Seriusi Optimalisasi Gula

Seriusi Optimalisasi Gula Mohammad Eri Irawan ;  Mahasiswa Pascasarjana Unair, Menyusun Tesis tentang Kebijakan Pergulaan

JAWA POS, 19 Desember 2012

BERAKHIR sudah musim giling 2012. Industri gula, terutama BUMN sebagai pilar penyangga, menorehkan kinerja yang cukup manis. Perbaikan di industri padat karya yang melibatkan sedikitnya sejuta petani tebu dan jutaan warga lain (pegawai pabrik, sopir truk, tenaga penebang, penjaja makanan, peneliti, penjual alat pertanian, dan sebagainya) mulai membuahkan hasil. Dalam pertemuan teknis di Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) di Pasuruan (5/12/2012), sekitar 300 orang stakeholders bergairah melakukan evaluasi dan membagi pengalaman. Yang pelaku pamer kinerja apiknya. Yang peneliti memberikan masukan konstruktif. Yang petani menumpahkan unek-uneknya. Semua bergairah. Menteri BUMN Dahlan Iskan sudah menulis hasil kerja BUMN gula pada kolom Manufacturing Hope (10/12 dan 17/12). Tulisan ini diikhtiarkan untuk melengkapinya sekaligus menyampaikan beberapa agenda lanjutan.  Produksi industri gula tahun ini mencapai sekitar 2,5 juta ton, meningkat daripada 2011 sekitar 2,2 juta ton. Perkembangan ini melegakan. Sebab, produksi gula dalam sepuluh tahun terakhir ini tidak pernah mampu menembus angka itu kecuali pada 2008 dan 2009. Nyaris semua PG BUMN membukukan akselerasi kinerja yang bikin hati bungah. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X memimpin pencapaian industri gula nasional dengan produksi 493.000 ton, naik 8,12 persen jika dibandingkan dengan 2011. Baik secara jumlah maupun persentase pertumbuhan, PTPN X mengungguli BUMN gula lain. Rendemen (kadar gula dalam tebu) PG-PG di PTPN X mencapai 8,14 persen. Gap antara satu BUMN gula dan yang lain juga makin tipis. Artinya, kompetisi kian ketat antar-PG-PG BUMN. PTPN XI yang pada tahun-tahun sebelumnya kurang garang tahun ini membukukan produksi gula 407.000 ton. Rendemennya meningkat sekitar satu poin menjadi 7,72 persen. Dari sebelumnya merugi, PTPN XI mulai bisa meraup laba. Apa kabar PTPN IX? Dihantui kesulitan pasokan tebu yang telah menjadi problem klasik menahun, PG-PG PTPN IX di Jateng mulai menggeliat. Rendemennya naik meski sangat pelan, menjadi 7,15 persen. Produksinya mencapai 140.000 ton gula, tumbuh 6,9 persen daripada tahun lalu.  RNI juga melaba setelah sebelumnya berkinerja jeblok. Produksi gulanya 345.000 ton, tumbuh 8 persen. Lompatan rendemen juga terjadi di PG-PG milik RNI, seperti PG Krebet Baru yang melompat melebihi 9 persen. Perbaikan kinerja yang ditunjukkan oleh BUMN gula tersebut membuktikan bahwa tekad manajemen PG sangat berperan ketimbang hanya pengadaan mesin-mesin baru, seperti diyakini menteri BUMN. Revitalisasi sejatinya memang harus berprinsip low cost high impact, jangan belanja yang gila-gilaan. Buktinya, di PG Toelangan, Sidoarjo, misalnya, yang mesin gilingnya dari zaman Belanda, mampu bangkit dan mencetak laba pada tahun ini.  