Tampilkan postingan dengan label Pasal Santet. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pasal Santet. Tampilkan semua postingan

Kamis, 23 Mei 2013

Santet dan Kumpul Kebo


Santet dan Kumpul Kebo
JE Sahetapy  ;  Guru Besar Emeritus Universitas Airlangga
KOMPAS, 23 Mei 2013


Kita sudah memasuki abad digital dan penerbangan ruang angkasa. Namun, di Indonesia justru ada yang berusaha memutar jarum jam: kembali ke masa sebelum abad pertengahan dengan menjadikan santet sebagai suatu perbuatan pidana atau kejahatan.

Lalu, ada anggota DPR yang hendak melakukan studi santet ke Eropa. Sepanjang yang saya ketahui, santet hanya menjadi problematik hukum di beberapa negara di Afrika dan Kanada.

Bila santet mau dijadikan suatu perbuatan pidana, bagaimana merumuskan elementen (unsur) dan atau bestanddelen (bagian yang menentukan). Menurut Prof Vrij, itu adalah dua hal pokok menyangkut santet, bukan melatih polisi menentukan ada tidaknya unsur-unsur perbuatan pidana santet.

Salah menghukum

Yang mengherankan saya, dari hubungan kausal secara kriminologis dan viktimologis, mengapa si peminta/penganjur yang mendatangi tukang santet juga tidak ikut dituduh atau dipidana sebagai medepleger atau pelaku peserta. Hal ini mengingatkan saya kepada larangan mengemudi mobil berpenumpang kurang dari tiga di jalan tertentu pada jam-jam tertentu. Yang ditindak polisi ternyata bukan pengemudi/pemilik mobil, melainkan mereka yang menyediakan diri sebagai ”penumpang gelap” untuk beberapa ribu rupiah.
Secara mutatis mutandis, hal itu juga berlaku kepada peminta agar orang tertentu disantet. Peminta tidak dipidana, tetapi tukang santet yang dipidana.

Kalau santet itu benar, mengapa para koruptor dan pelaku/penjual narkoba tidak disantet saja sebagai jalan pintas. Sesungguhnya, kalau dikaji secara kriminologis-viktimologis, problematik santet itu pada dasarnya hanyalah problematik ”penipuan” belaka. Isu santet diterima rakyat akar rumput yang percaya hal gaib, termakan balas dendam tanpa alasan rasional medis.

Budaya lama

Kumpul kebo pun kini mau diatur. Padahal, fenomena kumpul kebo setua budaya manusia. Di era primitif, orang tidak mempersoalkan kumpul kebo. Saat manusia mulai membangun komunitas dengan skala nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural masyarakat, orang mulai membedakan berzina, melacurkan diri, dan fornication.

Ketika orang mulai menata norma hukum, berzina menjadi istilah yang mencakup semua hubungan seksual tidak sah, baik yang sudah menikah maupun yang belum. Orang membedakan overspel, yaitu yang sudah menikah, lelaki atau perempuan, dengan yang belum menikah dalam hal hubungan seksual yang tidak sah/resmi.

Bagian ritual

Beberapa abad lampau sampai sekarang, pelacuran dikenal sebagai bagian dari upacara/ritual ”agama” tidak dalam arti seperti sekarang. Kini, pelacuran dimaknai macam-macam, termasuk gratifikasi seksual oleh KPK.

Sementara fornication adalah hubungan seksual yang berlawanan seks atas dasar suka sama suka dari mereka yang belum kawin/menikah.

Dalam pengertian baku menurut agama mana pun, semua hubungan seksual yang tidak sesuai ketentuan agama dilarang. Lalu, mengapa orang-orang yang terpelajar dan beragama resmi melakukan hubungan seks yang jelas-jelas terlarang?

Meski demikian, bila ada yang mau memakai hukum pidana untuk menegakkan norma agama, itu soal lain, dan Indonesia bukan negara agama. Apalagi, kalau ada adat-adat tertentu yang mengizinkan kumpul kebo untuk tujuan tertentu, atau karena tidak mampu menyelenggarakan upacara perkawinan.

Adalah diskriminatif bila seseorang kemudian dipidana dengan dalih kumpul kebo. Bagaimana dengan masyarakat adat yang belum mengenal aksara yang tunduk pada sobural adat? Janganlah mereka dipidana dengan dalih kumpul kebo.

Pejabat daerah yang kawin dengan dalih apa pun dan beberapa hari kemudian menceraikan istrinya itu, apakah juga mau diklasifikasi sebagai kumpul kebo?

Di Jakarta, menurut gosip, banyak pejabat kumpul kebo. Sesungguhnya itu juga suatu bentuk pelacuran terselubung. Kata orang Belanda, ”Hoe groter geest, hoe groter beest”. Artinya, makin tinggi status sosial atau makin pandai seseorang, makin tinggi ”kebinatangannya”.

