Habibie dan Harga Diri Bangsa

Habibie dan Harga Diri Bangsa Munawir Aziz ;  Alumnus Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta

SINAR HARAPAN, 27 Desember 2012

Di akhir tahun ini, harga diri bangsa Indonesia dipertaruhkan. Tidak hanya pada level ekonomi, hukum, dan kebudayaan, namun juga pada ranah diplomasi internasional. Pelecehan terhadap mantan presiden Indonesia BJ Habibie oleh mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainudin Maidin menjadi kontroversi di penghujung tahun. Bagaimana tidak, ketika panggung politik Indonesia ramai oleh kisah perselingkuhan kekuasaan antara pejabat korup, politikus busuk, dan pejabat rakus, yang berkongkalikong mengeruk uang negara, muncul kisah tentang penghinaan atas mantan kepala negara Indonesia. Kisah penghinaan terhadap Habibie bermula dari kunjungannya ke Universiti Selangor, sebagai tamu kehormatan Anwar Ibrahim, tokoh oposisi Malaysia. Dari kunjungan tersebut, mantan Menteri Penerangan Malaysia Zainudin Maidin berkomentar lewat tulisan di media Utusan Malaysia, Senin (10/12). Esai tersebut dianggap kontroversial karena menyebut BJ Habibie sebagai pengkhianat bangsa Indonesia setelah membiarkan Timor Timur pisah dari Indonesia. Dalam tulisannya, Zainudin menyebut Habibie sebagai "penggunting dalam lipatan" terhadap Soeharto, penyebab perpecahan Indonesia dengan munculnya 48 partai politik. Zainudin juga menyebut Habibie pengkhianat bangsa karena memenuhi desakan Barat menggelar jajak pendapat di Timor Timur. Yang paling ironis, Zainudin menyebut Habibie dan Anwar Ibrahim sebagai sesama “anjing imperialisme” (the dog of imperialism) karena telah bersedia menyerahkan negaranya ke lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) lewat kebijakan-kebijakan politik ketika keduanya memegang otoritas pemerintahan. Martabat Bangsa Komentar Zainudin sebagai mantan pejabat negara Malaysia terhadap Habibie, ikon teknologi dan mantan kepala negara Indonesia, perlu disikapi dengan bijaksana. Jika tidak ditanggapi dengan kepala dingin, akan muncul reaksi politik yang radikal, demonstrasi massa, dan kemudian berujung pada memanasnya hubungan politik kedua negara serumpun. Penghinaan terhadap Habibie perlu dilihat dalam konteks realitas politik dan konstelasi diplomasi internasional antarkedua negara. Pada titik ini, penghinaan terhadap mantan kepala negara tidak bisa dibenarkan, yang jika direnungkan dapat dianggap menghina martabat bangsa. Penghinaan juga tidak dapat dibenarkan dalam komunikasi politik, yang dapat merangsang konflik secara luas. Penghinaan politik dari negara Malaysia sudah sering terjadi, semisal pada kasus pertahanan wilayah (kasus Ambalat, Sipadan-Ligitan), seni budaya (fenomena reog), dan persoalan politik sepak bola yang memanaskan hubungan diplomatik. Namun, sebagai negara dengan tradisi politik demokratik yang mengedepankan nilai persaudaraan, bagaimana kita menyikapinya? Penghinaan perlu dilihat sebagai momentum untuk melihat watak dan karakter bangsa. Jika yang dihina balas menghina, posisinya akan sama rendah. Sebaliknya, warga Indonesia perlu memberi pelajaran moral kepada politikus Malaysia dengan memberi ajaran etik tanpa kekerasan. Inilah politik santun namun tegas yang perlu disampaikan sebagai citra diplomasi Indonesia. Di sisi lain, jalur politik formal perlu dilakukan oleh DPR maupun presiden, dengan menegur keras Zainudin, sebagai mantan pejabat Malaysia. Jalur politik formal ini penting dilakukan untuk menunjukkan martabat bangsa dengan kekuatan politik. Di satu sisi, warga Indonesia menyampaikan pesan damai berupa pelajaran etik. Di sisi lain, pada jalur politik formal, harus ada teguran keras untuk memberi pelajaran bagi perilaku politik pejabat Malaysia. Figur Negarawan Di tengah polemik ini, perilaku santun ditunjukkan oleh Habibie, yang justru santai dengan tudingan dari Zainudin. “Kalau ada yang menghina Anda, anggap aja sebagai sebuah pujian, bahwa dia berjam-jam memikirkan Anda, sedangkan Anda tidak sedetik pun memikirkan dia,” ungkap mantan presiden kelahiran Pare-Pare (Sulawesi Selatan), 25 Juni 1936 ini. Sikap politik Habibie yang santun terhadap tudingan keras Zainuddin menjadi pelajaran moral yang penting bagi warga Indonesia di tengah diplomasi politik yang memanas. Habibie memilih untuk tegar dan tenang, tanpa upaya membalas dengan ucapan. Justru, sikap tenang Habibie dan kontribusinya dalam konteks teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi jawaban yang konkret. Saya kira, kasus penghinaan terhadap Habibie hanya salah satu kisah tentang bagaimana seharusnya warga Indonesia dan politikusnya menunjukkan sikap politik elegan. Perlu ada teladan dari negarawan untuk menuntun jalan politik di negeri ini. Kita perlu tegas dan keras, namun jangan melupakan sikap toleran dan persaudaraan yang menjadi karakter dasar kita. ●

