WAWANCARA

Konsolidasi Masih Belum Selesai Joko Widodo  ;  Presiden RI

KOMPAS, 30 Januari 2015

                                                                                                                                     

                                                

SELASA (27/1), sebenarnya, genap 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Meski demikian, Presiden Jokowi tak mau menggunakan waktu itu sebagai ukuran untuk menilai kinerja. Bagi keduanya, setelah dilantik MPR pada 20 Oktober 2014 hingga lima tahun mendatang merupakan waktu penuh bekerja untuk rakyat. Di tengah ketegangan politik akibat perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri menyusul pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polri serta penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Jokowi justru blusukan meninjau bakal kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei, Pelabuhan Kuala Tanjung, dan Inalum di Sumatera Utara. Ditemui Kompas, Sabtu (24/1), di Kantor Kepresidenan, Presiden tak ingin mandat yang diterimanya dinilai terbatas dalam waktu 100 hari. Alasannya, konsolidasi di kementerian dan daerah masih belum selesai. ”Konsolidasi organisasi kita, baik di kementerian maupun daerah, masih berjalan,” kata Presiden. Karena itu, Presiden secara bertahap mengumpulkan gubernur, bupati, wali kota, serta pimpinan militer, kepolisian, dan kejaksaan semua daerah. ”Kami menjelaskan apa visi serta target yang ingin dicapai lima tahun mendatang,” ujar Jokowi. Berikut petikan wawancara Kompas dengan Presiden. Sudah 100 hari bekerja. Apa yang membedakan Pak Jokowi saat menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta? Sama saja. Dulu di Solo cakupannya kecil, juga DKI. Sekarang presiden cakupannya besar. Dulu di Solo hanya 5 kecamatan dan di DKI ada 5 kota. Sekarang ada 500 lebih kabupaten/kota dan 34 provinsi. Bedanya itu, tapi manajemen sama saja. Adakah yang berubah dari pola kepemimpinan? Tidak, ini bawaan dari kecil, dari bayi. Biasanya, awal-awal seperti ini, ada masa orientasi, masa pengenalan, identifikasi masalah, konsolidasi organisasi, perencanaan, dan pelaksanaan setelah diputuskan. Karena memang itu yang paling penting. Sekarang konsolidasi sudah berakhir? Belum. Berapa lama? Ini tergantung menterinya, tergantung masalah di kementerian. Berdasarkan pengalaman, konsolidasi di wali kota dan gubernur, paling tidak enam bulan untuk betul-betul mengerti persoalan. Apakah menteri mampu menerapkan visi-misi Presiden? Banyak yang sudah bisa menerjemahkan, tetapi ada yang belum. Jadi, inilah yang namanya konsolidasi organisasi. Kami dengan bupati kemarin baru dua kali, rencana lima kali pertemuan. Kami kemarin hanya mengumpulkan 100 orang dari sekitar 500 bupati karena kami ingin diskusi dari hati ke hati dua arah sehingga masalah di daerah betul-betul tertampung, teridentifikasi secara rinci agar keputusannya menjadi kebijakan yang dibutuhkan di lapangan. Itulah mengapa kita banyak pergi ke lapangan. Kadang-kadang yang dibaca hanya kunjungannya. Bukan itu, tapi tahu dan bisa mengidentifikasi masalahnya. Pada saatnya ada evaluasi terhadap anggota kabinet? Biasanya seperti itu, ada target jika bekerja. Ada evaluasi, ada usaha memperbarui. Biasanya enam bulan baru kita lihat. Konsentrasi kita nanti akan ke pangan, energi, dan infrastruktur. Khusus pangan, kami identifikasi semuanya. Problemnya sudah kelihatan semua. Distribusi benih dan pupuk yang terlambat serta irigasi yang rusak. Begitu juga suplai air waduk. Sekarang tinggal merancang kapan dikirim. Problemnya hanya distribusi karena benih dan pupuk harus dilelang. Lelang itu butuh waktu 45-65 hari. Saya pelajari masalahnya, ternyata ada di pengadaan dan jasa. Itulah yang saya potong. Sekarang benih dan pupuk tak dilelang. Apa yang dilakukan sepertinya ideal, mulai dari perencanaan hingga kontrol berada di tangan Presiden, termasuk blusukan, apakah memang seperti itu? Kami terapkan manajemen perencanaan dan konsolidasi organisasi yang terus berjalan. Manajemen kontrol kami siapkan. BPKP langsung di bawah Presiden. Di situ ada 6.000 auditor untuk mengecek proyek sehingga saya harapkan kualitas, jumlah, dan realisasi bisa diikuti tiap hari, minggu, dan bulan. Begitu juga kalau ada proyek macet bisa ditangani. Inilah yang akan terus kami lakukan, baik dengan menteri, kepala daerah, maupun dengan rakyat. Karena apa pun kami perlu