The party-agent President Wawan Mas’udi  ;   A lecturer in Politics and Government at the Gadjah Mada University in Yogyakarta

JAKARTA POST, 26 Januari 2015

                                                                                                                                     

                                                

In the classic Il Principe (The Prince), Machiavelli describes that they who arrive at the princedom with the aid of others and by good fortune will have much trouble maintaining their position, as opposed to the prince who acquires the power by his own arms and by merit. Aid is a political liability and therefore the prince is forced to pay back support, or to apply his power in favor of the aid provider. Matters will be much more difficult for the prince when aid comes from different, and even conflicting, groups and interests. If the prince resists the debt, he has to develop his own arms and political machine when in power — in turn causing more resistance from earlier supporters. For a prince of good fortune, when seizing power, he might not have enough skill and capability to run complex affairs and therefore he has to prove to be a quick learner and/or to assemble around him intellectuals and technocrats with strong capability and knowledge. This group of intellectuals and technocrats is unfortunately not always from the same boat, and even this group may have sharp contrasts of interest and vision compared to the political patrons of the prince. The contrast could end with conflicting power relations between the office of the prince and the camp of his political creditor. We are all aware that President Joko “Jokowi” Widodo acquired political princedom in an unusual form of Indonesian president-making. He didn’t have political arms, as he is not a patron and does not control a political party. He was not part of Jakarta’s political circle and dynasty — just a new kid on the block. But he was a figure starting his political career from the local level, who became popular due to his way of effective government by managing some very basic public needs in his non-elitist style. But in spite of his populist muscle, he preferred to place himself under a cloth of established political power rather than proving political capacity by organizing his own political arms, as many populist leaders have done. In this sense, Jokowi is a pragmatic politician. At the same time, he enjoyed unprecedented political voluntarism from various segments of society. The political voluntarism is the source of his moral debt to the public. A dilemma is surrounding Jokowi who, in Machiavellian logic, acquired princedom with the aid of others and by good fortune. He runs his authority under political debt to his patron and parties, while he has to prove that the public reasons for voluntarism are earnestly converted into a moral ground for his political decisions. Unfortunately, his political debt, the conditions of supporting parties and the moral debt to the public, are colliding. The saga of the sole candidacy of Comr. Gen. Budi Gunawan for National Police chief, even after he was declared a graft suspect, is a crystal-clear reflection of this collision between cruel patron interest and pure public reason. Previously, collisions between the interests of the parties and public morality also showed during his appointment of ministers, wherein Jokowi could veer between the parties’ recommendations, the involvement of the national anti-graft body and public opinion. The selection method was eventually appreciated by diverse political segments as it reflected Jokowi’s commitment to public morality, in spite of disappointment from party elites who expected more Cabinet positions. The case of officer Budi Gunawan shows how the parties’ (or patrons’) agenda is being imposed on the prince they brought to power, but Jokowi’s decision to postpone the inauguration only happened after the public forced him to consider his moral debt. Jokowi’s flip-flop decision to appoint and then to postpone Budi’s appointment may be politically smart, but it also clearly reveals difficulties in defending his authority as President to political parties, patrons and the public when making strategic political decisions. One thing that is unclear, however, is which political morality has been chosen by Jokowi. For the prince who came to power with aid from diverse political segments and also with the skills and capability to manage dilemmas prompted by conflicting visions and interests, it is necessary to struggle to stay in power. And in doing so, the prince may be pragmatic and inconsistent in his political beliefs and morality. But a great leader is not often known for his skills in managing dilemmas, as he is usually prone to political pragmatism. A great leader is the prince who holds on to tight political beliefs and public morality, though the cost is sometimes bitter to others, including the patron. Let us be witness to which way Jokowi chooses to forge forward. ●

Sabotase Birokrasi Wawan Mas’udi  ;   Dosen di Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM

KOMPAS,  21 Maret 2014

                         

                                                                                         

                                                      