Van Hamel, Guru Besar Hukum Pidana Belanda, sebelum Perang Dunia II, menulis (vide disertasi Sahetapy, 1978), ”Door slechte strafwetten kan het zedelijk leven van een volk worden vergifigd, de vrijheid gedood, de veiligheid vernietigd, de onschuld geofferd worden”. Artinya: melalui undang-undang pidana yang jelek, kehidupan kesusilaan rakyat (dapat) diracuni, kebebasan dimatikan, keamanan dihancurkan, dan yang tidak bersalah dikorbankan.

Camkan dan renungkan dengan etik yang bermoral! ●

Rabu, 10 April 2013

Pasal Santet


Pasal Santet
OC Kaligis  ;  Guru Besar Hukum Pidana Universitas Negeri Manado
SUARA KARYA, 10 April 2013


Salah satu kontroversi dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Pasal 293. Berbagai kalangan menyebut pasal itu sebagai pasal "santet". Sejatinya, dalam rumusan pasal itu, tidak ada kata "santet" dan juga pasal itu tidak serta-merta dapat ditafsirkan hanya sebagai kriminalisasi terhadap tukang santet, yakni setiap orang yang menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib. Jadi, tidak hanya tukang santet.

Kapan orang macam itu dapat dikenai tindak pidana dalam Pasal 293 ayat (1)? Jawabannya, ketika unsur-unsur Pasal 293 ayat (1) terpenuhi, yakni orang itu melakukan perbuatan: menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain dan karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang.

Ketentuan ayat (2) Pasal 293 menyebutkan, jika tindak pidana itu dilakukan untuk mencari keuntungan atau sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya ditambah dengan sepertiga.

Kriminalisasi merupakan isu signifikan dan krusial dalam kebijakan legislasi di bidang hukum pidana karena akan menimbulkan efek-efek terhadap kebebasan, kemerdekaan warga negara, membatasi apa yang boleh dan apa yang tidak, dan berdampak terhadap keadilan, kesamaan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam menanggapi kontroversi Pasal 293, parlemen tidak perlu mencari jawabannya di negara lain atau melakukan studi banding, tetapi cukup menguji Pasal 293 itu dengan langkah-langkah praktis.

Pertama, mengindentifikasi apakah perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 293 merupakan perbuatan yang salah dan merugikan sehingga patut disebut sebagai perbuatan pidana? Jawabannya akan menentukan jenis perbuatan sebagai suatu tindak pidana dan menyangkut soal kesalahan moral dari perbuatan itu.

Jika Pasal 293 ayat (1) kita uji dengan langkah pertama, dapat dipastikan perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 293 ayat (1) itu tidak dapat dikriminalisasi. Sebab, (1) rumusan pasal tersebut bukan perbuatan yang salah dan merugikan siapa pun. (2) Tidak ada hubungan sebab akibat yang mencukupi antara "perbuatan menyatakan diri mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa" dengan "timbulnya penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang".

Kedua, menentukan tujuan Pasal 293, yakni apakah kriminalisasi perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 293 dapat mencapai tujuannya. Langkah kedua itu mencakup dapat ditegakkannya Pasal 293 dan kriminalisasi yang mencukupi. Dapat ditegakkan Pasal 293 mencakup apakah kerugian dan pelaku dapat dideteksi, apakah pelaku dapat ditahan, apakah cukup bukti-bukti untuk penuntutan. Sedangkan mengenai kriminalisasi yang mencukupi, apakah Pasal 293 mencegah kerugian terkait lainnya dan apa kerugian akibat Pasal 293.

Karena tidak lolos uji langkah pertama, maka Pasal 293 sulit mencapai tujuannya. Hampir pasti Pasal 293 sulit ditegakkan dan dapat dikriminalisasi, dengan tidak akan mengurangi perbuatan yang dirumuskan dalam pasal itu dan tidak dapat mencegah kerugian terkait lainnya.

Langkah ketiga dan keempat, mencari alternatif dari kriminalisasi dan mengakses biaya dari Pasal 293. Namun, dengan hanya menggunakan dua langkah di atas sebagai uji Pasal 293, maka perbuatan yang dirumuskan dalam pasal itu tidak dapat dan tidak boleh dikriminalisasi. Oleh karena itu, Pasal 293 harus dicabut dari RUU KUHP, kecuali pemerintah dan parlemen menjadikan Pasal 293 sebagai suatu ketentuan kekuatan gaib dalam UU Hukum Pidana Nasional, yang tentu saja tidak sesuai dengan nalar sehat bangsa. ●