Selebritisasi Caleg

Selebritisasi Caleg Ismatillah A Nu’ad  ;   Peneliti dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina Jakarta

SUARA MERDEKA, 08 Mei 2013

POLITIK dan dunia selebriti memang tak bisa dipisahkan, termasuk dalam ajang Pemilu Legislatif 2014. Pendaftaran calon anggota legislatif (caleg), baik untuk pusat maupun daerah, menyertakan banyak selebriti. Kita bisa menyebut sebagian yang sudah resmi terdaftar pada sejumlah partai, seperti Irwansyah, Jamal Mirdad, Rachel Maryam, Bella Saphira, Rahayu Saraswati, Angel Lelga, Ricky Subagja, dan Bondan Winarno.

Pengalaman di negeri ini, kancah selebriti masuk dalam gelanggang politik, baik sebagai anggota legislatif maupun eksekutif pejabat daerah, mengalami kembang kempis. Tak semua  berhasil menduduki sejumlah posisi kekuasaan. Selain yang sukses, seperti Rano Karno, Sys NS, Tere dan sebagainya, banyak pula yang gagal, semisal Andre Taulany, Syaiful Jamil, Marissa Haque, dan Rieke Diah Pitaloka.       

Di dunia, fenomena selebriti menceburkan diri dalam politik juga bukan hal aneh. Presiden AS 1981-1989 Ronald Reagan sebelumnya adalah selebriti. Aktor laga Hollywood Arnold Schwarzenegger juga pernah menjadi Gubernur California yang dicalonkan Partai Republik. Di India, aktor kawakan Amitabh Bachchan pernah menjadi anggota parlemen, sementara Sanjay Dutt menjadi salah satu fungsionaris partai besar di India, Samajwadi. Di Filipina, mantan PM Joseph Estrada pun pernah menjadi selebriti.

Dalam demokrasi, tak ada masalah bagi siapa pun warga negara yang ingin mencalonkan dalam kepemimpinan. Undang-undang pun menyatakan tentang hak politik, yang dapat kita artikan berhak mencalonkan diri menempati kedudukan sebagai wakil rakyat atau pemimpin politik, berhak memberikan suara, berhak mengadakan komunikasi dan mengkritik negara, serta membela keyakinan sendiri.

Jadi, tak hanya para seleb, siapa pun warga negara, tak terkecuali, boleh mencalonkan diri sebagai pemimpin, kecuali yang melanggar hukum dan perbuatan yang merugikan negara bangsa. Memang ada keyakinan bahwa perkembangan demokrasi ditentukan oleh kualitas kaum politikus. Dari sini kita bisa mengambil hipotesis bahwa makin berkualitas para politikus akan berkorelasi positif dengan kemajuan demokrasi.

Apakah para selebriti tersebut memiliki kriteria semacam itu? Untuk itu, perlu membangun sistem politik yang mengutamakan politikus berkualitas dan berkapasitas, dan tak boleh menoleransi politikus dadakan yang miskin pengalaman. Politikus miskin pengalaman seperti pada beberapa selebriti, hanya akan menjadi benalu demokrasi. Tugas mengatur dan mengawasi menuju pemenuhan kesejahteraan rakyat bukanlah hal mudah. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang memiliki rekam jejak mumpuni, berkapasitas dan berkualitas yang bisa membawa bangsa ini keluar dari kemelut berkepanjangan.

Panggung kekuasaan bukanlah ajang coba-coba atau arena pembelajaran bagi politikus miskin pengalaman. Untuk menjadi seorang politikus sejati, haruslah memulai perjuangan dari bawah. Sejatinya ia adalah individu yang telah mendapatkan kepercayaan masyarakat, ditambah sikap amanah untuk selalu menjaga dan menangani seluruh keperluan masyarakat, baik langsung kepada mereka maupun tidak langsung dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Pembawa Perubahan

Saat ini energi politik cenderung dihabiskan hanya untuk kepentingan pribadi dan kelompok, dan di sisi lain persoalan sesungguhnya yang harus diselesaikan, seperti masalah kemiskinan, angka pengangguran yang kian meninggi, atau krisis pangan misalnya, nyaris tak mereka sentuh. Kaum politikus dan birokrat hanya sibuk bicara suksesi kepemimpinan. Politik telah berubah menjadi ajang untuk memperkaya diri, saling menjatuhkan, dan sebagainya,  pendeknya semua yang bertentangan dengan etika dan moral politik.

Politik selama ini juga dirasakan tak menjadi instrumen untuk merekonstruksi persoalan bangsa, dan kemudian membangunnya sedemikian rupa supaya persoalan kian surut. Politik masih sebatas utopia, sederet harapan namun tak pernah bisa terejawantah dalam kehidupan riil. Justru yang terjadi, dan ini yang sesungguhnya berbahaya, politik hanya jadi instrumen menuju kekuasaan, memperkaya pribadi dan kelompok. Pelaku hidup dalam kemegahan dan kemewahan, sementara rakyat yang semestinya diurus, hidup serbakekurangan, terbelenggu kemiskinan dan kesulitan.

Bukankah tujuan politik adalah to role, bagaimana semestinya membuat suatu kebijakan strategis dalam rangka menyejahterakan kehidupan rakyat. Politik merupakan cara efektif untuk membawa perubahan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kaum politikus.