Berang pada Malaysia

Berang pada Malaysia Rahardi Ramelan ;  Pengamat Teknologi dan Masyarakat

REPUBLIKA, 17 Desember 2012

Buat kita semua, rakyat Indonesia, tulisan, pernyataan, serta penghinaan terhadap presiden ketiga Republik Indonesia, BJ Habibie, oleh politikus senior Malaysia, Zainud din Maidin, sudah keterlaluan. Dikhawatirkan, pernyataan ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan puncak pelecehan Malaysia terhadap bangsa Indonesia. Sudah lama kita mendengar informasi soal pelecehan dan penghinaan oleh masyarakat dan polisi Malaysia terhadap warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Mulai dari penganiayaan sampai pemerkosaan tenaga kerja Indonesia wanita oleh polisi Malaysia. Kita pun diam dan hanya menggerutu.  Diplomasi kita yang mengandalkan soft diplomacy hanya berani sampai rasa penyesalan dan protes, tanpa tindakan yang tegas sehingga memberikan peluang pihak lain terus menginjak-injak kita. Kita terlena dengan pernyataan dan ungkapan bahwa kita saudara serumpun. Kita pun seolah-olah mengiyakan saja. Malaysia terdiri atas tiga etnis yang berbeda, India, Cina, dan Melayu. Mereka menghadapi persaingan yang keras. Dengan siapa sebetulnya kita serumpun? Kita berbeda, kita bangsa yang berbudaya dan multietnis. Apakah etnis Melayu di Malaysia yang membutuhkan dukungan dari kita karena takut dengan peran etnis lainnya, Cina dan India? Sehingga, bagi etnik Melayu di Malaysia, harus mencari saudara serumpun. Janganlah kita mengikuti pemikiran mereka itu. Mengapa Terus Diam? Kita mengetahui bahwa banyak kasus narkoba di Indonesia yang dilakukan oleh warga Malaysia. Mereka telah merusak generasi muda dan masyarakat kita. Apakah itu kesengajaan dan strategi mereka? Anehnya, kita diam-diam saja, pemerintah dan masyarakat membiarkan saja Malaysia berbuat demikian. Kita tidak pernah mengeluarkan pernyataan pedas ataupun bicara keras dan lantang bahwa Malaysia adalah salah satu pembawa wabah narkoba ke Indonesia. Demikian juga dengan pembawa ideologi ekstrem dan terorisme, ada yang berasal dari Malaysia. Mereka telah membuat keresahan masyarakat dan kerja keras polisi kita. Tapi, seolah-olah kita tutup mata bahwa semua itu dilakukan oleh warga Malaysia. Apa yang kita takuti untuk menyatakan pedas dan keras terhadap Malaysia? Apakah hanya sekadar sopan santun? Atau, memang kita lemah? Masih hangat di ingatan kita peristiwa Pulau Sipadan-Ligitan dan kasus perbatasan di Kalimantan. Sepertinya, kita terus mengalah. Belum lagi, kasus batik dan reog ponorogo. Kita pun hanya bisa teriak sesaat. Apa hanya itu yang bisa kita perbuat sebagai bangsa pejuang? Apa kita harus terus diperlakukan demikian oleh Malaysia? Penghinaan Boleh saja di antara kita terdapat perbedaan mengenai presiden ketiga Republik Indonesia, BJ Habibie. Itu adalah bagian dari kehidupan politik sebuah negara demokrasi. Tapi, tidak akan pernah menjadi penghinaan. Belum lama ini, terjadi kasus penghinaan terhadap presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrachman Wahid, yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Betapa reaksi dari warga Nahdliyin membuat Sutan Bathoegana, politikus senior Partai Demokrat, langsung meminta maaf atas pernyataannya soal Gus Dur.  Yang terjadi dengan BJ Habibie sekarang ini dilakukan oleh warga negara asing. Penghinaan dengan kata-kata kasar dan menjijikkan sepertinya keluar dari mulut seseorang yang tidak berbudaya. Jangan lupa bahwa Zainuddin Maidin adalah seorang politikus senior. Walaupun pernyataannya itu merupakan pendapat pribadi, rasanya tidak mungkin bahwa itu bukan merupakan pandangan dari kelompok-kelompok tertentu di kalangan politikus Malaysia. Walaupun BJ Habibie tidak menanggapi pernyataan Zainuddin Maidin, bangsa Indonesia merasa terhina. Kita harus berbuat sesuatu. Menyuarakan dengan keras dan tegas kutukan kita. Kalau perlu, kita harus menjadi berang kalau harga diri diinjak-injak oleh orang asing. Pemerintah kita pun harus menunjukkan sikap yang tegas. Hentikan semua rencana kunjungan resmi ke Malaysia. Yang dihina bukan BJ Habibie sebagai perorangan, beliau adalah presiden ketiga Republik Indonesia.  Presiden resmi bangsa Indonesia. Penghinaan tersebut juga penghinaan terhadap institusi kepresidenan. Apakah pemerintah mau masih tetap diam? Marilah kita bangsa Indonesia menunjukkan sikap yang tegas terhadap Malaysia yang diwakili oleh Zainuddin Maidin. ●

