Setahun Musim Semi Arab

Setahun Musim Semi Arab

Hasibullah Satrawi, PENGAMAT POLITIK TIMUR TENGAH

PADA MODERATE MUSLIM SOCIETY (MMS) JAKARTA

Sumber : KOMPAS, 4 Februari 2012

Pada Januari lalu Musim Semi Arab (Ar-Rabi’ Al-’Arabiy) telah setahun berlangsung.

Revolusi yang mengguncang dunia Arab dalam setahun terakhir itu berawal dari gerakan solidaritas rakyat Tunisia atas aksi bakar diri seorang penjual sayur-mayur bernama Muhammed Bouazizi. Gerakan ini dimulai pada 18 Desember 2010 dan berhasil melengserkan rezim Ben Ali pada 14 Januari 2011.

Dari Tunisia, revolusi dunia Arab kemudian menyebar ke negara Arab lain dan berjaya mendongkel pemerintahan otoriter di Mesir dan Libya. Bahkan, bara revolusi terus berkobar hingga sekarang di Yaman, Suriah, dan Bahrain.

Melawan Rezim Otoriter

Sejauh ini ada dua tahap revolusi yang berkembang di dunia Arab.

Pertama, revolusi melawan rezim otoriter seperti yang masih terjadi di Yaman dan Suriah. Revolusi pada tahap ini masih membutuhkan waktu panjang, tenaga, dan darah untuk melengserkan rezim diktator Abdullah Saleh dan Bashar al-Assad karena keduanya bersikukuh mempertahankan kekuasaan mereka. Korban jiwa di Suriah sudah lebih dari 6.000 orang.

Masyarakat internasional tetap terpecah, bahkan gamang mengayunkan satu langkah pasti untuk menyikapi krisis politik di sana. Dalam konteks krisis politik di Suriah, misalnya, negara-negara yang berhubungan bisnis dengan rezim Bashar al-Assad, seperti Rusia dan China, tetap berusaha menyelamatkan pemerintahan yang ada. Ini terlihat jelas dari sikap Rusia dan China di tingkat persidangan PBB yang menolak solusi apa pun yang bersifat intervensi militer pihak asing.

Sebaliknya, Amerika Serikat beserta sekutunya terus berusaha mendongkel pemerintahan Bashar al-Assad. Bahkan, sekutu AS terus mendesak PBB menjatuhkan sanksi keras terhadap Pemerintah Suriah, termasuk sanksi zona larangan terbang seperti yang dilakukan terhadap Libya pada era Khadafy.

Dalam konteks krisis politik di Yaman, pandangan masyarakat internasional—khususnya sekutu AS—lebih tak menentu lagi. Di satu sisi mereka kerap menyerukan agar Abdullah Saleh segera mundur dan melaksanakan transisi kekuasaan secara damai. Di sisi lain, mereka tetap membiarkan Abdullah Saleh bebas tanpa tekanan. Bahkan, mereka tampak mendukung syarat yang diajukan Abdullah Saleh untuk mundur dari bangku Presiden Yaman: bebas dari dakwaan hukum apa pun.

Itulah yang memicu kembali kemarahan masyarakat Yaman dalam beberapa minggu terakhir.

Kegamangan AS bersama sekutunya dalam krisis politik di Yaman tak lepas dari kepentingan mereka. Kepentingan untuk tetap bisa mengontrol dan menguasai jaringan terorisme yang ada di Yaman. Apalagi, kelompok pendukung Osama bin Laden di Yaman semakin tak terkontrol semenjak negara itu dilanda badai revolusi. Inilah yang bikin langkah AS dan sekutunya lunglai menyikapi krisis di Yaman.

Kedua, revolusi pada tahap melawan disintegrasi. Dibandingkan dengan revolusi pada tahap pertama, revolusi pada tahap kedua ini bisa dikatakan lebih maju. Tunisia, Mesir, dan Libya telah berhasil melengserkan rezim diktator masing-masing.

Runtuhnya rezim otoriter tak berarti akhir dari perjalanan revolusi. Sebaliknya, runtuhnya rezim otoriter justru menjadi awal dari sejumlah perjuangan berat yang harus dihadapi oleh kekuatan revolusi: disintegrasi.

