SISTEM JAMINAN KESEHATAN

Iuran Untuk Keberlanjutan JKN-KIS

 NILA F MOELOEK

 

KOMPAS 3 Oktober 2019

 

Wacana kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) menjadi sorotan dalam beberapa minggu terakhir. Ada yang setuju, ada yang menolak.

Asuransi kesehatan pada hakikatnya adalah mengkonversi risiko sakit menjadi biaya. Besar biaya bergantung pada seberapa besar manfaat yang dijaminkan serta tingkat kesehatan masyarakat. Semakin luas lingkup manfaat yang dijaminkan dan semakin besar masalah kesehatan yang dihadapi, semakin besar pula biayanya.

Pembangunan Kesehatan dan Tantangan Masa Depan

Pembangunan Kesehatan dan Tantangan Masa Depan Nila F Moeloek  ;  Menteri Kesehatan

                                                          KOMPAS, 03 Mei 2017

                                                           

Salah satu tantangan mendesak dalam pembangunan kesehatan dewasa ini adalah bagaimana memastikan ketersediaan dan aksesibilitas layanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan bagi masyarakat. Pembangunan kesehatan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan tujuan ini. Secara bertahap, pemerintah telah meletakkan dasar-dasar penting untuk mencapai tujuan ini. Salah satu langkah monumental ke arah ini adalah implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memastikan akses universal terhadap layanan kesehatan bagi setiap anggota masyarakat. Meskipun demikian, ketersediaan akses terhadap layanan kesehatan bukan tujuan akhir pembangunan kesehatan. Bagaimana memastikan agar layanan kesehatan ini berkualitas dan  berkesinambungan merupakan tantangan yang harus dijawab pada tahap selanjutnya. Promotif-preventif Keberhasilan pembangunan kesehatan dewasa ini akan sangat ditentukan oleh seberapa jauh kita mampu menerapkan pendekatan promotif-preventif dalam menyikapi permasalahan kesehatan kita. Pendekatan ini diharapkan menjadi daya ungkit bagi terwujudnya tujuan pembangunan kesehatan melalui pemanfaatan sumber daya seefektif mungkin dan tidak membebani masyarakat dan pemerintah secara berlebihan. Menarik untuk dilihat bahwa banyak permasalahan kesehatan masyarakat berasal dari rendahnya kesadaran tentang pentingnya upaya promotif-preventif dalam kesehatan. Profil kesehatan masyarakat Indonesia yang menunjukkan tingginya persentase penyakit kronis dan katastrofik menegaskan kecenderungan ini. Banyak penyakit yang sesungguhnya dapat dicegah hingga tidak mencapai tingkat katastrofik jika upaya-upaya promotif-preventif jadi bagian integral dari pola hidup masyarakat. Kesadaran akan pentingnya upaya promotif-preventif harus terus ditumbuhkembangkan oleh semua pemangku kepentingan pembangunan, mengingat dampaknya tidak saja pada pembangunan kesehatan, tetapi juga pembangunan nasional menyeluruh. Internalisasi nilai-nilai tentang pentingnya memelihara perilaku hidup sehat harus dilakukan sedini mungkin ketika anak-anak mulai menginjak usia sekolah hingga dewasa. Tanpa upaya sungguh-sungguh yang konsisten, dampak yang ditimbulkan hanya bersifat temporer. Pendekatan keluarga yang jadi ciri penting dalam pembangunan kesehatan dewasa ini bukan saja hendak memastikan adanya akses terhadap layanan kesehatan, tetapi sekaligus menjangkau mereka yang