banyak mendengar dan baru kemudian memutuskan. Enggak usah sok pinter. Ada ruang fiskal tahun 2015 Rp 230 triliun. Apakah ada proyek masterpeace yang disiapkan? Kalau dari Rp 230 triliun, kemarin, kami arahkan Rp 48 triliun ke BUMN, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur. Termasuk PT KAI dan infrastruktur di laut, udara, dan darat. Saya perintahkan tahun ini penyertaan modal negara harus sudah dimulai. Untuk jalan tol Trans-Sumatera, perkiraan saya Maret atau April bisa dimulai. Kami buat jalan itu lebar 100 meter. Di sebelah kiri ada transmisi listrik, tengahnya dua jalur tol. Sebelah kanannya kereta api. Diharapkan 3-4 tahun selesai. Bagaimana mengatasi proses hukum yang kadang menjebak? Memang, kalau kita lihat, yang menyulitkan kami kalau tercantum di undang-undang, itu harus revisi di Dewan. Tapi, yang berhubungan dengan perpres dan PP, kami sederhanakan agar tak menyulitkan pelaku lapangan, baik dinas, kementerian, maupun badan. Jangan sampai payung hukum tak jelas sehingga tafsir bisa bermacam-macam. Saya sampaikan kepada KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri agar ikut mendorong proses pengadaan berjalan. Pelaksananya tidak takut menjadi pimpinan proyek dan tidak takut melakukan proses pengadaan. Ada spekulasi, Presiden di bawah pengaruh pihak tertentu sehingga tidak otonom. Dalam kasus KPK-Polri, sebetulnya apa yang terjadi? Kalau saya minta pendapat seseorang, bukan berarti orang itu memengaruhi saya. Sebab, tipikal saya memang mendengar banyak orang. Dengan siapa pun-lah. Coba tanya ajudan (menunjuk ajudan dinasnya), sering saya minta pendapat atau tidak? Betul, kan? Apalagi jika ada yang senior. Tapi, keputusan akhir, kan, tetap di saya, mana yang masuk logika, mana yang masuk kalkulasi, dan mana yang tidak. Kalau dibaca saya dipengaruhi, ya, silakan melihat dan menafsirkan. Kalau rapat pun, saya lebih banyak mendengarkan menteri daripada ngomong. Di antara orang yang banyak datang, siapa yang paling berpengaruh? Biasa saja. Kalau urusannya politik, ya, tentu saya dengar dengan yang berhubungan dengan politik. Kalau berhubungan dengan ekonomi, masa saya tanya ke yang politik, kan, tidak ada logikanya. Setelah 100 hari dilalui, Presiden optimistis melihat masa depan bangsa? Kalau ke lapangan, kelihatan semuanya. Masalahnya terang benderang. Sekarang tinggal konsolidasi organisasi, terutama di birokrasi agar mereka mengerti apa yang kita inginkan sehingga mereka beri dukungan agar menjadi visi bersama. Koalisi Merah Putih yang semula bakal jadi hambatan di DPR ternyata mulus? Kalau melihat kondisi politik seperti ini, saya kira DPR mendukung. Saya sudah bicara dengan beliau-beliau. Komunikasi dengan pimpinan DPR sangat baik. Terkait perseteruan KPK versus Polri, apa yang Presiden sarankan kepada pimpinan kedua lembaga itu untuk mengakhiri kegaduhan politik? Kemarin sudah saya sampaikan. Kan, sudah ada pertemuan di Istana Bogor (menghela napas dan mengambil catatan). Saya sampaikan bahwa KPK dan Polri harus bahu-membahu berantas korupsi. Kita lihat, dan banyak juga yang melihat, secara institusi, kedewasaan kita belum sampai ke sana. Jadi, menurut saya, kita harus beri ruang kepada KPK dan Polri untuk membuktikan mereka bertindak benar dan tidak sok di atas hukum. Itu akan memakan waktu. Apakah situasinya akan dibiarkan seperti itu? Kalau kita mengintervensi proses hukum, nanti diteriaki. Sudah, kita sepakat saja, tegas dan menyatakan institusi KPK dan Polri harus diselamatkan. Kita juga sepakat, KPK dan Polri harus bersih sehingga bisa menjaga kewibawaan hukum. Polri, KPK, Kejagung, semuanya harus bisa berikan cerminan itu. MA juga harus jaga kewibawaan institusi penegak hukum. KPK dan Polri harus berani membuat itu terang benderang dan tuntas agar bacaan masyarakat itu benar. Posisi calon Kapolri apakah akan tetap status quo? Ada waktunya. Presiden punya target waktu? Tidak bisa saya sampaikan. Tetapi, agar prosesnya berjalan dengan baik, jangan ada intervensi dari siapa pun, baik dari LSM, parpol, pejabat, maupun dari saya sendiri. Jadi, KPK dan Polri dibiarkan selesaikan sendiri? Tentu tidak, kalau sudah masuk kewenangan saya, pasti akan saya pakai, dong. Tapi, kalau kita mengintervensi proses hukum, kan, itu tidak bisa. Proses hukum di kedua lembaga sudah berjalan. Apakah anggota Polri diminta ikuti panggilan KPK agar prosesnya cepat? Itu proses hukum yang harus dijalani. ●

