ISI, ISBI, dan Karakter Bangsa

ISI, ISBI, dan Karakter Bangsa

Bakdi Soemanto, PENGAJAR S-2 ISI SURAKARTA

Sumber : KOMPAS, 25 Januari 2012

ISI yang ada akan diberi tugas tambahan. Tak hanya mengurusi kesenian, juga mengurusi kebudayaan. ISBI cakupannya lebih luas lagi.

Inilah pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh (Kompas, 4/1) terkait kebijakan pemerintah yang akan mengubah Institut Seni Indonesia (ISI) menjadi Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI). Pernyataan ini mengagetkan banyak pihak, terutama para rektor ISI di seluruh Indonesia.

Dalam benak saya muncul pertanyaan: apa yang terjadi dengan negeri ini? Kementerian Dalam Negeri hingga ini belum bisa menuntaskan persoalan RUU Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta. Kini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menambah lagi masalah: ingin mengonversi ISI menjadi ISBI. Langkah awalnya pun boleh dikatakan arogan: tanpa mengajak berbicara dengan pimpinan ISI sebelum gagasan itu dikemukakan.

Bermain Api

Melihat reaksi para eksponen ISI ataupun para tokoh kesenian, sebagaimana diberitakan di Kompas (17/1), terbayang gagasan ini tidak dengan segera dapat dilihat hasilnya. Mohammad Nuh terlalu berani mengambil risiko: bermain api dengan seniman, komentar seorang pelukis di Yogyakarta. Seorang penyair perempuan yang berdiri di dekatnya menimpali, ”Jangan-jangan ada kesengajaan untuk memancing perdebatan berkepanjangan agar bisa menjadi alat untuk mengalihkan perhatian tentang hal-hal yang serius sekali: kesemrawutan tata kelola pemerintahan.”

Dugaan semacam itu muncul karena urgensi dari gagasan perubahan itu tidak jelas. Tampak Mendikbud tak pernah turun ke lapangan dan menyaksikan bahwa yang lebih urgen dan yang lebih mendesak dalam hubungan dengan pendidikan seni malah tak terjamah.

Sebagai orang yang pernah mengajar di Jurusan Teater ISI Yogyakarta, saya melihat dana pendukung pembelajaran di jurusan teater sangat jauh dari cukup. Dana itu, misalnya, untuk beli buku-buku, bahan membuat maket rancangan set pentas, bahan tata rias, dan kostum. Kini, sudah lumayan dengan adanya gedung tersendiri untuk pentas. Namun, panggungnya sangat menyedihkan. Tidak ada dana untuk pemeliharaan. Ketika mahasiswa mau menempuh ujian akhir dan mereka harus pentas, seluruh biaya ditanggung sendiri.

Di ISI Surakarta, tempat saya mengajar, sarana dan prasana belajar juga belum memadai. Kalau mahasiswa ujian dan harus menyajikan karya, biaya harus mereka tanggung sendiri. Di antara karya mereka yang sudah puluhan untuk ujian akhir, banyak yang bisa disebut sebagai suprakarya alias masterpieces. Karena tak ada dana, suprakarya itu tidak bisa diproduksi ulang.

Saya melihat, ketika mahasiswa—baik S-1 maupun S-2—memproduksi karya, sebuah peristiwa luar biasa penting terjadi. Mereka bekerja sama tanpa mendapat upah. Kebersamaan terjadi dengan sangat mengharukan. Tidakkah Bapak Menteri paham bahwa kebersamaan itu sangat penting sebagai salah satu pilar pembentukan karakter bangsa?

Mereka tidak butuh lagi pendidikan gotong royong karena mereka telah melakukan dan mengalaminya dengan seribu kali lebih joss ketimbang saat saya kuliah atau menatar Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila alias P4 dulu. Nilai-nilai luhur warisan bangsa dengan sendirinya tergali ketika para rupawan membuat topeng Burisrawa atau Begawan Drona yang spesialis menjerumuskan orang.