paling rentan, yang tidak mampu mengupayakan layanan kesehatan bagi diri mereka. Pendekatan keluarga dalam pembangunan kesehatan dicirikan oleh peran pro-aktif tenaga kesehatan dengan memastikan agar mereka yang tidak mampu mengakses layanan kesehatan  dapat terlayani dengan baik. Ini dimungkinkan melalui kunjungan tenaga kesehatan ke rumah-rumah, terutama ke keluarga-keluarga yang tidak mampu, untuk mengidentifikasi kebutuhan mereka akan layanan kesehatan yang diperlukan. Upaya melangkah lebih jauh dari sekadar menyediakan layanan kesehatan primer ini merupakan praktik cerdas yang telah dirintis di DKI Jakarta dan diharapkan dapat direplikasi di daerah-daerah lain di Tanah Air. Peningkatan dari upaya menyediakan layanan kesehatan ke upaya memampukan masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan secara efektif menjadi karakteristik penting dalam pembangunan kesehatan dewasa ini. Gizi sebagai fondasi Upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari pembangunan kesehatan yang menempatkan perbaikan gizi sebagai aspek sentral. Terbentuknya keluarga sehat dengan gizi yang baik memainkan peran fundamental bagi capaian pembangunan berkelanjutan. Ini terutama karena gizi berfungsi sebagai fondasi bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan lainnya. Tak berlebihan jika dikatakan investasi dalam pembangunan gizi masyarakat harus berjalan paralel dengan investasi pembangunan infrastruktur. Investasi  pada infrastruktur menyediakan perangkat keras untuk berkompetisi dalam persaingan global, tetapi perbaikan gizi menyiapkan perangkat lunak yang memungkinkan kita dapat berkompetisi dengan kuat dan efektif. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami gizi bukan hanya sebagai isu kesehatan, tapi dalam konteks tujuan pembangunan yang lebih luas. Perbaikan gizi masyarakat pada akhirnya dapat membantu upaya memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan pendapatan nasional, melalui masyarakat yang sehat, produktif, dan cerdas. Bonus demografi Isu penting yang segera akan kita hadapi dalam beberapa tahun mendatang adalah bagaimana memanfaatkan peluang bonus demografi. Ada optimisme, tetapi ada juga pertanyaan tentang kesiapan kita untuk memanfaatkan peluang dalam transisi demografi tersebut secara optimal. Keraguan yang sering timbul adalah apakah dengan jumlah penduduk usia produktif yang meningkat signifikan pada saat itu, kita dapat memanfaatkan peluang tersebut menjadi suatu bonus bagi pembangunan kita. Keraguan ini dapat kita tepis jika mulai sekarang kita memberikan perhatian yang lebih intensif pada pembangunan gizi masyarakat. Jelas, upaya ini memerlukan kerja sama lintas sektor yang berkesinambungan. Diperlukan kerja sama intensif dan berkesinambungan antara sektor kesehatan, pertanian, perdagangan, perumahan, olahraga, dan lain-lain. Kerja sama ini semakin urgen saat di mana pertumbuhan  penduduk usia produktif menjadi cukup tinggi, sementara penduduk usia non-produktif berkurang. Tanpa upaya kolektif ini hampir pasti kita akan tertatih-tatih menghadapi periode bonus demografi yang sangat strategis tersebut. Rentang waktu menjelang periode bonus demografi ini sangat menentukan apakah kita dapat memanfaatkannya secara optimal atau tidak. ●

