Tampilkan postingan dengan label Negara Maritim. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Negara Maritim. Tampilkan semua postingan

Senin, 01 September 2014

Negara Maritim

Negara Maritim

Tridoyo Kusumastanto  ;  Guru Besar Kebijakan Ekonomi Kelautan IPB Bogor
KORAN SINDO, 01 September 2014

                                                                                                                       
                                                      

Visi Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun negara maritim perlu dikaji dengan cermat sehingga dapat diimplementasikan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Kemaritiman adalah peradaban dunia karena kepentingan negara-negara di dunia akan sangat ditentukan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan laut untuk kemakmuran maupun keberlanjutan bangsa-bangsa di dunia. Demikian pula Indonesia yang 70% wilayahnya berupa laut dan lautan perlu meletakkan arah pembangunan sebagai negara maritim.

Nenek moyang bangsa Indonesia pernah mencapai abad keemasan sebagai negara maritim saat Kerajaan Mataram dan Sriwijaya serta kerajaan lainnya di Nusantara yang ”menguasai laut” dari berbagai belahan bumi sehingga mendapatkan kemakmuran bagi rakyatnya dari laut melalui aktivitas ekonomi maupun perdagangan global dengan memanfaatkan laut.

Zaman kejayaan maritim tersebut pudar pada masa penjajahan dan berimbas sampai sekarang orientasi pembangunan kurang mengintegrasikan pembangunan darat dan laut sebagai sebuah kekuatan pembangunan yang menyejahterakan bangsa Indonesia.

Epistemologi Maritim

Dalam mengembalikan kejayaan Nusantara, Indonesia harus mengedepankan visi pembangunan negara maritim. Untuk mewujudkan Indonesia sebagai sebuah negara maritim, harus dipenuhi empat kriteria kriteria: a) berdaulat di wilayah NKRI dan disegani negara lain atas wilayahnya; b) menguasai seluruh wilayah darat, laut, dan udara melalui ”effective occupancy” dan memiliki ”sea power” yang diandalkan secara nasional dan global; c) mampu mengelola dan memanfaatkan berbagai potensi pembangunan sesuai aturan nasional dan internasional; d) menghasilkan kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia.

Dengan demikian, keterpaduan darat dan laut dalam pembangunan harus menjadi dasar spasial serta berorientasi pada wawasan nasional maupun global dengan mengutamakan kepentingan nasional. Perspektif pembangunan negara maritim juga didasari bahwa keberlanjutan pembangunan guna mencapai keberlanjutan bangsa Indonesia. Negara maritim adalah negara yang berdaulat, menguasai, mampu mengelola dan memanfaatkan secara berkelanjutan dan memperoleh kemakmuran dari laut.

Dengan demikian, apabila membicarakan negara, digunakan istilah negara maritim karena terkait kata sifat yakni mengelola dan memanfaatkan laut untuk kejayaan negaranya. Sedangkan kelautan adalah yang terkait artian fisik dan properti (physical property) yakni terkait sumber daya kelautan dan fungsi laut yang digunakan untuk mencapai negara maritim. Visi kelautan adalah visi dalam mendayagunakan sumber daya dan fungsi laut secara berkelanjutan untuk kemakmuran bangsa.

Visi kelautan tersebut digunakan untuk menyatukan pembangunan yang berwawasan ke dalam (inward looking) yakni mengembangkan kemajuan Nusantara dan negara kepulauan dan wawasan keluar (outward looking) yakni mengembangkan berbagai kemampuan bangsa untuk menguasai potensi laut secara global sesuai peraturan internasional untuk kemakmuran bangsa Indonesia.

Strategi Pembangunan Negara Maritim

Kendati demikian, pembangunan bidang kelautan Indonesia belum berperan optimal dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena berbagai kebijakan yang memarginalkannya. Ini karena sampai saat ini kebijakan pemerintah di bidang kelautan belum muncul sebagai sebuah arus utama (mainstream) kebijakan politik dan ekonomi dalam pembangunan bangsa sehingga pembangunan bidang kelautan jauh tertinggal dibanding pembangunan daratan.

Berdasarkan kondisi yang dimilikinya seharusnya Indonesia kembali mengarusutamakan pembangunan kelautan sesuai jati diri bangsa. Dengan demikian, mewujudkan negara maritim memerlukan kebijakan kelautan (ocean policy) yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan untuk menjadi negara maritim yang sejahtera.