Politik itu sangat agung dan mulia, yakni sebagai wahana membangun masyarakat. Adalah sebuah masyarakat berkeadaban yang terwujud dalam tatanan sosial yang berlandaskan pada hukum, norma, moral, dan etika, sehingga tercipta keadilan, kesejahteraan, dan kesejahteraan umum. Kaum politikus yang berpolitik demi kesejahteraan rakyat, sesungguhnya telah menjalankan politik sebagai panggilan hidup yang harus dipertanggungjawab-kan. ●

Caleg Artis : Jangan Sinis

Caleg Artis : Jangan Sinis Arswendo Atmowiloto ;  Budayawan

KORAN SINDO, 25 April 2013

  

Majunya artis—atau selebritas––sebagai calon legislatif menunjukkan partai politik gagal membina kader-kadernya dan sukses mengambil jalan pintas mengabaikan kader-kadernya.  Para artis yang sebenarnya paspasan— pas sepi job datang tawaran untuk manggung–– dianggap masih lebih menguntungkan memasang dibandingkan kadernya yang setia. Arti yang lain, pendekatan transaksional dianggap lebih rasional. Setia pada hasil instan dan bukan pada proses. Seolah dengan mempekerjakan artis, semua urusan beres.  Peran Media  Akan halnya para artis, atau juga pesohor, dikenal atau populer di masyarakat karena peran media massa. Memang tak bisa tidak, pekerjaan atau kariernya berkaitan dengan mekanisme kerja media massa. Baik karena prestasinya maupun karena ulahnya—kawin, lalu cerai, lalu kawin lagi, rebutan harta gono-gini, termasuk mendurhaka kepada orang tua, atau menikahi janda kaya— bisa menjadi berita karena dalam media massa menyediakan ruang untuk itu.  Eyang Subur atau Djoko Susilo yang irjen sekarang ini juga termasuk pesohor—bahkan istri-istrinya pun layak menjadi sumber berita karena ada masyarakat yang menonton dan setia. Mereka inilah yang digambarkan Ortega Y Gasset, penulis naskah drama yang dikenal sebagai ahli komunikasi, sebagai masyarakat urban yang masih kental suasana asal. Di desa mereka mendengar dan mencari gosip kepala desa yang memasang gigi emas atau membeli kerbau baru.  Di kota yang didengar adalah tetangga terdekat yang bernama tokoh yang ada di televisi. Klop sudah antara kebutuhan dan pemenuhan. Pasar pun tercipta dengan sendirinya dan sebagai pasar dadakan di tengah jalan kadang memang mengganggu. Yang mengganggu sebenarnya karena batasan antara prestasi atau pencapaian dan popularitas menjadi kabur. Sama kaburnya maju sebagai calon eksekutif atau calon legislatif. Yang penting maju dulu dan siapa tahu berhasil.  Begitulah kita pernah mendengar nama Saiful Jamil—penyanyi dangdut, beken karena beristri Dewi Persik, karena istrinya yang kemudian meninggal dalam kecelakaan, dan kini mencari pasangan, maju sebagai calon bupati. Atau Limbad, ilusionis yang tak mau berbicara, mengutarakan keinginan menjadi petinggi di daerah Tegal, Jawa Tengah. Tak ada yang salah, tak ada keliru, karena tata krama yang berlaku tak ada yang dilanggar.  Yang mengganggu dan menjadi rancu adalah dalam sajian televisi, ada unsur yang namanya dragged, atau penyangatan atau penskenarioan. Di mana dalam hal mencari ayah pun bisa dibuat termehek-mehek, di mana dalam dunia sinetron, seorang gadis bisu yang mau sukses, harus kehilangan ayahnya karena mati, atau kekasihnya tabrakan di jalan sangat sunyi—hanya ada dua kendaraan itu yang bertabrakan. Juga dalam program lain, baik yang terang-terangan berupa iklan menjemukan, atau mendadak jadi narsum.  Peran Pemilih  Dalam pusaran inilah artis atau pesohor ini berada. Memang repot kalau mereka ini nantinya akan melayani masyarakat, kalau selama ini biasa dilayani. Memang tidak repot untuk memerankan wakil rakyat, karena selama ini sudah biasa memerankan apa saja— termasuk nenek sihir, atau perebut suami. Kemampuan bersandiwara, berpura-pura sudah menjadi darah daging, dan tak takut salah bicara.  Karena dikiranya nanti ada retake, pengambilan kembali adegan yang keliru. Kalaupun tidak becus, yang disalahkan malah pemilihnya : kenapa milihdia. Sampai di sini, sebenarnya sampai di titik yang menentukan. Peran yang menentukan dalam pencitraan popularitas yang dimulai oleh media, peran menentukan kedua oleh karakter artis itu sendiri, ditentukan oleh pemilih.  Pemilihlah penentu akhir apakah mereka itu tetap bakal, berhenti di status calon, dan atau benar-benar menjadi petinggi. Jungkir balik apa pun, pengalaman masa lalu, menjadi penentu untuk menilai dan menentukan pilihan. Mengenali artis tak ada salahnya, malahbisamengurangistres dengan menggosipkan. Mengagumi artis juga boleh-boleh saja, malah terhibur karenanya.  Tapi memilih sebagai calon wakil rakyat, atau sebagai bupati/ wali kota/ gubernur atau bahkan presiden, adalah proses yang berbeda. Apakah pemilih mau menggadaikan nasibnya pada mereka, itu soal lain. Apakah mereka mau dilupakan, kadang juga dilukai perasaannya, itu yang harus menjadi pertimbangan.  Sesungguhnyalah, mereka yang dimaksud di sini bukan hanya artis, melainkan siapa pun yang mencalonkan dan dicalonkan lagi oleh partai politik. Yang selama ini sebagian terbukti menjadi partai koruptor yang melahirkan keadaban kotor. Yang lebih pantas digantung, daripada digantungi harapan akan memperjuangkan rakyatnya. Jadi jangan sinis lupa kalau dengar ada artis menjadi caleg.  Atau maju lagi meskipun lima tahun tanpa prestasi berarti. Tapi juga jangan bersikap manis, apalagi optimistis bahwa kehadiran mereka membawa perubahan—yang mungkin kata perubahan disalah-mengerti. Mungkin kita termasuk berdosa, kalau membuta pada prestasi dan bukan popularitas para artis dan pesohor, juga politisi, kalau tetap memilihnya, atau memilih partainya.  Dengan dosa yang sudah kita miliki selama ini, janganlah ditambah lagi dengan memilih mereka. Sikap ini adalah sikap berdemokrasi yang sehat. ●

