Ihwal Budaya Politik Kita Masdar Hilmy ;   Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya

KOMPAS,  27 Maret 2014

                                      

                                                                                         

                                                      

DALAM  hitungan hari, bangsa ini akan menyelenggarakan hajat politik ”besar” lima tahunan. Jika tidak ada aral melintang, kita akan memilih anggota legislatif secara serentak pada 9 April. Memperhatikan apa yang terpampang di baliho-baliho dan spanduk yang tersebar di setiap sudut kota, tampaknya kita siap disuguhi repetisi lima tahunan: tidak akan terjadi apa pun dalam hal perbaikan kualitas demokrasi kita. Momen pemilu tampaknya tidak akan menerbitkan harapan dan optimisme baru, terutama bagi masyarakat kebanyakan.  Sebaliknya, ia hanya mengundang pesimisme yang sama dengan lima tahun lalu: ketika kader-kader parpol dengan lantang mengatakan ”tidak” pada korupsi, tetapi justru berada di garda depan dalam episentrum korupsi. Oleh karena itu, agar tidak kecewa di kemudian hari, sebaiknya kita jangan terlalu bersemangat menaruh harapan berlebihan kepada calon-calon anggota legislatif untuk melakukan perubahan mendasar dalam struktur kehidupan berbangsa dan bernegara. Metamorfosis Bagi para calon anggota legislatif yang hendak bertarung di gelanggang politik kekuasaan, menyadari konstelasi politik mutakhir menjadi sesuatu yang imperatif agar mereka bisa belajar dari para senior mereka. Tujuannya cuma satu: tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan para pendahulunya. Harus ada perubahan mendasar di tingkat paradigmatik agar masyarakat mau ”membeli” apa yang mereka tawarkan. Jika mereka mengabaikan pengetahuan semacam ini, dapat dipastikan yang terjadi adalah repetisi dan replikasi belaka. Melalui karyanya yang sudah menjadi klasik, Benedict RO’G Anderson dalam Language and Power (2006: 47-50) menegaskan bahwa Indonesia menganut budaya politik patrimonial atau klientilisme (pola relasi patron-klien). Pola relasi antara patron dan klien didasari oleh kebutuhan saling menggantungkan, tetapi juga saling menguntungkan. Dengan memanfaatkan otoritas formal yang digenggamnya, sang patron bertindak sebagai pengayom, pelindung, atau penjamin eksistensi si klien. Sebaliknya, si klien berkewajiban menopang eksistensi sang patron. Jika salah seorang di antara keduanya runtuh, maka yang lain juga ikut runtuh. Weber (Economy and Society, 1978: 227) mendefinisikan patrimonialisme sebagai pola kekuasaan yang dicirikan oleh ketaatan kepada pemimpin tradisional bukan karena otoritas legal-formal yang melekat pada sebuah posisi struktural, melainkan karena pribadinya. Budaya politik patrimonialistik dicirikan oleh empat hal: (1) kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya (resources exchange); (2) kebijakannya bersifat partikularistik, tidak universalistik; (3) penegakan hukum bersifat sekunder; dan (4) penguasa politik sering kali mengaburkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Pola kekuasaan patrimonialistik di masa Orde Baru dapat dilihat dari masifnya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh banyak individu yang duduk dalam sistem birokrasi dan lembaga politik dengan cara memanfaatkan otoritas formal yang dipikulnya untuk kepentingan dirinya dan orang-orang terdekat. Modus kejahatan yang dilakukan dapat dilihat secara kasatmata dari rekam jejak individu dengan cara memanipulasi kekuasaan yang digenggamnya tanpa melibatkan struktur formal yang didudukinya. Seorang pemimpin daerah bisa memiliki kekayaan yang teramat fantastis akibat jabatan formal yang dimilikinya. Harus diakui, paradigma politik-kekuasaan di era reformasi ini belum mengalami perubahan signifikan ke arah lebih baik. Reformasi birokrasi melalui pengenalan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan bersih (good and clean governance) ternyata hanya menggeser paradigma politik-kekuasaan dari patrimonialisme ke neopatrimonialisme. Persis seperti pepatah ”menuangkan anggur lama ke dalam botol baru” (pouring the old wine into a new bottle). Jika patrimonialisme berjalan secara individual, maka neopatrimonialisme berjalan secara formal-struktural. Artinya, terdapat pencampuran antara dominasi patrimonial dan birokrasi legal-rasional (Erdmann & Engel, 2006: 18). Dalam budaya politik neopatrimonialistik, modus kejahatan pun berjalan lebih sistemik, struktural, dan bertali-temali dengan lembaga lain. Jika korupsi pada masa Orde Baru bisa diurai melalui aktor-aktor individu, maka modus korupsi di era Reformasi melibatkan struktur politik birokrasi yang jauh lebih canggih, rumit, dan subtil. Korupsi dilakukan bukan secara individual dan dapat diendus secara individual pula, melainkan secara institusional-struktural. Aspek lain yang membedakan neopatrimonialisme dari patrimonialisme terletak pada pola loyalitas politik antara si klien kepada sang patron. Pada kekuasaan patrimonialistik, pola ketaatan klien kepada patron sering kali didasarkan pada nilai-nilai tradisional dan primordial. Sementara itu, pada kekuasaan neopatrimonial, pola ketaatan klien kepada patron murni didasari oleh motif-motif ekonomi dan pragmatisme rasional. Dengan demikian, terdapat pertimbangan pilihan rasional di balik pola relasi patron-klien. Mengakhiri budaya politik (neo)patrimonialistik bukan perkara mudah. Sejauh ini negara (baca: pemerintah) bukan tidak melakukan upaya sama sekali untuk memperbaiki budaya politik kita. Reformasi birokrasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih sebenarnya telah gencar dilakukan di berbagai lini. Penambahan insentif juga telah diobral besar-besaran di lembaga-lembaga formal melalui program remunerasi. Akan tetapi, itu semua tidak mengubah budaya politik kita secara signifikan. Memecah konsentrasi Salah satu harapan perbaikan justru dimulai dari gedung KPK. Secara tidak disadari, KPK telah memperkenalkan budaya politik baru yang berpijak pada prinsip tata kelola yang baik dan bersih. Dalam konteks ini, cara yang dilakukan KPK adalah memecah konsentrasi individu-individu yang terlibat dalam budaya politik neopatrimonialistik untuk mempertanggungjawabkan korupsi politik yang telah dilakukannya. Tidak berlebihan jika KPK telah membalikkan sebuah kemustahilan menjadi sebuah kemungkinan dan harapan. Pengenalan budaya politik baru justru dimulai ketika KPK memecah konsentrasi dan memutus pola relasi patron-klien melalui paradigma impartial law enforcement. Pergeseran paradigma budaya politik semacam ini harus kita dukung bersama dan harus disadari oleh siapa pun yang hendak memasuki domain politik-kekuasaan. Mudah-mudahan langkah KPK memecah konsentrasi neopatrimonialistik ini menandai datangnya era baru budaya politik adiluhung. Jika Anda ingin selamat dunia-akhirat, janganlah larut ke dalam sistem politik yang ada, tetapi ciptakanlah sistem politik baru yang akuntabel, bersih, bertanggung jawab, dan melayani. Konsekuensinya, jika nanti terpilih, Anda bukan lagi milik parpol dan mengabdi kepada parpol, tetapi milik masyarakat dan bangsa ini. ●