Dalam menjabarkan ocean policy menjadi sebuah mainstreampembangunan ekonomi nasional, pembangunan dituangkan dalam kebijakankebijakan nyata yang implementatif melalui kebijakan ekonomi kelautan (ocean economic policy), kebijakan tata kelola kelautan (ocean governance policy), kebijakan lingkungan laut (ocean environment policy), kebijakan pengembangan budaya bahari (maritime culture policy), dan kebijakan keamanan maritim (maritime security policy) sehingga lima pilar tersebut dijabarkan secara implementatif menjadi program pembangunan negara maritim.

Kebijakan tersebut acuan pembangunan kelautan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang dalam kerangka besar mengukir masa depan bangsa (reframing the future). Dengan demikian, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta fungsi laut dapat dilaksanakan secara holistik menyinergikan semua sektor yang berkaitan dengan pembangunan nasional.

Dengan begitu, kelembagaan kementerian yang menangani laut yakni Kementerian Kelautan Perikanan dan koordinasi dengan kementerian terkait lainnya harus diperkuat dan bukan sebaliknya. Ini karena pada dasarnya satu sektor dan sektor lainnya baik yang memanfaatkan sumber daya daratan, laut, maupun udara akan saling melengkapi dan mendukung sehingga menghasilkan pemanfaatan pada tingkat optimal dari sumber kekayaan nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional demi kesejahteraan bangsa Indonesia.

Konsep ekonomi kelautan mengedepankanpembangunanekonomi yang mendayagunakan sumber daya kelautan (ocean based resource) dan fungsi laut secara bijaksana sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan didukung oleh pilar-pilar ekonomi berbasis daratan (land based economy) yang tangguh dan mampu bersaing dalam kancah kompetisi global antar bangsa (Kusumastanto, 2013).

Aktivitas ekonomi di pesisir, laut, dan lautan sebagai ekonomi kelautan (ocean economy) terdiri atas tujuh sektor yakni perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri kelautan/ maritim, transportasi laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan. Batasan secara spasial ekonomi kelautan adalah ke darat adalah wilayah kabupaten/kota pesisir dan ke arah laut adalah wilayah laut sampai ZEE Indonesia serta landas kontinen Indonesia (Kusumastanto, 1995).

Keanekaragaman sumber daya di bidang kelautan terlihat dari jenis potensi yang dimiliki. Pertama, sumber daya yang dapat diperbaharui (renewable resources) seperti sumber daya perikanan beserta ekosistem laut dengan megabiodiversitasnya. Kedua, sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (non renewable) seperti sumber daya minyak, gas, dan berbagai jenis mineral lainnya.

Ketiga, selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam fungsi dan jasa kelautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan nasional seperti transportasi laut, pariwisata bahari, energi terbarukan (pasang surut, OTEC, dan sebagainya), industri kelautan/maritim, dan jasa lingkungan laut. Potensi ekonomi diperkirakan minimal sebesar USD 171 miliar per tahun (Dekin, 2013) dan saat ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan nasional.

Pengembangan perekonomian Indonesia belum memanfaatkan potensi kelautan dengan sungguh-sungguh yang ditunjukkan belum optimumnya perhatian terhadap ekonomi kelautan Indonesia. Potensi kekayaan pesisir dan laut belum menjadi basis ekonomi bagi pembangunan nasional. Ini dapat dilihat dari masih relatif tidak berkembangnya kontribusi ekonomi bidang kelautan dalam produk domestik bruto (PDB) nasional.

Dibandingkan nilai ekonomi kelautan Jepang, Korea Selatan, China, dan Vietnam yang mampu menyumbang hingga 48% bagi PDB nasionalnya, tampak ekonomi kelautan Indonesia kurang berkembang walaupun potensi yang dimilikinya lebih besar. Proporsi ini bisa dikatakan besar jika dilihat panjang pantai dan kekayaan laut mereka memang relatif kecil jika dibandingkan Indonesia. Bila dilihat dari kontribusi bidang kelautan dan perannya dalam kehidupan masyarakat, cukup signifikan namun kurang berkembang.

