Siap Menang dan Siap Kalah

Siap Menang dan Siap Kalah Yusa Djuyandi  ;   Dosen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

                                              MEDIA INDONESIA, 19 April 2017

http://www.mediaindonesia.com/news/read/101285/siap-menang-dan-siap-kalah/2017-04-19

                                                                                                                                                           

PELAKSANAAN putaran kedua pilkada DKI Jakarta hari ini dilaksanakan. Hasil dari pemilihan pada putaran kedua ini menentukan siapa sosok yang akan terpilih menjadi pemimpin di Provinsi DKI Jakarta selama periode 2017-2022. Atmosfer persaingan politik pada perhelatan pilkada DKI Jakarta kali ini memang dapat dikatakan panas. Penyebabnya ialah persaingan dalam memenangkan pasangan calon (paslon) tidak hanya terkait dengan adu gagasan atau program. Di akar rumput, isu-isu nonkonseptual berkembang dan mengalir sangat deras, seperti halnya isu agama, etnik, dan penghentian program bagi masyarakat yang memilih calon tertentu. Apa yang akan terjadi jika melihat adanya masalah itu? Jawabannya ialah pilihan masyarakat akan ditentukan adanya unsur fear factor. Masyarakat takut memilih calon tertentu karena akan bersinggungan dengan kelompok masyarakat agama yang akan mempermasalahkan pengurusan pelayanan terkait dengan urusan keagamaan. Di sisi lain masyarakat juga takut memilih karena tidak akan lagi menikmati fasilitas yang selama ini mereka dapatkan. Berlangsungnya kondisi itu jelas memberikan ancaman terhadap proses demokrasi yang sudah terbangun sebab masyarakat tidak lagi dapat memilih kandidat sesuai dengan hati nurani mereka. Panasnya persaingan politik pada pilkada DKI Jakarta juga banyak diketahui masyarakat luas, tidak hanya nasional, bahkan internasional. Persoalan ini yang diharapkan tidak berlanjut pascapilkada. Kemenangan Siapa pun yang bersaing dalam sebuah kompetisi politik pasti menginginkan kemenangan. Itu bukan hanya berlaku bagi paslon kepala daerah dan tim suksesnya, melainkan juga bagi para pendukung. Bagi para sukarelawan, sebagian besar dari mereka bergerak atas dasar hati nurani dan keyakinan calon yang mereka usung memberikan perubahan dan kebaikan bagi masyarakat. Dalam sebuah kontestasi politik, dukungan kelompok atau sukarelawan memberikan dampak sangat penting bagi paslon kepala daerah. Mereka tidak hanya menjadi penyemangat layaknya suporter sepak bola, tetapi juga dapat menjadi penentu kemenangan. Gerakan mereka yang bersifat sukarela dan didasarkan keyakinan terhadap calon yang di usung, mendorong mereka bekerja layaknya bola salju, yang ketika di atas masih kecil kemudian meluncur ke bawah bentuknya semakin besar. Kemenangan bagi calon kepala daerah, tim sukses, dan kelompok sukarelawan perlu diraih dengan kerja keras dan usaha yang optimal. Akan tetapi, indikator itu tidak boleh dilepaskan dari strategi politik yang bijak, kemenangan harus diraih dengan cara yang baik. Hal yang perlu dicamkan ialah kemenangan yang diraih dalam persaingan politik ialah untuk kebaikan semua masyarakat, sebagaimana politik menurut Aristoteles ialah for the goodness of society. Melakukan cara-cara yang baik dalam memperoleh kemenangan dapat membuat pengorbanan politik menjadi sangat berharga sebab menang atau kalah, banyak pihak akan tetap memberikan apresiasi positif atas upaya bersama menjalankan prinsip fair play. Akan tetapi, sebaliknya sebuah kemenangan akan menjadi tidak bermakna jika dilakukan melalui cara-cara tidak baik, seperti black campaign atau fitnah politik, serta menyinggung soal agama pihak lain yang pada akhirnya menimbulkan konflik. Meski pada umumnya persaingan pilkada selalu panas hingga pada saat pemilihan, bukan berarti hal itu akan berhenti ketika sudah ada pemenang. Apabila panasnya persaingan politik hanya terkait dengan program kerja dan perolehan suara, persoalan itu dapat berhenti hingga pada saat keluar pemenang. Peran calon kepala daerah Upaya untuk mengantisipasi terjadinya potensi konflik antarmassa pendukung bukan hanya tugas aparat kepolisian. Peran utama dan terpenting ialah pada paslon kepala daerah yang bersaing pada pilkada DKI Jakarta. Para paslon kepala daerah harus memiliki kemampuan mengendalikan diri dan massa pendukung mereka untuk tidak melontarkan ucapan-ucapan yang menyulut emosi pihak lawan atau masyarakat. Calon kepala daerah juga diharapkan mengontrol dan meminta pendukung mereka meraih kemenangan dengan cara-cara yang baik. Calon kepala daerah memainkan peran sangat penting dalam setiap perhelatan pilkada, terutama dalam mendorong para pendukung mereka untuk selalu menjaga perilaku dalam kehidupan berpolitik. Sosok calon kepala daerah ialah anutan yang sikap dan ucapannya menjadi rujukan pengikutnya. Dalam kasus pilkada DKI Jakarta, apresiasi perlu diberikan kepada paslon yang mampu mengontrol masyarakat pendukungnya meredakan isu-isu agama atau etnik. Apabila paslon tidak bisa memberikan arah dan contoh yang baik, bukan tidak mungkin hal itu akan diikuti para pendukungnya, bahkan hingga pada saat pascapilkada. Dalam contoh kasus pilkada di beberapa daerah dapat ditemukan konflik pilkada yang masih berlanjut meski pemenang telah ditetapkan. Apa yang dikhawatirkan ialah kehidupan masyarakat pascapilkada akan terganggu. Tidak hanya itu, munculnya konflik pascapilkada juga meruntuhkan proses kedewasaan berpolitik yang sudah dibangun dengan susah payah. Penting pula bagi paslon yang ikut serta dalam kontestasi pilkada untuk ingat janji mereka sebelum mencalonkan diri. Janji itu ialah siap menerima hasilnya, baik menang maupun kalah. Siapa pun akan merasa kecewa jika menerima kekalahan, tetapi jati diri seorang pemenang dan petarung profesional ialah dewasa menerima kekalahan. Apa yang telah diikrarkan para paslon juga seharusnya tidak sekadar wacana. Harus dibuktikan melalui sikap dan tindakan. Tindakan paslon itulah yang akan dilihat pendukung maupun relawan mereka. ●