Pidato Pertama Presiden Jokowi Joko Widodo ;  Presiden RI 2014-2019

SUARA MERDEKA, 21 Oktober 2014

                                                

                                                                                                                       

ASSALAMUALAIKUM warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Yang saya hormati, para pimpinan dan seluruh anggota MPR. Yang saya hormati, Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati, Bapak Prof Dr BJ Habibie, Presiden Ke-3 Republik Indonesia; Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Ke-5 Republik Indonesia; Bapak Try Sutrisno, Wakil Presiden Ke-6 Republik Indonesia, Bapak Hamzah Haz, Wakil Presiden Ke-9 Republik Indonesia. Yang saya hormati, Bapak Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Ke-6 Republik Indonesia; Bapak Prof Dr Boediono, Wakil Presiden Ke-11 Republik Indonesia. Yang saya hormati, para pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara, Yang saya hormati dan saya muliakan, kepala negara dan pemerintahan serta utusan khusus dari negara-negara sahabat. Para tamu, undangan yang saya hormati. Saudara-saudara sebangsa, setanah air, Hadirin yang saya muliakan. Baru saja kami mengucapkan sumpah, sumpah itu memiliki makna spritual yang dalam, yang menegaskan komitmen untuk bekerja keras mencapai kehendak kita bersama sebagai bangsa yang besar. Kini saatnya, kita menyatukan hati dan tangan. Kini saatnya, bersama-sama melanjutkan ujian sejarah berikutnya yang mahaberat, yakni mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Saya yakin tugas sejarah yang berat itu akan bisa kita pikul bersama dengan persatuan, gotong royong dan kerja keras. Persatuan dan gotong royong adalah syarat bagi kita untuk menjadi bangsa besar. Kita tidak akan pernah besar jika terjebak dalam keterbelahan dan keterpecahan. Dan, kita tidak pernah betul-betul merdeka tanpa kerja keras. Pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok Tanah Air, merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan. Saya juga mengajak seluruh lembaga negara untuk bekerja dengan semangat yang sama dalam menjalankan tugas dan fungsi masingmasing. Saya yakin, negara ini akan semakin kuat dan berwibawa jika semua lembaga negara bekerja memanggul mandat yang telah diberikan oleh konstitusi. Kepada para nelayan, buruh, petani, pedagang bakso, pedagang asongan, sopir, akademisi, guru, TNI/Polri, pengusaha dan kalangan profesional, saya menyerukan untuk bekerja keras, bahu-membahu, bergotong rotong. Inilah, momen sejarah bagi kita semua untuk bergerak bersama untuk bekerja, bekerja, dan bekerja Hadirin yang mulia. Kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradabannya sendiri. Bangsa besar yang kreatif yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeraskerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kerja besar membangun bangsa tidak mungkin dilakukan sendiri oleh presiden, wakil presiden ataupun jajaran Pemerintahan yang saya pimpin, tetapi membutuhkan topangan kekuatan kolektif yang merupakan kesatuan seluruh bangsa. Lima tahun ke depan menjadi momentum pertaruhan kita sebagai bangsa merdeka. Oleh sebab itu, kerja, kerja, dan kerja adalah yang utama. Saya yakin, dengan kerja keras dan gotong royong, kita akan akan mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Atas nama rakyat dan pemerintah Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada yang mulia kepala negara dan pemerintahan serta utusan khusus dari negara-negara sahabat. Saya ingin menegaskan, di bawah pemerintahan saya, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sebagai negara kepulauan, dan sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, akan terus menjalankan politik luar negeri bebas-aktif, yang diabdikan untuk kepentingan nasional, dan ikut serta dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi ,dan keadilan sosial. Pada kesempatan bersejarah ini, perkenankan saya, atas nama pribadi, atas nama Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dan atas nama bangsa Indonesia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Prof Dr Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Prof Dr Boediono yang telah memimpin penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun terakhir. Hadirian yang saya muliakan. Mengakhiri pidato ini, saya mengajak saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk mengingat satu hal yang pernah disampaikan oleh Presiden I Republik Indonesia, Bung Karno bahwa untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai, kita harus memiliki jiwa cakrawarti samudra; jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan empasan ombak yang menggulung. Sebagai nakhoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudra dengan kekuatan kita sendiri. Saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui upaya kita bersama. Merdeka. Merdeka. Merdeka Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Tuhan memberkati Om Shanti Shanti Shanti Om  ●