Habibie, Maidin, dan Utusan Malaysia

Habibie, Maidin, dan Utusan Malaysia Abdullah Alamudi ;  Pengajar pada Lembaga Pers Dr Soetomo; Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers (2007-2010)

SINAR HARAPAN, 17 Desember 2012

PERS dan media sosial Indonesia beberapa hari terakhir penuh dengan berbagai reaksi masyarakat terhadap tulisan mantan Menteri Penerangan Malaysia Tan Sri Zainuddin Maidin yang menyebut Presiden ke-3 Indonesia, Bacharuddin Jusuf Habibie, sebagai “pengkhianat negara” dan penyebab perpecahan rakyat Indonesia. Tuduhan itu muncul pada 10 Desember. Dalam tulisan Maidin di Utusan Malaysia, harian terbesar berbahasa Melayu di Malaysia, sebagai reaksi atas ceramah mantan presiden itu dalam acara yang diselenggarakan oleh Ketua Umum Partai Keadilan Rakyat pimpinan Anwar Ibrahim di Universiti Selangor, 6 Desember. Tulisan ini meninjau penerbitan tuduhan itu dari segi kemungkinan terjadinya pelanggaran etika jurnalistik oleh Utusan Malaysia, dilihat dari sudut Canons of Journalism Malaysia dan Journalism Code of Ethics mereka. Seperti halnya di Indonesia, perilaku wartawan Malaysia juga diatur dan dibatasi oleh Kode Etik Jurnalistik. Persatuan Wartawan Nasional Malaysia memiliki Malaysian National Union of Journalists Code of Ethics. Malahan, Code of Ethics wartawan Malaysia dibimbing oleh Canons of Journalism (Prinsip-Prinsip Dasar Jurnalisme) Malaysia. Kehadiran Kode Etik dan Prinsip-Prinsip Dasar Jurnalisme Malaysia itu seharusnya memungkinkan masyarakat pembaca, pendengar, dan penonton TV berharap bahwa berita dan features yang diterbitkan/disiarkan media di Malaysia akan taat etika, tidak menghina, melontarkan tuduhan palsu/tidak berdasar, dan mencemarkan nama baik seseorang. Pasal 6 Canon of Journalism Malaysia berbunyi, “He shall uphold standards of morality in the performance of his duties and shall avoid plagiarism, calumny or slander, libel, sedition, unfounded accusations or acceptance of bribe in any form.” Tapi tampaknya, inilah prinsip pertama yang dilanggar oleh Utusan Malaysia ketika ia menerbitkan tulisan Maidin, mantan pemimpin redaksinya, yang melontarkan slander, penghinaan terhadap Habibie bahwa mantan presiden itu adalah “pengkhianat negara.” Maidin, yang pernah bekerja sebagai wartawan selama lebih dari 40 tahun, bisa saja berkilah bahwa itu adalah pendapatnya. Di Indonesia kita menghormati hak seseorang menyatakan pendapat sebagai hak asasi yang dilindungi oleh Pasal 28 F, UUD 1945. Itu diulangi dalam preambule Kode Etik Jurnalistik wartawan Indonesia. Tapi hak menyatakan pendapat bukanlah hak untuk melakukan calumny tuduhan jahat/fitnah, slander, penghinaan, unfounded accusation, tuduhan tak berdasar. Apakah rakyat dan pers Malaysia bebas menyatakan pendapat dan mengkritik pemerintah Malaysia, itu tentu bisa dipertanyakan. Apakah Maidin berani mengkritik pemerintahnya secara terbuka, patut diragukan. Ini karena di Malaysia masih berlaku Internal Security Act peninggalan kolonial Inggris, yang sampai sekarang dipertahankan pemerintah Malaysia untuk membungkam lawan-lawan politiknya. Di samping itu, surat kabar Malaysia masih wajib memperbaharui izin terbitnya setiap tahun. Akurasi Bagi pers Indonesia, Habibie adalah tokoh yang mendatangkan kemerdekaan pers. Di zaman kepresidenannyalah dia memerintahkan Menteri Penerangan Letjen Muhammad Yunus Yosfiah menyusun draf RUU Pers yang membawa kemerdekaan pers–kemerdekaan yang pertama kali selama 255 tahun—sejak koran pertama di Indonesia, Bataviasche Nouvelles terbit pada 1744. Bagaimana Maidin bisa menuduh Habibie sebagai pengkhianat bangsa, sedangkan Habibielah yang membebaskan semua tahanan politik yang mendekam di bawah Presiden Soeharto, orang yang dipuji-puji Maidin dalam tulisannya itu. Maidin menuduh Habibie pemecah belah rakyat Indonesia sehingga timbul 48 partai politik. Ini pun sebuah false accusation, sebab timbulnya sekian banyak partai politik di Indonesia adalah salah satu hasil tumbuhnya demokrasi di negeri ini. Habibie yang membuka pintu demokrasi itu. Pasal 2 Journalism Code of Ethics Malaysia menegaskan, “In pursuance of this duty he will defend the twin principles: freedom in the honest collection and publication of news; and the right of fair comment and criticism.” Pertanyannya lantas, manakah