Polemik Pencalonan Jokowi   Yusa Djuyandi  ;   Dosen Politik Unpad dan Binus University

HALUAN, 19 April 2014

Artikel ini telah dimuat di OKEZONENEWS 14 April 2014

http://budisansblog.blogspot.com/2014/04/polemik-pencalonan-jokowi.html

                                                                                                                       

                                                                                         

                                                             

Siapa yang tidak mengenal sosok Joko Widodo (Jokowi), pemimpin yang dikenal merakyat selama menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Pamor Jokowi memang saat ini tengah naik daun. Bahkan ketenarannya sampai mengalahkan Wakil Presiden Boediono tatkala keduanya mengunjungi sebuah sekolah di Jakarta. Dalam berbagai survei calon presiden (Capres) nama Jokowi juga selalu berada di atas nama-nama lainnya, meskipun saat itu dirinya belum dicalonkan sebagai Capres oleh partainya. Naiknya nama Jokowi dalam survei ternyata ber­dampak pada pendirian sebagian pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebab sebelumnya mayoritas pengurus PDI-P masih ingin mencalonkan Megawati sebagai Capres. Pencalonan Jokowi oleh PDI-P memang terkesan tiba-tiba namun penuh dengan pertimbangan, sebab Megawati telah beberapa kali memanggil Gu­bernur DKI Jakarta tersebut ke kediamannya. Sebagai Ketua Umum PDI-P sepertinya Megawati juga merasakan bahwa partainya membutuhkan sosok baru, yang mana sosok itu juga diharapkan dapat membawa pengaruh terhadap partai. Secara politik pencalonan Jokowi sebagai capres tidak hanya akan meramaikan persaingan memperebutkan kursi RI 1, namun juga akan meramaikan persaingan dalam memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sosok Jokowi mungkin dapat membawa citra positif bagi PDI Perjuangan, sebab masyarakat Indonesia umumnya masih melihat ketokohan seseorang, termasuk dalam memilih partai. Ketokohan sampai dengan saat ini memang masih menjadi sesuatu yang dapat diper­hitungkan, contohnya dalam Pemilu 2004 dan 2009 sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi ikon dari Partai Demokrat dan dengannya Partai Demokrat berhasil memperoleh suara yang signifikan di DPR. Respons Dicalonkannya Jokowi sebagai Capres dari PDI-P belakangan memunculkan sikap pro dan kontra yang semakin meluas. Bagi sebagian masyarakat yang pro menganggap Indonesia butuh pemimpin seperti Jokowi yang dianggap merakyat, sedang yang kontra menganggap Jokowi harus menyelesaikan tugas dan janjinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebagai seseorang yang belum satu periode dan belum genap dua tahun memimpin Jakarta, pencalonan Jokowi sebagai Capres memang dapat dirasakan kurang etis. Kritik untuk Jokowi lebih diarahkan pada janjinya yang akan memimpin dan mengurus Jakarta sampai masa jabatannya selesai. Jokowi dalam beberapa kesempatan bahkan seolah-olah enggan dicalonkan menjadi Capres. Terkait dengan etika politik, seorang pemimpin dapat dinilai tidak beretika manakala dirinya tidak amanah dalam menjalankan tugas dan lebih memilih untuk mementingkan kepentingan partai daripada rakyat. Sebuah kepercayaan terhadap pemimpin politik datang dari adanya komitmen pemimpin tersebut terhadap janji-janjinya. Apabila Jokowi