Ini terjadi karena runtuhnya rezim otoriter tidak hanya berarti kemenangan dan kebebasan bagi para pemuda pejuang revolusi, tetapi juga berarti kebebasan dan kemenangan bagi semua pihak, mulai dari pemuda pejuang revolusi hingga kelompok agamis yang dikekang pada masa kekuasaan sang diktator.

Yang saat ini terjadi di Mesir bisa dijadikan contoh paling baru mengenai kemenangan yang dialami kelompok agamais yang dipaksa tiarap pada masa rezim otoriter Mubarak. Setelah kekuasaan Mubarak berakhir, kelompok agamais di Mesir—salafi dan Ikhwan Muslimin—mendapat kebebasan mewujudkan cita-cita perjuangan mereka. Kedua kelompok agamais di Mesir itu berhasil memenangi pemilu legislatif secara mutlak.

Kemenangan kubu agamais di dunia Arab pascarevolusi menjadi persoalan tersendiri. Tidak semata-mata karena mereka dicurigai akan mengubah konstitusi dan menjadikan Mesir, misalnya, negara agama.

Juga bukan hanya karena kalangan agamais tak ubahnya penumpang gelap dalam gerakan revolusi yang dimotori kalangan pemuda kelas menengah yang kebarat-baratan. Lebih dari itu: kelompok agamais membawa ideologi eksklusif yang bercorak sektarianistik hingga berlangsung pelbagai macam konflik sektarian seperti yang kerap terjadi di Mesir mutakhir.

Seiring dengan konflik sektarian yang terus berlangsung, disintegrasi bangsa acap tak terelakkan. Dalam konteks seperti ini, bukan kebaikan yang didapatkan dari revolusi Arab itu, melainkan keburukan yang tak kalah parah dibanding semua keburukan rezim otoriter yang dilengserkan berdarah-darah.

Tak Banyak Berubah

Pertanyaannya, seperti apa revolusi dunia Arab ke depan? Pada hemat saya, tak banyak perubah- an. Setidaknya sepanjang tahun 2012 ini. Tak tertutup kemungkinan revolusi dunia Arab kian berkembang dan menyebar ke negara Arab yang lain karena hampir semua negara Arab mengidap penyakit revolusi yang sama: kemiskinan dan kediktatoran yang memberangus kebebasan.

Yang terjadi di dunia Arab dalam setahun terakhir masuk dalam kategori ”revolusi oleh kemiskinan”. Itu sebabnya revolusi yang terjadi hanya melanda negara-negara miskin, seperti Tunisia, Mesir, Yaman, dan Suriah. ”Revolusi oleh kediktatoran” sejauh ini belum terjadi.

Revolusi kemiskinan terjadi lebih awal dibandingkan dengan revolusi kediktatoran karena kelaparan lebih kuat daripada kediktatoran dalam mendorong seseorang melakukan hal-hal ”yang tak mungkin” menjadi mungkin. Jika revolusi kemiskinan telah menerjang negara-negara Arab miskin, revolusi kediktatoran kemungkinan besar akan menerjang negara Arab kaya yang tak memberi kebebasan kepada rakyatnya seperti di kawasan Teluk dan sekitarnya. ●

Musim Semi Arab dan Demokrasi Kita

Musim Semi Arab dan Demokrasi Kita

Kiki Syahnakri,  KETUA BIDANG PENGKAJIAN PERSATUAN PURNAWIRAWAN

TNI ANGKATAN DARAT

Sumber : KOMPAS, 12 Januari 2012

Belakangan ini media nasional diramaikan oleh pembahasan tentang pergolakan yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara yang dikenal dengan ”musim semi Arab” dan diberi label sebagai gerakan demokratisasi.

Namun, apakah itu murni dalam rangka demokratisasi? Akankah membawa perbaikan bagi dunia Arab?

Tampaknya jauh panggang dari api. Hingga kini, pergolakan belum usai kendati rezim lama telah dijatuhkan. Bahkan, revolusi di Mesir dan Libya telah bergeser jadi konflik horizontal yang juga menelan korban tak sedikit.