Berdasarkan perhitungan dengan berbagai keterbatasan data yang tersedia, sejak 1995-2005 kontribusi ekonomi bidang kelautan diperkirakan berkisar pada 20,06% pada 2000 hingga 22,42% dari total PDB pada 2005, sektor pertambangan (minyak, gas, dan mineral) memberikan kontribusi terbesar diikuti perikanan dan pariwisata bahari. Sektor-sektor yang ada dalam bidang ekonomi kelautan ini memiliki nilai incremental capital output ratio (ICOR) yang relatif baik.

ICOR merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana efisiensi dari suatu investasi di mana semakin rendah angka ICOR menunjukkan investasi yang dilakukan semakin efisien. Berdasarkan perhitungan tabel input-output 2005, nilai ICOR terendah terdapat pada sektor wisata bahari dengan nilai indeks ICOR sebesar 3,01. Ini menunjukkan bahwa sektor wisata bahari merupakan bidang yang paling efisien dalam penanaman investasi jika dibandingkan dengan bidang lain.

Dalam efisiensi penyerapan tenaga kerja dapat digunakan adalah incremental labour output ratio (ILOR). Semakin besar nilai ILOR, penyerapan tenaga kerjanya akan semakin tinggi. Perhitungan pada 2005 menunjukkan koefisien ILOR terbesar adalah sektor perikanan sebesar 14,02. Ini berarti sektor perikanan merupakan sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi. Karena itu, pengembangan sektor ini akan mampu menjadi sebuah solusi bagi pengurangan angka pengangguran.

Kelautan adalah tumpuan masa depan Indonesia yang harus dikembangkan secara lestari dan mampu menyejahterakan segenap komponen bangsa di tanah airnya sendiri serta sebagai unsur utama dalam membangun Indonesia sebagai negara maritim.

Dengan demikian, bidang kelautan sebagai arus utama dalam pembangunan negara maritim, pendekatan kebijakan yang dilakukan harus dilaksanakan secara terpadu antarsektor ekonomi dalam lingkup bidang kelautan maupun sektor ekonomi berbasis daratan bagi kemakmuran bangsa dan negara Indonesia. ●

Minggu, 17 Agustus 2014

Menuju Negara Maritim yang Tangguh

                     Menuju Negara Maritim yang Tangguh

Sahala Hutabarat  ;  Guru Besar Oseanografi Universitas Diponegoro
KORAN TEMPO, 16 Agustus 2014
                                                


Negara kepulauan Indonesia secara geografis terdiri atas ribuan pulau (17.480)-dengan 73 persen wilayah lautan (garis pantai sepanjang 95.181 kilometer) dan 27 persen daratan. Ciri-ciri inilah yang dipersyaratkan oleh hukum internasional yang-tertuang dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982-menetapkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara kepulauan (an archipelagic state).

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Amendemen) Pasal 25 a, juga dinyatakan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang." Sebuah negara kepulauan bukan merupakan negara maritim sepanjang potensi sumber kekayaan alam lautan, baik yang hayati maupun nonhayati, belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan ekonomi negara.

Dalam teori pembangunan ekonomi dinyatakan bahwa sebuah negara akan berhasil apabila pembangunannya didasarkan pada kondisi obyektif geografis negara yang bersangkutan. Hal ini selaras dengan semboyan yang menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat memanfaatkan kekayaan sumber daya wilayahnya secara optimal (lihat keberhasilan Singapura, Jepang, Korea, Cina, India, dan Norwegia).

Indonesia, sejak merdeka 69 tahun yang lalu, arah pembangunannya masih berorientasi ke daratan. Akibatnya, terjadi kesenjangan pembangunan kewilayahan yang cukup besar antara Indonesia bagian timur yang didominasi lautan dan bagian barat yang didominasi daratan. Bung Karno, Presiden Pertama RI, dalam salah satu pidato beliau pada 1963 mengatakan, "Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang kuat kalau rakyatnya tidak kawin dengan laut. Apabila bangsa Indonesia mempunyai jiwa samudra, jiwa pelaut, maka Indonesia menjadi bangsa yang besar." Rear Admiral Alfred Thayer Mahan dalam bukunya yang terkenal, The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783, juga menjelaskan bahwa sea power atau kekuatan laut merupakan unsur yang sangat penting bagi kejayaan suatu bangsa.

Kita merasa gembira bahwa calon presiden Joko Widodo dan wakil presiden Muhammad Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam uraian visi dan misinya telah menyinggung arah pembangunan nasional yang lebih memperhatikan potensi sumber daya kelautan Nusantara yang melimpah.