Babak Baru Panggung Politik Artis

Babak Baru Panggung Politik Artis Didik Tri Atmaji ;  Pegiat Indonesian Care, Alumnus FISIP Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang

SUARA MERDEKA,  05 Januari 2013

"Lebih ideal, partai harus bisa menyiapkan kader unggulan untuk menjadi calon pemimpin yang berkualitas" HARIAN ini menuliskan Tajuk Rencana bertajuk ”Fenomena Panggung Politik Artis” (SM, 20/12/12), yang menguraikan fenomena politik sejumlah artis yang saat ini memasuki babak baru. Bila beberapa waktu lalu kehadiran mereka hanya menjadi kembang politik, kini mereka merambah ke arena pilkada tingkat I dan II. Wacana terbaru, ada yang hendak maju ke Pilpres 2014. Beberapa kalangan menilai kehadiran selebriti di panggung politik sedikit banyak dipengaruhi oleh kesuksesan rekannya. Tak dimungkiri kesuksesan Ruhut Sitompul, Angelina Sondakh, Nurul Arifin, Rieke Diah Pitaloka, Eko Patrio dan beberapa lainnya di legislatif menjadi pemicu untuk menjajal di ruang politik berbeda. Kesuksesan Rano Karno sebagai Wakil Bupati Tangerang Jabar dan Dede Yusuf sebagai Wakil Gubernur Jabar juga menjadi semacam faktor pemicu beberapa artis untuk berkompetisi di tingkat lokal. Dalam Pilgub Jabar 2013 misalnya, 3 dari 5 pasangan cagub-cawagub berlatar belakang artis. Pertama; Ahmad Heryawan calon petahana (incumbent) berpasangan dengan Deddy Mizwar. Deddy adalah aktor kawakan yang bisa jadi vote getter, terlebih memiliki popularitas tinggi, dan dinilai sebagai sosok religius lewat film dan sinetron yang pernah diperani. Kedua; Rieke Diah Pitaloka berduet dengan Teten Masduki. Rieke, selain pernah menjadi artis juga aktivis sosial, terakhir politikus PDIP dengan rekam jejak baik. Adapun Teten, pegiat antikorupsi memiliki popularitas kuat pada tataran media. Meski namanya belum merasuk ke akar rumput, ia bisa melengkapi Rieke. Ketiga; Dede Yusuf yang menggandeng Lex Laksmana. Sebagai wakil gubernur, Dede dianggap memiliki bekal pengalaman cukup dalam politik lokal. Ia juga dinilai visioner. Adapun Lex, kendati lemah dari sisi popularitas, lebih mudah menguasai birokrasi mengingat ia mantan Sekda Pemprov jabar. Dua pasangan lainnya, Syafiuddin (Kang Yance)-Tatang Farhanul Hakim, dan Dikdik Muliana Arief Mansur-Cecep Nana Suryana Toyib murni nonartis. Mereka tokoh masyarakat yang mencoba peruntungan tapi bisa saja menjadi kuda hitam karena representasi dari wilayah (dapil) asal. Dalam Pilgub Jateng, nama sutradara Garin Nugroho, disebut-sebut masuk dalam bursa penjaringan cawagub dari PDIP. Meski keputusan itu belum final, masuknya nama pekerja film dalam penjaringan mengindikasikan bakal terlibat dalam pertarungan politik. Semua tinggal menunggu aba-aba dari pusat sebagai pemegang hak veto yang direkomendasi. Tak ketinggalan, Raja Dangdut Rhoma Irama bahkan diwacanakan maju sebagai capres. Dengan berbekal popularitas serta dukungan dari ulama dan habaib yang tergabung dalam Wasiat Ulama, ia secara terang-terangan mengumumkan ikhwal pencapresannya. (Kompas, 12/11/12). Pada alam demokrasi terbuka, mencalonkan atau dicalonkan sebagai kepala daerah atau bahkan sebagai presiden bukanlah hal baru. Semua warga negara memiliki hak, asalkan memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Karenanya, pencalonan artis dalam pilkada tidak bisa disalahkan, pun dengan pencapresan Rhoma. Sebagian kalangan berpendapat majunya artis dalam pentas politik mampu menekan politik uang. Pasalnya mereka sudah mapan dari segi ekonomi didukung popularitas tinggi. Sayang, fenomena itu menimbulkan ragam persepsi. Sebagian masyarakat setuju, namun sebagian tidak sependapat karena beberapa alasan. Oligarki Politik Pertama; kehadiran artis dalam politik karena kegagalan kaderisasi partai. Fenomena ini pun menjadi makin parah akibat parpol tak lagi mampu mengakomodasi kepentingan kader dan anggota. Parpol kehilangan rasa percaya diri memunculkan tokoh muda. Kader umumnya tak memiliki cukup modal, pun dianggap kurang menjual. Satu-satunya jalan adalah ”menjual” artis kepada konstituen. Kedua; sebagai alat politik. Jika dalam praktik jual-beli yang dijual adalah barang maka dalam konteks ini, artis ibarat komoditas. Predikat artis di panggung politik pada dasarnya hanya menjadi alat parpol mengelabui masyarakat yang cenderung permisif dan kurang tanggap terhadap fenomena baru. Partai memberdayakan artis sedemikian rupa untuk menarik suara massa yang umumnya tak lagi peduli terhadap kehidupan demokrasi. Terlebih dengan modal dan popularitas yang dimiliki artis, parpol berupaya memenangi kontestasi politik. Ketiga; kemunduran demokrasi. Pada alam demokrasi yang kian terbuka, siapa pun berhak terjun dalam dunia politik. Tapi perlu dicatat hal itu membuka ruang luas oligarki politik. Kemenguatan kepentingan kelompok dan aktor tertentu mendorong partai dikendalikan oleh mereka yang memiliki modal besar ditambah popularitas lumayan. Maka, pola kaderisasi dalam rangka menggali tokoh muda calo pemimpin hanya menjadi isapan jempol. Parpol seyogianya memiliki standardisasi menentukan calon yang akan diusung. Lebih ideal, partai harus bisa menyiapkan kader unggulan untuk menjadi calon pemimpin berkualitas. Bukan sebaliknya, lebih memilih kader instan yang belum tentu mampu menyelesaikan permasalahan bangsa. Maka babak baru politik artis ini suatu saat melahirkan birokrasi artis. ●