the right of fair comment and criticism itu di dalam tulisan mantan pemimpin redaksi Utusan Malaysia tersebut? Kalau Habibie mengkhianati bangsa Indonesia, seperti dituduhkan Maidin, pastilah sudah lama dia berkalang tanah. Tapi rakyat Indonesia sangat menghormati Habibie karena dialah yang “membebaskan” Indonesia dari Timor Timur. Beban alokasi APBN untuk pembangunan Timor Timur waktu itu, yang penduduknya cuma sekitar 800.000, hampir dua kali lebih besar daripada anggaran pembangunan DKI Jakarta yang berpenduduk sembilan kali lipat. Fakta-fakta inilah yang antara lain tampaknya tidak dilihat oleh mantan Menteri Penerangan Malaysia itu sehingga bolehlah masyarakat pembaca mempertanyakan soal akurasi tulisan seorang yang berpengalaman lebih dari 40 tahun sebagai wartawan itu. Pertanyaan serupa bisa ditujukan kepada redaktur Utusan Malaysia, bagaimana mereka melakukan editing function mereka sehingga berita yang tidak akurat (inaccurate), melanggar Pasal 6 Canon of Journalism Malaysia, dan melanggar Pasal 7 Journalism Code of Ethics-nya bisa diterbitkan. Pasal 7 itu berbunyi, “He will regard as grave professional offences the following: Plagiarism; Calumny, slander, libel and unfounded accusations; The acceptance of a bribe in any form in consideration of either publication or suppression”. Utusan Malaysia sudah menerbitkan artikel yang bersifat libel, pencemaran nama baik Habibie. Maka, kalau para redaktur Utusan Malaysia taat pada Kode Etik dan Canons of Journalism mereka, rasanya mereka akan mengakui secara jujur bahwa mereka telah melanggar Pasal 7 dan semua pasal yang penulis sebut di atas. Tinggallah sekarang pertanyaan, apakah Utusan Malaysia mau melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Canons of Journalism-nya, yang menegaskan, “It shall be his duty to rectify and publish information found to be incorrect”. Pasal 5 Journalism Code of Ethics-nya menegaskan, “Any published information which is found to be harmfully inaccurate he will do his utmost to rectify.” Apakah Utusan Malaysia mau dan bersedia meralat atau menarik kembali (menyatakan tidak pernah ada atau minta maaf) atas tulisan Maidin, mantan pemimpin redaksinya? Wallahu ‘alam bissawab. Yang jelas, Utusan Malaysia sudah menghapus tulisan Maidin itu dari website-nya. Kebencian UMNO Apa yang memicu kemarahan Maidin terhadap Habibie? Jawabannya mungkin bisa ditemukan pada kebencian partai berkuasa, UMNO, yang didukung Maidin, terhadap Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat Anwar Ibrahim, dan ketakutan pemerintah pada prinsip-prinsip demokrasi yang diceramahkan Habibie. Adalah Ibrahim yang mengundang Habibie menjadi pembicara utama dalam pertemuan dengan mahasiswa dan para pemuka masyarakat di Universiti Selangor. Dalam ceramahnya, Habibie mendorong pluralisme, yang digambarkannya sebagai “paham yang sudah lama ada di kalangan masyarakat Malaysia dan perlu diterapkan untuk mendapatkan keseimbangan.” Katanya, “Manusia yang hidup dalam sistem demokrasi, dia benar-benar bisa berkembang dan tidak usah takut-takut.” Terhadap penistaan dan pencemaran nama baiknya, Habibie tentu bisa menggunakan haknya menuntut pidana dan menggugat ganti rugi terhadap Zainuddin Maidin di pengadilan Malaysia, tapi itu bukan sifat Habibie. Apalagi, dia sangat mendukung dan membela kemerdekaan pers. Pilihan lain adalah mengadu ke Dewan Pers Malaysia, tapi ke mana? Di Malaysia tidak ada Dewan Pers. Sejumlah tokoh senior wartawan Malaysia sudah berulang kali datang ke Jakarta, bertukar pikiran dengan sejumlah anggota Dewan Pers, termasuk penulis. Mereka telah mempelajari UU Pers Indonesia. Mereka ingin memiliki UU Pers kurang lebih seperti UU Pers kita, tapi masyarakat pers Malaysia masih tarik ulur dengan pemerintah, khususnya menteri dalam negeri, yang tidak ingin kehilangan kontrolnya terhadap pers. Sampai Dewan Pers terbentuk, dengan kewenangan melindungi kemerdekaan pers, wartawan dari seluruh 11 surat kabar dan media elektronik di Malaysia tidak akan pernah dapat menulis sesuai dengan hati nuraninya. Mereka akan tetap harus tunduk pada kemauan penguasa, termasuk mantan pemimpin redaksinya, seperti yang terjadi di Utusan Malaysia. Canons of Journalism Malaysia serta Code of Ethics-nya hanya menjadi dokumen suci yang akan terus dilanggar. ●