Kekuasaan untuk Rakyat                                                          ( Wawancara ) Joko Widodo  ;   Presiden RI 2014-2019

KOMPAS,  20 Oktober 2014

                                                

                                                                                                                       

HARI ini, Senin 20 Oktober 2014, pukul 10.00, Joko Widodo akan dilantik Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Presiden RI periode 2014-2019. Kekuasaan, bagi sebagian orang, sering dianggap segala-galanya. Demi memuaskan nafsu berkuasa, tak sedikit pula yang menghalalkan segala cara memperebutkannya, lalu menyalahgunakannya. Bagaimana Joko Widodo memaknai kekuasaan besar yang kini sudah ada dalam genggamannya itu? Dalam bincang-bincang dengan redaksi Kompas, pekan lalu, Joko Widodo yang lahir dari rakyat biasa itu ternyata mempunyai pandangan-pandangan dengan perspektif yang berbeda dari politisi kebanyakan. Gayanya pun masih apa adanya. Meski akan menjadi RI-1, tidak banyak yang berubah darinya. Perangainya ramah dan hangat, bicaranya masih apa adanya, tak jauh beda saat dia masih menjadi rakyat biasa, pengusaha kayu, menjadi Wali Kota Surakarta selama dua periode, ataupun saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kalaupun ada perubahan, hanya sedikit. Sekarang dia terkadang berpikir sejenak sebelum berbicara. Dia juga tidak ingin dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya, Jokowi tetap ingin menjadi presiden dengan gayanya sendiri. ”Jokowi is Jokowi,” ujarnya sambil tertawa lepas. Berikut petikan wawancara dengan Jokowi, sapaan Joko Widodo. Anda pernah bercita-cita jadi presiden? Cita-cita tidak, berpikir juga tidak. Saya ini dari keluarga biasa, pengusaha kayu, dan saya studi teknologi kayu. Cita-cita saya, ya, ingin menjadi pengusaha kayu dan memang itu terlaksana sampai mengekspor produk-produk kayu. Menjadi Wali Kota Surakarta tidak bermimpi, Gubernur DKI juga begitu, apalagi menjadi presiden, berpikir saja tidak, apalagi bercita-cita. Jadi, cita-cita Anda diselewengkan oleh rakyat? (Jokowi pun spontan tertawa dan berkelakar.) Ini ”kecelakaan”. Dimulai dari Solo. Dari Solo ke Jakarta juga sebenarnya tidak nyambung. Tetapi, bagaimana lagi, memang garisnya seperti itu. Anda tidak merencanakan untuk meraih kekuasaan? Wali kota tidak, gubernur juga tidak. Maka, saat saya mengatakan, ”tidak mikir, tidak mikir”, itu memang benar-benar tidak memikirkannya. Banyak orang memang tidak percaya. Soalnya, secara logika atau kalkulasi politik memang tidak masuk akal. Saya harus bicara apa adanya. Saya ini, kan, bukan ketua umum partai. Saya menyadari hal itu. Lalu, kekuatan apa yang Anda miliki sehingga bisa terpilih menjadi wali kota, gubernur, dan kini presiden? (Saat ditanya itu, Jokowi malah tertawa dan balik bertanya.) Apa, ya? Saya mau tanya balik. Menurut saya, mungkin membaca perubahan yang ada di akar rumput. Hal ini yang tidak pernah dibaca. Wong kehendaknya sudah lain, kok, dikirimi sesuatu yang sama terus. Sekarang ini, masyarakat itu ingin dilibatkan, diberi peran, tidak hanya dilayani. Saat ini, dilayani saja tidak, apalagi diberi peran dan dilibatkan. Harapan rakyat itu sudah berubah dan untuk itu kita harus selalu berada di lapangan. Bagaimana Anda memaknai kekuasaan? Kekuasaan itu untuk kemanfaatan, untuk masyarakat, untuk rakyat dan bangsa. Karena itu, saya selalu mengatakan harus selalu dekat dengan rakyat, selalu mendengar rakyat. Tujuannya agar kebijakan pemerintah itu bisa bermanfaat untuk rakyat. Bagi orang lain, hal ini mungkin dianggap sebagai hal biasa, tetapi bagi saya itu prinsip. Dekat dengan rakyat itu bukan pencitraan? Sejak menjadi Wali Kota Solo, saya melakukan itu. Saya tidak ingin dipagari. Malam hari saya keluar. Sekarang juga saya sudah mencoba, meski dijaga Pasukan Pengamanan Presiden, saya tetap ke pasar karena memang merasa perlu mendengar. Kalau setiap hari tidak bertemu rakyat, saya pastikan tidak akan tersambung dengan rakyat. Jika ada yang menulis sebagai pencitraan, terserah. Dibicarakan apa pun, terserah. Saya melihat ini sebagai kebutuhan agar bisa terus tersambung dengan rakyat. Bagaimana mau sambung kalau dekat saja tidak. Presiden itu harus mengerti persoalan makro dan mikro. Bagaimana Anda akan mendayagunakan rakyat? Pemimpin yang benar itu pemimpin yang bisa mengorganisasi rakyat, bukan hanya mengorganisasi birokrasi dan pemerintahan. Hal itu bisa dilakukan jika ada kepercayaan dari rakyat. Jika tak dipercaya, akan sulit. Kepercayaan itu yang harus dibangun. Ajakan Anda untuk masyarakat? Pada masa awal-awal ini mungkin kita harus bersakit-sakit dahulu. Manfaatnya mungkin baru terasa setelah tiga tahun. Kita tidak mungkin menjadi negara besar tanpa mau melalui rintangan-rintangan besar. Kita