Pembangunan Gizi

Pembangunan Gizi Nila F Moeloek ;   Menteri Kesehatan RI

                                                      KOMPAS, 25 Oktober 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Ketika berkunjung ke sejumlah daerah untuk memantau kesehatan masyarakat, Presiden Joko Widodo menemukan kondisi kesehatan masyarakat yang masih berfluktuasi. Di 10 kabupaten/kota itu: Nias, Sibolga, Lebak, Pandeglang, Serang, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Situbondo, Ponorogo, dan Banyuwangi, ada yang kondisi kesehatannya baik ada pula yang masih  bermasalah kurang gizi dan tinggi badan di bawah normal (stunting). Dalam hal ini, nutrisi memegang peran sentral dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih sehat dan sejahtera. Nutrisi menjamin tumbuh kembang yang akhirnya bermanfaat kesehatan dan ekonomi. Keberhasilan dalam implementasi pembangunan kesehatan nasional sangat bertumpu pada bagaimana kita memberikan perhatian pada nutrisi dalam keluarga, terutama pada anak-anak dalam masa tumbuh kembang. Capaian nasional Ibu hamil yang tidak cukup gizi akan melahirkan bayi dengan berat badan rendah sehingga berisiko terkena penyakit-penyakit yang mengancam kelangsungan hidup anak. Para gadis yang kekurangan gizi berisiko tidak mampu mengandung dan melahirkan anak sehat.  Kekurangan gizi menciptakan lingkaran jahat (vicious circle) karena akan menghambat tumbuh kembang anak hingga dewasa. Menurut Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef), biaya ekonomi dari kekurangan gizi mencapai 10 persen dari pendapatan individu di sejumlah negara. Negara-negara di Asia dan Afrika kehilangan 11 persen dari pendapatan nasional bruto (PNB) setiap tahun akibat gizi buruk. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat, gizi buruk menghadirkan risiko terbesar terhadap kesehatan di negara-negara berkembang. Secara global, terdapat  3,1 juta anak balita meninggal setiap tahun sebagai akibat gizi buruk, yang  berarti 45 persen dari semua kematian anak balita.  Secara nasional, upaya pembangunan kesehatan masyarakat melalui peningkatan gizi keluarga menunjukkan hasil menggembirakan, meskipun  masih perlu terobosan untuk mempercepat perbaikan gizi rakyat. Pemantauan Status Gizi (PSG)  2015  menunjukkan, 3,8 persen anak balita mengalami gizi buruk. Angka ini turun dari tahun sebelumnya, yakni 4,7%. Untuk  status gizi anak balita menurut Indeks Berat Badan per Usia (BB/U) adalah 79,7% gizi baik; 14,9% gizi kurang; 3,8% gizi buruk, dan 1,5% gizi lebih. Untuk status gizi anak balita menurut Indeks Tinggi Badan per Usia (TB/U) hasilnya 71% normal dan 29,9% anak balita pendek dan sangat pendek. Untuk  status gizi anak balita menurut Index Berat Badan per Tinggi Badan (BB/TB) adalah 82,7% normal, 8,2% kurus, 5,3% gemuk, dan 3,7% sangat kurus. Terdapat berbagai kondisi kesehatan keluarga yang masih harus ditingkatkan melalui upaya peningkatan gizi keluarga. Peningkatan ini terutama dapat ditempuh melalui akselerasi program seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak balita dan ibu hamil ataupun program-program pendamping inovatif lainnya. Secara geografis, malnutrisi umumnya tersebar di sejumlah wilayah di Tanah Air yang rentan kerawanan pangan. Namun, malnutrisi juga berkaitan dengan perilaku  dan konsumsi masyarakat. Temuan studi tentang kondisi ketahanan pangan dan gizi di Indonesia-dilaksanakan Smeru, UKP4 dan WFP (2014)-menunjukkan bahwa  malnutrisi juga tersebar dalam semua spektrum pendapatan. Ini menunjukkan bahwa malnutrisi tidak hanya merupakan persoalan kelompok berpendapatan rendah atau yang menetap di wilayah rawan pangan, tetapi juga  rumah tangga kaya di perkotaan. Namun, upaya meningkatkan status gizi masyarakat menjadi  berat jika bidang-bidang  pembangunan yang terkait kecukupan nutrisi, seperti ketahanan pangan, infrastruktur, air bersih dan sanitasi, masih bermasalah. Peran pemerintah Mengatasi masalah kekurangan gizi, pemerintah mengupayakan pendekatan preventif dan promotif berupa Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Program Keluarga Sehat.  Germas, antara lain, mencakup penurunan beban penyakit menular dan tidak menular, menghindari penurunan produktivitas penduduk, serta menurunkan beban biaya layanan kesehatan. Germas berbasis pada kerja sama multisektor; keseimbangan masyarakat, keluarga, dan individu; pemberdayaan masyarakat; penguatan sistem kesehatan; Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan pemerataan layanan. Kebijakan lain untuk menunjang pembangunan kesehatan melalui pendekatan preventif dan promotif adalah Program Keluarga Sehat yang dilaksanakan oleh puskesmas. Untuk memastikan agar baik Germas ataupun Program Keluarga Sehat dapat berfungsi optimal, perlu pembinaan pada puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan. Pembinaan tersebut terutama mencakup  penyiapan data berbasis keluarga di wilayah kerja dan pelayanan sesuai dengan permasalahan kesehatan. Susun standar Saat ini Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Dalam Negeri sedang menyusun RPP Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan revisi peraturan tentang Struktur Organisasi Dinas Kesehatan. SPM mencakup ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan. Terkait dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Program Keluarga  Sehat adalah Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan merupakan salah satu jawaban terhadap permasalahan  status gizi. Gerakan 1000 HPK ini bertolak pada pemikiran  bahwa periode terpenting dalam kehidupan manusia  adalah masa 1.000 hari pertama dalam kehidupan, yang mencakup 270 hari dalam kandungan dan 730 hari setelah kelahiran. Masalah gizi selama periode tersebut akan memengaruhi tumbuh kembang anak, mengakibatkan kondisi kerdil, kurus kering, ataupun obesitas, dan pada gilirannya memperburuk kualitas hidup saat dewasa. Salah satu fokus Germas adalah  pemenuhan kebutuhan gizi melalui konsumsi sayur dan buah sebagai landasan mewujudkan kehidupan keluarga yang sehat. ●