RI-Malaysia (tak) Setara

RI-Malaysia (tak) Setara Ahmad Sahidah ;  Dosen Filsafat dan Etika Universitas Utara Malaysia

REPUBLIKA, 15 Desember 2012

Judul di atas mengandaikan dua hal, kesetaraan dan ketidaksetaraan dua serumpun. Penghinaan Zainuddin Maidin pada BJ Habibie jelas mengandaikan Malaysia yang merasa lebih tinggi. Ginandjar Kartasasmita menegaskan bahwa pandangan bekas menteri penerangan era Abdullah Badawi sebagai cermin pandangan jiran pada kita. Sementara itu, setiap hari keduanya bersinggungan dan bekerja sama dalam pelbagai bidang kehidupan. Mengapa kita tidak mencoba menghadirkan perspektif lain agar kita sama-sama mempunyai gambaran besar ke mana perahu dua negara berdaulat ini dikayuh? Sebelum mengurai lebih jauh sengketa warisan, tentu kita perlu menengok masa lalu. Kedua negara ini lahir dari imperialisme Eropa. Kalau Anda membuka Negarakertagama, di sana kita akan menemukan sebuah narasi tentang rentang daerah `kekuasaan' Majapahit yang meliputi Tanah Semenanjung (Malaysia Barat hari ini). Riau dan Johor pernah membentuk satu kekuasaan tunggal. Aceh dan Kedah pun pernah bahu-membahu melawan Raja Siam.  Hubungan emosional ini tidak hanya berhenti pada zaman kesultanan. Ketika Inggris menjajah Tanah Melayu, arus orang dari Sumatra, Jawa dan Sulawesi tak terhalang. Kaum migran ini mempunyai latar belakarang yang beraneka ragam, baik status sosial maupun motif. Hingga hari ini, kita sering kali membaca surat kabar yang menampilkan persatuan keluarga hingga generasi keempat.  Naik-Turun Sebenarnya, konflik yang melibatkan kedua negara ini bukan hal baru. Ali Haji, tokoh sastra, pernah mencatat bahwa orang-orang Bugis yang merantau ke Tanah Semenanjung turut terlibat konflik dengan pemimpin `Melayu'. Namun, perebutan kekuasaan yang dimenangkan oleh orang Bugis telah mengantarkan mereka pada kursi kerajaan.  Tentu saja, sejarah kemerdekaan Malaysia tidak bisa dilepaskan dari kisah heroik di sini dalam menentang penjajahan Belanda. Buku memoar Ahmad Boestaman, 'Merdeka dengan Darah dan Api', menyeret pembaca pada ingatan kebersamaan yang lain di antara dua negara ini. Tidak aneh, apabila Ir Soekarno turut mendukung kemerdekaan Malaysia pada 1957. Malah, untuk menghargai hari istimewa tersebut, Bung Karno melarang pemutaran lagu `Terang Bulan', yang iramanya dijadikan pengiring lagu kebangsaan Malaysia, `Negaraku'.  Namun, tidak disangka, Ayah Megawati ini juga mengobarkan perang dengan slogannya yang terkenal "Ganyang Malaysia!" Terkait dengan konfrontasi ini, banyak sarjana yang telah menulisnya, termasuk cerita hubungan orang nomor satu Malaysia pada waktu itu, Tunku Abdurrahman dengan Bung Karno yang berusaha untuk mengakhiri perang di Tokyo, Jepang.  Ternyata, di era baru, meskipun kedua negara ini terikat dengan satu organisasi bersama, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), persengketaan tak kunjung usai. Mimpi besar untuk membentuk Komunitas ASEAN tahun 2015 akan menghadapi sandungan, mengingat keduanya sering bertengkar.  Malangnya, pemicu yang menyebabknya keduanya berselisih adalah isu yang berulang-ulang, seperti batas wilayah, klaim kebudayaan, dan buruh migran.  