Ironi Budaya Politik Kita

Ironi Budaya Politik Kita

Habibullah ; Direktur Eksekutif Renaisant Institute Yogyakarta

MEDIA INDONESIA, 05 Juli 2012

BENARKAH budaya politik nasional kita telah terperosok ke dalam dekapan kapitalis birokrat yang lahir dari rahim-rahim pragmatisme tanpa idealisme asketis? Pertanyaan demikian sungguh sangat menakutkan dan tak perlu dijawab lagi bila melihat wajah perpolitikan dewasa ini. Yang diakui atau tidak, itu telah membuat publik miris untuk berpikir tentang masa depan Republik ini dan mengelus dada atas keberlangsungannya yang terbukti kian mengkhawatirkan di tangan politisi di pemerintahan dalam beberapa dekade terakhir.

Negara dan demokrasi di Indonesia, bagi politisi, seakan tak ubahnya sebuah gunung yang menyimpan berkantongkantong harta karun. Jadi, tidak mengherankan bila mereka berbondong-bondong dan berebutan untuk masuk ke kubangan-kubangan yang tak pernah tertutup sejak dari para pendahulu (politisi/birokrat) sebelumnya.

Program kerja, janji, dan gagasan yang diucapkan ketika hendak menjadi wakil rakyat selalu saja diingkari setelah mereka duduk di birokrasi pemerintahan. Semua yang digembar-gemborkan dalam kampanye menjadi kata tanpa laku (tindakan). Orientasi ke bijakan mereka pun bahkan selalu saja berbeda jauh dengan apa yang telah diidealkan sehingga kebenaran sejarah yang mengatakan pemerintah Indonesia sejak dari merdeka sampai sekarang tidak pernah mempunyai solidaritas tunggal terhadap sosial-politik atas apa yang dituntut definisi tugas dan fungsinya tak terbantah lagi.

Dengan demikian, tidak bisa dimungkiri, keberadaan politisi dalam struktur pemerintahan dewasa ini cenderung selalu menempatkan diri di atas masyarakat. Mereka juga sering merasa lebih penting menjadi abdi negara dan kekuasaan daripada menjadi pelayan atau abdi rakyat. Akhirnya posisi birokrasi acap kali tidak membumi alias jauh dan menjauh dari realitas keseharian masyarakat. Hal itulah, yang diakui atau tidak, merupakan bagian paling tampak yang telah membuat praktik birokrasi hanya melahirkan kesewenangan, elitisme, apatisme, dan antikerakyatan.

Politisi Kabir

Pengasingan nilai moral, etika, dan asketisisme dalam ranah perpolitikan serta kekuasaan dewasa ini telah melahirkan politisi kapitalis birokrat (kabir) di Republik ini.