Soal Calon Pemimpin Artis

Soal Calon Pemimpin Artis S Sudaryono ; Peneliti dan Penulis di Lembaga Studi Agama dan Nasionalisme (LeSAN) IAIN Walisongo; Peraih Beasiswa Ungulan Monash Institute

SUARA KARYA,  02 Januari 2013

  

Masa Pemerintahan KIB II periode 2009-2014 akan segera berakhir, dan Indonesia segera memasuki periode kepemimpinan baru yang diharapkan lebih baik. Bursa pencalonan presiden pun telah ditabuh, sehingga beberapa kandidat pemimpin negeri ini telah menampakkan wajah positifnya di publik. Diantara kandidat yang akan diajukan dalam bursa pemilihan presiden (pilpres) 2014, yang saat ini menjadi buah bibir di masyarakat, baik di kalangan superior maupun inferior, adalah H Rhoma Irama. Sosok yang dijuluki raja dangdut dan pangeran bergitar ini kini banyak diperbincangkan terkait pernyataannya siap menjadi salah seorang kandidat Capres 2014. Calon pemimpin dari kalangan artis bukan hanya H Rhoma Irama, tetapi sebelumnya sudah bermunculan pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Di Jawa Barat misalnya, muncul nama Dedi Mizwar, Dede Yusuf dan lainnya. Dengan begitu, pada periode kali ini banyak dari kalangan selebritis yang ikut berperan dalam panggung politik. Kali ini, seolah-olah menjadi periodenya para artis. Disaat negara ini disibukkan dengan berbagai masalah baik dari sektor politik, budaya, agama, dan moral pemudanya, tiba-tiba muncul sosok calon pemimpin yang berasal dari kalangan artis, sekilas menjadi berita yang agaknya lucu untuk didengar. Pasalnya, pemimpin dari kalangan politisi atau TNI seperti Susilo Bambang Yudoyono pun tidak sanggup menjalankan tugas dengan baik. Banyak yang memandang bahwa pemimpin yang memiliki kredibilitas dan pengalaman di bidangnya pun masih tampak kerepotan dalam menyelesaikan permasalahan bangsa, apalagi berasal dari dunia hiburan yang sekilas bisa disimpulkan kurang begitu mengerti akan dunia politik dan ketatanegaraan. Oleh karena Bang Haji berasal dari kalangan artislah yang menyebabkannya menjadi perbincangan, khususnya dari kalangan politisi. Namun, jika menelisik lebih lanjut, pernyataan kontroversial tersebut keluar bukan semata-mata kemauan dari sang raja dangdut, melainkan berdasarkan dukungan dari kalangan ulama serta melihat keadaan negara ini yang kian jauh dari nilai-nilai pancasila. Dengan desakan dan alasan itulah terbersit dalam benak sang pangeran bergitar tersebut untuk menyatakan bahwa dirinya siap menjadi calon presiden pada pilpres 2014 mendatang. Pro dan kontra pun berlanjut seiring dengan pernyataan tersebut. Di satu sisi Bang Haji dianggap sangat populer dan akrab di masyarakat, namun di sisi lain ada yang beranggapan bahwa kepopuleran saja tidak cukup untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini. Tidak sedikit dari kalangan politisi yang hanya tertawa ketika mendengar pernyataan Bang Haji tersebut. Namun, tidak sedikit juga yang menanggapi pernyataan tersebut dengan positif, bahkan mendukung pencalonannya dalam pemilihan presiden 2014. Dengan adanya calon pemimpin dari kalangan artis, seharusnya tidak usah terlalu dipermasalahkan, toh baru calon. Indoneia dengan berbagai permasalahan di dalamnya sangat membutuhkan sosok pemimpin yang mampu memberi kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tentunya dengan kepemimpinan yang elegan, jujur, adil, seta tulus ikhlas dalam mengemban amanah untuk mencapai kesejahteraan. Ini, memerlukan reformasi dan revolusi pemikiran. Reformasi diartikan memperbaiki setiap lini sistem pemerintahan secara terus menerus dimulai dari hal yang terkecil dan mendasar. Langkah ini sangat cocok melihat realita perpolitikan sekarang yang banyak dibumbui dengan praktek kotor di birokrasi dan pemerintahan. Praktik-praktik kotor itu tidak hanya dari kalangan birokrat saja namun menyeluruh dikalangan pemerintahan daerah bahkan masyarakat, sehingga seolah sudah menjadi bagian hidup tak terhindarkan. Sedangkan revolusi diartikan tindakan perbaikan dan perubahan secara menyeluruh dalam tata kehidupan berbangsa. Sederhananya, revolusi yaitu merubah seluruh sistem serta perangkat kerjanya dengan sistem yang baru sehingga tidak serupa dengan sistem sebelumnya. Dalam kaitan itu, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang tegas, cerdas dan bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Di dalam Islam sendiri telah diperintahkan bahwasanya setiap urusan haruslah diserahkan kepada ahlinya. Karena itu, latar belakang seorang calon pemimpin tidak perlu begitu dipermasalahkan. Tidak menutup kemungkinan bahwa seorang yang berasal dari kalangan artis mampu memimpin sebuah negara, dan tidak menutup kemungkinan pula jika seorang politisi justru kurang piawai dalam menjalankan sistem kepemimpinan. Soalnya, bicara pemimpin tidak lepas dari sebuah karakter yang dimiliki pemimpin itu sendiri di dalam memimpin. Untuk itu, siapapun dan berasal dari kalangan manapun asalkan masih berpegang dengan lima asas negara dan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila, kenapa tidak. Terlepas dari artis atau tidak calon pemimpin. yang terpenting adalah memiliki karakter kepemimpinan yang tegas, cerdas, bijaksana, serta sungguh-sungguh dan tulus dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Karena bisa disaksikan, berapa banyak dari kalangan politisi yang faham dengan aturan berpolitik namun justru tidak beres melaksanakan pemerntahan. Oleh karena banyaknya pemimpin yang tidak tulus memperjuangkan rakyat, masyarakat seharusnya lebih berhati-hati terhadap calon pemimpin yang akan datang. Karena banyak dari kandidat pemimpin sekarang yang hanya pandai beretorika, banyak janji namun sulit merealisasikan janjinya. Wallahu a'lam bi al-shawab. ●