Kita dapat bayangkan ketika mahasiswa teater akan mementaskan lakon Dara Jingga karya Wisran Hadi yang berlatar Minangkabau. Kalau perlu, mereka memanggil ahli kebudayaan Minangkabau. Kalau mereka akan mementaskan Basah-basah Kapoyos yang berlatar belakang Manado, baik aktor maupun sutradara dan seluruh anak buah pentas, harus belajar budaya Manado.

Mengapa demikian? Meski tak kuliah di jurusan sosiologi di Fisipol, setiap pekerja seni paham bahwa sebuah fenomena kesenian adalah produk masyarakat dan zamannya.

Sadar akan hal ini, almarhum Rendra datang ke rumah saya di Solo, menengok perpustakaan almarhum ayah saya untuk studi apa yang terjadi di negeri Belanda pada masa pendudukan Nazi Jerman. Waktu itu, Rendra akan mementaskan Dode Klanken alias Suara-suara Mati karya Manuel van Logem. Lihat juga yang dilakukan Teguh Karya ketika membuat film 1828. Ia melakukan riset sangat serius.

Menambah Masalah

Jadi, memberikan kuliah sosiologi, antropologi, arkeologi, atau filsafat kepada mahasiswa seni tak akan efektif. Kuliah-kuliah itu hanya akan menjadi formalitas yang membosankan. Apalagi, jika dosen-dosennya tak paham kesenian, tetapi hanya konsep.

Sejauh saya bergaul dengan para calon seniman, baik S-1 maupun S-2, sikap batin mereka sangat terbuka kepada banyak hal yang ada hubungannya dengan kebudayaan. Mereka membaca buku Koentjaraningrat, Geertz, Adorno, Foucault, Camus, Sartre, Gramsci, dan lain-lain.

Negeri ini sudah terlalu banyak masalah tak terselesaikan. Tegakah kita menambah masalah lagi? Karakter bangsa macam apa yang kita harapkan? ●

Sekolah Seni Idealnya Bagaimana?

Sekolah Seni Idealnya Bagaimana?

Agus Priyatno, DOSEN PENDIDIKAN SENI RUPA DI FBS UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Sumber : KOMPAS, 7 Januari 2012

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengonversi Institut Seni Indonesia menjadi Institut Seni dan Budaya Indonesia menunjukkan kebingungan dalam menerapkan istilah seni dan budaya.

Kebingungan seperti ini tampak juga pada pemakaian istilah pada mata pelajaran seni yang diberikan di tingkat sekolah menengah, dengan menjadikan pelajaran seni dan budaya sebagai satu mata pelajaran.

Idealnya seni adalah mata pelajaran yang berdiri sendiri dan tak digabung dengan budaya. Dalam satu kata seni saja di dalamnya ada banyak cabang seni, yang tak mungkin semuanya dikuasai seorang guru. Bisa dibayangkan, alangkah tersiksanya seorang guru seni jika harus mengajarkan seni rupa (lukis, patung, arsitektur), seni tari, seni suara, seni drama, dan sebagainya sekaligus. Apalagi jika harus ditambahkan budaya. Praktiknya, pelajaran seni dan budaya di sekolah-sekolah diampu oleh seorang guru seni. Idealnya minimal ada tiga guru seni, yaitu guru seni rupa, seni musik, dan seni tari. Pelaksanaan pendidikan seni di sekolah menengah selama ini masih jauh dari ideal.

Jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin memberikan wawasan budaya, mestinya tambahkan saja mata pelajaran budaya yang diberikan terpisah, dengan guru pengajar khusus ahli kebudayaan. Jika seni dan budaya digabung, materinya akan jadi sangat luas dan tak mungkin disampaikan dalam satu mata pelajaran saja, apalagi jam pelajaran seni selama ini sangat terbatas diberikan di sekolah-sekolah. Ibaratnya seperti memasukkan air laut ke dalam ember.