Ruang Optimalisasi  Meski menunjukkan kemajuan yang sangat menggembirakan, masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi pelaku industri gula. Pertama, optimalisasi kapasitas giling. PG-PG di Indonesia saat ini berkapasitas giling 205.000 ton tebu per hari (TCD). Dengan asumsi rendemen 8,5 persen dan hari giling 170 hari, produksi gula kristal putih (gula pasir/gula konsumsi) seharusnya bisa menembus 2,96 juta ton. Jika asumsi rendemen yang dipakai 9 persen, produksi menembus 3,1 juta ton. Namun, kini produksi gula hanya berkisar 2,5 juta ton. Itu berarti, kita sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan gula konsumsi yang berkisar 2,9 juta ton. Kedua, optimalisasi produk turunan tebu nongula. Strategi diversifikasi ini mampu meminimalkan risiko pengusahaan tebu sekaligus memaksimalkan nilai tambah untuk memantapkan capaian finansial PG. PG-PG harus bertransformasi ke arah industri berbasis tebu yang terintegrasi. Tebu selain jadi gula bisa juga diolah menjadi beragam koproduk yang menjanjikan, seperti listrik (co-generation) dan bioetanol.  Di India, seperti di NSL Sugars Limited dan Bannari Amman, PG sudah didesain terintegrasi dengan memproduksi gula, listrik, dan etanol. Di sana masa giling mencapai 300 hari dengan rendemen 10 persen. Listrik yang dihasilkan 30 MW, etanol 120 kiloliter per hari (Wibowo, 2012).  Ke depan, spirit diversifikasi harus melambari setiap gerak bisnis PG. PG Ngadiredjo (Kediri) sudah memulai program co-generation dan PG Gempolkrep (Mojokerto) akan merampungkan pembangunan pabrik bioetanol pada 2013 yang akan menghasilkan fuel grade ethanol 99 persen yang sangat ramah lingkungan. Niat membangun PG baru juga harus sudah didesain terintegrasi dan kompleks. Langkah penting diayunkan Kementerian BUMN dengan membangun PG modern di Glenmore yang melibatkan PTPN III, PTPN XI, dan PTPN XII. Inisiasi juga sudah dilakukan PTPN X dengan melakukan studi pembangunan PG terintegrasi di Pulau Madura (memproduksi gula, listrik, etanol, pupuk). Ketiga, perlunya manajemen budidaya tebu berbasis riset yang konsisten. Pemerintah perlu memberikan insentif ke P3GI agar riset tebu bisa terus berkembang. Hal itu harus diiringi efisiensi di pengolahan PG. Selama ini masih banyak kehilangan gula di PG. Nilai overall recovery (yang menunjukkan efisiensi) masih di bawah 80 persen dari tingkat ideal 85 persen. Keempat, penambahan lahan wajib dilakukan. Tanpa ekstensifikasi, sulit meningkatkan pasokan tebu untuk mengikuti optimalisasi dan peningkatan kapasitas PG. Penambahan lahan di Jawa sulit dilakukan karena imbal hasil lahan industri dan properti jauh lebih menguntungkan. Karena itu, fokus ekstensifikasi harus ke luar Jawa, termasuk Madura. Ke depan, tidak ada pilihan lain: wujudkan kembali kejayaan industri ini. Sudah kelewat lama kita menanti kebangkitan industri gula nasional. Sekarang saatnya! ●