Menyoal Artis Politis

Menyoal Artis Politis Agus Dermawan T ; Kritikus Seni, Penulis Buku-buku Berbasis Sosial Budaya

KORAN TEMPO, 26 November 2012

“Namun para seniman pro-politik telah telanjur mengangkat politik adalah kebanggaan nomor satu. Padahal kita tahu, pada akhir-akhir ini justru politik yang banyak menyebabkan kekacauan.” Beberapa hari setelah diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada 1985, Fuad Hassan memanggil belasan seniman (dan budayawan) Indonesia untuk berbincang-bincang. Pada ujung pertemuan, menteri yang piawai bermain biola itu berpesan agar para seniman tetap pada profesinya. Tetap bekerja intens di ranah kesenian. Tetap sebagai artis. Jangan masuk wilayah "gunung berapi", seperti politik semacamnya. Jauh hari sebelumnya, Daoed Joesoef, yang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1978-1983, juga menganjurkan hal yang sama. Ia berkata bahwa, selama berabad-abad sejarah Eropa, seniman adalah makhluk nomor satu. Lantaran itu, seniman yang sudah diakui sebagai ikon sosial harus percaya diri dan tidak perlu menggeserkan kedudukannya, termasuk ke wilayah politik, misalnya. Bahwa kedudukan seniman itu tinggi, memang terbuktikan sejak dahulu kala. Di Tiongkok, hanya para politikus dan ahli perang yang mampu berpraktek seni yang bisa memperoleh kedudukan puncak, bahkan menjadi raja yang tak kepalang pentingnya. Meng Tian diakui sebagai kaisar besar Dinasti Qin (255-209 SM) ketika ia menciptakan pena bulu (mopit) untuk kebutuhan melukis dan menulis indah demi pengagungan aksara dan sastra. Jenderal Li Shixun menjadi kaisar paling dikenang pada Dinasti Tang (618-906) ketika ia menciptakan seni Aliran Utara, dalam musik, tari, sastra, dan seni rupa. Huizong menjadi kaisar terhebat Dinasti Song (960-1278) setelah ia mendirikan Akademi Seni Kerajaan, yang mempertemukan Aliran Utara dan Aliran Selatan. Sementara itu, para seniman, dari Wang Wei sampai Su Tung Po, tetap diberi kedudukan "berumah-rumah di atas angin", alias maharesi. Dan mereka dijunjung sebagai penasihat jiwa dan pikiran para pemangku kekuasaan di kerajaan, dengan status yang teguh: sebagai seniman. Di Yunani, penyair yang hebat tak berbeda dengan filsuf. Ia pun disebut poeta laureatus, sastrawan kelas langit, yang kedudukannya bahkan lebih tinggi daripada pejabat dan politikus yang terserak di segala sisi istana. Seniman di Indonesia Mitos ketinggian posisi seniman ini tampak mulai mengabur warnanya di Indonesia. Reformasi politik sejak 1998 telah menggeser pikiran sebagian seniman untuk jadi percaya bahwa politik lebih tinggi martabatnya dibanding kesenian. Dinamika politik yang kerap diwarnai aksi dan situasi banal, oleh para seniman, justru ditatap sebagai kemegahan sosial. Sehingga beralihnya seniman ke ruang politik dipersepsi sebagai kenaikan kelas. Lalu para seniman pun ramai-ramai masuk ke wilayah politik. Tak ayal, kesenian diam-diam diturunkan kastanya oleh kalangan seniman sendiri. Padahal semua tahu, dengan hijrahnya para seniman ke dunia politik, dunia kesenian Indonesia segera kehilangan potensi-potensi besarnya. Dunia musik, film, dan sinetron kehilangan bintang ketika Tetty Kadi, Jamal Mirdad, Rieke Diah Pitaloka, Rachel Maryam Sayidina, Nurul Arifin, Venna Melinda, Adjie Massaid, Okky Asokawati, dan Primus