Kunjungan Jokowi ke Papua

Kunjungan Jokowi ke Papua Neles Tebay ;   Pengajar pada STF Fajar Timur; Koordinator Jaringan Damai Papua di Abepura

                                                    KOMPAS, 05 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Setelah dilantik sebagai Presiden RI yang ketujuh tahun 2014, Presiden Joko Widodo bertekad mengunjungi Papua sebanyak tiga kali per tahun. Selama dua tahun kepemimpinannya, Jokowi sudah lima kali mengunjungi Papua. Suatu hal yang tak pernah dilakukan enam presiden sebelumnya. Banyaknya kunjungan ini memperlihatkan besarnya perhatian Presiden untuk Papua. Pemprov Papua dan Papua Barat pun memberikan penghargaan yang tinggi. Rakyat Papua, terutama yang hidup di tempat-tempat yang dikunjungi Jokowi, menyambut kedatangannya dengan gembira. Dalam kunjungannya ke Papua, Jokowi dinilai lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur, seperti, jalan raya, rel KA, jembatan, pelabuhan udara, dan pelabuhan laut guna mempercepat pembangunan ekonomi tetapi kurang memberikan perhatian pada penanganan masalah HAM. Padahal, justru pelanggaran HAM yang berlangsung sejak 1963 merupakan masalah yang mendasar bagi rakyat Papua. Mereka belum pernah mendengar dari Presiden tentang bagaimana pelanggaran HAM masa lalu di Papua akan diselesaikan. Lima kali kunjungan Presiden ke Papua belum mampu mengurangi, apalagi menghentikan, pelanggaran HAM. Kenyataan di lapangan memperlihatkan, pada masa pemerintahan Jokowi pun orang Papua masih menjadi korban pelanggaran HAM dalam bentuk penembakan, pembunuhan, penganiayaan, penyiksaan, penangkapan, serta larangan kebebasan berekspresi. Pelanggaran HAM akan terus berlangsung di tanah Papua karena akar penyebabnya belum diidentifikasi dan diatasi. Rakyat Papua menyadari perhatian yang serius terhadap pelanggaran HAM justru datang dari Pasifik. Hati mereka tersentuh ketika negara-negara Pasifik mengangkat isu pelanggaran HAM Papua dalam forum Melanesian Spearhead Groups, Pacific Island Forum, dan Sidang Umum PBB 2016. Banyak rakyat Papua melihat manfaat kunjungan Presiden Jokowi ke Papua dari perspektif HAM. Mereka senang dikunjungi Presiden, tetapi kunjungannya dirasa kurang bermanfaat karena belum memperhatikan penanganan masalah HAM. Sebagai akibatnya, rakyat Papua belum percaya pemerintah mampu menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk tiga kasus yang sedang diupayakan penyelesaiannya, yakni Wasior 2001, Wamena 2004, dan Paniai 2014. Rakyat juga belum percaya pemerintah mampu mengakhiri pelanggaran HAM di tanah Papua. Dengan demikian, pemerintahan Jokowi menghadapi suatu tantangan besar, yakni ketidakpercayaan rakyat Papua. Pemerintah masih perlu berusaha membangkitkan kepercayaan rakyat Papua agar mereka dapat mengarahkan perhatiannya ke Jakarta, bukan ke Pasifik. Dialog sebagai fondasi Presiden Jokowi masih punya kesempatan tiga tahun masa pemerintahannya untuk membangkitkan kepercayaan rakyat Papua kepada pemerintah. Bagaimana caranya? Seraya Presiden melanjutkan kunjungannya ke Papua, pemerintah perlu melakukan dialog dengan rakyat Papua. Jokowi tak perlu dinasihati tentang pentingnya dialog dengan rakyat Papua. Sebab, sejak kunjungan pertamanya ke Papua, Desember 2014, Presiden mengakui dialog sebagai suatu kebutuhan rakyat Papua.”Rakyat Papua tak hanya butuh pendidikan, kesehatan, pembangunan jalan dan pelabuhan, tetapi mereka juga butuh didengar dan diajak bicara,” kata Jokowi di Jayapura. Presiden bahkan menjadikan dialog sebagai fondasi untuk membangun Papua. Presiden Jokowi telah memilih jalan dialog dalam membangun Papua. Rakyat Papua masih menantikan saat berdialog dengan Presiden. Dalam dialog, rakyat Papua diberikan kesempatan menyampaikan masalah, kebutuhan, dan harapannya. Dengan berdialog, pemerintah menghormati rakyat Papua sebagai manusia bermartabat dan warga negara Indonesia. Dilibatkan dalam dialog, rakyat Papua akan merasa harga dirinya dihormati dan pandangannya didengarkan pemerintah. Rakyat Papua akan kian percaya kepada pemerintah. Mereka akan punya rasa memiliki terhadap proses dan hasil dialog serta bertanggung jawab atas implementasinya. Dialog dengan rakyat Papua perlu dirancang dan dipersiapkan. Guna mengatur dan mewujudkan dialog antara pemerintah dan rakyat Papua, Presiden perlu mengangkat satu pejabat sebagai person in charge yang ditugaskan khusus menangani penyelesaian konflik Papua, termasuk mengurus dialog dengan rakyat Papua. Semoga! ●

Kehadiran Negara di Tanah Papua   Neles Tebay  ;  Pengajar pada STF Fajar Timur; Koordinator Jaringan Damai Papua di Abepura