NETRALITAS politik birokrasi adalah mitos. Kenyataannya, birokrasi adalah faksi politik yang sangat aktif memihak dan memperjuangkan agenda dan kepentingannya sendiri. Sebuah agenda yang seringkali berlawanan dengan visi demokratisasi pemerintahan, yaitu penguatan pelayanan publik dan pemerintahan yang tak korup. Benar bahwa struktur birokrasi di bawah kekuasaan kepemimpinan politik. Namun, birokrasi cenderung hanya akan ”loyal” dan ”kolaboratif” terhadap kepemimpinan politik yang memiliki agenda dan kepentingan sejalan, yang sayangnya bersifat anti penguatan pelayanan publik dan anti pemerintahan yang bersih dan jujur. Berbagai kasus korupsi dan suap yang terungkap menunjukkan betapa kolaborasi jahat antara pemimpin politik dan birokrasi telah menghancurkan harapan akan pemerintahan yang sehat dan bertanggung jawab. Kasus Hambalang, SKK Migas, Pemprov Banten, dan ratusan lainnya, secara gamblang, menunjukkan betapa persekongkolan jahat antara birokrasi dan politisi sudah menjadi kanker ganas di tubuh demokrasi Indonesia. Sebaliknya, terhadap kepemimpinan yang membawa agenda demokratisasi pemerintahan, niscaya birokrasi akan mengambil jalan ”melawan” dengan berbagai strategi sabotase. Kasus terkini di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa agenda penguatan pelayanan publik dan pemerintahan yang baik, secara terus-menerus, disabotase oleh elemen-elemen birokrasi yang mulai terganggu kepentingannya akibat agenda tersebut. Kecurangan dalam pengadaan bus transjakarta, penyimpangan pemanfaatan rumah susun, permainan lelang kepala sekolah, perlawanan lelang jabatan, dan manipulasi penyusunan anggaran adalah bentuk sabotase atas agenda reformasi birokrasi yang sedang diupayakan oleh kepemimpinan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Birokrasi melakukan sabotase karena langkah membangun pelayanan publik yang kuat dan pemerintahan yang bertanggung jawab mengganggu ”zona nyaman” yang selama ini mereka nikmati. Praktik-praktik ketidaksungguhan dalam pelayanan dan penyimpangan anggaran memang jadi tradisi birokrasi, bukan hanya di pemerintahan DKI Jakarta, melainkan juga merata di berbagai instansi birokrasi pemerintahan di pusat dan daerah. Kuasa politik birokrasi Kecenderungan perlawanan birokrasi terhadap agenda demokratisasi pemerintahan bersumber dari karakter kuasa politik yang melekat dalam proses formasi dan perkembangan struktur birokrasi pemerintahan negeri ini. Sejarah birokrasi Indonesia adalah sejarah tentang alat politik dan tentang dominasi kekuasaan pemerintahan. Sebagai alat politik, birokrasi pemerintahan di Nusantara dibentuk pertama kali oleh rezim Hindia Belanda sebagai kepanjangan tangan agenda-agenda kolonialisme. Birokrasi bukan merupakan struktur yang dibentuk untuk mengelola dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan penduduk sebagai warga negara kolonial. Logika berpikir semacam ini lebih kurang diadopsi selama pemerintahan Orde Baru, di mana birokrasi lebih berfungsi sebagai alat untuk mengontrol dan menguasai masyarakat daripada sebagai institusi yang sungguh- sungguh disusun untuk memproduksi pelayanan publik. Dengan jadi alat rezim, birokrasi memiliki legitimasi sebagai aktor pemerintahan yang dominan dan kuat, yang menjadikan dirinya lebih sebagai patron daripada pelayanan bagi masyarakat. Sebagai aktor yang mendominasi pemerintahan, birokrasi memiliki kuasa atas fungsi-fungsi pemerintahan. Termasuk di dalamnya pelayanan publik dan penyelenggaraan anggaran publik. Kekuasaan pemerintahan tersebar dalam berbagai detail kewenangan yang menjadi ranah bekerjanya birokrasi. Dengan kekuasaan terhadap detail kewenangan (termasuk data dan informasi kebijakan), aktor-aktor birokrasi menjelma jadi pemegang kekuasaan strategis, mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi kebijakan publik. Sayangnya, kekuasaan tersebut selama ini cenderung digunakan untuk melayani kepentingan partikular kelas elite kekuasaan maupun memanfaatkannya untuk memenuhi kepentingan sendiri kaum birokrat. Postur birokrasi yang terbangun pada akhirnya tak sejalan dengan semangat imparsialitas dan mengedepankan pelayanan publik. Akibatnya, terjadi disfungsi pelayanan publik yang akut dan pemerintahan yang tidak efektif. Gagasan reformasi birokrasi ditujukan untuk mengembalikan fungsi-fungsi dasar birokrasi sebagai pengelola pelayanan publik dan mendorong lahirnya pemerintahan yang efektif. Gagasan semacam ini secara frontal menyerang fondasi mentalitas kuasa politik birokrasi yang terbiasa dengan praktik permainan kewenangan dan sumber daya untuk keuntungan diri sendiri maupun kelas elite kekuasaan. Dalam kasus DKI Jakarta, sabotase mulai dari yang bersifat terang-terangan (menolak lelang jabatan), pengabaian (kosongnya kantor pelayanan ketika ada inspeksi gubernur), dan akal-akalan dalam implementasi (seleksi kepala sekolah dan lelang bus transjakarta). Itu semua dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan politik birokrasi. Pentingnya tekanan publik Publik harus menyadari, perlawanan birokrasi tersebut bukan sekadar terhadap kepemimpinan politik yang mengusung perubahan. Lebih mendasar adalah perlawanan terhadap gagasan untuk memotong mentalitas sebagai penguasa yang menjadi norma dasar birokrasi pemerintahan Indonesia. Jika pada masa lalu tekanan dan mobilisasi publik berhasil mengakhiri kekuasaan pemimpin rezim, maka kini tekanan publik perlu dibangkitkan kembali untuk memberikan dukungan terhadap kepemimpinan politik yang bertujuan mengikis mentalitas kuasa birokrasi, dan mentransformasikannya menjadi ujung tombak layanan publik yang imparsial dan pemerintahan yang efektif. Tanpa tekanan publik yang berarti, niscaya elemen-elemen birokrasi yang melakukan sabotase terhadap inisiatif-inisiatif reformasi akan semakin percaya diri. ●