Keterlibatan Nato di Libya yang kaya minyak tak bisa diterjemahkan bahwa mereka mengusung nilai demokrasi. Indikasi kepentingan di belakang aksi militer tersebut amat transparan. Bahkan, kemungkinan pergolakan tersebut ditunggangi atau dirancang dari luar pun tidak bisa kita nafikan. Ironisnya, Nato tak kunjung masuk ke Suriah kendati pergolakan di negeri ini telah menelan korban ribuan jiwa. Mengapa? Karena di sana tidak ada minyak seperti di Libya.

Nilai Demokrasi

Renaisans di Perancis yang menghidupkan kembali gagasan demokrasi Yunani kuno membawa nilai selengkapnya: kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Ketiga nilai inilah yang seharusnya diusung dan menuntun proses demokrasi sehingga menghasilkan kesepakatan dan keputusan bersama untuk menuju tujuan bersama. Namun, kenyataannya negara-negara Barat yang mengadopsi renaisans tak pernah mengimplementasikan ketiga nilai dasar demokrasi tersebut.

Dalam praktik, kapitalisme kolonialismelah yang mengedepan. Demokrasi hanya dijadikan bungkus bagi penyaluran syahwat kolonialisme. Kesetaraan dan persaudaraan hanya semboyan. Rasialisme yang bertentangan mutlak dengan nilai kesetaraan hingga kini masih hidup dalam masyarakat mereka. Nilai persaudaraan tidak punya ruang dalam dunia kapitalisme. Eksploitasi antarbangsa merupakan watak sejati kolonialisme.

Rakyat Timur Tengah dan Afrika Utara bergolak untuk melawan otoritarianisme dan oligarki. Sesungguhnya tidak berbeda dengan gerakan pendudukan Wall Street di Amerika Serikat yang juga bertujuan melawan oligarki yang diaktori kaum kapitalis. Kedua pergerakan tersebut jadi bukti bahwa otoritarianisme ataupun kapitalisme, berikut individualisme-liberalisme sebagai induknya, pada hakikatnya bertentangan dengan demokrasi.

Demokrasi Pancasila

Sama halnya dengan ide demokrasi pada era Yunani kuno yang berkembang di negara-negara kota, demokrasi Pancasila pun digali para bapak bangsa dari kultur masyarakat pedesaan yang telah hidup berabad-abad. Sistem demokrasi Pancasila berjiwa kekeluargaan, menggunakan mekanisme perwakilan dengan memegang prinsip keterwakilan (bukan keterpilihan).

Musyawarah mufakat, yang belakangan muncul dan berkembang di Barat dengan sebutan consociational democracy, merupakan cara dalam pengambilan keputusan. Namun, sistem demokrasi cemerlang itu belum pernah diimplementasikan secara konsekuen.

Kedua presiden yang berkuasa paling lama, Bung Karno dan Pak Harto, mulanya teguh dan serius mengusung semangat demokrasi Pancasila. Namun, kemudian keduanya justru memperlihatkan inkonsistensi, bahkan penyelewengan terhadap spirit dan nilai dasar demokrasi Pancasila.

Era reformasi yang visinya antara lain demokratisasi ternyata malah melanggar prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Sebab, praktik demokrasi liberal yang mengutamakan keterpilihan kenyataannya telah menipiskan aspek keterwakilan sehingga ”membunuh” nilai egaliter dan kekeluargaan. Sebagai contoh empiris, seharusnya suku Dani, Amungme, Dayak, Anak Dalam, dan berbagai kelompok minoritas lain terwakili secara proporsional dengan cara ”ditunjuk”, bukan dipilih, agar kepentingan mereka dapat diperjuangkan di parlemen. Sesungguhnya keterwakilan juga perekat bagi masyarakat/bangsa yang serba majemuk seperti Indonesia.

Liberalisme justru berkembang luas dalam berbagai kehidupan bangsa sehingga menyuburkan kapitalisme. Amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali (1999-2002) telah mengubah platform kenegaraan kita secara total dan mendasar sehingga menjadi amat liberal dan tentu tak lagi sesuai dengan jiwa Pancasila.

Kita patut berkaca pada apa yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara ataupun di Wall Street, AS, yang berpotensi berkembang ke Eropa, Australia, dan Asia. Otoritarianisme dan individualisme-liberalisme-kapitalisme sama-sama berbahaya karena ternyata keduanya menyimpan bom waktu.