                                                      KOMPAS, 30 Desember 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Presiden Joko Widodo mempunyai perhatian yang besar terhadap Papua. Hal ini diperlihatkan, sekali lagi, melalui pernyataannya bahwa kehadiran negara harus dirasakan masyarakat di tanah Papua melalui pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, kawasan industri, dan juga pembangunan pasar tetap, serta pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial yang amat diharapkan warga Papua. Untuk itu, presiden meminta para menterinya agar dalam tahun 2016 seluruh kementerian, termasuk TNI/Polri, dapat secara terintegrasi menjalankan programnya dan pola pembangunan ke depan harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat Papua (Kompas.com, 3/12). Kompleksitas masalah Pembangunan Papua menuntut adanya pemahaman menyeluruh tentang kompleksitas permasalahan di Papua. Papua mempunyai masalah keterisolasian wilayah. Jokowi akan mengatasi masalah ini melalui pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan kawasan industri, dan lain-lain. Pembangunan perekonomian di tanah Papua pun berjalan lambat. Sudirman Said selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan (20/9/2015) komitmen pemerintah mengatasi masalah ini melalui percepatan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam. Konon suatu badan atau lembaga baru akan—atau bahkan sudah—dibentuk untuk mendorong percepatan pembangunan di sektor ekonomi. Berbagai pertemuan, seperti seminar, diskusi grup fokus, lokakarya, konsultasi publik, pertemuan eksploratif tentang Papua yang diselenggarakan oleh Jaringan Damai Papua (JDP) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sejak 2010 hingga kini memperlihatkan adanya kompleksitas permasalahan di tanah Papua. Masalah yang dihadapi rakyat Papua tidak hanya terbatas pada bidang infrastruktur dan perekonomian, tetapi juga mencakup bidang lain. Pada sosial budaya, JDP dan LIPI menemukan masalah, antara lain, terabaikannya hak-hak dasar sosial budaya orang asli Papua, perusakan dan penghancuran tempat sakral, stigma dan diskriminasi terhadap orang Papua, kurangnya pengakuan pemerintah terhadap sistem dan struktur pemerintahan adat, dan perampasan tanah ulayat masyarakat adat secara sistematis atas nama pembangunan. Pada pendidikan ditemukan, antara lain, masalah keterbatasan dan tak meratanya tenaga pengajar dan sarana prasarana pendidikan yang berkualitas, serta belum terakomodasinya nilai-nilai budaya Papua dalam kurikulum pendidikan. Dalam kesehatan dijumpai masalah, antara lain, terbatasnya dan tak meratanya tenaga kesehatan yang berkualitas, terbatasnya sarana prasarana kesehatan, rendahnya gizi masyarakat, tingginya angka kematian ibu hamil dan anak, tingginya angka pengidap HIV/AIDS, TB, dan malaria. Pada politik, hukum, dan keamanan, JDP dan LIPI merekam, antara lain, adanya konflik vertikal antara pemerintah dan orang Papua yang mengasosiasikan dirinya dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), stigma separatis terhadap orang Papua, stigma penjajah terhadap pemerintah, kekerasan yang dilakukan baik TNI dan Polri maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang merupakan sayap militer dari OPM, adanya kekerasan politik dalam pemilihan kepala daerah, korupsi, dan kebijakan keamanan yang masih berorientasi pada state security dan belum pada human security. Selain itu, Papua masih menyimpan masalah marjinalisasi orang asli Papua, masalah sosial, sejarah, keamanan, hukum, masalah HAM, lingkungan hidup, dan kependudukan. Solusi komprehensif Kompleksitas permasalahan Papua menuntut adanya suatu solusi komprehensif yang mencakup berbagai sektor kehidupan, seperti yang digambarkan di atas. Solusi tersebut mesti ditetapkan bersama oleh semua pemangku kepentingan. Solusi parsial/sektoral, tambah lagi tanpa adanya koordinasi dan sinergi antarkementerian dan lembaga, tak akan berhasil mengatasi kompleksitas permasalahan Papua. Solusi komprehensif dapat ditemukan melalui dialog inklusif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Dialog mesti dimulai dari kampung/desa untuk mengakomodasi aspirasi rakyat Papua tentang pembangunan dan perdamaian. Dalam suatu Dialog Internal Papua (DIP) yang diadakan di setiap kabupaten/kota, segala permasalahan, harapan, aspirasi yang telah diakomodasi dapat dibahas bersama dan selanjutnya ditetapkan sebagai aspirasi rakyat sekabupaten. Semua aspirasi kabupaten/kota selanjutnya dipresentasikan pada suatu Konferensi Perdamaian Rakyat Papua yang dihadiri wakil-wakil orang asli Papua dan paguyuban (non-Papua) yang hidup di tanah Papua. Setelah didalami melalui diskusi kelompok dan dibahas bersama melalui pleno, aspirasi semua kabupaten dipadukan menjadi aspirasi bersama rakyat Papua setanah Papua. Aspirasi ini mencakup masalah yang mesti diatasi, kebutuhan yang perlu dipenuhi, dan harapan yang perlu dicapai lewat pembangunan berkelanjutan. Aspirasi rakyat Papua ini selanjutnya dibahas melalui dialog sektoral yang dihadiri wakil dari kementerian terkait, instansi terkait tingkat provinsi dan kabupaten/kota, organisasi nonpemerintah yang bergerak di sektor terkait, dan para pakar. Dialog sektoral ini diakhiri melalui suatu pertemuan nasional yang diadakan untuk memadukan dan menyinergikan semua hasil dialog sektoral sehingga menghasilkan suatu kebijakan komprehensif. Melalui mekanisme yang inklusif ini, semua pihak akan merasa dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan dan memiliki isinya sehingga terpanggil bertanggung jawab atas implementasi kebijakan tersebut. Dengan cara ini rakyat Papua akan merasakan manfaat kehadiran negara di Bumi Cenderawasih. ●