Kebangkitan Industri Tebu

Kebangkitan Industri Tebu

Mohammad Eri Irawan ; Mahasiswa Pascasarjana Unair,

Sedang menyusun tesis tentang Kebijakan Pergulaan

JAWA POS, 08 Agustus 2012

BERAGAM problem masih menggelayuti industri berbasis tebu. Kinerja industri yang telah ada di Nusantara sejak lebih dari empat abad silam ini masih labil. Pada 2011, berdasar data Kementerian Pertanian, produksi gula berkisar 2,23 juta ton, melorot tipis daripada tahun sebelumnya 2,21 juta ton. Rendemen sebenarnya membaik menuju level 7,35 persen, tapi gagal memenuhi roadmap swasembada sebesar 8,1 persen. Banyak pihak yang pesimistis swasembada gula dengan produksi 5,7 juta ton bisa direngkuh pada 2014. Target swasembada gula memang berkali-kali diucapkan sejak bertahun-tahun silam, tak terhitung berapa kali diseminarkan, namun berkali-kali pula target itu meleset. Problem membentang mulai sisi budi daya (on-farm) hingga pengolahan (off-farm). Inefisiensi membujur di setiap tahap produksi. Sektor hilir terbengkalai. Impor dan kemelut gula rafinasi menambah bopeng wajah industri padat karya ini. Masihkah kita bisa berharap? Di tengah rimbun problem dan gelombang pesimisme, hidup kadang menyuguhkan banyak kejutan. Musim giling tahun ini, banyak angin segar bertiup dari lokasi pabrik gula (PG) BUMN. Kejayaan industri ini memang harus dimulai dari BUMN yang mempunyai 52 PG di antara total sekitar 62 PG di tanah air. Aura PG BUMN kini tak lagi tua dan renta. Semangat perubahan di tubuh PG-PG BUMN membuncah. Untuk kepentingan penajaman research problem tesis, dalam tiga bulan terakhir, saya bertamu ke sejumlah PG di Jatim yang merupakan basis industri gula (47 persen produksi gula nasional berasal dari Jatim). Tanpa hendak melebih-lebihkan, saya merasakan spirit perubahan yang teramat besar di PG-PG BUMN. Satu terobosan penting dilakukan Kementerian BUMN dengan memulai pembangunan PG di Glenmore, Banyuwangi, tahun ini juga. Wacana membikin PG di Banyuwangi sebenarnya sudah lama ada, tapi tak jua terealisasi. Semua ribut debat. Tahun ini, PTPN dikoordinasikan untuk bergegas membangun PG terintegrasi yang bakal menjadi PG terbesar. Kehadiran PG di Banyuwangi tersebut akan mengefisienkan manajemen tebang-angkut tebu, sehingga tak ada banyak kehilangan gula selama proses pasok tebu dari lahan ke PG. Dipadu teknologi modern, rendemen (kadar gula dalam tebu) bisa lebih dari 10 persen. Untuk kepentingan PG Banyuwangi, PTPN XII, yang bergerak di aneka tanaman (kopi, karet, dan sebagainya), akan memanfaatkan lahan-lahan kurang produktif. PG itu didukung PTPN XI yang lebih berpengalaman di bidang pertebuan. Sinergi yang patut diapresiasi. Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam kolom Manufacturing Hope (Jawa Pos, 30/7) menyebut PG itu sebagai satu di antara 15 proyek besar BUMN yang bakal memberikan kontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Di Mojokerto, PG Gempolkrep yang dikelola PTPN X tengah bekerja keras merampungkan pabrik bioetanol yang terintegrasi dengan PG. Pabrik bioetanol berkapasitas 330.000 kiloliter itu membutuhkan bahan baku 120.000 molases (tetes tebu) yang didapatkan dari PG. Produknya adalah etanol fuel grade tingkat kemurnian 99,5 persen. Tahun depan, pabrik tersebut sudah beroperasi. Yang bikin bungah, nyaris semua komponen untuk pembangunan pabrik merupakan produk lokal. Pengembangan bioetanol merupakan terobosan. Selama ini, PG-PG BUMN hanya menyuplai tetes tebu ke pabrik lain yang menggarap produk hilirnya. Belum ada PG BUMN yang mengembangkan produk turunan tebu dalam skala ekonomi. Walhasil, nilai tambah yang diperoleh PG tak optimal. Transformasi dari PG semata ke industri berbasis tebu itu juga dilandasi sifat komoditas primer yang harganya fluktuatif dan di sisi lain ternyata harga produk turunan lumayan menjanjikan. Di PG-PG lain seperti PG Pesantren, Kediri, kinerja mentereng terus dibukukan. PG Pesantren adalah salah satu PG terbaik yang dimiliki BUMN. Tahun ini, rendemennya diharapkan tembus 9 persen, tertinggi se-Indonesia. Kinerja PG Ngadirejo, Kediri, yang pada 2008 sempat akan di-KSO-kan (kerja sama operasi) dengan swasta, juga cantik. Dulu PG itu akan di-KSO-kan untuk memperbaiki kinerjanya. Sekarang kita melihat, ditangani BUMN sendiri, rendemen 2011 mencapai 8,38 persen. PG-PG milik PTPN XI, yang beberapa tahun terakhir rendemennya rendah, musim giling ini ogah kalah. Rendemen di beberapa PG membaik. Misalnya, di PG Asembagus maupun PG Semboro. PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) getol merevitalisasi pengolahan PG. Rendemen PG Krebet Baru, Malang, segera mendekati 8 persen. RNI juga akan bermain di pasar gula premium yang selama ini didominasi swasta. PTPN XI sebelumnya menggarap gula premium dengan pabrik yang higienis di Jember. Angin segar di tubuh PG BUMN itu kian dahsyat didukung langkah Kementerian Pertanian (Kementan). Tahun ini, Kementan mengembangkan kultur jaringan di sembilan provinsi yang menjadi markas PG-PG. Luasnya 700 hektare. Langkah pemetaan kecocokan lahan di Papua juga dilakukan, terutama sebagai upaya ekstensifikasi lahan untuk merengkuh swasembada gula. Melihat angin perubahan itu, saya kira bukan hanya Dahlan Iskan yang tak sabar melihat hasil musim giling tahun ini (Manufacturing Hope, Jawa Pos, 30/7). Banyak pihak yang juga tak sabar melihat kemajuan di industri ini. Mari percaya bahwa industri ini akan bangkit. Manajemen PG-PG BUMN tinggal ''dipanasi'' saja. PG-PG BUMN, pelan tapi pasti, sudah berjalan di jalur yang benar. Tidak hanya berjalan, kini sudah siap-siap berlari lebih kencang. ●