Hal tersebut dapat dicapai, antara lain, melalui keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, guna menopang kemandirian ekonomi maritim. Hal tersebut didukung oleh kepribadian rakyat Indonesia sebagai bangsa pelaut yang maju, demokratis, dan taat hukum. Hal ini disertai pula dengan politik luar negeri pemerintah yang bebas aktif. Untuk itu, kita perlu memperkuat jati diri sebagai bangsa yang mempunyai SDM maju, berkualitas, dan siap bersaing di pasar global untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, makmur, dan mandiri.

Dalam membangun negara maritim, perlu dibuat konsep nasional mengenai pola pembangunan negara maritim Indonesia jangka pendek dan panjang. Dalam pelaksanaannya, hal ini antara lain mengacu pada UNCLOS yang telah mengatur masalah wilayah, sumber daya alam, transportasi laut, dan sumber daya di dasar samudra, termasuk program solusi terhadap wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau perbatasan.

Peluang yang dimiliki untuk membangun negara maritim tampak pada letak Indonesia di titik persimpangan alur lalu lintas perairan yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Adapun hambatan yang dihadapi saat ini adalah pola pikir bangsa kita yang masih menggunakan stigma Indonesia sebagai negara daratan dan belum secara optimal mengedepankan peranan laut.

Keinginan untuk mengembalikan kejayaan bangsa dan negara Indonesia sebagai negara maritim dapat terwujud sepanjang kita dapat bersama-sama memanfaatkan dan mengelola negara kepulauan ini secara terukur dan bijaksana. Sekaligus, kita harus tetap memperhatikan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945.

Semoga kembalinya kejayaan negeri maritim yang berbentuk NKRI menjadi harapan seluruh anak bangsa kepada pemerintah yang baru. Sebuah harapan yang sudah sepatutnya kita dorong, kita dukung, dan kita kembangkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. ●

Selasa, 13 Desember 2011

Deklarasi Juanda 1957, Produk Geopolitik “Par Excellence”


Deklarasi Juanda 1957,
Produk Geopolitik “Par Excellence”
Urip Santoso, PENASIHAT FORUM MASYARAKAT MARITIM INDONESIA, CHAIRMAN CENTRE FOR MARITIM STUDIES INDONESIA
Sumber : SINAR HARAPAN, 13 Desember 2011


Deklarasi Juanda tahun 1957 dalam era Soekarno bernilai sangat geopolitis dan geostrategis. Tetapi apakah hal itu dihayati para pemimpin di era reformasi?
Padahal salah satu hasil penting deklarasi ini adalah UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea), yang merupakan pengakuan Indonesia sebagai negara archipelago (maritim) terbesar di dunia.

Bayangkan teritori Indonesia menjadi mekar hampir lima kali luas asalnya menjadi 5.193.250 km persegi, di mana 60 persennya atau 3.166.163 km persegi berupa laut (Prof Dr M Dimyati Hartono, SH). Artinya, kodrat dan sejarahnya adalah bahari atau maritim. Apakah identitas ini masih ada setelah 66 tahun Indonesia merdeka?

Memang banyak masalah yang menyangkut eksistensi Indonesia sebagai negara bahari. Sayangnya, kita tidak mampu menyelesaikan secara tangkas dan terhormat berbagai persoalan kebaharian itu.

Artinya, walaupun Indonesia oleh UNCLOS resmi diakui sebagai negara maritim terbesar di dunia, kenyataannya kita belum diperlakukan sebagai negara maritim yang tangguh. Moto TNI AL “Yalesveva Jayamahe” hanya menjadi semacam paradoks.

Kita perlu menemukan kembali identitas kebaharian sebagai identitas bangsa. Jakob Oetama, salah satu sosok yang mempunyai komitmen tentang eksistensi kebaharian Indonesia, pernah menyatakan keprihatinannya 10 tahun lalu. Dia melemparkan gagasan menarik tentang pentingnya menemukan kembali (reinventing) Indonesia melalui kelautan.

Kata reinventing secara implisit mengandung makna ada sesuatu yang hilang dan harus ditemukan kembali. Apakah yang sudah hilang itu? Yang hilang adalah kesadaran bahwa bangsa kita adalah bangsa bahari yang dulu pernah jaya. Oleh karena itu, menemukan kembali (reinventing) Indonesia berarti menemukan kembali identitas kebaharian sebagai identitas bangsa.