Yustisio duduk di belakang meja DPR. Zumi Zola menghampiri kursi bupati, serta Dede Yusuf girang-hati menjadi (wakil) gubernur. Sisi panggung komedi jadi kosong ketika Dedi "Miing" Gumelar dan Eko Hendro Purnomo merayap ke kursi DPR. Ulah ini menyusul sikap pelawak unik Nurul Qomar, yang sudah menyusup ke lembaga itu terlebih dulu. Jagat seni peran Indonesia kehilangan Rano Karno, juga Marissa Haque, ketika mereka terus-menerus maju sebagai kepala daerah. Dunia pentas dan musik berduka ketika Guruh Sukarnoputra dan Tantowi Yahya mengikrarkan diri menjadi anggota Dewan. Pada bulan-bulan akan datang, dunia kesenian Indonesia juga bakal kehilangan Garin Nugroho dan Deddy Mizwar lantaran mereka digadang-gadang menjadi wakil gubernur di beberapa daerah. Semua ini tentu masih minus Julia Perez, Desy Ratnasari, Saiful Jamil, sampai Rhoma Irama, yang juga pengin main politik. Padahal, pengalaman mengajarkan--dengan disertai hormat kepada politikus sejati--betapa wilayah politik (dan birokrasi) adalah rimba gelap yang sering mengajak para seniman pusing tujuh-keliling. Dan itu sudah ditampakkan gejalanya sejak awal. Rahasia umum, para politikus acap menunggangi popularitas dan selebritas seniman untuk dipakai sebagai alat mencari perhatian. Budayawan Ridwan Saidi dan Sophan Sophiaan jauh hari telah mengingatkan itu, sampai akhirnya bintang film ini tewas dalam insiden kendaraan dengan balutan teka-teki. Bintang sinetron Diky Chandra juga mengatakan hal yang sama, ketika ia yang antikorupsi harus cabut sebagai Wakil Bupati Garut. Atas semua ihwal itu, budayawan Fadli Zon, yang tidak mau begitu saja "terjebak" di DPR, mengingatkan bahwa politik dan kesenian adalah subordinat kebudayaan. Politik dan kesenian duduk di kursi yang setara tingginya. Dengan begitu, politik tidak layak menghegemoni wacana pro bono publico, menganggap diri sebagai satu-satunya penyebar kebaikan dan kesejahteraan. Namun para seniman pro-politik telah telanjur mengangkat politik adalah kebanggaan nomor satu. Padahal kita tahu, pada akhir-akhir ini justru politik yang banyak menyebabkan kekacauan. Kembali ke Habitat Di Amerika, paradigma yang tidak meletakkan politik sebagai hal utama tak hentinya dipahami. Itu sebabnya, ketika bintang film laga Arnold Schwarzenegger jadi Gubernur California, banyak kalangan menyesalkan. Hollywood kehilangan seorang bintang nan cemerlang dan penangguk box office. Kekecewaan besar juga muncul ketika Clint Eastwood mendadak memposisikan diri sebagai Wali Kota Camel. Meski kota yang dipimpinnya kecil dan berpenduduk sedikit, aktivitas Eastwood di dunia film jadi tersapu. Padahal ia adalah orang nomor satu di Hollywood. Untung Eastwood tidak lama berurusan dengan politik dan birokrasi. Begitu ia masuk lagi ke dunia film, rakyat Amerika bersorak. Dan Eastwood segera menghasilkan karya-karya yang tak dilupakan zaman, seperti Letters from Iwojima dan The Flags of Our Fathers. Sambil mempercayai kekuatan kesenian (dan kebudayaan), serta meyakini bahwa seniman adalah makhluk sosial dan bukannya makhluk politik, banyak orang berharap agar para seniman kembali ke habitatnya. Toh, politik bisa diakomodasi sebagai inspirasi dalam karya-karya seni yang diolahnya. Seperti musik Iwan Fals. Seperti drama Teater Koma. Seperti puisi-puisi Rendra. ●