Oleh karena itu, kini saatnya bangsa Indonesia bergegas, kembali membenahi sistem demokrasi kita yang sudah tercemar. Sebelum terlambat, kita harus segera mengkaji ulang UUD 1945 hasil amandemen, yang berarti menyelaraskan kembali batang tubuh dengan jiwa pembukaannya, mengembalikannya kepada roh Pancasila, bukan kembali kepada UUD 1945 asli. ●

Demokrasi, Keniscayaan Sejarah

Demokrasi, Keniscayaan Sejarah

Budiarto Danujaya, PENGAJAR FILSAFAT POLITIK DEPARTEMEN FILSAFAT FIB UI

Sumber : KOMPAS, 30 Desember 2011

Kesetaraan dan kebebasan tampaknya lebih gegas berlabuh sebagai keniscayaan sejarah ketimbang keadilan dan kesejahteraan bersama. Inilah ”moral” cerita Arab Spring, pergolakan demokratisasi di 17 negara Afrika Utara dan Timur Tengah yang telah menelan lebih dari 30.000 jiwa.

Pergolakan ini telah menumbangkan tiga kepala negara, mencopot lima perdana menteri, dan mengurungkan pencalonan kembali beberapa kepala negara/ perdana menteri. Belum terbilang sejumlah konsesi politik, mulai pelepasan tahanan politik, pencabutan undang-undang darurat, sampai ke pengakuan hak-hak sipil.

Musim semi Arab boleh jadi merupakan fenomena politik paling signifikan di bumi dalam dua dasawarsa terakhir setelah keterkepingan Uni Soviet dan ”balkanisasi” Eropa Timur awal 1990-an.

Setelah berabad sunyi dalam cengkeraman tirani politik totalitarian ataupun hegemoni sosiokultural, masyarakat negeri-negeri Arab mendadak tergolak gelombang demokratisasi. Gelombang demokrasi ketiga ini—pertama, Revolusi Perancis dan ikutannya; kedua, kemerdekaan negara-negara Asia-Afrika dari kolonialisasi—mewujud lewat politik ”keras” maupun politik ”lunak”.

Di satu sisi, ada penumbangan rezim penguasa baik lewat revolusi seperti di Tunisia dan Mesir maupun perang sipil di Libya. Di sisi lain, aksi artikulatoris kolektif menggerogoti politik yang melembagakan subordinasi, dominasi, dan operasi, baik lewat demonstrasi maupun pembangkangan sipil. Salah satu perwujudannya: penguasa Arab Saudi mengakui hak konstitusional perempuan ikut pemilu.

Perkembangan ini sungguh tak terbayangkan sebelumnya. Pada abad demokrasi ini, di kawasan itu masih ada pemegang monopoli membuat hukum; undang-undang darurat militer yang sudah berusia 19 tahun; bahkan pemerintahan phalosentris yang menempatkan perempuan warganya tanpa hak-hak politik laiknya budak abad lampau.

Bukan Takdir

Seperti diungkap Amartya Sen dalam The Idea of Justice (2009), masih banyak pihak yang berilusi bahwa tidak demokratis sudah menjadi takdir negeri-negeri Arab. Bahkan, seolah-olah demokrasi tidak kompatibel dengan budaya Islam.

Ironisnya, pendapat semacam itu datang dari yang mencerca maupun membela. Di Indonesia kita sempat menyimak perdebatan serupa di jejaring sosial, terutama setelah Abu Bakar Baasyir mengatakan bahwa demokrasi tidak cocok dengan Allahkrasi sebagai konsep pemerintahan Islam (Al Jazeera, 8/9/2006).

Maka kebangkitan dunia Arab membuktikan kepada kita, pandangan-pandangan semacam itu jauh panggang dari api. Benih nilai-nilai demokrasi, yakni menghargai kesetaraan dan kebebasan, ada dalam kebudayaan mana pun (Graeber, 2004). Boleh jadi, ini perwujudan kerinduan manusia untuk dihargai sebagai sesosok unikum dengan kekhasan pribadi dan kepentingannya sehingga berkehendak mengartikulasikan keunikan ke dalam imajineri bersama komunitasnya. Demokrasi institusional ini memang fenomena baru namun berlaku universal.