ingin menjadi seorang pemimpin yang mendapat kepercayaan rakyat maka dirinya harus mengedepankan dan menepati janjinya kepada rakyat. Respons atau kritikan terhadap pencalonan Jokowi tidak hanya mendapat tanggapan dari sebagian masyarakat, tetapi juga beberapa partai termasuk Gerindra. Bagi partai Gerindra, pencalonan Jokowi oleh PDI-P dianggap melanggar perjanjian Batu Tulis yang pernah disepakati antara Prabowo dan Megawati. Beberapa fakta perjanjian Batu Tulis belakangan banyak dimunculkan oleh beberapa petinggi Partai Gerindra, yang isinya pada 2014 PDI Perjuangan dan Megawati akan mendukung Prabowo sebagai Capres. Perjanjian ini dilatarbelakangi oleh adanya koalisi PDI-P dan Gerindra pada Pemilihan Presiden tahun 2009. Sikap PDI-P yang berusaha untuk menghindar dan tidak memperhatikan respon Gerindra semakin merenggangkan hubungan kedua partai, dari yang sebelumnya sangat erat. Bagi penulis hal lain yang perlu di respons dari pencalonan Jokowi adalah adanya penggunaan kalimat bahwa Jokowi menerima mandat dari ketua umum PDI-P. Kalimat itu menunjukan bahwa Jokowi adalah kepanjangan tangan dari par­tainya dan bukan rakyatnya, hal ini tentu perlu dikritisi dan diperhatikan sebab Jokowi merupakan pejabat publik yang tidak lagi boleh dikendalikan partainya. Track Record Sosok Jokowi memang tengah naik dan mendapat banyak sorotan, tetapi hal tersebut dapat dengan mudah hilang manakala rakyat menilai dirinya tidak amanah. Kinerja Jokowi sebagai gubernur juga sebenarnya belum tergolong istimewa sebab belum ada prestasi nyata yang ditunjukkan oleh Jokowi kepada warga Jakarta. Berbagai permasalahan yang ada di Jakarta juga belum sepenuhnya terselesaikan, seperti banjir dan kemacetan yang hingga saat ini belum jelas arah penanganannya. Berkaca kepada kondisi tersebut, pencapresan Jokowi di tahun ini sepertinya hanya mengambil kesempatan dan momentum politik yang ada. Apabila Jokowi memang direncanakan untuk maju dalam persaingan calon presiden maka akan lebih baik jika itu dilakukan pada tahun 2019, manakala dirinya telah selesai satu periode menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Untuk menjadi pemimpin nasional yang kuat, berkarakter dan bertanggung jawab maka Jokowi harus di uji terlebih dahulu. Apabila Jokowi berhasil memimpin Jakarta selama satu periode dan memecahkan segala persoalan yang ada maka dirinya dapat dinyatakan sudah sangat layak memimpin Indonesia. Peluang Jokowi untuk menjadi pemimpin nasional akan jauh lebih besar apabila diri dan partainya sedikit menahan hasrat politik yang ada. PDI-P juga perlu menyadari bahwa pencalonan Jokowi sebagai Capres juga adalah pertaruhan politik yang akan menentukan suara PDI-P pada pemilu periode berikutnya. Perlu dipahami bahwa Jokowi belum sepenuhnya memiliki track record positif, karena itu perlu sebuah pertimbangan yang matang untuk menjadikan dirinya sebagai Capres di tahun ini. Disisi lain sebagai seorang pemimpin, Jokowi selayaknya memperhatikan aspirasi masyarakatnya yang menghendaki agar persoalan Jakarta diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Jabatan yang melekat pada dirinya sebagai seorang gubernur merupakan amanah, apabila sebagai gubernur saja Jokowi tidak menjalankan amanah itu dengan baik maka bagaimana kelak jika telah terpilih menjadi presiden. ●