Pesohor Politik

Pesohor Politik Budiarto Shambazy ;  Wartawan Senior Kompas

KOMPAS, 24 November 2012

Sudah empat pesohor mencalonkan diri sebagai pejabat publik: Rhoma Irama, Deddy Mizwar, Rieke Diah Pitaloka, dan Dede Yusuf. Rhoma mau mencalonkan diri jadi presiden, tiga sisanya resmi jadi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dede pernah jadi anggota DPR, Rieke masih wakil rakyat, Rhoma dan Deddy muka baru. Pesohor mengincar jabatan kepala negara/daerah bukan hal baru, Rano Karno kini Wakil Gubernur Banten. Batas antara dunia politik dan hiburan makin tipis. Apalagi star power pesohor modal utama untuk menjual citra di panggung politik. Ini bukan fenomena khas Indonesia. Beberapa dekade di Barat ada fenomena celebrity activism. Pesohor muncul sebagai pendebat utama kebijakan publik, misalnya penentang Perang Vietnam. Perubahan struktur dan peliputan media massa dunia ikut menyumbang suburnya celebrity activism. Aktor, musisi, atlet, dan jenis-jenis pesohor lain mendapat panggung untuk ikut bicara. Tak aneh Ronald Reagan, eks aktor, terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Lalu aktor yang masih aktif, Arnold Schwarzenegger, terpilih sebagai Gubernur California. Kini pesohor tak cuma aktif mendukung kebijakan publik, rupanya mau terjun langsung jadi politisi. Apalagi bisnis media konvensional/baru lebih difokuskan pada wajah-wajah terkenal. Opini masyarakat juga berubah karena menganggap pendapat politik para pesohor cukup kredibel. Apalagi, pada musim skandal, rakyat tentu kurang percaya kepada politisi atau pejabat. Itulah yang terjadi di Indonesia, sebuah pengulangan proses demokrasi Barat. Pada tahun-tahun mendatang, dunia hiburan mungkin bisa jadi pusat perekrutan politik terbaik. Di satu sisi, pesohor boleh bangga maju ke depan panggung. Di sisi lain, manfaat terbesar pesohor sebenarnya justru jadi pemain figuran semata. Lebih banyak pesohor Barat yang tetap menjalani peran sebagai celebrity activist. Mereka lebih suka membantu prakarsa kemanusiaan, seperti memerangi kemiskinan atau memberantas HIV/AIDS. Secara terbuka atau diam-diam mereka menghindar sorotan media massa. Mereka tak rela diperlakukan sebagai komoditas politik semata. Mereka sadar politik butuh motivasi, keyakinan, dan komitmen jangka panjang. Politik bukan pemilihan film terbaik, bukan pula kepuasan menulis lagu merdu dengan lirik menyentuh. Sebagian besar pesohor hidup bak orang normal, segelintir saja yang jadi berita negatif media massa. Mereka berkarya di profesi masing-masing sebagai artis, musisi, komedian, atau atlet. Jarang ada pesohor berpolitik, pilihan yang diambil Rhoma, Rieke, Deddy, dan Dede. Di satu pihak, keberanian mereka layak diacungi jempol. Di pihak lain, mereka harus siap jadi sorotan. Pemilih akan menilai gerak-gerik mereka di masa lalu. Pertanyaan pertama masyarakat tentu berkisar pada panggilan untuk terjun ke dunia politik. Dalam sebuah kesempatan pekan lalu, saya tanya soal ini kepada Deddy. Ia menjawab akan mengabdikan diri menyejahterakan rakyat dengan pengalaman panjang bekerja di perfilman. Rhoma menyatakan menjadi capres karena terpanggil untuk memperbaiki akhlak bangsa. Ia juga punya pengalaman politik—selain berkiprah di musik dangdut—sebagai juru kampanye pada masa lalu. Kita tahu Rieke dan Dede ”pindah lajur” dari legislatif ke eksekutif, hal yang sering dikerjakan politisi kita. Dede juga sudah magang sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat sampai saat ini. Pertanyaan kedua, bagaimana rekam jejak mereka? Kita masuk ke tahap ”efek Jokowi” karena rakyat tidak mau lagi dipukau citra semata, ingin tahu ”daftar sukses” para pesohor itu. Kalau Deddy dan Dede punya rekam jejak sebagai aktor laris, Rieke punya signature legislation meloloskan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Rhoma belum punya rekam jejak politik. Pertanyaan ketiga, sukar diketahui apakah pesohor sebenarnya mampu memengaruhi pemilih. Soalnya, sebagian besar pemilih biasanya kelompok independen yang sikap politiknya enggan dipengaruhi ketenaran pesohor. Mereka senang cuma dengan menikmati suguhan para pesohor melalui film, musik, atau olahraga. Politik dianggap sebagai porsi kaum politisi, pesohor kurang mampu menjalaninya. Betapapun, kita tentu menyambut baik keterlibatan pesohor dalam politik. Salah satu esensi demokrasi ialah memberikan kesempatan kepada setiap profesi untuk menempuh karier politik. Terlebih lagi definisi ”pesohor” pada abad ke-21 ini sudah berubah drastis. Di negeri ini, orang-orang bukan politisi—misalnya aktivis lembaga swadaya masyarakat atau akademisi—juga masuk kategori pesohor. Keran untuk menjadi politisi mesti dibuka selebar mungkin bagi semua profesi. Bukan zamannya lagi menerapkan perundang-undangan atau aturan- aturan politik yang restriktif. Politik disiplin yang seharusnya bersifat ”longgar” alias bukan ”ketat”. Limitasi politik, dalam bentuk apa pun, hanya akan mengakibatkan kerancuan moral, sosial, dan logika. Proses dan makna demokrasi politik mustahil untuk direduksi. Dalam pengaturan pemilihan, tak perlu lagi mengatur profesi, suku, agama, usia, kelamin, dan syarat-syarat konyol lainnya. Kita sudah memasuki tahap gonjang-ganjing politik menjelang 2014. Pemilih sudah belajar banyak dari kegagalan kultur, sistem, ataupun proses politik kita yang gagal mengenyahkan korupsi. Bisa dipastikan bakal amat sedikit pemilih yang menggunakan hak suara di Pemilu 2014. Partai-partai kehilangan trust pemilih. Suka atau tidak, akibat pengaturan yang ”ketat” itu, kita tak punya banyak pilihan capres-cawapres. Jumlah calon terbatas dan tampaknya nyaris semuanya masuk kategori the devil we know. Mereka setidaknya memiliki pengalaman cukup untuk mengelola negara. Namun, saya tanya kepada Anda, bagaimana dengan Rhoma Irama? ●

Sesat Pikir Selebritas Politik

Sesat Pikir Selebritas Politik Donny Syofyan ;  Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