Seperti diutarakan Sen, dalam selisih artikulatif ini yang kita butuhkan adalah pemahaman lebih menyeluruh mengenai watak dasar dan dinamika politik identitas. Maksudnya manusia diajak mengenali afiliasi berganda yang dimilikinya: terhadap agama,

prioritas sekular, sampai kepentingan politis dalam mengeksploitasi perbedaan religius.

Gamblangnya, identitas kewargaan seseorang dalam komunitas bersifat multitudo. Dia dapat sekaligus menjadi warga dari berbagai komunitas: negeri, agama, parpol, etnis, kerabat, tempat kerja, profesi, sampai hobi: dengan derajat loyalitas yang berbeda-beda. Keragaman identitas kewargaan itu menerbitkan paradoks artikulatif, tetapi tidak saling menegasikan.

Jadi, kewargaan sekadar ”sebentuk prinsip pengartikulasian yang memengaruhi posisi-posisi subyek berbeda dari agen sosial, sementara membolehkan keragaman atas kepatuhan khusus dan bagi penghormatan atas kemerdekaan individual” (Mouffe: 1993). Dengan begitu, kewargaan sebagai rakyat dalam komunitas anak negeri, misalnya, pada dasarnya mempunyai fungsi mediasi, baik bagi keragaman masing-masing posisi subyek yang berbeda dari agen sosial maupun bagi keterjalinan antarindividu dengan komunitas-komunitas kecil lingkupnya.

Legitimasi Politik

Musim semi Arab semakin mengukuhkan ketakterbendungan demokrasi sebagai label legitimasi tata kelola pemerintahan dan sistem politik lebih menyeluruh yang hendak dianggap absah oleh komunitas politik global.

Sebuah penelitian memperlihatkan, dalam satu abad terakhir, jumlah negara yang memadai disebut demokratis melonjak 10 kali lipat menjadi 100 negara (Inoguchi dkk, 1998) Menilik penelitian ini berlangsung 1996, dapat diduga bahwa dewasa ini semakin sedikit negara yang masih bertahan dengan sistem totaliter.

Memang, sebagian besar klaim ini masih dalam batasan formal-prosedural. Setidaknya dalam konteks terbatas, demokrasi telah menjadi semacam jargon keberadaban sistem dan perilaku politik; semacam prasyarat untuk legitimasi dalam pergaulan global.

Barangkali yang menggelitik tinggallah mengapa nilai-nilai demokrasi tiba lebih dahulu sebagai keniscayaan sejarah mendahului keadilan dan kesejahteraan bersama yang diusung kebanyakan narasi besar termasuk sosialisme dan agama?

Barangkali, seperti ditandaskan Sen, ”Keadilan tunadebat boleh jadi sebuah gagasan terpasung”. Kiranya, seturut konteks itulah peraih Nobel Ekonomi 1998 ini dalam berbagai bukunya selalu menekankan kembali ”pembangunan sebagai kebebasan”. Demokrasi, dengan kebebasan dan kesetaraannya mendatangkan kapabilitas untuk senantiasa menyempurnakan bahkan merekonstruksi prosedur dan proses pemerintahan dan politik.

Jadi, selain nilai-nilai intrinsiknya demokrasi mempunyai kapasitas informatif, deliberatif, protektif, formatif, dan rekonstruktif; termasuk bagi artikulasi maupun praksis keadilan dan kesejahteraan.

Kalau keterkepingan Uni Soviet dan ”balkanisasi” negara-negara satelitnya mengajarkan kepada kita bahwa keadilan dan kesejahteraan bersama tak perlu dipertentangkan dengan kesetaraan dan kebebasan; musim semi Arab barangkali mengajarkan kepada kita bahwa ”keselamatan” bersama di akhirat juga tak perlu dipertentangkan dengan kesetaraan dan kebebasan di dunia. ●

Dari Tunisia ke Mesir

LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 INTERNASIONAL

Dari Tunisia ke Mesir

Sumber : KOMPAS, 19 Desember 2011

Siang itu, 23 Januari 2011, Kompas menginjakkan kaki di Bandar Udara Internasional Carthage di Tunisia.