Resistensi Anti Mikroba Nila F Moeloek  ;    Menteri Kesehatan

                                                         KOMPAS, 27 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Resistensi anti mikroba (anti microbial resistance/ AMR) muncul sebagai salah satu tantangan kesehatan terbesar dunia. Persoalan ini menjadi isu kesehatan masyarakat dan mengancam kesehatan masyarakat. Ancaman terhadap kesehatan dewasa ini memang bukan saja datang dari penyakit menular dan tidak menular, melainkan juga datang dari cara kita mengobati penyakit yang bersumber dari virus atau bakteri. Resistensi anti mikroba terjadi ketika mikroorganisme, seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit, berubah sehingga kebal anti biotik. Hal ini membuat sakit menjadi lebih lama, bahkan kematian, dan biaya pengobatan mahal. Tahun 2014, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merilis laporan surveilans global mengenai resistensi anti mikroba dengan menggarisbawahi resistensi anti biotik sebagai ancaman terhadap kemampuan mengobati infeksi-infeksi umum di masyarakat dan rumah sakit. Laporan tersebut juga menekankan pentingnya aksi segera, terkoordinasi dari semua sektor pemerintah dan masyarakat, agar karena tanpa aksi demikian dunia akan menuju era pasca anti biotik dengan infeksi umum dan cedera ringan yang dapat kembali mematikan. Kesimpulan itu ditarik dari temuan WHO di seluruh dunia. Di antaranya adalah peningkatan bertahap resistensi terhadap obat-obat HIV pada 2012. Terdapat 480.000 kasus baru dari multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) di beberapa negara di dunia pada 2013. Selain itu, ada peningkatan resistensi terhadap pengobatan Malaria falciparum di wilayah Mekong Raya. Peningkatan proporsi resitensi anti biotik pada bakteri-bakteri yang menyebabkan infeksi umum, seperti infeksi saluran kemih, pneumonia, dan infeksi aliran darah; hingga kegagalan pengobatan untuk gonore, juga dilaporkan sejumlah negara. Kerugian akibat resistensi anti mikroba tidak semata-mata berkaitan dengan masalah medis, tetapi juga ekonomi dan biaya sosial yang ditimbulkan. Tinjauan tentang resistensi anti mikroba yang diketuai ekonom terkenal Inggris, Jim O’Neill, menunjukkan bahwa kerugian medis, ekonomi, dan sosial yang ditimbulkan sangat mencengangkan. Diproyeksikan akan terdapat 300 juta kematian prematur, hilangnya 100 triliun dollar AS dalam ekonomi global pada 2050, jika tren resistensi anti mikroba tidak dikendalikan. Kematian akibat resistensi anti mikroba juga diproyeksikan menjadi penyebab kematian terbesar pada 2050, yakni 10 juta jiwa, melampaui penyebab-penyebab kematian utama lain, seperti kanker dan diabetes. Saat ini kematian terkait dengan resistensi anti mikroba sekitar 700.000 jiwa (estimasi rendah). Tampaklah lonjakan besar dalam kematian akibat resistensi anti mikroba jika hal ini tidak ditangani secara tepat. Tantangan penanganan Penanggulangan AMR tidak mudah karena bukan hanya melibatkan