Pembahasan Masalah Papua di Pasifik Neles Tebay ;  Dosen pada STF Fajar Timur; Koordinator Jaringan Damai Papua di Abepura

                                                     KOMPAS, 25 September 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pacific Islands Forum baru saja menyelenggarakan pertemuan tahunan yang ke-46 pada 7-11 September 2015 di Port Moresby, Papua Niugini. Pacific Islands Forum (PIF) adalah organisasi regional yang beranggotakan 16 negara di kawasan Pasifik, yakni Papua Niugini (PNG), Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu, Kepulauan Cook, Negara Federasi Mikronesia (FSM), Kiribati, Nauru, Nieue, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu, Kepulauan Marshall, Selandia Baru, dan Australia. Pertemuan PIF kali ini menarik perhatian kita karena masalah Papua ditetapkan sebagai salah satu dari lima agenda utama pembahasan. Indonesia tak terlibat dan dilibatkan dalam pembahasan masalah Papua karena bukan anggota PIF. Masalah regional Para pemimpin negara di Pasifik mendiskusikan isu Papua dan mengambil keputusan membantu penyelesaian masalah Papua. Dalam komunike PIF 2015, diungkapkan bahwa mereka mengakui dan menghormati kedaulatan Indonesia atas Papua, tetapi sekaligus menyatakan keprihatinan atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Mereka selanjutnya menugasi PM PNG berkonsultasi dengan Indonesia tentang pembentukan tim pencari fakta (TPF) yang melibatkan berbagai pihak untuk meninjau situasi HAM di Papua. Mendahului pertemuan PIF, semua lembaga swadaya masyarakat (LSM) di kawasan Pasifik yang tergabung dalam Pacific Islands Association of Non-Governmental Organizations membahas secara khusus tentang situasi HAM di Papua. Mereka memandang orang Papua sebagai sesama orang Pasifik dan karena itu masalah Papua dipandang sebagai masalah mereka juga. Mereka memperlihatkan solidaritas dengan mengangkat masalah Papua dalam forum regional dan menyampaikan keprihatinan dan pandangan tentang situasi HAM di Papua kepada tiga pemimpin PIF, yakni pemimpin PIF tahun 2014, 2015, dan 2016. Masalah Papua masuk ke PIF melalui Melanesian Spearhead Group (MSG), sebuah kelompok subregional negara-negara di Pasifik Selatan yang beranggotakan PNG, Kepulauan Solomon, Fiji, Vanuatu, dan masyarakat Kanaky di Kaledonia Baru. Dalam pertemuan puncak MSG di Honiara, Kepulauan Solomon, Juni 2015, para pemimpin negara anggota MSG menerima Papua—melalui Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP)—sebagai anggota pengamat di MSG. Posisi baru ini mempermudah ULMWP membawa masalah Papua ke semua negara di Pasifik. Ditambah lagi, dengan dukungan penuh dari beberapa pimpinan negara, dalam waktu dua bulan sejak diterima sebagai pengamat MSG, masalah Papua mendapat perhatian yang luar biasa di seluruh kawasan Pasifik. Pembahasan masalah Papua di PIF memperlihatkan terjadinya peningkatan isu Papua di Pasifik. Selama ini, masalah Papua biasa dipandang sebagai urusan domestik Indonesia dan karena itu pemerintah sebagai pihak utama yang bertanggung jawab berupaya menyelesaikan masalah Papua. Selain itu,tidak pernah ada pemerintah asing yang mengutak-atik konflik Papua di forum regional dan internasional. Akan tetapi, pada 2015, ketika Indonesia merayakan 70 tahun kemerdekaan dan Papua merayakan 52 tahun integrasinya ke Republik Indonesia, terjadi perubahan saat masalah Papua meningkat dari urusan internal Indonesia menjadi isu regional Pasifik. Oleh karena itu, baik pegiat LSM maupun para pemimpin negara-negara anggota PIF menyuarakan pentingnya penyelesaian masalah Papua secara damai. Karena sudah jadi masalah regional Pasifik, Papua kini berada di bawah radar PIF. Isu HAM Jika menganalisis hasil pembahasan PIF, sebagaimana yang tertera dalam pernyataan akhirnya, semua negara Pasifik secara jelas menghormati dan mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua.Perhatian para pemimpin negara anggota PIF terfokus dan tertuju hanya pada situasi HAM di tanah Papua. Mereka mendapatkan informasi soal pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat terutama melalui media sosial. Berita-berita dan gambar-gambar tentang pelanggaran HAM yang disebarluaskan melalui media sosial terbukti berhasil memengaruhi opini publik masyarakat dan para pemimpin negara di Pasifik. Tampak bahwa pada isu HAM Papua para pemimpin negara anggota PIF, termasuk negara-negara yang biasa berpihak kepada Indonesia, bersatu pandangan untuk membahasnya dalam forum regional. Mereka bahkan bersepakat membentuk TPF HAM Papua apabila disetujui Pemerintah Indonesia. Isu HAM Papua dapat dibahas dalam berbagai forum regional dan internasional. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mencegah peningkatan masalah Papua menjadi isu internasional dengan menjadikan isu pelanggaran HAM sebagai masalah internal. Untuk itu, pemerintah perlu menunjuk satu pejabat tinggi, minimal setingkat menteri, untuk menangani penyelesaian masalah Papua melalui jalan dialog. Dia dibantu oleh satu tim yang terdiri dari tiga orang non-Papua, tetapi dipercaya oleh orang Papua, untuk mempersiapkan dialog damai menuju rekonsiliasi. Dengan demikian, isu pelanggaran HAM dapat diselesaikan tanpa campur tangan pihak asing. ●