Sebagai dua negara bertetangga, sejatinya keduanya telah terikat dengan begitu banyak institusi untuk melerai pertengkaran. Berhubung berbatasan, kedua menteri pertahanan secara rutin bertemu setiap tahun. Tumpang-tindih kepemilikan kebudayaan tidak terelakkan karena faktor migrasi dan diaspora. Sedangkan buruh migran merupakan fenomena kebergantungan keduanya untuk memenuhi tuntutan ekonomi.  Gambar Besar Sudut pandang ini perlu disimak untuk menengahi pertikaian dua negara. Tanpa mengabaikan masalah yang sering muncul ke permukaan, seperti klaim kebudayaan, batas wilayah, tenaga kerja, kita harus melibat gambar besar terkait kesadaran sejarah masa lalu, hubungan genetik, dan ikatan emosional lain. Dengan menyebut masalah itu gambar kecil tidak berarti kita memandang kecil masalah human trafficking, perdagangan obat terlarang, dan penyiksaan buruh migran.  Selagi kedua negara ini terikat komitmen untuk saling mendukung kemajuan masing-masing, tentu penghalang yang acapkali mewarnai perjalanan mewujudkan negara bermartabat dan maju harus diurai dengan akal sehat, bukan adu otot. Demonstrasi Pemuda Pancasila baru-baru ini di depan Pusat Kebudayaan Malaysia menambah ingatan buruk warga Malaysia terhadap Jakarta.  Pelemparan telur busuk dan kayu, belum lagi kekerasan terhadap satuan pengaman, melengkapi perlakukan kekerasan demonstran terhadap kantor perwakilan Malaysia di Jalan Kuningan. Padahal, hal serupa tak pernah terjadi di Kuala Lumpur. Namun, keterbukaan media massa pascareformasi negeri jiran telah memungkinkan kejadian di atas dilihat oleh warga serumpun. Tak ayal, mereka pun menyoal perlakuan dari saudaranya sebagai tidak masuk akal dan bodoh.  Seperti biasa, pejabat pemerintah dan diplomat kedua negara akan merespons pertikaian yang sering berulang ini dengan pernyataan-pernyataan normatif seraya menjaga agar hubungan keduanya tak memburuk. Namun, warga Malaysia tak seperti dulu. Mereka pun menumpahkan kekesalannya dengan menulis di media interaktif sebuah koran agar Malaysia bertindak tegas. Seseorang yang menulis nama anonim di Sinar Harian (1/7/12) meminta pemerintahnya untuk mengusir pekerja Indonesia yang mencari makan di Semenanjung. Boleh jadi kegeraman serupa juga dialami oleh banyak warga Malaysia.  Apalagi, belakangan ini, mereka semakin tidak merasa nyaman dengan orang asing karena dianggap merampas peluang mereka. Tautan negara ini secara geografis, historis, dan genetis adalah pengikat, bukan pemisah. Namun, meskipun hubungan ekonomi keduanya akan terus membesar seiring kemajuan yang diraih, mereka tidak perlu kikuk untuk membuka borok yang terjadi di antara keduanya.  Transparansi perlu untuk menyelesaikan masalah, bukan membuka aib. Kejahatan bisa dilakukan siapa saja. Bagaimanapun, apabila hanya memamerkan pertengkaran remeh-temeh, keduanya hanya membangun istana pasir yang mudah goyah. Sebagai negara-negara yang berdaulat tentu satu sama lain tidak perlu tunduk, namun berdiri sejajar. Dengan iktikad ini, hubungan keduanya tidak akan buyar. ●