Sebuah negeri Arab yang kira-kira baru sepekan sebelumnya gerakan aksi unjuk rasa rakyatnya berhasil menumbangkan salah satu rezim diktator di dunia Arab, yaitu Presiden Zine al-Abidine Ben Ali. Tunisia, negara Arab kecil di Afrika Utara dengan penduduk hanya sekitar 10 juta jiwa, di luar dugaan menggores sejarah besar. Dari sanalah mata rantai aksi unjuk rasa rakyat Arab, yang kemudian dikenal dengan sebutan ”musim semi Arab”, terangkai dan segera ibarat sambung-menyambung dari Tunisia ke Mesir, lalu Libya, Yaman, dan Suriah.

Satu per satu pemimpin Arab yang memiliki nama besar bertumbangan: Presiden Tunisia Ben Ali, Presiden Mesir Hosni Mubarak, pemimpin Libya, Moammar Khadafy, dan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh. Presiden Suriah Bashar al-Assad hanya menunggu waktu. Sebagian negara Arab monarki, seperti Maroko dan Bahrain, juga tak luput dari terjangan angin musim semi Arab itu. Raja Maroko Mohammed VI terpaksa melakukan amandemen konstitusi yang memberi kekuasaan lebih besar ke pemerintah sipil.

Musim semi Arab itu tak hanya mengubah kepemimpinan di sejumlah negara Arab saat ini, tetapi juga menggeser pola hubungan dan persepsi Barat terhadap dunia Arab. Dunia Barat, yang semula penuh prasangka terhadap kekuatan politik islamis, kini mulai bersedia berkomunikasi dengan berbagai kekuatan politik islamis di dunia Arab. Barat menyambut baik pula hasil pemilu pascarevolusi di Tunisia, Maroko, dan Mesir yang dimenangi kubu islamis.

Kajian bersama Kementerian Luar Negeri AS, Komisi Hubungan Luar Negeri Kongres, dan Dewan Keamanan Nasional AS pada Juli lalu menegaskan, kemaslahatan AS adalah membuka dialog dengan kubu islamis di dunia Arab, khususnya Ikhwanul Muslimin di Mesir, seiring dengan gelombang revolusi saat ini.

Penasihat presiden AS urusan teroris, Bruce Riedel, kepada harian terbesar Mesir, Al Ahram, juga menegaskan, tak mungkin AS kini mengabaikan Ikhwanul. Berbagai kajian Barat menyimpulkan, musim semi Arab yang berhasil menumbangkan sejumlah rezim nasionalis diktator tak lebih dari semacam peralihan kekuasaan di dunia Arab dari kubu nasionalis sekuler yang berbaju militer ke gerakan Islam politik. Musim semi Arab yang menggegerkan dunia itu dipicu sebuah peristiwa kecil yang sangat bernuansa lokal, yaitu kasus pedagang asongan Mohamed Bouazizi yang bunuh diri dengan membakar diri, 17 Desember 2010, di Provinsi Sidi Bouzid (265 km arah selatan kota Tunis).

Bouazizi nekat bunuh diri ketika polisi menyita dagangannya berupa buah-buahan dan sayur-sayuran yang menjadi satu-satunya gantungan hidupnya. Kasus itu tampak sederhana di permukaan, tetapi hakikatnya mengusung pesan permasalahan inti dunia Arab, yaitu sebuah fenomena penindasan rakyat kecil oleh rezim tirani. Kasus itu pun langsung menggerakkan hati nurani rakyat untuk segera bangkit melawan rezim, tidak hanya di seantero Tunisia, tetapi cepat menjalar ke negara-negara Arab lain.

Rakyat Tunisia ternyata berhasil merontokkan rezim Ben Ali dalam tempo kurang dari sebulan atau persisnya 28 hari dari peristiwa bunuh diri itu. Jalan Habib Bourguiba di jantung kota Tunis segera pula menjadi saksi rakyat Tunisia bebas berteriak, mengeluarkan pendapat, dan bahkan mencaci maki pemerintah. Rakyat Tunisia seperti keluar dari penjara.

Menginspirasi Mesir

Belum lagi rakyat Tunisia selesai menikmati euforia kebebasan yang baru mereka peroleh, rakyat Mesir segera seperti terinspirasi rakyat Tunisia. Mereka langsung bangkit pula melawan rezim otoriter Mubarak yang dimulai 25 Januari 2011. Gerakan itu kemudian dikenal dengan revolusi 25 Januari. Ketika tiba di Kairo dari Tunisia, 28 Januari 2011, Kompas langsung melihat pemandangan sangat mengejutkan di Alun-alun Tahrir di jantung kota Kairo. Alun-alun ini berubah jadi mimbar bebas bagi rakyat Mesir, tak ubahnya Jalan Habib Bourguiba di Tunis.