Menakar Dukungan Papua di Pasifik Neles Tebay  ;  Dosen STFT Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua di Abepura

SINAR HARAPAN, 15 April 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Konflik Papua dipandang sebagai masalah domestik Indonesia. Oleh sebab itu, seperti yang diakui banyak negara asing juga, penyelesaian konflik ini merupakan wewenang pemerintah Indonesia. Meski demikian, pemerintah  perlu serius memperhatikan perkembangan dukungan politik terhadap  perjuangan  Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang terjadi tiga tahun terakhir ini, di empat Negara Pasifik Selatan yang bergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), yakni Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Fiji, dan Vanuatu. Vanuatu merupakan satu-satunya negara Melanesia yang pemerintahnya mendukung perjuangan OPM. Selain pemerintah, dukungan terhadap Papua Barat datang dari tokoh adat, gereja-gereja, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dukungan mereka didasarkan pada perkataan Fr Walter Lini, pendiri Negara Vanuatu, “Vanuatu is not free until all Melanesia is free (Vanuatu belum merdeka sampai semua Melanesia merdeka).” Di Kepulauan Solomon, ketika menjadi Perdana Menteri, Gordon Darcy berhasil membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Namun, pemerintahan kini dipimpin perdana menteri baru yang mendukung perjuangan Papua.  Rakyat yang mendukung Papua Barat membentuk organisasi bernama Solomon Islands for West Papua (SIFWP), dengan tujuan to see West Papua gain its freedom. Sekalipun pemerintah Fiji masih menjaga hubungan diplomatik dengan Indonesia, rakyatnya bangkit memberikan dukungan politik kepada the Melanesian brothers and sisters of West Papua. Bulan Februari lalu, rakyat bahkan sudah meluncurkan Fiji Solidarity Movement for West Papua’s Freedom. Partai oposisinya berpihak pada Papua Barat. “Orang-orang Melanesia di Papua Barat sudah sekian lama diteror dan ditindas karena asiprasi mereka akan kebebasan,” kata pemimpin partai oposisi, Ro Feimumu Kepa (The Fiji Times, 17/1/2015). Bahkan, klub nasional rugby dari Fiji, dalam turnya membawa dan mengibarkan Bendera Bintang Kejora yang identik dengan bendera OPM. Selain LSM lokal, gereja-gereja di Fiji juga mendukung perjuangan Papua Barat. Rev Tevita Nawadra selaku pemimpin Gereja Methodis yang merupakan gereja terbesar di Fiji, mengatakan, “Sudah terlalu lama kita tidak berbicara tentang penindasan secara brutal, yang dilakukan Indonesia terhadap orang Papua Barat.” Gereja memberikan dukungan, menurut Manumalo Tuinanumea selaku pemimpin Dewan Gereja-gereja Fiji, agar kebebasan Papua Barat dicapai secara damai dan bahwa permohonan keanggotaan mereka pada MSG dikabulkan (Fiji Times Online, 20/2/2015). Selain itu, Dewan Gereja-gereja Pasifik (Pacific Council of Churches) yang berkedudukan di Fiji mendukung penuh hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat. Di luar perkiraan orang, suatu perubahan terjadi di Papua Nugini. Selama ini, para pemimpin pemerintahan Papua Nugini biasanya menjaga dan mempertahankan hubungan diplomatik yang baik dengan Indonesia, tidak pernah mempersoalkan isu dugaan pelanggaran HAM di Tanah Papua dalam pertemuan publik. Namun, Peter O’Neill selaku perdana menteri, pada pertemuan nasional para pemimpin Papua Nugini di Port Moresby, 5 Februari 2015, membuat kejutan karena mengakui adanya penindasan terhadap orang Papua Barat. O’Neill mengakui, “Sering kali kita lupa keluarga kita sendiri, saudara/i kita sendiri, terutama mereka di Papua Barat.” Setelah itu, ia melanjutkan, “Saya pikir, sebagai sebuah negara, saatnya sudah tiba untuk berbicara tentang penindasan orang-orang kita. Gambar-gambar tentang kebrutalan terhadap orang-orang kita muncul setiap hari melalui media sosial, tetapi kita tidak memberikan perhatian. Kita mempunyai kewajiban moral untuk berbicara bagi mereka, yang tidak diizinkan untuk berbicara. Kita mesti menjadi mata bagi mereka yang dibutakan. Papua Nugini, sebagai pemimpin regional, mesti memimpin diskusi tentang penindasan di Papua Barat dengan teman-teman kita, secara dewasa.” Ia tidak mempertanyakan kedaulatan Indonesia, tetapi pernyataannya memberikan penguatan baru terhadap rakyat dan anggota-anggota parlemen, yang telah lama mendukung perjuangan OPM. Ia bahkan meminta Indonesia untuk memberikan dukungan kepada Papua Barat untuk menjadi anggota MSG. Tampak dukungan terhadap Papua muncul dari semua negara Melanesia. Orang Melanesia telah menjadikan konflik Papua sebagai konfliknya. Orang Papua dipandang sebagai our Melanesian brothers and sisters of West Papua. Indonesia dinilai melakukan pendudukan atas Papua Barat. Dukungan yang semakin kuat dan mengakar ini dapat memengaruhi keputusan politik pemerintahan negara-negara Melanesia. OPM yang selama ini dikenal terpecah belah dalam faksi-faksi perlawanan, sudah bersatu dalam sebuah wadah koordinatif yang disebut United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Papua Barat, melalui ULMWP, telah mengajukan kembali aplikasi permohonannya sebagai anggota MSG, pada 4 Februari 2015. Para pemimpin negara Melanesia akan menjawab permohonan tersebut  dalam pertemuan MSG, Juli 2015. Rekomendasi Kita tidak menghendaki Papua mendapatkan dukungan dari seantero Pasifik dan konflik Papua menjadi isu Pasifik. Pemerintah mesti mengokohkan relasi diplomasi dan kerja sama ekonomi dengan negara-negara Melanesia, seperti kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi ke Papua Nugini pada 26-28 Februari, Kepulauan Solomon pada 28 Februari, dan Fiji pada 1 Maret 2015 (Antara, 26/2/2015). Kunjungan menlu perlu ditindaklanjuti pemerintah, dengan membangun komunikasi konstruktif dan menyampaikan data-data pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat, selama 50 tahun integrasi, kepada pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di Pasifik Selatan. Informasi ini akan mengimbangi informasi tentang Papua yang disebarkan OPM. Media sosial mesti digunakan dalam menyebarkan informasi, yang memperlihatkan pemerintah sungguh menghormati HAM orang Papua. ●