Penemuan kembali identitas sebaiknya tidak terjebak pada sekadar romantisme sejarah Sriwijaya dan Majapahit dahulu yang memang jaya. Sekadar menyebut contoh; kasus-kasus Sipadan dan Ligitan di Pantai Timur Kalimantan, Ambalat di sebelah barat Kalimantan, dan belum lama ini seorang nelayan Indonesia meninggal di penjara Malaysia.

Ahmad Zailani atau Eli (34) bersama 12 nelayan dari Deli Serdang, Sumatera Utara, ditahan di penjara Malaysia. Eli kemudian meninggal di penjara.

Yang lebih parah lagi adalah kebijaksanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membuka keran impor ikan untuk memenuhi permintaan industri pengalengan. Padahal dapat dipastikan ikan-ikan itu juga berasal dari perairan Indonesia.

Pemerintah seharusnya mencari jalan keluar yang mendasar. Bukankah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari awal sudah bersemboyan pembangunan yang pro-job, pro-growth,dan pro-poor? Sangat mengenaskan, memang, nasib nelayan Indonesia.

Ada olok-olok yang beredar di lingkungan para nelayan di daerah Brebes, Tegal, dan Pekalongan. Mereka mengatakan nelayan itu “digdaya” (sakti), tetapi sebetulnya hanyalah akronim. Arti sebenarnya gudig sedaya; sangking miskinnya, seluruh badannya gudigan (kudisan).

Tagih Janji SBY

Ada masalah yang tidak kalah penting. Sesuai pesan UU RI No 17 Tahun 2008, seharusnya pada 2011 sudah terbentuk Coast Guard Indonesia yang sudah operasional. Tetapi yang kita saksikan saat ini barulah Bakorkamla yang sudah dapat diperhitungkan tidak mungkin dapat berfungsi secara efisien untuk menjaga dan mengatur lautan yang demikian luasnya.

Institusi Bakorkamla terdiri dari tidak kurang tujuh instansi yang masing-masing per UU memiliki kewenangan (otoritas) wilayah hukumnya sendiri-sendiri. Tidak mengherankan kalau hingga sekarang masih sulit untuk Indonesia memiliki coast guard di bawah satu komando.

Mengapa? Penyebab utamanya, kepentingan-kepentingan sempit masing-masing sektor. Lautan dari dulu tidak dapat dikapling seperti halnya di darat.

UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 (UU RI No 17 Tahun 2007) telah disetujui dan ditandatangani Presiden SBY pada 5 Februari 2007.
Di sana tersurat tentang Visi dan Misi Pembangunan Nasional tahun 2005–2025, yang antara lain mencantumkan kalimat ”Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”. Artinya, menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan.

Selama ini ada dua Presiden RI yang memberikan perhatian serius pada masalah kebaharian/maritim. Pertama, Presiden Soekarno yang pada 1 Juni 1945 dalam pidatonya menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara berkata, our geopolitical destiny is maritim. Di kemudian hari secara konsekuen, Soekarno membuktikan apa yang dia katakan.

Soekarno mendukung sepenuhnya ikhtiar dan usaha PM Juanda mengenai Deklarasi Juanda. Lantas, dalam usaha merebut kembali Irian Jaya (Nederlands Nieuw Guinea) di tahun 1962, dia mengembangkan Indonesia menjadi negara yang sangat disegani tidak saja di lingkungan ASEAN, tapi juga di Asia Selatan. Dalam rangka Trikora itu, hadir kapal tempur RI Irian dan kapal-kapal selam Indonesia kelas Whiskey.

Di udara, Belanda digentarkan pesawat-pesawat bomber dan tempur MIG dan Ilyushin. Presiden kedua adalah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menghidupkan kembali tanggal 13 Desember resmi sebagai Hari Nusantara pada 1999.

Bagi SBY yang masih mempunyai waktu 25 bulan ke depan diharapkan bisa memenuhi janjinya yang termaktub dalam UU RI tahun 2007. Dia perlu menunjukkan akankah dirinya dikenang rakyatnya sebagai Presiden RI ke-3 yang menemukan kembali identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa bahari?

Artinya, merealisasi Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember yang isinya menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri. Kedua, bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Ketiga, ketentuan ordonansi 1939 dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia.

Deklarasi itu mengandung satu tujuan, yakni mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat, untuk menentukan batas-batas NKRI sesudah dengan asas negara kepulauan, dan untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI.●