harus bekerja keras. Apa yang akan Anda wujudkan dalam waktu dekat untuk memenuhi harapan rakyat? Apa yang sudah kita ucapkan harus kita lakukan. Kita mulai dari memperhatikan keluhan-keluhan rakyat, contohnya sulit mengurus KTP, perizinan, dan pelayanan rumah sakit. Keluhan-keluhan ini, yang bagi orang lain mungkin dianggap sepele, harus bisa dibuktikan menjadi lebih mudah. Sekarang ini banyak program dalam APBN dan APBD, tetapi tidak tersampaikan langsung kepada rakyat. Kita akan segera membagikan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Paling tidak, seminggu setelah pelantikan. Program yang akan ditonjolkan oleh pemerintahan Anda? Sama seperti perusahaan atau korporasi, jika mau kompetitif, haruslah fokus. Saya melihat kekuatan kita itu di sektor pangan meski kenyataannya saat ini kita itu justru menjadi pengimpor. Hal ini menunjukkan ada miss management. Target saya, tiga tahun ke depan sudah swasembada beras, jagung, dan gula. Setelah produksi melimpah, ada pengembangan industri hilir. Kita harus siap. Arahnya harus fokus. Kita harus jelas mau menjadi negara seperti apa dan potensi ini besar sekali. Apakah akan ada pembagian tugas dengan Jusuf Kalla? Bukan pembagian tugas, tetapi pemberian tugas-tugas khusus. Sejumlah tugas bisa didelegasikan kepada wapres. Pemberian tugas itu bisa sebanyak banyaknya. Kenapa tidak? Wong masalahnya banyak. Kerja sama presiden dengan wapres nanti lebih kurang sama seperti saat saya memimpin di Solo atau di DKI Jakarta. JK dikenal dengan slogan ”lebih cepat, lebih baik”. Slogan Anda? Jauh lebih cepat, jauh lebih baik. (Jokowi pun tertawa.) Bagaimana Anda akan mendesain kantor kepresidenan? Kantor kepresidenan akan didesain agar benar-benar bisa memberi masukan kepada presiden berdasarkan data yang lengkap, cepat, dan akurat sehingga keputusan bisa diambil presiden lebih cepat dan tepat. Akan ada direktur strategi, kebijakan, pengantaran, komunikasi, dan intelijen. Saya lihat di banyak pemerintah juga menerapkan hal ini. Bagaimana dengan postur kabinet Anda? Kementerian koordinator akan ada penajaman dan lebih kuat agar kekuatan besarnya lebih terlihat. Setiap menteri juga akan ada target dan tanggung jawabnya. Untuk memastikan garis kebijakan dari pusat hingga daerah sama, mulai dari kantor kepresidenan, menteri koordinator, para menteri, direktur jenderal, hingga ke bawah, akan ada perintah yang jelas, panduan yang jelas, dan target yang jelas. Saya ingin semua kebijakan nanti implementatif, operasional. Kerjakan ini, ini, ini.... Menurut saya, hal ini yang kedodoran sekarang ini. Figur menteri-menteri Anda? Nanti silakan dilihat, sehari atau dua hari setelah pelantikan. Banyak yang profesional, banyak pekerja. Mereka sudah bukan yang berteori lagi karena perintahnya adalah bekerja. Figur-figurnya pro pasar? Saya kira pro rakyat dan bisa dilihat hasilnya setelah mereka bekerja 1-2 tahun. Mereka ini pekerja, tak hanya duduk di kantor, tak hanya konseptor. Rekam jejaknya sudah kita lihat, integritasnya kita lihat, kemampuan manajerialnya pun kita lihat. Melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam seleksi? Kami minta pendapat saja. Partai politik juga kita ajak bicara meskipun pada akhirnya merupakan hak prerogatif presiden. Apa yang akan Anda lakukan agar anggota kabinet tidak KKN, seperti sebelum-sebelumnya? Kami sudah berupaya memilih yang terbaik. Akan tetapi, kalau nanti digoda terus dan tergoda, ya, bagaimana lagi? Apabila yang bersangkutan mempunyai masalah sebelumnya, yang kita tidak ketahui, sulit juga bukan? Saya bicara apa adanya. Rekam jejak sudah kita lihat, tetapi bisa juga ada jejaknya yang tidak terekam. Akan tetapi, jika ada yang seperti itu, ya, risiko, mohon maaf, langsung selesai. Saya tidak suka formalitas-formalitas, seperti tanda tangan pakta integritas, tekan-teken sudahlah... (sambil tertawa). Kamu tidak benar, ya tendang. Ya gitu saja. Manajemen, ya, seperti itu. Tidak benar, ya, ganti. (Kali ini mimiknya tampak tegas.) Bagaimana Anda menghadapi wakil rakyat di DPR? Hal itu masalah komunikasi saja. Masyarakat tidak usah terlalu khawatir. Saat saya memimpin DKI Jakarta juga hanya didukung 18 persen kursi di DPRD, tetapi nyatanya bisa berjalan. Sekarang juga sudah mulai mencair. Lima sampai enam bulan nanti sudah akan kelihatan. Sekarang ini saya hanya selalu mengajak semua untuk berpolitik kenegarawanan, kebangsaan, kemanfaatan untuk bangsa, negara, dan rakyat. Kalaupun memang diganjal, kami masih bisa juga menggunakan APBN lama. Tetapi, masak, sih, seperti itu. Siang ini, dalam acara kenegaraan yang digelar di Gedung MPR/DPR/DPD, Joko Widodo akan bersumpah untuk memenuhi kewajiban sebagai presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Mulai saat itu pula Jokowi harus memegang teguh sumpahnya itu. ●