Asumsi yang segera terpetik dalam benak, rezim Mubarak secara de facto sudah jatuh dan kejatuhannya secara resmi tinggal menunggu waktu. Para pemuda Mesir saat itu sudah menguasai kota Kairo, khususnya Alun-alun Tahrir. Mubarak pun mulai merasa terjepit dan kehilangan kendali. Ia lalu meminta bantuan militer mengembalikan keamanan. Namun, militer secara mengejutkan akhirnya juga memihak rakyat melalui pernyataan-pernyataan pers yang menyatakan memahami tuntutan rakyat saat itu.

Rezim Mubarak tampak makin lunglai karena telah kehilangan sandaran utamanya, yaitu militer. Akhirnya Wakil Presiden Mesir Omar Sulaiman pada 11 Februari 2011 mengumumkan, Mubarak menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Agung Militer. Perjuangan para pemuda Mesir pun berhasil menumbangkan rezim Mubarak dalam kurun waktu hanya 18 hari.

Hanya berselang beberapa hari dari kejatuhan Mubarak, aksi gerakan menumbangkan pemimpin Libya, Moammar Khadafy, segera dimulai pula. Gerakan anti-Khadafy bermula dari kota Benghazi, Libya timur, 15 Februari 2011. Berselang dua hari setelah itu, 17 Februari 2011, kota Benghazi jatuh ke tangan kaum pemuda revolusioner Libya secara penuh. Ini kemudian disebut revolusi 17 Februari.

Jatuhnya Benghazi ibarat kekuatan magnet yang segera memengaruhi kota-kota lain di Libya. Satu per satu kota jatuh ke tangan kaum pemuda revolusioner, seperti Tobruk, Derna, Ajdabiya, dan Bayda di Libya timur. Menyusul kemudian kota-kota di Libya barat seperti Misrata, Zawiya, dan kawasan gunung Nafusa yang dihuni mayoritas etnis Berber.

Revolusi Libya kemudian segera beralih dari gerakan damai ke konflik bersenjata antara kaum revolusioner dan loyalis Khadafy. Ini mendorong campur tangan NATO lewat resolusi Dewan Keamanan PBB No 1973 yang turun 17 Maret 2011. Resolusi ini menegaskan diterapkannya zona larangan terbang di atas teritorial udara Libya untuk misi perlindungan warga sipil. Campur tangan ini lambat laun mengubah perimbangan kekuatan militer di Libya. Loyalis Khadafy yang semula di atas angin secara militer mulai terdesak dan akhirnya kota Tripoli jatuh ke tangan pasukan oposisi, akhir Agustus. 

Puncak keberhasilan revolusi Libya adalah tatkala mereka berhasil menangkap Khadafy di Sirte, akhir Oktober lalu, dan lalu membunuhnya.

Yaman dan Suriah

Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh akhirnya juga bersedia menandatangani proposal damai GCC (negara-negara Arab Teluk) di Riyadh, Arab Saudi, akhir November, setelah mendapat tekanan gelombang rakyatnya dan masyarakat internasional. Proposal damai itu menegaskan, Abdullah Saleh harus menyerahkan kekuasaan kepada wakil presiden.

Adapun gelombang revolusi Suriah untuk menumbangkan rezim Bashar al-Assad dimulai dari Masjid Umawi, pusat kota Damaskus, 15 Maret 2011. Saat itu, ratusan pengunjuk rasa keluar dari masjid bersejarah ini dengan berteriak-teriak menuntut kebebasan. Pada jejaring sosial Facebook milik aktivis Suriah yang beredar tertulis status ”revolusi Suriah melawan rezim Bashar Assad tahun 2011”. Para aktivis mengklaim memiliki 40.000 anggota dalam jejaring sosial itu. Gerakan anti-Assad juga cepat menjalar ke kota lain, seperti Daraa, Hama, Homs, Latikia, Aleppo, dan wilayah pedesaan di Suriah. Revolusi Suriah hingga kini terus berlanjut dan bahkan semakin berdarah. ●  (Musthafa Abd Rahman)