pihak pasien atau dokter saja, tetapi merupakan interaksi kompleks dari berbagai faktor mulai dari dokter, pasien, industri farmasi, kepentingan bisnis, kesadaran masyarakat, hingga dunia pendidikan secara luas. Lebih dari itu, penanganan AMR makin sulit karena anti biotika bukan saja dimanfaatkan untuk mengobati penyakit-penyakit infeksi pada manusia, tetapi juga bidang lain, seperti pertanian dan peternakan. Luasnya cakupan pemakaian anti biotika dalam produk-produk pertanian dan peternakan memerlukan perhatian khusus dan ketaatan ketat terhadap peraturan yang ada. Kesadaran akan bahaya residu anti biotika dari produk peternakan perlu ditingkatkan agar seiring upaya penanganan AMR. Kenyataan bahwa penyebab dan dampak persoalan resistensi anti mikroba melampaui bidang kesehatan masyarakat memerlukan partisipasi dari semua sektor pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama menanggulangi tantangan ini. Bagaimanapun juga, kita tidak ingin capaian pembangunan nasional yang telah dicapai dengan susah payah hilang gara-gara kerugian akibat penanganan resistensi anti mikroba yang salah. Lebih jauh, jangan sampai kapasitas untuk mencapai tujuan pembangunan global, seperti Sustainable Development Goals (SDGs), direduksi oleh dampak resistensi anti mikroba. Peta jalan Dengan kesadaran akan pentingnya penanggulangan AMR secara kolektif dan tepat, Indonesia telah membuat peta jalan 2015-2019, yang mencakup berbagai kebijakan dan strategi upaya penanggulangan resistensi anti mikroba. Tujuan utama rencana strategis di atas adalah: 1) terwujudnya upaya pengendalian resistensi anti mikroba di fasilitas kesehatan, 2) terwujudnya masyarakat peduli pengendalian resistensi anti mikroba, yang ditandai dengan peningkatan pemahaman AMR, penurunan konsumsi anti biotik maupun penjualan anti biotik secara bebas, 3) terwujudnya inovasi kurikulum pendidikan ihwal pengendalian resistensi anti mikroba untuk tenaga kesehatan, dan 4) terwujudnya kolaborasi lintas-sektor di luar Kementerian Kesehatan. Bentuk-bentuk kerja sama multisektoral, antara lain mencakup kerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Di tingkat global, Indonesia memainkan peran penting melalui forum Global Health Security Agenda (GHSA). Aspek-aspek resistensi anti mikroba yang ditargetkan mencakup manusia, hewan, pertanian, makanan, dan lingkungan. Indonesia menjadi ketua GHSA 2016 di forum yang beranggotakan 50 negara ini. Untuk menanggulangi resistensi anti mikroba dalam kerangka kerja GHSA, setiap negara anggota diharapkan: a) mengembangkan rencana komprehensif nasional, b) memperkuat kapasitas surveilans dan laboratorium, dan c) meningkatkan kolaborasi untuk mendukung tindakan preventif, diagnostik cepat, dan pengobatan alternatif, serta pengembangan dan pelestarian anti biotik baru. Mengingat pentingnya aksi global yang terkoordinasi, kita perlu jeli melihat potensi untuk bekerja sama secara aktif dengan negara lain dan masyarakat internasional. ●