Polemik Pencalonan Jokowi Yusa Djuyandi  ;   Kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Dosen Politik Unpad dan Binus University

OKEZONENEWS, 14 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Siapa yang tidak mengenal sosok Joko Widodo (Jokowi), pemimpin yang dikenal merakyat selama menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Pamor Jokowi memang saat ini tengah naik daun, bahkan ketenarannya sampai mengalahkan Wakil Presiden Boediono tatkala keduanya mengunjungi sebuah sekolah di Jakarta. Dalam berbagai survei calon presiden (Capres) nama Jokowi juga selalu berada di atas nama-nama lainnya, meskipun saat itu dirinya belum dicalonkan sebagai Capres oleh partainya. Naiknya nama Jokowi dalam survei ternyata berdampak pada pendirian sebagian pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebab sebelumnya mayoritas pengurus PDI-P masih ingin mencalonkan Megawati sebagai Capres. Pencalonan Jokowi oleh PDI-P memang terkesan tiba-tiba namun penuh dengan pertimbangan, sebab Megawati telah beberapa kali memanggil Gubernur DKI Jakarta tersebut ke kediamannya. Sebagai ketua umum PDI-P sepertinya Megawati juga merasakan bahwa partainya membutuhkan sosok baru, yang mana sosok itu juga diharapkan dapat membawa pengaruh terhadap partai. Secara politik pencalonan Jokowi sebagai capres tidak hanya akan meramaikan persaingan memperebutkan kursi RI 1, namun juga akan meramaikan persaingan dalam memperebutkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sosok Jokowi mungkin dapat membawa citra positif bagi PDI Perjuangan, sebab masyarakat Indonesia umumnya masih melihat ketokohan seseorang, termasuk dalam memilih partai. Ketokohan sampai dengan saat ini memang masih menjadi sesuatu yang dapat diperhitungkan, contohnya dalam Pemilu 2004 dan 2009 sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi ikon dari Partai Demokrat dan dengannya Partai Demokrat berhasil memperoleh suara yang signifikan di DPR. Respons Dicalonkannya Jokowi sebagai Capres dari PDI-P belakangan memunculkan sikap pro dan kontra yang semakin meluas. Bagi sebagian masyarakat yang pro menganggap Indonesia butuh pemimpin seperti Jokowi yang dianggap merakyat, sedang yang kontra menganggap Jokowi harus menyelesaikan tugas dan janjinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebagai seseorang yang belum satu periode dan belum genap dua tahun memimpin Jakarta, pencalonan Jokowi sebagai Capres memang dapat dirasakan kurang etis. Kritik untuk Jokowi lebih diarahkan pada janjinya yang akan memimpin dan mengurus Jakarta sampai masa jabatannya selesai. Jokowi dalam beberapa kesempatan bahkan seolah-olah enggan dicalonkan menjadi Capres. Terkait dengan etika politik, seorang pemimpin dapat dinilai tidak beretika manakala dirinya tidak amanah dalam menjalankan tugas dan lebih memilih untuk mementingkan kepentingan partai daripada rakyat. Sebuah kepercayaan terhadap pemimpin politik datang dari adanya komitmen pemimpin tersebut terhadap janji-janjinya. Apabila Jokowi ingin menjadi seorang pemimpin yang mendapat kepercayaan rakyat maka dirinya harus mengedepankan dan menepati janjinya kepada rakyat. Respons atau