Revolusi Mental Joko Widodo ;   Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

KOMPAS,  10 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

INDONESIA saat ini menghadapi suatu paradoks pelik yang menuntut jawaban dari para pemimpin nasional. Setelah 16 tahun melaksanakan reformasi, kenapa masyarakat kita bertambah resah dan bukannya tambah bahagia, atau dalam istilah anak muda sekarang semakin galau? Dipimpin bergantian oleh empat presiden antara 1998 dan 2014, mulai dari BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia telah mencatat sejumlah kemajuan di bidang ekonomi dan politik. Mereka memimpin di bawah bendera reformasi yang didukung oleh pemerintahan yang dipilih rakyat melalui proses yang demokratis. Ekonomi semakin berkembang dan masyarakat banyak yang bertambah makmur. Bank Dunia bulan Mei ini mengatakan ekonomi Indonesia sudah masuk 10 besar dunia, jauh lebih awal dari perkiraan pemerintah SBY yang memprediksi baru terjadi tahun 2025. Di bidang politik, masyarakat sudah banyak menikmati kebebasan serta hak-haknya dibandingkan sebelumnya, termasuk di antaranya melakukan pergantian pemimpinnya secara periodik melalui pemilu yang demokratis. Namun, di sisi lain, kita melihat dan merasakan kegalauan masyarakat seperti yang dapat kita saksikan melalui protes di jalan-jalan di kota besar dan kecil dan juga di ruang publik lainnya, termasuk media massa dan media sosial. Gejala apa ini? Pemimpin nasional dan pemikir di Indonesia bingung menjelaskan fenomena bagaimana keresahan dan kemarahan masyarakat justru merebak. Sementara, oleh dunia, Indonesia dijadikan model keberhasilan reformasi yang menghantarkan kebebasan politik serta demokrasi bersama pembangunan ekonomi bagi masyarakatnya. Izinkan saya melalui tulisan singkat ini menyampaikan pandangan saya menguraikan permasalahan bangsa ini dan menawarkan paradigma baru untuk bersama mengatasinya. Saya bukan ahli politik atau pembangunan. Untuk itu, pandangan ini banyak berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya selama ini, baik sebagai Wali Kota Surakarta maupun Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu, keterbatasan dalam pandangan ini mohon dimaklumi. Sebatas kelembagaan Reformasi yang dilaksanakan di Indonesia sejak tumbangnya rezim Orde Baru Soeharto tahun 1998 baru sebatas melakukan perombakan yang sifatnya institusional. Ia belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik kita dalam rangka pembangunan bangsa (nation building). Agar perubahan benar-benar bermakna dan berkesinambungan, dan sesuai dengan cita-cita Proklamasi Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur, kita perlu melakukan revolusi mental. Nation building tidak mungkin maju kalau sekadar mengandalkan perombakan institusional tanpa melakukan perombakan manusianya atau sifat mereka yang menjalankan sistem ini. Sehebat apa pun kelembagaan yang kita ciptakan, selama ia ditangani oleh manusia dengan salah kaprah tidak akan membawa kesejahteraan. Sejarah Indonesia merdeka penuh dengan contoh di mana salah pengelolaan (mismanagement) negara telah membawa bencana besar nasional. Kita melakukan amandemen atas UUD 1945. Kita membentuk sejumlah komisi independen (termasuk KPK). Kita melaksanakan otonomi daerah. Dan, kita telah banyak memperbaiki sejumlah undang-undang nasional dan daerah. Kita juga sudah melaksanakan pemilu secara berkala di tingkat nasional/daerah. Kesemuanya ditujukan dalam rangka perbaikan pengelolaan negara yang demokratis dan akuntabel. Namun, di saat yang sama, sejumlah tradisi atau budaya yang tumbuh subur dan berkembang di alam represif Orde Baru masih berlangsung sampai sekarang, mulai dari korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, dan sifat