For Jokowi, politics is cultural Wawan Mas’udi   ;    A Lecturer in politics at Gadjah Mada University (UGM), Now he is researching Jokowi’s politics in Surakarta for his PhD thesis in Political Science at Victoria University, Melbourne, Australia

JAKARTA POST,  24 Januari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                      

Democracy is culturally bounded and it is true that the system of democracy includes universal principles and procedures, but to understand how power and politics operate within the system, we should include rites, gestures and styles for instance, as part of customs in a particular society.  Cultural rites form part of the gestures of the most-liked contemporary politician, Jakarta Governor Joko “Jokowi” Widodo.  Many who observed Jokowi kissing the hand of former president and party chairperson Megawati Soekarnoputri in the recent 41st anniversary of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P) speculated on its political significance ahead of the 2014 general election.  Jokowi emphasized his gesture was merely part of the customary expression of deep respect for elders, and, therefore, should not be politically interpreted. The gesture should not be hastily associated with his probable presidential bid. However, I find that such a cultural gesture is inherent in Jokowi’s rites to acquire and maintain power and legitimacy.  Jokowi has only been able to generate his political career on the national stage due to his previous achievements as Surakarta mayor. Surakarta, or Solo, is known as the Javanese heartland, the home of the Mataram dynasty, but more importantly as a major representation of the way of life of the common Javanese.  For the Javanese, showing respect is a key element in maintaining social harmony. Within the tradition of the priayi, those considered the cultured elite, such gestures of respect are part of commoners’ obligations to the power holders and elite class in general. But since his political career in Solo, Jokowi has managed to exploit the cultural approach, demonstrating that the leader should also bestow respect on commoners.  His much-cited source of popularity in Solo was when as mayor he managed to peacefully relocate die-hard vendors around the Banjarsari monument. There were hidden negotiations with informal actors. Residents cited his commitment to hold an unprecedented series of dialogs with the street vendors and even invited them for dinners to engage them in the process.  He maintained such a deliberative style during the mayoralty, as he conducted mider projo, routine visits and talking to residents and many more rites to express his respect for the commoners. Jokowi is applying a similar approach in his impromptu visits known as blusukan, to break the ice in relations with city officials and residents.  In Javanese norms, those rites are dubbed nguwongke uwong, treating a person as a person, an idiom of respect to the other. This is a cultural element of respect that Jokowi inserts in the practice of democracy in Solo and Jakarta. And by inserting the cultural element, he undoubtedly wins the hearts of large segments of Indonesians.  Jokowi applies the above attitude in the entire political relations he develops. Politics is a power game and Jokowi knows well that Indonesian politics is dominated by the culture of hierarchy, where paying respect to the elders and principals at the top of the pyramid of power, including potential rivals, is an effective strategy for winning the game.  Those who observe democracy and power from liberal values would be cynical about the gesture of Jokowi kissing his chairperson’s hand, which goes against egalitarianism and reflects the oligarchic structure of power. But those seeing politics through rational choices would say that Jokowi is basically applying a pragmatic approach for the sake of his ambitions for the PDI-P presidential nomination.  Regardless of such debates, for Jokowi, politics is cultural. Here, Jokowi adopted a culture of respect that he learned mainly as a Javanese commoner. His cultural awareness of nguwongke uwong is somewhat natural rather than constructed for his political career, though it can also be seen as part of his strategy to win the PDI-P presidential nomination. Though such cultural awareness may not fit well with the universal principles of egalitarianism required for an ideal democracy, his personality has nevertheless fascinated the hearts of the people.  And for his party boss Megawati, it seems only a matter of time before she announces publicly that Jokowi’s attitude has stolen her political heart. ●