Kunjungan Jokowi dan Dialog Papua Neles Tebay ;  Dosen STFT Fajar Timur; Koordinator Jaringan Damai Papua di Abepura

KOMPAS, 27 Februari 2015

                                                                                                                                     

                                                

Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Papua, Desember 2014, menyampaikan pentingnya dialog dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan di ”Bumi Cenderawasih”. Pernyataan tentang dialog Papua perlu ditindaklanjuti Presiden Jokowi dalam kunjungan berikutnya. Sebab, tanpa ada tindak lanjut, Jokowi akan disamakan dengan presiden-presiden sebelumnya yang mengobral janji kepada rakyat Papua, tetapi kurang memenuhi janjinya. Rakyat Papua tahu bahwa Presiden Jokowi, sesuai janjinya, akan mengunjungi Papua minimal tiga kali setahun. Maka, pada kunjungan yang pertama pada 2015, entah kapan pun waktunya, Jokowi diharapkan menindaklanjuti pernyataannya dengan memberikan penjelasan tentang dialog: Apa tujuan yang hendak dicapai? Apa agendanya? Bagaimana formatnya? Apa mekanismenya? Siapa yang terlibat dalam dialog ini? Penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan ini pada gilirannya akan membangkitkan dan memperkokoh kepercayaan rakyat terhadap pribadi Jokowi selaku Presiden dan terhadap Pemerintah Indonesia. Dialog Papua yang diwacanakan banyak pihak dapat disebut sebagai dialog damai. Kata sifat ’damai’ yang ditempatkan setelah kata benda ’dialog’ mengandung tiga pengertian. Pertama, kata ’damai’ mengingatkan tujuan akhir yang ingin dicapai melalui dialog Papua. Bahwa dialog Papua diadakan untuk menciptakan perdamaian atau menjadikan Papua sebagai Tanah Damai. Perdamaian, sebagai tujuan, menjadi suatu simpul yang menarik, mengarahkan, dan mempersatukan semua pihak yang terlibat dalam dialog. Sebagai tujuan, perdamaian berperan juga sebagai kriteria yang menguji tiap sumbangan pemikiran atau inisiatif yang ditawarkan secara individu dan kelompok. Karena itu, terhadap setiap inisiatif atau program dapat diuji: apakah inisiatif atau program itu membantu atau menghambat perwujudan Papua sebagai Tanah Damai? Kedua, kata ’damai’ menunjuk pada suasana atau kondisi yang dibutuhkan demi dialog Papua. Menyebutnya dialog damai karena pelaksanaan dialog Papua menuntut adanya suasana yang kondusif. Proses dialog akan terganggu dengan sendirinya apabila ada aksi kekerasan seperti penembakan yang menewaskan masyarakat sipil atau aparat keamanan. Ketiga, kata ’damai’ mengisyaratkan agenda. Dialog Papua disebut dialog damai karena agenda utama dalam dialog tersebut adalah pembangunan perdamaian di Tanah Papua. Pertanyaan utama yang mendasari dan mengarahkan dialog Papua adalah: bagaimana menciptakan dan memelihara perdamaian di Tanah Papua? Atau bagaimana Papua dapat dijadikan Tanah Damai? Oleh sebab itu, dalam dialog Papua dibahas indikator-indikator dari Papua Tanah Damai, masalah-masalah yang menghambat perdamaian, serta solusi-solusi yang realistis dan terukur. Inklusif Perwujudan Papua sebagai Tanah Damai bukanlah monopoli orang atau kelompok tertentu. Oleh sebab itu, semua pemangku kepentingan perlu dilibatkan dalam dialog damai. Para pemangku kepentingan mencakup tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, pemuda, pemerintah daerah, pemerintah pusat (kementerian dan lembaga), TNI, Polri, semua perusahaan domestik dan multinasional yang mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) di ”Bumi Cenderawasih”, serta kelompok perlawanan yang terhimpun dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) di hutan dan di luar negeri. Mengingat keragaman para pemangku kepentingannya, dialog damai perlu mengadopsi mekanisme yang inklusif. Dengan demikian, tiap kelompok pemangku kepentingan diberikan ruang untuk berdiskusi secara internal, serta merumuskan dan menyumbangkan pandangan kolektifnya tentang pembangunan Papua menjadi Tanah Damai. Dialog damai diselenggarakan pada semua level, mulai dari tingkat kampung hingga tingkat yang lebih tinggi. Partisipasi aktif dalam dialog damai akan melahirkan dalam diri pemangku kepentingan rasa memiliki terhadap proses dan hasil dari dialog itu. Sebagai tindak lanjut dari pernyataannya tentang dialog Papua, Presiden dalam kunjungan nanti perlu bertemu para pemimpin masyarakat yang mewakili komponen agama, adat, perempuan, pemuda, dan paguyuban-paguyuban yang berasal dari luar Papua. Presiden mengajak dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi tentang indikator Papua Tanah Damai, masalah-masalah yang menghambat perdamaian, ataupun solusi-solusi yang diperlukan dalam rangka menciptakan Papua yang damai-sejahtera. Selain itu, Presiden Jokowi juga perlu bertemu secara terpisah dengan para kepala daerah yang terdiri dari Gubernur Papua dan Papua Barat serta semua bupati dan wali kota. Presiden Jokowi perlu menegaskan di hadapan mereka  bahwa diskusi tentang Papua Tanah Damai tidak ada kaitan dengan gerakan separatisme di Papua. Oleh sebab itu, mereka tidak perlu takut untuk menyatakan dukungannya terhadap Papua Tanah Damai dan dialog Papua. Dengan ini Presiden memperlihatkan keseriusannya atas pernyataannya dan memberikan kepastian tentang dialog Papua. Rakyat Papua dan pemerintah daerah juga akan melihat adanya kaitan antara keberlanjutan dari kunjungan Presiden pada Desember 2014 dan kunjungan pertamanya pada 2015. ●