  

Anggaran tanpa Daya Gedor

Anggaran tanpa Daya Gedor

Mohammad Eri Irawan, MAHASISWA PASCASARJANA UNAIR

Sumber : JAWA POS, 2 Maret 2012

PROBLEM mendasar berupa tata kelola yang buruk masih saja menjangkiti anggaran publik kita. Problem tersebut berimplikasi negatif terhadap lemahnya daya dorong instrumen fiskal untuk menggerakkan perekonomian.

Salah satu yang menjadi sorotan saat ini adalah masih banyaknya daerah yang belum mempunyai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) karena prosesnya molor. Berdasar data Kementerian Keuangan, hingga saat ini, 339 di antara 524 kabupaten/kota sudah mempunyai APBD, sedangkan 185 kabupaten/kota belum.

Di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), 12 APBD belum disahkan; Sumatera Utara (21); Riau (9); Lampung (8); Jabar (15); Jateng (11); Jatim (8); NTT (12); Papua (23); dan Papua Barat (8).

Ketika pengesahan APBD lambat, pencairan anggaran juga terhambat. Dampaknya, pembangunan tersendat. Secara umum, hal tersebut menunjukkan masih sangat rendahnya kadar tertib anggaran kita.

Tata Kelola Buruk

Selain lambatnya pengesahan APBD, tata kelola yang buruk ditunjukkan lewat penyerapan anggaran yang rendah, belanja sosial yang minim karena APBD tersedot untuk belanja pegawai, serta program pembangunan yang tak inovatif.

Konsekuensi tata kelola yang buruk itu adalah pertumbuhan ekonomi di daerah tidak terdongkrak. Padahal, APBD sebagai instrumen fiskal punya peran penting dalam memacu pergerakan ekonomi masyarakat.

Problem tata kelola yang buruk tersebut memang menyedihkan sekaligus menggelikan. Menyedihkan karena regulasi soal penyusunan APBD sebenarnya sudah sangat gamblang. Beleid sudah sangat jelas mengatur mekanisme pengesahan APBD, termasuk detail waktunya. APBD semestinya sudah harus disahkan melalui keputusan bersama antara eksekutif dan legislatif maksimal sebulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan atau pada November.