Kalkulasi Politik Wawan Mas’udi   ;   Dosen di JPP Fisipol UGM

KOMPAS,  21 Januari 2014

                                                                                                                        

PREFERENSI publik, sebagaimana tecermin dari hasil jajak pendapat Kompas terbaru, menunjukkan, popularitas dan tingkat keterpilihan Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden kian tidak terbendung. Sepanjang tiga kali survei yang digelar Kompas, 2012-2013, dukungan atas Jokowi merangkak dari 17,7 persen (survei pertama, Desember 2012) menuju 43,5 persen (survei akhir 2013). Secara perlahan tetapi pasti preferensi publik tampaknya mulai didengar dan bahkan diikuti Megawati Soekarnoputri sebagai pemegang hak prerogatif pencalonan presiden di PDI-P. Seolah menjadi pengantar publikasi survei terakhir, wawancara terakhir Megawati dengan Kompas juga memberikan sinyal kuat bahwa memberi ruang kepemimpinan bagi generasi muda adalah visi politik yang tengah ditunaikannya (Kompas, 7/1/2014). Sikap dan tanggapan Jokowi sendiri juga mulai berubah, seolah sedang mengirim pesan hasil pembicaraan politik tingkat tinggi dan tertutup yang dia lakukan dengan Megawati dan petinggi PDI-P lainnya atas kemungkinan pencapresan dirinya. Tegasnya, pengumuman Jokowi sebagai capres PDI-P adalah persoalan pilihan momentum. Pilihan momentum yang ditentukan hasil akhir kalkulasi berbagai aspek yang tengah dikaji Megawati dan lingkaran inti PDI-P.  Bagi PDI-P, Pemilu 2014 menjadi kesempatan emas untuk kembali menjadi pemenang, baik di legislatif maupun eksekutif. Prakondisi kemenangan sudah tersedia. Sebagai kekuatan ”oposisi”, berbagai ketidakberesan pengelolaan pemerintahan yang terjadi selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah keuntungan. Negara ini butuh alternatif dan PDI-P sejauh ini menjadi pilihan paling mungkin. Menjadi oposan di level nasional, PDI-P sejauh ini justru berhasil menjadi pemain  politik di level lokal dengan prestasi yang cukup mumpuni. Kader-kader PDI-P di tingkat lokal berhasil menjadi penerjemah nyata ideologi dan strategi politik sebagai partai dengan berbasis marhaen, sekaligus memberikan inspirasi atas model kepemimpinan politik yang dirindukan oleh segmen terbesar masyarakat Indonesia. Di antara kedua prakondisi tersebut, kesuksesan sebagai ”partai penguasa lokal” tampaknya lebih menjadi penentu besarnya peluang PDI-P menjadi kekuatan terbesar di Pemilu 2014. Tidak bisa dimungkiri, pesona dan prestasi pemimpin lokal, seperti Jokowi (Jakarta), Rismaharini (Surabaya), Ganjar Pranowo (Jateng), Teras Narang (Kalteng), Cornelis (Kalbar), dan Frans Lebu Raya (NTT), menjadi penyumbang penting atas citra positif PDI-P sebagai partai yang bisa melahirkan kebijakan-kebijakan konkret dan prorakyat.  Bagi Megawati dan PDI-P, kharisma tokoh-tokoh yang muncul dari praktik-praktik politik dan pemerintahan di level lokal bisa bermakna ganda. Di satu sisi menunjukkan keberhasilan strategi konsolidasi teritorial yang selama 10 tahun terakhir dilakukan, tetapi sekaligus dilema karena menjadi arus penantang terhadap kader-kader yang membangun basis politik mulai di nasional. Seandainya PDI-P hanya mengandalkan ”prestasi” tokoh-tokoh politik yang duduk di DPR dan di kepengurusan DPP, tanpa ditopang oleh prestasi pemimpin politik di lokal, niscaya PDI-P tidak memiliki keunggulan komparatif yang mutlak dengan partai politik lainnya. Kompetisi politik internal