Memahami Malaysia dan BJH

Memahami Malaysia dan BJH S Sinansari Ecip ;  Panel Ahli pada Pusat Kajian Media dan Jurnalisme

REPUBLIKA, 14 Desember 2012

Memahami Malaysia kadang-kadang dianggap tidak penting. Dalam suatu komunikasi, terutama manakala ada sengketa, saling tahu dan kemudian saling memahami adalah penting. Kita sering lupa, terlalu banyak memahami diri sendiri tanpa berusaha memahami pihak lain. Siapa Tan Sri Zainuddin Maidin? Dia mantan menteri Penerangan Malaysia yang menjabat dua tahun. Tulisannya di media milik pemerintah, Utusan (www. utusan.com,my), menyebut BJ Habibie (BJH) sebagai `anjing imperialisme\' dan `pengkhianat bangsa'. Tulisan di online-nya telah dihilangkan oleh redaksi yang bersangkutan. Tulisan itu awalnya di blog pribadi Zainuddin (Ahad, 9/12) di harian Utusan, website-nya, serta The Malaysia Insider. Mengapa kata-kata kasar sampai keluar? Mencoba memahami Mari kita mencoba memahami seolah-olah sebagai orang Malaysia yang menyokong (mendukung) pemerintahnya. Mari kita beeing the others. Mencoba memahami bukan berarti selalu sependapat. Zainuddin merasa kecewa karena BJH berteman dekat dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim. Zainuddin dikenal sebagai pengikut Tun Mahathir (termasuk Pemerintah Malaysia sekarang). Anwar dinilai selaku antek Barat dan memperjuangkan kebebasan yang tidak selaras dengan Islam. Anwar pernah mempertahankan Yahudi, bukannya Palestina. Lebih daripada itu, sewaktu krisis ekonomi di Asia dan Anwar masih menjadi wakil perdana menteri, sangat sependapat dengan IMF untuk membantu Malaysia. Sikap Mahathir sebaliknya, untuk apa minta bantuan IMF? Pilihan Mahathir ternyata tepat hingga Malaysia bisa bangkit seperti sekarang. Indonesia yang memilih bantuan IMF terpuruk dan dirundung malang karena utang. BJH terlalu dekat dengan Anwar yang oleh sebagian orang Malaysia dapat diartikan mencemarkan dirinya sendiri di Malaysia. Anwar sedang memperjuangkan demokrasi yang pro-Barat di Malaysia. Karena itu, BJH diartikan sebagai sama dan sebangun dengan Anwar yang sedang dimusuhi Pemerintah Malaysia. Ada pendapat tradisional yang sederhana di sana, sahabat lawan adalah juga lawan. Tamu nonformal (bukan resmi pemerintah) yang mendekati oposan di Malaysia akan menimbulkan pergunjingan di Malaysia. Itu di Indonesia tidak akan menjadi soal, oposan Malaysia (Anwar) mendatangi oposan (orang-orang kritis) di Indonesia. Mahathir dekat dengan Soeharto dan menghormatinya serta tidak mengajari Indonesia bagaimana mengurus Indonesia, demikian pula sebaliknya. Menurut pandangan penguasa Malaysia (UMNO), Anwar adalah pengkhianat bangsa karena memasukkan elemen sekuler, liberal, dan pluralisme ke Malaysia. Sebagian besar umat Islam Malaysia tidak menyokongnya. Apalagi, Anwar pernah tidak menyokong Palestina. Memenuhi undangan dari