kritikan terhadap pencalonan Jokowi tidak hanya mendapat tanggapan dari sebagian masyarakat, tetapi juga beberapa partai termasuk Gerindra. Bagi partai Gerindra, pencalonan Jokowi oleh PDI-P dianggap melanggar perjanjian Batu Tulis yang pernah disepakati antara Prabowo dan Megawati. Beberapa fakta perjanjian Batu Tulis belakangan banyak dimunculkan oleh beberapa petinggi Partai Gerindra, yang isinya pada 2014 PDI Perjuangan dan Megawati akan mendukung Prabowo sebagai Capres. Perjanjian ini dilatarbelakangi oleh adanya koalisi PDI-P dan Gerindra pada Pemilihan Presiden tahun 2009. Sikap PDI-P yang berusaha untuk menghindar dan tidak memperhatikan respon Gerindra semakin merenggangkan hubungan kedua partai, dari yang sebelumnya sangat erat. Bagi penulis hal lain yang perlu di respons dari pencalonan Jokowi adalah adanya penggunaan kalimat bahwa Jokowi menerima mandat dari ketua umum PDI-P. Kalimat itu menunjukan bahwa Jokowi adalah kepanjangan tangan dari partainya dan bukan rakyatnya, hal ini tentu perlu dikritisi dan diperhatikan sebab Jokowi merupakan pejabat publik yang tidak lagi boleh dikendalikan partainya. Track Record Sosok Jokowi memang tengah naik dan mendapat banyak sorotan, tetapi hal tersebut dapat dengan mudah hilang manakala rakyat menilai dirinya tidak amanah. Kinerja Jokowi sebagai gubernur juga sebenarnya belum tergolong istimewa sebab belum ada prestasi nyata yang ditunjukkan oleh Jokowi kepada warga Jakarta. Berbagai permasalahan yang ada di Jakarta juga belum sepenuhnya terselesaikan, seperti banjir dan kemacetan yang hingga saat ini belum jelas arah penanganannya. Berkaca kepada kondisi tersebut, pencapresan Jokowi di tahun ini sepertinya hanya mengambil kesempatan dan momentum politik yang ada. Apabila Jokowi memang direncanakan untuk maju dalam persaingan calon presiden maka akan lebih baik jika itu dilakukan pada tahun 2019, manakala dirinya telah selesai satu periode menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Untuk menjadi pemimpin nasional yang kuat, berkarakter dan bertanggung jawab maka Jokowi harus di uji terlebih dahulu. Apabila Jokowi berhasil memimpin Jakarta selama satu periode dan memecahkan segala persoalan yang ada maka dirinya dapat dinyatakan sudah sangat layak memimpin Indonesia. Peluang Jokowi untuk menjadi pemimpin nasional akan jauh lebih besar apabila diri dan partainya sedikit menahan hasrat politik yang ada. PDI-P juga perlu menyadari bahwa pencalonan Jokowi sebagai Capres juga adalah pertaruhan politik yang akan menentukan suara PDI-P pada pemilu periode berikutnya. Perlu dipahami bahwa Jokowi belum sepenuhnya memiliki track record positif, karena itu perlu sebuah pertimbangan yang matang untuk menjadikan dirinya sebagai Capres di tahun ini. Disisi lain sebagai seorang pemimpin, Jokowi selayaknya memperhatikan aspirasi masyarakatnya yang menghendaki agar persoalan Jakarta diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Jabatan yang melekat pada dirinya sebagai seorang gubernur merupakan amanah, apabila sebagai gubernur saja Jokowi tidak menjalankan amanah itu dengan baik maka bagaimana kelak jika telah terpilih menjadi presiden. ●