Jokowi Harapan Papua Neles Tebay  ;  Dosen STFT Fajar Timur dan Koordinator Jaringan Damai Papua di Abepura

KOMPAS,  06 Januari 2015

                                                                                                                       

PRESIDEN Joko Widodo mengadakan kunjungan ke Tanah Papua selama tiga hari, 27-29 Desember 2014. Dia menghadiri perayaan Natal nasional yang diselenggarakan di Jayapura serta bertemu sejumlah pihak di Sentani, Wamena, Sorong, dan Biak. Suasana kegembiraan mewarnai kunjungan Presiden Jokowi. Tidak terdengar sedikit pun suara-suara sumbang yang menyatakan ketidakpuasan atas kehadirannya. Presiden Jokowi mempunyai sikap empati dan solidaritas yang luar biasa terhadap rakyat Papua sehingga dia dapat memahami permasalahan mereka. ”Masalah yang ada di Papua tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, sosial, atau politik,” kata Presiden Jokowi. Masalah utama, lanjutnya, adalah ”Tidak adanya saling percaya antara rakyat dan pemimpinnya.” Tanah yang damai Inilah suatu pengakuan jujur yang tidak pernah diungkapkan oleh enam presiden sebelumnya. Presiden mengakui bahwa dalam suasana ketidakpercayaan antara satu dan yang lain, masalah apa pun tidak dapat diselesaikan. Dengan demikian, meningkatkan sikap saling percaya di antara sejumlah pihak di Tanah Papua merupakan hal pertama, penting, dan mendesak (urgent) yang perlu dilakukan. Presiden Jokowi juga mengidentifikasi secara jelas kebutuhan fundamental rakyat Papua. ”Saya melihat rakyat Papua tidak hanya membutuhkan layanan kesehatan. Tidak hanya membutuhkan layanan pendidikan. Tidak hanya membutuhkan pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan. Namun, rakyat Papua butuh didengarkan, diajak berbicara. Itulah sikap dasar saya dalam membicarakan setiap persoalan yang ada di Papua,” tutur Presiden Jokowi yang disambut dengan tepuk tangan meriah. Mengapa? Orang Papua menyambut pernyataan ini dengan tepuk tangan meriah karena tidak pernah mendengar kata-kata seperti ini dari semua presiden sebelumnya. Kegembiraan rakyat bertambah besar ketika mendengar Jokowi sebagai satu-satunya Presiden yang berjanji mengunjungi Papua tiga kali setahun. ”Kalau kurang dari tiga kali,” pintanya, ”coba ingatkan saya, tegur saya, bilang, ’Pak, baru dua kali’, dan nanti saya datang.” Janji Presiden ini membangkitkan harapan dalam hati orang Papua bahwa Presiden Jokowi dalam kunjungannya nanti akan rela mendengarkan curahan hati dan aspirasi mereka. Tidak seperti presiden-presiden sebelumnya, Jokowi mengakui adanya konflik dan kekerasan yang berlangsung lama di Tanah Papua. Kasus penembakan di Paniai, 8 Desember 2014, hanyalah salah satu dari sekian banyak kekerasan yang terjadi selama ini. Presiden Jokowi menyampaikan rasa penyesalannya dan dukacita terkait kasus penembakan di Paniai dan bertekad untuk menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas. Jokowi menyampaikan komitmennya untuk mencegah agar kasus penembakan seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. ”Yang penting,” harap Presiden, ”kejadian