Etika seharusnya menjadi batasan dari operasionalisasi moral untuk menumbuhkan jiwa asketis bagi politisi dalam ranah birokrat dan kekuasaan atas kepercayaan yang telah diberikan rakyat untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Sebaliknya, politisi di struktur pemerintahan justru menjadikan ranah perpolitikan dalam birokrasi dan kekuasaan dikooptasi dengan budaya kapitalisasi yang membabi buta terhadap kekayaan negara dan kepentingan rakyat.

Maraknya sikap demikian dari politisi di struktur birokrasi pemerintahan hari ini sebagian besar disebabkan prinsip yang mereka jalankan. Yang mana, mereka lebih mendahulukan kepentingan syahwat politik untuk memenuhi urusan perut daripada menuntaskan terlebih dulu urusan perut untuk selanjutnya berpolitik.

Oleh karena itu, tidak bisa dimungkiri, struktur birokrasi pemerintahan selalu tidak lepas dari skandal korupsi, pelacuran politik, jilat-menjilat, serta sengketa penyelamatan atas keterlibatan diri dalam jerat hukum melalui kekuatan politik dan kekuasaan. Padahal idealnya, politik dan kekuasaan pada taraf tertentu merupakan peralatan paling berharga untuk mewujudkan suatu cita-cita yang didambakan dari kehidupan sebuah bangsa dan negara.

Namun ironisnya, ketika sudah menjabat di struktur birokrasi pemerintahan, politik dan kekuasaan justru hanya dijadikan lahan untuk mewujudkan kepentingan pribadi, kelompok, dan ideologi (partai) semata. Akhirnya, kesempatan untuk mewujudkan kepentingan rakyat selaku pemberi kekuasaan yang telah mengantarkan para penerima kekuasaan (politisi/birokrat) ke struktur birokrasi pemerintahan justru dijadikan bumerang untuk menyengsarakan rakyat.

Hal demikian diperparah lagi dengan paradigma politisi dan birokrat pemerintahan yang cenderung feodal dalam menjalankan tanggung jawab sebagai penerima kekuasaan dari sang pemberi kekuasaan. Jabatan publik masih saja dianggap sebagai sarana kapitalisasi birokrasi demi menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya untuk proses selanjutnya. Mereka juga belum mampu menjadikan politik, birokrasi, negara, dan kekuasaan sebagai tempat mengabdikan diri kepada rakyat, dengan mengesampingkan kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan demi seluruh kepentingan rakyat.

Politisi Platonik

Tercerabutnya keniscayaan politik dari esensinya bukan semata disebabkan kurangnya strategi kebudayaan politik kerakyatan serta konsep sosial politik kemasyarakatan yang efektif dan berpuncak pada kepentingan umum, melainkan kurangnya tokoh-tokoh yang mampu melakukan kerja politik yang sekaligus menguasai medan politik masing-masing. Juga, tidak adanya politisi platonik yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kejiwaan yang bebas dari nafsu.

Kita harus mengamini bahwa selama ini sebagian besar yang bergerak menggeluti bidang birokrasi dan kekuasaan merupakan politikus-politikus polesan atau musiman yang bisa dikatakan belum mampu masuk dan menjiwai fungsi politis mereka untuk ditransformasikan. Akhirnya, tidak mengherankan bila birokrasi tak ubahnya sarang jiwa-jiwa yang diperbudak nafsu pribadi yang belum tuntas, seperti nafsu memperkaya diri, nafsu politik oportunis, dan nafsu serakah yang melahap habis kepentingan umum demi kepentingan pribadi.

Politisi seharusnya menyadari, dengan diangkat menjadi pemimpin dan wakil rakyat, mereka berarti sudah menerima suatu tanggung jawab. Maka dari itu, politisi sudah selayaknya dalam struktur birokrasi pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada kekuasaan dan kepentingan individu, kelompok, apalagi golongan semata. Politisi yang sudah berafiliasi sebagai pemimpin dalam birokrasi pemerintahan dan kekuasaan merupakan tulang punggung seluruh harapan rakyat untuk mewujudkan cita-cita dasar dari keberadaan mereka dalam sebuah negara.

Maka dari itu, apa yang selama ini telah terjadi di ranah perpolitikan kita dalam birokrasi pemerintahan, seperti kuatnya komitmen politisi dalam pernyataan tapi nihil dalam tindakan, harus dihilangkan. Mulai sekarang, politisi harus berpikir jernih untuk mengembalikan kewibawaan politik nasional agar selanjutnya melahirkan budaya politik yang lebih menjunjung tinggi etika, moralitas, dan kerakyatan--sebelum rakyat bosan dan berhenti untuk berpikir jernih dan terlibat dalam urusan negara seperti dalam pelaksanaan pemilu untuk masa depan Indonesia.

Jika tidak, keberadaan budaya politik nasional kita selamanya ibarat orang yang berdiri dan terendam dalam air sampai ke leher sehingga ombak yang kecil sekalipun sudah cukup menenggelamkannya (Scott, 1985). ●