KORAN TEMPO, 14 November 2012

Lemahnya kaderisasi partai politik juga berperan dalam munculnya fenomena politikus "seleb" ini. Parpol dinilai gagal dalam mengembangkan kemampuan dan mengakomodasi kepentingan anggotanya. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara resmi mendeklarasikan politikusnya, Rieke Diah Pitaloka, dan pegiat antikorupsi, Teten Masduki, sebagai calon Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat. Calon lainnya yang ikut dalam pertarungan pemilihan kepala daerah Jawa Barat ini adalah pasangan Dede Yusuf dan Lex Laksamana, yang diusung empat partai, yakni Partai Demokrat, PKB, PAN, dan Partai Gerindra. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad "Aher" Heryawan akhirnya memastikan diri kembali maju dalam bursa pilkada Jawa Barat 2013. Dalam pencalonannya kali ini, Aher maju bersama aktor kawakan, Dedy Mizwar. Pilkada Jawa Barat ini terbilang unik karena merupakan ajang pertarungan tiga calon yang memiliki latar belakang sebagai artis. Ketiganya dianggap berkaliber dalam dunia entertainment di Tanah Air. Lanskap politik demikian memang bukan sesuatu yang baru, namun tetap saja memicu kontroversi. Ada yang menganggap bukanlah sebuah blunder bagi partai politik untuk mencalonkan selebritas sebagai kandidat. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh dan menikmati hak-hak politik mereka, termasuk hak untuk dicalonkan sebagai kepala daerah. Pihak-pihak yang pro mendesak masyarakat agar lebih memperhatikan kualitas lain yang dimiliki selebritas atau artis yang mencalonkan atau dicalonkan, seperti keterampilan politik mereka. Banyak partai tampaknya terhipnotis kuat oleh kemampuan atau keberuntungan sejumlah artis yang berhasil memenangi pilkada di sejumlah daerah, semisal Rano Karno dan Dede Yusuf sendiri. Partai perlu memahami bahwa prinsip one size fits all tidak lagi berlaku dan menjanjikan. Tidak sedikit kalangan artis yang juga tersungkur dalam menjalani eksperimentasi politik demikian. Saiful Jamil di Serang, Helmy Yahya di Sumatera Selatan, atau Primus Yustisio di Subang adalah sejumlah bukti nyata bahwa latar belakang keartisan tidak setali tiga uang dengan magnetisme politik dan peraupan suara. Gelombang selebritas politik ini ditengarai karena menguatnya preferensi popularitas di atas kualifikasi. Banyak partai menjadikan politikus selebritas ini sebagai penarik suara yang signifikan. Pandangan ini tegak di atas keyakinan bahwa massa akar rumput dan floating mass-yang kebanyakan gampang tergiur oleh pesona emosional ketimbang daya tarik intelektual-bakal memberikan suara lebih besar melebihi para pemilih independen dan kaum terpelajar. Mereka ini jauh lebih tertarik pada tokoh-tokoh populer dengan janji-janji jangka pendek daripada orang-orang terpelajar yang menyuguhkan kepentingan jangka panjang. Keterlibatan politikus selebritas, bersama politikus dengan latar belakang pengusaha, juga dianggap bakal mencegah politik uang karena sudah dianggap mapan secara finansial. Mereka dipersepsikan sukar dibeli sehingga layak mendapatkan kepercayaan dari pemilih. Hal ini diyakini memberi politikus selebritas tersebut semacam kredibilitas yang tidak dimiliki oleh politikus lainnya. Namun hal ini tetap menjadi anomali. Kasus Angelina Sondakh menjadi contoh paling anyar. Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, menjadi terkenal tidak menjamin kemenangan dalam peristiwa politik, seperti yang terlihat pada kegagalan calon presiden John Glenn, kekalahan pencalonan Oliver North sebagai senator, dan ketidakmampuan Bill Bradley menundukkan Al Gore dalam pemilihan di kubu Demokrat. Keberhasilan politik membutuhkan kualitas dan kapabilitas yang melewati popularitas serta latar belakang selebritas. Kalaupun ada artis yang sukses di belantara perpolitikan di Negeri Abang Sam, latar pendidikan juga jauh lebih krusial. Ronald Reagan, yang menjadi presiden, serta Arnold Schwarzenegger, yang menjadi Gubernur California, adalah lulusan perguruan tinggi. Reagan adalah sarjana ekonomi dan sosiologi dari Eureka College pada 1932, sedangkan Arnie adalah sarjana ekonomi dari University of Wisconsin-Superior pada 1979. Untuk Indonesia, ini menjadi problematis. Sebagai misal, sungguhpun terkenal sebagai pembela kebijakan pro-rakyat, publik belum mengetahui apa solusi yang ditawarkan Rieke Diah Pitaloka untuk mencegah anak-anak kita agar tidak menjadi TKI ke luar negeri. Pertanyaan yang sama juga bisa diajukan kepada para artis dan selebritas yang tengah duduk di berbagai komisi di DPR, semisal Dedi Gumelar, Venna Melinda, dan Inggrid Kansil. Masyarakat boleh jadi masih dapat menerima sejumlah artis yang termasuk jaminan mutu dan mempunyai integritas, di antaranya Nurul Arifin dan Sopan Sofyan (almarhum).  Lemahnya kaderisasi partai juga berperan dalam munculnya fenomena politikus "seleb" ini. Partai dinilai gagal dalam mengembangkan kemampuan dan mengakomodasi kepentingan anggotanya. Dulu, seseorang yang ingin mendapatkan kursi legislatif harus menjalani proses "magang" yang panjang dari level terendah agar bisa mencalonkan diri sebagai wali kota, bupati, atau anggota DPR oleh partainya. Kini, siapa pun tanpa rekam jejak politik yang kredibel dan panjang sudah bisa menduduki lembaga legislatif. Mengharapkan mereka mampu menangani isu-isu publik yang kompleks hanyalah lamunan di siang bolong. Tak berlebihan jika dikatakan partai politik dewasa ini tak lebih dari "parpol pemilu" yang hanya hadir selama masa kampanye. Kantor mereka kerap tetap tertutup sebelum dan setelah periode kampanye. Partai juga kian mengalami sentralisasi akut. Aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan daerah kerap berseberangan dengan pandangan DPP yang masih saja memberlakukan pola komando dan keputusan satu arah. Sebagai contoh, semua bakal calon yang diusulkan sebagai gubernur, wali kota, dan bupati harus mendapatkan persetujuan dari DPP di Jakarta. Kebuntuan kepemimpinan demikian ternyata membuka jalan bagi politikus selebritas. Cul-de-sac itu akan ditutupi oleh kelebihan yang dipunyai oleh politikus seleb ini. Lewat pengalaman dengan media massa, politikus selebritas dapat membantu penguatan citra partai secara efektif dengan keterampilan media yang mereka miliki. Ada kecenderungan kuat bahwa politikus seleb bakal mendapat liputan media yang lebih luas. Kekurangan mereka dalam penguasaan isu-isu aktual bisa diatasi dengan menjadi komunikator yang andal lewat pengalaman media yang ada.  Partai tengah berjudi dengan kepercayaan pemilih lewat politikus seleb yang mereka usung. Begitu pemilih menyadari bahwa politikus demikian hanyalah amatir, partai akan sulit mengembalikan kepercayaan publik sekaligus membebani politikus selebritas tersebut untuk bekerja efektif. Tentu rakyat tidak rela jika negara ini bermetamorfosis sebagai Republik Indonesian Idol ala politikus yang bermental calo. ●