Kebingungan pemakaian istilah seni dan budaya ternyata tak hanya di tingkat sekolah menengah. Di tingkat perguruan tinggi sama saja. Konversi ISI menjadi ISBI menunjukkan itu.

Seni di Indonesia

Indonesia merupakan bangsa yang sedang bertransisi dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Seni tradisional dan seni modern yang ada sekarang merupakan produk kreatif masyarakat yang mengalami masa transisi ini. Logikanya, seni yang diajarkan di sekolah menengah dan di perguruan tinggi seni adalah seni tradisional dan seni modern. Kebudayaan merupakan pelajaran yang berdiri sendiri dan diberikan terpisah.

Di tingkat sekolah menengah, pelajaran seni semestinya dipisahkan dengan pelajaran budaya. Di tingkat perguruan tinggi, pemerintah lebih baik mendirikan dua macam sekolah tinggi seni, yaitu institut seni untuk mewadahi seni tradisional dan institut seni untuk mewadahi seni modern. Kebudayaan jadi satu mata kuliah di dalam sekolah seni ini.

Indonesia bangsa multietnis. Banyak suku dan corak seni tradisional di dalamnya. Jika seni setiap daerah ingin dipertahankan dan dikembangkan, sebaiknya setiap provinsi mendirikan institut seni di daerahnya masing-masing sehingga di Indonesia banyak sekolah seni tradisi, seperti Institut Seni Bali, Institut Seni Batak, Institut Seni Bugis, demikian pula dengan Dayak, Jawa, Papua, dan sebagainya.

Kurikulumnya dirancang untuk pengembangan seni daerah. Ulos batak berbeda dengan batik jawa, tari saman berbeda dengan tari kecak. Maka, idealnya pengembangannya berada di daerahnya masing-masing.

Sebagai bangsa yang sedang menuju bangsa modern, Indonesia perlu memiliki kajian terhadap perkembangan seni modern. Oleh karena itu, Institut Seni Indonesia (ISI) yang kurikulumnya mengajarkan seni modern perlu didirikan di setiap daerah karena setiap daerah di Indonesia juga mengalami modernisasi. Jika di setiap daerah terdapat perguruan tinggi seni tradisional dan modern, kedua aspek seni yang berkembang di Indonesia dapat dipelajari. Dengan demikian, persoalan pendidikan seni di Indonesia dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Kerancuan Istilah

Pemakaian istilah seni dan budaya untuk mata pelajaran ataupun untuk nama perguruan tinggi seni merupakan kerancuan. Seni tak setara dengan budaya. Seni ada dalam budaya. Orang belajar budaya suatu bangsa. Maka, seni ada di dalamnya.

Jika kita bicara kebudayaan Indonesia, di dalamnya ada produk seni dan bukan seni. Ada produk yang nyata (tangible) dan tidak nyata (intangible). Produk budaya bersifat fisik, baik tindakan maupun konseptual (pemikiran). Seni tari dari Aceh hingga Papua, lukisan tradisional Bali hingga lukisan ekspresionis Affandi, sandal jepit buatan Yogyakarta hingga pesawat terbang buatan Bandung adalah hasil kebudayaan bangsa Indonesia. Selama ini istilah kebudayaan sering tereduksi sehingga pengertiannya jadi sempit. Seolah kebudayaan semacam seni tradisional saja. Hanya berupa tarian, baju tradisional, dan rumah adat.

Di sekolah menengah, tujuan siswa belajar seni untuk mengembangkan bakat, kreativitas, dan memperluas apresiasi seni. Siswa belajar seni tak dimaksudkan untuk jadi seniman profesional. Di perguruan tinggi seni, mahasiswa belajar seni untuk jadi ahli (teori) atau seniman profesional (praktik). Dalam mempelajari seni, baik siswa maupun mahasiswa perlu juga wawasan kebudayaan. Untuk memperluas wawasan kebudayaan, cukup mempelajari satu mata pelajaran kebudayaan supaya wawasan seni jadi luas. Lalu untuk apa perubahan ISI menjadi ISBI? ●