Menggelikan karena lambatnya pengesahan APBD sering tidak disebabkan adanya faktor substansial seperti pertarungan ide antara legislatif dan eksekutif dalam memperjuangkan program prorakyat. Yang ada justru APBD lambat disahkan karena hubungan eksekutif dan legislatif memburuk lantaran hal-hal tak penting. Misalnya, dikuranginya anggaran yang berhubungan dengan kepentingan para anggota DPRD.

Hal itu patut disayangkan. Padahal, penyusunan anggaran mencerminkan mutu para penyusunnya. Menurut Samuelson (1996), anggaran adalah sistem yang digunakan pemerintah dan organisasi untuk mengidentifikasi rencana pendapatan untuk pengeluaran tahun tertentu. Anggaran merupakan artikulasi hasil perumusan strategi perencanaan strategis yang telah dibuat.

Anggaran publik (APBN dan APBD) memundaki amanat untuk memengaruhi struktur perekonomian guna memastikan terselenggaranya kehidupan yang memakmurkan rakyat. Jika tata kelola anggaran sangat buruk, tentu daya gedor alias efektivitas anggaran ke kehidupan ekonomi rakyat akan semakin lemah.

Dalam literatur ilmu anggaran, bisa dibilang peran instrumen anggaran di jagat ekonomi-politik negeri ini telah bergeser dari pengungkit (stimulator) fiskal menjadi sekadar instrumen untuk memelihara sustainabilitas fiskal (fiscal sustainability).

Mengapa anggaran publik kita tak punya daya gedor? Sebab, pemerintah tak lagi punya diskresi dalam menggelontorkan banyak dana untuk proyek pembangunan yang bisa menciptakan multiplier effect. Misalnya, pembangunan infrastruktur, penguatan pertanian, atau peningkatan daya saing UMKM. Selain karena masih lambatnya pengesahan, APBD tersandera berbagai pos belanja yang tidak atau kurang berkorelasi terhadap upaya mendinamisasi perekonomian masyarakat luas.

Pada 2010, misalnya, Kemenkeu mencatat, APBD banyak tersedot untuk belanja pegawai (belanja rutin). Alokasi belanja pegawai naik dari Rp 123 triliun (2009) menjadi Rp 198 triliun (2010). Belanja pegawai meningkat menjadi 45 persen dari sebelumnya 38 persen. Ada pun alokasi belanja modal hanya Rp 96 triliun, anjlok dari sebelumnya Rp 104 triliun. Porsi belanja modal dalam APBD turun dari 33 persen menjadi 22 persen. Terdapat 145 daerah yang memiliki alokasi belanja pegawai lebih dari 60 persen. Bahkan, ada yang mencapai 80 persen.

Dana transfer ke daerah dari APBN yang superjumbo, melonjak sekitar 300 persen dalam tujuh tahun terakhir hingga 2012 mencapai Rp 437 triliun, terasa sia-sia jika kemudian dana itu tersita untuk pos-pos yang tak punya daya ungkit ekonomi.

Karena itu, jelas sudah bahwa fungsi anggaran publik untuk mewarnai kehidupan masyarakat kian jauh panggang dari api. Itu belum termasuk duit negara yang lenyap dimakan calo anggaran. Belum juga memperhitungkan pelaksanaan proyek yang tak optimal karena mulai proses perencanaannya sudah dipenuhi bau anyir korupsi.

Kondisi tersebut harus segera disikapi serius. Semua stakeholder seyogianya bergegas membalikkan arah kemudi anggaran menjadi lebih berpihak kepada rakyat. Sumber daya fiskal yang terbatas harus disikapi dengan politik anggaran yang menempatkan rakyat sebagai sumber sekaligus saluran energi dari setiap kebijakan penganggaran. Patut diingat, masih tingginya kemiskinan, salah satunya, disebabkan teramputasinya intervensi fiskal dalam program-program antikemiskinan. ●