kerakusan, sampai sifat ingin menang sendiri, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, pelecehan hukum, dan sifat oportunis. Kesemuanya ini masih berlangsung, dan beberapa di antaranya bahkan semakin merajalela, di alam Indonesia yang katanya lebih reformis. Korupsi menjadi faktor utama yang membawa bangsa ini ke ambang kebangkrutan ekonomi di tahun 1998 sehingga Indonesia harus menerima suntikan dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang harus ditebus oleh bangsa ini dengan harga diri kita. Terlepas dari sepak terjang dan kerja keras KPK mengejar koruptor, praktik korupsi sekarang masih berlangsung, malah ada gejala semakin luas. Demikian juga sifat intoleransi yang tumbuh subur di tengah kebebasan yang dinikmati masyarakat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang pesat malah memacu sifat kerakusan dan keinginan sebagian masyarakat untuk cepat kaya sehingga menghalalkan segala cara, termasuk pelanggaran hukum. Jelas reformasi, yang hanya menyentuh faktor kelembagaan negara, tidak akan cukup untuk menghantarkan Indonesia ke arah cita-cita bangsa seperti diproklamasikan oleh para pendiri bangsa. Apabila kita gagal melakukan perubahan dan memberantas praktik korupsi, intoleransi, kerakusan, keinginan cepat kaya secara instan, pelecehan hukum, dan sikap oportunis, semua keberhasilan reformasi ini segera lenyap bersama kehancuran bangsa. Perlu revolusi mental Dalam pembangunan bangsa, saat ini kita cenderung menerapkan prinsip-prinsip paham liberalisme yang jelas tidak sesuai dan kontradiktif dengan nilai, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Sudah saatnya Indonesia melakukan tindakan korektif, tidak dengan menghentikan proses reformasi yang sudah berjalan, tetapi dengan mencanangkan revolusi mental menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya Nusantara, bersahaja, dan berkesinambungan. Penggunaan istilah ”revolusi” tidak berlebihan. Sebab, Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik-praktik yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang. Revolusi mental beda dengan revolusi fisik karena ia tidak memerlukan pertumpahan darah. Namun, usaha ini tetap memerlukan dukungan moril dan spiritual serta komitmen dalam diri seorang pemimpin—dan selayaknya setiap revolusi—diperlukan pengorbanan oleh masyarakat. Dalam melaksanakan revolusi mental, kita dapat menggunakan konsep Trisakti yang pernah diutarakan Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963 dengan tiga pilarnya, ”Indonesia yang berdaulat secara politik”, ”Indonesia yang mandiri secara ekonomi”, dan ”Indonesia yang berkepribadian secara sosial-budaya”. Terus terang kita banyak mendapat masukan dari diskusi dengan berbagai tokoh nasional tentang relevansi dan kontektualisasi konsep Trisakti Bung Karno ini. Kedaulatan rakyat sesuai dengan amanat sila keempat Pancasila haruslah ditegakkan di Bumi kita ini. Negara dan pemerintahan yang terpilih melalui pemilihan yang demokratis harus benar-benar bekerja bagi rakyat dan bukan bagi segelintir golongan kecil. Kita harus menciptakan sebuah sistem politik yang akuntabel, bersih dari praktik korupsi dan tindakan intimidasi. Semaraknya politik uang dalam proses pemilu sedikit banyak memengaruhi kualitas dan integritas dari mereka yang dipilih sebagai wakil rakyat. Kita perlu memperbaiki cara kita merekrut pemain politik, yang lebih mengandalkan keterampilan dan rekam jejak ketimbang kekayaan atau kedekatan mereka dengan pengambil keputusan.  