seperti ini jangan terjadi lagi di Papua.” Kekerasan ditolak secara tegas ”Karena”, kata Jokowi, ”yang ingin kita bangun adalah Tanah Papua yang damai.” Dia menekankan pentingnya menemukan dan menyelesaikan akar penyebab dari semua kekerasan ini. Rakyat Papua kini tahu bahwa Presidennya mempunyai komitmen untuk membangun Papua yang damai. Komitmen ini merupakan suatu bentuk dukungan dan peneguhan terhadap inisiatif masyarakat sipil yang dimotori para pimpinan agama (Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, dan Buddha) di Papua yang sedang berupaya mewujudkan Papua sebagai Tanah Damai. Jokowi adalah satu-satunya Presiden Indonesia yang menekankan persatuan dan keterlibatan dari semua pemangku kepentingan dalam membangun Papua yang damai. Presiden mengajak semua pihak, ”Marilah kita bersatu. Yang masih ada di dalam hutan, yang masih berada di atas gunung-gunung, marilah kita bersama-sama membangun Papua tanah yang damai. Marilah kita pelihara saling rasa percaya di antara kita sehingga kita bisa berbicara dengan suasana yang damai dan sejuk.” Ajakan Presiden ini memberikan harapan bagi rakyat Papua bahwa akan ada komunikasi politik yang dibangun pemerintah untuk melibatkan orang Papua yang masih bergerilya di hutan dan yang hidup di luar negeri dalam membangun Papua yang damai-sejahtera. Jalan dialog Presiden Jokowi sendiri mengedepankan jalan dialog. Maka, dia berjanji akan mendengarkan lebih banyak suara rakyat. ”Saya ingin pergunakan waktu sebanyak-banyaknya,” kata Presiden, ”untuk lebih banyak mendengar dan berdialog dengan hati.” Bagi Jokowi, semangat untuk mendengar dan berdialog inilah yang ingin digunakannya sebagai fondasi membangun Papua yang damai-sejahtera. Dialog digunakan sebagai medium untuk meningkatkan kepercayaan antara rakyat dan pemimpin pemerintahan. Maka, Presiden Jokowi mendorong gubernur, pangdam, kapolda, dan para bupati di Tanah Papua untuk melakukan lebih banyak dialog dengan rakyat. Jokowi menegaskan pentingnya dialog yang dilaksanakan di aneka level, dengan sejumlah kelompok, dan dengan menggunakan format dialog yang berbeda-beda. Melalui dialog ini, masalah-masalah dapat diidentifikasi dan solusi dapat ditemukan secara damai. Maka, rakyat boleh berharap bahwa konflik Papua pun dapat diselesaikan melalui dialog yang inklusif. Jokowi tampil sebagai harapan bagi rakyat Papua. Kunjungannya membangkitkan harapan, memberikan energi dan kekuatan baru dalam membangun perdamaian, serta menghidupkan daya imajinasi dan kreativitas rakyat Papua dalam mewujudkan perdamaian di Tanah Papua melalui dialog. Presiden Jokowi telah merebut kepercayaan dari rakyat Papua. Kepercayaan ini merupakan modal utama untuk—tentu saja bersama rakyat—menyelesaikan aneka permasalahan dan membangun perdamaian di Tanah Papua. ●

Tiga Langkah Jokowi untuk Papua Neles Tebay ;  Dosen STFT Fajar Timur Abepura; Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP)

SINAR HARAPAN,  16 Desember 2014

                                                                                                                       