Sesolid apa pun kesan yang dibangun sebuah partai, di dalamnya pasti ada kompetisi politik yang keras karena itulah watak dasar partai sebagai arena dan jalur ke arah kekuasaan. Tidak terkecuali PDI-P. Jauh di dalam hubungan politisi-politisi PDI-P, kemunculan tokoh-tokoh dengan prestasi lokal pada derajat tertentu adalah kompetitor bagi tokoh-tokoh nasional PDI-P, termasuk di dalamnya Megawati dan klan Soekarno. Sebagai ”sosok ibu” (bukan sekadar ketua umum) bagi PDI-P, Megawati tentu sangat memahami kondisi politik dan situasi kebatinan yang sedang berlangsung di partainya. Secara personal, sikap memberi jalan bagi tokoh lain seperti Jokowi sebagai capres 2014 adalah pilihan rasional dan mudah untuk dilakukannya sebagai pemilik mandat tertinggi PDI-P. Baginya, menunjuk Jokowi bukanlah bentuk kekalahan politik karena publik justru akan menilai sebagai sikap politik yang bijak dan dikenang dari seorang Megawati. Namun, situasinya lebih rumit bagi PDI-P sebagai institusi mengingat Megawati perlu memastikan ditunjuknya Jokowi sebagai capres tidak akan menimbulkan friksi politik terbuka di internal partai (khususnya menjelang pemilu legislatif). Mengingat prasyarat pengusungan pasangan capres-cawapres ditentukan sepenuhnya hasil pemilu legislatif, adalah masuk akal jika PDI-P menghindari kemungkinan potensi konflik internal sekecil apa pun. Kemungkinan tidak mengumumkan capres sebelum pemilu legislatif adalah strategi untuk menihilkan konflik. Meski demikian, belum adanya pengumuman tersebut tidak berarti bahwa PDI-P tidak akan melakukan kapitalisasi popularitas Jokowi. Di hari-hari sibuk menjelang pemilu legislatif, Jokowi memang masih akan menyandang predikat sebagai Gubernur DKI. Namun, saya yakin PDI-P dan kader-kadernya sudah akan memperlakukannya sebagai capres. Wacana Jokowi akan dieksploitasi untuk meningkatkan daya pikat melalui safari politik dan penyertaan wajah Jokowi dalam berbagai baliho dan spanduk. Selanjutnya, Megawati juga sedang melakukan kalkulasi bahwa penunjukan Jokowi akan membawa keuntungan jangka panjang bagi masa depan generasi Soekarno di PDI-P. Di berbagai momentum Megawati ingin menunjukkan kepada publik bahwa beliau adalah ”ibu kandung politik dan ideologis” dari Jokowi. Megawati sedang meyakinkan diri bahwa Jokowi yang sedang menjadi preferensi publik sebagai capres sudah benar-benar bertransformasi dari ”seorang pengusaha lokal non-PDI-P” menjadi ”kader utama” PDI-P dan bahkan lebih spesifik ”anak angkat politik” bagi trah Soekarno. Seluruh ekspose publik terkait kebersamaan Megawati (yang sering kali menyertakan Puan Maharani dan Prananda) adalah cerminan dari hal tersebut. Upaya Megawati berbalas manis. Jokowi secara luar biasa menunjukkan bahwa ia adalah ”anak politik” yang berbakti dan siap menjadi pembawa pesan ideologis PDI-P, bahkan seolah sudah bersiap menjadi ”bapak politik” generasi Soekarno di PDI-P. Menilik kembali akumulasi sinyal-sinyal yang berkembang, kalkulasi politik Megawati menghadapi pemilu legislatif dan khususnya Pemilu Presiden 2014 sudah mendekati titik akhir. Sinyalemen menunjukkan, pilihan Megawati terhadap Jokowi adalah keniscayaan, tetapi Megawati tidak akan menyampaikan segera. Jokowi hanya akan dideklarasikan sebagai capres pada momentum yang sangat menentukan menjelang pelaksanaan pemilu legislatif 9 April sebagai senjata pamungkas menarik massa sekaligus sebagai soft launching sempurna untuk kampanye pemilihan presiden. ●