Kita juga memerlukan birokrasi yang bersih, andal, dan kapabel, yang benar-benar bekerja melayani kepentingan rakyat dan mendukung pekerjaan pemerintah yang terpilih. Demikian juga dengan penegakan hukum, yang penting demi menegakkan wibawa pemerintah dan negara, menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Tidak kalah pentingnya dalam rangka penegakan kedaulatan politik adalah peran TNI yang kuat dan terlatih untuk menjaga kesatuan dan integritas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di bidang ekonomi, Indonesia harus berusaha melepaskan diri dari ketergantungan yang mendalam pada investasi/modal/bantuan dan teknologi luar negeri dan juga pemenuhan kebutuhan makanan dan bahan pokok lainnya dari impor. Kebijakan ekonomi liberal yang sekadar mengedepankan kekuatan pasar telah menjebak Indonesia sehingga menggantung pada modal asing. Sementara sumber daya alam dikuras oleh perusahaan multinasional bersama para ”komprador” Indonesia-nya. Reformasi 16 tahun tidak banyak membawa perubahan dalam cara kita mengelola ekonomi. Pemerintah dengan gampang membuka keran impor untuk bahan makanan dan kebutuhan lain. Banyak elite politik kita terjebak menjadi pemburu rente sebagai jalan pintas yang diambil yang tidak memikirkan konsekuensi terhadap petani di Indonesia. Ironis kalau Indonesia dengan kekayaan alamnya masih mengandalkan impor pangan. Indonesia secara ekonomi seharusnya dapat berdiri di atas kaki sendiri, sesuai dengan amanat Trisakti. Ketahanan pangan dan ketahanan energi merupakan dua hal yang sudah tidak dapat ditawar lagi. Indonesia harus segera mengarah ke sana dengan program dan jadwal yang jelas dan terukur. Di luar kedua sektor ini, Indonesia tetap akan mengandalkan kegiatan ekspor dan impor untuk menggerakkan roda ekonomi. Kita juga perlu meneliti ulang kebijakan investasi luar negeri yang angkanya mencapai tingkat rekor beberapa tahun terakhir ini karena ternyata sebagian besar investasi diarahkan ke sektor ekstraktif yang padat modal, tidak menciptakan banyak lapangan kerja, tetapi mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Pilar ketiga Trisakti adalah membangun kepribadian sosial dan budaya Indonesia. Sifat ke-Indonesia-an semakin pudar karena derasnya tarikan arus globalisasi dan dampak dari revolusi teknologi komunikasi selama 20 tahun terakhir. Indonesia tidak boleh membiarkan bangsanya larut dengan arus budaya yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Sistem pendidikan harus diarahkan untuk membantu membangun identitas bangsa Indonesia yang berbudaya dan beradab, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral agama yang hidup di negara ini. Akses ke pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat yang terprogram, terarah, dan tepat sasaran oleh nagara dapat membantu kita membangun kepribadian sosial dan budaya Indonesia. Dari mana kita mulai Kalau bisa disepakati bahwa Indonesia perlu melakukan revolusi mental, pertanyaan berikutnya adalah dari mana kita harus memulainya. Jawabannya dari masing-masing kita sendiri, dimulai dengan lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal serta lingkungan kerja dan kemudian meluas menjadi lingkungan kota dan lingkungan negara. Revolusi mental harus menjadi sebuah gerakan nasional. Usaha kita bersama untuk mengubah nasib Indonesia menjadi bangsa yang benar-benar merdeka, adil, dan makmur. Kita harus berani mengendalikan masa depan bangsa kita sendiri dengan restu Allah SWT. Sebab, sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Saya sudah memulai gerakan ini ketika memimpin Kota Surakarta dan sejak 2012 sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sejumlah teman yang sepaham juga sudah memulai gerakan ini di daerahnya masing-masing. Insya Allah, usaha ini dapat berkembang semakin meluas sehingga nanti benar-benar menjadi sebuah gerakan nasional seperti yang diamanatkan oleh Bung Karno, memang revolusi belum selesai. Revolusi Mental Indonesia baru saja dimulai. ●