Selangor, kehadiran BJH bersama Anwar dianggap penguasa Malaysia sebagai memasuki wilayah yang peka. Dalam pidatornya di Universitas Selangor, BJH membicarakan demokrasi dan sekitarnya. Itu dapat dianggap mengajari atau memprovokasi Malaysia berdemokrasi, bahkan men- campuri urusan dalam negeri mereka. Lain BJH, lain Anwar Tapi, terlalu gegabah Zainuddin menyamakan BJH dengan Anwar. BJH meski tidak lagi mewakili bangsa Indonesia (sebagai presiden), masih sangat dihormati di Indonesia. Meski jengkel atas kedatangan BJH, sebaiknya Zainuddin dapat mengendalikan emosinya, terutama dalam menggunakan kata `anjing' dan `pengkhianat', dua kata yang menurut orang Islam dan menurut orang Islam Malaysia pun sangatlah buruk sekaligus kasar. Tentang lepasnya Timor Timur, pendapat Zainuddin tidak benar. Dia berpendapat, BJH menjadi orang suruhan imperialis. Barat membolehkan Indonesia untuk sementara (10 tahun lagi) menguasai Timor Timur, tapi dengan biaya Indonesia. Setelah itu, boleh referendum.  BJH setuju mempercepat referendum waktu itu karena pendukung Indonesia di Timor Timur diangapnya cukup kuat. Salahnya, referendum bukan diselenggarakan secara independen oleh PBB, melainkan oleh Australia-Portugis yang mempunyai kepentingan ekonomi dan politik.  Penghitungan suara hasil referendum tidak dikontrol oleh pengawas yang netral. Panitia referendum didominasi anak-anak yang dapat beasiswa belajar di luar Timor Timur yang jelas prokemerdekaan. Pengawas tidak boleh mendekati tempat pemilihan suara. Kenyataan ini diperkuat oleh kesaksian seorang wartawan asing yang hari-hari itu bertugas di sana. Benar, seyogianya BJH memahami suasana kejiwaan Pemerintah Malaysia sehingga tidak perlu hadir di Selangor bersama Anwar, apalagi berbicara tentang demokrasi Barat. Itu dapat diartikan, BJH melukai Malaysia. Al Gore, wakil presiden AS, pernah melakukan hal seperti itu (dianggap campur tangan urusan dalam negeri Malaysia) pada 1998 maka dicerca oleh kekuasaan Malaysia dan pendukungnya. Kedatangan BJH di Malaysia tidak bisa tidak, diartikan secara politis oleh kedua belah pihak di sana. Anwar akan memperoleh keuntungan. Penguasa akan memperoleh kerugian. Tidak lama lagi, di sana akan dilaksanakan pemilihan umum (pemilu). Pidato BJH di Selangor pada 6 Desember 2012 diartikan penguasa, seperti mengajari berdemokrasi, suatu hal yang masih tabu di sana. Tampak agak sombong, Zainuddin di TV menyatakan tidak perlu minta maaf kepada BJH. BJH dianggapnya bukan mewakili bangsa karena bukan lagi presiden. Itu haknya. Sikap BJH juga sudah benar, tidak terlalu memperhatikan komentar Zainuddin. Cercaan Zainudin bahkan dianggapnya sebagai pujian. Bila BJH menanggapinya dengan bersuara keras, meski itu haknya, akan berarti menganggap besar Zainuddin. Menarik judul sebuah buku yang kurang lebih berbunyi, BJH Kecil, Tapi Otak Semua. ●