi bagian dari kepemilikan publik, misalnya liberalisasi penjualan tanah serta monopoli telekomunikasi.

Di AS, ketimpangan akses terhadap penciptaan dan penerapan kebijakan sangat menguntungkan segelintir orang yang bisa dibaca dari satu persen dari penduduknya menguasai 35.4 persen seluruh kekayaan. Bagaimana dengan di Indonesia?

Rodrik menyebut kondisi demokrasi dewasa ini sebagai democracies without choices, sovereignty without meaning, and globalization without legitimacy. Hak-hak hadir tanpa akses nyata terhadap perubahan. Tantangan agar hasil nyata dari Pemilu 2014 lebih baik. Bisakah? ●


Sabtu, 17 Desember 2011

Tantangan dan Harapan Demokrasi (2)

Tantangan dan Harapan Demokrasi (2)
R William Liddle, PROFESOR EMERITUS ILMU POLITIK THE OHIO STATE UNIVERSITY
Sumber : REPUBLIKA, 17 Desember 2011


Yang terjadi pada zaman reformasi ini bukanlah penerusan oligarki kompleks, melainkan sebuah proses fragmentasi pemerintahan yang menciptakan ribuan penguasa sambil tidak mengubah dasar ekonomi kapitalis pasar. Bagaimana mengatasinya?

Saran saya ada dua. Pertama, dalam jangka pendek kita memerlukan sebuah teori tindakan yang mampu menerangkan peran aktor dalam konteksnya sambil menyadari bahwa distribusi sumber daya politik tidak merata. Untuk itu, kita bisa belajar banyak dari jalan yang dirintis hampir 500 tahun lalu oleh filsuf politik Niccolo Machiavelli dan diteruskan pada zaman kita oleh empat ilmuwan politik Amerika: Richard E Neustadt, James MacGregor Burns, John W Kingdon, serta Richard J Samuels. Kedua, dalam jangka panjang, kita perlu mengembangkan dan menyebarluaskan berbagai macam sumber daya politik demi terciptanya pola distribusi yang lebih merata.

Pada zaman kita, pendekatan Machiavelli kepada studi kekuasaan, khususnya peran sang penguasa, diteruskan oleh ilmuwan politik Richard E Neustadt dan James MacGregor Burns. Dalam Presidential Power (1960), Neustadt melanjutkan fokus empiris Machiavelli kepada peran penguasa dalam bentuk presiden-presiden AS zaman.

Bagi Neustadt, kekuatan untuk meyakinkan (the power to persuade) merupakan sumber daya politik utama yang dimiliki atau bisa diciptakan seorang presiden. Keberhasilan program dan kebijakannya sangat bergantung pada kesediaan dan kesanggupannya meyakinkan tiga jenis orang: anggota pemerintahan, masyarakat, dan pemilih pada umumnya (termasuk pers dan lembaga-lembaga opini publik yang melaporkan dan ikut membentuk pendapat masyarakat pemilih).

"Esensi tugas persuasif presiden adalah meyakinkan orang-orang itu bahwa yang diinginkan Gedung Putih dari mereka adalah sama dengan apa yang seharusnya mereka perbuat demi kepentingan mereka sendiri dan demi kekuasaan mereka."

Berdasarkan penelitiannya tentang tiga presiden-Franklin Roosevelt, Harry Truman, dan Dwight Eisenhower-Neustadt menyimpulkan bahwa ada lima faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan atau program presiden. Presiden sendiri harus terlibat sepenuhnya dalam proses pengambilan keputusannya. Kata-kata presiden harus unambiguous, tidak samar-samar. Pesan presiden harus disiarkan seluas-luasnya. Alat dan sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaannya harus mencukupi. Dan, penerima pesan presiden harus mengakui kekuasaan dan keabsahannya sebagai pembuat kebijakan atau program bersangkutan.

Kesimpulan

Tantangan terbesar terhadap demokrasi bermutu pada masyarakat modern terdiri atas pembagian sumber daya politik yang tidak merata. Setidaknya, kalau demokrasi dimaknai sebagai kesetaraan politik antara semua warganegara, sebagaimana definisi Robert Dahl, salah satu pencipta tersohor teori demokrasi abad ke-20. Sayangnya, cita-cita itu sulit diwujudkan pada ekonomi kapitalis pasar, baik yang maju seperti Amerika maupun yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Masalahnya secara ironis, kapitalisme pasar sekaligus merupakan dasar ekonomi mutlak buat negara demokratis modern sambil menggerogoti terus dasar politik negara tersebut. Serangan paling terkenal terhadap kapitalisme selama ini diluncurkan pada pertengahan abad ke-19 oleh teoretikus sosial Karl Marx yang mengutamakan perbenturan kelas selaku kekuatan dinamis dalam sejarah. Namun, Marx dan pengikutnya sampai abad ke-21 tidak banyak membantu kita memahami apa yang harus kita buat untuk memperbaiki demokrasi.

Contoh di Indonesia: tulisan-tulisan Richard Robison dan Vedi Hadiz. Selain yakin berlebihan terhadap peran perbenturan kelas, mereka menyepelekan mandirinya lembaga-lembaga demokrasi yang dijuluki demokrasi borjuis, demokrasi yang hanya melayani kepentingan kelas kapitalis.