Konflik TNI-Polri Cermin Ego Angkatan

Konflik TNI-Polri Cermin Ego Angkatan Yusa Djuyandi  ;  Peneliti pada Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia Mahasiswa S-3 Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Kebanggaan

MEDIA INDONESIA, 09 Maret 2013

SEMENJAK pemisahan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 1999, yang merupakan bagian dari tuntutan reformasi di sektor keamanan, masyarakat berharap anggota Polri dan TNI akan menjadi profesional dan bertanggung jawab terhadap keutuhan bangsa dan negara. Akan tetapi pada kenyataannya, pascapemisahan tersebut, aparat kedua institusi lebih sering memunculkan ego angkatan masing-masing sehingga permasalahan yang seharusnya bisa diselesaikan lewat jalan perundingan dan hukum lebih sering diselesaikan lewat adu fisik atau kekuatan. Peristiwa perusakan dan pembakaran Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU) di Sumatra Selatan oleh sejumlah anggota TNI dari Batalyon Artileri Medan (Yon Armed) 15/76 Tarik Martapura merupakan peristiwa yang menggambarkan bagaimana permasalahan ego angkatan belum sepenuhnya dapat dihapuskan dari kedua institusi. Konflik yang lebih sering diselesaikan lewat adu kekuatan antarangkatan juga mencerminkan masih ada sebagian aparat yang lebih mengedepankan hukum rimba.  Kondisi itu tentunya memunculkan citra negatif masyarakat terhadap kedua angkatan yang seharusnya dapat memberikan contoh yang baik dalam upaya penegakan hukum. Rekan Jejak Konflik Bentrokan TNI–Polri yang terjadi untuk kesekian kalinya di Indonesia menunjukkan relasi TNI-Polri masih menyimpan sejumlah masalah. Konflik yang berujung bentrok antara aparat Polri dan TNI pada umumnya terjadi ketika salah satu anggota dari angkatan tertentu menyinggung anggota dari angkatan lainnya. Seperti halnya yang terjadi di OKU, ketika seorang anggota TNI kabarnya menjadi korban penembakan aparat kepolisian yang sedang melakukan operasi. Peristiwa itu kemudian menyulut emosi sebagian aparat TNI untuk melakukan penyerangan ke Mapolres OKU. Bom Waktu Bentrokan sebelumnya juga pernah terjadi di Maluku Tengah pada 2008. Peristiwa itu menewaskan masing-masing empat personel dari Polres Malteng dan TNI dari Yonif 731/Kabaresi. Peristiwa serupa juga pernah terjadi di Binjai pada 2007, yakni penyerangan anggota Satuan Elite Rider/900 terhadap sekelompok polisi di Stadion Sepak Bola Mayor Metra. Peristiwa-peristiwa bentrokan tersebut menunjukkan rekam jejak negatif hubungan di antara aparat kedua institusi di lapangan. Penulis pernah memprediksi sebelumnya bahwa pascakejadian di Maluku Tengah, bentrok serupa bukan mustahil akan kembali terjadi dalam beberapa kurun waktu ke depan, mengingat masih kuatnya ego tiap angkatan pascapemisahan kedua institusi. Rawannya konflik di antara kedua angkatan itu juga pernah diakui beberapa perwira menengah di jajaran TNI dan Polri. Ada bom waktu yang kapan saja bisa meledak dan potensi itu bisa terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Reformasi memang telah berhasil memisahkan Polri dan TNI. Akan tetapi, tujuan reformasi yang sesungguhnya untuk menciptakan profesionalitas di kedua angkatan belum bisa tercapai secara penuh, mengingat bukan musuh yang mereka lawan atau perangi, melainkan saudara sendiri. Fenomena konflik yang terjadi di Indonesia menunjukkan reformasi kedua lembaga itu ternyata belum berjalan sesuai dengan harapan. Di satu sisi, di dalam tubuh TNI masih ada yang berpandangan tentang senioritas dan junioritas bahwa mereka lebih senior daripada Polri sehingga sudah sepantasnya Polri harus patuh. Namun di sisi lain, Polri beranggapan mereka bukan lagi bagian dari militer. Mereka merasa nyaman dengan posisi saat ini langsung di bawah presiden dan mendapat sejumlah fasilitas yang jauh lebih baik daripada aparat TNI. Menghentikan Ego Di saat militer dan polisi negara-negara lain melangkah maju dan bersatu dalam menghadapi segala ancaman dan permasalahan yang mungkin mengancam negara, aparat militer dan kepolisian di Indonesia justru mengalami kemunduran dengan memelihara ego angkatan dan konflik. Ego angkatan dan konflik bukan merupakan suatu hal yang patut dipuji. Sudah bukan saatnya lagi pihak TNI ataupun Polri terus memelihara ego sektoral. Mereka harus membenahi diri guna meminimalisasi konflik yang terjadi. Untuk menghentikan pertikaian tersebut, diperlukan campur tangan pemerintah sebagai pihak yang memfasilitasi komunikasi di antara kedua pihak. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik yang berkepanjangan, diperlukan mekanisme pengaturan hubungan kedua lembaga `kakak-beradik' itu dalam suatu rumusan UU Keamanan Nasional. Untuk mengatasi hambatan terjadinya bentrokan, diperlukan rambu-rambu lain berupa sanksi yang diberikan kepada aparat yang bertikai. Itu sebabnya pembahasan RUU Peradilan Militer menjadi sangat perlu untuk segera dirampungkan. Penghentian pertikaian antara TNI dan Polri secara umum akan menciptakan harmonisasi hubungan yang berdampak pada peningkatan profesionalitas kerja tiap angkatan. Ketika telah terbangun, hal tersebut akan berpengaruh juga terhadap terciptanya kondisi keamanan nasional yang lebih baik. Keadaan atau kondisi keamanan nasional yang baik tentunya berdampak pada besarnya apresiasi yang diberikan masyarakat ke pada kedua instansi tersebut sehingga kebanggaan TNI dan Polri bukan terletak pada ego angkatan masing-masing, melainkan dari hasil kerja keras dan penilaian masyarakat. ●