Berbagai media massa telah menyiarkan berita tentang penembakan sewenang-wenang pada 8 Desember lalu di Enarotali, ibu kota Kabupaten Paniai, Papua. Penembakan itu menewaskan lima orang dan melukai 17 warga sipil. Penembakan brutal ini telah menarik perhatian dari berbagai pihak di dalam dan di luar negeri. Tuntutan investigasi yang independen telah disampaikan berbagai pihak. Rakyat di seluruh Indonesia hingga kini masih menanti tanggapan Presiden Joko Jokowi Widodo (Jokowi) terhadap penembakan yang sewenang-wenang yang telah mengorbankan warga negara Indonesia (WNI) di Paniai. Sikap berdiam diri dari Presiden Jokowi hingga mengunjungi Papua untuk merayakan Natal nasional, 27 Desember,dapat ditafsirkan berbeda-beda oleh berbagai pihak. Minimal orang akan bertanya: mengapa Presiden Jokowi belum menanggapi peristiwa penembakan terhadap warga sipil di Paniai? Karena iut, Presiden Jokowi sebaiknya memberikan tanggapannya. Kami mengusulkan tiga hal yang dapat dilakukan Jokowi selaku presiden Indonesia. Pertama, presiden perlu menyatakan rasa belasungkawa atas kematian rakyat di Paniai. Semua korban penembakan bukan merupakan warga negara asing (WNA). Mereka bukanlah pendatang baru di Republik Indonesia. Mereka bukan pula imigran gelap yang berasal dari negara tertentu. Mereka adalah WNI, sejak dari dalam kandungan ibunya. Jokowi adalah presiden mereka. Mereka telah memenangkan Jokowi dalam Pemilihan Presiden Juli 2014. Karena itu, mengungkapkan belasungkawa merupakan sesuatu yang penting bagi seorang presiden ketika rakyatnya menjadi korban. Presiden tidak perlu menunda hingga perayaan Natal untuk mengungkapkan keikutsertaannya dalam rasa duka bersama rakyat. Ungkapan belasungkawanya dapat disampaikan sebelum mengunjungi Papua. Hal ini agar rakyat di Papua mengetahui presidennya telah mendengar berita tentang kematian warga yang diakibatkan penembakan dan ikut berduka bersama mereka. Pernyataan belasungkawa ini merupakan suatu penghiburan bagi rakyat yang sedang berduka. Sebaliknya, tanpa adanya ungkapan belasungkawa, rakyat Papua akan menafsirkan bahwa presiden belum mendengar berita tentang kematian lima WNI di Paniai. Atau kalau sudah mendengar tetapi tidak menanggapi maka presiden mengabaikan penderitaan yang dialami rakyat. Kedua, Jokowi perlu memperlihatkan bahwa dia sebagai presiden tidak menyetujui penembakan secara brutal yang dilakukan terhadap warga sipil. Ketidaksetujuan Presiden Jokowi dapat dinyatakan dengan membentuk sebuah Tim Pencari Fakta (TPF) yang beranggotakan maksimal tiga orang untuk menginvestigasi secara menyeluruh atas peristiwa penembakan di Paniai. Demi memelihara kepercayaan rakyat terhadap presiden, anggota TNI dan Polri tidak perlu dilibatkan dalam TPF ini. Polri telah menugaskan anggotanya melakukan investigasi atas penembakan di Paniai. Namun, Presiden Jokowi tidak boleh hanya mengandalkan hasil investigasi yang dilakukan Polri. Pengalaman di Papua selama ini memperlihatkan, kalau korban penembakannya adalah anggota Polri atau TNI, polisi hanya membutuhkan dua hingga tiga hari untuk melakukan investigasi dan berhasil mengidentifikasi pelaku penembakan, jenis pelurunya, dan kelompok di mana pelaku penembakan berafiliasi. Namun, ketika korban penembakannya adalah orang Papua, polisi melakukan investigasi, tetapi belum pernah berhasil mengidentifikasi pelaku penembakan dan kelompok afiliasinya. Karena itu, rakyat tidak percaya bahwa polisi akan berhasil melakukan investigasi penembakan yang mengorbankan orang Papua di Paniai. Hasil maksimal yang dapat diharapkan, berdasarkan pengalaman selama ini, adalah adanya pengumuman bahwa polisi tidak terlibat dalam penembakan terhadap warga sipil; peluru yang digunakan dalam penembakan adalah jenis peluru yang tidak digunakan Polri; dan polisi mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku penembakan. Oleh sebab itu, presiden sebaiknya membentuk tim investigasi sendiri dan hasil investigasi polisi dapat memperkaya fakta-fakta yang ditemukan TPF di lapangan. Sebaiknya TPF dibentuk sebelum berkunjung ke Papua sehingga rakyat mengetahui presidennya serius menuntaskan kasus penembakan di Paniai. Pembentukan TPF ini pasti membawa kegembiraan hati bagi rakyat. Ketiga, penembakan di Paniai merupakan suatu indikator yang menandakan masih adanya persoalan-persoalan mendasar yang belum diselesaikan di Tanah Papua. Karena itu, tak hanya kasus penembakan di Paniai, tetapi semua persoalan yang menyebabkan terjadinya penembakan perlu dicarikan solusinya. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi perlu memikirkan tak hanya bagaimana menyelesaikan kasus penembakan di Paniai, tetapi juga mencegah agar penembakan dan berbagai jenis aksi kekerasan yang lain tidak terulang kembali di masa depan di Bumi Cenderawasih. Itu berarti diperlukan suatu solusi yang komprehensif. Presiden Jokowi dapat memperlihatkan komitmennya untuk  menemukan solusi yang menyeluruh dengan membentuk sebuah Tim Fasilitator Dialog Papua (TFDP). Tim ini beranggotakan dua orang yang dipercayai presiden dan orang Papua, yang integritas dan komitmennya diakui secara nasional dan internasional. TFDP bertugas mengoordinasi proses dialog yang inklusif yang memungkinkan keterlibatan dari semua pemangku kepentingan. Berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berkepentingan, tim ini dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diselesaikan dan solusi-solusi yang realistis dan dapat dilaksanakan. Hal ini mempermudah penyelesaikan konflik Papua secara damai. Apabila Presdien Jokowi membentuk TFDP ini sebelum melakukan kunjungan ke Papua, rakyat akan mengetahui presidennya sungguh berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai masalah melalui dialog Papua dan dengan melibatkan semua pihak. Pembentukan TFDP akan menjadi kado Natal yang sangat berharga bagi Papua. Melalui tiga tindakan di atas, saya yakin Presiden Jokowi akan merebut kepercayaan rakyat Papua. Kepercayaan ini akan menjadi modal utama dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan di tanah Papua. ●