Niccolo Machiavelli, filsuf politik Italia abad ke-16, lebih tepat selaku pemandu global abad ke-21 ketimbang Marx. Pendekatan Machiavelli terfokus pada peran individu sebagai aktor mandiri yang memiliki, menciptakan, dan memanfaatkan sumber daya politik.

Ia menawarkan kerangka berharga, terdiri atas konsep-konsep virtu dan fortuna, yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan teori tindakan baru pada zaman kita. Virtu, keterampilan atau kejantanan, berarti luas semua sumber daya yang berguna bagi aktor politik untuk mencapai tujuannya.

Fortuna berarti kans atau keberuntungan, tetapi dalam pengertian kondisi-kondisi alamiah dan sosial serta kejadian-kejadian yang dihadapi sang aktor, tanpa implikasi keharusan atau nasib. Kita juga diingatkan Machiavelli bahwa ada tensi, mungkin tak terhindarkan sepanjang masa, antara moralitas pribadi dan moralitas politik.

Teori tindakan Machiavelli diterapkan secara persuasif oleh sejumlah ilmuwan politik di Amerika pada paruh kedua abad ke-20 dan dasawarsa pertama abad ke-21. Richard Neustadt mengamati dari dekat tiga presiden Amerika: Franklin Roosevelt, Harry Truman, dan Dwight Eisenhower.

Bagi Neustadt, sumber daya politik terpenting seorang presiden yang mau berprestasi adalah the power to persuade, kekuatan untuk meyakinkan orang lain tentang kebijakan-kebijakannya. Neustadt menawarkan lima ukuran keberhasilan presidensial: keterlibatan pribadi sepenuh hati; pernyataan posisi yang tidak samar-samar; pesan yang disiarkan seluas-luasnya; persiapan pelaksanaan yang matang; serta pengakuan keabsahan presiden oleh kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat atau berkepentingan.

James MacGregor Burns, intelektual dan aktivis kiri ternama, menulis tatkala Amerika sedang bergejolak akibat protes gerakan hak sipil minoritas Amerika-Afrika dan perlawanan luas terhadap perang Amerika di Vietnam. Dalam bukunya yang terbaik, Leadership, ia menciptakan konsep-konsep followership, kepengikutan, dan transforming leadership, kepemimpinan yang mengubah masyarakat secara mendasar. Perubahan yang mendasar bergantung pada pengejaran moralitas tinggi antara pemimpin dan pengikut secara intensif, bersama, dan terus-menerus. Burns menegaskan bahwa kepemimpinan tak terpisahkan dari moralitas, lalu memuji Mao Zedong selaku transforming leader.

Ilmuwan favorit saya selaku penerus tradisi pemikiran Machiavelli adalah John Kingdon, profesor ilmu politik kawakan di Universitas Michigan. Kingdon menerjemahkan konsep-konsep pokok Machiavelli dalam bahasa studi kebijakan umum dan ilmu politik empiris, perhatian utama saya sendiri sejak masa mahasiswa.

Kita diajak membayangkan proses pembuatan kebijakan umum yang terdiri atas tiga aliran penemuan masalah, penciptaan usul-usul kebijakan, dan kejadian-kejadian politik. Tiga aliran itu dipertemukan oleh wiraswastawan kebijakan yang peka terhadap terbuka dan tertutupnya jendela keputusan. Alangkah baiknya kalau buku Kingdon diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan dipakai ilmuwan politik Indonesia untuk memperbaiki pengertian kita semua tentang hal-hal yang menghambat peningkatan mutu demokrasi.

Tokoh terakhir saya, Richard Samuels, pakar Jepang di Massachusetts Institute of Technology, menawarkan kerangka baru yang berbobot sambil menelusuri proses modernisasi abad ke-19 dan ke-20 di Jepang dan Italia. Tiga unsur utamanya: alat-alat mobilisasi yang diberi label membeli, menggertak, dan mengilhami; peran warisan dalam proses pengambilan keputusan; serta pelonggaran kendala yang konon dilakukan semua pemimpin yang berhasil mengubah sejarah.

Selaku negara-negara terlambat dalam proses modernisasi, boleh jadi Jepang dan Italia bermanfaat sebagai model buat Indonesia. Akhir kata, kita diingatkan Dahl bahwa penambahan dan pemerataan sumber daya politik demi tercapainya demokrasi bermutu merupakan masalah tersendiri. Baik di Indonesia maupun di Amerika, jurang pemisah tetap menganga antara yang mampu dan yang kurang mampu berpolitik.

Penelitian yang paling menjanjikan tentang masalah ini, atas nama pendekatan kemampuan, sedang dilakukan oleh sejumlah kecil ekonom dan filsuf dibimbing Amartya Sen dan Martha Nussbaum. Namun, kegiatan intelektual saja tak cukup. Selain itu, pemerataan sejati memerlukan tindakan politik yang dilakukan oleh orang-orang yang mengidamkan demokrasi bermutu.
●